PERAN PERENCANAAN TATA RUANG

CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZED NATURAL RESOURCES MANAGEMENT ADB, TA-3523-INO

PERAN PERENCANAAN TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDRA BUDIMAN SYAMWIL1 Spatial Planning Specialist November, 2003

Perencanaan Tata Ruang di Indonesia merupakan produk Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional yang sangat diarahkan oleh model perencanaan yang hirarkis dan terpusat. Sistem ini didasarkan pada konsep pembangunan yang berimbang di antara wilayah-wilayah dalam kerangka pemikiran bahwa pendapatan nasional akan didistribsikan sesuai dengan strategi pemerintah pusat untuk mengedepankan pembangunan sosial-ekonomi yang berimbang ke seluruh wilayah nasional. Dasar hukum untuk sistem perencanaan tata ruang ini adalah Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang mengakomodasikan alokasi penggunaan ruang dalam satuan wilayah administratif pada tataran geografis berdasarkan pada fungsi dan keberadaan/kontribusi sumber daya yang ada, seperti kawasan lindung/non-budidaya, kawasan budidaya, kawasan perkotaan dan perdesaan. Rencana tata ruang digunakan sebagai arahan pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Di antara perangkat perencanaan dari beberapa dinas yang ada, Rencana Tata Ruang dipersiapkan sebagai perencanaan yang komprehensif dan umum, yang diharapkan dapat mempertimbangkan dan mengintegrasikan seluruh permasalahan lintas batas dan lintas sektoral yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan lahan untuk program pembangunan sektoral. Rencana Tata Ruang saat ini memiliki karateristik sebagai berikut : •

Komprehensif, menyeluruh dan menggarisbawahi masalah penting saja yang memberikan arahan pada alokasi pemnggunaan ruang untuk kegiatan pembangunan.

•

Lintas sektoral, mengakomodasikan rencana-rencana khusus dari berbagai sector, termasuk konservasi sumber daya alam.

•

• •

1 2

3

Perencanaan hirarkis 2, masalah lintas batas administraif biasanya diselesaikan dengan pendekatan hirarkis, tingkat pemerintahan yang lebih tinggi akan menyelesaikan pemasalahan antar wilayah di bawahnya. Batas administrasi, berdasarkan batas-batas administrasi wilayah Konservasi Sumber Daya Alam 3, mengakomodasi kawasan lindung sumber daya alam di dalam rencananya

Ketua KBK Kebijakan Lingkungan Binaan, Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, PhD. Referensi system hirarki ini dimulai dari Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) sebagai referensi tertinggi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. Pada tingkat propinsi, rencana tata ruang disiapkan sebagai referensi/acuan untuk rencana tata ruang yang lebih rendah: tingkat kabupaten/kota. Pada sistem ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi merupakan acuan untuk RTRW Kabupaten/Kota dalam propinsi yang bersangkutan. Menurut PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan lindung meliputi: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 2. Kawasan perlindungan setempat; 3. Kawasan suaka alam; 4. Kawasan pelestarian alam; 5. Kawasan cagar budaya; 6. Kawasan rawan bencana alam; 7. Kawasan lindung lainnya.

1


•

Normatif, dimaksudkan untuk memformulasikan peraturan-peraturan daerah sehingga isi dan metoda analisis terstruktur dan menyeluruh.

Dasar pendekatan batas administratif dan berjenjang/hirakis dalam sistem perencanaan tata ruang relative cocok untuk mengakomodasi issue desentralisasi dan otonomi daerah. Kelemahan/kekurangan sistem perencanaan tata ruang yang ada selama ini dalam konteks pengelolaan sumber daya alam antara lain adalah: •

Top down, dimana prosedur penyusunan sudah distandarisasi serta waktu penyiapannya yang sangat pendek serta sasaran yang telah ditentukan untuk perencanaan yang komprehensif. Tidak tersedia waktu yang cukup untuk melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholders) dalam proses penyiapan rencana tata ruang.

•

Tidak ada fokus yang jelas, prosedur, proses, serta sasaran yang sudah standar dan komprehensif menjadikan rencana tata ruang memiliki kelemahan dalam rencana strategis yang merefleksikan karakter serta kondisi khusus wilayah yang bersangkutan.

•

Orientasi pada pertumbuhan, rencana tata ruang lebih mengakomodasikan rencana kegiatan pembangunan pemerintah dengan sasaran pertumbuhan kegiatan perekonomian dan pendapatan daerah.

•

Kurangnya penelitian yang intensif, penyusunan tata ruang seringkali berbasis proyek sehingga yang didasarkan kepada data sekunder atau penelitian yang dibuat dalam kerangka yang terlalu umum, sehingga multiplier effect dan eksternalitas rencana pembangunan yang memberikan tekanan pada kelestarian sumber daya alam kurang didalami dengan baik.

•

Masalah lintas batas administratif, pendekatan prencanaan yang berjenjang masih mengasumsikan bahwa ekonomi ruang terstruktur dalam hirarki administratif, sementara dalam kenyataannya ekonomi ruang tidak memiliki batas-batas admnistraif. Pertumbuhan lintas batas administratif dapat memberikan tekanan pada konservasi sumber daya alam dalam wilayah yang lain.

Undang-undang No. 24 Tahun 1922 sesungguhnya telah mengilhami sistem perencanaa berjenjang dan desentralisasi. Hal ini jelas dinyatakan dalam UU No. 22/1992 bahwa Rencana Tata Ruang Nasional meliputi arahan dalam penggunaan lahan untuk konservasi sumber daya alam dan kawasan budi daya, termasuk juga jaringan infrastruktur nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menetapkan ruang-ruang tersebut lebih detil pada tingkat propinsi sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menetapkan alokasi penggunaan lahan tersebut pada tingkat Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi pada peningkatan bagian dana pembangunan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Hal ini menimbulkan efek ‘bandwagon’ pada keinginan membangun di daerah yang secepatnya dan tidak terkendali serta memperbesar rasa ego wilyah dalam tatanan hirarki system pemerintahan, terutama pada wilayah-wlyah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Implikasi dari kebijakan ini adalah bahwa hal ini akan memberikan peningkatan volume dan frekuensi kegiatan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan beban tugas yang sebelumnya tidak pernah dikelola sendiri. Keadaan ini

2


selanjutnya akan memberikan tekanan-tekanan pada upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Semangat desentralisasi seringkali diinterpretasikan secara kurang tepat sebagai pengalihan kewenangan sepenuhnya ke Kabupaten/Kota dalam hal koordinsasi penyiapan rencana tata ruang. Akibat dari kebijakan ini adalah diabaikannya peran Pemerintah Propinsi, lemahnya koordinasi antara Kabupaten/Kota dalam mengelola rencana tata ruang yang terintegrasi. Adanya bentuk rencana tata ruang wilayah skala nasional, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak perlu dilihat sebagai suatu hirarki yang mengikat secara kewenangan politis. Skala rencana tata ruang wilayah disusun sebagai suatu keterikatan fungsional dan struktural dalam menata ruang yang lebih optimal dan efisien. UU No. 22 Tahun 1999 juga menekankan perlunya diadakan kerjasama antar daerah dalam menyelesaikan kegiatan/permasalahan yang meliputi lebih dari satu daerah, sehingga penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu daerah propinsi tidak lagi dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang dan yang meliputi satu daerah kabupaten/kota tidak lagi dikoordinasikan oleh Gubernur, sepanjang kawasan tersebut bukan merupakan kawasan tertentu yang kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat. Upaya ini memerlukan kapasitas Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mengalokasikan dana secara efektif dan efisien untuk memastikan pembangunan sosial–ekonomi yang berkelanjutan, di mana untuk kurun waktu yang lama dilakukan oleh Pemrintah Pusat dan Propinsi.

Integrasi Perencanaan

Proses Perencanaan dan Kebijakan Policy

Hutan dan Lahan Kritis

Pertanian

DAS dan Air

Pariwisata

Industri Perdesaan dan Perkotaan

Penataan Evaluasi

RTRW Pertam bangan

Policy Process (Modelling)

Perencanaan

Policy Process

Implementation Policy Implementation (Strategic & Operational Studies)

Policy Analysis

Efek Nyata • • • • •

Regional Perkotaan Perdesaan Perumahan Industri

3


RTR Nasional

Kebijakan (Makro)

Perencanaan sebagai suatu proses siklus yang dinamis

RTRW Propinsi

• Propeda • Repetada • Renstra

Data Base SumberdayaAl am & Sosio-ekonomi

Proses Perencanaan RTRW Kabupaten

Rencanarencana Sektoral

Proses Legal dan Perda dll

Kesepakat an Lintas Batas

Pelaksanaan/ Implementasi

Monitoring dan Evaluasi

RTRW Kabupaten

Perubahan

Planning view 10 – 20 tahun

Proses perencanaan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan membutuhkan kerangka wawasan perencanaan jangka panjang, mengintegrasikan rencanarencana sektoral (lintas sektor), mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam dalam keterkaitan fungsional (pengelolaan lintas batas) dan kelestarian serta neraca sumber daya alam termasuk juga keterlibatan seluruh stakeholder yang terpengaruh/berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dan seluruh dampaknya. Proses perencanaan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini memerlukan penyempurnaan proses penyusunan rencana tata ruang sebagai berikut: §

Basis data untuk daya dukung sumber daya alam (Data base for the natural resources carrying capacity), pengelolaan data yang dinamis yang dapat dicari, di up-date dan di monitor (misalnya dengan menggunakan sistem informasi geografis), yang sesuai untuk semua sektor.

§

Neraca Sumber Daya Alam, pengembangan perekonomian akan menghabiskan sumber daya alam dan akan membawa dampak pada kelestarian sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung (dampak eksternalitas dan multiplier), dibutuhkan pengembangan data dasar dan studi khusus akan hal ini yang akan di integrasikan kedalam perencanaan tata ruang.

§

Koordinasi (coordination), pada semua tingkatan pada sistem perencanaan (integrasi vertikal) semua sector (integrasi horisontal), termasuk pada semua tahapan proses pengelolaan pembangunan (kebijakan dan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi)

4


§

Proses perencanaan dari bawah (bottom up planning process), proses perencanaan merupakan hasil dari apa yang terjadi di tingkat bawah (grass-roots) harus didasarkan pada hal-hal yang sedang berjalan pada tingkat opersional daripada sekedar sasaran-sasaran yang tidak realistis.

§

Pendekatan Partisipatif (Participatory approach), melibatkan peran serta semua stakeholders (lembaga sektoral, komunitas swasta, komunitas lokal dan LSM termasuk lembaga penelitian dan universitas) sebagai subyek/aktor pembangunan di daerah dan semua pihak yang terkena pengaruh dampak pembangunan.

TOP DOWN PLANNING

DYNAMIC PLANNING PROCESS

Kebijakan

Regulasi dan Arahan

Kebijakan

Strategi

Program Jangka Menengah

Strategi

Perencanaan

Analisis, Perumusan Program

Perencanaan

Implementasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Implementasi

Monitoring/ Evaluasi

Monitor dan Evaluasi, Analisis Kebijakan

Monitoring/ Evaluasi

Produk Nyata

Pemutakhiran Data Base, Partisipasi Masyarakat

Produk Nyata

Literatur: 1. Haeruman, Herman. 1997. Pengelolaan Sumber Daya Lahan dalam Sistem Tata Ruang Nasional. Makalah dalam Seminar Agenda 21 Pembangunan berkelanjutan Nasional, UGM, 8 September 1997. Jakarta. 2. Inpasihardjo, Koensatwanto. 1999. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Era Otonomi Daerah. Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia, ITB, 4 September 1999. Bandung. 3. Sughandhy, Aca. 1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 9. Direktorat Pembinaan Program, Ditjen Bangda. Pedoman Prosedur Operasi Standar Kegiatan Penataan RuangPropinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Tingkat II. Jakarta.

5

PERAN PERENCANAAN TATA RUANG

Recommend Documents