SAMBUTAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Khofifah Indar Parawansa “OPEN PARTNERSHIP DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL” Disampaikan pada acara Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII di Hotel Grand Inna Muara, Padang – Sumatera Barat Tanggal 19 April 2015
Yang Terhormat : 1. Menteri
Koordinator
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan, Ibu Puan Maharani, 2. Gubernur Sumatera Barat, Bapak Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc 3. Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Bapak Prof. Dr. Haryono Suyono,
1
4. Ketua
Umum
Lembaga
Koordinasi
Kesejahteraan
Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat, Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno, 5. Para Peserta Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII, 6. Para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum W.W Puji sekaligus syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya kita semua masih dikaruniai kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII, di kota Padang yang indah ini. Sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena pada kesempatan ini dapat ikut menghadiri (KNKS)
Konferensi
VIII,
sekaligus
Nasional
Kesejahteraan
menyampaikan
apresiasi
Sosial yang
mendalam atas pemberian kesempatan sebagai salah satu pembicara dalam forum yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan paparan tentang “Open Partnership dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, dengan harapan mudah-mudahan
2
dapat membantu peserta Kongres yang saya hormati, dalam mengidentifikasi
program-program
prioritas
pemerintah,
khususnya terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial,
di
mana
Kesejahteraan
Dewan
Sosial
Nasional
(DNIKS)
dan
Indonesia jajaran
untuk
Lembaga
Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) di 34 provinsi yang ada di Indonesia, dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara optimal di dalamnya.
Hadirin sekalian yang berbahagia, Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara konkrit melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, marginal dan rentan melalui kebijakan dan strategi yang merespon kebutuhan masyarakat (responsive), tepat sasaran (reliable) dan membangun masyarakat kesejahteraan
yang
berketahanan
sosial
sebagai
sosial. bagian
Pembangunan integral
dari
pembangunan nasional, sesuai dengan UU Nomor 11/2009 tentang
Kesejahteraan
Sosial
dilaksanakan
melalui
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
3
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Upaya dimaksud dilaksanakan dengan senantiasa melandaskan pada budaya dan jati diri bangsa, untuk mewujudkan ketahanan sosial sebagai dasar terwujudnya ketahanan nasional. Terdapat 7 (tujuh) kelompok prioritas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani, yaitu : kemiskinan, ketunaan
keterlantaran,
sosial
dan
kecacatan,
penyimpangan
keterpencilan,
perilaku,
korban
bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Secara simultan, upaya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial dimaksud dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dengan fokus pada penguatan infrastruktur kelembagaan sosial, peningkatan kapasitas SDM, penguatan jejaring kerja dan perluasan jangkauan pelayanan. Hadirin sekalian yang berbahagia, Dalam RPJMN III (2015-2019), kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada 3 (tiga)
4
domain
utama.
Pertama,
menunjang
pencapaian
visi
Presiden yaitu Nawacita, khususnya pada : (a) poin 3 yaitu : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (b) poin 5 yaitu : meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dan (c) poin 9 yaitu : memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kedua,
memberikan
kontribusi
optimal
pada
kesejahteraan bangsa melalui 5 program prioritas nasional, yaitu : (a) bantuan beras untuk masyarakat miskin, (b) kartu keluarga sejahtera, (c) program keluarga harapan, (d) pemulangan pekerja migran bermasalah, dan (e) penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. Ketiga,
menunjang
upaya
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial melalui 4 program pendukung, yaitu : (a) penguatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial, (b) verifikasi dan validasi data, (c) akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi pekerja sosial, dan (d) penguatan tata kelola dan partisipasi publik.
5
Hadirin sekalian yang berbahagia, Terkait dengan Nawacita poin 3 yaitu : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dilakukan melalui penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif maupun perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Arah kebijakan dimaksud diimplementasikan melalui 8 strategi, yaitu : (a) penataan asistensi sosial, baik reguler mupun temporer,
(b)
pemenuhan
hak
dasar
dan
inklusifitas
penyandang disabilitas, lanjut usia dan masyarakat marjinal, (c) perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja sektor infotmal, (d) penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas
dan
ketersediaan
SDM
Kesos,
standarisasi
kelembagaan kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu, (e) peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, (f) penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, (g) penyempurnaan pengukuran
kemiskinan
yang
menyangkut
kriteria,
standarisasi dan pengelolaan data terpadu, serta (h) penguatan
peran
kelembagaan
sosial
dalam
mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu pada tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
6
Terkait dengan Nawacita poin 5 yaitu : meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dilakukan melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan dan atau peningkatan
kesejahteraan
keluarga.
Arah
kebijakan
dimaksud diimplementasikan melalui 2 strategi, yaitu : (a) peningkatan kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi
produktif,
dan
(b)
terbentuknya
masyarakat
sejahtera mandiri melalui pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan. Terkait dengan Nawacita poin 9 yaitu : memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dilakukan
melalui
penyelenggara
penguatan
kesejahteraan
kelembagaan sosial.
dan
Arah
SDM
kebijakan
dimaksud diimplementasikan melalui 3 strategi, yaitu : (a) penyelenggaraan
penyuluhan
sosial
untuk
peningkatan
kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial, (b) penguatan peran pemerintah pusat, daerah dan berbagai
unsur
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial, serta (c) peningkatan
jejaring
kerja
keserasian
sosial
dan
kesetiakawanan sosial.
7
Hadirin sekalian yang berbahagia, Di sisi lain, Perpres 166/2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga menegaskan bahwa untuk mempercepat
penanggulangan
kemiskinan,
Pemerintah
menetapkan program perlindungan sosial, yang mencakup : Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar
dan
Program
Indonesia
Sehat.
Data
Pusdatin
Kemensos (2015) mengungkap bahwa jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah 15,5 juta jiwa, yang notabene merupakan pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebelumnya. Pada tahun 2014 telah dibagikan KKS kepada 1 juta jiwa, sedangkan 14,5 juta jiwa lainnya akan dibagikan pada tahun 2015 dan seterusnya. Sedangkan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah 86,4 juta jiwa, di mana 4.426.010 diantaranya sudah dibagikan pada tahun 2014. Sisanya sebesar
81.973.990 akan
dibagikan pada tahun 2015 dan seterusnya. Kementerian Sosial juga akan membagikan KIS pada 1.799.421 jiwa PMKS yang dalam data PBI Jamkes berdasarkan PPLS 2011 masuk dalam kategori unregistered.
Sedangkan Kartu
Indonesia Pintar (KIP) dibagikan kepada 17.920.270 jiwa. Kementerian
Sosial
juga
telah
mengusulkan
kepada
Kemendikbud agar mengakomodasi 4,9 juta jiwa PMKS.
8
Saat ini beragam program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, yang terdiri dari : Jaminan Persalinan, Program Kesejahteraan Sosial Anak, Beasiswa untuk Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, Asuransi Kesejahteraan Sosial, Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat, Rehabilitasi Sosial bagi mantan NAPI,
HIV/AIDS,
Napza,
Bantuan
Bencana
Alam/Sosial/Ekonomi, Beras Miskin, Jaminan Sosial Lanjut Usia, maupun Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, Undang-Undang
11/2009
tentang
Kesejahteraan
Sosial membuka peluang yang sebesar-besarnya terhadap open partnership dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Pada Bab VII tentang Peran Masyarakat, pada Pasal 38 ayat (1) dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikemukakan bahwa peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : perseorangan; keluarga; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan;
lembaga swadaya masyarakat;
9
organisasi profesi; badan usaha; lembaga kesejahteraan sosial; dan lembaga kesejahteraan sosial asing. Pada pasal 52 juga dikemukakan bahwa peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 53 juga memperjelas
penjelasan
mengemukakan
pada
bahwa
Penyelenggaraan
pasal
peran
Kesejahteraan
52
dengan
masyarakat Sosial
dalam
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan : (a) Pemberian
saran
dan
pertimbangan
dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (b) Pelestarian nilainilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan
lokal
Kesejahteraan
yang Sosial;
mendukung (c)
Penyediaan
Penyelenggaraan sumber
daya
manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (d) Penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau (f) Pemberian
pelayanan
kepada
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial.
10
Hadirin sekalian yang berbahagia, Demikian paparan saya terkait “Open Partnership dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial” ini.
Semoga
Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita dengan rahmah,
berkah
dan
hidayahNya,
dalam
upaya
mempersembahkan yang terbaik untuk negeri ini. Wassalamualaikum W.W
Menteri Sosial Republik Indonesia
Khofifah Indar Parawansa
11
