ISSN 2087-2208
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IJIN USAHA INDUSTRI MELALUI SATU PINTU DI KABUPATEN INDRAMAYU Oleh: H.M. Syahri Thohir ABSTRAK Implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan proses dan alur Smith yang meliputi unsur-unsur idealized policy, target groups, implementing organization, and environmental factors. Dalam implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu proses atau alur Smith tersebut perlu dibarengi dengan sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan, serta pengawasan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kata Kunci: Kebijakan yang diidealkan, target group, organisasi pelaksanaan, faktor lingkungan. ABSTRACT The implementation of one step industrial policy permit service in Indramayu Regency is not yeteffective and efficient due it is not well supported by the appropriete and professional human resources. Also the process and procedures is still too mal administered and mal bureaucracy. The data collection method was done by documentation, in depth interview and observation study. As for the analysis was done by qualitative method by inductive analysis balanced by synthetic analysis rationalization. The pin pont of the analysis was using Smith process or groove that includes idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors. In the implementation of one step industrial policy permit service in Indramayu Regency, the Smith process or should be coordinated with continuous socialization and building up, also continuation control, monitoring, and evaluation. Keywords: Idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors. PENDAHULUAN. Penelitian ini disarikan dari hasil desertasi penulis tentang implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu merupakan terobosan baru dalam bentuk penyederhanaan peraturan (deregulasi) maupun pengaturan dan penempatan kembali pegawai (debirokrasi) dalam rangka mempercepat pelayanan perijinan usaha industri yang disentralisir pada satu instansi/dinas/badan. Di Kabupaten Indramayu, pelayanan perijinan yang semula diatur dalam beberapa Peraturan Daerah dan dilaksanakan oleh banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setelah ditetapkannya kebijakan pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu, maka sekarang ini hanya diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan dilaksanakan oleh 1 (satu) OPD, yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (sekarang Badan Penanaman Modal dan Perijinan). Permasalahan penelitian (problem statement) yang diangkat dalam artikel ini adalah: “Implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, karena di samping kebijakannya kurang baik (bad policy), tetapi juga disebabkan oleh belum sepenuhnya didukung oleh organisasi pelaksana (implementing organization) yang mantap dan pegawai yang profesional, rendahnya pemahaman pengusaha industri (target groups) terhadap kebijakan, proses dan prosedur yang masih panjang, serta banyaknya faktor-faktor lingkungan (environmental factors) yang mempengaruhinya”. FISIP UNWIR Indramayu
43
JURNAL ASPIRASI Vol. 2 No.2 Februari 2012 Untuk itu, perumusan masalah penelitian (problem questions) dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kapasitas organisasi penyelenggara dan kualitas sumber daya implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu ? 2) Bagaimana karakteristik pengusaha industri sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kab. Indramayu ? 3) Bagaimana proses dan prosedur implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu ? 4) Faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu ? Maksud diadakannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu, yang meliputi aspek-aspek kapasitas organisasi penyelenggara dan kualitas sumber dayanya, karakteristik pengusaha industri, proses dan prosedur implementasi kebijakan, serta faktorfaktor lingkungan yang mendukung dan meghambat dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitiannya: (1) Memperoleh pengetahuan baru tentang kapasitas organisasi penyelenggara dan kualitas sumber daya implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu dan sumbangsihnya terhadap pengayaan aspek manajemen dalam ilmu administrasi publik, (2) Memperoleh pemahaman mengenai karakteristik pengusaha industri sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan, (3) Memperoleh pengetahuan tentang proses dan prosedur implementasi kebijakan, dan (4) Memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun kegunaan Penelitian ini adalah: 1) Kegunaan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, yaitu sebagai informasi dan masukan dalam upaya, (a) Peningkatan kapasitas organisasi pelaksana dan kualitas sumber daya implementasi kebijakan, (b) Peningkatan perhatian terhadap karakteristik pengusaha industri sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan, (c) Perbaikan proses dan prosedur implementasi kebijakan, dan (d) Peningkatan perhatian terhadap faktor-faktor lingkungan. 2) Kegunaan akademis/teoritis, yakni menambah khasanah Ilmu Pengeahuan Sosial, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik mengenai pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu. Sekaligus sebagai referensi bagi kegiatan penelitian sejenis yang akan dilakukan di kemudian hari. KAJIAN PUSTAKA 1. Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan dan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas (Tachjan, 2006 :vi). Bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan (Agustino, 2006 : 153). Implementasi kebijakan merupakan tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975:65). Memahami implementasi kebijakan dengan pendekatan model atau kerangka pemikiran, karena (Tachjan, 2006:37) : Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai suatu obyek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada obyek, situasi atau proses tersebut, bagaimana korelasi-korelasi antar komponen itu satu sama lain. Komponen-komponen dalam model implementasi kebijakan publik : (1) Program / kebijakan yang dilaksanakan, (2) Target groups, (3) Unsur pelaksana (implementor), dan (4) Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Sebagai landasan / pisau analisis, akan dipergunakan Model Proses / Alur dari Smith (Tachjan, 2006:37), dengan pertimbangan bahwa : Dalam proses implementasi kebijakan ada empat variabel yang perlu diperhatikan yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal itu menghendaki penegakkan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketergantunngan-ketergantungan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan instisuti-institusi lini. Keempat variabel dimaksud : (1) Kebijakan yang diidealkan (idealized policy), (2) Kelompok sasaran (target groups), (3) Implementing organization, dan (4) Environmental factors. 44
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 2. Kualitas Pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas merupakan tugas pokok aparatur birokrasi sebagai abdi masyarakat (Rasyid, 1997:11). Lima unsur pelayanan yang memuaskan (Thoha, 1993:43) : (1) Pelayanan yang merata dan sama (equaliable service), (2) Pelayanan tepat pada waktunya (timely service), (3) Pelayanan memenuhi jumlah barang / jasa (ample service), dan (4) Pelayanan yang berkesinambungan (continue service). Fitzsimons and Fitzsimons (1994:190): Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty and Tangible. Secara umum, kualitas pelayanan dapat dilihat dari : (1) Kesesuaian dengan tuntutan, (2) Kecocokan untuk pemakainya, (3) Perbaikan pelayanan berkelanjutan, (4) Bebas dari kerusakan / cacatnya pelayanan, (5) Pemenuhan kebutuhan masyarakat, (6) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, dan (7) Dapat membahagiakan pelanggan / masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat memerlukan pendekatan “SMART” (Cook dan Macauly, 1996:126) : (1) Specific (spesifik), (2) Measurable (terukur), (3) Achievement (dapat dicapai), dan (4) Time-bound (keterikatan dengan waktu). Pelayanan yang berkualitas mengharuskan adanya perubahan sikap mental aparatur birokrasi (Thoha, 1993:119) : Pelayanan yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani harus dirubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat ; dari yang suka menekankan kekuasaaan dan monolog, mau tidak mau harus dirubah menjadi fleksibel, kolaboratis, aligment (kemitraan / dan dialogis ; dan cara yang sloganis, dirubah menjadi cara-cara kerja yang realistis, programis dan pragmatis. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, De Vrye (2001:28) perlu dibuat MSPS (Minimum Service Provision Standard) atau SPM (Standar Pelayanan Minimum), yang diperlukan untuk mengukur baik atau buruknya pelayanan kepada masyarakat, agar penilaiannya tidak subyektif. KERANGKA PEMIKIRAN. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Wahab, 1977:95) : (1) Kondisi sosio ekonomi dan teknologi, (2) Dukungan Publik, (3) Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok, (4) Dukungan dari pemerintah pusat, dan (5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya perubahan kelembagaan dalam rangka pembaharuan pemerintah, dengan catatan (Bromley, 1989:27).: “Pembaharuan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, berkaitan perubahan distribusi pendapatan, dimaksudkan untuk melakukan realokasi peluang ekonomi, dan dimaksudkan untuk melaksanakan distribusi ekonomi”. Pelayanan umum (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah (Saefullah, 1999:5). Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (sekarang Badan Penanaman Modal dan Perijinan) Kabupaten Indramayu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai UPTD dalam pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu. Eksistensi dan peranan dari Dinas / Badan tersebut sebagai penyelenggara kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu nampaknya masih perlu penelaahan dan pengkajian lebih lanjut, karena masih banyaknya kendala yang memerlukan pembenahan. Beberapa tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan : 1) Triguno (1999:77) : Dimensi kualitas pelayanan meliputi : (1) waktu, (2) ketepatan, (3) kehormatan, (4) kepekaan, (5) kelengkapan, (6) kesiapan, (7) kenyamanan, dan (8) lingkungan. 2) Lukman (1999:8) : Dimensi pelayanan meliputi : (1) ketepatan waktu, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan dan keramahan, (4) tanggung jawab, (5) murah, (6) kelengkapan, (7) kemudahan, (8) variasi model pelayanan, (9) pelayanan pribadi, (10) kenyamanan, dan (11) atribut pendukung pelayanan lainnya. Kerangka pemikiran implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu (sebagai modifikasi dari proses / alur Smith) sebagai berikut :
FISIP UNWIR Indramayu
45
JURNAL ASPIRASI Vol. 2 No.2 Februari 2012 Bagan 1: KERANGKA PEMIKIRAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IJIN USAHA INDUSTRI MELALUI SATU PINTU DI KABUPATEN INDRAMAYU
Proses Pembahasan Rancangan Kebijakan Oleh Bupati & DPRD
Kebijakan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri
Dinas/Badan Pelayanan Perijinan
Pengusaha Industri
Pelayanann Ijin : -Merata -Cepat dan Tepat -Proporsional -Kontinu -Meningkat
Tuntutan Pelayanan Ijin
-kualitas Faktor-faktor Lingkungan Transaksi Perijinan
Pranata Sosial
Umpan balik
Keterangan : Umpan Balik : Proses/tahapan implementasi kebijakan pelayanan perijinan : Pengaruh yang dipertimbangkan / dibahas dalam proses implementasi : kebijakan pelayanan perijinan
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Pranata Sosial
Kerangka pemikiran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Formulasi kebijakan dalam bentuk PERDA, sebagai policy making process. Penetapan PERDA tentang kebijakan penyederhanaan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu, sebagai idealized policy. Idealized policy pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu bertujuan untuk dapat dilaksanakannya pelayanan ijin usaha industri secara merata, cepat dan tepat, profesional, kontinu dan terus meningkat kualitasnya. Tujuan ideal dari kebijakan tersebut akan menjadi instruksi bagi Dinas/Badan Pelayanan Perijinan, dan sebaliknya Dinas/Badan Pelayanan Perijinan juga akan memberikan umpan balik (feedback) terhadap tujuan ideal dari kebijakan tersebut. Bagi Pengusaha Industri, tujuan ideal dari kebijakan itu akan menjadi perangsang berinvestasi, dan sebaliknya Pengusaha Industri pun akan memberikan umpan balik (feedback) terhadap tujuan ideal dari kebijakan dimaksud. Untuk mengoprasionalkan dan merealisasikan PERDA tentang kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu tersebut dibentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (sekarang Badan Penanaman Modal dan Perijinan) sebagai implementing organization. Melalui proses sosialisasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha industri dan diketahui oleh para pengusaha industri (sebagai target goups), maka para calon investor usaha industri akan mengajukan/tuntutan (tentions) pelayanan ijin usaha industri. Sikap tindak Dinas/Badan Pelayanan Perijinan dan demikian pula Pengusaha Industri akan dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor lingkungan (environmental factors) yang melingkupinya.
46
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 9) Permohonan/tuntutan (tentions) pelayanan ijin usaha industri akan dibahas dan dikaji (transaction) oleh Dinas/Badan Pelayanan Prijinan bersama-sama pemohon ijin usaha industri dari berbagai aspeknya. 10) Transaksi perijinan usaha dalam bentuk proses pembahasan dan pengkajian permohonan (tuntutan) ijin usaha industri tersebut akan berimplikasi pada 2.(dua) dampak, yaitu : (a) Lahirnya tuntutan perubahan pranata sosial yang telah melembaga dalam masyarakat, dan (b) Lahirnya umpan balik (feedback) sebagai masukan bagi pengambil/penentu kebijakan yang akan dijadikan masukan-masukan baru (new inputs) untuk bahan penyempurnaan kebijakan lebih lanjut (new output). OBJEK DAN METODE PENELITIAN. Objek penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (sekarang badan Penanaman Modal dan Perijinan). Metode Penelitian yang digunakan adalah “metode penelitian kualitatif” dengan pertimbangan-pertimbangan (modifikasi dari Alwasilah, 2002 : 109) : a. Penelitian akan mengidentifikasi fenomena dan pengaruh yang tidak terduga, yaitu setiap informasi, kejadian, perilaku, suasana dan pengaruh baru adalah “terhormat dan berpotensi” sebagai data untuk membeking hipotesis kerja. b. Penelitian akan “memahami proses” yaitu berupaya untuk lebih memahami proses (dari pada produk) kejadian atau kegiatan yang diamati. Proses yang membantu perwujudan fenomena itulah yang lebih ditekankan, bukan fenomenanya itu sendiri. c. Penelitian akan mencari “penjelasan sababiyah (causal explanation)”, yaitu mencari sejauh mana kejadian-kejadian itu berhubungan satu sama lain dalam kerangka penjelasan sababiyah lokal. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan : (a) Kapasitas organisasi penyelenggaraan dan kualitas sumber daya implementasi pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu, (b) Kerakteristik pengusaha industri sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan, (c) Proses dan prosedur implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu, dan (d) Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu. Sumber-sumber informasi / data : 1) Informan : a) Pejabat dan petugas Dinas Penanaman Modal dan Perijinan (sekarang Badan Perijinan dan Penanaman Modal). b) Pejabat dan petugas dari Dinas / Badan / Instansi lain yang terkait. c) Para pengusaha sebagai kelompok sasaran (target groups). 2) Sumber Informasi tertulis berupa informasi dari pelaksana kebijakan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, peraturan per-undang-undangan, dokumentasi, laporan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan informasi/data : (1) Wawancara mendalam (in depth .........Interview), (2) Pengamatan (observasi), dan (3) Studi dokumentasi. Rancangan analisis penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan kepada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterpretasikan informasi yang bersifat non-kualitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam tetapi tidak meluas terhadap fenomena, sehingga dapat ditemukan thema dan dirumuskan hipotesis kerja. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu (terutama DPPM / BPMP beserta OPD terkait dan sejumlah perusahaan industri), dengan pertimbangan daerah ini dianggap oleh banyak pihak (Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain) cukup positif dan menonjol dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan melalui satu pintu. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 1. Penyelenggara Implementasi Kebijakan. 1) Implementing organization kebijakan pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu yang sering berpindah dan / atau berubah nomenklaturnya. 2) Implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu sebagai terobosan pembaharuan pengaturan (deregulasi) dan kelembagaan (debirokratisasi), dianggap menonjol dan berhasil oleh banyak pihak. 3) Kendala yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha industri dilihat dari aspek pelaksana kebijakan antara lain berupa : FISIP UNWIR Indramayu
47
JURNAL ASPIRASI Vol. 2 No.2 Februari 2012 a) Kuantitas dan kualitas sumber daya implementasi belum memadai dan profesional. b) Sistem pembinaan karier pegawai balum sepenuhnya sinkron dengan peningkatan profesionalisme pegawai dan tuntutan tugas OPD. c) Lambannya perubahan sikap mental pejabat / pegawai ke arah yang lebih baik sesuai tuntutan masyarakat dewasa ini. 2. Proses dan Prosedur Pelayanan Perijinan. 1) Proses dan prosedur pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu masih nampak berbelit-belit dan terlalu birokratis (banyak meja), sehingga target waktu penyelesaian Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) paling lama 7 (tujuh) hari akan sulit dapat dicapai. Hal ini antara lain disebabkan oleh: a) Banyaknya loket (tidak kurang dari 5 loket). b) Banyaknya surat ijin lain yang merupakan persyaratan permohonan SIUI. c) Perlu diadakannya rapat-rapat koordinasi dan peninjauan lokasi serta pembahasan berkali-kali. d) Diperlukan adanya rekomendasi / telaahan teknis / advice dari OPD lain yang terkait. 2) Masih berbelit-belitnya proses dan prosedur dan / atau lamanya waktu penyelesaian permohonan ijin usaha industri melalui satu pintu, menimbulkan ekses-ekses antara lain sebagai berikut : a) Pengusaha industri membangun dan /atau memulai produksinya sebelum keluarnya SIUI. b) Pengusaha industri mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar petugas (petugas sebagai kuli pengusaha) supaya permohonan SIUI-nya segera dapat diproses dan cepat keluar. 3) Tarif retribusi permohonan SIUI untuk perusahaan industri kecil tidak proporsional jika dibandingkan dengan perusahaan besar. 4) Kewajiban Her-Registrasi setiap tahun dan membayar retribusi sebesar 15% dari tarif registrasi SIUI-nya, merupakan kebijakan yang kurang rasional. 5) Pembayaran retribusi atas SIUI dan Her-Registrasinya tidak diikuti dengan jasa timbal (tegen prestatie). 6) Pendapatan Daerah dari retribusi SIUI dan Her-Registrasinya lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sektor lain. 7) Data perusahaan yang tercatat pada DPPM / BPMD ternyata jauh lebih kecil dari jumlah perusahaan industri yang ada di lapangan. Hal ini dapat diartikan.: a) Banyak perusahaan industri yang belum / tidak mempunyai ijin ; b) Banyak surat-surat ijin aspal, dalam arti SIUI-nya ada tetapi tidak teradministrasi pada Dinas / Badan ; c) Tidak pernah adanya pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi dengan baik. 3. Karateristik Pengusaha Industri. 1) Perusahaan industri di Kabupaten Indramayu sebagian besar didominasi oleh home industri, industri kecil dan menengah, dan hampir 80% merupakan perusahaan perorangan. 2) Investasi industri besar yang masuk ke Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2007 dan 2008) cukup besar, terutama melalui fasilitas PMA, PMDN dan NonPMA/PMDN. 3) Para pengusaha industri sebagian besar tidak mengetahui mengenai peraturan dan kebijakan perijinan usaha industri melalui satu pintu. 4) Para pengusaha industri umunya memiliki surat-surat ijin industri yang diwajibkan, meskipun banyak yang belum memperpanjang dan / atau melakukan Her-Registrasi. 5) Pengusaha industri yang mengurus permohonan SIUI-nya sendiri mengatakan bahwa proses dan prosedur pelayanan perijinan industri melalui satu pintu, sebetulnya tidak begitu berbelitbelit, namun karena persyaratan permohonan yang tidak lengkap sehingga harus sering bolak balik dan memerlukan waktu yang lama. 6) Kebanyakan pengusaha industri mengatakan tidak / belum merasakan adanya kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan perijinan usaha industrinya. 7) Komoditi ekspor produksi industri dari Kabupaten Indramayu baik berupa minyak dan gas bumi maupun non minyak dan gas bumi cukup potensial. Namun karena ekspornya dilakukan melalui Pelabuhan di Jakarta, Cirebon dan Surabaya sehingga volume dan nilai ekspornya sulit diketahui validitasnya. 48
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 4. Tingkat Kepuasan Mayarakat terhadap Implementasi Kebijakan 1) Hasil survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh DPPM, menunjukkan Nilai Indeks Unit Pelayanan sebesar 77,41 yang berarti termasuk kategori “kinerja pelayanan baik”. 2) Namun berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengusaha industri di Kabupaten Indramayu, menunjukkan antara lain hal-hal sebagai berikut.: a) Tingkat pemahaman pengusaha mengenai kebijakan pelayanan perijinan melalui satu pintu masih sangat terbatas, karena kurangnya kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring. b) Tingkat kesadaran pengusaha untuk mengurus SIUI masih rendah. c) Mekanisme / prosedur perijinan tidak begitu sulit dan berbelit-belit, namun karena banyaknya persyaratan sehingga pemenuhannya memerlukan waktu yang relatif lama. d) Mengenai identitas, kedisiplinan dan kesungguhan, kewenangan dan tanggung jawab, serta kemampuan petugas, para pengusaha tidak mau peduli, namun jelas pelayanan perijinan usaha industri masih berjalan lamban, tidak inovatif dan kurang menunjukkan kreativitas kerja. e) Batas waktu 7 (tujuh) hari untuk permohonan SIUI kebanyakan tidak dapat direalisasikan, karena banyaknya loket birokrasi, pembahasan berkali-kali, peninjauan lokasi dan lainlain. Lebih-lebih permohonan SIUI yang berkaitan dengan pengadaan tanah, aspek tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup. f) Retribusi permohonan SIUI, disamping tarifnya tidak proporsional antara usaha industri kecil dan menengah dengan investasi besar, tetapi juga banyaknya biaya ekstra yang dikeluarkan yang tidak ada tarif resminya, seperti biaya-biaya rapat koordiansi, pembahasan dan peninjauan lokasi. g) Ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan SIUI, bagi pengusaha industri tidak begitu mempermasalahkannya yang penting permohonannya segera dapat diproses dan dapat keluar surat ijin usaha industri yang dimohonnya, meskipun harus membayar biaya ekstra. h) Kaitannya dengan aspek keamanan dan kenyamanan tempat pelayanan ijin melalui satu pintu, para pemohon SIUI telah merasakannya. 5. Pengaruh Lingkungan terhadap Implementasi Kebijakan. 1) Faktor-faktor lingkungan intern : (a) Jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelayanan, (b) Prasarana dan sarana pelayanan, (c) Mekanisme dan/atau proses dan prosedur pelayanan, (d) Disiplin dan tanggung jawab petugas, dan (e) Motivasi dan kualitas petugas pelayanan. 2) Faktor-faktor lingkungan ekstern : (a) Intervensi pihak atasan atau pihak lain, (b) Dukungan masyarakat di sekitar lokasi usaha industri, (c) Kelancaran koordinasi dengan OPD lain yang terkait, (d) Ketaatan pengusaha industri terhadap kebijakan. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan. 1) OPD yang melaksanakan (implementing organization) kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu sering berpindah-pindah dan / atau berganti nomenklaturnya dan belum sepenuhnya didukung sumber daya manusia yang profesional, menyebabkan belum optimalnya efektifitas implementasi kebijakan. 2) Proses dan prosedur implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu, masih dirasakan berbelit-belit dan masih melalui banyak meja, sehingga implementasi kebijakan belum sepenuhnya dapat tepat waktu dan masih menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 3) Pengusaha industri sebagai kelompok sasaran (target groups) implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya mengetahui dan merasakan manfaat dari kebijakan dimaksud. 4) Implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha industri malalui satu pintu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan (environmental factors), baik faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang bersifat positif (mendukung) ataupun yang bersifat negatif (menghambat).
FISIP UNWIR Indramayu
49
JURNAL ASPIRASI Vol. 2 No.2 Februari 2012 2. Saran-saran: 2.1. Saran Praktis 2.1.1. Saran dalam Aspek Organisasi Penyelenggara Implementasi Kebijakan: 1) OPD dan nomenklatur organisasi penyelenggara (implementng organization) implementasi kebijakan agar tidak terlalu sering berganti. Demikian pula para pejabat dan pelaksananya agar tidak terlalu sering dimutasi (kecuali promosi) dalam upaya mewujudkan profesionalisme dan memudahkan komunikasi dengan kelompok sasaran (target groups). 2) Satuan-satuan organisasi (Sub Dinas/Bidang dan Sub Bagian/Seksi) pelaksana implementasi kebijakan perlu didukung dengan SDM yang memadai dan profesional. 2.1.2. Saran dalam Aspek Proses dan Prosedur Implementasi Kebijakan 1) Perlu adanya pengaturan kembali (deregulasi) kebijakan mengenai proses dan prosedur pemberian pelayanan perijinan usaha industri melalui satu pintu. 2) Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian pemberian Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) paling lambat 7 (tujuh) hari, perlu diadakan peninjauan kembali. 3) Penetapan mengenai tarif retribusi permohonan SIUI perlu diadakan peninjauan kembali agar lebih proporsional dan lebih mencerminkan keadilan. Selain dari pada itu untuk menghindari adanya pungutan liar, maka biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh pemohon seyogiyanya ditetapkan sebagai tarif retribusi yang resmi. 2.1.3. Saran dalam Aspek Karakteristik Pengusaha Industri 1) Dalam upaya mengubah karakter pengusaha industri sebagai kelompok sasaran (target groups) implementasi kebijakan, maka kegiatan-kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan. 2) Pada saat pengusaha industri mengajukan SIUI hendaknya sudah diberitahukan mengenai tanggung jawabnya terhadap lingkungan. 2.1.4. Saran dalam Aspek Pengaruh Lingkungan 1) Campur tangan (intervensi) Pemerintah / Pejabat Tingkat Atas dan pimpinan atasan (top management) agar dikurangi bahkan ditiadakan dalam rangka pemberian ijin usaha industri yang objektif dan transparan. 2) Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh, baik yang bersifat intern maupun ekstern agar benar-benar dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting dilakukan agar keberhasilan pada satu program kegiatan (usaha industri) tidak berakibat kemerosotan / keterpurukan pada program kegiatan yang lain. 3) Implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu perlu melibatkan banyak pihak dengan berbagai disiplin pengetahuan / pengalaman, karena usaha industri akan mempunyai berbagai dampak dalam bidang sosial, budaya bahkan politik dan keamanan. 2.2. Saran Akademis Empat variabel implementasi kebijakan dari Smith (idealized policy, target groups, implementing organization and environmental factors) dalam pelaksanaannya perlu diikuti dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan. Dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Dalam upaya mempercepat pemahaman pengusaha industri terhadap implementasi kebijakan pelayanan perijinan industri melalui satu pintu dan manfaatnya, maka kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pembinaan perlu dilakukan secara berkesinambungan. 2) Implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industria melalui satu pintu perlu diikuti dengan pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaannya setelah SIUI itu dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan pengusaha terhadap persyaratan yang melengkapinya. 3) Kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pelayanan ijin usaha industri melalui satu pintu perlu diadakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, dampak/ekses yang timbul, dan memperoleh umpan balik (feedback) dari kegiatan usaha industri, yang berfungsi sebagai masukan baru (new inputs) terhadap penyempurnaan kebijakan (new outputs) yang bersangkutan.
50
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208 DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda. Anderson, James E.1979. Public Policy-Making. USA : Penerbit Lay Holt, Rinchart and Winston. Creswell, John W. 1994. Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches. New York : Penerbit Sage Publication, Inc. De Vrye, Catherine.2001. Good Service is Good Business : 7 Strategi Sederhana Menuju Sukses. Alih Bahasa M. Prihiminto Widodo. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Public Policy Analysis : An Introduction). Alih Bahasa Tim Fisipol UGM. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press. Edwards, George C III dan Sharhansky. 1980. The Politics of Policy Implementation. New York : Penerbit St. Martin’s Press. Garna, H. Judistira K. 2007. Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif. Bandung : Penerbit Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation. Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Alih Bahasa Nasir Budiman. Jakarta : Penerbit Rajawali. Kristiadi, JB. 1997. Dimensi Praktis Managemen Pembangunan di Indonesia. Jakarta : Penerbit STIA LAN Press. Kumorotomo, Wahyudi 1996. Etika Administrasi Negara. Jakarta : Penerbit Rajawali Press. Lukman, Sampada 1999. Managemen Kualitas Pelayanan. Jakarta : Penerbit STIA Press. Moenir, H.A.S.1995. Managemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. Muchsin, H. dan Putra, Fadillah 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Penerbit Averroes Press. Ndraha, Taliziduhu. 2000. Ilmu Pemerintahan, Jilid I-V. Jakarta : Penerbit IIP. Osborne, David dan Ted Gaebler.1996. Mewirausahakan Birokrasi : Reinventing Goverment. How The Entrepreneurial Spint is Transforming The Public Sector. Alih Bahasa Abdul Rasjid, Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo. Rasyid, M. Riyaas. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta : Penerbit Yursif Watampone. Saefullah, H.A. Djadja. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi). Bandung : Penerbit LP3AN FISIP Unpad. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah (Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan). Bandung : Penerbit CV Mandar Maju. Siagian, Sondang P. 1995. Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi. Jakarta : Penerbit PT Gunung Agung. Sulaeman, Affan. 1997. Public Policy Kebijakan Pemerintah. Jakarta : Penerbit Institut Ilmu Pemerintahan. Suwargono. 1996. Kebijakan Penyediaan Pelayanaan Publik Dalam Sistem Desentralisasi Multi Tingkat. Jakarta : Dalam Jurnal MIPI Edisi 3. Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
FISIP UNWIR Indramayu
51
