Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peran Peta Partisipatif dalam Perencanaan Tata Ruang Oleh: Oswar Muadzin Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Jakarta, 21 Mei 2015
Kerangka Presentasi Kementerian PPN/Bappenas
1
• Penataan Ruang
2
• RTR Kawasan Perdesaan
3
• Peran Peta Partisipatif
4
• SDM Penyusun RTR
5
• RPJMN 2015-2019
6 7
• Identifikasi Penyediaan Peta Desa Tahun 2016 • Penutup
Penataan Ruang Kementerian PPN/Bappenas
Pasal 1 (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pasal 1 (11) UUPR • Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penatan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 1 (16) UUPR • Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
Pelaksanaan Penataan Ruang Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Tata Ruang Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Umum Tata Ruang
• RTRWN • RTRW Provinsi • RTRW Kabupaten • RTRW Kota
Rencana Rinci Tata Ruang
• • • • •
RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN RTR KSP RTR KS Kab/Kota RDTR Wilayah Kabupaten/Kota
Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.
RTR Kawasan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas
Pasal 49 UUPR • Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten Pasal 79 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa • Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota Pasal 83 (3a) UU Desa • Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan harus sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
RTR Kawasan Perdesaan (2) Kementerian PPN/Bappenas
Pasal 123 (2a) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pembangunan kawasan perdesaan antara lain: penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif Pasal 125 (1) PP Desa
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa Pasal 125 (3b) PP Desa • Pelibatan Pemerintah Desa antara lain: memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa
Perizinan Pemanfaatan Ruang Kementerian PPN/Bappenas
Izin pemanfaatan ruang dikeluarkan/ diputuskan oleh Kepala Daerah. Izin Pemanfaatan Ruang terdiri dari: a. Izin Prinsip, diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota; b. Izin Lokasi, diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota; c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, diberikan berdasarkan izin lokasi; dan d. Izin Mendirikan Bangunan, diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi. PP No.15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8
Peran Peta Partisipatif Kementerian PPN/Bappenas
Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) menjadi bahan masukan
Musyawarah Desa: Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Penetapan Peraturan Desa: Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Perlu mengatur: • Ruang lingkup substansi tata ruang kawasan perdesaan • Skala Peta Tata Ruang Perdesaan
Terintegrasi Penyusunan/Revisi RTRW Kabupaten/Kota: Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Perlu NSPK turunan dari UU dan PP Desa
Peran Peta Partisipatif (2) Kementerian PPN/Bappenas
Progress penyelesaian peta: – IGD: Pemetaan rupabumi skala 1:100.000 dan skala kecil sudah selesai pada tahun 2014, mencakup wilayah nasional (1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000) – Pada Tahun 2015 BIG akan melakukan pemutakhiran peta dasar skala 1:50.000 untuk seluruh Indonesia, kecuali Pulau Kalimantan dan pengisian tematik melalui simpul jaringan (Wali Data Informasi Geospasial dapat dilihat pada lampiran 1)
Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) dapat dijadikan alat untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang
SDM Penyusun RTR Kementerian PPN/Bappenas
• • • • • • •
ahli perencanaan wilayah dan kota; arsitek dan/atau perancang kota; ahli sipil; ahli lingkungan; ahli hukum; ahli sosial; dan keahlian khusus lainnya yang sesuai dengan karateristik kawasan.
Sertifikasi dari Kementerian ATR
Contoh: Spesifikasi yang Dibutuhkan untuk Peta RDTR INPUT No 1
JENIS PETA Peta Citra
PROSES No
7 8
Garis Pantai Hipsograpi Perairan Nama Rupa Bumi Batas Wilayah Administrasi Transportasi & Utilitas Bangunan dan Fasum Tutupan Lahan
No
JENIS PETA
No
Peta Orientasi
13
Peta Jaringan Jalan
2 3 4
Peta Administrasi Peta Guna Lahan Peta Sebaran Persil Bangunan
14 13
Peta Jaringan Peta Jaringan Telekomunikasi Energi Peta Jaringan Air Minum
Peta Zona Lindung (zona hutan lindung, zona RTH Kota, zona suaka alam dan cagar budaya, zona rawan bencana alam dan zona lindung lainnya)
Peta Rawan Bencana Penetapan Sebaran Penduduk Peta Kesesuaian Lahan Peta Topografi Peta Kelerengan Peta Klimatologi Peta Geologi Peta Daeah Aliran Sungai / Wilayah Sungai
15 16 17
Peta Jaringan Drainase Peta Air Limbah Peta Prasarana Lainnya (evakuasi bencana, persampahan, utilitas perkotaan dll) Peta Sebaran Fasilitas (Pendidikan, Peribadatan, RTH, Kesehatan, Olahraga, Sosial Budaya, Halte, Terminal, Bandara, Stasuin, Pelabuhan, Parkir, Penyeberangan, Wisata) Peta Kondisi Tata Bangunan (Intensitas pemanfaatan Lahan, Tata masa bangunan, kondisi bangunan)
Peta zona budidaya (zona perumahan, zona perdagangan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona industri, zona khusus yang berada di kawasan perkotaan, zona lain yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan)
5 6 7 8 9 10 11 12
14
18
19
20
1
JENIS PETA
1
Peta Dasar/RBI 1 2 3 4 5 6
JENIS PETA
OUTPUT
2
Peta-Peta Tematik Lainnya Yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam Album Peta
PETA RENCANA POLA RUANG
PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA Peta Rencana Jaringan Pergerakan (jaringan jalan primer, jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder, jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder, jalur KA, Jalur pelayaran, pejalan kaki dan sepeda) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Peta Rencana Pengembangan Air Minum Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah perencanaan Peta Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim
3
Source : Permen PU No.201/2011 ttg RDTR
PETA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
Kementerian PPN/Bappenas
RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang
Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang
Strategi Optimasi kinerja lembaga penyelenggara TR
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha
Indikator output
Kelembagaan
Terselenggaranya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi dan sertifikasi bagi penyusun RTR
• •
Kemen ATR/BPN Kemendagri
Terbentuknya forum masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
• •
Kemendagri Bappeda
Terlaksananya kegiatan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usaha
13
Kementerian PPN/Bappenas
RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang (2)
Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Strategi
Indikator output
Kelembagaan
Peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, peraturan perundangan RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN dan RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP3-K
Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang, dan Perda RZWP3K beserta Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP3K
•
Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir
Tersedianya peta dasar skala 1:5000 dan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir sesuai kebutuhan
•
•
•
Kemen ATR/BPN KKP
Kemen ATR/BPN BIG
14
Kementerian PPN/Bappenas
Sasaran
Identifikasi Penyediaan Peta Desa Tahun 2016 Indikator
Target 2016
K/L
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kapasitas Pengolahan Pengolahan Citra Citra Tegak untuk Tegak mendukung penyediaan peta dasar 1:5000 dan untuk penyediaan peta desa
1 Laporan
Badan Informasi Geospasial
Tersedianya Ground Perapatan Ground Control Point untuk Control Point pengolaha Citra Tegak dalam mendukung penyediaan peta dasar 1:5000 dan penyediaan peta desa
1000 Titik
Badan Informasi Geospasial
15
Identifikasi Penyediaan Peta Desa- Rancangan RKP 2016 (2) Kementerian PPN/Bappenas
Sasaran
Indikator
Tersedianya data foto udara untuk pemetaan dasar skala 1:5000 guna menyusun RDTR pada kawasan strategis seperti KSN, wilayah perkotaan, Perbatasan Negara dan daerah lain yang di prioritaskan serta untuk penyediaan peta desa.
Penyediaan data foto udara hasil Akuisisi Data IG Unsur Rupabumi skala Besar.
Tersedianya Data Satelit Citra Tegak untuk mendukung penyediaan peta dasar 1:5000 dan untuk penyediaan peta desa
Penyediaan Data Satelit Citra Tegak
Target 2016
K/L
11246.58 Km2 Badan Informasi Geospasial
200000 Km2
Badan Informasi Geospasial
16
Penutup Kementerian PPN/Bappenas
1. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan (peraturan desa) harus terintegrasi dalam RTRW Kab/Kota 2. Perlunya penyusunan NSPK Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan (Ruang Lingkup substansi dan Skala Peta yang digunakan) 3. Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan 4. Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) dapat dijadikan alat untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Peta RTR yang disusun harus sesuai dengan data dari Wali Data Informasi Geospasial Dasar/Tematik yang telah ditentukan dan harus divalidasi BIG 6. SDM yang menyusun RTR Kawasan Perdesaan harus memiliki sertifikasi dari Kemen ATR/BPN
Kementerian PPN/Bappenas
Situs BKPRN: www.bkprn.org Situs TRP: www.trp.or.id Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com Pustaka virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan pertanahan Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id
TERIMA KASIH
Kementerian PPN/Bappenas
LAMPIRAN 1
Wali data Informasi Geospasial Dasar
Kementerian PPN/Bappenas
No
Jenis Informasi Geospasial Dasar
Wali data
1
RBI
BIG
2
LPI
BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik NO. 1
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Sumberdaya Lahan
• • • • • •
2
Sumberdaya Air
IGT Penutup/Penggunaan Lahan IGT Sistem Lahan IGT Morfometri IGT Status Lahan dan Perizinan di APL IGT Tanah Mineral dan Gambut IGT Perizinan di Lahan Gambut
A. IGT Sumberdaya Air Permukaan, • IGT Batas Daerah Aliran Sungai • IGT Sistem Jaringan Hidrologi • IGT Kerapatan Pola Aliran B. IGT Sumberdaya Air Tanah, • IGT Air Tanah Dangkal • IGT Air Tanah Dalam • IGT Potensi Air Tanah • IGT Isofreatis Tanah
WALI DATA • • • • • •
BIG BIG BIG Kemen Agraria dan TR /BPN BBSDLP (Kementan) Kementan, BPN
• • •
Kemen LH dan Kehutanan Kemen PU dan Pera Kemen LH dan Kehutanan
• • • •
Kemen ESDM Kemen ESDM Kemen ESDM Kemen ESDM
3
Sumberdaya Hutan
• •
IGT Kawasan Hutan Skala 1:50.000 IGT Perizinan Hutan di Kaw. Hutan
• •
Kemen LH dan Kehutanan Kemen LH dan Kehutanan
4
Sumberdaya Geologi
• • • •
IGT Geologi Umum, IGT Geologi Wilayah, IGT Geologi Permukaan; IGT Kawasan Pertambangan
• • • •
Kemen ESDM Kemen ESDM Kemen ESDM Kemen ESDM Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik NO.
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
WALI DATA
5
Sumberdaya Pesisir dan Laut
• • •
IGT Karakteristik Perairan IGT Ekosistem Pesisir, IGT Infrastruktur Laut
• • •
Kemen KP Kemen KP Kemen KP
6
Status Lahan
•
IGT Status Lahan
•
Kemen Agraria dan TR/BPN
7
Agroklimatologi
• • • • • •
IGT Curah Hujan, IGT Hari Hujan, IGT Intensitas Hujan, IGT Temperatur Rerata, IGT Kelembaban Relativ, IGT Kecepatan dan Arah Angin, IGT Intensitas Penyinaran Matahari
• • • • • • •
BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG
• 8
Morfometri lahan
•
IGT Lereng
•
BIG
9
Sistem Lahan
•
IGT Sistem Lahan
•
BIG
10
Ekoregion
• •
IGT Ekosistem Darat IGT Ekosistem Laut
•
Kementerian LH dan Kehutanan
Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik NO.
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
WALI DATA
1.
Geologi dan Geomorfologi
• • •
IGT Geologi Laut, IGT Geologi Substrat Dasar Laut, IGT Geomorfologi Laut,
•
Kemen ESDM
2.
Oseanografi
• • • • • • • • •
IGT Suhu, IGT Salinitas, IGT Klorofil, IGT Oksigen Terlarut, IGT Konduktivitas, IGT TSS, IGT Derajat Keasaman, IGT Kecerahan, IGT Arus Laut,
•
LIPI
3.
Ekosistem pesisir
• • • • •
IGT Terumbu Karang; IGT Mangrove; IGT Padang Lamun; IGT Potensi Ikan Damersal; IGT Potensi Ikan Pelagis;
•
Kemen KP
4.
Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting
•
IGT Penutup Lahan/Penggunaan Lahan Perairan
•
Kemen KP
5
Infrastruktur Laut
Kementerian Perhubungan
6
Sosial Budaya Pesisir
BPS
7
Risiko Bencana dan Pencemaran Pesisir
BNPB Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik No. 1
Jenis IGT Jaringan Infrastruktur Transportasi
• • •
Wali Data
IGT Infrastruktur Trans. Darat IGT Infrastruktur Transp. Laut, Sungai dan Danau IGT Infrastruktur Transportasi Udara
•
Kemen Perhubungan dan Kemen PU & Pera
2
Jaringan Infrastruktur Pendidikan
•
IGT Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah
•
Kemen Pendidikan Dasar
3
Jaringan Infrastruktur Kesehatan
•
IGT Sarana Kesehatan Dasar
•
Kemen Kesehatan
4
Jaringan Infrastruktur Utilitas
• • • •
IGT Jaringan Listrik IGT Jaringan Komunikasi IGT Jaringan Gas IGT Jaringan Air Minum
•
Kemen ESDM/BUMN Kemenkominfo Kemen ESDM Pemerintah Daerah
•
IGT Jaringan Irigasi
•
5
Jaringan Infrastruktur Pertanian
• • •
Kemen PU & Pera
Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik NO. 1
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Potensi Pariwisata
• • •
WALI DATA
IGT Potensi Wisata Alam IGT Potensi Wisata Budaya IGT Potensi Wisata Khusus
•
Kemen Pariwisata
2
Kawasan Pariwisata
• •
IGT Destinasi Wisata IGT Layanan Akomodasi Wisata
•
Kemen Pariwisata
3
Industri Pariwisata
• •
IGT Jenis Industri Wisata IGT Infrastruktur Wisata
•
Kemen Pariwisata
4
Atlas Pariwisata
•
Atlas Pariwisata
BIG
Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik NO. 1.
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Bencana Geologis [Gerakan tanah, erupsi gunung api, gempa tektonik]
• • •
WALI DATA
IGT Bahaya Gerakan Tanah IGT Bahaya Erupsi Gunung Berapi IGT Bahaya Gempa Tektonik
• •
Kemen ESDM Kemen ESDM
•
Kemen ESDM
2.
Rawan Banjir
•
IGT Rawab Banjir
•
Kemen PU dan Pera, BIG dan BKMG;
3.
Rawan Tsunami
•
IGT Rawan Tsunami
•
Kementerian KP
4.
Kebakaran Hutan
•
IGT Rawan kebakaran Hutan
•
Kementerian LH dan Kehutanan
5.
Rawan Kekeringan
•
IGT Rawan Kekeringan
•
BMKG
6.
Risiko Bencana
• •
IGT Risiko Bencana IGT Kesiapsiagaan Bencana
•
BNPB/BPBD
Sumber: BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik No.
Jenis IGT
Integrator
1
Satu Peta penutup lahan
BIG
2
Satu Peta karakteristik laut
BIG
3
Satu Peta mangrove
BIG
4
Satu Peta terumbu karang
BIG
5
Satu Peta habitat lamun
BIG
6
Satu Peta sumberdaya pulau kecil
BIG
7
Satu Peta infrastruktur
BIG
8
Satu Peta kesesuaian peruntukan ruang [darat dan laut]
BIG
9
Satu Peta Perijinan Pemanfaatan Lahan
BIG
Sumber: BIG
