Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Hartono Laras Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI
Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Red Top Hotel Jakarta, 14 – 16 April 2015
A Kondisi PSKS Saat Ini
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
2
Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 12 (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: a. b.
Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Penjelasan Ayat 1 Huruf a Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi. Huruf b Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” antara lain organisasi sosial, lembaga lonsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain : nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
3
SDM, Sarana Prasarana, SDA, Sumber Pendanaan UNSUR
UU. NO.11/2009
SDM
UU. NO.13/2011
a. Tenaga kesejahteraan sosial
a. Tenaga kesejahteraan sosial
b. Pekerja sosial profesional
b. Pekerja sosial profesional
c. Relawan sosial
c. Relawan sosial
d. Penyuluh sosial
d. Penyuluh sosial e. Tenaga pendamping (?)
SARANA DAN PRASARANA
a. Panti sosial
a. Panti sosial
b. Pusat rehabilitasi sosial
b. Pusat rehabilitasi sosial
c. Pusat pendidikan dan pelatihan
c. Pusat pendidikan dan pelatihan
d. Pusat kesejahteraan sosial
d. Pusat kesejahteraan sosial
e. Rumah singgah
e. Rumah singgah
f. Rumah perlindungan sosial
f. Rumah perlindungan sosial
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4
SDM, Sarana Prasarana, SDA, Sumber Pendanaan (lanjutan) UNSUR
UU. NO.11/2009
UU. NO.13/2011
a. b. c. d.
APBN APBD Sumbangan masyarakat Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan e. Bantuan asing f. Sumber pendanaan yang sah
a. APBN b. APBD c. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan d. Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri e. Sumberdana lain yang sah dan tidak mengikat.
SDA
Tidak ada
Ada, tapi tidak dijelaskan
Peran Masyarakat
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
SUMBER PENDANAAN
Perseorangan Keluarga Organisasi keagamaan Organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga swadaya masyarakat Organisasi profesi Badan usaha Lembaga kesejahteraan sosial Lembaga kesejahteraan sosial asing
Badan usaha Organisasi kemasyarakatan Perseorangan Keluarga Kelompok Organisasi sosial Yayasan Lembaga swadaya masyarakat Organisasi profesi Pelaku usaha
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Permensos RI No. 8/2012)
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6
JUMLAH POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL No.
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Jumlah
1
TKSK
6.994 orang
2
PSM
152.731 orang
3
Pendamping KUBE
4
Pendamping KAT
5
Karang Taruna
86.184 lembaga
6
Orsos
25.406 lembaga
7
WKSBM
8
Forum CSR
9
LK3
10
Family Care Unit
4.103 orang
Keterangan
Perkotaan : 1.495 Perdesaan : 2.608
80 orang
271.326 lembaga 33 lembaga
531 dunia usaha yang melaksanakan CSR
605 lembaga 32 lembaga
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
7
PENGALAMAN PSKS DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL
Subsidi Raskin
PROGRAM NASIONAL Lintas K/L
Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Langsung Tunai (BLT)/ Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
Asistensi Sosial Lanjut Usia
PROGRAM KEMENSOS
Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat
Asuransi Kesejahteraan Sosial
Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
8
8
B PERAN PSKS DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9
Proses Verifikasi dan Validasi Data RT pemegang KPS/KKS pada Tingkat Desa/Kelurahan Recheck Data
Korlap KEC (TKSK)
Penyerahan Prelist Awal Data KKS Per Desa
1
Kompilasi Data KKS Terupdate
Konsolidasi Prelist Data Awal
SLS/Desa/Kel
2
3
4
Enumerator
Musdes / Muskel
Hasil konsultasi dengan ketua SLS dan pembahasan dalam Musdes/Muskel: 1. RTS ada dan tetap miskin; 2. RTS tidak ditemukan/sudah pindah alamat 3. ART meninggal dunia, lahir ART baru; 3. RTS tidak memenuhi kriteria miskin /tdk layak sebagai penerima program 4. usulan RT baru sebagai penerima program yang memenuhi kriteria miskin
5
6
Pendataan/Verifikasi Data Basis Rumah Tangga
Melakukan Kunjungan rumah (home visit) ke RTS untuk wawancara dalam rangka pendataan dan verifikasi sesuai daftar dalam prelist akhir
Penyusunan Prelist Akhir Data KKS
Recheck Data
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
10
PSKS SEBAGAI SDM VERIVALI DATA KEMISKINAN Pelaksanaan verifikasi dan validasi data RT pemegang KPS atau KKS dalam database kemiskinan melibatkan petugas yaitu petugas validasi (validator), koordinator lapangan, petugas entri, petugas supervisi dan monev; Penetapan petugas validasi (validator) dilakukan melalui proses seleksi oleh Dinsos Kabupaten/Kota sesuai kompetensi yang dibutuhkan; Koordinator lapangan di tingkat kecamatan yang juga berfungsi sebagai pemeriksa adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Petugas monitoring, supervisi, verifikasi lapangan dan verifikasi dokumentasi melibatkan pegawai pada Kementerian Sosial, Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota. Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
11
Peran TKSK Tenaga Kesejahteaan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai pemeriksa dan Koordinator lapangan di tingkat kecamatan. Tugas dan fungsi Koordinator lapangan adalah: • Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dengan seluruh petugas validator di tingkat desa atau kelurahan; • Menerima prelist data RT pemegang KPS atau KKS dan logistik kegiatan dari Dinsos Kabupaten/Kota dan menyerahkan ke petugas validator di tingkat desa atau kelurahan; Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
12
Lanjutan….. • Mengikuti musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas status keberadaan dan kelayakan RTS dalam prelist; • Sebagai penghubung antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan petugas validator; • Menerima dan memeriksa berkas hasil pendataan dan verifikasi dari petugas validator; • Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh petugas validator di lapangan; • Mengkompilasi dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi ke Dinsos Kabupaten/Kota.
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
13
Peran PSKS lainnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya seperti PSM, anggota Karang Taruna bersama dengan Pendamping PKH, Sakti Peksos, Kader PKK pada tingkat desa atau kelurahan yang telah diseleksi oleh Dinsos Kabupaten/Kota, berperan sebagai petugas validasi atau validator.
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
14
Petugas validator memiliki tugas: • Menerima prelist data RT penerima KPS atau KKS dari Kordinator lapangan tingkat kecamatan (TKSK); • Melakukan konsultasi dengan Ketua SLS untuk mengecek status dan keberadaan RTS yang tercantum dalam prelist; • Mengikuti musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas status keberadaan dan kelayakan RTS dalam prelist; • Menerima usulan RT baru hasil Musdes dan Muskel; • Menyusun prelist akhir berdasarkan hasil konsultasi dengan ketua SLS serta pembahasan dalam Musdes atau Muskel; • Melakukan kunjungan rumah dalam rangka wawancara dengan responden sesuai prelist akhir; • Mengecek dan memeriksa hasil verifikasi dan validasi lapangan; • Menyerahkan berkas hasil verifikasi dan validasi lapangan kepada Korlap kecamatan; • Mencatat kendala yang dihadapi dan menyampaikan ke Korlap kecamatan untuk ditindak lanjuti. Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
15
Penyampaian Hasil Pendataan Petugas validator menyampaikan berkas hasil pendataan seluruh RT pemegang KPS atau KKS di desa atau kelurahan secara manual dan langsung ke Koordinator lapangan di tingkat kecamatan (TKSK); Koordinator lapangan Kecamatan (TKSK) mengkompilasi berkas hasil verifikasi dan validasi dari seluruh petugas validator di kecamatan tersebut dan melakukan pemeriksaan; Korlap Kecamatan menyerahkan seluruh berkas hasil verifikasi dan validasi di kecamatan tersebut secara langsung ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerima dan mengkompilasi berkas hasil verifikasi dan validasi dari seluruh Kecamatan, melakukan pembersihan (cleaning) dan entri menggunakan program entri; Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dientri ke Pusdatin Kemensos, Dinas Sosial Provinsi, dan B2P2KS wilayah melalui Program Aplikasi.
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
16
Lanjutan.. » Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerima dan mengkompilasi berkas hasil verifikasi dan validasi dari seluruh Kecamatan, melakukan pembersihan (cleaning) dan entri menggunakan program entri; » Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dientri ke Pusdatin Kemensos, Dinas Sosial Provinsi, dan B2P2KS wilayah melalui Program Aplikasi.
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
17
C PENGUATAN KAPASITAS PSKS
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
18
ARAH PENGUATAN KAPASITAS Penguatan kapasitas PSKS diarahkan untuk memberi penguatan pengetahuan dan keterampilan PSKS untuk dapat melaksanakan tugas verfikasi dan validasi data kemiskinan. Media penguatan yang digunakan sebagai instrumen penguatan, antara lain melalui: Pendidikan dan pelatihan pendataan Bimbingan teknis verifikasi dan validasi data Bimbingan pemantapan terhadap PSKS dalam verifikasi dan validasi data
Tempat : dilakukan di BBPPKS pada 6 wilayah regional.
BBPPKS Regional I Sumatera di Padang. BBPPKS Regional II di Lembang Bandung. BBPPKS Regional III di Yogyakarta BBPPKS Regional IV Kalimantan di Banjarmasin BBPPKS Regional V Sulawesi di Makassar BBPPKS Regional VI di Jayapura; atau Tempat lain yang ditentukan oleh Pusdatin
Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
19
TERIMA KASIH
KUMPULAN MATERI DALAM RANGKA Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 Redtop Hotel Jakarta 13 – 16 April 2015
