PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TFANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 01 KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I

BUPATI LAMONGAN, Menimbang

a.

b.

t C.

d.

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, sejalan dengan perubahan paradigma pe~erintahan, maka terhadap penyelenggaraan pemerintahan, di berbagai bidang pembangunan dan pelayanan umum di Kabupaten Lamongan perlu ~danya transparansi, partisipasi dan akuntabili tas terhadap penyelenggaraannya ; bahwa dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, perlu adanya keikutsertaan masyarakat atau melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara terbuka ; bahwa keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun. tidak langsung, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama­sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintaha:1 dan pembangunan ; bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu untuk mengatur ketentuan mengenai transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

_.-

r

"....

2

1.

Mengingat •

Undang­undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950, Nomor 41) ; 2. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan­ketentuan pokok kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971, Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Nomor 2964) i 3. Undang­undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789)

.i

4.

Undang­undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 5. Undang­undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

i

6. Undang­undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembcran Negara Nomor 3886) ; 7. Undang­undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ; 8. Undang­undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 i 9. Undang­undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 10. Undang­undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437) i 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 'dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ; 0

•

0

I r

3

•

,

12. Peraturan Pemerintah Nemer 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara' Tahun 1999, Nemer 129, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3866) i 13. Peraturan Pemerintah Nomer 2S Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Prepinsi sebagai Daecah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer S4,Tambahan Lembaran Negara Nemer 3952) i 14. Peraturan Pemerintah Nemer 105 Tahun 2000 tentang Pengelelaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nemer 202, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4022) i 15. Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nemer 209, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4027)

i

16. Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nemer 41. Tambahan Lembaran Negara Nomer 4090) ; 17. Keputusan Presiden Nomer 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamengan Nomer 2 Tahun 2002 tentang Panqelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamengan.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal.

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah, adalah Kabupaten Lamengan 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Petangkat Daerah Otenem lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah

4

•

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ; 5. Transparansi, adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan ; 6. Partisipasi, adalah peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara an pemerintahan yang berlandaskan pada ketaatan norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat ; 7. Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku; 8. Kebijakan Publik, adalah aturan, arahan atau ketentuan yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang berupa produk hukum baik yang berupa Peraturan Daerah/Peraturan Desa, Keputusan maupun ketentuan lain yang memuat/mengatur hajat orang banyak ; 9. Keterbukaan, adalah sikap mental membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh info~asi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara an pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; 10. Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda­tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi ; 11. Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber lain serta informasi yang masih dalam status pengolahan dan penyusunan, tetapi telah dikirimkan kepada badan publik lain sehingga berada di suatu badan publik, termasuk informasi pribadi, yang berkaitan dengan penyelenggara dan atau penyelenggaraan pemerintahan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;

5

•

12. Badan Publik, adalah penyelenggara Pemerintahan yang meliputi .lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkait2n dengan penyelenggaraan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Osaha Milik Daerah (BUMD) dan organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari APBN, APBD atau non .' Budgeter, dan badan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjan)1an dari pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik ; 13. Komisi Transparansi, adalah lembaga independen yang berfungsi rnelakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan atau ajudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi publik ; 14. Pejabat dokumentasi dan informasi, adalah Pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi dilembaga masing­ rnasing ; 15. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota komisi transparansi, mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak ; , 16. Ajudikasi, adalah penyelesaian seniketa dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Transparansi, membantu menyelesaikan sengketa dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa fakta­fakta dan bukti­bukti yang diajukan oleh pengadu ataupun oleh pihak yang diadukan ; 17. Orang adalah orang perseorangan atau kelornpokorang atau badan hukum Indonesia. BAB

II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Pemerintahan bersifat terbuka dan aspiratif serta dapat diakses oleh setiap orang ;

6

/

•

(2) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Bagian Kedua T u j u a n Pasal 3 Peraturan Daerah ini, bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka : a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien i b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebij akan publik. BAB HAK

III

DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan.Kewajiban Orang Pasal 4 Setiap orang berhak : a. memperoleh informasi tentang kebijakan publik secara aktif terhadap : 1) Informasi b~rkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi, .misi maupun strategi pembangunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun daerah i 2) Informasi berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang menyangkut kebijakan publik mulai dari awal pembahasan sampai dengan hasil penetapan berkaitan dengan rencana 3) Informasi dan pelaksanaan kegiatan kegiatan baik fisik maupun non pembangunan fisik i 4) Informasi pelayanan publik 5) Informasi jadwal dan pelaksanaan rapat pada DPRD dan risalah rapat DPRD i pertanggungjawaban Kepala 6) Informasi Daerah. b. Menyebarluaskan' informasi sebagaimana dimaksud huruf a kepada orang lain i c. Membantu melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik atau program pembangunan di daerah.

f.

•

Pasal

•

5

Setiap orang dalam. menggunakan haknya berkewajiban untuk berlaku tertib dan mematuhi segala peraturan .perundang­undangan yang berlaku. Bagian Kedua Hak Badan Publik Pasal 6

Badan Publik dalam melaksanakan transparansi berhak untuk : a. menolak bentuk partisipasi masyarakat yang tidak se'suai dengan peraturan perundang­ undangan ; b. menolak permohonan informasi publik yang tanggungjawab serta bukan menjadi masuk dalam kategori informasi yang pengecualian. Bagian Ketiga Kewaj iban Badan P'ublik Pasal 7

(l) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publi~ yang berada dibawah penguasaannya kepada setiap orang, selain informasi yang dikecualikan ; (2) Badan Publik wajib menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara 'sederhana ; (3) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap' kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik ; (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional.

Informasi

Paragraf 1 yang wajib diumumkan Pasal 8

secara berkala

(1) Setiap badan publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala, sekalipun tidak ada permintaan ; (2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pas~l ini, antara lain meliputi :

1---

8

•

a. informasi yang berkaitan dengan badan publik ; b . informasi mengenai kegiatan badan publik terkait ; dan c. informasi mengenai kinerja badan publik termasuk laporan keuanqan ; (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali ; (4) Kewajibnn menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami ; (5) Cara­cara sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Paragraf 2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Pasal 9 (1) Badan publik, wajib mengumumkan secara serta mert a tanpa penundaan mengenai suatu informasi yang jika tidak segera diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak ; (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Paragraf 3 Informasi yang wajib tersedia setiap saat Pasal 10 (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi a. daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya ; c. seluruh kebijakan publik yang ada berikut dokumen pendukungnya ; d. rencana kegiatan termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran' tahunan badan publik i e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga ;

·.

9

f. informasi dan pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum i g. informasi lain yang tidak termasu~ dalam katagori pengecualian.

(2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan atau keputusan Komisi Transparansi, informasi tersebut dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat. Pasal

11

Badan Publik setiap tahunnya wajib mempublikasikan hasil kinerjanya antara lain meliputi : a. jumlah permintaan informasi yang diterima i b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi ; c. jumlah penolakan informasi, dan d. alasan penolakan permintaan informasi. Pasal

12

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, setiap badan publik wajib : a. menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi; dan b. membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. BAB

IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 13 (1) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, adalah sebagai berikut.: a. informasi yang dapat membahayakan Negara i b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat i c. informasi yang berkaitan dengan hak­hak pribadi ; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ; "dan

·.

10

e.

e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada penguJlan tentang konsekuensi yang. timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah ­di t Lmbanq dengan seksama bahwa membuka suatu informasi 'kaperrt.Lnqan publik lebih berat dari pada menlltupnya. Pasal

c

14

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : a. informasi pub1ik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat rnenghambat proses penegakan hukurn, yaitu inforrnasi yang dapat : 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana i 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ; 3) rnengungkapkan data inte1ijen krirninal dan rencana+rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional ; 4) mernbahayakan keselarnatan dan kehidupan penegak hukurndan atau keluar9anya ; 5) rnernbahayakankeamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum. \ b. informasi pub1ik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan per1indungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, rahasia dagang dan perlindungan ·dari persaingan usaha tidak sehat ; c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu : 1) informasi tentang intelijen, taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan dengan ancarnan dari dalarn dan lUar negeri ; 2) dokurnen yang rnemuat rencana strategi pelaksanaan peperangan 3) jurnlah dan kornposisi kekuatan rniliter dan rencana pengembangannya ; 4) keadaan pangkalan rniliter ; 5) data perkiraan kemampuan militer Negara lain.

.. 11

/ d. •

informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungk~pkan kekayaan alam Indonesia ; e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri ; f. informasi yang apabila dibuka dapat 1S1 mengungkapkan akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ; g. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengungkap kerahasiaan pribadi, yaitu informasi tentang : 1) riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik dan psikhis seseorang; 2) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; dan atau 3) hasil­hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pasal

e

15

(1) Tidak termasu~ katagori informasi yang dikecualikan antara lain : a. putusan badan peradilan ; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku mehgikat (fatwa) maupun mengikat kedalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum ; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan ; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum ; e. laporan keuangan tahunan penegak hukum; f.laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi ; g. informasi lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2). (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g antara lain apabila : a. pihak yang rahasinya diungkap memberikan persetujuan tertulis ; b. pengungkapan untuk penelitian ; dan atau c. pengungkapan berkaitan dengan POS1S1 seseorang dalam jabatan­jabatan publik.

12

./ Pasal •

16

Pejabat dokumentasi dan informasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi­konsekuensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. BAB

V

TRANSPARANSI Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 17

.

Setiap Rencana, Proses dan hasil kebijakan kepada publik wajib diinformasikan masyarakat. (2 ) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat melalui media maupun massa, organisasi pemerintah organisasi non pemerintah yang ada di daerah.

(1 )

e

Bagian Kedua Tata Cara.Penyampaian Informasi Pasal 18 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, harus disampaikan kepada masyarakat. (2) Penyampaian inforrnasisebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi atau dalam bentuk lain yang mudah'diakses. Bagia.nKeempat Tata Cara Mendapatkan Dokumen Informasi Pasal 19 Untuk memperoleh dokumen informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, orang atau badan hukum yang membutuhkan dapat mengakses melalui data elektronik atau langsung pada badan publik. VI PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Pertama Ruanq Linqkup Pasal 20

BAB

"

Setiap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik masyarakat'dapat berpartisipasi dengan

•

memberikan saran, pertimbangan, masukan dan himbauan terhadap a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; b. Rencana Kerj a Pemerintah Daerah (RKPD); c. Rencana Anggaran Pendapa tan dan Belanj a Daerah (RAPBO) ;

yang d. Rencana perumusan kebijakan daerah Daya menyangkut pungutan daerah, Sumber (SOM) Alam (SDA) dan Sumb.er Daya Manusia yang meliputi : 1) Pajak Daerah ; 2) Retribusi Daera~ 3) Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. dan Sumber Daya Manusia ; 4) Kesehatan dan Pendidikan. e. Pelaksanaan Pembangunan daerah.

Tahapan

Bagian Kedua dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat Pasal 21

Setiap pembahasan dan penyusunan kebijakan publik, Badan Publik harus melibatkan masyara~at, sesuai dengan tahapan dengan berpe~oman pada peraturan perundang­undangan yang berlaku. Pasal

22

Tata cara partisipasi masyarakat dalam rangka pembahasan dan penyusunan kebijakan publik sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut : a. Dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (R'I'RW)dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta (Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), l?emerintah Daerah selaku Badan Publik harus melibatkan masyarakat ; b. Dalam setiap penyusunan produk hukum yang menyangkut penyusunan Anggaran, Pajak .. Daerah, Retribusi Daerah atau yang menyangkut kepentingan Umum serta pelaksanaan pengawasan pembangunan, penyampaian partisipasi masyarakat yang berupa saran, pertimbangan, masukan dan himbauan dapa~ disampaikan melalui DPRO sebagai penyalur aspirasi masyarakat atau badan publik lainnya.

14

Pasal

23

• Untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam pembahasan, penyusunan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik setiap Badan Publik wajib menyusun mekanisme atau tata cara penyampaian partisipasi masyarakat. BAB

VII

PENGAWASAN

Bagian Pertama Lembaga Pengawasan Pasal 24 Untuk melaksanakan pengawasan dan menyelesai kan sengketa yang terjadi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibentuk Komisi Transparansi. Bagian Kedua Kedudukan, Fungsi dan tugas Pasal 25 Komisi

Transparansi berkedudukan di Daerah. Pasal

26

Komisi Transparansi ,mempunyai fungsi : a. Pengawasan dan fasilitator proses transparansi dan partisipasi masyarakat i b. Fasilitator proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat i c. Penyelesaian sengketa yang berkaitan ~engan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat melalui proses mediasi dan ajudikasi i d. Pembuatan berita Acara atas hasil penyelesaian sengketa. Pasal

27

Dalam melaksanakan fungsinya Kornisi Transparansi rnempunyaitugas : a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik dalarn melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat ; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai permasalahan rnenyangkut Transparansi ,Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

./'

·.

15

•

Baqian Ketiqa Wewenanq dan Tanqqunqjawab Komisi Transparansi Pasal 28 Komisi Transparansi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, mempunyai wewenang : a. Meminta informasi dari orang berkaitan dengan adanya sengketa transparansi ; b. Meminta data atau bahan­bahan yang relevan yang dimiliki oleh orang dan atau badan publik berkaitan ,dengan sengketa terhadap pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat ; c. Mengundang dan 'menghadirkan pejabat pada badan publik dalamirangka membahas sengketa yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partjsipasi masyarakat i d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa yang menyangkut Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat ; e. Memberikan rekomendasi kepada orang dan atau badan publik tentang pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dengan tembusan Kepala Daerah dan'Ketua DPRD i . f. Menyampaikan ke media massa tentang' hasil penyelesaian sengketa Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pasal 29 (1) Komisi Transparansi dalam melaksafiakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada DPRD. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas : a. Laporan . penyelesaian sengketa Transparansi Penyelenggaraan pemerintah­ an dan partisipasi masyarakat i b. Laporan t ahunan, yaitu laporan yang memuat kinerja komisi dan lembaga­ lembaga publik lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Baqian Keempat Sus una n Pasal 30 (1) Susunan Keanggotaan Komisi Transparansi terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggotai

16

•

(2) Keanggotaan Komisi Transparansi dan partisipasi berjumlah ganjil dan sebanyak­ banyaknya 5 (lima) orang . (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dati dan pleh anggota Komisi Transparansi. (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui musyawarah diantara anggota Komisi Transparansi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi dibantu oleh staf sekretariat yang berada pada Sekretariat DPRO. Baqi.an Kelima Penqanqkatan dan Pemberhenti.an Pasal 31

..

(1) Syarat­syarat pengangkatan anggota Komisi Transparansi adalah sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di daerah ; b. Berpendidikan. sekurang kurangnya sarjana (Strata satu/Sl) c. Sehat jasmani dan rohani ; d. Berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun ; e. Memiliki integritas dan tidak tercela ; f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan politik ; g. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang Hak Asasi Manusia dan kebijakan publik ; h. Memiliki pengalaman menjalankan aktifitas kepentingan publik dalam masyarakat i. Bersedia untuk melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam penyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Transparansi ; j. Bersedia bekerja penuh waktu . (2) Oaftar calon anggota Komisi Transparansi wajib diumumkan kepada masyarakat. (3) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon anggota Komisi Transparansi sebagaimana di.ma ksud pada ayat (2) dengan disertai alasan.

_,

17

/ Pasal

•

32

(1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri kepada DPRD sebaqai calon anggota Komisi Transparansi. (2) DPRD memilih anggota Komisi Transparansi melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Calon anggota Komisi Transparansi yang telah dipilih ditetapkan oleh DPRD. Pasal 33 Anggota Komisi Transparansi diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Pasal 34 (1) Kinerja Komisi Transparansi dieva~uasi tiap tahun oleh DPRD (2) Apabila evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Komisi Transparansi tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat diberhentikan oleh DPRD. Pasal 35

~.

(1) Pemberhenti an :Anggota Komisi Transparansi dilakukan berdasarkan keputusan DPRD ; (2) Anggota Komisi Transparansi berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal dunia ; b. Telah habis masa jabatannya c. Mengundurkan tiiri ; d. Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan se kurang­kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih ; e. Sakit jasmani, rohani dan atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh ; atau f. Melakukan tindakan tercela dan/atau hal­hal lain yang diputus oleh s~luruh Anggota Komisi Transparansi. Bagian Keenam Mekanisme Pengaduan terhadap Kinerja Komisi Transparansi Pasal 36 (1) Setiap orang berhak mengadukan anggota Komisi Transparansi kepada Ketua Komisi Transparansi apabila anggota Komisi Transparansi' tidak menjalankan tugas dan.

. .

•

wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah inii (2) Komisi Transparansi wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan hasil tindak lanjut sebagaimana d~maksud pada ayat (2) kepada pihak yang mengadukan i (4) Tindakan pemberherrt i.an dapa t dilakukan apabila hasil penelitian kebenaran dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota Komisi Transparansi tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Keberatan Pasal 37 (1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan berdasarkan alasan­alasan sebagai berikut: a. Penolakan atas pernintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini i b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Dae.::­i an hi i c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi ; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar i g. Menyampaikan informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang­undangan. (2) Alasan­alasan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b sampai dengan g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 'Pasal 38 Keberatan diajukan publik terkait.

kepada

Pimpinan

badan

19

Pasal 39

•

(1) Keberatan diajukan dalam jangka waktu selambat­lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya ~lasan­alasan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1). (2) Pimpinan badan publik sebagagaimana dimaksud Pasal 38 wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh seseorang dalam jangka waktu selarnbat­larnbatnya7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secata tertulis. (3) Apabila pimpinan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 38 tetap pada sikap dan putusa~ sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan­alasan tertulis. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 40 Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kornisi Transparansi dibebankan pada­ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB

IX SAN

K S I Pasal

41

(1) Badan publik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan transparansi diberikan rekomendasi sanksi administrasi oleh Komisi Transparansi. (2) Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan' atau diteruskan kepada Kepala Daerah. ~

X KETENTUAN

PIOANA Pasal 42 . (1) Setiap orang informasi yang tidak rnenj aga dan atau melakukan penyimpangan, pemanfaatan informasi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah ; (2) Badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah lnl, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) j uta rupi.ah;

,

. 20

•

(3) Badan publik yang tidak memberikan dan tidak menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak (sepuluh) 10 juta rupiah ; (4) Badan publik yang tidak mengumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah 1n1, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah ;. (5) Badan publik 'yang tidak menyediakan informasi setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) Perat.ur an Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) juta tupiah ; (6) Setiap orang yang dengan sengaja .'dan melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan segala macam informasi publik sehingga tidak dapat digunakan lagi diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah ; (7) Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah. Pasal

43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal

44 (1) DPRD dalam jangka waktu selambat­lambatnya (satu) tahun sejak diundangkannya 1 Peraturan Daerah ini sudah membentuk Komisi Transparansi. (2) Komisi Transparansi sebelum melaksanakan fungsi dan tugasnya wajib menyusun peraturan tata tertib komisi transparansi. Pasal

45

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

,

.

21

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Peraturan Daerah lnl mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2006. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten L3mongan. Ditetapk~n di Pada tanggal

Lamongan 1 Agustus 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN Ttd, AGUS SYAMSUDDIN

Di Undangkan eli Lamongan Pada tanggal 1 Agustus 2005 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Ttd, FAD ELI, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN L AMONGAN TAHUN : 2005 NOM OR : 13/E

Salinan sesuai dengan aslinya An. Pj. BUPATI LAMONGAN AS.ISTENTATA PRAJA \ Ub . ./ KEPALA .,BA AN H'UKUM \ .:

.

\'

. SR, MM

I

I

t

j

·' PEN,JELASAN ATAS P~RATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANn NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTIS1PAS1 MASYARAKAT 01 KABUPATEN LAMONGAN I .

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang­undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahaD Oaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara maka penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah. Pelaksanaan Otonomi daerah tidak mudah, mengingat penyerahan urusan kepada daerah berjalan disaat bangsa dan negara sedang dilanda krisis multi dimensi, hal ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, khususnya dalarn mencari dukungan dan kepercayaan pada masyarakat. Keterbukaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan salah satu kunci pengembalian kepercayaan masyarakat pada penyelenggaran pemerintahan. Perubahan sikap yang lebih terbuka oleh penyelenggara pemerintahan, akan memeriahkan kembali hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan hal ini telah mulai dilaksanakan dengan berbagai dialog interaktif mulai dari media televisi, radio, surat kabar dan media lainnya terhadap program­program pembangunan meskipun belurn banyak diakses oleh semua masyarakat karena suat u keadaan/keterbatasan. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi penyelengaraan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat wajar, mengingat masyarakat merupakan obyek terhadap setiap kebijakan publik, sehingga hak dan kewajiban masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya perlindungan hukum yang pasti. Sehubungan dengan hal tesebut diatas, maka untuk memberikan j aminan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang menjamin adanya transparansi informasi baik secara aktif maupun pasif perlu mengatur ketentuan dimaksud dalam Transparansi Penyelenggaran Pemerintahan di Cukup jelas. 'Kabupaten Lamongan' dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II.

PENJELSAN

Pasal 1

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

PASAL OEMI PASAL .

•

2 3 4 5 6 7 Ayat (1) 7 ayat (2)

• Pasal 7 ayat (3) dan (4) Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8 ayat (2) sid (5) Pasal 9 ayat (1)

,

.'

.r-.

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

9 ayat (2) 10 11 12 13 sid Pasal 16 17 18 ayat (1) 18 ayat (2)

Pasal Pasal Pasal Pasal

19 20 21 sid Pasal 23 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 2';] Pasal 28 Pasal 29 Pasch 30 Pasal 31 ayat (1) huruf a, b, c dan e

Pasal. ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian dalam Peraturan Daerah agar tidak terjadi salah penafsiran. Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas. yang dimaksud dengan tepat waktu adalah (permintaan dapat dipenuhi) sesuai dengan tanggal informasi yang ditetapkan ; Yang dimaksud dengan cara sederhana adalah format dan akses mudah diperoleh. Cukup 'j eLas Yang dimaksud dengan berkala adalah secara rutin dan teratur dalam jangka waktu tertentu. Cukup jelas. Yang dirnaksud dengan seria merta adalah spontan pada saat itu juga. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dalam bentuk lain adalah seminar, diskusi panel, lokakarya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dirnaksud dengan sengketa adalah masalah yang timbul berkaitan dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

4

f

Pasal 31 ayat (1) huruf f: Alasan politik yang dimaksud pendapat adalah perbedaan dengan pemerintah . • Pasal 31 ayat (1) huruf g: Cukup jelas Pasal 31 ayat (1) huruf h: Pengalaman dapat ditunjukkan dengan daftar riwayat hiduF Melepaskan keanggotaan 'dan Pasal 31 ayat ( 1) huruf i: jabatannya sebagaimana pada dimaksud huruf i Pasal ini adelah termasuk melepaskan keanggotaan .dan jabatannya sebagai anggota dan atau pejabat TNI/Polri, PNS serta Partai Politik. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 34 Pasal 35 ayat ( 1 ) Cukup jelas. Pasal 35 ayat (2) huruf a: Cukup jelas. Sid huruf e Pasal 35 ayat (2) huruf f: Yang dimaksud dengan tindakan tercela adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi. Pasal 36 sid Pasal 46 Cukup jelas.

..