INSPIRASI KEBIJAKAN SATU PETA INDONESIA UNTUK KESATUAN ASEAN PRIYADI KARDONO KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
SEKILAS TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) DAN UU NO. 4 TAHUN 2012 KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011 BIG memiliki TUGAS POKOK dan FUNGSI yang LEBIH LUAS; tidak sekedar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta namun membangun Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses
REGULATOR BIG penyusun kebijakan dan pembuat perundangundangan terkait penyelenggaraan pembangunan IG
EKSEKUTOR BIG Penyelenggara Tunggal Informasi Geospasial Dasar (IGD), Pasal 22.
KOORDINATOR BIG Mengkoordinasikan pembangunan IG dalam hal Pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT), Pasal 23 dan Pasal 24.
• IGD merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan IG Nasional untuk menjamin integritas IG yang dihasilkan.
Rujukan dalam Pembangunan IGT
Penyelenggaraan IGD • Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan dan pengintegrasian IGT oleh K/L / Pemda BIG sesuai dengan NSPK yang ditetapkan.
Pembinaan dan Pengintegrasian IGT
Penyelenggaraan IGT • Diperlukan Infrastruktur berbasis ICT untuk berbagaipakai dan penyebarluasan IG (PerPres No.27/2014)
Berbagi-pakai dan Penyebarluasan IG
Penyelenggaraan IIG
| Halaman 3
PROSES BISNIS BIG DALAM UU 4/2011 Base Geospatial Information
Pasal 5
Topographic
Base Maps
Pasal 7 Horizontal
Geospatial Information
Geodetic Control Network Pasal 6
Pasal 4
Coastal Environment
National Marine Environment
Vertical Gravity & Ocean Tide
Natural Resources Maps Thematic Geospatial Information
Spatial Planning Maps & Atlas Maps for Business, etc.
| Halaman 4
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SATU PETA
KEBIJAKAN SATU PETA DIPICU OLEH KETIADAAN STANDAR DAN REFERENSI GEOSPASIAL Peta Hutan, 2009 Luas hutan dalam juta hektar Hutan Primer dan Hutan Sekunder
19.8
92.6
8.0
Hutan Primer
27.2
32.6
11.6
Combined
Menurut KLH
Menurut Kemenhut
Menurut KLH
Menurut Kemenhut
KETIADAAN STANDAR DAN REFERENSI BERAKIBAT TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN
Hutan Lindung dan Konservasi
Area HPH dan HTI
Perkebunan
Area Pertambangan
7
MODEL SINKRONISASI KEBIJAKAN SATU PETA TUMPANG TINDIH PERIJINAN MULTI SEKTOR DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR
Peta Rupabumi Indonesia Izin Sektor Minerba Izin Sektor Kehutanan Kehutanan BPN
Izin Sektor Pertanahan
ESDM – BPN Kehutanan
ESDM - BPN Tanah Grogot
Sumber : 1. Peta Dasar RBI Indonesia Skala 1 : 50.000 digeneralisasi 2. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan, KLHK 3. Peta konsesi pertambangan, Kementerian ESDM 4. Peta Hak Atas Tanah, Kementerian ATR/BPN
“ONE MAP POLICY” Statement of the President of the Republic of Indonesia
“... Geospatial information required by government agencies and the community at all levels to improve the quality of decision making in all aspects of national development.”
Geo_REFERENCE
Geospatial data are needed by all government institutions and communities to improve quality of decisions making in all aspects of national developments.
ONE
Geo_STANDARD Geo_DATABASE Geo_PORTAL
| Halaman 9
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI No. VIII INVESTASI INVESTASI INVESTASI
KETAHANAN NASIONAL
“Menteri Koordinator Perekonomian”
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PERIZINAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS INFORMASI GEOSPASIAL
ONE MAP POLICY
AKTIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
National Economic Policy Volume VIII is a policy to accelerate National Economic Growth by introducing the implementation of One Map Policy (OMP) solution.
| Halaman 10
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SATU PETA (Perpres no 9 Tahun 2016) TUJUAN
1
TARGET PENCAPAIAN
STANDAR REFERENSI BASIS DATA GEO-PORTAL
85
MANFAAT
PETA TEMATIK
SEBAGAI ACUAN UNTUK: • • •
Acuan perbaikan Data Spasial Akurasi Perencanaan Tata Ruang Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
KEGIATAN
1 2 3
KOMPILASI
Pengumpulan peta tematik oleh K/L
19
KEMENTERIAN LEMBAGA 2016
INTEGRASI
Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1: 50.000
KOMPILASI
SINKRONISASI
SINKRONISASI
Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta
PRODUK SATU PETA
INTEGRASI
17 peta
34
PROVINSI STRATEGI KOMUNIKASI
2017 53 peta
2018 77 peta
2019 85 peta
Target Kebijakan Satu Peta
34
Institutions
Provinces
74.574 Institutions Provinces Villages
8.678 City/ Institutions Maps
Municipality
ONE MAP for decision making and land use planning
12
INSPIRASI UNTUK KESATUAN ASEAN
PERMASALAHAN ASEAN KETAHANAN PANGAN
PERBATASAN DENGAN CINA
KEAMANAN GOOD GOVERNANCE
MONITORING PERBATASAN
DEMOGRAFI TERORISME IMPLEMENTASI UU KIP
KETERLIBATAN MASYARAKAT
SARS PERBATASAN NEGARA ASEAN
KONFLIK SOSIAL
BUDAYA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK PENGGUNDULAN HUTAN DAN DEGRADASI TANAH PERTAHANAN
ISU LINGKUNGAN
RESPON KRISIS EKOOMI
TURISME
PENANGANAN BENCANA
KOLABORASI DAN SINERGI DARI ANGGOTA ASEAN ADALAH PRASYARAT MUTLAK! KESEMPATAN UNTUK PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT ASEAN UNTUK BERPERAN
DALAM HUBUNGAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP | Halaman 14
• • • • •
DATASET FUNDAMENTAL
pemerintah memiliki Elemen Geospasial • HIDROGRAFI • BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM • TRANSPORTASI • TUTUPAN LAHAN • HYPSOGRAFI • BATAS ADMINISTRASI • GARIS PANTAI • REFERENSI GEOSPASIAL • TOPONIM/GAZETTEERS • CITRA SATELIT
ONE MAP POLICY
± 90% kegiatan
• • • •
GEOLOGI PERTAMBANGAN KONSESI HUTAN TANAH KERAGAMANHAYATI TURISME BENCANA PERENCANAAN WILAYAH PERKEBUNAN
DATASET TEMATIK
INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK SOLUSI PERMASALAHAN ASEAN PERBATASAN NEGARA
PENANGANAN BENCANA
± 65% kegiatan pemerintah memakai Elemen Geospasial sebagai pengenal utama
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TURISME
| Halaman 15
ONE REFERENCE • Satu referensi untuk wilayah perbatasan negara ASEAN
ONE STANDARD • Satu standard untuk peta tematik bersama (misal: Peta Penutup Lahan ASEAN) • Satu standard untuk kompetensi kerja surveying
STANDARD KOMPETENSI KERJA SURVEYING
APA ITU STANDAR KOMPETENSI KERJA adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KOMPONEN KOMPETENSI KOMPETEN
Task skills
SKILL KNOWLEDGE
Task Management Skills
ATTITUDE
Work Place
STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG IG • MENJAMIN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA • PENGEMBANGAN SDM • PENINGKATAN KUALIFIKASI INDUSTRI IG
JENJANG KUALIFIKASI IX VIII
VII VI
V IV III II I
KANDUNGAN UNSUR
KANDUNGAN UNSUR
KOMPETENSI EDUCATIONAL
KOMPETENSI OCCUPATIONAL
PETA SKKNI Pendidikan
Kualifikasi
Pelatihan / Pengalaman
Akademik
Vokasi/Profesi
S3
Doktor Terapan/Pendidi kan Spesialis 2
IX
Ahli 3
S2
Master Terapan/Pend. Spesialis 1
VIII
Ahli 2
Pend. Profesi
VII
Ahli 1
D4
VI
Teknisi / Analis 3
D3
V
Teknisi / Analis 2
D2
IV
Teknisi / Analis 1
D1
III
Operator 3
SMK
II
Operator 2
I
Operator 1
S1
SMA SD-SMP
LVL
PREDIKAT
JML UK
LVL
PREDIKAT
JML UK
LVL
PREDIKAT
JML UK
3
Operator Utama
4
3
Operator Utama
4
3
Operator Utama
1
4
Analis Muda
4
4
Analis Muda
5
4
Analis Muda
2
5
Analis Madya
1
5
Analis Madya
6
6
Analis Utama
6
6
Analis Utama
5
6
Analis Utama
6
7
Ahli Muda
2
7
Ahli Muda
6
8
Ahli Madya
5
8
Ahli Madya
6
LVL
PREDIKAT
JML UK
LVL
PREDIKAT
JML UK
LVL
PREDIKAT
JML UK
3
Operator Utama
3
3
Operator Utama
4
3
Operator Utama
3
4
Analis Muda
3
6
Analis Utama
2
6
Analis Utama
1
5
Analis Madya
3
7
Ahli Muda
1
7
Ahli Muda
1
6
Analis Utama
8
8
Ahli Madya
4
7
Ahli Muda
3
9
2
8
Ahli Madya
1
Ahli Utama
SKEMA IMPLEMENTASI SKKNI BIDANG IG Kemenaker
BIG SKKNI
Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial
LPJIG Akreditasi
Lembaga Lembaga Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi Badan Badan Usaha Badan Usaha Usaha Sertifikat Badan Usaha
Lembaga Lembaga Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Kompetensi Kompetensi Sertifikat SDM Kompeten
Lembaga Lembaga Lembaga Pelatihan/K Pelatihan/K Pelatihan/ ursus ursus Kursus Sertifikat Pelatihan/ Kursus
Lembaga Lembaga Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Kompetensi Instrumentasi Sertifikat Instrumentasi
Lembaga Lembaga Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Kompetensi Produk Sertifikat Produk
MENGAPA STANDAR KOMPETENSI DIBUTUHKAN Untuk institusi pendidikan dan pelatihan • Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja • Membantu dalam rekrutmen • Membantu penilaian unjuk kerja • Dipakai untuk membuat uraian jabatan • Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi • Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi Untuk Menjamin Kualitas Data /Informasi Geospasial 26
ONE GEO.PORTAL : Ina-GeoPortal http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.id
BASISDATA GEOSPASIAL PRODUKSI & PUBLIKASI
Primary Function of Ina-Geoportal: Search Integrate Analyze Sharing Create Map Publish
Produksi
Publikasi
| Halaman 29
ONE GEOPORTAL ONE MAP, ONE GATE, ONE SOLUTION
FUNGSI UTAMA: PENCARIAN INTEGRASI BERBAGI DATA BASISDATA GEOSPASIAL PRODUKSI & PUBLIKASI
Produksi
BERBAGI APLIKASI
PENYUSUNAN PETA PUBLIKASI PETA AKSES VIA MULTI-MEDIA
Publikasi
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ASEAN UNTUK MENGGUNAKAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG AKURAT DAN AKUNTABEL
INA-SDI: INA-GEOPORTAL
CONTOH PENERAPAN IG UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
http://geoservices.ina-sdi.or.id: Power Plant 10.000MW Phase I (ESDM); Spatial Planning
BAPPENAS http://geoservice.bakosurtanal.go.id: State Border; Provincial Border; Land Cover; Gazetteer
http://geoservices.ina-sdi.or.id Poverty Line (BPS)
http://sigi.pu.go.id: Road Network
http://geoservices.ina-sdi.or.id: Environment-Ecoregion
CONTOH PENERAPAN APLIKASI IG KEBENCANAAN VIA INA-GEOPORTAL
MEMFASILITASI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK BERKOLABORASI DENGAN INFORMASI GEOSPASIAL AKURAT DAN AKUNTABEL | Halaman 32
TERIMA KASIH
