Peta Ancaman dan Analisis Kebijakan Perlindungan Orangutan Arbi Valentinus Forest Policy Specialist/OCSP 22 Januari 2009
Status perlindungan OU Mispersepsi perlindungan TSL (OU) Peta ancaman OU & Regulasinya Relasi isu dgn Forest Crime - Climate Change Agenda Kebijakan Keterkaitan dgn lapangan (Sumbagut)
“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” [UU 5/90] Jenis-jenis satwa liar yang tergolong dilindungi sebagaimana tertuang dalam lampiran PP 7/99, beberapa diputuskan lewat SK Menteri. Orangutan terdaftar sebagai 55 Pongo pygmaeus
Orang utan, Mawas
Orangutan hanya dapat ditemui di Borneo dan Sumatera. Dibedakan atas 2 spesies: Sumatera dan Kalimantan/Borneo. Populasi 50.000 individu di alam (Borneo), & tidak lebih dari 6.650 (Sumatera). [Setengah dari populasi 20 tahun yl; Jika ancaman terus berlangsung, diperkirakan punah 50 tahun ke depan atau bahkan lebih cepat] Keduanya tercantum dalam Appendix I CITES. Spesies Sumatera terancam kritis berdasarkan Daftar Merah Mamalia IUCN (IUCN Red List of Mammals). .
MISPERSEPSI Satwa liar yang dilindungi, termasuk orangutan, hanya hidup di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Habitat satwa liar yang dilindungi hanya berada di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Lebih dari 70% satwa liar dilindungi, seperti orangutan, hidup di luar kawasan yang dilindungi.
MISPERSEPSI Satwa liar yang dilindungi, termasuk orangutan, hanya hidup di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Habitat satwa liar yang dilindungi hanya berada di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi di dalam kawasan konservasi SALAH Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi satwanya dan tidak habitatnya SALAH
MISPERSEPSI “Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah” (Psl 1 PP 7/99)
Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi di dalam kawasan konservasi SALAH Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi satwanya dan tidak habitatnya SALAH
MISPERSEPSI Satwa liar yang dilindungi, termasuk orangutan, hanya hidup di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Habitat satwa liar yang dilindungi hanya berada di dalam kawasan yang dilindungi SALAH Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi di dalam kawasan konservasi SALAH Satwa liar, seperti orangutan, hanya dilindungi satwanya dan tidak habitatnya SALAH
Kawasan dilindungi
Perkebunan
Habitat Orangutan
Konsesi hutan
ANCAMAN LANGSUNG Pemanfaatan Species Tidak Terkendali UU 5/90 PP 8/99
ANCAMAN TERBESAR
Pengambilan / Perburuan Ilegal
Perubahan Tata Guna Lahan
PP 13/94 Pemeliharaan / Penangkaran / Kepemilikan ilegal
UU 41/99
Konversi Lahan/Hutan
Illegal Logging (termasuk konversi ilegal)
UU 10/95 Konflik ManusiaSatwa
P.48/08
PP 45/04 PP 6/07 UU 5/90
Kepunahan
Perdagangan ilegal Penyelundupan
[C]
Kerusakan / Kehilangan Habitat
Kebakaran Lahan/Hutan
UU 26/07 UU 23/97
Regulasi utama UU 5/90 tentang Konservasi SDAHE PP 7/99 tentang Pengawetan Jenis TS PP 8/99 tentang Pemanfaatan Jenis TSL - Instruksi Dirjen PHKA 762/01 tentang Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap Penguasaan dan atau Perdagangan Orangutan dan SL yang dilindungi UU beserta habitatnya
PP 13/94 tentang Perburuan Satwa Buru
UU 10/95 tentang Kepabeanan UU 41/99 tentang Kehutanan PP 45/04 tentang Perlindungan Hutan PP 6/07 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan P.48/08 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
UU 26/07 tentang Penataan Ruang
Regulasi lainnya UU 5/94 tentang Pengesahan UN-CBD UU 23/97 tentang Pengelolaan LH UU 20/01 & 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 25/03 & 15/02 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PP 68/98 tentang Kaw. Suaka Alam (KSA) dan Kaw. Pelestarian Alam (KPA) Keppres 43/78 tentang CITES Keppres 48/91 tentang Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat (Ramsar)
Persoalan Regulasi • PP 7/99 perlu penyempurnaan khususnya lampiran spesies yang dilindungi. • UU 5/90 belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan pokok konservasi perlu dikuatkan/direvisi terutama dalam penguatan perlindungan habitat, kewenangan penegakan hukum (dalam penyelidikan dan penyidikan) serta pengaturan sanksi pidana, perlindungan/jaminan atas hak masyakarat atas hutan/tanah adat, peran dan mekanisme masyarakat serta pihak swasta.
Persoalan Regulasi • Reklasifikasi status hutan dalam penyusunan RTRW yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kepentingan ekologi (termasuk perlindungan habitat) dan kepentingan sosial (termasuk hutan/tanah adat). • Lemahnya penegakan hukum. Kurang/belum menjangkau oknum aparat/pejabat yang terlibat (pembiaran), kurang/belum menyentuh pelanggaran yang terjadi di sektor perkebunan (konversi ilegal) serta aktivitas lainnya yang merusak habitat satwa liar dilindungi, dan kurang diintegrasikan pidana terkait (konservasi, kehutanan, LH, korupsi, pencucian uang)
Kepunahan orangutan
FOREST CRIME Perburuan Perdagangan
Perubahan
Kerusakan / Kehilangan Habitat
Wildlife Crime
Illegal Logging
Iklim
Wildlife Cr.
Konflik Manusia-Satwa
Konversi Hutan Primer dan Sekunder serta Lahan Gambut 80% emisi GRK dari rusaknya habitat OU
Wildlife Crime UU 20/01
Korupsi
Pencucian Uang
UU 25/03
Dilindungi tapi tidak dilindungi! Habitat hilang/rusak!
ANCAMAN TERBESAR
Revisi
UU 5/90
1,87 juta hektar hilang per tahun Diantaranya karena perluasan sektor perkebunan di yang menghancurkan hutan alam
UU 23/97
UU 41/99
PP 6/07
PP 45/04
Bgmn bisa perusahaan dapat mengacuhkan hukum (kebal hukum)?
UU 26/07
STOP
Konversi Hutan Primer dan Sekunder serta Lahan Gambut
UU 5/90
Keseriusan Gakkum
Kalaupun ditangkap dan diperiksa, akhirnya lolos juga?
Apakah reklasifikasi status hutan memenuhi kriteria hukum dan adil?
Penyempurnaan penyusunan
RTRW Masyarakat dan orangutan tidak punya tempat (tidak ada suara)?
Penguatan perlindungan habitat
ANCAMAN TERBESAR
Prinsip dan mekanisme peran serta masyarakat (seperti MCV)
UU 23/97
UU 41/99
PP 6/07
PP 45/04
Revisi
UU 5/90
1,87 juta hektar hilang per tahun Diantaranya karena perluasan sektor perkebunan di yang menghancurkan hutan alam
Pelibatan pihak swasta (BMP /kelola HCFV)
UU 26/07 Integrasi perlindungan habitat dlm kriteria reklasifikasi status hutan
STOP
Konversi Hutan Primer dan Sekunder serta Lahan Gambut
Penyempurnaan penyusunan
RTRW
UU 5/90
Keseriusan Gakkum
Penyidikan dan peradilan dgn integrasi dgn korupsi, pencucian uang
Memastikan sejalan dengan kriteria hukum dan adil
Spesies Sumatera sangat kritis!
ANCAMAN LANGSUNG
Penyempurnaan PP 7/99
Orangutan Borneo di pasar dapat mencapai > 500 per tahun Untuk menangkap bayi orangutan para pemburu harus membunuh Induk orangutan
STOP
Penangkapan Pemeliharaan Perdagangan
UU 5/90
PP 13/94
PP 8/99
UU 10/95
Keseriusan Gakkum
Kenapa mereka bebas saja melanggar hukum?
Memasukkan spesies Sumatera
ANCAMAN LANGSUNG
Penyempurnaan PP 7/99
Orangutan Borneo di pasar dapat mencapai > 500 per tahun Untuk menangkap bayi orangutan para pemburu harus membunuh Induk orangutan
STOP
Penangkapan Pemeliharaan Perdagangan
UU 5/90
PP 13/94
PP 8/99
UU 10/95
Keseriusan Gakkum
Tindak lanjut dengan penyidikan dan peradilan
ANCAMAN TERBESAR Revisi UU 5/90
Dephut (PHKA) DPR
Penyusunan RTRW
DepPU Dephut (Baplan) Badan Koordinasi TR Daerah/BKTRD
Keseriusan Gakkum
Polhut/PPNS Kepolisian Kejaksaan Pengadilan
ANCAMAN LANGSUNG Penyempurnaan PP 7/99
LIPI Dephut (KKH)
Keseriusan Gakkum
Polhut/PPNS Kepolisian Kejaksaan Pengadilan
ANCAMAN LANGSUNG Pemanfaatan Species Tidak Terkendali Tripa
ANCAMAN TERBESAR
Pengambilan / Perburuan Ilegal
Kerusakan / Kehilangan Habitat
Perubahan Tata Guna Lahan
Sawit
B. Toru
Konversi Lahan/Hutan Pemeliharaan / Penangkaran / Kepemilikan ilegal
Dairi
Kepunahan
Konflik ManusiaSatwa
Illegal Logging (termasuk konversi ilegal)
Perdagangan ilegal Penyelundupan
[C]
Tripa Nila/Gambir
Langkat Pakpak Pertambangan
Dairi Langkat B. Toru
Kebakaran Lahan/Hutan
Sawmill
Pakpak
Terima Kasih Awasi proses hukum setiap kasus perusakan hutan sebagai habitat orangutan Dukung perubahan kebijakan yang berpihak pada konservasi orangutan dan habitatnya Gedung Ratu Plaza, Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270. Tel 021 725.1093 Gedung Manggala Wanabhakti, Blok 7 Lt. 6 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
[A] Pemanfaatan Tidak Terkendali PEMANFAATAN ILEGAL * Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (kecuali untuk keperluan penelitian)
UU 5/90: pasal 21 (1) huruf a jis Pasal 22 dan Pasal 40 (2) dan (4)
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
UU 5/90: pasal 21 (2) jo 40 (2) dan (4)
Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
UU 5/90: pasal 21 (2) jo 40 (2) dan (4)
Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.
UU 5/90: pasal 21 (2) jo 40 (2) dan (4)
* ditambah dengan ketentuan PP 8/99
[A] + PENYELUNDUPAN Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Barangsiapa mengekspor atau mencoba mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.
UU 5/90: pasal 21 (1) jo Pasal 40 (2) dan (4) UU 5/90: Pasal 21 (2) jo 40 (2) dan (4) UU 5/90: pasal 21 (2) jo 40 (2) dan (4)
UU 10/95: Pasal 102
[B] Kerusakan /Kehilangan Habitat ILLEGAL LOGGING /KONVERSI LAHAN ILEGAL* Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah Mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Pemanfaatan, pengangkutan dan penguasaan hasil hutan tanpa dokumen yang sah
UU 41/99: Pasal 50 (3) huruf e jo Pasal 78 (5) UU 41/99: Pasal 50 (3) huruf f jo Pasal 78 (5) UU 41/99: Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 (7) PP 45/04: Pasal 12 jis Pasal 42 , Pasal 48. UU 41/99: Pasal 78 (7)
* ditambah dengan ketentuan PP 6/07
[B] ILLEGAL LOGGING /KONVERSI LAHAN ILEGAL Tindakan perlindungan terhadap hasil hutan untuk menghindari penguasaan berlebihan dan ilegal
PP 45/04; Pasal 13 Jo Pasal 42.
Pemanfaatan hasil hutan atas dasar izin dari pejabat yang berwenang.
PP 45/04: Pasal 14 jis Pasal 42, Pasal 43 UU 41/99: Pasal 78 (2) UU
Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang
UU 41/99: Pasal 50 (3) huruf j jo Pasal 78 (9)
Membawa alat-alat yang lajim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang,
UU 41/99: Pasal 50 (3) huruf k jo Pasal 78 (10)
Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
UU 5/90: Pasal 33 (3) jo Pasal 40 (2) dan (4)
[B] + KEBAKARAN + AKTIVITAS TIDAK RAMAH LINGKUNGAN Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (perusakan lingkungan hidup)
UU 23/97: Pasal 1 angka 14 jis Pasal 41 dan 42.
Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
UU 5/90: Pasal 19 (1) jo Pasal 40 (1) dan (3).
Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
UU 5/90: Pasal 33 (1) jo Pasal 40 (1) dan (3)
Pidana Korupsi dan Pencucian Uang KORUPSI Pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menggunakan kewenangannya dan memanfaatkan jabatan yang melekat atas dirinya utnuk membantu tindak pidana.
20/01: Pasal 5 jo Pasal 12
PENCUCIAN UANG Tindak pidana kehutanan yang masuk dalam perolehan hasil kekayaan dari tindak pidana
25/03: Pasal 2 jis Pasal 6 dan Pasal 9
Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer,membayarkan, membelanjakan, menghibahkan atau menjual, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan maksud menyembunyikan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana.
25/03: Pasal 3 Jis Pasal 6 dan Pasal 9
