STANDAR PELAYANAN PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI
PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI SEKRETARIAT UTAMA BPPT Gedung Rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kawasan Puspiptek Kota Tangerang Selatan Telp.: (021)75791260-63 , Faks.: (021) 75791281. Website : http://pdis.bppt.go.id
PDIS - BPPT
MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DITETAPKAN
SESUAI DALAM
STANDAR
PELAYANAN
KEPUTUSAN
INFORMASI, DAN STANDARDISASI
KEPALA
NOMOR
YANG
TELAH
PUSAT
DATA,
TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” Jakarta, 20 Januari 2013 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan, 1.
Kepala Pusat Data Informasi dan Standardisasi
:
2.
Kepala Bidang Data dan Informasi
3.
Kepala Bidang Sistem dan Jaringan
:
4.
Kepala Bidang Standardisasi dan Akreditasi
:
5.
Kepala Bidang Perpustakaan
:
6.
Kepala Subbagian Tata Usaha
:
-2-
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI NOMOR
25
TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala BPPT Nomor xxx Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPPT, yang mewajibkan setiap unit kerja di lingkungan publik
BPPT
untuk
yang
menyusun
menyelenggarakan dan
menetapkan
pelayanan Standar
Pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pusat
Data,
Informasi,
dan
Standardisasi
Tentang
Standar Pelayanan melalui Penetapan Keputusan ini; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan... 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
-3-
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 6. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008; 7. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Penataan
Tatalaksana
(Business
Process); 9.Peraturan...
-4-
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan,
dan
Penetapan
Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Pembina
Kementerian/Lembaga,
/Penanggungjawab Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012); 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 14. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi; 15. Peraturan Kepala BPPT Nomor xxx Tentang Standar
MEMUTUSKAN:.. .
-5-
Pelayanan Publik di Lingkungan BPPT;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN
KEPALA
PUSAT
DATA,
INFORMASI,
DAN
STANDARDISASI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pusat Data, Informasi dan Standarisasi yang selanjutnya disebut PDIS adalah unsur penunjang di bidang data, informasi dan standarisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
2.
Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan Tupoksi PDIS adalah 41 layanan di bidang data dan informasi, sistem dan jaringan, standardisasi dan akreditasi, serta perpustakaan berupa: Hosting dan Co-Location, Pengelolaan Data Center, Unggah (Upload) Data
Informasi
Pada
Web
Utama,
Desain
Isi
dan
Tampilan
(Template) Pada Web Unit Kerja, Permohonan Layanan Informasi Publik,
Pendampingan
Operasional
Aplikasi,
Pengembangan
-6-
Aplikasi,
Penambahan
Penambahan
milis,
Akun Cloud
Email,
Perubahan
Computing,
Video
Password, conference,
Penambahan konten IPTV, Broadcasting Digital, Mobile Wireless, Pengadaan IP Publik dan Sub domain bppt.go.id, Penambahan jaringan
intranet
atau
internet
BPPT,
Penyiapan
bahan
pengembangan SNI, Fasilitasi pengelolaan SNI dalam lingkup PT SNI BPPT, Pendampingan pengembangan kompetensi SDM bidang standard, Fasilitasi penerapan SNI untuk pengelolaan lingkup Akreditasi, Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi, Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi lembaga sertifikasi produk, Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi, Pendampingan produk,
pengembangan
Pendampingan
akreditasi
pengembangan
lembaga akreditasi
sertifikasi lembaga
inspeksi, Pendampingan pemeliharaaan akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi, Pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi produk, Pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi, Peningkatan kompetensi SDM Sistem Manajemen Mutu, Peningkatan kompetensi SDM SMM lembaga sertifikasi produk, Pengingkatan kompetensi SDM SMM lembaga inspeksi, Pengadaan bahan pustaka, Peminjaman bahan pustaka, Penelusuran bahan pustaka, Permohonan keanggotaan online, Permohonan unduh referensi, permohonan e-jurnal BPPT, Permohonan e-paper BPPT. 3.
41 Layanan PDIS di atas dikategorikan dalam Kluster Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Definisi dari 41 layanan PDIS pada butir 2 di atas adalah sebagai berikut : 1.
Hosting dan Co-Location : Hosting adalah layanan penyewaan tempat untuk menampung datadata yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses
-7-
lewat Internet. Co-location adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk meletakkan server secara bersama sama di suatu gedung atau ruangan pusat data 2.
Pengelolaan data center : pengelolaan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data yang dikondisikan dengan pengaturan udara, bahaya kebakaran dan sistem pengamanan fisik
3.
Unggah (Upload) data informasi pada web utama : mengirimkan atau memasukkan file ke web utama suatu lembaga
4.
Desain isi dan tampilan (template) pada web unit kerja : layanan membuat desain isi dan tampilan web unit kerja
5.
Permohonan layanan informasi publik : mengajukan permintaan informasi mengenai BPPT dari masyarakat ke unit layanan KIP
6.
Pendampingan operasional aplikasi : melakukan pendampingan pembuatan dan pengembangan aplikasi
7.
Pengembangan aplikasi : melakukan pembuatan dan pengembangan aplikasi
8.
Penambahan akun email : melakukan penambahan akun email pegawai
9.
Perubahan password : melakukan perubahan password sesuai permintaan user
10. Penambahan milis : melakukan penambahan alamat milis sesuai dengan permintaan user 11. Cloud computing : layanan menyediakan virtual server pada pengguna 12. Video conference : seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. 13. Penambahan konten IPTV : melakukan penambahan isi dari IPTV (Televisi protokol Internet ) dengan memberikan layanan televisi dengan jaringan Internet yang menggunakan arsitektur jaringan dan
-8-
metode suite protokol Internet melalui paket-switched Jaringan Infrastruktur, misalnya, Internet dan jaringan Internet akses broadband , bukan menggunakan frekuensi radio, sinyal satelit, dan televisi kabel. 14. Broadcasting digital : proses menyampaikan siaran melalui perangkat elektronika yang dinamakan Pemancar atau Transmitter untuk kemudian diterima oleh Si Penerima Siaran melalui alat penerima siaran yang disebut Receive secara digital. 15. Mobile wireless : proses jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik ke perangkat lain seperti laptop atau telepon selular 16. Pengadaaan IP Publik dan subdomain.bppt.go.id : layanan pemberian IP keperver mereka dapat diakses oleh internet dengan domain bppt.go.id 17. Penambahan jaringan intranet / internet BPPT : layanan memberikan akses jaringan intranet / internet kepada unit kerja di Bppt 18. Penyiapan bahan pengembangan SNI : kegiatan menyiapkan dokumen untuk pengembangan Standard Nasional Indonesia yang akan diterapkan oleh suatu unt kerja 19. Fasilitas pengelolaan SNI dalam lingkup PT SNI BPPT : fasilitas yang diberikan untuk mengelola SNI dalam lingkup panitia teknis SNI BPPT 20. Pendampingan pengembangan SNI di luar lingkup PT SNI BPPT : kegiatan pendampingan dalam pengembangan SNI di luar lingkup PT SNI BPPT 21. Pendampingan pengembangan kompetensi SDM bidang Standard : kegiatan memberikan pendampingan pengembangan kompetensi pegawai dalam pengetahuan tentang standard 22. Fasilitas penerapan SNI untuk pengelolaan lingkup akreditasi : fasilitas yang diberikan dalam menerapkan SNI untuk memperoleh akreditasi
-9-
23. Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi : melakukan penyiapan bahan untuk pengembangan untuk akreditasi untuk laboratorium penguji/kalibrasi 24. Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi lembaga sertifikasi produk : melakukan persiapan bahan untuk pengembangan lingkup akreditasi lembaga sertifikasi produk 25. Penyiapan bahan pengembangan lingkup akreditasi lembaga inspeksi : melakukan persiapan bahan untuk pengembangan lingkup akreditasi lembaga inspeksi 26. Pendampingan pengembangan akreditasi laboratorium penguji/ kalibrasi : melakukan pendampingan pengembangan akreditasi laboratorium penguji/ kalibrasi mulai dari persiapan bahan, SDM dan audit internal sehingga laboratorium penguji/ kalibrasi memperoleh akreditasi 27. Pendampingan pengembangan akreditasi lembaga sertifikasi produk : melakukan pendampingan pengembangan lembaga sertifikasi produk mulai dari persiapan bahan, SDM dan audit internal lembaga sertifikasi produk memperoleh sertifikat 28. Pendampingan pengembangan akreditasi lembaga inspeksi : melakukan pendampingan pengembangan lembaga inspeksi mulai dari persiapan bahan, SDM dan audit internal inspeksi memperoleh sertifikat 29. Pendampingan pemeliharaan akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi melakukan pendampingan pemeliharaan akreditasi untuk laboratorium penguji/kalibrasi yang telah memperoleh akreditasi dan ingin memperpanjang akreditasi tersebut 30. Pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi produk : melakukan pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi produk yang telah memperoleh akreditasi dan ingin memperpanjang akreditasi tersebut 31. Pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi : melakukan pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi
-10-
yang telah memperoleh akreditasi dan ingin memperpanjang akreditasi tersebut 32. Peningkatan kompetensi SDM SMM : peningkatan kompetensi SDM mengenai SMM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan SMM 33. Peningkatan kompetensi SDM SMM Lembaga sertifikasi produk : peningkatan kompetensi SDM mengenai SMM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan SMM Lembaga sertifikasi produk 34. Peningkatan kompetensi SDM SMM Lembaga Inspeksi : peningkatan kompetensi SDM mengenai SMM dengan memberikan pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan SMM lembaga inspeksi 35. Pengadaan bahan pustaka : proses pengadaan koleksi perpustakaan baik melalui pembelian, hadiah maupun tukar menukar bahan pustaka 36. Peminjaman bahan pustaka : proses peminjaman bahan pustaka oleh anggota perpustakaan 37. Penelusuran bahan pustaka : proses pencarian dan penemuan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 38. Permohonan keanggotaan online : proses pendaftaran keanggotaan perpustakaan yang dilakukan melalui internet 39. Permohonan unduh referensi : proses permohonan sumber informasi full text yang diambil dari koleksi perpustakaan digital melalui proses unduh. 40. Permohonan ejurnal BPPT : proses permohonan membuat jurnal elektronik untuk jurnal-jurnal BPPT 41. Permohonan epaper BPPT : proses permohonan menjadi anggota aplikasi epaper BPPT untuk dapat mengunggah dan mengunduh artikel yang dimilikinya. 4.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
-11-
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 5.
Penyelenggara
pelayanan
penyelenggara
adalah
publik
setiap
yang
institusi
korporasi, lembaga independen yang
selanjutnya
disebut
penyelenggara
negara,
dibentuk
berdasarkan
Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 6.
Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
BAB II TUJUAN
Pasal 2
Penetapan Standar Pelayanan (SP) untuk layanan PDIS yang dihasilkan dari tatalaksana pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) PDIS, sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam Keputusan ini.
-12-
BAB III...
BAB III PENGATURAN STANDAR PELAYANAN
Pasal 3
Pengaturan standar pelayanan ini meliputi 41 (empat puluh satu) layanan PDIS sebagai berikut:
1.
Hosting dan Co-Location
2.
Pengelolaan Data Center
3.
Unggah (Upload) Data Informasi Pada Web Utama
4.
Desain Isi dan Tampilan (Template) Pada Web Unit Kerja
5.
Permohonan Layanan Informasi Publik
6.
Pendampingan Operasional Aplikasi
7.
Pengembangan Aplikasi
8.
Penambahan Akun Email
9.
Perubahan Password
-13-
10. Penambahan Milis 11. Cloud Computing 12. Video Conference 13. Penambahan Konten IPTV 14. Broadcasting Digital 15. Mobile Wireless 16. Pengadaan IP Publik dan Subdomain .bppt.go.id 17. Penambahan Jaringan Intranet/Internet BPPT 18. Penyiapan Bahan Pengembangan SNI 19. Fasilitasi Pengelolaan SNI Dalam Lingkup PT SNI BPPT 20. Pendampingan Pengembangan SNI Diluar Lingkup PT SNI BPPT 21. Pendampingan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Standar 22. Fasilitasi Penerapan SNI Untuk Pengelolaan Lingkup Akreditasi 23. Penyiapan Bahan Pengembangan Lingkup Akreditasi Laboratorium Penguji/Kalibrasi 24. Penyiapan
Bahan
Pengembangan
Lingkup
Akreditasi
Lembaga
Pengembangan
Lingkup
Akreditasi
Lembaga
Sertifikasi Produk 25. Penyiapan
Bahan
Inspeksi 26. Pendampingan
Pengembangan
Akreditasi
Laboratorium
-14-
Penguji/Kalibrasi 27. Pendampingan
Pengembangan
Akreditasi
Lembaga
Sertifikasi
Produk 28. Pendampingan Pengembangan Akreditasi Lembaga Inspeksi 29. Pendampingan
Pemeliharaan
Akreditasi
Laboratorium
Penguji/Kalibrasi 30. Pendampingan Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk 31. Pendampingan Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi 32. Peningkatan
Kompetensi
SDM
Sistem
Manajemen
Mutu
Laboratorium Penguji/Kalibrasi 33. Peningkatan Kompetensi SDM Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Produk 34. Peningkatan Kompetensi SDM Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi 35. Pengadaan Bahan Pustaka 36. Peminjaman Bahan Pustaka 37. Penelusuran Bahan Pustaka 38. Permohonan Keanggotaan Online 39. Permohonan Unduh Referensi 40. Permohonan e-jurnal BPPT 41. Permohonan e-paper BPPT
-15-
Pasal 4
(1)
Standar pelayanan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 digunakan oleh: a. penyelenggara pelayanan; b. pelaksana pelayanan; c. masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)
Standar pelayanan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 5
(1).
Pencapaian standar pelayanan perlu didukung kegiatan implementasi Sistem Manajemen Mutu PDIS berbasis SNI ISO 9001:2008.
(2).
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.
BAB IV... BAB IV
PENUTUP
-16-
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
Juni 2013
KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI,
Dr. Hary Budiarto, M.Kom
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI. KRITERIA STANDAR PELAYANAN No
Komponen
Uraian
01
02
03
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 1.
Dasar Hukum
Unit
Organisasi
dan
Tugas
Eselon
I
Lembaga
Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor:
170/Kp/KA/BPPT/IV/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor:
8.a/Kp/KA/BPPT/II/2011
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke PDIS dengan alamat: Gedung Pusat Rekayasa
Teknologi
(Gedung
Teknologi
Komunikasi 3)
dan
Kawasan
Informasi Puspiptek,
Tangerang Selatan 2.
Persyaratan
telp.:
021-75791260-63,
faks.:
Pelayanan
website : http://pdis.bppt.go.id
021-75791281,
2. hadir langsung di Kantor PDIS dan di Cyber Library (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu; (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan PDIS)
3.
Jangka waktu
4.
Biaya/tarif
Sesuai Baku Mutu pada pada masing-masing layanan sebagaimana tercantum dalam SOP Sesuai PP Tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
41
layanan
PDIS:
Hosting
dan
Co-Location,
Pengelolaan Data Center, Unggah (Upload) Data Informasi Pada Web Utama, Desain Isi dan Tampilan
(Template)
Permohonan
Pada
Layanan
Pendampingan
Web
Unit
Informasi
Publik,
Operasional
Pengembangan
Kerja,
Aplikasi,
Aplikasi,
Penambahan
Akun
Email, Perubahan Password, Penambahan milis, Cloud Computing, Video conference, Penambahan konten
IPTV,
Broadcasting
Digital,
Mobile
Wireless, Pengadaan IP Publik dan Sub domain bppt.go.id, Penambahan jaringan intranet atau internet BPPT, Penyiapan bahan pengembangan SNI, Fasilitasi pengelolaan SNI dalam lingkup PT SNI 5.
Produk pelayanan
BPPT,
Pendampingan
pengembangan
kompetensi SDM bidang standard, Fasilitasi penerapan
SNI
Akreditasi,
Penyiapan
lingkup
untuk
bahan
pengembangan
laboratorium
Penyiapan
lingkup
produk,
lingkup
pengembangan
akreditasi
penguji/kalibrasi, sertifikasi
pengelolaan
bahan
akreditasi
lembaga
Penyiapan
bahan
pengembangan lingkup akreditasi laboratorium penguji/kalibrasi, pengembangan produk, akreditasi
Pendampingan
akreditasi
lembaga
Pendampingan lembaga
pemeliharaaan
inspeksi,
akreditasi
sertifikasi
pengembangan Pendampingan laboratorium
penguji/kalibrasi, Pendampingan pemeliharaan akreditasi
lembaga
sertifikasi
produk,
Pendampingan pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi, BPPT.
Peningkatan
kompetensi
SDM
Sistem
Manajemen Mutu, Peningkatan kompetensi SDM SMM lembaga sertifikasi produk, Pengingkatan kompetensi
SDM
SMM
lembaga
inspe
ksi,
Pengadaan bahan pustaka, Peminjaman bahan pustaka,
Penelusuran
bahan
pustaka,
Permohonan keanggotaan online, Permohonan unduh referensi, permohonan e- jurnal BPPT, Permohonan e-paper
Sarana, 6.
prasarana, dan/atau fasilitas
1. Peralatan hardware dan Software 2. Ruang Cyber Library dan Infor masi Publik 3. Ruang Workshop PDIS 4. Data Center PDIS
1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang layanan terkait 7.
Kompetensi Pelaksana
2. Memahami SOP di masing-masing layanan PDIS terkait 3. Memahami knowhow teknologi layanan terkait 4. Memahami operasional tatakerja kerekayasaan
1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan 8.
Pengawasan internal
pemerintah
sistem dan
pengendalian
pengawasan
internal
fungsional
oleh
inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
1. Diatur dalam SOP Pengaduan Pengguna Layanan PDIS 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
9.
Penanganan
Pengaduan
pengaduan,
Teknologi 3 lantai 2, Puspiptek Serpong, Kota
saran, dan
Tangerang Selatan, Banten
masukan
KIP
3. Menyampaikan
BPPT
dengan
pengaduan,
saran,
alamat
dan
Gedung
masukan
langsung KIP via telepon dan email sebagai berikut: Telp.: (021)75791260 ext. 229; (021) 75791297 email :
[email protected] website: kip.bppt.go.id 10. Jumlah pelaksana Sesuai kebutuhan personil pelaksana Informasi pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, 11.
Jaminan
lengkap,
pelayanan
dengan
dan
dapat
kewenangan
dipertanggungjawabkan yang
diatur
pada
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
12.
Jaminan
Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan SOP beserta
keamanan dan
dokumen pendukung operasional SOP, yakni Standar
keselamatan
Instruksi Kerja dan Standar Formulir Kerja untuk
pelayanan
pelaksanaan tatalaksana
Evaluasi 13. kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanannya.
14.
Diagram Alur
Diagram Alur Tatalaksana Layanan PDIS Untuk 41 Layanan
Pelayanan
TATALAKSANA TATALAKSANA L-2 L-2
TATALAKSANA SISTEM MANAJEMEN MUTU PDIS PENGENDALIAN DOKUMEN & REKAMAN
PUSAT PUSAT DATA, DATA, INFORMASI, INFORMASI, DAN DAN STANDARDISASI STANDARDISASI
TINDAKAN PERBAIKAN
KAJI ULANG MANAJEMEN
AUDIT INTERNAL
PENGELOLAAN PELANGGAN / PENGGUNA
TINDAKAN PENCEGAHAN
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN LAYANAN PDIS
TATALAKSANA TATALAKSANAPELAYANAN PELAYANANPRIMA PRIMAPENGEMBANGAN PENGEMBANGANE-GOVERNMENT, E-GOVERNMENT,KNOWLEDGE KNOWLEDGEMANGEMENT MANGEMENTDAN DANSTANDARDISASI STANDARDISASI
PENGGUNA/MITRA STRATEJIK (SESTAMA/UNIT KERJA BPPT/ KEMENTERIAN/LEMBAGA/PUBLIK) MULAI
TATALAKSANA KEREKAYASAAN TEKNOLOGI (R-D-E-O): OPERASI
LAYANAN OPERASIONAL APLIKASI
LAYANAN WEB HOSTING DAN COLOCATION
LAYANAN PENGEMBANGAN APLIKASI
LAYANAN EMAIL
LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LAYANAN PENGEMBANGAN WEBSITE UNIT KERJA
LAYANAN CLOUD COMPUTING
LAYANAN MOBILE WIRELESS
PELAYANAN PRIMA PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI BERBASIS TIK DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PENDUKUNG INTEGRASI DATA
PELAYANAN PRIMA UNTUK SISTEM APLIKASI JARINGAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
LAYANAN IPTV
LAYANAN VIDEO CONFERENCE
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PDIS
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN REFERENSI
PENYIAPAN BAHAN PENGEMBANGAN SNI
PENYIAPAN BAHAN PENGEMBANGAN LINGKUP AKREDITASI LPK BPPT
JASA PENYEDIAAN BAHAN REFERENSI
SISTEM INFORMASI BAHAN REFERENSI
PENGELOLAAN PANITIA TEKNIS SNI BPPT
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SNI DI LUAR PT SNI BPPT
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN AKREDITASI LPK BPPT
PENDAMPINGAN PEMELIHARAAN AKREDITASI LPK BPPT
PELAYANAN PRIMA PERPUSTAKAAN BERBASIS MULTIMEDIA DIGITAL DAN ONLINE SYSTEM
PELAYANAN PRIMA PENGELOLAAN SNI BERBASIS HASIL KEREKAYASAAN BPPT DAN PENGELOLAAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN BPPT
PENERAPAN SNI UNTUK PENGEMBANGAN LINGKUP AKREDITASI LPK BPPT
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN PDIS
KNOWLEDGE MANAGEMENT PDIS
SELESAI
TATALAKSANA PENDUKUNG LAYANAN DUKUNGAN SUMBERDAYA ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI SETAMA BPPT
LAYANAN PERSURATAN
LAYANAN PROGRAM PELATIHAN PEGAWAI
LAYANAN PENGELOLAAN PERALATAN KANTOR
KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN STANDARDISASI,
Dr. Hary Budiarto, M.Kom
