POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

W. Sigit Pudjianto Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

Jakarta, 6 Februari 2014 1

PENDAHULUAN PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 TUGAS PEMERINTAH 1. MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT 2. MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN 3. MEMBERIKAN KEADILAN Copyright by W. Sigit Pudjianto

OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 (5) UU 32/2004)

3 Copyright by W. Sigit Pudjianto

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAH

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

• • • • • •

Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan Fiskal; Agama.

• Urusan wajib yaitu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; • Urusan pilihan yaitu suatu urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah;


URUSAN WAJIB a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenagakerjaan; (Pasal 7 (2) PP 38/2007) 5 Copyright by W. Sigit Pudjianto

URUSAN WAJIB m.ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. (Pasal 7 (2) PP 38/2007) 6 Copyright by W. Sigit Pudjianto

URUSAN PILIHAN a. b. c. d. e. f. g. h.

kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; Industri Perdagangan;dan ketransmigrasian (Pasal 7 (2) PP 38/2007) 7

Copyright by W. Sigit Pudjianto

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

126 Jenis Perizinan Pada 22 Sektor


TUGAS PEMERINTAH DALAM PP 38/2007

1. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK); (Pasal 9 (1) PP 38/2007)

2. Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan (Pasal 18 (1) PP 38/2007)



LATAR BELAKANG Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan:

- Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %) - Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%) - Kesenjangan daya saing makin melebar - Iklim investasi tidak kondusif INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 Tentang Paket Kebijakan Investasi (85 Tindakan)

Penyederhanaan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Satu Atap bagi UMKM 11 Copyright by W. Sigit Pudjianto

DASAR HUKUM (1) Penyelenggaraan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Hakekat : 1. PTSP : kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaan perijinan dan non perijinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat; 2. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP; 3. Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya. 12 Copyright by W. Sigit Pudjianto

DASAR HUKUM (2). Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008

DASAR KETETAPAN Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 13 Copyright by W. Sigit Pudjianto

DASAR HUKUM Lanjutan Dasar Hukum

PEMBENTUKAN Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan BADAN atau KANTOR. KEDUDUKAN Badan atau Kantor berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sekretariat karena Jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor. 14 Copyright by W. Sigit Pudjianto

DASAR HUKUM (3). PERATURAN BERSAMA KEPALA BKPM

4

MENTERI

DAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 69 TAHUN 2009 NOMOR : M.HH-08.AH.01.01.2009 NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2009 NOMOR : Per.30/men/XII/2009 NOMOR :10 TAHUN 2009 TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN UNTUK MEMULAI USAHA 15 Copyright by W. Sigit Pudjianto


PENGATURAN PELAYANAN (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan standar waktu pelayanan; (2) Standar waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemakaian nama perusahaan dan pengesahan status badan hukum, pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara, pembayaran PNBP melalui Bank seluruhnya paling lama 8 (delapan) hari kerja; (Surat Edaran Bersama 4 Menteri dan Kepala BKPM , Pasal 6) 16 Copyright by W. Sigit Pudjianto


b. Penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditjen pajak paling lama 1 (satu) hari kerja; c. Penerbitan SIUP dan TDP di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan d. Penerbitan surat keterangan pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja. (Surat Edaran Bersama 4 Menteri dan Kepala BKPM , Pasal 6)17 Copyright by W. Sigit Pudjianto

STATUS KELEMBAGAAN PTSP

LEMBAGA PTSP MERUPAKAN OPERATOR YANG MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MENERBITKAN IZIN DAN MEMBATALKAN IZIN BUKAN SEBAGAI LEMBAGA REGULATOR YANG MENERBITKAN KEBIJAKAN 18 Copyright by W. Sigit Pudjianto

PEMBINAAN LEMBAGA PTSP

YANG MEMBINA SECARA TEKNIS LEMBAGA PTSP DI DAERAH ADALAH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG ADA DIPUSAT 19

GAMBARAN PELAYANAN PERIZINAN


KONDISI PERIJINAN


PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU

SKPD A

SKPD E

SKPD B

SKPD F

SKPD C

SKPD G

SKPD D

SKPD H

Pemohon

Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor, Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih.. 22 Copyright by W. Sigit Pudjianto

PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PTSA SKPD A SKPD B SKPD C Pemohon datang ke satu tempat, tapi pemrosesan masih di masing-masing kantor, tidak banyak pengaruh dalam hal kecepatan dan biaya pelayanan..

SKPD D SKPD E Meja Penerimaan

SKPD F

Pemohon 23


PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP Tim Teknis Meja Penerimaan

Pemohon datang ke satu tempat, pelayanan bisa lebih cepat dan lebih murah..

Pemohon 24


MANFAAT KEBERADAAN PTSP 1. Bagi Masyarakat :

Dengan adanya PTSP masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki.

2. Bagi Dunia Usaha :

a. Diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha b. Diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisien pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif


MANFAAT KEBERADAAN PTSP Lanjutan.. 3. Bagi Pemerintah : a. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). b. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek pajak. c. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. d. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan. 26 Copyright by W. Sigit Pudjianto

Tujuan Penyelenggaraan PTSP a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapantahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.

c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. 27 Copyright by W. Sigit Pudjianto

GAMBARAN DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2013

NO

KETERANGAN

PROV

KAB

KOTA

TOTAL

%

1

2

3

4

5

6

354

97

YANG SUDAH 1 MELAKSANAKAN 29 PTSP

2

BENTUK LEMBAGA

YANG BELUM 3 MELAKSANAKAN PTSP

BADAN DINAS KANTOR UNIT TOTAL

7

8

9

10

11

163

7

286

24

480

PROV

KAB

KOTA

TOTAL

%

12

13

14

15

16

5

59

1

65

10%

480 90%

NB : Jumlah Daerah : 545 termasuk Kab/Kota di DKI Jakarta 28 Copyright by W. Sigit Pudjianto

PERMASALAHAN PTSP


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


RENCANA INVESTASI

Rencana investasi yang masuk ke Desa merupakan hal yang bersifat strategis (pasal 54 (2) d, UU 6/2014)


PELAYANAN PUBLIK

Pengaturan Desa bertujuan: Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (pasal 4 f, UU 6/2014)


KEGIATAN UTAMA PERDESAAN

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (pasal 1 (9), UU 6/2014) 33 Copyright by W. Sigit Pudjianto

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 570/3203/SJ TANGGAL 29 AGUSTUS 2012 TENTANG PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN DAN NON IZIN BERUSAHA

MENGINSTRUKSIKAN : 1. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di daerah melalui Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Pemerintah Daerah hanya memungut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pencabutan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Copyright by W. Sigit Pudjianto

34

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/3023/ SJ TANGGAL 9 AGUSTUS 2012 TENTANG PERCEPATAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA LEMBAGA PTSP

MENGAMANATKAN : 1. Untuk mempercepat pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga PTSP dan tidak ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang di proses dan ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Walikota maupun SKPD teknis lainnya 2. Mereformasi regulasi khususnya terkait peraturan dasar penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah sehingga dapat tercipta pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan tidak tidak ada pungutan liar serta terhindar dari unsur KKN. 3. Dalam pelaksanaaan pencegahan dan pemberantas korupsi, lembaga PTSP telah ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayananan penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah 35 Copyright by W. Sigit Pudjianto

email: [email protected] Telp: (021) 7942635 HP: 0811105905 36 Copyright by W. Sigit Pudjianto

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Recommend Documents