FIT-ISI dan CGISE 2016
Prosiding Seminar Nasional 3rd CGISE dan FIT ISI 2016 ISBN:978-979-98731-7-0
Yogyakarta, 27 Oktober 2016
Spirit Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembuatan Peta Desa, Peta
Rencana
Detil
Tata
Ruang
dan
Pembangunan Infrastruktur
Penerbit Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016 Alamat : Jalan Grafika No.2 Bulaksumur, Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Telpon/Fax : (0274) 520226 E-mail :
[email protected]
|i
FIT-ISI dan CGISE 2016
SUSUNAN PANITIA Penanggung Jawab 1. Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng 2. Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc. 3. Ir. Prijono Nugroho D., M.SP., Ph.D. 4. Arie Yuriwin, S.H., M.Si. 5. Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
Dekan Fakultas Teknik UGM Ketua Umum ISI Pusat Ketua Departemen Teknik Geodesi UGM Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DIY Ketua STPN Yogyakarta
Pelindung Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM Panitia Pelaksana 1. Dr. Catur Aries Rokhmana, S.T., M.T. 2. Dr. Ir. T. Aris Sunantyo, M.Sc. 3. Bambang Kun Cahyono, S.T., M.Sc. 4. M. Iqbal Taftazani, S.T., M.Eng. 5. Annisa Farida H., S.T., M.Eng. 6. Dr. Dwi Lestari 7. Yulaikhah, S.T., M.T. 8. Wahyu Marta M., S.T., M.Eng. 9. Eko Budi Wahyono, M.Si. 10. Arief Syaifullah, M.Si. 11. Bambang Suyudi, S.T., M.T. 12. Hilmiyati Ulinnuha, S.T., M.Eng.
13. Dedi Atunggal, S.T., M.Sc 14. Anindya Sricandra P., S.T., M.Eng. 15. Ruli Andaru, S.T., M.Eng. 16. Dany Puguh L., S.T., M.Eng. 17. Monica Maharani, S.T., M.Eng. 18. Maritsa Faridatunnisa, S.T., M.Eng. 19. Hamari Sikyarto, S.T. 20. Rachmadhiya Salsabila 21. Muthia Khanza Alifta Putri 22. Farikhotul Chusnayah 23. Puji Setianingsih 24. Aditya Aji F.M
Mitra Bestari 1. Dr. Ir. Istarno, Dip. LIS., M.T. 2. Ir. Djurdjani, MSP., ME., Ph.D. 3. Dr. Bilal Ma‘ruf, S.T., M.T. 4. Trias Aditya Kurniawan M., C.T., M.Sc., Ph.D. 5. Dr. Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.H. 6. Dr. Catur Aries Rokhmana, S.T., M.T. 7. Dr. Ir. T. Aris Sunantyo, M.Sc. 8. Ir. Prijono Nugroho D., M.SP., Ph.D.
| ii
FIT-ISI dan CGISE 2016
DAFTAR ISI
Halaman Judul Susunan Panitia Seminar Nasional Kata Pengantar Daftar Isi
Halaman i ii iii iv
Aplikasi Game Pertanahan sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan
1
Azmi Rizaldi, Wahyuni
Spesifikasi Teknis Perapatan Pilar Batas Daerah
7
Andriyana Lailissaum
Kajian Teknis Unresolved Segment Perbatasan Negara Darat RI-RDTL di Noel Besi/Citrana
13
Muhammad Nurman, ST, MT
Kajian Aspek Geospasial Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
18
Farid Yuniar, Najib KA, Lulus Hidayatno
Pembuatan Geodatabase Penunjang Kegiatan Analisis Kesesuaian Batas antara Batang Tubuh Permendagri tentang Batas Daerah dengan Peta Lampirannya
24
Adhiana Mulawarman, Rochmad Muryamto
Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Pendefinisian Batas Hasil Penegasan Batas Daerah
31
Bil Afin
Pemodelan Arah Pergerakan Lempeng Tektonik menggunakan Data CORS BIG di Selatan Jawa
35
Ayu Nur Safi’i, Yustisi Ardhitasari L.G., Oktadi Prayoga
Perbandingan Metode Interpolasi Terhadap Hasil Pembentukan Digital Terrain Model (DTM)
40
Danang Budi Susetyo, Agung Syetiawan
Riset Geospasial untuk Perlindungan Kawasan Laut
45
Fahmi Amhar, Sunarwan Asuhadi
Analisis Terhadap Desain Peta untuk Desa Adat
49
Fahrul Hidayat, Tia Rizka Nuzula Rachma, Fahmi Amhar
Optimalisasi Jumlah Penggunaan Titik Kontrol Tanah Untuk Proses Koreksi Geometri Citra Satelit Worldview-2 pada Daerah Datar
55
Jali Octariady, Annisa Fitria, Diaz Cahya Kusuma Yuwana, Rofiatul Ainiyah
Pemanfaatan Teknologi GPS Tracking Secara Online untuk Pemantau Pergerakan Truk Sampah di Kota Palangka Raya
60
Muhammad Alfath, ST.,MTa, Muhammad Neng Gazali
Estimasi Jelajah Copter dalam Pemotretan Handly untuk Pemetaan Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Menggunakan Pendekatan Teorema Pythagoras
65
Zheni Setyaningsih, Th. Retno Wulan, Farid Ibrahim, Mega Dharma Putra, Anggara Setyabawana Putra, Edwin Maulana, Dwi Sri Wahyuningsih, Tri Raharjo, Erwin Isna Megawati
| iv
FIT-ISI dan CGISE 2016
Pengukuran Titik Kontrol Tanah dan Pemotretan Udara UAV Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta
437
Muhammad Iqbal Taftazani, Ruli Andaru, Untung Rahardjo
Securing Digital Land Certificate Using Digital Signature SHA 512 and RSA
443
Eko Sediyono, Leonardo Refialy, Adi Setiawan
Penentuan Luas Lahan dengan Bantuan Google Earth
449
Evania Nur Alivah, Adi Setiawan ,Eko Sediyono
Analisis Deformasi Aspek Geometrik 3d pada Titik Kontrol Pemantauan Bendungan Waduk Sermo
456
Dessy Apriyanti, Nurrohmat Widjajanti, Yulaikhah
Penilaian Bidang Tanah Perkotaan Menggunakan Model Persamaan Simultan sebagai Nilai Tunggal untuk Berbagai Kepentingan (Single Value for Multipurpose)
462
Nanin Trianawati Sugito, Irawan Sumarto, S. Hendriatiningsih, Bambang Edhi Leksono
Kajian Roadmap Implementasi KerangkaTeknis Fit-for-purpose Land Administration sebagai Best Practice Terkini untuk Administrasi Pertanahan di Indonesia
466
Hendry Yuli Wibowo
Otomasi Manajemen Peta untuk Identifikasi Informasi Geospasial di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat
471
Farizal Arma Bandhono, S.Tr., Arief Syaifullah, S.T., M.Si., Theresia Supriyanti, S.Si.T., M.T.
Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif
478
Hary L. Prabowo
Pemetaan Partisipatif Nagari Pamatang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Guna Mendukung Percepatan Pembuatan Peta Desa
487
Dwi Arini, Masrinedi Umar, Octavernandes, Fajrin, Dwi Marsiska Driptufany, Isna Uswatun Khasanah
Membangun Peta Kadaster Kelautan dalam Perspektif UU RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
492
Suhadi Maulana, Yackob Astor, Dedi Supriyadi
Membangun Pendaftaran Tanah Tepat Guna untuk Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia
499
Muh Arif Suhattanto
Studi Pelaksanaan Graphical Index Mapping (GIM) dalam Peningkatan Kualitas Basis Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
505
Yudha Kusuma Dharma, Yendi Sufyandi, Kusmiarto
Pengembangan Aplikasi Penilaian Tanah Massal Berdasarkan Jaringan Syaraf Tiruan Berbasis Graphical User Interface Untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
510
(Studi di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)
510
Bagong Fery Samodra, Senthot Sudirman, Nuraini Aisiyah
Model Konseptual Sistem Informasi Pertanahan Desa
517
Diyono
Realisasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Berbasis Peta Desa (Studi Kasus Bantuan Teknis Peta Kelurahan Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung)
523
Yohannes, Fajriyanto, Eko Rahmadi
| ix
FIT-ISI dan CGISE 2016
Pemetaan Partisipatif Nagari Pamatang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Guna Mendukung Percepatan Pembuatan Peta Desa Dwi Arinia*, Masrinedi Umarb, Octavernandesc, Fajrind, Dwi Marsiska Driptufanye, Isna Uswatun Khasanahf a*
Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang (
[email protected]) Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang (
[email protected]) c Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang (
[email protected]) d Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang (
[email protected]) e Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Padang (
[email protected]) f Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan PerencanaanInstitut Teknologi Padang (
[email protected])
b
ABSTRACT
Pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku pemetaan wilayahnya, dalam hal ini Nagari Pamatang Panjang Kecamatan Sijunjung, sekaligus juga sebagai penentu perencanaan pengembangan wilayah tersebut. Tujuan pemetaan ini adalah menghasilkan peta nagari yang nantinya dapat digunakan sebagai administrasi pertanahan, maupun keperluan lain terkait masalah pemetaan nagari. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran terestris data detail daerah pemetaan dan teknologi GNSS untuk mendapatkan data posisi batas antar Jorong dan Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan batasnya. Berdasarkan pemetaan partisipatif ini diperoleh peta administrasi Nagari Pematang Panjang yang terdiri dari sebelas Jorong, yaitu Sitampuang, Limau Sundai, Koman Kaciak, Kalumpang, Pondok Jago, Kambuik Koman, Parak Gadang, Duri, Paleh, Koran dan Koto Tangah dilengkapi dengan peta sebaran fasilitas umum sebagai peta pendukung. Keywords : Pemetaan Partisipatif, Batas desa, Jorong, Nagari
Pendahuluan Pemetaan suatu wilayah harfiahnya telah dilakukan pertahap dari waktu ke waktu sehingga Indonesia memiliki peta dasar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu peta yang harus disiapkan adalah peta Desa atau dalam paper ini disebut dengan Nagari. Nagari merupakan pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan untuk daerah Sumatera Barat. Dimana setiap Nagari terbagi menjadi beberapa wilayah yang disebut Jorong. Jorong/Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman. Secara umum, Nagari di Sumatera Barat merupakan sekumpulan Jorong/Korong yang dipisahkan oleh sungai, persawahan, ladang, kebun, atau hutan. Nagari mencakup semua wilayah ini Berdasarkan Majalah Geospasial (2015) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan tentang penetapan dan penegasan batas desa bahwa
―persoalannya sampai saat ini baru sekitar 3% dari jumlah desa yang mencapai 74.093 yang sudah ditegaskan sebagaimana diatur Permendagri Nomor 39/2015‖. Hal tersebut menunjukan masih banyak Desa yang belum ditetapkan dan ditegaskan batasnya. Kondisi di lapangan masih dijumpai desa yang belum mempunyai peta batas atau peta administrasi. Ketika belum ada peta batas suatu desa, maka dapat dikatakan bahwa proses penetapan dan penegasan batas di Lapangan belum dapat dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2015 atas perubahan PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa serta PP 22/2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN menunjukan bahwa posisi desa menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan peta desa harus segera dilakukan. Mendukung hal tersebut, diperlukan metode pemetaan yang tepat sehingga dapat mempercepat keberadaan peta
| 487
FIT-ISI dan CGISE 2016 desa.
identifikasi awal batas antar Jorong.
Pemetaan desa untuk wilayah terpencil yang masih belum terjangkau oleh tim pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah masih tersebar dibeberapa daerah sehingga tidak tersedianya peta dasar dalam hal ini peta administrasi yang menunjukkan batas-batas daerah.
5. Peta Administrasi Kecamatan Sijunjung.
Salah satu kasus yang terjadi adalah di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Sijunjung, yang belum memiliki peta batas antar Jorong di Nagari Pamatang panjang. Agar pemetaan dapat berjalan dengan lancar dan menghindari adanya perselisihan antar warga dalam penentuan batas-batas daerah masing-masing Jorong, maka pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang paling sesuai. Hal ini terkait belum adanya peta pasti yang terdapat di daerah tersebut, sehingga wargalah yang berperan penting dalam proses pemetaan batas antar Jorong, karena yang tahu pasti batas-batas daerah tersebut adalah warga sekitar. Dalam penelitian ini, proses pemetaan melibatkan Kepala Jorong dan warga yang memang tahu batas-batas antar Jorong. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan peta administratif awal yang menunjukan batas-batas Jorong dengan dilengkapi peta sebaran fasilitas umum sebagai peta pendukung.
Pelaksanaan Penelitian Proses pemetaan batas Jorong di Nagari Pamatang Panjang menggunakan metode pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif pada intinya melibatkan masyarakat atau anggota kampung secara langsung sejak perencanaan, proses pemetaan dan penggunaannya. Pemetaan dilakukan melibatkan masyarakat di dalamnya, dimana masyarakat memiliki peranan penting dalam proses pemetaan, hanya saja untuk pekerjaan teknis seperti pengukuran menggunakan alat-alat ukur dilakukan oleh tim pemetaan dari Institut Teknologi Padang (ITP). Masyarakat berperan penting dalam menunjukkan batas-batas jorong yang ada di dalam nagari tersebut sehingga tim pemetaan tahu daerah mana yang akan dipetakan sepanjang Nagari Sijunjung ini. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan GPS Mapping dan navigasi untuk mendapatkan batas-batas Jorong. Gambar 1 menunjukkan diagram alir metodologi yang digunakan.
Metodologi Lokasi Lokasi pemetaan adalah di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Batas Nagari Pamatang Panjang adalah sebagai berikut: 1. Batas Utara : Nagari Koto tuo dan Nagari Muaro 2. Batas Timur : Kecamatan Sijunjung 3. Batas Selatan : Nagari Lalan 4. Batas Barat : Nagari Kandang Baru Gambar 1. Diagram alir pemetaan partisipatif Nagari Pamatang Panjang, Sijunjung
Alat dan Bahan Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi: 1. GPS Mapping dan GPS Navigasi, digunakan untuk tracking batas Jorong dan marking titik-titik fasilitas umum. 2. ArcGIS 10.1, digunakan untuk pengolahan data dan overlay peta. 3. Microsoft Office, untuk penulisan laporan. 4. Citra
Google
Earth,
digunakan
untuk
Pada tahap persipan dilakukan pengurusan ijin kerjasama antara kedua belah pihak, dalam hal ini program Studi Teknik Geodesi ITP dengan Kepala Nagari Pamatang panjang. Selain itu persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pemetaan. Survei Pendahuluan dilakukan untuk menentukan daerah mana yang dapat dilakukan pemetaan partisipatif. Tujuan survei pendahuluan adalah untuk melihat gambaran awal lokasi yang akan dipetakan, sehingga dapat ditentukan metode dan
| 488
FIT-ISI dan CGISE 2016 alat yang tepat yang digunakan untuk pemetaan. Dengan melakukan survey pendahuluan ini, kita dapat menentukan daerah mana yang dapat dipetakan dengan baik dan yang membutuhkan peta untuk berbagai keperluan kedepannya, berhubung masih banyak daerah Sumatera Barat yang belum dipetakan. Langkah selanjutnya adalah Sosialisasi dan diskusi penentuan batas jorong di Nagari Pamatang Panjang. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan metode pemetaan partisipatif dan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini kepada Masyarakat. Gambar sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Sosialisasi kegiatan pemetaan partisipatif Nagari Pamatang Panjang, Sijunjung
Setelah masyarakat paham akan tujuan dan perannya dalam kegiatan pemetaan partisipatif ini, maka dilanjutkan proses penentuan batas jorong diatas peta sebagai gambaran awal batas setiap Jorong di Nagari Pamatang Panjang. Pada proses ini, semua pihak yang berhubungan seperti Kepala Nagari, Wali Jorong dan staff pemerintahan di Nagari Pamatang Panjang duduk bersama untuk menentukan batas antar Jorong diatas peta. Hal ini dilakukan agar tidak adanya selisih paham yang terjadi antar masyarakat di Jorong yang berlainan. Setelah disepakati maka dilanjutkan Jorong Nagari dilakukan diatas (tergeoreference)
batas antar jorong di atas peta, digitasi on screen batas antar Pamatang Panjang. Digitasi Citra yang telah terektifikasi
Gambar 3. Tracking Batas Jorong bersama warga/kepala Jorong
Pelaksanaan tracking dilakukan bersama warga atau perwakilan kepala jorong, misal untuk tracking batas antar Jorong Sitampuang dan Limau Sundai maka dihadiri oleh perwakilan dari setiap Jorong sehingga mendapatkan batas yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi antar kedua belah pihak. Setelah mendapatkan keseluruhan data yang dibutuhkan, dilakukan pengolahan data batas hasil tracking dan overlay dengan hasil digitasi diatas citra. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran di lapangan dengan hasil penentuan batas diatas peta. Kemudian dilakukan analisis perbedaan tersebut, sehingga memperoleh peta batas Jorong yang paling benar dan sesuai. Hasil Peta Batas Jorong Nagari Pamatang Panjang menampilkan batas-batas Jorong yang telah dsepakati bersama. Selanjutnya peta tersebut di cek ulang oleh masyarakat dalam hal ini pihak wali Nagari, wali Jorong, dan staff pemerintahan Nagari Pamatang Panjang. Gambar 4 menunjukan proses pengecekkan peta yang telah dibuat oleh tim teknis oleh pihak masyarakat.
Kegiatan lapangan yang dilakukan adalah tracking batas wilayah Jorong yang dilakukan oleh tim teknis pengukuran dan didampingi oleh warga masyarakat yang mengetahui batasnya secara baik. Kegiatan dilapangan dapat dilhat pada Gambar 3.
Gambar 4. Proses Pengecekkan Peta
Hasil dan Pembahasan Seluruh rangkaian pekerjaan yang telah dilakukan dapat menghasilkan peta Nagari Pamatang Panjang. Peta yang dibuat meliputi peta batas Jorong dan peta faslitas umum yang terdapat di Nagari
| 489
FIT-ISI dan CGISE 2016 Pamatang Panjang yang disepakati. Nagari Pematang Panjang memiliki sebelas Jorong, yaitu Sitampuang, Limau Sundai, Koman Kaciak, Kalumpang, Pondok Jago, Kambuik Koman, Parak Gadang, Duri, Paleh, Koran dan Koto Tangah. Batas administratif dari sebelas Jorong tersebut dapat dilihat pada peta yang disajikan pada Gambar 5. Berdasarkan Peta tersebut, Jorong dengan daerah terluas adalah Jorong Koto Tangah dan Jorong dengan daerah terkecil adalah Jorong Kalumpang. Gambar 6. Peta fasilitas umum Nagari Pematang Panjang Kabupaten Sijunjung.
Pemetaan partisipatif Batas Nagari di Pamatang panjang adalah proses pemetaan dari dan untuk masyarakat, pemetaan ini membantu masyarakat untuk memetakan daerah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Peta yang dihasilkan oleh tim diberikan kepada Wali Nagari sebagai bukti telah selesainya kegiatan pemetaan partisipatif di Nagari Pamatang Panjang. Gambar 7 menunjukan kegiatan penyerahan peta batas Jorong di Nagari Pamatang Panjang. Gambar 5. Peta Batas Administrasi Nagari Pematang Panjang Kabupaten Sijunjung
Nagari Pamatang Panjang belum mempunyai peta desa sebelumnya. Peta batas Jorong di Nagari Pamatang Panjang diharapkan mempu menjadi peta awal untuk proses pengembangan dan perencanaan di Nagari tersebut. Peta yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif ini adalah peta batas Jorong yang telah disepakati oleh masyarakat di Nagari Pamatang Panjang, sehingga harapannya dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin muncul berkaitan dengan kawasan perbatasan. Berdasarkan peta tersebut, Wali Nagari dan Wali Jorong dapat lebih memaksimalkan pengembangan dan perencanaan untuk Nagarinya. Peta ini juga merupakan peta administrasi awal untuk Nagari Pamatang Panjang. Gambar 6 menunjukan peta yang dilengkapi dengan beberapa fasiltas umum yang tersebar di beberapa Jorong. Fasilitas umum yang ditampilkan meliputi fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Peta fasilitas umum diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi-lokasi fasilitas umum yang ada di Nagari mereka. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menuju tempat tersebut.
Gambar 7. Serah Terima Peta Nagari Pematang Panjang
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Pemetaan partisipatif batas Jorong di Nagari Pamatang Panjang menghasilkan peta administrasi Nagari Pamatang Panjang yang disepakati oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan dapat dilakukan proses pemetaan dengan lebih cepat. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mempercepat keberadaan Peta Desa di Negara Indonesia. Nagari Pamatang Panjang memiliki 11 Jorong dengan Jorong paling luas adalah Jorong Koto Tangah dan Jorong terkecil adalah Jorong Kalumpang. Saran Pemetaan Batas dilakukan menggunakan alat yang
| 490
FIT-ISI dan CGISE 2016 memiliki ketelitian lebih tinggi. Setelah diperoleh peta awal administrasi Nagari, dilanjutkan ke proses berikutnya sehingga peta yang dihasilkan dapat menjadi peta Administrasi yang diakui secara hukum oleh pemerintah.
Daftar Pustaka Majalah Geospasial.2015. ―Menata Batas Wilayah, MEnjaga Keutuhan NKRI‖. Edisi 5, Mei-Agustus 2015. Badan Informasi Geospasial: Bogor. Anonim, nd, ―Pelatihan Pemetaan Partisipatif‖. (169_Pemetaan Partisipatif.pdf)
Ucapan Terimakasih Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ITP yang mendukung dalam pendanaan pemetaan, Tim lapangan dan pihak Nagari Pamatang Panjang.
Anonim, nd, ―Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Wilayah Adat‖. (Upaya Pemetaan Partisipatif.pdf)
| 491
