KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA NURWADJEDI Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Selaku Wakil Sekretaris 2 Tim Nasional Percepatan Kebijakan Satu Peta
Rakortek Pokja IGT Tahap I, Jakarta, 23 Februari 2017
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Outline : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 9/2016) Tatalaksana Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Capaian Target KSP di Kalimantan (2016) Rencana Pelaksanaan KSP Tahun 2017 Grand Design KSP (2020-2030) Konsep Pemanfaatan Produk KSP Penutup
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA (PERPRES NO. 9/2016)
Pemanfaatan IG/IGT
Kebijakan Satu Peta
UU No. 4 tahun 2011, tentang Informasi Geospasial Pasal 2 Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis
Pasal 3 UU ini bertujuan untuk:….. (b) mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan (c) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
..... Paket
Kebijakan Ekonomi VIII …..
“ … meningkatkan kesejahteraan dan daya saing
nasional tingkat regional maka diperlukan investasi pembangunan. Dukungan ketersediaan data dan informasi fundamental pembangunan, termasuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) mutlak diperlukan dalam meningkatkan nilai kompetitif iklim investasi dan menjamin kepastian hukum investasi …”
1
Reference Standard Geodatabase GeoPortal
Tujuan Kebijakan Satu Peta untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 ……..
Manfaat Kebijakan Satu Peta • perbaikan data IGT masing-masing sektor (K/L) sesuai standar/ketentuan peraturan; dan • perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan, sebagai contoh … pemanfaatan ruang pada skala yang luas yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang …. … peningkatan akurasi spasial dan menghindari tumpang tindih pemberian perizinan antar sektor investasi … pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam … dsb.
Target Implementasi Kebijakan Satu Peta (2016-2019)
85 IGT
19 KEMENTERIAN LEMBAGA
PRODUK SATU PETA
34 PROVINSI STRATEGI KOMUNIKASI
19 K/L terkait memiliki tanggung jawab atas perwujudan 85 IGT Terdapat
85
18
2
KEMENPERIN2
2
Peta tematik
yang menjadi tanggung jawab K/L untuk memenuhi mandat KSP
2
2
BMKG
2
1
BNPP1
3
3
1 BPS
1
10 ATR
KEMENTAN3
KEMENLU KEMENKO PEREKONOMIAN
11
5
PERHUBUNGAN
BIG
DIKBUD
1
6 KKP
KEMHAN
PPN/BAPPENAS
ESDM
PUPR
9 LHK4
2
4
DAGRI
DESA, PDT, TRANS
1. Untuk Peta Batas Darat Negara skala 1:50.000, penanggung jawab adalah BNPP dan Kementerian Luar NegerI 2. Untuk Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian 3. Untuk Peta Lahan Sawah skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN 4. Untuk Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian LHK dan KKP Hal 6
Struktur Organisasi Pelaksanaan KSP (Perpres 9/2016)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TIM PERCEPATAN bertanggung jawab untuk: • Koordinasi strategis • Kebijakan untuk penyelesaian masalah • Pemantauan dan evaluasi percepatan pelaksanaan KSP • Arahan untuk Tim Pelaksana
TIM PERCEPATAN KSP Pada tingkat Menteri, diketuai oleh Menko Perekonomian
KOORDINASI TIM PELAKSANA bertanggung jawab untuk: • Koordinasi teknis pelaksanaan renaksi • Langkah dan kebijakan untuk penyelesaian masalah teknis • Langkah dan kegiatan prioritas Pokja dan Walidata • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi • Mekanisme berbagi data melalui jaringan IGN
TEKNIS WALIDATA bertanggung jawab untuk: • Kebijakan teknis di bidang IGT • Akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN
TIM PELAKSANA Dketuai oleh Kepala BIG SEKRETARIAT
SATGAS 1 Kompilasi & Integrasi
POKJA & WALIDATA Tingkat Pejabat Eselon 2
SATGAS 2 Sinkronisasi
SEKRETARIS bertanggung jawab untuk: • Keanggotaan Satgas 1 dan Satgas 2 • Mekanisme dan tata kerja sekretariat SATGAS 1 bertanggung jawab untuk: • Inventarisasi dan kompilasi • Pengelompokan IGT • Integrasi IGT yang mengacu pada IGD • Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis untuk kompilasi dan integrasi SATGAS 2 bertanggung jawab untuk: • Sinkronisasi antar data dan antar kelompok data IGT • Rekomendasi penyelesaian masalah sinkronisasi data IGT • Rumusan penyelesaian konflik antar data IGT • Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis untuk sinkorisasi
POKJA bertanggung jawab untuk: • NSPK data IGT • Pemberian dan pelaporan data IGT kepada Satgas 1 • Integrasi data IGT terhadap IGD bersama Satgas 1 • Mendukung Stgas 2 dalam menyelesaikan isu tumpang tindih
… manfaat peningkatan akurasi spasial dan menghindari tumpang tindih pemberian perizinan antar sektor dalam investasi
Peta Rupabumi Indonesia Izin Sektor Minerba
Izin Sektor Kehutanan Izin Sektor Pertanahan
Tanah Grogot
Sumber : 1. Peta Dasar RBI Indonesia Skala 1 : 50.000 digeneralisasi 2. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan, KLHK 3. Peta konsesi pertambangan, Kementerian ESDM 4. Peta Hak Atas Tanah, Kementerian ATR/BPN
… manfaat dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam
Batas Izin Pengelolaan Perkebunan
85 Tema Target IGT
Wilayah Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Satu Peta
Re
Wilayah Implementasi Rencana Aksi KSP Tahun 2017
TATALAKSANA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta KOMPILASI
01
Proses pengumpulan IG Tematik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga saat ini
INTEGRASI
02
SATGAS I KSP
Proses penyelarasan IG Tematik, baik yang telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga maupun yang baru dibuat, pada IG Dasar
SINKRONISASI
03 Produk One Map
Proses penyelarasan antar IG Tematik, termasuk didalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil Integrasi SATGAS II KSP
Deskripsi Lingkup Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Proses Pelaksanaan Kegiatan KSP K/L Walidata
• •
Satgas 1 BA Hasil Verifikasi
• •
Satgas 1 BA Terintegrasi
• •
Satgas 2 Rekomendasi
Teknis
K/L Walidata
Kompilasi IGT Kompilasi IGT merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan dan penyimpanan Informasi Geospasial Tematik yang berasal dari berbagai walidata (K/L/P)
Integrasi IGT •
•
•
Integrasi Informasi Geospasial Tematik merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik yang berasal dari berbagai walidata (Kementerian/Lembaga/Pemerinta h Daerah) terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD) Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas 1 dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial; Editing IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme Pokja IGT (Klinik Peta)
Sinkronisasi IGT
• Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelerasan IGT antar K/L yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang clean & clear • IGT yang clean&clear dimanfaatkan bersama melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
CAPAIAN TARGET KSP DI KALIMANTAN (2016)
CAPAIAN TARGET PELAKSANAAN KSP di Kalimantan (2016) 8 peta
78 peta tematik dengan rincian: • 71 tema tersedia pada tahun 2016 dan; • 8 peta belum tersedia :
70 peta
a. b. c. d. e. f. g. h.
Peta Tanah Ulayat, Peta Rinci Wilayah Pertahanan, Batas Administrasi Desa, Peta Kawasan Cagar Budaya, Peta RTRLN, Peta RZWP3K Provinsi Peta Bagian RZWP3K, dan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
Proses Perbaikan K/L
• 7 peta proses perbaikan K/L : a. b. c. d. e. f. g.
Peta Hak Guna Usaha, Peta Hak Pengelolaan Peta Hak Guna Bangunan Peta Izin Lokasi Peta PP RTRWN Peta Lahan Sawah, dan Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi)
7 PETA
Kemajuan Integrasi IGT Integrasi
63 PETA
21
63 IGT KALIMANTAN TERINTEGRASI 13 Tema IGT Lingkungan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 (BIG) Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 (PUPR) Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000 (ATR/BPN) Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 (KEMENTAN) Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000 (KLHK) Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (KLHK) Peta Geologi skala 1:100.000 (ESDM) Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 (ESDM) Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000 (ESDM) Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 (ESDM) Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000 (KEMENTAN Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 (BMKG) Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 (BMKG
63 6 Tema IGT Perencanaan Ruang Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000 (ATR/BPN) Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000 (ATR/BPN) Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 Peta RKP skala 1:250.000 (BAPPENAS) Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000 (ATR/BPN) Peta kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000 (KEMENHAN)
11 Tema IGT Potensi Peta WNPRI skala 1:250.000 (KKP) Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan tangkap di WPPNRI skala 1:250.000 (KKP) Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000 (BIG) Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000 (BIG) Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000 (KEMENDIKBUD) Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 (KLHK) Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 (KLHK)
18 Tema IGT Utilitas Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi dan Daerah Skala 1:50.000 (PUPR) Peta Lokasi Pelabuhan perikanan skala 1:50.000 (KKP) Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta jaringan listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta sebaran lokasi gardu Induk skala 1:50.000 (ESDM) Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 (PUPR) Peta sebaran lokasi Bendungan skala 1:50.000 (PUPR) Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000 (PUPR)
15 Tema IGT Status Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE), pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000 (ESDM) Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 (ESDM) Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada skala 1:50.000 (KEMENKO EKON)) Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 (KEMENPERIN) Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000 ( KEMENKO EKON DAN KEMENPERIN) Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 (KPDT) Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000 (KPDT) Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 (KEMENDAGRI) Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 (KEMENDAGRI) Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000 (KEMENLU DAN BNPP) Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 (KEMENLU)
RENCANA PELAKSANAAN KSP TAHUN 2017
Cakupan Wilayah Implementasi Rencana Aksi KSP Tahun 2017 1. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam 2. Sumatera Utara 3. Provinsi Riau 4. Provinsi Kepulauan Riau 5. Provinsi Jambi 6. Provinsi Suamtera Barat 7. Provinsi Sumatera Selatan 8. Provinsi Bangka Belitung 9. Provinsi Bengkulu 10. Provinsi Lampung
16 Provinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo
Target Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta Tahun 2017
Kelompok Informasi Geospasial Tematik (IGT) Target Rencana Aksi KSP Tahun 2017
KELOMPOK IGT
TARGET P. SUMATERA
TARGET P. SULAWESI
STATUS
21
21
RENCANA RUANG
11
11
POTENSI
51
50
83
82
TOTAL
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 sebagai Peta Dasar untuk Implementasi BIG sedang melakukan Reviu Peta Kebijakan Satu Peta RBI 1 : 50.000 untuk Sumatera dan Sulawesi dan rencananya akan didistribusikan kepada 18 K/L secara bertahap
PRA RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL Jakarta, 14 April 2016
Badan Informasi Geospasial (BIG) memberikan Peta Rupabumi Digital Skala 1 : 50.000 seluruh wilayah Indonesia kepada 18 Kementerian/Lembaga terkait. 1:50K
1:50K 1:50K 1:50K
1:25K 1:25K
Cakupan Peta Rupa Bumi Indonesia Nasional Skala 1:50.000
Upaya Meningkatkan Akurasi Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 pada Implementasi Kebijakan Satu Peta
Guna meningkatkan akurasi IGD dalam hal ini RBI maka tahun 2017, Tim sekretariat KSP melaksanakan : • Meminta masukan perbaikan RBI skala 1 ; 50.000 pada K/L • Review dan perbaikan Peta RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN), berdasarkan masukan dari K/L;
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 Cakupan Sumatera
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 Cakupan Sulawesi
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 Cakupan Sumatera
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1: 50.000 Cakupan Sulawesi
GRAND DESIGN KSP (2020-2030)
GRAND DESIGN KSP 2020 – 2030: • Penyelesaian GAP Capaian Target Renaksi KSP (2016-2019) • Pengembangan NSPK dan basisdata IGT (85 tema) • Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT Pesisir dan Laut skala medium (1: 50.000) • Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT skala besar (1: 5000) di wilayah terpilih (RDTR) • Pengembangan simpul jaringan IG di K/L dan Pemda dalam Kerangka JIGN • Aplikasi berbagi pakai produk KSP melalui JIGN untuk penataan ruang dan pengendalian perijinan antar sektor
KONSEP PEMANFAATAN PRODUK KSP
Ultimate Goal Kebijakan Satu Peta WILAYAH
HILIR PENYELENGGARAAN IG
INFORMASI GEOSPASIAL MEMBANTU KITA BERTINDAK
MENGINTEGRASIKAN ASPEK KERUANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BASISDATA
INFORMASI GEOSPASIAL STATISTIK/SENSUS
DASAR PERENCANAAN
PENATAAN RUANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah - Bappenas
PENDEKATAN BERBASIS ZONA CEPAT TUMBUH PERBATASAN DAN TERDEPAN TERTINGGAL RESIKO BENCANA KONFLIK SOSIAL SISTEM KOTA PEDESAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TRANSMIGRASI ARAHAN PERENCANAAN PULAU DAN PROVINSI
KSP Mendorong ANTAR K/L (Walidata)
NATIONAL GOALS
PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR DAERAH PERCEPATAN KEMAKMURAN RAKYAT
Sinkronisasi IGT
Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN) PROVINCE CUSTODIAN CUSTODIAN CUSTODIAN
SPATIAL DATA CENTER
DATA CENTER
NATIONAL DATABASE KSP
DATA CENTER METADATA CATALOG PORTAL
CLEARINGHOUSE UNIT
GEOPORTAL NASIONAL
BEAUREAU
AGENCY UNIT OFFICE SKEMA JIGN UNTUK BERBAGI PAKAI IG NASIONAL 19 K/L, 34 PROVINSI & 500 KABUPATEN/KOTA
MUNICIPAL (NODE) METADATA CATALOG PORTAL
DATA CENTER
CITY (NODE) METADATA CATALOG PORTAL
METADATA CATALOG PORTAL
CUSTODIAN
CUSTODIAN DATA CENTER
37
Ina-SDI Network
MERENCANAKAN RUANG INDONESIA MASA DEPAN •
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Hijau Perkotaan
KSP
Pembangunan Perkotaan
Penyusunan Tata Guna Lahan
Sustainable Land Use
RDTR Kota
Mendorong
ANTAR K/L (Walidata) Perencanaan Wilayah Pesisir
Pembangunan Zona 3D
Perencanaan Infrastruktur Lepas Pantai
Zoning
Model Kota 3D
INFORMASI GEOSPASIAL MEMBANTU KITA BERTINDAK Mengintegrasikan aspek keruangan dalam proses pengambilan keputusan
KSP DOMAINS OF SYNTHESIS
Mendorong ANTAR K/L (Walidata) Environment Dynamics Environmental/ Humans Dynamics Humans Dynamics COGNITIAL DIGITAL MATHEMATICAL VERBAL VISUAL
GEOMATICS WAYS LOOKING AT THE WORLD
PENUTUP Paket Kebijakan VIII
PENDETILAN RENCANA AKSI KSP TAHUN 2017
Peraturan Presiden No. 9/2016
RAKORTEK IGT - I
Jakarta, 23 Februari 2017
Kebijakan Satu Peta Hanya Dapat Diwujudkan Melalui Aksi Nyata Yang Didukung Oleh (1). Dasar Regulasi, (2). Dorongan Pemerintah, (3). Komitmen Kuat K/L Walidata dan (4). Peran serta Aktif Pemerintah Daerah
THE END
TERIMA KASIH
