PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN OLEH: KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DISAMPAIKAN DI KONFERENSI DAN SIDANG UMUM INFID JAKARTA, 14 OKTOBER 2014
PROBLEM PEREMPUAN INDONESIA 32,53 JUTA PENDUDUK MISKIN INDONESIA TAHUN 2009 DATA BPS
(14%)
70% PEREMPUAN
KEMISKINAN PEREMPUAN K
12,28% BUTA AKSARA PEREMPUAN
248 PER 100.000 Kelahiran hidup
ANGKA KEMATIAN IBU A
WAJAH PEREMPUAN INDONESIA BURUH KELAPA SAWIT BURUH PENGHANCUR
OJEK PERAHU
PEDAGANG BAWANG
BATU
BURUH KARET PEDAGANG JAMU GENDONG
PEDAGANG SAYUR
SUPIR BUSWAY
OJEK PEREMPUAN
SUPIR TAKSI
NILAI IPM DAN IKKG 33 PROPINSI DI INDONESIA, 2007
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2)
(UU No. 27 Tahun 2009) Pasal 95 ayat 2
Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan proposional dengan musyawarah untuk mufakat memperhatikan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi Pasal 104 ayat (2) Pasal 101 ayat (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat proporsional dengan memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi Pasal 106 ayat (2) Pasal 109 ayat (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UU No. 17 Tahun 2014
(UU No. 27 Tahun 2009)
Pasal 115 ayat (2)
Pasal 119 ayat (2)
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan
Pasal 121 ayat (2)
Pasal 125 ayat (2)
keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut musyawarah untuk mufakat perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 152 ayat (2)
(UU No. 27 Tahun 2009) Pasal 132 ayat (2)
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 158 ayat (2)
Pasal 138 ayat (2)
Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan untuk mufakat jumlah anggota tiap-tiap fraksi
DISKRIMINASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan 30% sebagai DISKRIMINASI POSITIF dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. • Dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU No. 17 Tahun 2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan affirmative sementara ini bisa dihilangkan
PARTISIPASI PEREMPUAN DI SEKTOR POLITIK N O 1.
2.
KETERWAKILAN PEREMPUAN
TAHUN 2009
TAHUN 2014
DPR RI
18,04 %
17,32%
MPR RI
14%
20%
DPD RI
28%
25,76%
MENTERI
11%
11%
GUBERNUR
3,2%
3,2%
1%
7,6%
ESELON 1
8,72%
16,41%
ESELON 2
7,10%
12,85%
HAKIM MA
5%
12%
HAKIM MK
0
11%
HAKIM KY
0
0
KOMISIONER KPK
0
0
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
BUPATI/WALIKOTA
3.
YUDIKATIF
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DI 11 KOMISI NAMA KOMISI
PERIODE
JUMLAH ANGGOTA PEREMPUAN
JUMLAH ANGGOTA LAKI-LAKI
TOTAL
1
KOMISI YUDISIAL - KY
2010-2015
0
0%
7
100%
7
100%
2
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA – KPPU
2012-2017
3
33,3%
6
66,7%
9
100%
3
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA - KPAI
2014-2017
6
66,7%
3
33,3%
9
100%
4
KOMISI PENYIARAN INDONESIA – KPI
2013-2016
2
22,2%
7
77,8%
9
100%
5
KOMISI PEMILIHAN UMUM – KPU
2012-2017
1
14,3%
6
85,7%
7
100%
6
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL - KOMPOLNAS
2012-2016
1
11,1%
8
88,9%
9
100%
7
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2011-2015
0
0
5
100%
5
100%
8
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2012-2017
4
30,8%
9
69,2%
13
100%
9
KOMISI HUKUM NASIONAL
2000-Sekarang
0
0
4
100%
4
100%
10
OMBUDSMAN
2011-2016
1
11,1%
8
88,9%
9
100%
11
KOMISI NASIONAL PEREMPUAN
2010-2014
13
86,7
2
13,3
15
100%
DETAIL RANGKING INDONESIA2011 Economic participation and opportunity
101
Educational Attainment
83
Health and Survival
106
Political and Empowerment
81
PEMBANGUNAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RPJPN 2005-2025 & RPJMN 2010-2014
KONSEP PENGEMBANGAN IKKG
INDIKATOR-INDIKATOR DALAM IKG/GII (5 INDIKATOR DAN IKKG ( 12 INDIKATOR)
TINGKAT PERCERAIAN 2010-2012 [CATEGORY NAME]; [VALUE]
2010, 285,184
2011, 320,000 2010
2011
2012
70 persen perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat Sumber : 1. http://www.tempo.co/read/news/2013/04/11/174472661/Aktivis-Perempuan-Angka-Perceraian-Kian-Fantastis 2. http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat?nd771104bcj 3. http://www.pikiran-rakyat.com/node/176349 4. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN JENIS KELAMIN Kelompok Umur
Perempuan 2009
2010
Laki-laki
2011
2012
2009
2010
2011
2012
15-19
28.88
28.60
30.06
26.52
26.64
27.52 28.50
26.08
20-24
19.31
17.82
15.49
15.48
18.56
17.19 13.67
15.08
25-29
11.12
11.21
8.37
7.77
9.35
7.79
6.79
6.97
30-34
6.43
6.87
5.32
5.33
4.89
3.81
3.18
3.52
35-39
4.60
5.11
4.22
3.81
3.62
2.32
1.84
1.90
40-44
3.60
4.00
3.65
3.04
3.12
1.90
2.01
1.88
45-49
3.06
3.48
2.86
2.46
3.01
1.69
1.69
2.02
50-54
2.27
3.09
2.46
2.74
2.76
1.56
2.29
2.40
55-59
1.88
3.90
3.03
1.15
2.85
1.67
2.50
1.80
60-64
0.79
5.68
4.06
0.47
0.90
1.43
3.24
0.65
Jumlah
8.47
8.74
7.62
6.77
7.51
6.15
5.90
5.75
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, JENIS KELAMIN, DAN JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, 2009-2012 Jenjang Pendidikan Daerah Tempat Jenis Kelamin Tinggal Tidak/Belum Pernah Sekolah 2009
Perkotaan
Perdesaan
Belum Tamat SD
SD/ Sederajat
SMP/ Sederajat
SMA/ Sederajat
Perguruan Tinggi
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Laki-laki
2.15
2.09
2.01
1.69
9.02
7.69
9.11
8.37
21.73
21.96
21.62
20.46
21.50
21.97
21.58
21.38
34.95
35.09
35.03
36.62
10.64
11.20
10.65
11.48
Perempuan
6.54
5.91
5.93
5.04
10.99
9.51
11.44
10.72
23.48
23.55
22.87
22.06
21.24
21.53
21.41
21.71
27.96
29.25
28.16
29.81
9.79
10.24
10.20
10.66
Laki-laki + Perempuan
4.40
4.02
4.00
3.36
10.03
8.61
10.29
9.55
22.63
22.76
22.25
21.26
21.37
21.75
21.49
21.55
31.37
32.14
31.55
33.21
10.20
10.72
10.42
11.07
Laki-laki
6.38
6.71
5.51
5.29
19.07
16.54
18.57
17.84
36.85
37.84
36.25
35.69
19.73
20.44
20.88
21.24
15.18
15.52
15.89
16.86
2.79
2.95
2.89
3.09
Perempuan
14.42
14.45
12.21
11.68
20.05
17.38
19.79
19.01
34.85
35.87
34.36
34.68
17.07
18.30
19.07
19.61
11.02
11.10
11.53
11.91
2.59
2.90
3.04
3.12
Laki-laki + Perempuan
10.52
10.61
8.87
8.49
19.57
16.96
19.18
18.42
35.82
36.85
35.31
35.18
18.36
19.36
19.97
20.42
13.04
13.30
13.71
14.37
2.69
2.92
2.97
3.10
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI LUAR NEGERI DI JUAL DI SITUS ONLINE SITUS ASAL UEA
REALITAS KUALITAS PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PEKERJA DARI NEGARA LAINNYA
INDONESIA
KENYA
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BERDASAR PADA UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2013 PASAL 76 ¾ PEKERJAAN/BURUH PEREMPUAN YANG BERUMUR KURANG DARI 18 TAHUN DILARANG DIPEKERJAKAN ANTARA PUKUL 23.00-07.00 ¾ DILARANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN HAMIL YANG MENURUT KETERANGAN DOKTER BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KANDUNGANNYA MAUPUN DIRINYA APABILA BEKERJA ANTARA PUKUL 23.00-07.00 ¾ PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00-07.00 WAJIB MEMBERIKAN MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI DAN MENJAGA KESUSILAAN DAN KEAMANAN SELAMA DI TEMPAT KERJA
LANJUTAN KEBIJAKAN.. PASAL 82 ¾ TENTANG ISTIRAHAT MELAHIRKAN, DIMANA PEKERJA/BURUH PEREMPUAN BERHAK MEMPEROLEH ISTIRAHAT SELAMA 1,5 BULAN SEBELUM SAATNYA MELAHIRKAN ANAK DAN 1,5 BULAN SESUDAH MELAHIRKAN MENURUT PERHITUNGAN DOKTER KANDUNGAN ATAU BIDAN ¾ SELAIN ITU, PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEGUGURAN KANDUNGAN BERHAK MEMEROLEH ISTIRAHAT 1,5 BULAN ATAU DENGAN KETERANGAN DOKTER KANDUNGAN ATAU BIDAN
LANJUTAN KEBIJAKAN.. PASAL 83 ¾ PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG DALAM MASA HAID MERASAKAN SAKIT DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA PENGUSAHA, TIDAK WAJIB BEKERJA PADA HARI PERTAMA DAN KEDUA WAKTU HAID ¾ PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG ANAKNYA MASIH MENYUSUI HARUS DIBERI KESEMPATAN SEPATUTNYA UNTUK MENYUSUI ANAKNYA JIKA HAL ITU HARUS DILAKUKAN SELAMA WAKTU BEKERJA ¾ KESEMPATAN SEPATUTNYA ADALAH LAMANYA WAKTU YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA/BURUH PEREMPUAN UNTUK MENYUSUI BAYINYA DENGAN MEMPERHATIKAN TERSEDIANYA TEMPAT YANG SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUSAHAAN / PERJANJIAN KERJA BERSAMA
@khofifahIP Inspirasi Khofifah Indar Parawansa
