KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN disampaikan oleh
NYIMAS ALIAH, SE. M.IKOM KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KDRT
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI JAKARTA, 12 MEI 2016
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MERDEKA BARAT 15 JAKARTA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA NAD
Papua
TUGAS DAN FUNGSI Tugas: menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan. Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan; Koordinasi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan hak perempuan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
STRUKTUR KEDEPUTIAN BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM KETENAGA KERJAAN
ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT & KONDISI KHUSUS
PERMASALAHAN YANG MENGHALANGI PENGHAPUSAN KETIDAKSETARAAN GENDER Pemahaman kesetaraan gender yang masih rendah, akibatnya komitmen rendah, implementasi kebijakan tidak optimal, banyak perda yang bias gender Pada umumnya penentu kebijakan menganggap bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan dibuat netral gender, tidak perlu lagi memakai perspektif gender. Pada kenyataannya, perempuan tidak memperoleh manfaat dan hasil pembangunan yang sama dengan laki-laki. Data dan informasi serta kelembagaan yang belum mendukung Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN
• Nilai-nilai sosial budaya yang ada masih kental dengan budaya patriarki. • Ketimpangan relasi antara yang kuat dengan yang lemah. • Pemahaman yang keliru tentang makna kekerasan.
PRINSIP PERLINDUNGAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA ADALAH SUBYEK ATAS HAK-HAKNYA SETIAP ORANGTUA BERTANGGUNGJAWAB THDP HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK/ ANGGOTA KEL
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA MEMPUNYAI KEWAJIBAN MELINDUNGI SETIAP WARGA DAN HAK-HAKNYA
“STRATEGI”
PENCEGAHAN 1. Penyusunan kebijakan 2. Sosialisasi advokasi 3. Penginterintegra sian dalam RPJMD, Renstra SKPD 4. KIE yang efektif
PELAYANAN
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
PEMBERDAYAAN * Mandiri dalam ekonomi, pendidikan, ketrampilan, pengambilan keputusan, ketahanan keluarga, masyarakat, negara
9
9
HASIL DAN CAPAIAN TAHUN 2010 - 2015
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/PKDRT Kondisi Awal Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan. Belum optimalnya pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan Kasus kekerasan cenderung meningkat
Langkah Strategis Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan Mengembangkan peraturan pelaksanaan penanganan kekerasan tkt nasional dan daerah Menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi, advokasi dan KIE serta integrasi kebijakan tentang pencegahan kekerasan Membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan
Hasil Capaian -
Tersusunnya mekanisme koordinasi Penanganan KtPA - Tersedianya Mapping psikososial penanganan KtPA - Hasil Evaluasi penerapan SPM No.o1/2010 - Tersedianya kebijakan Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, P2TP2A di 34 provinsi dan 242 kab/kota
123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit
UPPA di 510 Mapolres
SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS Kondisi Awal Perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas serta perempuan di daerah konflik dan bencana rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Kebutuhan mereka sering terabaikan, sehingga partisipasi mereka dalam pembangunan tidak optimal. Aksesibilitas bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas sangat rendah.
Langkah Strategis Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan lansia dan penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan Mengembangkan peraturan pelaksanaan penanganan lansia dan penyandang disabilitas serta perempuan di daerah konflik/bencana baik nasional maupun daerah Menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi, advokasi dan KIE serta integrasi kebijakan penanganan masalah sosial perempuan
Hasil Capaian Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Permen PPPA No. 23/ 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat Permen PPPA No.24/2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender
Profil Penduduk Lanjut Usia MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kemenko Polhukam dalam penghentian konflik sosial
PERMEN PP-PA NOMOR 11 TAHUN 2016 P e r lin d u n g a n H a k P e r e m p u a n Pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kondisi Khusus
Situasi Darurat
Peremp di wilayah Konflik
Perempuan Lansia
Perempuan di Wilayah Bencana
Perempuan Penyandang Disabilitas
Masalah Sosial Perempuan lainnya
KONDISI PEREMPUAN PADA SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS
KONFLIK
BENCANA
LANJUT USIA
• Rentan mengalami Kekerasan (Perkosaan, Penyiksaan, Ancaman, Sandera) • Perlindungan belum optimal • Pemberdayaan masih kurang
• Daya Tahan (Relisiansi) • Kerentanan (Vulnerabilitas) • Sebagai Penjaga Utama (Primary Caretakers) • Bantuan Logistik tidak responsif gender
• Jumlahnya lebih banyak dari laki-laki • Diskriminasi berganda • Menjadi beban keluarga • Manusia tak berguna
PENYANDANG DISABILITAS
• Multi diskriminasi • Stigmatisasi • Pelanggaran thdp Hak Kespro • Kekerasan seksual • Tidak mendapatkan AMPK
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN Kondisi Awal Masih ada diskriminasi dalam ketenagakerjaan, misalnya dalam pengupahan Peran dan partisipasi serta kondisi dan posisi perempuan dalam ketenagakerjaan masih tertinggal Lebih dari 80% TKI adalah perempuan dan rentan mengalami kekerasan
Langkah Strategis Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja melalui berbagai kebijakan Mengembangkan peraturan pelaksanaan perlindungan perempuan pekerja baik nasional maupun daerah Menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi, advokasi dan KIE serta integrasi kebijakan perlindungan perempuan pekerja Penguatan kemitraan dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan dengan lintas K/L, NGO, dan lembaga internasional
Hasil Capaian Permen PPPA No 20/2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI (BK-TKI) Permen PPPA No 7/2014 ttg Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja
Terbentuknya Kelompok Bina Keluarga TKI (BKTKI) di 27 Kabupaten/Kota kantong TKI MoU tentang GP2SP dan Perluasan Kesempatan Kerja dg K/L terkait
Partisipasi dalam penanganan perlindungan TKI lintas K/L sebagai Satgas Penanganan TKI
PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG Kondisi Awal Salah satu bentuk kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM berat Kejahatan lintas daerah dan lintas negara (trans-national crime). Korban TPPO yang paling dominan adalah perempuan dan anak. Modus TPPO terus berkembang sesuai dengan kondisi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Hasil Capaian Permen PPPA No. 1/ 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas
Permen PPPA No. 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang
Langkah Strategis peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan aparat mengenai TPPO melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi di daerah dan K/L terkait Meningkatkan penyebaran informasi melalui media online (www.gugustugastrafficking.org) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu dan sinergi melalui penyusunan RAD Peningkatan penyediaan data TPPO
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Pusat, 30 Provinsi dan 151 Kab/kota
Terbentuknya 29 Citizen Service di KBRI/KJRI terutama di Negara penempatan/tujuan pekerja migran
DASAR HUKUM • • • • • • • • • • • • •
UUD 1945 UU No.1 Th 1946 TTG KUHP UU No.8 Th 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA UU No.23 Th 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK UU No.23 Th 2004 TTG PKDRT UU No.13 Th 2006 TTG APERLINDUNGAN SAKSI DAN ATAU KORBAN UU No.21 Th 2007 TTG PTPPO PP No.4 Th 2006 TTG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PP No.9 Th 2008 TTG MEKANISME DAN TATACARA PENANGANAN TERPADU PADA KORBAN TPPO PERMENEG PP No.1 Th 2007 TTG FORUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KDRT PERMENEG PP No.2 Th 2008 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN. PERMENEG PP No.1 Th 2009 TTG SPM PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI/ATAU KORBAN TPPO KABUPATEN/KOTA PERMENEG PP DAN PA No.1 Th 2010 TTG SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
KOMITMEN INTERNASIONAL Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) diratifikasi dengan UU No. 7/1984 Landasan Aksi Beijing (BPFA) tahun 1995 menghasilkan 12 area kritis; kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kekerasan, konflik bersenjata, ekonomi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme lembaga untuk kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, media, lingkungan, anak perempuan.
KOMITMEN NASIONAL • • • • • •
Uu Nomor 19 Tahun 2011 ttg Penyandang Disabilitas UU ttg Hak Penyandang Disabilitas disahkan (17032016) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial PP No 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban • Inpres No.09 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pemb Nasional • Perpres No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia • Permen PP-PA No. 01 tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1. PENANGANAN PENGADUAN adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. 2.
PELAYANAN KESEHATAN adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3.
REHABILITASI SOSIAL adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 20
4. PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
21
5. PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daeah asal. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22
STRATEGI KE DEPAN Peningkatan perlindungan hak perempuan, melalui implementasi kebijakan pencegahan, pelananganan dan pemberdayaan Peningkatan kualitas lembaga dan SDM penyedia layanan perlindungan hak perempuan Pengembangan model pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan nasional dan daerah Membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan perlindungan hak perempuan Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data perlindungan hak perempuan.
PERAN KPP-PA SESUAI TUPOKSI 1. Menyusun kebijakan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan strategi pemenuhan hak asasi perempuan; 2. Melakukan penguatan kelembagaan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak perempuan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 3. Melakukan penguatan kelembagaan dalam penyusunan data dan informasi gender pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak perempuan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 24
REKOMENDASI STRATEGIS DAERAH Menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai isu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada pencegahan Terintegrasi dal;am RPJMD dan Renstra SKPD Meningkatkan peran strategis legislatif dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Membentuk atau Memperkuat Forum koordinasi pencegahan dan penanganan KtPA yang sudah terbentuk Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perempuan dari tindak kekerasan Meningkatkan jejaring dengan dunia usaha (CSR) erlindungan perempuan dan anak
UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN • Upaya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Mari kita bersama – sama menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Dengan terus gencarnya dilakukan sosialisasi mengenai permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diharapkan ibu-ibu lebih memahami apa yang disebut dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana seharusnya bersikap jika mengalami masalah tersebut selama menjalani hubungan kehidupan rumah tangga.
PERAN ORGANISASI PEREMPUAN BERSAMA PEMERINTAH MELALUI;
• P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sudah ada di 33 Provinsi dan 242 Kabupaten/ Kota • Lembaga Layanan Korban Kekerasan berbasis Rumah Sakit ada di 123 RS • UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) ada di 456 Polres • Gugus Tugas Trafiking, ada di 28 Provinsi dan 90 Kabupaten/Kota.
NILAI KEARIFAN LOKAL • Aset Spiritual dan etika agama apa pun yang ada di Indonesia, melarang adanya kekerasan. • Pancasila sebagai ideologi negara , seperti nilai gotong royong untuk menolong sesama • Salah satu sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada diskriminasi. • UUD 1945 , terutama dalam Pasal 33 • wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan.
Nyimas Aliah, SE M.Ikom Hp. 082117340965 FB. Nyimas Aliah BB. 7ED8163C WA. 08979880182 Email:
[email protected]
TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 32
