Pemerintah Kabupaten Lamongan KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNGGULAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan

III

3.1

KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNGGULAN

PENGEMBANGAN PERMODALAN

3.1.1 Bantuan

Modal

Lunak

Dari

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan Dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan menengah di Kabupaten Lamongan yang tersebar diberbagai sektor antara lain pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan), perdagangan dan perindustrian. Usaha mikro pada dasarnya merupakan usaha yang lemah dalam mengakses modal dari lembaga keuangan, seringkali mereka terlibat “bisnis” dengan rentenir yang suku bunganya tinggi yang pada akhirnya menurunkan keuntungan yang diterima dari usaha tani atau ekonomi produktif lainnya. Adanya persepsi bahwa usaha mikro kecil terutama usaha yang “profitable but not bankable” sehingga lembaga keuangan cenderung enggan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Dalam

mengatasi

hal

tersebut

pemerintah daerah menyalurkan dana revolving

yang

bersifat

ekonomi

produktif dengan tujuan membantu masyarakat petani dan pengusaha kecil menengah untuk diberdayakan mereka agar mereka mempunyai kemampuan produktivitas yang tinggi dan kompetitif dalam meningkatkan usahanya sehingga dapat lebih berperan dalam percepatan pembangunan daerah. Penyaluran bantuan modal dilaksanakan melalui PD.Bank Daerah Lamongan, yang disalurkan kepada kelompok UMKM penerima dana. Dana tersebut dikembalikan


pada akhir tahun anggaran dengan memberikan kontribusi sebesar 6% per tahun dari dana yang diterima, dengan 2 (dua) pola pembagian bunga: 1.

Pola pertama : 3% pihak bank, 2% untuk PAD dan 1% kelompok tani/ternak;

2.

Pola kedua : 3% pihak bank, dan 3% untuk PAD.

Program ini bisa dikatakan sebagai program yang bersifat fasilitasi (withdrawl program) bagi pelaku UMKM dan secara sistem pada dasarnya melibatkan 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu : 1.

Pemerintah Daerah selaku penyedia dana program, fasilitasi teknis dan administrasi;

2.

Bank Pelaksana selaku penyalur dana program;

3.

Penerima Program yaitu pelaku UMKM.

PEMKAB LAMONGAN

BANK PELAKSANA

PENERIMA PROGRAM

Penyaluran Dana Revolving kepada sasaran penerima dana bersifat persekot non anuited (dibayar dimuka) yang disalurkan oleh bank pelaksana (Executing Agent) kepada kelompompok UMKM sasaran penerima program. Untuk meminimalisir resiko yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dalam proses

pengajuan,

rekomendasi

teknis/kelayakan

usaha

dan

persetujuan


pemberian bantuan pinjaman permodalan harus dilakukan secara selektif dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential principles). Unsur pelaksana di tingkat lapangan harus secara selektif dan bertanggung jawab terhadap kelayakan calon penerima dana program ini karena mereka merupakan pintu awal penyeleksi calon penerima dana program ini.

3.1.2 Fasilitasi Aksesibilitas Pelaku Usaha Dengan Perbankan Mengingat besarnya animo pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dari pemerintah daerah, dengan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sebagai upaya untuk memberdayakan pengusaha, maka telah dilakukan Penandatanganan

MOU/Nota Kesepahaman Bersama antara Bupati Lamongan dengan direksi perbankan untuk kemudahan pembiayaan usaha koperasi dan UMKM tanggal 9 Juli 2008 tentang dukungan informasi UKM Center dan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Lamongan, yaitu dengan BRI, BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Jatim, PD Bank Daerah Lamongan, BPR Bank Jatim dan Bank Bukopin.

3.1.3 Perijinan Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lamongan dengan didukung Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

13

Retribusi Perdagangan Perusahaan Lamongan,

Tahun

2003

Surat

Izin

Usaha

Tanda

Daftar

Dan Di

yang

tentang

Kabupaten

ditetapkan

tanggal 4 Juni 2008. Dengan

Pemerintah Kabupaten Lamongan adanya PERDA ini Pemerintah Kabupaten Lamongan membebaskan biaya

retribusi SIUP dan TDP baru bagi koperasi dan UMKM, serta kemudahan akses promosi dan permodalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Lamongan agar lebih berdayasaing dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Namun demikian pada tanggal 4 Juli bulan 2008 telah diterbitkan Undang-undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan demikian

karena Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 mendahului undangundang, maka diadakan penyesuaian sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

3.1.4 Pembentukan Kawasan Sentra-sentra Produksi Dalam mengembangkan ekonomi di Kabupaten Lamongan telah dibentuk kawasan-kawasan produksi yang berbasis pada potensi unggulan lokal sehingga diharapkan akan terwujud one village one product (OVOP). Penetapan kawasan dilakukan oleh Bupati Lamongan sehingga menjadi komitmen bersama seluruh SKPD untuk mengembangkan kawasan tersebut.

3.1.5 Pendidikan dan Pelatihan, Informasi dan Manajemen Pendirian klinik UMKM, dengan tujuan : 1.

Pelayanan informasi tentang info promosi pameran, info notaris dan info hak merk dan HAKI, info permodalan dari perbankan dan koperasi;

2.

Pelayanan advokasi seperti pendirian badan usaha, diskusi solusi kasus, monitoring dan pendampingan, pengembangan kemitraan usaha produk;

3.

Pelayanan konsultasi kualitas yaitu pelatihan manajemen, pelatihan kualitas produk.


3.2

PELAKSANAAN PROGRAM

3.2.1 Bantuan

Modal

Lunak

Dari

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan Dalam rangka akselerasi program pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan anggaran bantuan modal yang bersumber dari APBD dengan rician sebagai berikut : No

Tahun

1. 2. 3.

2010 2011 2012

Alokasi Anggaran (Rp) 3.750.000.000,3.700.000.000,3.700.000.000,-

3.2.1.1 Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Penyediaan bantuan modal usaha dana revolving APBD Kabupaten diarahkan kepada pemberdayaan usaha IKM/IRT. kerja

koperasi,

PKL

Keberadaan dimaksudkan

dan modal untuk

pengembangan usaha koperasi yang sangat diperlukan. Bantuan modal kerja ini ditujukan untuk pengembangan usaha pengadaan pangan, unit usaha simpan pinjam koperasi dan modal kerja bagi UMKM. Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2011 telah memberikan fasilitasi permodalan kepada 159 koperasi dari 1.036 koperasi yang ada di Kabupaten Lamongan atau 15,35%, 303 IK-IRT,PKL dari 12.777 IK-IRT,PKL yang ada di Kabupaten Lamongan atau 2,37%. Secara lebih rinci jumlah bantuan modal dan penerima bantuan adalah sebagai berikut :


No

Tahun

Jenis Permodalan

1

2010

Modal Kerja Ketahanan Pangan Modal Kerja KSP/USPKoperasi Modal Kerja IK, IRT dan PKL Modal Kerja Ketahanan Pangan Modal Kerja KSP/USPKoperasi Modal Kerja IK, IRT dan PKL Modal Kerja Ketahanan Pangan Modal Kerja KSP/USPKoperasi Modal Kerja IK, IRT dan PKL

2

3

2011

2012

Penerima Bantuan 14 Koperasi/KUD

Nilai (Rp) 2.000.000.000

21 KSP/USPKoperasi 80 IK-IRT,PKL

750.000.000 1.000.000.000

14 Koperasi/KUD

2.000.000.000

19 KSP/USPKoperasi+HIPPAM 23 IK-IRT,PKL

950.000.000

12 Koperasi/KUD

2.000.000.000

18 KSP/USP/HIPPAM 23 IK-IRT

950.000.000

750.000.000

750.000.000

3.2.1.2 Sektor Pertanian 1

Penguatan Kelompok Lumbung Pangan Pada masa lalu konsep ketahanan pangan wilayah didasarkan pada ketersediaan

secara

makro/absolut tetapi hal tersebut belum antar

menjamin waktu,

ketersediaan

daerah

sampai

tingkat rumah tangga mengingat banyaknya

faktor

akibat

pengaruh alam maupun instabilitas termasuk krisis ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian pemerintah bersama


masyarakat untuk memfasilitasi dan pengendalian cadangan pangan melalui lumbung pangan. Lumbung pangan bukan hanya sosok fisik tempat penyimpanan cadangan pangan tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu hubungan dari dan untuk masyarakat

yang

bergerak

di

bidang

penyimpanan,

pendistribusian,

pengolahan dan perdagangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Karena posisi cadangan pangan yang strategis tersebut maka pemerintah daerah lewat kantor ketahanan pangan Kabupaten Lamongan telah memfasilitasi dana pemberdayaan kelompok lumbung pangan dengan kegiatan pokok cadangan pangan dan tunda jual disamping kegiatan produktif dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai cadangan pangan hidup dan perbaikan gizi keluarga. Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2011 telah memberikan fasilitasi permodalan kepada 152 kelompok tani dari 233 kelompok lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lamongan atau 65,83 %. Adapun rincian yang diperuntukkan bantuan modal sebagai berikut : No.

Tahun

1 2 3

2010 2011 2012

Jumlah Dana Bergulir (Rp) 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000

Jumlah Kelompok Lumbung Pangan 36 36 39

Dana kegiatan penguatan modal lumbung pangan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan : a.

Pengadaan / pembelian gabah atau jagung dari petani/masyarakat desa setempat pada waktu panen raya untuk dikelola dengan sistem tunda jual dan untuk stok pangan;

b.

Simpan

pinjam

bibit/benih);

sarana

produksi

pertanian

(pupuk,

peptisida,


c.

Usaha produktif lainnya seperti kios saprodi, usaha pengolahan hasil dan pemasaran, usaha pengembangan alsintan, jasa pelayanan penyediaan sembako dan usaha lainnya.

Penggunaan dana dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok melalui proses perencanaan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki kelompok lumbung pangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lumbung pangan sebanyak 105 lumbung pangan disamping itu juga melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pada 92 lumbung swadaya. 2

Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Jagung dan Tebu Sasaran kegiatan diarahkan pada petani di Kabupaten Lamongan melalui kelompok tani. Ketua kelompok tani melaksanakan penyaluran paket pinjaman modal petani yakni menerima dan melaksanakan pengembaliannya kepada

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan

melalui

PD

Bank

Daerah

Lamongan. Dalam hal penyediaan sarana produksi, pelaksanaan usaha tani, penanganan pasca panen maupun pemasaran hasil dilakukan oleh masingmasing petani pelaksana dan atau disesuaikan dengan situasi setempat. Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2012 telah memberikan fasilitasi permodalan kepada 824 kelompok tani dari 1.687 kelompok tani yang ada di Kabupaten Lamongan atau 48,84 %. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PMI padi, jagung dan tebu adalah sebagai berikut : a.

Menyediakan modal guna kegiatan usaha tani pertanian;

b.

Mendukung penerapan pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik;

c.

Meningkatkan produktivitas pertanian;


d.

Memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah;

e.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

1)

PMI Padi Manfaat kegiatan PMI Padi : a) Adanya peningkatan produksi padi 2,5 – 5 %; b) Petani

mulai

menerapkan

pemupukan

berimbang

dan

pemakaian benih unggul bersetifikasi sebagai bagian dari paket pinjaman; c) Adanya peningkatan pendapatan petani. Perkembangan fasilitas permodalan PMI Padi sebagai berikut

2)

No

Tahun

Jumlah Dana Bergulir (Rp)

Jumlah Penerima

Keterangan

1

2010

4.000.000.000

160 klp

4.000 Ha

2

2011

4.000.000.000

160 klp

4.000 Ha

3

2012

4.000.000.000

144 klp

4.000 Ha

PMI Jagung Manfaat kegiatan PMI Jagung : a) Adanya peningkatan produksi jagung ± 5 % ; b) Petani

mulai

menerapkan

pemupukan

berimbang

dan

pemakaian benih unggul bersetifikasi sebagai bagian dari paket pinjaman; c) Adanya peningkatan pendapatan petani.


Perkembangan fasilitas permodalan PMI Jagung sebagai berikut :

3)

No

Tahun


Kelompok

Keterangan

1

2010

400.000.000

16 klp

400 Ha

2

2011

400.000.000

16 klp

400 Ha

3

2012

400.000.000

16 klp

400 Ha

PMI Tebu Manfaat kegiatan PMI Tebu : a) Petani

mulai

menerapkan

pemupukan

berimbang

dan

pemakaian benih unggul bersetifikasi sebagai bagian dari paket pinjaman; b) Adanya peningkatan produksi tebu tahun 2011 152.403 ton meningkat di tahun 2012 menjadi 217.713 ton; c) Adanya peningkatan pendapatan petani. Perkembangan fasilitas permodalan PMI Tebu sebagai berikut No

Tahun


Kelompok

Keterangan

1

2010

1.750.000.000

14 klp

350 Ha

2

2011

1.000.000.000

8 klp

200 Ha

3

2012

1.350.000.000

3 KPTR

200 Ha

3.2.1.3 Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Pola BUARI (Bunga Agunan Ringan) Rumah tangga pertanian yang memiliki luas garapan 0,2 – 0,5 ha dan buruh tani di Kabupaten Lamongan pada umumnya mereka mempunyai keterbatasan pada


permodalan, pengembangan ketrampilan dan dalam menjangkau kemudahan fasilitas yang disediakan pemerintah, sasaran dari program ini adalah ibu

rumah tangga. Melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh penyuluh dan kepala unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan kecamatan, mereka dibina dalam wadah Kelompok Petani Kecil (KPK). Pemberdayaan diarahkan dengan memberikan penyadaran dan motivasi tentang keterbatasan yang ada serta kebutuhan dalam mencapai keberdayaan. Sesuai dengan potensi, ketrampilan dan usaha produktif yang dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka mendapat pendampingan dan pemberdayaan dari penyuluh dalam kegiatan di kelompoknya serta mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha produktifnya. Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2011 telah meberikan fasilitasi permodalan yang diperuntukkan untuk modal Kelompok Petani Kecil (KPK) sebagai berikut : No

Tahun


Kelompok

1

2010

4.750.000.000

192

2

2011

4.750.000.000

158

3

2012

4.750.000.000

148

Dana kegiatan penguatan modal Kelompok Petani Kecil (KPK) menghasilkan manfaat : 1

Anggota kelompok terhindar dari pinjaman dengan suku bunga tinggi;

2

Pemberdayaan kelompok, ditujukan agar kelompok mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih baik dan dana pinjaman modal tersebut dapat menambah volume usaha serta meningkatkan pendapatan anggota kelompok.

Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.2.1.4 Peningkatan

Mutu

Intensifikasi

(PMI)

Sapi

Bibit,

Sapi

Potong,

Kambing/Domba Tujuan dilaksanakannya kegiatan PMI sapi bibit, sapi potong, kambing/domba adalah sebagai berikut : 1

Mengembangkan

potensi

budidaya

melalui

ternak

penguatan

modal

usaha

melalui sistem perbankan; 2

Meningkatkan

kemampuan

usaha dengan memanfaatkan segala tersedia

sumberdaya sesuai

yang dengan

prinsip-prinsip usaha. Adapun bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : No

Tahun


Kelompok

1

2010

2.200.000.000,-

47

2

2011

2.200.000.000,-

59

3

2012

2.200.000.000,-

55

3.2.2 Fasilitasi Aksesibilitas Pelaku Usaha Dengan Perbankan Disamping itu Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan UMKM juga melakukan upaya fasilitasi kemudahan akses permodalan dengan pihak perbankan. Hal ini diwujudkan melalui Penandatanganan MOU-Nota Kesepahaman Bersama antara Bupati Lamongan dengan direksi perbankan untuk kemudahan pembiayaan usaha koperasi dan UMKM tanggal 9 Juli 2008 tentang dukungan informasi UKM Center dan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil,


Menengah dan Koperasi di Kabupaten Lamongan, yaitu dengan BRI, BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Jatim, PD Bank Daerah Lamongan, BPR Bank Jatim dan Bank Bukopin. MOU-Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk membantu dan mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendapatkan kredit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Kabupaten Lamongan. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan UMKM Center Kabupaten Lamongan dengan memberikan data informasi yang diperlukan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi : 1

Pemberian

informasi

yang

diperlukan

untuk

pelayanan

UKM

Center

Kabupaten Lamongan terhadap dunia usaha, informasi akses permodalan dan perbankan, khususnya bagi kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 2

Pemberian fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi langsung maupun tidak langsung.

Realisasi kredit untuk UMKM sampai saat ini terinci sebagai berikut: 1

Bank Jatim Cabang Lamongan dengan realisasi Rp 2.325.000.000,- dengan sasaran 19 UMKM

2

Bank BRI dengan realisasi Rp 641.900.000.000,- dengan sasaran 36.214 UMKM

3

Bank BNI 46 dengan realisasi Rp 10.550.000.000,- dengan sasaran 100 UMKM

4

Bank Bukopin dengan realisasi Rp 562.000.000,- dengan sasaran 25 UMKM

5

Bank Syariah Mandiri dengan realisasi Rp 641.900.000.000,- dengan sasaran 36.214 UMKM


6

Bank Mandiri dengan realisasi Rp 11.235.600.000,- dengan sasaran 112 UKMM

7

Bank Muamalat dengan realisasi Rp 5.650.000.000,- dengan sasaran 52 UKMM

8

PD. Bank Daerah dengan dengan realisasi Rp 16.185.000.000,- dengan sasaran 461 UKMM

9

BPR Bank Jatim dengan realisasi Rp 7.875.000.000,- dengan sasaran 78 UKMM

3.2.3 Kelembagaan 1

Pendirian Showroom sebagai pusat informasi dan promosi produk unggulan Kabupaten

Lamongan

di

Dinas

Koperasi,

Industri

dan

Perdagangan

Kabupaten Lamongan Jl. Panglima Sudirman Nomor 94 Lamongan tahun 2008. Selain berfungsi sebagai sarana promosi juga sekaligus membantu menjualkan produk-produk unggulan UMKM. UMKM yang memanfaatkan showroom sebanyak 49 UMKM dan Showroom di Wisata Bahari Lamongan 20

UMKM

Sedangkan

untuk

menyebarluaskan

informasi

dan

mendokumentasikan berbagai potensi, keberhasilan dan upaya terobosan pemberdayaan koperasi dan UMKM maka diterbitkanlah majalah Media Usaha secara berkala yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Seiring dengan era globalisasi maka media promosi produk UMKM Kabupaten Lamongan

juga

menggunakan

fasilitas

internet

di

situs

www.lamongankab.go.id dan rumah kreatif yang merupakan tempat untuk memfasilitasi UMKM dalam mempromosikan produk-produk UMKM yang dilakukan oleh pengusaha sendiri. 2

Pendirian klinik UMKM Center di Jl. Panglima Sudirman Nomor 94 Lamongan menyatu dengan Showroom Dinas Koperasi, Industri dan perdagangan Kabupaten Lamongan, fungsi klinik UMKM ini adalah :


a.

Pelayanan informasi tentang info promosi pameran, info notaris dan info hak merk dan HAKI, info permodalan dari perbankan dan koperasi;

b.

Pelayanan advokasi seperti pendirian badan usaha, diskusi solusi kasus, monitoring

dan

pendampingan,

pengembangan

kemitraan

usaha

produk; c.

Pelayanan konsultasi kualitas yaitu pelatihan manajemen, pelatihan kualitas produk.

d.

Sampai saat ini UMKM yang telah mengakses klinik ini sebanyak 812 UMKM (termasuk calon wirausaha baru).

3

Pembinaan dan pemberdayaan PKL dilindungi dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/ 81/ Kep/ 413.013 /2010 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan, hal ini untuk penertiban, pengendalian dan pembinaan setiap PKL yang menjalankan usaha di kawasan kota Lamongan. Selain itu untuk PKL tanaman hias telah diatur

dalam

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

188/270

A/Kep/413.013/2008 tentang Lokasi Sentra Tanaman Hias di Kabupaten Lamongan. Dimaksudkan untuk memberikan kepastian tempat bagi PKL tanaman hias sehingga terasa nyaman dan tidak merusak pemandangan keindahan kota. Dengan terbitnya kedua Keputusan Bupati Lamongan tersebut memberikan kepastian status para PKL yang resmi sehingga memberikan kemudahan akses untuk memperoleh modal dana revolving dengan bunga yang rendah. Untuk menciptakan kenyamanan dan tumbuh serta berkembangnya para pedagang agar

mendukung mendapatkan fasilitas

kemudahan

akses

permodalan kepada perbankan juga telah diterbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan, SIUP kecil PKL di kota Lamongan agar mereka terdapat jaminan kepastian usaha dan memudahkan apabila mereka mengakses modal pembiayaan usaha ke perbankan.


4

Fasilitasi kemudahan pelayanan regulasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Perkoperasian melalui notaris dan pengesahannya dari Kementerian Koperasi. Bertujuan untuk merangsang pertumbuhan koperasi di Kabupaten Lamongan, namun tetap memegang teguh aturan yang berlaku. Pada tahun 2008 berdiri 61 koperasi baru, tahun 2009 berdiri 179 koperasi baru sedangkan tahun 2010 berdiri 359 koperasi baru.

5

Kawasan Holtikultura Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/261.1/Kep/ 413.013/ 2010 Lokasi

: Desa Medang dan Sudangan Kecamatan Glagah

Sebagian besar wilayah di Kecamatan Glagah

merupakan

dengan

produksi

sawah utamanya

tambak, udang

vanamae, udang windu, bandeng dan padi. Sedangkan pematang tambak tersebut ditanami tanaman holtikultura berupa cabe rawit dan cabe merah varietas lokal. Pada tahun 2006 Desa Medang dan Sudangan Kecamatan Glagah ditunjuk menjadi pilot project pengembangan agrbisnis cabe merah varietas hibrida dan atas keberhasilan dari pilot project ini dibentuklah Klinik Konsutasi Agribisnis (KKA) Holtikultura. KKA memfasilitasi pengembangan holtikultura yang semula hanya ditanami cabe merah hibrida dikembangkan untuk varietas hibrida seperti terong, tomat, kubis, sawi putih dan timun, harapannya Kecamatan Glagah terutama Desa Medang dan Sudangan akan menjadi kawasan holtikulturanya Kabupaten Lamongan. Karena keunggulannya tersebut maka pada tahun 2010

dibentuklah

pembinaan,

kawasan

pelatihan

dan

holtikultura

dan

pembangunan

telah

didukung

melalui

gedung

sebagai

tempat

penampungan produk holtikultura dan sarana pemasarannya.


6

Kawasan Agropolitan Dasar Hukum

: -

Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/284/kep/413.013/2008 tanggal 20 Nopember 2008; -

Surat

Gubernur

Jawa

Timur

Nomor

:

520/1181/202.2/2009 tanggal 12 Mei 2009 Lokasi

: -

Pusat Pengembangan Kec.Ngimbang Hinterland

:

Kecamatan

Modo,

Sambeng,

Kedungpring, Sukorame, Bluluk dan Mantup Secara geografis wilayah Ngimbang berada disisi selatan Kabupaten Lamongan. Wilayah Ngimbang memiliki peran dan kedudukan penting dalam pembangunan wilayah selatan Lamongan. RTRW Kabupaten Lamongan 2011 – 2031 menetapkan wilayah Ngimbang sebagai titik pusat pertumbuhan bagi wilayah selatan Kabupaten Lamongan dan dengan ditetapkannya Kecamatan Ngimbang sebagai pengembangan kawasan agropolitan maka wilayah Ngimbang makin tumbuh pesat, terutama dengan makin lengkapnya fasilitas dan sarana prasarana di kawasan tersebut. Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Ngimbang adalah : a.

Pengembangan pelayanan umum,

b.

Telah dilaksanakan pembangunan Rumah Sakit Tipe C.

c.

Pengembangan pertanian secara luas

d.

Penguatan kelembagaan masyarakat

e.

Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat)

Potensi yang ada di Kecamatan Ngimbang adalah bidang pertanian dengan komoditas unggulan tembakau, jagung, tebu dan ternak besar dan dengan dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan diantaranya terminal angkutan umum, fasilitas perdagangan dan jasa, serta rumah sakit umum daerah tipe C.


Kesemuanya itu makin menguatkan peran wilayah Ngimbang sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan agropolitan. Dari analisa potensi komoditas pertanian, baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman holtikultura serta potensi peternakan dan potensi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat yang didasarkan kemampuan lahan, kesesuaian lahan, iklim, partisipasi dan keinginan masyarakat dan pemerintah, dukungan sarana dan prasarana (khususnya jalan/ transportasi), prospek pasar serta kemudahan akses pasar ke kota kecamatan dan

kabupaten,

ditetapkan

maka

pusat-pusat

dapat Wilayah

Pengembangan Agribisnis (WPA) sebagai berikut : a.

Wilayah

Pengembangan

Agribisnis (WPA) Tanaman Pangan yang berada di Desa Slaharwotan, Kakatpenjalin, Lamongrejo, Munungrejo, Sendangrejo, dan Ngimbang dengan pusat pengembangan di Desa Ngimbang dengan komoditas unggulan yang sudah dikembangkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedelai dan kacang tanah. Sedangkan komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan berikutnya adalah talas, lombok, bawang merah, sawi dan padi ladang. b.

Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) Tanaman Holtikultura yang berada di Desa Jejel, Ngasemlemahbang, Lawak, Drujugurit, Tlemang, Girik, dan Purwokerto dengan pusat pengembangan di

Desa Jejel

dengan komoditas unggulan yang sudah dikembangkan antara lain semangka, blimbing, jambu biji, nangka, pepaya, pisang, mangga, sawo, sirsak, jambu air dan blewah. Sedangkan komoditas tanaman holtikultura yang dapat dikembangkan berikutnya adalah mengkudu dan buah naga.


c.

Wilayah Pengembangan Agribisnis (WPA) Tanaman Perkebunan yang berada

di

Desa

Durikedungrejo,

Kedungmentawar, Mendoga

dan

Gagantingan, Purwokerto

Gebangangkrik, dengan

pusat

pengembangan di Desa Gebangangkrik dengan komoditas unggulan yang sudah dikembangkan antara lain tembakau, tebu dan kelapa. Sedangkan komoditas tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan adalah teh rosela, aren dan kakao. 7

Kawasan Minapolitan Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/213/kep/413.013/2010 Budidaya

: -

Minapolis budidaya perikanan dengan komoditas udang vannamei di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Glagah

-

Hinterland : Kecamatan Karangbinangun, Deket, Turi dan Sarirejo

Tangkap

: -

Minapolis

perikanan

tangkap

adalah

Kecamatan

Brondong, dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) terletak di PPN Brondong -

Hinterland : Kecamatan Paciran dengan beberapa TPI yang ada disekitarnya

Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

perdesaan

sebagai

sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dari hierarki keruangan satuan


system pemukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan/agropolitan menurut Friedman dan Douglass (1985) adalah aktivitas pembangunan yang terkosentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 150.000 jiwa. 8

Sentra Produksi Bordir, Batik dan Keemasan Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/208.5/Kep/ 413.013/ 2010 Lokasi

: Desa Sendangagung dan Sendang Dhuwur Kecamatan Paciran

Sentra produksi Bordir, Batik dan Keemasan berada disebelah utara Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Sendangagung dan Sendang Dhuwur

Kecamatan

terletak

dipinggir

Paciran pantai

dan utara.

Bordir dan Batik dari wilayah ini memiliki kekhasan antara lain batik pesisiran, jumlah IKM yang begerak dibidang Bordir sebanyak 340 IKM, Batik sebanyak 183 IKM dan Keemasan sebanyak 495 IKM. Sedangkan wilayah pemasarannya produknya meliputi lokal, regional dan nasional. Keberadaan sentra ini berdekatan dengan tempat wisata pantai berupa Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo Lamongan (Mazola) dan Makam Sunan Drajat. Pada saat ini sentra ini telah dirintis untuk dijadikan Kampung Wisata Belanja Bordir, Batik dan Keemasan, sehingga akan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lamongan dan menjadi satu paket dengan WBL, MAZOOLA dan Wisata Religi Sunan Drajat.


9

Sentra Produksi Konveksi Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/208.7/Kep/ 413.013/ 2010 Lokasi

: Desa Tritunggal Kecamatan Babat

Sandang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang pokok selain makanan dan tempat tinggal, itulah kiranya yang dibaca oleh sebagai peluang usaha untuk mengembangkan industri konveksi. Dengan didukung oleh 100 IK Konveksi, usaha konveksi ini telah menjadi produk unggulan daerah dan wilayah pemasarannya telah menembus pasar ekspor. Tritunggal

Desa

berada ditepi jalan raya arteri primer Surabaya – Jakarta,

sehingga menjadi tempat yang strategis untuk mendukung perkembangan sentra ini. Kawasan telah dirintis sebagai Kawasan Wisata Belanja Konveksi. 10

Sentra Produksi Tenun Ikat Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/208.6/Kep/ 413.013/ 2010 Lokasi

: Desa Parengan Kecamatan Maduran

Sentra tenun ikat berpusat di Desa Parengan sebagai tempat pemasaran dengan

didukung

Kanugrahan

oleh

sebagai

Desa tempat

produksi dengan menggunakan Alat

Tenum

(ATBM).

Bukan

Tenun

ikat

Mesin ini

mempunyai kekhasan motif doby dan songket Industri kecil menengah

tenun

ikat sebanyak 33 IKM dengan

Pringgoboyo,

Laren,

Pangkatrejo

dan


wilayah pemasarannya lokal, regional, nasional dan internasional. Pada tahun 2009 dibuat tenun ikat sepanjang 59,99 meter dan memecahkan rekor MURI sebagai kain tenun ikat terpanjang. 11

Sentra Budidaya Bebek Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/34.2/Kep/ 413.013/ 2011 Lokasi

: Desa Tawangrejo dan Keben Kecamatan Turi

Populasi bebek di Kabupaten Lamongan sebesar produksi 9.328.320 wilayah kontribusi

pertahun

rata-rata

143.960 ekor dengan telur butir. yang

sebanyak Salah

satu

memberikan

terhadap

populasi

bebek di Kabupaten Lamongan adalah Desa Tawangrejo dan Keben Kecamatan Turi. Populasi bebek diwilayah ini sebesar 46.025 ekor dan produksi telur mencapai 3.974.400 butir. Pada tahun 2010 desa Tawangrejo dan Keben ditetapkan sebagai salah satu kawasan sentra budidaya bebek di Kabupaten Lamongan. Pada 2 desa ini terdapat 2 kelompok ternak atau 458 rumah tangga ternak, dengan pola budidaya intensif dan semi sentra

intensif. ini

keterlibatan

Kekhasan adalah

dari

besarnya

perempuan

dalam

budidaya bebek sehingga mampu membantu pendapatan keluarga (diversifikasi usaha)

dalam serta

pemanfaatan limbah budidaya ikan di sawah tambak berupa “cepret”.


12

Sentra Budidaya Kambing Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/34.1/Kep/ 413.013/ 2011 Lokasi

: Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kontribusi sentra budidaya kambing terhadap

populasi

Kabupaten

kambing

Lamongan

di

sebesar

13.941 ekor dari total populasi yang mencapai persen.

63.227 Jenis

dibudidayakan

ekor

atau

kambing

22

yang

antara

lain

Peranakan Etawa dan Kacangan. Keberadaan sentra budidaya kambing memang dipusatkan diwilayah selatan yang meliputi 3 kecamatan

yang memiliki potensi untuk dikembangkan

menjadi basis budidaya peternakan. Tumbuh kembangnya sentra budidaya ternak kambing telah memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan peternak. 13

Kampung Kerapu Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/1690/Kep/ 413.013/ 2011 Lokasi

: Desa Labuhan Kecamatan Brondong

Sebagai upaya peningkatan usaha, mutu hasil produksi serta penyediaan lapangan kerja, Desa Labuhan Kecamatan Brondong ditetapkan lewat Keputusan Bupati Lamongan sebagai kampung kerapu. Keberadaan kampung kerapu merupakan bentuk sinergitas dari seluruh komponen pendukung, diantaranya adanya potensi sumber daya alam, sarana produksi perikanan, pemasaran, lembaga keuangan, sarana prasarana, kemitraan sehingga merupakan keunggulan komparatif untuk menjamin keberlanjutan usaha.


Luas Lahan Budidaya Ikan Kerapu kurang lebih 60 ha dengan

produksi

rata-rata

251,3 ton/ tahun dan nilai produksinya

Rp.

20.610.000.000,-. Berkembangnya kerapu

kampung

membawa

dalam

dampak

peningkatan

penyerapan tenaga kerja. Adapun perkembangan tenaga kerja yang terlibat dalam usaha budidaya kerapu adalah sebagai berikut :

14

No

Tahun

Jml Pembudidaya (Orang)

Jml Tenaga Kasar (Orang)

Jml Tenaga Kerja (Orang)

1

2010

60

135

195

2

2011

67

148

215

3

2012

83

169

252

Sentra Budidaya Lele Dasar Hukum

: Surat

Keputusan

Bupati

Lamongan

Nomor

:

188/249.1/Kep/ 413.013/ 2010 Lokasi

: Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Dengan potensi panjang pantai 47 km Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil ikan tangkap terbesar, disamping perikanan tangkap telah berkembang perikanan budidaya tambak dan sawah tambak. Sejak tahun 1989 telah dikembangkan budidaya ikan dipekarangan (urban farming) terutama diwilayah dataran tinggi dengan menggunakan terpal. Salah satu wilayah yang telah berhasil dan ditetapkan menjadi sentra


budidaya lele yaitu Desa Kedungwangi dan Candisari Kecamatan Sambeng. Jumlah pembudidaya di wilayah ini sebanyak 45 orang dengan produksi mencapai ± 84 ton/tahun dan wilayah pemasaran

meliputi

kawasan

Jawa

Timur (Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan).

3.3

PENGEMBANGAN PROGRAM

3.3.1 Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan trendnya selalu meningkat bahkan pada tahun 2010 mencapai 6,89%, besarnya pertumbuhan ini ternyata belum diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara signifikan, pada tahun 2010 pendapatan perkapita sebesar Rp. 9.474.775 . Berdasarkan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Lamongan menggagas Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP). Program ini dilounching oleh Bupati Lamongan pada tanggal 14 Juni 2011. Program ini merupakan perwujudan tekad yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan yang

didukung

lewat

Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 untuk membangun ekonomi masyarakat dengan berbasis pada pedesaan. Hal ini bukan berarti meninggalkan

perkotaan

yang

selama ini telah digarap, tetapi keberpihakan kepada masyarakat


pedesaan perlu dilakukan agar tidak ada ketimpangan yang mencolok antara kota dan desa. Disadari bahwa masyarakat pedesaan sebagai sasaran program tidak dalam kondisi “Nol”, tetapi mereka sudah mempunyai kemampuan dan bekal dasar untuk inovasi dan kemajuan serta perbaikan kehidupannya. Sehingga program Gemerlap ini bersifat penguatan (enabling) yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang dan memotivasi atau mendorong (encourage), serta membangkitkan kesadaran

(awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Sasaran penerima program Gemerlap : 1

Masyarakat

pedesaan

yang

telah

mempunyai

usaha

mandiri,

yang

memungkinkan untuk dikembangkan menjadi usaha masyarakat desa yang kemudian akan menjadi produk unggulan desa tersebut. Hal ini dimaksudkan usaha yang telah ada dijadikan motivasi sekaligus bengkel kerja masyarakat desa tersebut; 2

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dari Gemerlap hanya kegiatan yang dapat menjangkau dan mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk desa tersebut dengan pola bergulir.

Tujuan program Gemerlap : 1

Menggerakkan lebih terencana, terarah dan terukur ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir, mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi dan merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa;

2

Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan;

3

Mengembangkan produk unggulan tiap desa dan menciptakan akses pasar lokal menuju regional, nasional dan global;


4

Meningkatkan peran dan koordinasi SKPD dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan;

5

Meningkatkan kemitraan dan sinergitas stake holders (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam membangun pedesaan yang berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka mensukseskan program GEMERLAP antara lain :

3.3.1.1 Pengadaan Alsintan Berdasarkan pertanian

luas

satu

areal

lahan

seluas

88.221

hektar,

yang

dibutuhkan

untuk

handtraktor

mengolah tanah sebanyak 3.323 unit dan

sampai

tahun

2010,

jumlah

handtraktor yang tersedia sebanyak 1.339 unit, sehingga masih dibutuhkan handtraktor sebanyak 1.984 unit. Dalam rangka efisiensi biaya produksi dan percepatan proses produksi tanaman pertanian khusunya padi, maka pada tahun 2011 Pemerintah

Kabupaten

Lamongan

memberikan bantuan kepada kelompok tani sebanyak

293

handtraktor

bagi

293

kelompok tani. Disamping itu kebutuhan akan pompa air mencapai 5.859 unit dan sampai tahun 2010 jumlah pompa air yang tersedia

sebanyak

1.353

unit,

sehingga

masih dibutuhkan pompa sebanyak 4.506 unit dan pada tahun 2011 dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 111 unit bagi 111 kelompok tani.

Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.3.1.2 Pengembangan Budidaya Kambing Pengembangan

sentra

budidaya

kambing merupakan upaya Pemerintah Kabupaten

Lamongan

mendukung

program swasembada daging yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, disamping itu untuk menambah penghasil 2011

masyarakat.

Pemerintah

Pada

Kabupaten

tahun telah

memberikan bantuan kambing sebanyak 2.200 kambing yang terdiri dari 2.000 kambing betina dan 200 kambing jantan yang diperuntukan bagi 11 kelompok ternak di 11 desa 3 kecamatan. Agar bantuan ini terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Lamongan dibantu oleh Non Government Organitations (NGO’s) untuk mendampingi kelompok.

3.3.1.3 Pengembangan Budidaya Bebek Pemerintah

Kabupaten

telah

memberikan bantuan bebek sebanyak 20.000 ekor bebek bagi 8 kelompok ternak

di

Kelompok

8

desa

ternak

2 ini

kecamatan. terdiri

dari

perempuan. Agar bantuan ini terus berkembang,

Pemerintah

Lamongan

dibantu

Kabupaten oleh

Non

Government Organitations (NGO’s) untuk mendampingi kelompok.

3.3.1.4 Pengembangan Budidaya Lele Pemerintah Kabupaten telah memberikan bantuan lele sebanyak 186 paket (per paket terdiri dari 1 terpal, 1.500 – 1.800 ekor ikan 1 unit pompa) yang diperuntukan bagi 16 kelompok pembudidaya ikan di 13 desa 8 kecamatan.


Budidaya lele ini sebagai bentuk pemanfaatan (urban

lahan

farming)

dan

pekarangan wilayah

sasarannya yaitu Lamongan bagian selatan yang karakteristik wilayahnya dataran tinggi sehingga kebutuhan akan protein hewani yang berasal dari

ikan

akan

terpenuhi.

Agar

bantuan ini terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Lamongan dibantu oleh Non Government Organitations (NGO’s) untuk mendampingi kelompok.

3.3.1.5 Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung Pemerintah Kabupaten telah memberikan bantuan keramba jaring apung yang dipergunakan untuk budidaya ikan nila dan ikan patin sebanyak 11 paket (keramba berukuran 16 x 20 m dan ikan

sebanyak

54.500

ekor/paket)

yang diperuntukan bagi 11 kelompok pembudidaya

ikan

di

5

desa

2

kecamatan. Agar bantuan ini terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Lamongan

dibantu

oleh

Government

Organitations

Non (NGO’s)

untuk mendampingi kelompok.

3.3.1.6 Pengembangan IKM Konveksi Dalam rangka mepromosikan IKM konveksi terutama di Desa Tritunggal Kecamatan Babat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan berupa Neon Box sebanyak 133 unit, papan promosi (schelter) sebanyak 2 dan lahan parkir seluas 210 m2.

Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.3.1.7 Pengembangan IKM Bordir, Batik dan Kemasan Dalam

rangka

mepromosikan

IKM

Bordir, Batik dan Kemasan terutama di Desa

Sedangagung

Sendangdhuwur Pemerintah

dan

Kecamatan Paciran, Kabupaten

memberikan

berupa

sebanyak

unit,

50

telah

Neon papan

Box

promosi

(schelter) sebanyak 2 lahan parkir seluas 300 m2 dan tempat informasi dan toilet.

3.3.1.8 Pengembangan Pasar Desa/Tradisional Dalam rangka meningkatkan perdagangan di wilayah pedesaan, pada tahun 2011 telah dibangunkan pasar tradisional (desa) sebanyak 4 buah yang berada : 1

Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng

2

Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang

3

Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo

4

Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup

3.3.1.9 Pembangunan Sentra Makanan Khas Lamongan Sentra jajanan khas ini berada di jalan arteri primer Surabaya – Jakarta yang pada awalnya merupakan sekumpulan PKL yang menjual jajanan/ oleh-oleh khas Lamongan. Agar dapat tertata rapi dan

“good

looking”

maka

Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan

pembenahan

dan

diberikan bantuan tenda kepada 40 PKL sehingga tempat ini menjadi lebih menarik.

Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.3.1.10 Peningkatan SDM Petani/ Peternak/ Pembudidaya Ikan/ IKM Disamping bantuan berupa sarana dan prasarana, Pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan

bagi

Petani/Peternak/

pengetahuan dan skill meningkat.

Pembudidaya

Ikan/IKM

agar

Pemerintah Kabupaten Lamongan KEBIJAKAN DAN PROGRAM UNGGULAN

Recommend Documents