Kebijakan unggulan pemerintah yang dikenal dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP), tidak terlepas dengan pelaksanaan JIGN

Kebijakan unggulan pemerintah yang dikenal dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau “One Map Policy” (OMP), tidak terlepas dengan pelaksanaan JIGN

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Indonesia berawal di tahun 2010 ketika UKP4 menunjukkan kepada Presiden SBY peta tutupan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang berbeda.

Peta-peta yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan cakupan hutan yang berbeda dalam daerah yang sama, sehingga aneh jika dua kementerian mengeluarkan peta yang berbeda padahal temanya sama yaitu tutupan hutan. Ini akan berimplikasi terhadap arahan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berbeda terhadap tutupan lahan dan hutan di Indonesia, padahal data tersebut dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan program perubahan iklim yang saat itu akan dijalankan Indonesia dengan dukungan negara-negara lain.

Kebijakan Satu Peta, muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010 yaitu: "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!". Selain daripada itu di dalam kenyataan penyelenggaraan informasi geospasial terdapat beberapa kenyataan bahwa: (1) banyak peta yang dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing, (2) kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, dan

(3) masih diperlukan mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.

Kebijakan Satu Peta pertama kali dilaksanakan dengan dihasilkannya Peta Indikatif Moratorium/ Penundaan Izin Baru di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang menjadi lampiran pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini untuk mendukung kebijakan nasional menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG LUGAS DARI PENGAMBIL KEBIJAKAN TERTINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

BIG, 2013

“Informasi Geospasial dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.”

22-23 November 2012

Kebijakan Satu peta diperlukan untuk menghindari perbedaan peta, dan untuk memastikan semua peta tematik mengacu pada standar yang sama dari klasifikasi data dan sistem referensi geospasial. Sekarang ini, karena kita tidak mempunyai One Map Policy (kebijakan satu peta) sehingga yang terjadi adalah sebuah tumpang tindih (Jokowi, 2015).

UNCERTAINTY SITUATIONS: Administrative Boundaries; Spatial Planning; Overlapping of Land Use Permits

Administrative Boundary Issues

Spatial Planning Issues Overlapping of Land Use Permit Issues Priyadi Kardono, 2016

OVERLAPPING OF LAND USE PERMITS (LICENSES) AT EAST KALIMANTAN PROVINCE  One Map Policy (OMP) is needed Geospatial Database Energy & Mineral Sector Permit Forest Sector Permit Forestry Cadastral

Land Sector Permit (Cadastral)

ESDM - Cadastral Forestry

ESDM Cadastral

Tanah Grogot

Priyadi Kardono, 2016

STANDARD PRODUCTS OF BASED GEOSPATIAL DATA : Many Layers & Many Actors  More than one institutions produced and published the    

?

? ?



same map without coordination; Several maps were not created by authorized institutions; Different geospatial information was published such as the number of islands and the size of forest areas; Overlaps of land uses permits (licenses); Base Geospatial Information was rarely used as the basis for creating maps; Satellite imageries for the same area were purchased by more than one institutions. THE PROBLEMS OF GEOSPATIAL DATA : Non-Uniform Geo-Reference; Limited Data Availability; Out of date and Inaccurate; No Accessibility; No Optimum Utilization, etc.

Low Quality Decision Making Process and Consequently Degrade the Achievement of the National Development Goals


http://finance.detik.com/read/2015/11/10/171407/3067293/4/jokowi-siapkan-petatunggal-lahan-terlengkap-di-2017

Mengingat pentingnya kebijakan 1 peta, Presiden selanjutnya menerbitkan Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan 1 Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Selanjutnya pemerintah mewujudkan paket kebijakan ekonomi jilid 8 dimana salah satu kebijakannya ditegaskan tentang ONE MAP POLICY (Kebijakan 1 Peta). Ijin perkebunan beririsan dengan ijin pertambangan.. ijin pertambangan dari suatu daerah menabrak batas wilayah daerah lain, dan lain lain. Hal ini menimbulkan potensi konflik yg tdk kita inginkan. Secara teknis tumpang tindih perijinan dan sengketa batas wilayah ini terjadi karena kebijakan pemberian ijin untuk pemanfaatan lahan belum mendasarkan pada 1 peta dasar yang benar. Kebijakan 1 peta bertujuan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia. Serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan. Baik pengembangan kawasan maupun infratsruktur agar Indonesia mampu membangun dirinya dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan pembangunan yang terbaik.

Improvement the quality of Regulation and Licensing procedures Improvement and Integration of Transportation Infrastructure

Improvement the capacity of Infrastructure to support knowledge based economy

Improvement of Spatial Planning ONE MAP POLICY

Improvement the quality of Project Planning on the National Strategic Infrastructure


Improvement of Water Resistance

Improvement the quality of Territorial Arrangement and Management

Improvement the quality and capacity of Infrastructure Services for Welfare

One Map Policy will improve and boost the quality of the Spatial Planning, which is the primary prerequisite on the establishment of the Government Policies and Programs

INVESTMENT ECONOMIC GROWTH INCREASE

“Coordinating Minister for Economic Affairs”

OVERLAPPING LAND USE LICENSES

ONE MAP POLICY Priyadi Kardono, 2016

ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES

National Economic Policy Volume VIII is a policy to accelerate National Economic Growth by introducing the implementation of One Map Policy (OMP) solution.

One Geo Referenc e

InaGeoport al

ONE MAP

One Geo Standard


One Geo Database

 “... Geospatial information required

by government agencies and the community at all levels to improve the quality of decision making in all aspects of national development.”  OMP aims to create a map that

refers to the One GeoReference, One GeoStandard, One GeoDatabase, and One GeoCustodian on the level of accuracy of a map scale 1: 50,000.

 The main goal of One Map Policy is to guarantee the

availability of accurate, reliable, accessible, and accountable geospatial information; THEMATIC GeoSpatial Data

 One Map Policy is a national strategy to prevent

BASE Geospatial Data

 One Map Policy was declared through the issuance of

overlapping land uses permits which have often hamper economic activity and development, particularly in economic investment.

Presidential Decree Nr. 9/2016 : “Acceleration of the Implementation of One Map Policy in a Level of Map Accuracy at Scale 1: 50,000”.  One Map Policy employed National Base Geospatial

GEODETIC Control Networks


Data (topographic map) at a scale of 1:50,000 as a Base Reference for the Ministries and Agencies as the basis for determining the location and land use administration permits. This is so that there is no overlap inter-ministerial projects.

One Geo-Reference : SRGI.2013 (Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013) BIG Regulation Nr. 15/2013 (New Indonesian Geospatial Reference System) SRGI.2013 take into account changes in the value of the coordinates of the function of time as a result of the influence of tectonic plate movement and deformation of the earth's crust in the region of Indonesia :

ECEF (Earth Centered Earth Fixed)

1.SRGI.2013 - Horizontal Datum : a. Coordinate Reference System; b. Coordinate Reference Frame; c. Ellipsoid Reference; d. Change the coordinate values as a function of

time as a result of tectonic plate movement and deformation of the earth's crust;

2.SRGI.2013 - Vertical Datum; 3.SRGI.2013 - Web Service and Accessibility http://srgi.big.go.id Priyadi Kardono, 2016

http://srgi.big.go.id

Presidential Regulation Nr. 9 / 2016 : Acceleration of One Map Policy implementation for maps in scale 1:50,000

Ministries / Agencies


Provinces

Map Themes

ONE MAP PRODUCT for Decision Making and Land Use Planning

ONE MAP POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY

Develop accountable working mechanism Action plan support national development Transparent and effective monitoring and evaluation system


TUJUAN

1

TARGET PENCAPAIAN

STANDAR REFERENSI BASIS DATA GEO-PORTAL

85

MANFAAT

PETA TEMATIK

SEBAGAI ACUAN UNTUK: • • •

Acuan perbaikan Data Spasial Akurasi Perencanaan Tata Ruang Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN

1 2 3

KOMPILASI

Pengumpulan peta tematik oleh K/L

19

KEMENTERIAN LEMBAGA 2016

INTEGRASI

Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1: 50.000

KOMPILASI

SINKRONISASI

SINKRONISASI

Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta

PRODUK SATU PETA

INTEGRASI

17 peta

34

PROVINSI STRATEGI KOMUNIKASI

2017 53 peta

2018 77 peta

2019 85 peta

ACCELERATION OF ONE MAP POLICY (Presidential Regulation 9/2016)

Activities • Compilation; • Integration; • Synchronization.

85

Thematic Maps

Values • Reference National Geospatial Data; • Spatial Planning Map Accuracy; • Spatial Development Policy Accuracy.

COMPILATION INTEGRATION SYNCHRONIZATION


One Map Policy Product

19

Ministries /Agencies

34

Provinces

WORKING STEPS ON THE IMPLEMENTATION OF OMP COMPILATION


INTEGRATION

SYNCHRONIZATION

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF OMP  Develop the Norm Standard  Coordinate the TGI  Manage the TGI

Ministries / Agencies

NATIONAL COORDINATION MEETING

41 TGI Custodianship ONE MAP (GeoDatabase)

REGIONAL COORDINATION MEETING WORKING GROUPS

Universities NGO

14 TGI Working Groups

Provinces


OMP Acceleration Team Head: Coordinating Minister for Economic Affairs

Roadmap

Executive Team Head: GeoSpatial Information Authority

Working Groups

14

Pokja Minerba dan Gas


PENCAPAIAN PENYELESAIAN INTEGRASI DAN SINKRONISASI KELOMPOK IGT

(IGT KELUARAN)

K/L PJ

IGT Keluaran

1.

IGT Migas & Minerba

1

2

2.

IGT Kawasan Khusus

3

4

3.

IGT Pertanahan

1

3

4.

IGT Transportasi & Utilitas

4

21

5.

IGT Kehutanan

1

4

6.

IGT Perizinan Lokasi

1

1

7.

IGT Transmigrasi

1

2

8.

IGT Lingkungan

6

15

9.

IGT Tanah Ulayat

1

1

10. IGT Perencanaan Ruang

5

12

11. IGT Potensi Kawasan

13

20

2016

2017

2018

2019

PRODUK SATU PETA

K E G I A TA N S I N K R O N I S A S I Kemajuan pencapaian keseluruhan penyelesaian kegiatan integrasi : IGT Status

: IGT Potensi

: IGT Perencanaan Ruang

17

20%

peta

53

62% peta : ditentukan Perpres

77

peta 91%

100%

85

peta

: tidak ditentukan Perpres


OMP - Time Line and Priority Areas


GEOSPATIAL INFORMATION BASE MAP AVAILABILITY AT A SCALE OF 1:50,000 AND 1:25,000

Base Map 1:50,000 Base Map 1:25,000


DATA SOURCE REGION

AERIAL PHOTO

AERIAL IF-SAR

SPACE TerraSAR X

JAWA



-



BALI - NUSATENGGARA



-

-

SUMATERA

-





KALIMANTAN







SULAWESI

-



-

MALUKU







PAPUA







REGION

GEOSPATIAL INFORMATION BASE MAP AVAILABILITY AT A SCALE OF 1:50,000 YEAR OF PUBLICATION

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

JAWA



-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

BALI-NUSATENGGARA



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUMATERA

-

-



-





-



-





-

KALIMANTAN

-









-













SULAWESI

-

-



-

-



-







-



MALUKU



-











-





-

-

PAPUA

-

-

-

-



-







-

-

-


CLOUD FREE MOSAIC OF ORTHO-RECTIFIED SPOT 5/6/7 SATELLITE IMAGERIES FOR UPDATING GEOSPATIAL INFORMATION BASE MAPS


INSTITUTIONAL ARRANGEMENT & NATIONAL GEOSPATIAL INFORMATION NETWORK (JIGN) The Development Of National Geospatial Information Infrastructure Network Nodes; Network Node Connected: 57 Ministries, 34 Provinces, And 514 Regencies/Cities BIG PROVINCE DKI Jakarta

CUSTODIAN SHIP

CUSTODIA NSHIP

NATIONAL DATA CENTER

METADATA CATALOG PORTAL PROVINCE DATA CENTER

http://portal.inasdi.or.id

CLEARING UNIT

METADATA CATALOG PORTAL

CLEARING UNIT

NATIONAL GEOPORTAL

DATA CENTER

BIRO

WALI DATA

BADAN UNIT KANTOR

UNIT KLIRING

SIMPUL KABUPATEN

SIMPUL KOTA

UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL

UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL

METADATA KATALOG PORTAL

WALI DATA DATA CENTER

Ministry of Marine & Fishery

Presidential Regulation Nr. 27 Year 2014: NATIONAL GEOSPATIAL INFORMATION NETWORK (JIGN) Article IV, Paragraph 1 and 2 : a.JIGN of Central Government; b.JIGN of Regional Government.

Article IV, Paragraph 4 : Government Institutions, the Indonesian National Army, and Indonesian Police as referred to in Paragraph 2, and the Local Government referred to in Paragraph 3, serving as Network Node for Geospatial Information. Article V, Paragraph 3 : The Network Node at the Local Government must be Local Working Unit Member which established by the Governor, or Regent / Mayor. Priyadi Kardono, 2016

Ina-GeoPortal : Network Infrastructure Geospatial Information http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.id

Primary Function of Ina-Geoportal:  Search Geospatial

    

Information (GI); Share GI; Integrate GI; Analyze GI; Produce Maps; Publish GI & Maps.

GEOSPATIAL DATABASE PRODUCTION & PUBLICATION

Production

Publication


Ina-GeoPortal : Single Window to search and access National Geospatial information


WEB BASED PARTICIPATORY THEMATIC GEOINFORMATION SYSTEM http://ppit.big.go.id/onemap/


CHALLENGES PRODUCTION • The Geodetic Control System is not evenly distributed • Not all thematic maps are integrated through one map • Current and limited high resolution of remote sensing imageries DISTRIBUTION AND USAGE

• National geospatial infrastructure is not yet fully functional • The data sharing among stakeholders is still not smooth • Limited availability of thematic geospatial data with the scale of 1:50.000 or larger


CHALLENGES HUMAN RESOURCE • More geospatial experts are needed • Limited number of universities on geospatial study • Technical experts are mostly not certified • Trained personnel are moved to another division (Administrative) TECHNOLOGY AND INDUSTRY • There are more technology users than technology developers • Research on geospatial is not prioritized • Limitation of the geospatial industry [human resource and infrastructures] • The association of geospatial industry is not well established • Incentives for geospatial research and industry are not provided


NEXT STEPS

Although the one map policy has succeeded in streamlining some geospatial data produced by different stakeholders, several aspects need to be improved:  Acceleration and quality of Base maps as the reference for thematic mapping  Coordination among national and regional institutions  Geospatial data infrastructure to support national data sharing  Establishment of regional geospatial agency  Human resources quality and distribution throughout the nation


CONCLUDING REMARKS



One Map Policy will improve and boost the quality of the Spatial Planning, which is the primary prerequisite on the establishment of the Government Policies and Programs;



One Map Policy as Indonesian’s Strategy to develop the Geospatial Information accountable, reliable, accurate, and accessible;



Geospatial Information Authority (BIG) of Indonesia takes a vital role in One Map Policy to support National Economic Development Priorities.


Kebijakan unggulan pemerintah yang dikenal dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP), tidak terlepas dengan pelaksanaan JIGN

Recommend Documents