Kebijakan Diklat Satu Pintu Nama Inovasi Kebijakan Diklat Satu Pintu Produk Inovasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Penggagas Drs. Umar Priyono, M.Pd Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Diklat Satu Pintu merupakan integrasi diklat teknis fungsional di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai institusi publik yang berada di bawah Pemerintah Daerah DIY pada tataran teoritis dan praktis berkewajiban untuk mengoperasionalkan nilai-nilai yang terkandung dalam keistimewaan Yogyakarta. Sejalan dengan hal itu, maka upaya untuk mewujudkan good governance yang mengarah pada world-class government yang dilandasi dengan semangat “Yogyakarta-Incorporated”, hakekatnya sama dengan semangat bersama membangun Yogyakarta sebagai revitalisasi etos kerja “saiyeg saeka kapti”. Memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut bukan merupakan satu hal yang mudah dan sederhana. Menjadikan nilai-nilai kehidupan yang luhur tersebut dapat terpatri dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari setiap anggota masyarakat atau Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan pendekatan-pendekatan berbasis budaya. Menyadari pentingnya upaya internalisasi nilai-nilai tersebut di kalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, maka Badan Diklat DIY memandang perlu menyelenggarakan kediklatan terutama yang teknis dan fungsional secara terintegrasi dalam standar yang lebih terstruktur melalui kebijakan satu pintu. Di sisi lain, pendekatan budaya dalam metode pembelajaran ini akan mendorong berkembangnya sikap dan perilaku yang berlandaskan budaya di kalangan aparatur pemerintah daerah. Sampai saat ini belum ada kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masih tersebar di beberapa SKPD. Dimana setiap SKPD dapat menyelenggarakan kegiatan diklat aparatur tanpa koordinasi dengan Bandiklat DIY sebagai lembaga yang memiliki tupoksi sebagai penyusun dan penyelenggara program diklat aparatur, akibatnya seringkali terjadi duplikasi program Diklat sehingga dapat berpengaruh pada inefesiensi program Diklat. Disamping itu karena SKPD pelaksana bukan institusi khusus yang melaksanakan kediklatan maka ada kekhawatiran output dan outcome kediklatanan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Tujuan gagasan perubahan dalam jangka panjang yang ingin dicapai: 1) penyelenggaraan diklat aparatur satu pintu; 2) pembangunan/pengadaan kebijakan database informasi kediklatan aparatur yang terintegrasi; dan 3) optimalisasi pemanfaatan/penggunaan database lulusan diklat aparatur DIY yang terintegrasi (dalam SIMPEG). Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dibagi menjadi : 1) Internal : Seluruh bidang dan sekretariat di Bandiklat DIY; dan 2) Eksternal: SKPD se Pemda DIY, Biro Hukum, Biro Organisasi, Bappeda, DPPKA, BKD dan tenaga ahli.
Jenis Inovasi Metode Nama Instansi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Instansi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2016
3/5
Faktor Pendorong Faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan diklat satu pintu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Adanya komitmen pimpinan untuk mensinergikan pembangunan termasuk pelaksanaan diklat Adanya SE Mendagri tentang Diklat Satu Pintu Adanya PerKaLAN tentang Pola Baru Diklatpim Dukungan TAPD terhadap Renstra Bandiklat Yang Tinggi Telah mendapatkan ISO 9001 Terakreditasi Diklat dari LAN
Faktor Penghambat Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan diklat satu pintu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Diklat masih ada yang dilaksanakan secara parsial di SKPD Belum ada kebijakan yang mengatur pelaksanaan diklat secara terintegrasi Masih terdapat ego sektoral Jumlah Widyaiswara relatif terbatas Sarana dan prasarana belum update dengan pola baru Pemahaman terhadap isu strategis pengembangan SDM masih bervariasi
Tahapan Proses Tahapan program kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan diklat satu pintu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Pada tahapan jangka pendek yakni dengan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Diklat Aparatur Satu Pintu 2. Pada tahapan jangka menengah yakni disahkannya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Diklat Aparatur Satu Pintu 3. Pada jangka panjang yakni penyelenggaraan Kebijakan Diklat Aparatur Satu Pintu Manfaat Manfaat adanya kebijakan diklat satu pintu ini antara lain: 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan jaminan kualitas lulusan diklat Mengembangkan kebijakan informasi penyelenggaraan diklat yang terintegrasi Mengoptimalkan pengembangan SDM Aparatur dengan tersedianya lulusan diklat secara terintegrasi Memberikan kontribusi bagi pengembangan SDM Aparatur di seluruh Indonesia
Sampai dengan saat ini, kebijakan diklat satu pintu di Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa sudah mencapai program kegiatan sebagai berikut: 1. Penandatanganan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Diklat Satu Pintu 2. Sosialisasi Pengelolaan Diklat Satu Pintu 2015 Prasyarat Replikasi Adapun prasyarat yang harus dilengkapi untuk replikasi Kebijakan Diklat Satu Pintu ini antara lain: 1. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari kepala daerah dan pimpinan SKPD 2. Ketersediaan jumlah widyaiswara 3. Ketersediaan sarana dan prasarana diklat
4/5
Kontak Person Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. (0274) 417704 Fax. (0274)411801 Email:
[email protected] Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi Teknik Validasi Observasi Jumlah Dilihat 330 Kali Waktu Dibuat 2016-03-21 21:29:16 Terakhir Diubah
Waktu Diunduh 2017-01-30 22:08:35
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
