PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro No.7 Lamongan (62211) (0322) 321085 E-mail :
[email protected], Web Site : www.lamongan.go.id PEDOMAN PEMAKAIAN TANAH – TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN : BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO: 10 TAHUN 2002 TANGGAL 21 PEBRUARI 2002.
Dalam Keputusan ini Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan ditunjuk membantu dalam ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian ijin kepada pemakai tanah Sollovaley dan tanah pengairan lainnya dalam kontes ini di dukung adanya – Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I tertanggal 9 Oktober 2002. KETENTUAN PENGELOLAAN TANAH Diperuntukan bagi kegiatan : a. Usaha b. Perumahan c. Pertanian Pelaksanaan pemakaian tanah dilakukan hubungan kerja sama dengan Orang atau Badan dengan memberikan Kewenangan Pemakaian. KETENTUAN PERIJINAN 1. Setiap Orang atau Badan yang akan memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah. 2. Untuk mendapatkan ijin, setiap Orang atau Badan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang menyatakan maksud pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah, lokasi serta luas tanah yang dimohon dengan dilampiri: a. Foto Copy KTP. b. Past Foto Ukuran 3x4 Cm sebanyak 3 lembar. c. Pernyataan sanggup mengelola tanah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam ijin. d. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi/ sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Surat keterangan pemakai dari Kepala Desa dan mengetahui Camat setempat apabila pemohon pada saat ini telah memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah tersebut.
Jangka waktu berlakunya ijin ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Heregretasi) setiap tahun sekali ke Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan. PERIJINAN TIDAK BERLAKU / HAPUS 1. Pemegang ijin telah meninggal dunia. 2. Pelepasan pemakaian atas kehendak pemegang ijin. 3. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan. 4. Apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan umum. Setiap peralihan, pemindahan ijin atas hak pemakai tidak dapat dilakukan secara langsung antar pihak, melainkan harus berpedoman atau sesuai dengan prosedur. HAK DAN KEWAJIBAN Pemegang ijin berhak memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah sesuai peruntukan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Setiap pemegang ijin berkewajiban untuk: a. Memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. b. Membayar Retribusi / sewa tanah sesuai ketentuan. c. Mencegah Kemungkinan timbulnya kerusakan tanah. d. Menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Kepala Daerah apabila jangka waktu ijin telah habis dan tidak diperpanjang atau ijin pemakai dicabut. LARANGAN Setiap pemegang ijin dilarang untuk: a. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa Ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat. b. Menelantarkan tanah. c. Memakai, memanfaatkan, mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya. KETENTUAN RETRIBUSI / SEWA Retribusi / sewa yang harus dibayar oleh pemegang ijin adalah retribusi kekayaan daerah berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor: 21 Tahun 1998 Juncto Perda Kabupaten Lamongan Nomor: 52 Tahun 2000 dan Perubahan Perda Kabupaten Lamongan terakhir Nomor: 18 Tahun 2010 dengan ketentuan tarif Retribusi / Sewa untuk: Usaha Rp.2.500,- per meter pertahun. Perumahan Rp.500,- per meter pertahun. Pertanian 1 (satu) kali panen Rp.100,- per meter pertahun. Pertanian 2 (dua) kali panen atau lebih Rp.125,- per meter pertahun. Tambak Rp.2.500 per meter pertahun.
KETENTUAN SANKSI 1. Apabila pemegang ijin tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang telah ditetapkan. 2. Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhitung. KETENTUAN PELAKSANAAN (FORMAT) Format permohonan, Format pernyataan dan Format ijin disertai gambar sebagaimana ditetapkan oleh Pemda : Warna untuk setiap ijin sebagai berikut : a. Untuk usaha dengan warna biru; b. Untuk perumahan dengan warna kuning; c. Untuk pertanian dengan warna hijau; WAKTU PENYELESAIAN IJIN Mulai pengajuan permohonan ijin sampai selesai (ijin terbit) dibutuhkan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana bentuk diagram berikut : DIAGRAM ALUR IJIN No
Uraian Pekerjaan
Pemohon Instansi Pemroses
1.
Pengajuan permohonan
2.
Penelitian berkas permohonan untuk
Instansi
Bupati
Jadwal
Pemberi
Proses
Pertimbangan
Penyelesaian 1 Hari 1 Hari
disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3.
Melakukan penelitian lapangan dan
3 Hari
memintakan pertimbangan kepada Instansi terkait
4.
Memberi pertimbangan teknis
5.
Menyusun konsep ijin dan meneruskan
1 Hari
1 Hari
Kepada yang berhak menandatangani Ijin
6.
Menandatangani konsep ijin
7.
Penyampaian ijin kepada pemohon
Jumlah waktu Penyelesaian
5 Hari
2 Hari
14 Hari
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro No.7 Lamongan (62211) Telp. (0322) 321085 E-mail :
[email protected], Web Site : www.lamongan.go.id
PEDOMAN TATA CARA MENDAPATKAN PERIJINAN MEMAKAI TANAH PEMERINTAH
I. CARA MENDAPATKAN PERIJINAN Setiap orang / Lembaga berbadan Hukum bisa mendapatkan perijinan untuk memakai atau memanfaatkan tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan kapasitas hak sewa untuk kegiatan Usaha, Perumahan dan Pertanian. Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perijinan:
A. PERIJINAN BARU Pemohon mengajukan surat permohonan ijin pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lamongan secara tertulis ditujukan kepada Bupati Lamongan Cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan dengan dilampiri antara lain: 1. Surat permohonan ijin pemakaian tanah bermaterai Rp.6.000; (enam ribu rupiah).(Format I) 2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. 3. Foto Hitam Putih ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 4. Pernyataan sanggup mengelola tanah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam pengajuan ijin. (Format II) 5. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi/ sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Format III) 6. Surat keterangan pemakai tanah yang diajukan perijinan dari Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat setempat disertai Peta Lokasi di Ijinkan yang ditanda tangani Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat. (Format IV)
B. MEMPERPANJANG PERIJINAN Bagi pemegang hak sewa yang masa berlakunya Perijinan akan habis apabila masih berkeinginan memanfaatkan lagi dapat mengajukan perpanjangan Perijinan dalam batas waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo masa Perijinan yang telah ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun habis.
Apabila dalam tempo yang ditetapkan tidak diperpanjang / terlambat, maka ijin tidak berlaku lagi atau pemegang ijin dapat mengurus kembali sesuai prosedur perijinan baru. Persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan perijinan pemohon daftar ulang ijin pemakaian tanah secara tertulis ditujukan kepada Bupati Lamongan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan dengan dilampiri: 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. 2. Ijin yang asli/ Surat Keputusan Bupati Lamongan. 3. Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Retribusi Tahun yang berjalan. 4. Permohonan daftar ulang ijin pemakaian tanah. (Format 5) 5. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN Pemegang ijin berhak memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah sesuai peruntukan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Setiap pemegang ijin berkewajiban untuk: 1. Memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. 2. Membayar Retribusi / sewa tanah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan tanah. 4. Menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Bupati Lamongan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan apabila jangka waktu Perijinan telah habis dan tidak diperpanjang atau ijin pemakai dicabut.
III. MASA BERLAKUNYA PERIJINAN Perijinan dinyatakan berlaku apabila hak dan kewajiban pemegang ijin dipatuhi dan Perijinan dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. Pemegang ijin telah meninggal dunia. 2. Pelepasan pemakaian atas kehendak pemegang ijin. 3. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan. 4. Tanah tersebut dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan Pemerintah.
IV. LARANGAN Setiap pemegang ijin dilarang untuk: a. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah yang telah mendapatkan ijin pemakaiannya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Bupati Lamongan atau Pejabat yang ditunjuk. b. Menelantarkan tanah yang telah mendapatkan ijin pemakaiannya.
c. Memakai, memanfaatkan, mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dicantumkan di surat permohonan ijin.
V. SANKSI - SANKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemakaian Tanah – tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Lamongan (Pasal 14), pemegang ijin dikenakan sanksi akibat : 1. Pemegang ijin tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang telah ditetapkan. 2. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo setiap pembayaran retribusi denda tidak dibayar maka Kepala Daerah secara sepihak dapat mencabut atau membatalkan ijin. 3. Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhitung. Lamongan,
Juli 2014.
KEPALA DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir.SUPANDI,MM Pembina Tk.I NIP. 19591212 198003 1 016
