PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA DENPASAR

TESIS

PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA DENPASAR

ARYA BAGUS MAHADWIJATI WIJAATMAJA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

TESIS

PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA DENPASAR

ARYA BAGUS MAHADWIJATI WIJAATMAJA NIM. 0891861011

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA DENPASAR

Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Udayana

ARYA BAGUS MAHADWIJATI WIJAATMAJA NIM. 0891861011

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 30 Maret 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Gusti Ayu Made Suartika, ST., MEngSc., Ph.D.

Dr. Ir. Widiastuti, MT.

NIP. 19691018 199412 2 001

NIP. 19681120 199503 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Ayu Made Suartika, S.T., MEng.Sc. Ph. D. NIP. 19691018 199412 2 001

Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp. S(K). NIP. 19590215 198510 2 001

iii

Lembar Penetapan Panitia Penguji Usulan Penelitian Tesis

Tesis Ini Telah Diuji dan Dinilai pada Tanggal 29 Januari 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 351/UN 14.4/HK/2015 Tanggal 26 Januari 2015

Panitia Penguji Usulan Penelitian Tesis adalah: Ketua

: Dr. Gusti Ayu Made Suartika, S.T., MEng.Sc.

Anggota : 1.

Dr. Ir. Widiastuti, MT.

2.

Dr. Ir. Ida Ayu Armeli, M.Si.

3.

Dr. Ir. I Made Adhika, MSP.

4.

Ni Ketut Pande Jayanti, ST., M.Eng.Sc., PhD

iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama

: Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja

NIM

: 089 186 1011

Program Studi

: Program Magister Arsitektur

Judul Tesis

: Pendekatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 30 Maret 2015 Yang Membuat Pernyataan,

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan tuntunan-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Gusti Ayu Made Suartika, S.T., MEng.Sc., Ph. D. selaku pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program magister, khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Widiastuti, MT. selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K) selaku Ketua Program Pasca Sarjana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program Magister di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada Gusti Ayu Made Suartika, S.T., MEng.Sc., Ph. D selaku Ketua Program Studi Magister Arsitektur yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Arsitektur Program Pasacasarjana Universitas Udayana

vi

yang telah memberikan ilmu kepada penulis, bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan di Sekretariat Program Studi Magister Arsitektur yang telah membantu penulis dalam proses administrasi. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Ayah tercinta Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., M. Hum., dan Ibu tercinta Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M. Ag., yang selalu sabar dan tetap memberikan semangat selama proses penyusunan

ini.

Terimakasih

kepada

adik-adik

tercinta,

Arya

Ngurah

Mahadyatmika Wijaatmaja, ST., dan Arya Ngurah Mahaiswara Wijaatmaja, S. Kom., yang selalu sabar dan tetap memberikan semangat selama proses penyusunan tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan yang diberikan kepada penulis hingga penyelesaian tesis ini.

Denpasar, Maret 2015

Penulis

vii

ABSTRAK PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA DENPASAR Aktivitas perencanaan kota mempunyai peran penting dalam membentuk lingkungan perkotaan dan juga gaya hidup bagi masyarakat pada lingkungan tersebut. Perencanaan kota pada awalnya muncul sebagai respon terhadap kota industri modern, yang menghasilkan urbanisasi yang pesat pada abad XIX, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Ada sebuah kepercayaan bahwa masalah sosial bisa diselesaikan dengan cara mendesain ulang kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar, pihak-pihak dan kepentingan yang berpengaruh serta pendekatan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar. Dengan pendekatan kualitatif penelitian memfokuskan kajiannya pada: para aktor kebijakan, jaringan kebijakan dan pendekatan perencanaan. Data diperoleh dengan studi dokumen dan wawancara. Perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Evaluasi RTRW Kota Denpasar 2009-2029; Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar; Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar; Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar; Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar; Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum; Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh menteri Pekerjaan Umum; serta Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Para pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar 20112031 adalah Bappeda Kota Denpasar, Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Asosiasi Profesi, Bappeda Kabupaten Badung dan Bappeda Kabupaten Gianyar, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Gubernur Bali, serta Menteri Pekerjaan Umum. Berdasarkan lima uraian mengenai perbandingan perencanaan, yaitu: karakteristik perencanaan, peran negara, tujuan perencanaan, ruang lingkup perencanaan dan metode perencanaan, maka pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar adalah pendekatan rasional komprehensif. Kata kunci: perencanaan kota, tata ruang wilayah, Kota Denpasar

viii

ABSTRACT APPROACH TO REGIONAL SPATIAL PLANNING IN DENPASAR CITY

Activity of the planning of a city has a important role both in forming city environment and society’s life style in it. At first, the planning of city emerged as a response toward modern industry city which results fast urbanization in XIX century especially in Europe and North America. There is a belief that social issues can be overcome by redesigning the city. This research aims at knowing the process of regional layout planning in Denpasar city, the parties and the importance that influence it, and the approach in regional layout planning in Denpasar city as well. Through qualitative approach, the research focuses its concern on: the policy actors, policy network and planning approach. Data obtained through document study and interview. The planning of territory layout of Denpasar city is conducted through several stages namely: RTRW (Planning of Territory Layout) Evaluation of Denpasar city in 2009-2029; Discussion of Structured Database Arrangement Report and RTRW (Planning of Territory Layout)of Denpasar city; the RTRW (Planning of Territory Layout) of Technical Material Arrangement of Denpasar city; the RTRW of Ranperda (Design of Regional Rule) Material discussion of Denpasar city in Special Committee I of Denpasar Regional People’s Representative Council (DPRD); Technical Substance Synchronization and Harmonization of Denpasar RTRW (Planning of Territory Layout) with the RTRW (Planning of Territory Layout) of Badung and Gianyar regency; Coordination of BKPRD layout planning Work Group of Bali province in Ranperda (Design of Regional Rule) discussion of Denpasar city about Denpasar city RTRW (Planning of Territory Layout); The Recommendation of Bali’s Governor about Ranperda (Design of Regional Rule) Substance Agreement Giving of Denpasar city about RTRW (Planning of Territory Layout) in Denpasar city to the Ministry of Public Occupation; The Substance Agreement toward Ranperda (Design of Regional Rule) of Denpasar city about RTRW (Planning of Territory Layout) of Denpasar city in 2010-2030 by the Ministry of Public Occupation; and The Agreement of Ranperda (Design of Regional Rule) determination to be the Regional Rule (Perda) of Denpasar city about RTRW (Planning of Territory Layout) in Denpasar. All the parties involved in RTRW (Planning of Territory Layout) agreement of Denpasar city in 2011-2031 are Bappeda (Department of Regional Planning and Developing) of Denpasar city, all village chiefs of Denpasar city, DPRD (Regional People’s Representative Council) of Denpasar city, Profession Association, Bappeda (Department of Regional Planning and Developing) of Badung and Gianyar regency, Bappeda (Department of Regional Planning and Developing) of Bali province, Department of Public Occupation of Bali Province, Department of Ecology of Bali province, Department of Ocean and Fishery of Bali province, Bali Governor, along with the Ministry of Public Occupation.

ix

Based on 5 explanations about planning comparative such as planning characteristic, country role, planning purpose, planning range space, and planning method, thus the approach applied in the planning of Denpasar city territory layout is Comprehensive Rational Approach. Keywords: urban planning, regional spatial planning, Denpasar City

x

RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai pendekatan perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar yang diwujudkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 20112031. Penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab membahas pokok bahasan yang berbeda, guna memahami pembahasan dan penyelesaian akan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah yang berawal dari adanya kesenjangan antara perencanaan kota yang ideal sebagai aktivitas teknis yang rasional dan netral dengan praktek perencanaan kota secara empiris sebagai fungsi negara yang diformulasikan melalui proses politik dan kebijakan publik. Bab II menguraikan mengenai landasan teori dan konsep perencanaan kota, perencanaan tata ruang wilayah kota dan pendekatan perencanaan kota. Penguraian tersebut merupakan landasan untuk memahami dan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab permasalaham yang telah diuraikan pada Bab I. Bab ini diuraikan dalam beberapa pokok bahasan, antara lain: rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian hasil analisis data. Bab IV merupakan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang tertulis pada Bab I. pada bab ini dibahas mengenai proses penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031, pihak-pihak dan kepentingan yang berpengaruh dalam penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031, dan pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar serta produk kebijakan yang dihasilkan. Bab V merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah pertama, proses perencanaan meliputi beberapa tahapan yaitu: Evaluasi RTRW Kota Denpasar 2009-2029; Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar; Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar; Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar; Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar; Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum; Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh menteri Pekerjaan Umum; serta Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Kesimpulan rumusan masalah kedua mengenai para pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar 2011-2031 adalah Bappeda Kota Denpasar,

xi

Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Asosiasi Profesi, Bappeda Kabupaten Badung dan Bappeda Kabupaten Gianyar, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Gubernur Bali, serta Menteri Pekerjaan Umum. Kesimpulan rumusan masalah ketiga mengenai pendekatan perencanaan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar adalah pendekatan rasional komprehensif.

xii

DAFTAR ISI HALAMAN HALAMAN JUDUL................................................................................................ i PRASYARAT GELAR........................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii PENETAPAN PANITIA UJIAN........................................................................... iv PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT...................................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH.................................................................................. vi ABSTRAK ........................................................................................................... viii ABSTRACT........................................................................................................... ix RINGKASAN ........................................................................................................ xi DAFTAR ISI........................................................................................................ xiii DAFTAR TABEL............................................................................................... xvii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 6 1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 6 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN .......................................................................................... 8 2.1 Tinjauan Pustaka ............................................................................................... 8 2.2 Konsep ............................................................................................................ 11 2.2.1 Pendekatan perencanaan kota .................................................................. 11 2.2.2 Rencana tata ruang wilayah ..................................................................... 15 2.2.2.1 Tata ruang ................................................................................... 15 2.2.3.2 Rencana tata ruang wilayah ........................................................ 16 2.3 Landasan Teori................................................................................................ 20 2.3.1 Perubahan kebijakan ................................................................................ 20 2.3.2 Konfigurasi subsistem kebijakan ............................................................. 22

xiii

2.3.3 Pendekatan prosedural ............................................................................. 24 2.3.3.1 Perencanaan rasional komprehensif............................................ 24 2.3.3.2 Perencanaan inkremental ............................................................ 29 2.3.3.3 Mixed scanning ........................................................................... 32 2.3.3.4 Perencanaan advokasi ................................................................. 34 2.3.3.5 Equity planning........................................................................... 35 2.3.3.6 Perencanaan adaptif .................................................................... 36 2.3.3.7 Perencanaan transaktif ................................................................ 37 2.3.3.8 Consensus building ..................................................................... 37 2.3.4 Pendekatan substantif............................................................................... 41 2.3.4.1 Pendekatan berdasarkan basis (pijakan) ..................................... 41 2.3.4.2 Pendekatan sistem kegiatan ........................................................ 41 2.4 Model Penelitian ............................................................................................. 42 BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 44 3.1 Rancangan Penelitian ...................................................................................... 44 3.2 Lokasi Penelitian............................................................................................. 45 3.3 Jenis dan Sumber Data .................................................................................... 45 3.4 Instrumen Penelitian........................................................................................ 46 3.4.1 Pedoman wawancara................................................................................ 46 3.4.2 Daftar para pihak dan tahapan kegiatan ................................................... 47 3.4.3 Tabel perbandingan pendekatan perencanaan.......................................... 47 3.5 Teknik Pengumpulan Data.............................................................................. 48 3.6 Teknik Analisis Data....................................................................................... 48 3.7 Teknik Penyajian Data .................................................................................... 49 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 50 4.1 Proses Penyusunan RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 -2031 ...................... 50 4.1.1 Rapat Evaluasi RTRW ............................................................................. 50 4.1.2 Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar ............................................................................ 53 4.1.3 Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar ................................. 54 4.1.3.1 Analisis pengembangan wilayah................................................. 54

xiv

4.1.3.2 Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah ...... 56 4.1.3.3 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota........................ 56 4.1.3.4 Penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah ........................ 71 4.1.4.5 Penyusunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang........... 72 4.1.4 Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar............................................................... 73 4.1.5 Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar........................................... 76 4.1.6 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar ............................................................................ 77 4.1.7 Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum..................................................................................... 79 4.1.8 Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh Menteri Pekerjaan Umum............................. 80 4.1.9 Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar ............................................................................ 80 4.1.10 Rangkuman Proses Penyusunan RTRW Kota Denpasar ...................... 81 4.2 Para Pihak dan Kepentingan yang Berpengaruh dalam Penyusunan RTRW Kota Denpasar....................................................................................................... 82 4.2.1 Bappeda Kota Denpasar .......................................................................... 82 4.2.2 Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kota Denpasar................................. 83 4.2.3 DPRD Kota Denpasar ............................................................................. 84 4.2.4 Asosiasi Profesi ....................................................................................... 84 4.2.5 Bappeda Kabupaten Badung dan Bappeda Kabupaten Gianyar ............. 85 4.2.6 Bappeda Provinsi Bali ............................................................................. 85 4.2.7 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali..................................................... 86 4.2.8 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ................................................. 87 4.2.9 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali .......................................... 87

xv

4.2.10 Gubernur Bali ........................................................................................ 88 4.2.11 Menteri Pekerjaan Umum ..................................................................... 88 4.2.12 Jaringan dan Taksonomi Kebijakan ...................................................... 88 4.3 Pendekatan yang Diterapkan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar................................................................................................................ 90 4.3.1 Perubahan Kebijakan Publik .................................................................... 91 4.3.1.1 Keadaan agenda setting............................................................... 91 4.3.1.2 Arena konflik .............................................................................. 96 4.3.2 Pendekatan Perencanaan Berdasarkan Teori Perencanaan ...................... 96 4.3.2.1 Karakteristik perencanaan........................................................... 97 4.3.2.2 Peran negara dalam perencanaan tata ruang wilayah ................. 98 4.3.2.3 Tujuan perencanaan .................................................................... 98 4.3.2.4 Ruang lingkup perencanaan ........................................................ 99 4.3.2.5 Metode perencanaan ................................................................. 101 BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 105 4.1 Simpulan ................................................................................................... 105 4.2 Saran.......................................................................................................... 107 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 109 LAMPIRAN........................................................................................................ 114

xvi

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Taksonomi Policy Networks ........................................................... 22

Tabel 2.2

Taksonomi dari Komunitas Kebijakan ........................................... 23

Tabel 2.3

Taksonomi Taksonomi dari Perubahan Kebijakan ......................... 23

Tabel 2.4

Dampak Perubahan Ide dan Kepentingan pada Perubahan Kebijakan........................................................................................ 24

Tabel 2.5

Perbandingan Pendekatan Rasional Komprehensif dengan Pendekatan Inkremental ................................................................. 31

Tabel 2.6

Perbandingan Pendekatan Perencanaan .......................................... 39

Tabel 3.1

Jenis dan Sumber Data Penelitian................................................... 55

Tabel 3.2

Teknik Analisis Data....................................................................... 46

xvii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Ekonomi Politik dari Perubahan Kebijakan ...................................... 21 Gambar 2.2 Model Penelitian ............................................................................... 43 Gambar 3.1 Lokasi Penelitian ............................................................................... 44 Gambar 4.1 Rencana Struktur Ruang.................................................................... 61 Gambar 4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar .................................. 64 Gambar 4.3 Skema Penetapan dan Pencapaian Target Proporsi RTHK 35% ...... 68 Gambar 4.4 Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) ................................... 69 Gambar 4.5 Penetapan Kawasan Strategis Kota ................................................... 71

xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Secara historis, kabupaten-kabupaten di Bali pada awalnya berasal dari pusat-pusat kerajaan yang masing-masing masyarakat lokal di wilayah memiliki adat istiadat, sistem Subak dan pemerintahan sendiri. Struktur masyarakat di tiaptiap kabupaten yang berbasiskan desa-desa adat mempunyai wilayah dengan karakteristiknya sendiri yang tidak hanya menentukan pelaksanaan keagamaan, melainkan juga persoalan sosial dan budaya. Keadaan yang demikian bisa dilihat dari kondisi yang ada di Denpasar. Secara geografis, Kota Denpasar mempunyai luas 12.398 km2. Tanahnya merupakan endapan alluvial, yaitu terdiri dari endapan-endapan sungai dan lapukan tanah vulkanik. Semenjak tahun 1958, Denpasar dijadikan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dalam arti fisik, namun juga secara sosial budaya. Pada periode ini Kota Denpasar diusulkan untuk menjadi kota administratif yang bersamaan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Denpasar dan Kesiman. Hal ini mengingat dari jumlah penduduk Kota Denpasar saat itu yang mencapai 150.000 jiwa, sehingga Kabupaten Badung yang semula hanya memiliki 6 kecamatan sekarang menjadi 7 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1978, Kota Denpasar diubah statusnya menjadi Kota Administratif Denpasar yang membawahi tiga kecamatan yakni: Denpasar Barat dengan luas 50,06 km2, Denpasar Timur dengan luas 27,73 km2

1

2

dan Denpasar Selatan yang memiliki luas 46,19 km2. Apabila dilihat letak strategis dengan daerah pusat kota, masing-masing kecamatan memiliki jarak yang relatif sama ke pusat kota antara 4-5 km. Kota Denpasar terdapat 16 wilayah kelurahan dan 27 wilayah desa. Selain itu, masih terdapat 35 desa adat dimana desa adat ini dapat meliputi dua desa administrasi atau sebaliknya yang meliputi dua desa adat. Dengan demikian Kota Denpasar berperan sebagai ibukota propinsi dan pusat pengembangan industri pariwisata Indonesia Bagian Tengah (Warsilah dalam Ardhana, 2004: 2). Di era modern ini, dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Bali Selatan seperti Tabanan atau Gianyar, tampaknya Denpasar mengalami perkembangan yang menonjol terutama dalam aktifitas ekonomi. Perkembangan di sektor perdagangan misalnya menyebabkan berkembangnya kota-kota baru sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya mobilitas geografis telah mengarah dengan semakin intensnya gerakan mobilitas penduduk seperti urbanisasi. Sebagaimana halnya dengan perkembangan kota-kota di Indonesia pada umumnya, perkembangan Kota Denpasar pada khususnya mengalami persoalanpersoalan fisik kota yang sama. Hal ini terlihat dari tidak tertatanya dengan baik masalah infrastruktur kota. Dengan demikian diperlukan suatu upaya perencanaan kota untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Aktivitas perencanaan kota mempunyai peran penting dalam membentuk lingkungan perkotaan dan juga gaya hidup bagi masyarakat pada lingkungan tersebut. Perencanaan kota pada awalnya muncul sebagai respon terhadap kota

3

industri modern, yang menghasilkan urbanisasi yang pesat pada abad XIX, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Ada sebuah kepercayaan bahwa masalah sosial bisa diselesaikan dengan cara mendesain ulang kota (Rydin, 1993: 17; Krueckeberg, 1997: 3; Yewlett, 2001: 1304; Thorns, 2002: 180; UN-Habitat, 2009: 49). Hal ini membawa perencanaan berkesinambungan untuk menemukan paradigma yang lebih baik untuk menghadapi kompleksitas lingkungan perkotaan. Dari sinilah kemudian mulai berkembang teori perencanaan sebagai kerangka panduan dalam melakukan perencanaan. Program pada lembaga pendidikan perencanaan secara tipikal mengetengahkan dua model teori perencanaan yaitu teori tentang proses perencanaan dan teori tentang konteks atau konten (substansi) perencanaan misalkan teori tentang struktur ruang kota (Fainstein, 2005: 121). Dapat dikatakan teori perencanaan terdiri atas dua unsur, yaitu unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya (Rustiadi, 2009: 336) atau komponen prosedural dan substantif (Klaasen, 2003: 73). Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir telah muncul paradigma baru mengenai perencanaan dalam memandu perencana dalam dunia praktis atau profesional (Innes, 1983: 35; Pallagst, 2006: 7). Muncul berbagai pertanyaan bagaimana seharusnya perencana terlibat dalam perencanaan. Bagaimana perencana menempatkan diri, apakah sebagai analis yang bebas nilai atau sebagai aktor politik yang efektif dan berkomitmen (pada klien, masyarakat)? Permasalahan

tersebut

semakin

tajam

ketika

perencanaan

kota

berkembang menjadi suatu sistem birokratis yang diatur oleh pemerintahan lokal

4

dan diperjelas dengan perangkat peraturan tentang perencanaan kota/wilayah (Thorns, 2002: 179-180). Perkembangan institusionalisasi perencanaan seperti itu telah menyebabkan hadirnya politik sebagai kekuatan dominan dalam membentuk kota (Brooks, 1993: 143). Konsekuensinya, perencanaan tidak lagi menjadi suatu aktivitas mandiri oleh perencana, melainkan sebagai sebuah sistem kegiatan yang melibatkan multi-aktor. Dalam prakteknya tidak mungkin membicarakan perencanaan terpisah dari konteks institusional dan politik, serta adanya kesulitan dalam memadankan relasi kekuasaan dalam diskursus perencanaan (Friedmann, 1998, 245). Serta proses perencanaan yang seiring dengan perumusan kebijakan publik dan memiliki stereotipe sebagai sebuah proses yang kental dengan nuansa teknokratis dan prosedural. Kepentingan para pihak dalam proses memegang peranan yang besar dalam menentukan substansi dan hasil perencanaan (Mukhlis, 2009: 2). Praktek perencanaan kota sebagai sebuah kebijakan publik juga telah terjadi di Bali sejak tahun 1965, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang untuk pertama kalinya direncanakan tata ruang wilayahnya. Dalam memenuhi tuntutan perkembangan kota, sejak tahun 1986, Pemerintah Bali menerapkan program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) atau Bali Urban Infrastructure Programme (BUIP). Khusus untuk Kota Denpasar, kemudian memiliki beberapa dokumen perencanaan, antara lain: Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) No.11 tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Denpasar, Peraturan Daerah No.10 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kota Denpasar (Suarca, 2010: VIII.3-1 - VIII.3-4).

5

Rencana Pemerintah Kota (yang selanjutnya disebut Pemkot) Denpasar untuk merevisi Perda No 10 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Denpasar sejatinya sudah muncul sejak tahun 2007. Pasalnya, Perda RTRW dimaksud dinilai sudah kadaluwarsa dan kondisi di lapangan sudah banyak yang berubah. Berdasarkan fakta tersebut, Bappeda Kota Denpasar telah merancang revisi Perda RTRW yang akan diberlakukan dalam menata ruang di kota yang berwawasan budaya ini. Sejauh mana proses revisi RTRW Denpasar kini? Pembahasan ranperda RTRW Denpasar ini dipastikan memerlukan waktu yang paling panjang di antara perda-perda yang dikeluarkan Pemkot Denpasar. Pembahasan

awal

ranperda

RTRW

ini

sudah

berlangsung

sejak

tahun 2007 lalu yang dimotori Bappeda Kota Denpasar (Balipost, 16 Nopember 2009). Ranperda tersebut kemudian baru disahkan pada tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031. Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian dalam rangka memperoleh pemahaman tentang proses perencanaan RTRW Kota Denpasar sebagai sebuah proses kebijakan publik. Melalui penelitian ini diharapkan muncul pengetahuan atau pemahaman baru mengenai bagaimana praktek perencanaan kota dilakukan dalam lingkungan kebijakan publik, dalam situasi dan kondisi tertentu di Kota Denpasar, sehingga nantinya dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam menghadapi perencanaan ke depan.

6

1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan sejumlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031? 2. Pihak-pihak dan kepentingan manakah yang berpengaruh dalam penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031? 3. Bagaimana pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar serta produk kebijakan yang dihasilkan?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031. 2. Untuk mengetahui pihak-pihak dan kepentingan yang berpengaruh dalam penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 20112031. 3. Untuk mengetahui pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar serta produk kebijakan yang dihasilkan.

7

1.4 Manfaat Penelitian Secara ringkas manfaat penelitian ini ke depan adalah sebagai berikut : 1.

Manfaat akademis, penelitian ini dimaksud sebagai upaya pendekatan ilmiah dan analisis akademis terhadap praktek perencanaan kota, sehingga dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teori dan praktek perencanaan kota.

2.

Manfaat praktis, hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan refleksi dan antisipasi dalam melakukan perencanaan ke depan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1

Kajian Pustaka Pada sub bahasan ini akan dibahas penelitian-penelitian yang relevan

dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama, berjudul “Nilai-nilai Budaya Bali dalam Produksi Tata Ruang di Kota Denpasar (Studi Kasus Jl. Gatot Subroto Timur, Denpasar” oleh Pratiwi (2006). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Jalan Gatot Subroto Timur yang dibangun tahun 1980-an sebagai kawasan bisnis baru Kota Denpasar, yang diciptakan dari sebuah konsep baru yaitu konsolidasi tanah perkotaan, suatu konsep pembentukan wilayah yang bukan berasal dari konsep tradisional tata ruang Bali. Fokus penelitian pada proses perencanaan Jalan Gatot Subroto dan kondisi tata ruang sesudahnya, namun bukan dari sisi teori perencanaan. Teori yang digunakan mengacu pada teori Lefebvre, yaitu bahwa pembentukan ruang secara sosial mempunyai tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu spatial practice (praktek keruangan), representations of space (ruang tergagas), representational spaces (ruang terhuni). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif khususnya pendekatan studi kasus, dengan mempertimbangkan bahwa perubahan tata ruang dan produksi tata ruang yang diteliti, yang meliputi aspek internal dan eksternal. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan pihak-pihak yang berperan dalam produksi ruang yang diteliti, yaitu pemerintah, pemerhati kota ahli

8

9

budayawan, serta penghuni dan pemakai jalan. Sedangkan pengambilan sumber data primer dilakukan dengan wawancara terarah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa spatial practice (praktek keruangan) Jalan Gatot Subroto Timur memang bernuansa campuran; campuran permukiman dan tempat usaha serta campuran antara yang menggunakan konsep-konsep ruang Bali maupun tidak, baik di dalam representational spaces maupun representations of space sehingga menghasilkan suatu pola tata ruang yang tanggung atau setengah-setengah. Walaupun demikian pemerintah tampaknya tidak berkeberatan dengan adanya praktek keruangan semacam ini, terbukti dengan tidak dipersulitnya memperoleh perijinan bangunan. Penelitian kedua berjudul “Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Kota Baru Lampung di Natar” oleh Mukhlis (2009). Penelitian ini dilatarbelakangi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memindahkan kantor pemerintahan Provinsi Lampung dengan membangun Kota Baru Lampung di Natar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses formulasi lahirnya kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung di Natar berdasarkan Perda 13 Tahun 2007. Ada asumsi bahwa proses formulasi tidak dilakukan secara ideal sehingga menjadi permasalahan utama mengapa kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif murni dengan mempergunakan teori kelayakan isu publik sebagai agenda setting, teori formulasi kebijakan dalam sebuah sistem politik, teori dimensi politik dan kekuasaan dalam proses perencanaan, serta teori kelayakan implementasi kebijakan terhadap

10

kriteria teknis, keuangan dan ekonomi, administratif dan kelayakan politis menjadi beberapa landasan teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Beberapa sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: pertama, diperoleh dari sumber primer, yaitu berupa data pengalaman, pemahaman dan pengetahuan informan (narasumber) yang mewakili informasi bukan responden yang mewakili populasi. Data pengalaman dimaksudkan sebagai data yang diperoleh langsung dari para pihak, elit serta stakeholders lain yang teridentifikasi dalam proses perencanaan Kota Baru Lampung di Natar; atau para pakar yang sengaja diminta oleh peneliti untuk memberikan penguatan terhadap analisis yang dilakukan. Selain wawancara, dokumen-dokumen yang secara deskriptif menjelaskan komentar dan pernyataan dari para narasumber dalam berbagai kesempatan maupun pemberitaan yang terkait masuk dalam kategori sumber data primer. Sementara data sekunder terdiri dari literatur dan dokumen-dokumen lain baik berupa tulisan yang dimuat di surat kabar, majalah yang sudah maupun belum dipublikasikan juga hasil penelitian orang lain yang mempunyai korelasi erat dengan substansi penelitian; termasuk berbagai dokumen yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Berdasarkan sumber data primer dan sekunder dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah kebijakan, menunjukkan bahwa persoalan atau problem perkotaan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung memiliki relevansi untuk dijadikan sebagai latar belakang lahirnya Kota Baru Lampung di Natar. Bagi pengambil kebijakan problem perkotaan tersebut layak dijadikan sebagai agenda setting. Di

11

sisi lain, berdasarkan teori kelayakan kebijakan yakni technical feasibility, economic dan financial possibility, administrative operability dan political viability sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung di Natar telah memenuhi unsur rasionalitas tersebut. Kedua penelitian ini meneliti tentang praktek perencanaan di dua lokasi berbeda, dengan perspektif yang berbeda pula. Analisis pada penelitian pertama menggunakan teori produksi ruang secara sosial, sedangkan penelitian kedua menggunakan teori kebijakan publik. Namun kedua penelitian di atas menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data yang serupa, yaitu melalui wawancara terhadap para pihak yang terlibat langsung, para pakar dan praktisi untuk memperoleh sumber data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui tulisan-tulisan pada media massa dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian tersebut di atas. 2.2 Konsep Sub-bab ini akan membahas tentang konsep yang merupakan hasil abstraksi dan sistesis teori yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Konsep memberikan batasan atas peristilahan dalam penelitian ini. 2.2.1 Pendekatan perencanaan kota Istilah perencanaan telah muncul dalam berbagai literatur. Dalam pemberian definisi terlihat berbagai pihak sering mengartikan perencanaan secara berbeda, namun pengertian yang paling sederhana adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan, atau apa yang ingin dicapai di masa depan.

12

Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pendekatan perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kapasitas untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah terbaik untuk mencapainya (Kay dan Alder dalam Rustiadi dkk, 2009: 335). Mendefinisikan lingkup perencanaan ternyata tidak mudah karena sifatnya sangat terkait dengan berbagai bidang kajian, sehingga hampir tidak mungkin dieksklusifkan sebagai suatu teori atau kajian yang bersifat khusus dan sulit untuk mempelajarinya terpisah dengan bidang lainnya. Kesulitan itu antara lain disebabkan: 1. Perencanaan muncul bersamaan dengan semua aspek disiplin ilmu sosial, sehingga sulit untuk membuat batasan; 2. Batasan profesi antara perencana dengan profesi-profesi terkait (real estate developer, arsitek, pemerintah dan lain-lain) tidaklah jelas. Tidak ada perencana yang hanya melakukan perencanaan, sebaliknya para nonperencana juga melakukan perencanaan, 3. Bidang perencanaan ada yang dibagi berdasarkan atas obyek perencanaan (perencanaan guna lahan, perencanaan transportasi, perencanaan kota dan lain-lain) dan ada pula yang didasarkan atas metode (cara mengambil keputusan) (Campbell dan Fainstein dalam Rustadi, et. al, 2009: 336).

Friedmann (1998: 245) menyatakan kesulitan dalam merumuskan perencanaan dikarenakan: 1. Masalah dalam mendefinisikan perencanaan sebagai suatu objek yang diteorikan, 2. Ketidakmungkinan membicarakan perencanaan terpisah dari konteks institusional dan politik aktual, 3. Ada beberapa model perencanaan dan dilema untuk memilih salah satu di antaranya; dan 4. Kesulitan mempersatukan relasi kekuasaan ke dalam diskursus perencanaan.

13

Definisi perencanaan kemudian mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tidak seragam di seluruh dunia. Pandangan awal mendefinsikan perencanaan kota sebagai perancangan fisik, yang dilaksanakan dengan kontrol guna lahan dan berpusat pada negara, sebagai respon terhadap pertumbuhan pesat, kekacauan, pertumbuhan populasi serta urbanisasi dari kota-kota di Eropa barat pada abad ke 19 sebagai akibat revolusi industri (Rydin, 1993: 17; Krueckeberg, 1997: 3; Yewlett, 2001: 1304; Thorns, 2002: 180; UN-Habitat, 2009: 49). Perencanaan pada masa kini merupakan suatu pendekatan yang dinamis yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya dengan menciptakan tempat yang lebih nyaman, adil, sehat, efisien dan atraktif untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang (American Planning Association, 2009). Karena peranannya yang meluas, perencanaan kota dipandang sebagai suatu pendekatan kesadaran kolektif (sosial) untuk membayangkan ulang suatu kota. Dalam hal ini perencanaan berperan sebagai social reform, analisis kebijakan, pembelajaran sosial dan mobilasi sosial (Friedmann, 1996: 20). Perencanaan karenanya tidak hanya melibatkan perencana kota profesional, hal ini merujuk pada perencanaan sebagai sebuah sistem daripada sebagai suatu aktivitas mandiri oleh perencana. Meskipun demikian, perencanaan kota (atau wilayah) memiliki perhatian khusus yang dipisahkan dari bidang lain, contohnya perencanaan ekonomi atau perencanaan kesehatan. Inti dari perencanaan kota adalah

perhatian

pada

ruang.

Perencanaan

juga

menonjolkan

gerakan

pembangunan dari masa lalu ke masa depan. Hal ini berdampak pada

14

kemungkinan untuk memutuskan tindakan yang tepat terhadap dampak potensial dalam membentuk relasi sosio-spasial perkotaan (Healey dalam UN-Habitat, 2009: 19). Istilah perencanaan dapat juga merupakan bagian instrumental dan aspek institusional dari negara yang mengandung arti cara kepemerintahan (suatu bentuk politik) yang dikendalikan oleh kebijakan melalui beberapa proses bahasan dan keputusan tindakan kolektif dalam relasinya dengan kebijakan tersebut (Harvey, 1985: 174; Bolan, 1996: 497, Yone, 2007: 320). Perencanaan karenanya bukan kegiatan teknis yang netral tapi dibentuk oleh nilai yang harus dibuat eksplisit, dan perencana sendiri secara fundamental terlibat dengan membuat keputusan etis. Dari berbagai pendapat dan definisi, perencanaan sebagai suatu profesi dan seperangkat praktek terdiri atas dua hal yaitu unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya (Rustiadi, 2009: 336); atau proses dan isi (Brooks, 1993: 142) atau dimensi prosedural dan substantif (Klaasen, 2003: 73). Dalam ranah teoritis, Fainstein mengemukakan bahwa teori perencanaan atau planning theory lebih banyak membahas tentang dimensi prosedural perencanaan dan teori urban atau urban theory serta teori dalam perencanaan atau theory in planning membahas tentang dimensi substantif dari perencanaan (Fainstein, 2005: 121). Teori perencanaan, lebih banyak memuat teori pengambilan keputusan, manajemen dan organisasi. Teori urban atau teori dalam perencanaan, terbentuk dari berbagai pendekatan multidisiplin, seperti arsitektur, geografi, transportasi, ekonomi dan sebagainya. Karena luasnya ruang lingkup perencanaan, maka

15

perencanaan dilakukan berdasarkan berbagai kombinasi pendekatan (Rustiadi, 2009: 342). 2.2.2 Rencana tata ruang wilayah 2.2.2.1 Tata ruang Tata Ruang merupakan wujud dari pola ruang dan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Pola ruang erat kaitannya dengan istilah-istilah kunci seperti pemusatan, penyebaran, pencampuran dan keterkaitan, serta posisi/lokasi dan lainlain. Istilah pola pemanfaatan ruang (atau pola ruang) berkaitan dengan aspekaspek distribusi (sebaran) spasial sumberdaya dan aktivitas pemanfaatannya menurut lokasi. Secara formal, ekspresi pola pemanfaatan ruang umumnya digambarkan dalam berbagai bentuk peta. Peta land use (penggunaan lahan) dan peta land cover (penutupan lahan) adalah bentuk deskripsi terbaik di dalam menggambarkan pola pemanfaatan ruang. Struktur ruang merupakan gambaran mengenai

linkages

(hubungan

keterkaitan)

antara

aspek-aspek

aktivitas

pemanfaatan ruang dan hubungan antar komponen-komponen yang ada pada suatu wilayah. Di dalam interaksi spasial di daratan, secara spasial aspek keterkaitan digambarkan dengan unsur jaringan prasarananya, sarana angkutan, obyek yang dialirkan, besaran aliran, hingga aspek tujuan/maksud dari interaksi yang dituju. Aspek kedua struktur ruang setelah struktur jaringan prasarana adalah aspek struktur pusat-pusat aktivitas permukiman. Pada akhirnya, gambaran mengenai kapasitas atau hirarki pusat-pusat dan linkage berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana (Rustiadi dkk, 2009: 389, 390).

16

2.2.2.2 Rencana tata ruang wilayah Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujudnya alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbanganantar wilayah. Proses perencanaan tata ruang sendiri dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses, output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik yang diproses dengan analisis secara integral, baik kondisi saat ini maupun ke depan untuk masing-masing hirarki tata ruang nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang menyeluruh, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Khusus untuk RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan kelengkapan infrastruktur dasar di tingkat lokal atau regional yang disesuaikan dengan karakteristik zona-zona pengembangan kawasan yang ada. Pada tataran operasional, RTRW tersebut perlu dikembangkan lagi menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilengkapi dengan aturan pemanfaatan lahan yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian izin dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada (Supriyatno, 2009: 57-58). Produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, adalah sebagai berikut 1. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota 2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; muatan yang diatur adalah: a. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; terdiri atas

17

1) Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk; Arahan distribusi penduduk merupakan perkiraan jumlah dan kepadatan penduduk wilayah kota hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya dirinci dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya dukungnya. 2) Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan; merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan sosial perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang wilayah kota yang meliputi distribusi penduduk per unit permukiman perkotaan, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder). 3) Rencana Sistem Jaringan Transportasi; Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara. 4) Rencana Sistem Jaringan Utilitas (telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan); Sistem jaringan utilitas dalam Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan sampai dengan akhir tahun perencanaan. b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; merupakan bentuk pemanfaatan ruang wilayah kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Materi yang diatur meliputi kawasan budidaya perkotaan dan kawasan lindung.

18

3. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Budidaya Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; meliputi: a. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan; mencakup rencana penanganan lingkungan perkotaan, arahan kepadatan bangunan, dan arahan ketinggian bangunan. 1) Rencana Penanganan Lingkungan Kota; Jenis penanganan lingkungan dan jaringan pergerakan serta utilitas untuk tiap unit lingkungan dan atau kawasan yang akan dilaksanakan dalam kota. 2) Arahan Kepadatan Bangunan; Perbandingan luas lahan yang tertutup (bangunan dan prasarana serta lainnya seperti : jalan, perparkiran, dll) dalam tiap unit lingkungan dan atau kawasan dengan luas kawasan (land coverage). 3) Arahan Ketinggian Bangunan; ketinggian bangunan untuk setiap kawasan kota, sesuai dengan daya dukung kawasan yang dirinci untuk setiap unit lingkungan dan atau kawasan. 4) Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara, air; pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi; pemanfaatan air dan penggunaannya)

19

b. Rencana pengelolaan kawasan tertentu di perkotaan; mencakup penanganan lingkungan dan pengaturan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan tertentu dengan tetap menjamin keserasiannya dengan pengelolaan kawasan perkotaan lainnya. 4. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang; merupakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. 5. Legalisasi; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana Tata Ruang yang telah diperdalam merupakan dokumen peraturan perundangan yang mengikat secara hukum bagi masyarakat.

Perencanaan tata ruang dalam penelitian ini adalah perencanaan RTRW tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa Kota Denpasar telah memiliki beberapa dokumen perencanaan, antara lain: Dokumen RIK tahun 1971, Dokumen RIK tahun 1981, Perda RUTR Kota No.11 tahun 1992, Dokumen RTRWK tahun 1993, dan Perda RTRWK No.10 tahun 1999.

20

2.3 Landasan Teori 2.3.1 Perubahan kebijakan Proses kebijakan yang sebenarnya juga merupakan proses politik yang terlalu kompleks untuk dipandang sebagai proses linier formulasi-implementasievaluasi semata. Dalam kacamata pandang proses politik ini, bahkan, evaluasi hanyalah merupakan bahan tambahan dalam kancah politik sebagai penyeimbang pertarungan kepentingan yang dialektis untuk kemudian terjadi keputusankeputusan politik tertentu (Parsons, 1997: 569).

Grindle

dan

Thomas

mengembangkan

sebuah

kerangka

untuk

mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang perubahan kebijakan. Kerangka yang mereka gagas pada dasarnya bersifat analitis, karena berusaha memetakan proses dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi hasil pengenalan pembaharuan. Kerangka kerja ini membuat sistemastisasi pemikiran mengenai bagaimana konteks bias mempengaruhi situasi-situasi tertentu, bagaimana situasisituasi tersebut membentuk pilihan-pilihan, bagaimana opsi-opsi dijelaskan dalam batasan politik, teknis, birokratik dan implikasinya dan bagaimana karakteristik kebijakan mempengaruhi konflik dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mengatur upaya pengenalan perubahan kebijakan yang reformatif. Jadi, kerangka ini semata-semata mencerminkan pengetahuan intuitif dari pembuat kebijakan yang bermanuver dalam situasi kompleks untuk mencapai tujuan tertentu.

21

I. Konteks Lingkungan KARAKTERISTIK INDIVIDU DARI ELIT KEBIJAKAN Ideologi Keahlian professional Memori dan kesamaan situasi kebijakan Posisi dan sumber-sumber kekuasaan Komitmen institusional dan politik Tujuan dan atribut personal KONTEKS PILIHAN KEBIJAKAN Tekanan sosial Konteks historis Kondisi ekonomi Kapasitas administrasi Kebijakan lainnya

`

II Keadaan Agenda Setting Persepsi SITUASI KRISIS Tekanan kuat untuk perubahan Tingkat pertaruhan tinggi Pengambilan keputusan tingkat tinggi Perubahan inovatif Tekanan untuk mengambil tindakan secepatnya

POLITIK SEPERTI BIASANYA Persoalan telah dipilih Tingkat pertaruhan rendah Pengambilan keputusan tingkat rendah Perubahan incremental Waktu yang fleksibel

FOKUS PERHATIAN PEMBUATAN KEPUTUSAN Pembuatan kebijakan cenderung didominasi oleh relasi politik makro

Pembuatan kebijakan cenderung didominasi oleh relasi politik mikro dan hubungan birokratik

III Keadaan Agenda Setting ARENA KONFLIK PUBLIK Dampak langsung luas, memilliki kecepatan dan kelayakan yang tinggi bagi publik

BIROKRATIK Tidak berdampak langsung luas, tidak visibel bagi publik

SUMBER-SUMBER UNTUK IMPLEMENTASI DAN KELANJUTAN Legitimasi Tradisi stabilitas politk Reformasi individual atau sistemik Otonomi Derajat konsensus Tingkat dukungan politik Otoritas organisasi Gambar 2.1 Ekonomi Politik dari Perubahan Kebijakan Sumber: Grindle dan Thomas, 1991

22

2.3.2 Konfigurasi subsistem kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, dimensi politik mau tidak mau harus menjadi fokus perhatian. Karena sesungguhnya kebijakan publik itu adalah sebuah kompleksitas Tarik menarik pengaruh dari berbagai pihak yang begitu beragam. Politik

juga

mampu

menggambarkan

dan

mengintegrasikan

apa

sesungguhnya persoalan kebijakan yang ada. Persoalan kebijakan muncul ke permukaan dengan cara yang sangat kompleks, yaitu melalui dinamika masyarakat yang di situ melibatkan aspirasinya, konsep diri, kepercayaan dan kemudian mengkonstruksi persoalan-persoalan tertentu. (Howlett dan Ramsesh, 1998: 468). Untuk melihat lebih dalam tipe dari sebuah subsistem yang ada, maka kita harus mencermati dua aspek penting yaitu jaringan kebijakan dan komunitas kebijakan. Ada dua variable yang harus dilihat, yaitu pihak-pihak dominan. Dua pihak tersebut dikonstruksi pada Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Taksonomi Policy Networks Pihak-pihak dominan Negara Masyarakat

Jumlah anggota Sedikit Banyak Birokratis, sistem klien atau Jaringan pluralis jaringan korporatis Parsipatori, menangkap Jaringan isu semua elemen

Sumber: Howlett dan Ramesh, 1998: 470 Demikian pula bila akan memahami keadaan komunitas kebijakan di suatu tempat maka juga menggunakan dua variable yaitu apakah ada ide-ide yang

23

dominan dan berapa banyak bangunan ide yang ada. Untuk lebih jelas bias dilihat pada Tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Taksonomi dari Komunitas Kebijakan Adanya dominasi ide Ada Tidak ada

Banyaknya ide Sedikit Hegemonik Perlombaan

Banyak Perpecahan Kekacauan

Sumber: Howlett dan Ramesh, 1998: 471 Setelah kita tahu tipe dari subsistem kebijakan di atas, maka berikutnya kita juga harus mengetahui lebih lanjut tentang tipe dari perubahan kebijakan itu sendiri. Ada dua tipe perubahan kebijakan, yaitu inkremental dan rasional komprehensif. Tapi tidak bisa hanya dilihat tipe perubahan kebijakan dari kedua kategori tersebut, namun juga harus dilihat dari aspek tempo atau kecepatan perubahan itu terjadi. Kedua dimensi di atas (model perubahan dan kecepatan perubahan) dikonstruksikan pada Tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Taksonomi dari Perubahan Kebijakan Model perubahan Paradigmatik Normal

Kecepatan perubahan Cepat Lambat Paradigmatik cepat Paradigmatik gradual Inkremental cepat Inkremental gradual

Sumber: Howlett dan Ramesh, 1998: 472 Kendati demikian tabel di atas masih belum mampu menjelaskan sampai pada saat mana perubahan itu menjadi cepat atau lambat. Dalam hal ini apa yang menyebabkan terjadinya kecepatan atau kelambatan dari sebuah perubahan tersebut. Untuk melihat kecepatan perubahan kebijakan kita juga harus melihat aspek ide. Kita harus melihat perubahan pada tingkat ide ini. Bila tidak ada

24

perubahan pada tingkat ini maka bisa dipastikan bahwa perubahan yang terjadi akan inkremental. Untuk lebih jelas bias dilihat pada Tabel 2.4 berikut: Tabel 2.4 Dampak Perubahan Ide dan Kepentingan pada Perubahan Kebijakan Adanya perubahan tingkat ide Ya Tidak

Adanya perubahan aktor/kepentingan Ya Tidak Paradigmatik cepat Paradigmatik lambat Inkremental cepat Inkremental lambat

Sumber: Howlett dan Ramesh, 1998: 473 Perencanaan memiliki ruang lingkup yang luas, oleh karena itu perencanaan umumnya dilaksanakan dengan berbagai pendekatan. Dalam landasan teori berikut ini, pendekatan perencanaan akan dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu: pendekatan prosedural dan pendekatan substantif. 2.3.3 Pendekatan perencanaan Berdasarkan prosesnya, perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi perencanaan rasional komprehensif, perencanaan inkremental, mixed scanning, perencanaan strategis, perencanaan advokasi, Equity planning, perencanaan adaptif, perencanaan transaktif, dan pembangunan konsensus. 2.3.3.1 Perencanaan rasional komprehensif Rational comprehensive planning (pendekatan rasional komprehensif) atau disebut juga synoptic planning (perencanaan sinoptis) (Hoogerwerf 1983, 28;) merupakan tradisi perencanaan yang dominan dan paling luas diterima (Winarno, 2002: 74) serta menjadi titik permulaan bagi sebagian besar pendekatan-

25

pendekatan perencanaan yang muncul kemudian sebagai modifikasi atau reaksi atas pendekatan rasional komprehensif-sinoptis ini (Hudson, 1979: 388). Seperti arti namanya, yaitu komprehensif, yang berarti menyeluruh, analisis dalam perencanaan komprehensif dilakukan dari semua aspek kehidupan perkotaan (kependudukan, perekonomian, sosial, fisik dan sebagainya) (Djunaedi, 2000: 3) dan sangat menekankan pada rasionalitas dengan bermodalkan komprehensivitas informasi dan keahlian pembuatan keputusan (Islamy, 1992: 50). Dalam pendekatan ini, permasalahan dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi (satu sudut pandang sistem) menggunakan konsep dan model matematika untuk mempertimbangkan sumber daya dan kendala dengan ketergantungan yang besar terhadap jumlah dan analisis kuantitatif (Hudson, 1979: 389; Paturusi, 2008: 32). Berikut ini adalah merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari

model

rasional-komprehensif menurut Lindblom (Hoogerwerf, 1983: 25; Islamy, 1988: 4.4): 1. Penentuan nilai-nilai dan tujuan-tujuan dibedakan dari dan umumnya merupakan persyaratan bagi analisis empiris (menurut pengalaman) dari alternatif-alternatif kebijaksanaan, 2. Perumusan kebijaksanaan oleh karena itu dapat didekati melalui analisis cara dan tujuan. Terlebih dahulu tujuan dipisahkan dari caracara untuk mencapai tujuan tersebut, 3. Suatu kebijakan disebut “baik” apabila didasarkan atas pemilihan cara-cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 4. Analisis harus lengkap (komprehensif), setiap faktor yang penting dan relevan diperhatikan, 5. Landasan teori sangat penting.

26

Berdasarkan karakteristik di atas, menurut Yehezkel Dror, untuk membuat keputusan rasional, maka pembuat keputusan harus (Islamy, 1988: 4.4; Islamy, 1992: 50): 1. 2. 3. 4.

Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada pada masyarakat; Mengetahui semua alternatif-alternatif yang tersedia; Mengetahui semua konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternatif; Menghitung rasio antara tujuan-tujuan dan nilai-nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif dan 5. Memilih alternatif yang paling efisien.

Pendekatan rasional komprehensif dilakukan secara sekuensial (urut) sebagai berikut: (1) penentuan tujuan, (2) identifikasi alternatif kebijakan, (3) evaluasi cara mencapai tujuan dan (4) implementasi kebijakan. Proses ini tidak selalu kaku mengikuti urutan ini, setiap tahap bisa mengalami pengulangan beragam, umpan balik dan elaborasi pada setiap sub-proses (Hudson, 1979: 388). Beberapa elaborasi terhadap proses ini seperti: (1) Perumusan masalah; (2) Perumusan tujuan, nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang diurutkan berdasarkan nilai pentingnya, (3) menyusun alternatif untuk mencapai tujuan, nilai-nilai atau sasaran tadi, (4) Penilaian konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap alternatif, (5) Setiap alternatif dan konsekuensi dibandingkan satu sama lain untuk kemudian, (6) diputuskan alternatif terbaik yang memiliki nilai konsekuensikonsekuensi yang paling cocok (rasional) dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Islamy 1988: 4.5; Islamy, 1992: 50; Winarno: 2002: 74). Alternatif lain: (1) pengumpulan dan pengolahan data, (2) analisis, (3) Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, (4) pengembangan alternatif rencana, (5) evaluasi dan seleksi alternatif rencana dan (6) penyusunan dokumen rencana

27

(Djunaedi, 2000: 3). Atau (1) rumusan tujuan dan sasaran, (2) identifikasi dan rancangan alternatif, (3) prediksi dampak yang akan ditimbulkan pada setiap alternatif, (4) evaluasi dan penilaian terhadap alternatif berdasarkan tujuan dan sasaran, (5) penentuan alternatif terbaik, (6) implementasi perencanaan, dan (7) umpan balik hasil perencanaan untuk memperbaiki rencana berikutnya (Paturusi, 2008: 33). Sebagai suatu model, pendekatan ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan (Paturusi, 2008: 32). Kelebihan pendekatan ini antara lain: 1. Spesifikasi perangkat tujuannya lengkap, menyeluruh, dan terpadu 2. Perumusan tingkat kepentingannya relatif sesuai dengan informasi sumber daya dan prioritasnya. Produk akhir perencanaan sangat ditentukan oleh kualitas informasi sebagai masukan awal, 3. Informasinya kontinu, akurat dan waktunya ketat. Keakuratan data menjadi tumpuan utama pendekatan ini, sehingga diperlukan waktu, kecermatan dan ketelitian untuk memilah dan memilih informasi yang memang dibutuhkan dalam perencanaan, 4. Peramalan yang tepat dan rinci, dengan dukungan data yang akurat disertai analisis rencana yang baik.

Kekurangan pendekatan ini antara lain: 1. Diperlukan survei yang rinci mencakup informasi fisik geografis, data sosial kependudukan dan data sosial ekonomi. Untuk itu butuh waktu yang banyak dan dana yang besar, 2. Dibutuhkan cara analisis yang rumit dan spesifik dengan data yang baik, sesuai bidang masing-masing, 3. Hasil analisis yang canggih seringkali tidak sesuai dengan kenyataan aktual. Karena pendekatannya sangat teoritis ilmiah, berbagai prediksi dan analisis terlalu “tinggi” sehingga nyaris ke utopis (nonimplementability), dan 4. Sering mengabaikan kenyataan politik dan menggunakan anggapan bahwa koordinasi selalu berjalan dengan baik.

28

Model rasional komprehensif yang sangat mengutamakan proses berpikir rasional murni yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara ekonomis dan efisien jelas mengabaikan aspek emosional dan kekuasaan. Di mana kedua aspek tersebut juga ikut berperan dalam praktek perencanaan (Forester, 1996a: 204; Forester, 1996b: 241; Hoch, 1996: 30). Kritik paling gencar datang dari penganjur teori inkremental yaitu Charles E. Lindblom. Ia mengatakan bahwa penerapan model rasional komprehensif akan banyak mengalami hambatan/kekurangan (Islamy, 1988: 4.11) karena: 1. Tidak akan ada nilai-nilai masyarakat yang sepenuhnya disepakati oleh anggota-anggotanya, tetapi hanya beberapa nilai dari kelompok-kelompok masyarakat dan individu-individu tertentu saja yang disepakati dan itupun banyak yang bertentangan satu sama lain. 2. Nilai-nilai yang saling bertentangan itu tidak dapat diperbandingkan atau dinilai bobotnya, misalnya, adalah tidak mungkin membandingkan dan menimbang nilai-nilai kemuliaan seseorang terhadap peningkatan pembayaran pajaknya. 3. Lingkungan para pembuat kebijakan khususnya sistem kekuasaan dan sistem kepemimpinan, menyebabkan mereka tidak mungkin melihat atau menilai bobot nilai-nilai masyarakat secara tepat, khususnya nilai-nilai yang tidak memiliki lawan (oposisi) yang aktif atau sangat kuat. 4. Para pembuat kebijakan tidak termotivasi untuk membuat keputusan-keputusan atas dasar tujuan-tujuan masyarakat, tetapi hanya untuk sebesar mungkin keuntungan mereka sendiri. 5. Para pembuat kebijakan tidak termotivasi untuk memaksimumkan pencapaian-pencapaian tujuan tetapi semata-mata untuk memuaskan/memenuhi tuntutan-tuntutan untuk tetap maju; mereka tidak berusaha menemukan suatu cara terbaik, tetapi mereka telah menghentikan usahanya ketika mereka telah menemukan alternatif yang dapat bekerja atau yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. 6. Banyak investasi-investasi besar yang terdapat pada programprogram dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sehingga menghalangi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali alternatif-alternatif yang pernah dipilih pada pembuatan kebijakan sebelumnya.

29

7. Terdapat sejumlah besar hambatan-hambatan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua alternatif kebijakan yang memungkinkan dan akibat-akibat masing-masing alternatif tersebut termasuk biaya pengumpulan informasi dan waktu yang dibutuhkannya. 8. Tidak adanya kemampuan meramal yang cukup baik pada ilmuilmu sosial dan perilaku, maupun ilmu-ilmu fisika dan biologi sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan dapat memahami semua konsekuensi-konsekuensi setiap alternatif. 9. Para pembuat kebijakan kendatipun dibantu dengan teknik-teknik analisis komputer yang paling maju pun tidak akan mampu menghitung secara tepat rasio biaya keuntungan bilamana terdapat sejumlah besar nilai-nilai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berbeda. 10. Para pembuat kebijakan memiliki kebutuhan-kebutuhan pribadi, keterbatasan-keterbatasan, penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghalangi mereka melakukan sesuatu secara rasional. 11. Ketidakpastian tentang akibat-akibat pelbagai macam alternatif kebijakan memaksa para pembuat kebijakan berhenti berusaha setelah menemukan alternatif-alternatif yang mendekati atau mirip dengan alternatif kebijakan sebelumnya untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak diinginkan. 12. Sifat pembuat kebijakan yang berjenjang dan berbeda-beda dalam birokrasi yang besar telah menyebabkan timbulnya kesulitan dalam mengkoordinasikan pembuatan keputusan sehingga masukan-masukan dan pelbagai macam spesialis perlu dipertemukan untuk sampai kepada keputusan yang diinginkan.

2.3.3.2 Perencanaan inkremental Setelah melihat kelemahan-kelemahan pada model rasional komprehensif, Herbert A. Simon menawarkan model lain yang disebut prinsip rasional terikat/terbatas. Simon menganggap model ini lebih realistis, karena mengakui akan keterbatasan-keterbatasan yang ada perencana, seperti keterbatasan pengetahuan, keahlian, waktu, dana, tenaga dan sebagainya, sehingga perencana sebagai pembuat kebijakan tidak mampu mempertimbangkan semua nilai-nilai sosial dan dampaknya secara detail. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan,

30

perencana cukup memuaskan diri dengan hanya memilih satu alternatif yang “cukup baik” yang dijumpai pertama kali dengan tanpa bersusah payah mencari alternatif-alternatif yang paling baik (Islamy, 1988: 4.18; Parsons, 2005: 276). Lebih lanjut Charles E Lindblom, mengemukakan bahwa perumusan kebijakan analitis tidak dapat disangkal lagi punya keterbatasan – dan harus menyediakan ruang bagi politik – sampai pada tingkat bahwa: 1. analisis bisa salah, dan masyarakat menyadari hal itu, 2. analisis tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik nilai dan kepentingan, 3. prosesnya lambat dan mahal, dan 4. analisis tidak dapat menunjukkan secara tegas masalah mana yang harus ditangani (Linblom, 1986: 22). Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Lindblom memperkenalkan model incremental atau disebut The Science of “Muddling Through”. Karakteristik pembuatan keputusan, dalam term “muddling through” adalah sebagai berikut: 1. pembuatan keputusan berjalan melalui perubahan bertahap, 2. pembuatan keputusan melibatkan penyesuaian dan negosiasi mutual, 3. kelalaian pembuatan keputusan lebih disebabkan oleh eksklusif aksidental ketimbang eksklusif yang sistematis atau disengaja, 4. pembuatan keputusan tidak dibuat sekali untuk semua, 5. pembuatan keputusan tidak dipandu oleh teori, 6. pembuatan keputusan lebih baik ketimbang “usaha si manusia untuk memahami segala hal”, 7. ukuran keputusan yang baik adalah pada kesepakatan dan proses ketimbang pada pencapaian tujuan dan sasaran, dan 8. pembuatan keputusan melibatkan upaya trial and error (Parsons, 2005: 289). Secara sederhana perbedaan karakteristik antara kedua pendekatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

31

Tabel 2.5 Perbandingan Pendekatan Rasional Komprehensif dengan Pendekatan Inkremental Rasional komprehensif

Inkremental

1. Klarifikasi nilai-nilai atau tujuan berbeda dari dan biasanya merupakan prasayarat untuk analisis empiris terhadap alternatif-alternatif kebijakan

1. Pemilihan nilai-nilai/tujuan-tujuan dan analisis empiris terhadap tindakan yang diperlukan tidak berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan

2. Perumusan kebijakan oleh karenanya 2. Karena cara dan tujuan tidak berbeda, melalui pendekatan analisis cara-tujuan. maka analisis cara-tujuan seringkali Pertama tujuan ditentukan kemudian tidak tepat atau terbatas. dicari cara-cara untuk mencapai tujuan itu 3. Penentuan suatu kebijakan disebut “baik” ditentukan atas dasar pemilihan cara-cara yang paling tepat untuk pencapaian tujuan yang diinginkan

3. Penentuan kebijakan disebut “baik” bila berbagai pembuat keputusan itu melakukan, memberikan kesepakatan secara langsung terhadap kebijakan yang dibuat

4. Analisis dilakukan secara komprehensif; setiap faktor yang penting dan relevan dipertimbangkan secara seksama

4. Analisis dibatasi secara drastis: i. Kemungkinan-kemungkinan hasil yang penting tidak/kurang diperhatikan ii. Alternatif-alternatif kebijakan yang potensial tidak/kurang diperhatikan iii. Nilai-nilai penting yang berpengaruh tidak/kurang diperhatikan

Sumber: Lindblom, 1959: 81 Dalam karyanya yang lebih baru (1963), Lindblom berusaha memperluas dan memperbaiki ide-idenya: hasilnya adalah pengenalan gagasan disjointed incrementalism (inkrementalisme yang terputus-putus). Dalam pendekatan ini pembuatan keputusan dilakukan melalui perbandingan antara kebijakan yang hanya memiliki sedikit perbedaan dengan kebijakan lain dan tidak ada tujuan atau visi besar yang mesti dikejar selain mengatasi problem dan memperbaiki keadaan. Tujuan ditetapkan menurut sarana dan sumber daya yang tersedia. Ia bersifat

32

terputus-putus karena keputusan tidak dibuat di bawah rencana yang menyeluruh, kontrol lengkap atau koordinasi (Parsons, 2005: 289). Pendekatan inkremental sendiri juga dikritik sebagai terlalu “khawatir” dan konservatif, karena mengingkari kekuatan perubahan sosial yang revolusioner (perubahan besar dan dalam waktu relatif singkat), sehingga pendekatan ini kadang dianggap sebagai pendekatan yang pro-interia dan anti-inovasi, sesuai dengan lingkupnya yang relatif sempit dan parsial. (Dror dalam Ham dan Hill, 1993: 88). Pendekatan ini juga dikritik berkaitan dengan kelemahannya dalam berpikir induktif dengan berasumsi bahwa stimulus dan respon jangka pendek dapat menggantikan kebutuhan terhadap visi dan teori (Djunaedi, 2000: 5; Rustiadi, dkk, 2009: 343). 2.3.3.3 Mixed scanning Sebagai tanggapan atas pendekatan rasional dan inkremental, Etzioni (1967, 1986) menyatakan bahwa pendekatan rasionalitas dalam pembuatan keputusan membutuhkan sumber daya yang lebih besar daripada apa yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat keputusan. Sedangkan strategi inkremental, yang mempertimbangkan kapasitas aktor yang terbatas, telah menciptakan keputusan yang mengabaikan inovasi sosial dasar masyarakat. Etzioni kemudian mengemukakan pendekatan ketiga yang disebut mixed scanning (pengamatan campuran). Mixed scanning mereduksi aspek yang tidak realistis dalam pendekatan rasional dengan membatasi detail yang dibutuhkan dalam membuat keputusan fundamental

dan

membantu

mengatasi

kecenderungan

konservatif

33

inkrementalisme dengan mengeksplorasi alternatif jangka panjang. Model mixed scanning

ini

membuat

dualisme

tersebut

menjadi

eksplisit

dengan

mengombinasikan (a) proses pembuatan kebijakan fundamental yang menentukan arah dasar, dan (b) proses inkremental yang disiapkan untuk keputusan fundamental dan untuk melaksanakannya setelah keputusan itu tercapai. Mixed scanning memiliki dua kelebihan daripada inkremantalisme, yaitu menyediakan suatu strategi untuk evaluasi. Fleksibilitas dari tingkat pengamatan yang berbeda membuat mixed scanning sebagai suatu strategi yang berguna untuk pembuatan keputusan dalam lingkungan

dengan stabilitas beragam dan oleh

pihak-pihak dengan kontrol beragam serta kapasitas untuk pembangunan konsensus (Etzioni, 1967: 385). Dengan demikian model ini mengakui bahwa para pembuat keputusan harus mempertimbangkan biaya pengetahuan: tak semuanya bisa diamati, jadi para pembuat keputusan berusaha (atau harus berusaha) untuk mengamati areaarea utama secara penuh dan “secara rasional”, sedangkan area lainnya hanya akan diamati secara “sepotong-sepotong” (Parsons, 2005: 301). Ham dan Hill mencatat bahwa ada problem dalam model Etzioni, yaitu apakah keputusan fundamental memang signifikan seperti yang diungkapkan Etzioni. Meski dalam beberapa situasi keputusan fundamental memang penting, namun dalam situasi lainnya pembuatan keputusan dilakukan secara kurang terstruktur. Dalam beberapa area organisasi dan kebijakan, tindakan dijustifikasi karena “sesuatu selalu telah terlaksana”, daripada harus merujuk pada keputusan fundamental yang berperan sebagai konteks bagi tindakan tersebut. Ketika ini

34

terjadi, hal-hal yang tidak direncanakan lebih banyak muncul daripada rancangan kebijakan yang mencirikan proses kebijakan. Kesulitan lain adalah bagaimana membedakan keputusan fundamental dengan keputusan inkremental (Ham dan Hill, 1993: 91). 2.3.3.4 Perencanaan advokasi Advocacy planning (perencanaan advokasi) dikembangkan pertama kali oleh Paul Davidoff (1965). Perencanaan advokasi muncul sebagai tanggapan atas praktek perencaaan yang dilakukan satu lembaga perencanaan tunggal yang dikontrol pemerintah tanpa akuntabilitas publik dan dikelola oleh perencana tanpa pengetahuan tentang kondisi sosial dan ekonomi, dengan mengabaikan pluralisme nilai-nilai masyarakat serta eksklusi terhadap masyarakat miskin dan minoritas. (Checkoway, 1994: 141; Clavel, 1994: 146). Perencanaan advokasi menolak adanya asumsi bahwa hanya ada satu nilai atau satu kepentingan umum tunggal, tetapi mengakui adanya pluralisme nilainilai atau kepentingan dari dan dalam kelompok masyarakat yang sebagian besar tidak mampu diakomodasi dalam perencanaan formal. Karenanya perencana harus mampu berperan sebagai advokat dalam proses politik untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan kelompok masyarakat seperti itu, organisasi atau individu

yang menaruh

perhatian

dalam

mengajukan

kebijakan

untuk

pembangunan masa depan komunitas (Davidoff, 2000 [1965] : 425). Dalam pendekatan ini perencana dituntut meliki kemampuan khusus, seperti:

keahlian

diplomatik

dalam

mendengarkan,

negosiasi,

mediasi,

35

penyelidikan, inovasi, rekonsiliasi, fasilitasi atau organisasi dan banyak lagi (Forester, 1994: 154). Perencanaan advokasi telah berhasil dalam mencegah munculnya rencana yang tidak sensitif dan menantang pandangan tradisional tentang kepentingan umum yang tunggal. Perencanaan advokasi juga dianggap berhasil dalam menjembatani antara unsur profesional dan politis (Marris, 1994: 143) serta memberi pengaruh pada perkembangan suatu bentuk pendekatan perencanaan berikutnya yaitu equity planning (Krumholz, 1994: 150). Namun, pendekatan ini juga tidak terlepas dari kritik, bahkan pada konsep pluralism

yang

diusungnya.

Perencanaan

advokasi

dianggap

terlalu

menyederhanakan bahwa suatu komunitas/kelompok masyarakat memiliki satu kepentingan, daripada terdiri dari berbagai kepentingan dan sering kali bertentangan satu sama lain; mengesampingkan kekuatan politik (kekuatan politik “tersembunyi” seperti kelompok “lobby”) bila dibandingkan dengan analisis rasional, serta memandang terlalu tinggi terhadap peran perencana-advokat sebagai formulator dan generator isu (Hayden, 1994: 160; Peattie, 1994: 152). 2.3.3.5 Equity planning Equity planning atau perencanaan (berdasarkan) keadilan, terinspirasi dari perencanaan advokasi yang dikemukakan Davidoff. Equity planning mengikuti pendapat perencanaan advokasi bahwa akar-akar ketidakadilan sosial ekonomis perkotaan perlu diatasi, tapi tidak sependapat bahwa perencana mempunyai tanggung jawab eksplisit untuk membantu pihak-pihak yang tidak beruntung (Djunaedi, 2000: 4). Equity planning berusaha untuk mencapai redistribusi

36

kekuasaan, sumber daya atau partisipasi yang semula berpusat pada elit lokal menuju pada penduduk miskin (Krumholz, 1994: 150). 2.3.3.6 Perencanaan adaptif Perencanaan adaptif didasarkan pada ide untuk menghasilkan kesempatan pembelajaran tentang pelaksanaan menyeluruh, pemantauan dan re-evaluasi pada tahap rencana. Dalam satu pengertian, pendekatan adaptif mencerminkan peleburan perencanaan dengan manajemen yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas pada level pembuatan keputusan dan rancangan (Dempster, 1998: 132). Pendekatan ini dilakukan apabila diperoleh informasi baru maka segera dilakukan review atas suatu pengelolaan yang sedang berjalan sehingga dirumuskan pendekatan-pendekatan baru. Perencanaan adaptif hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan luas yang biasanya hanya dimiliki oleh pucuk-pucuk pimpinan. Namun pendekatan adaptif menghadapi kendala, terutama akibat adanya penolakan lembaga pengelola atau pihak-pihak yang memanfaatkan sumberdaya untuk melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang bagi mereka penuh ketidakpastian. Selain itu, perencanaan adaptif yang terlalu longgar, akan banyak menimbulkan inkonsistensi dalam perspektif jangka panjang yang berpengaruh pada kesinambungan kebijakan perencanaan dan program-program antar waktu yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuantujuan strategis jangka panjang (Rustiadi, dkk, 2009: 344).

37

2.3.3.7 Perencanaan transaktif Perencanaan transaktif dikembangkan oleh Friedmann sebagai respon terhadap permasalahan yang timbul akibat sentralisasi dalam perencanaan sosial yang didasarkan model rasional komprehensif yang abai pada proses (McAvoy, dkk, 1991: 45). Menurut Friedmann, perencanaan dalam prosesnya haruslah: normatif, politis, transaktif, inovatif dan berdasarkan pembelajaran sosial (Friedmann, 1993: 483). Perencanaan transaktif menempatkan isu keterlibatan para pihak dengan menempatkan komunitas perencanaan dalam suatu diskusi. Menurut pendekatan ini, pengetahuan akan bermanfaat dengan baik ketika menghasilkan tindakan yang berkontribusi dalam mempertemukan kebutuhan kelompok masyarakat yang berkepentingan. Prinsip utama perencanaan transaktif adalah pembelajaran bersama melalui kontak langsung dengan para pihak yang dipengaruhi oleh implementasi dari suatu rencana (Sharma, 2008: 83). Perencanaan transaktif menempatkan para pihak yang terpengaruhi tersebut dalam proses perencanaan, bersifat partisipatif. Dalam beberapa situasi hal ini secara nyata menguntungkan ketika isu-isu lokal langsung diperoleh dari semua kelompok yang hadir, dan interaksi tatap muka dengan mereka atau kelompok perwakilan mengalami kecocokan. (Alexander, 1994: 375). 2.3.3.8 Consensus building Munculnya consensus building (pembangunan konsensus) sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan telah membuka peluang untuk memformulasi ulang perencanaan komprehensif. Consensus building muncul secara pararel

38

dengan pemikiran “rasionalitas komunikatif” dalam pengertian bahwa suatu keputusan dikatakan rasional pada derajat dimana keputusan tersebut dicapai dengan persetujuan melalui diskusi yang melibatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara (Innes, 1996: 461). Consensus building berperan sebagai suatu cara dalam menemukan strategi yang layak untuk menghadapi perencanaan dan kebijakan yang tidak pasti, kompleks dan kontroversial. Karena melalui konsensus akan muncul pengetahuan, ide dan aksi bersama yang lebih baik untuk menghadapi kondisi tersebut. Melalui proses konsensus, para stakeholder akan mampu belajar, secara bersama memperoleh pemahaman baru dan membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang efektif (Innes dan Booher, 1999: 421).

Tabel 2.6 Perbandingan Pendekatan Perencanaan Pendekatan perencanaan

Rasional Komprehensif

Inkremental

Mixed Scanning

Perencanaan Advokasi Advokasi dalam proses politik untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan kelompok masyarakat Mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat

Karakteristik Perencanaan

 Netral  Aktivitas teknis yang berpusat pada negara

Sama seperti rasional komprehensif

Sama seperti rasional komprehensif

Peran negara

Sebagai perantara netral yang ingin mencapai masyarakat yang stabil dengan pengetahuan teknis Peningkatan kualitas lingkungan

Sama seperti rasional komprehensif

Sama seperti rasional komprehensif

Sama seperti rasional komprehensif

Sama seperti rasional komprehensif

Ruang lingkup

Fisik/spasial dan sosial ekonomi

Fisik/spasial dan sosial ekonomi

Fisik/spasial dan sosial ekonomi

Metode

Perumusan masalah Pengumpulan data Analisis Tujuan dan sasaran Perencanaan Pengambilan keputusan Implementasi

Sama seperti rasional komprehensif, namun hanya memfokuskan untuk melanjutkan kondisi yang telah ada dalam jangka pendek (setahap demi setahap)

Sama seperti inkremental, namun tetap memperhatikan tujuan jangka panjang

Tujuan

Keadilan sosial terutama bagi masyarakat yang termajinalkan Permasalahan dari masyarakat yang termajinalkan Advokasi kelompok yang terpinggirkan agar dapat diakomodasi pemerintah.

Sumber: Shetawy, 2002: 81

39

Tabel 2.6 (Lanjutan) Perbandingan Pendekatan Perencanaan Pendekatan perencanaan Karakteristik Perencanaan

Peran negara

Tujuan

Ruang lingkup Metode

Equity Planning Merepresentasikan sosial

semua

Perencanaan Adaptif

Perencanaan Transaktif

kelas Perubahan dilakukan dengan Pembelajaran bersama cepat sesuai kondisi yang dengan para pihak yang telah ada dipengaruhi oleh implementasi dari suatu rencana Mengakomodasi kepentingan Dominan, keputusan diamnil Negara sebagai pengatur semua kelas sosial oleh pihak-pihak yang umum dan regulator, terbuka memiliki kewenangan untuk dominasi salah satu pihak atau menekan pihak lain. Keadilan sosial, kesetaraan kelas Perubahan dalam waktu Kompromi singkat Kepentingan semua kelompok

Consensus building Pembelajaran bersama dengan para pihak yang dipengaruhi oleh implementasi dari suatu rencana Negara sebagai fasilitator melibatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara Persetujuan yang melibatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara Kelompok kepentingan

Rencana yang sedang Kelompok kepentingan berjalan Diskusi yang melibatkan semua Review atas suatu Diskusi yang melibatkan Diskusi yang melibatkan stakeholder dalam kedudukan yang pengelolaan yang sedang semua stakeholder semua stakeholder dalam setara berjalan sehingga kedudukan yang setara dirumuskan pendekatanpendekatan baru

Sumber: Shetawy, 2002: 81

40

41

2.4 Model Penelitian Model penelitian dimulai dari kajian pustaka terkait dengan topik penelitian yaitu tentang pendekatan perencanaan. Konsep yang sudah ditentukan akan menjadi sebuah penjelasan tentang apa saja yang dicari dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan indikator untuk menentukan teori yang akan digunakan untuk menganalisisnya. Perencanaan tata ruang dapat dipahami dengan teori pendekatan perencanaan, namun prakteknya tidak mungkin membicarakan perencanaan terpisah dari konteks institusional dan politik, serta adanya kesulitan dalam memadankan relasi kekuasaan dalam diskursus perencanaan, sehingga diperlukan juga teori perubahan kebijakan publik untuk memahami proses perencanaan tata ruang wilayah sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan publik yang bersifat birokratis. Dengan demikian untuk mengetahui pendekatan perencanaan yang diterepkan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar, perlu diketahui terlebih dahulu proses dan pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar. Untuk lebih jelas model perencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.2

42

Perencanaan Kota sebagai aktivitas teknis yang rasional dan netral

Proses penyusunan

 

Teori perubahan kebijakan konfigurasi subsistem kebijakan

Perencanaan Kota sebagai fungsi negara yang diformulasikan melalui proses politik dan kebijakan publik

Siapa dan bagaimana pihak-pihak berpengaruh

Proses analisis Kesimpulan dan saran

IIIPenelitian Gambar 2.2BAB Model

Pendekatan Perencanaan

Teori pendekatan perencanaan:  Karakteristik perencanaan  Tujuan  Ruang Lingkup  Metode

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik penyampaian hasil analisis. 3.1 Rancangan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi teori dan praktek perencanaan yang mencakup proses dan substansi perencanaan kota dalam tingkatan rencana tata ruang wilayah kota serta dampak rencana tersebut pada struktur dan pola ruang. Berdasarkan hal yang ingin dicapai tersebut, maka penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Format kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Serta data yang dikumpulkan

berupa

kata-kata,

gambar

dan

bukan

angka-angka

(Moleong,2008:7). Penelitian ini menggunakan pendekatan penulisan deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008: 68). Rancangan penelitian yang dilakukan ini melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan menentukan permasalahan, menentukan instrumen penelitian, menentukan metode yang dipergunakan mencakup wawancara dan studi 43

44

dokumentasi. Selanjutnya, tahapan menganalisis data yang sudah terkumpul. Tahap terakhir merupakan kesimpulan serta rekomendasi. Keseluruhan rangkaian proses tersebut disusun dan kemudian disajikan dalam wujud tesis. 3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil tempat di Kota Denpasar dengan ruang lingkup penelitian pada kasus perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar. Karena perencanaan merupakan salah satu fungsi pemerintahan maka penelitian juga dilakukan pada lingkungan birokrasi

Pemerintah Kota Denpasar

yang

membidangi perencanaan kota.

Tabel 3.1 Peta Lokasi Penelitian/Orientasi Perencanaan 3.3 Jenis dan Sumber Data Sesuai dengan pendekatan penelitian maka jenis data yang akan diperoleh adalah data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data

45

sekunder. Sumber data primer bersumber dari informasi dari para stakeholder yang terlibat dalam proses dan memahami substansi perencanaan tata ruang Kota Denpasar, meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar. Sumber data sekunder utama berupa peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang mencakup Perda RUTR Kota No.11 tahun 1992, Dokumen RTRWK tahun 1993, dan Perda RTRWK No.10 tahun 1999,notulen rapat dan berita acara rapat. Sumber data sekunder lainnya berupa bahan-bahan informasi mengenai proses rencana tata ruang yang dikeluarkan instansi yang membidangi perencanan kota, seperti majalah, buletin, berita-berita media massa, pengumuman, atau pemberitahuan. Penjabaran jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data N o 1

2.

3.

Tujuan

Data

Jenis Data

Mengetahui proses penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031 serta produk kebijakan yang dihasilkan Mengetahui pihak-pihak dan kepentingan yang berpengaruh dalam penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031.

 Laporan Panitia Khusus RTRW.  Notulendan berita acara rapat  Media massa.

Kualitatif

 Laporan Panitia Khusus RTRW.  Notulendan berita acara rapat  Naskah RTRW.  Materi teknis RTRW  Peraturan perundangundangan.  Laporan Panitia Khusus RTRW.  Media massa.  Naskah RTRW.  Peraturan perundangundangan.

Kualitatif

Mengetahui pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar.

Kualitatif

Sumber Perolehan Data Wawanc  Bappeda ara Kota Studi Denpasar dokumen  DPRD Kota Denpasar Studi  Bappeda dokumen Kota Denpasar  DPRD Kota Denpasar

Studi dokumen

 Bappeda Kota Denpasar  DPRD Kota Denpasar

46

3.4 Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sebagai alat pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mengkhususkan secara tepat pada apa yang akan diteliti. Di samping itu, orang sebagai suatu instrumen dapat mengambil keputusan secara luwes. Ia dapat menilai keadaan dan dapat mengambil keputusan (Moleong, 1988:19). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara, seperangkat komputer dan alat tulis. 3.4.1 Pedoman wawancara Pedoman wawancara digunakan pada metode wawancara yang dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan RTRW Kota Denpasar, serta para pakar dan praktisi yang berkompoten dalam bidang perencanaan. Di dalamnya termuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan sasaran pada penelitian yang dilaksanakan. Pertanyaan yang diberikan lebih terfokus pada proses perencanaan RTRW Kota Denpasar serta dampaknya pada struktur dan pola ruang Kota Denpasar (pedoman wawancara terlampir). 3.4.2 Daftar para pihak dan tahapan kegiatan Daftar tahapan kegiatan digunakan untuk mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat berserta gagasan masing-masing, serta untuk menyusun tahapantahapan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut disusun berdasarkan urutan kronologis.

47

3.4.3 Tabel perbandingan pendekatan perencanaan Tabel

perbandingan

pendekatan

perencanaan

digunakan

untuk

mencocokkan proses perencanaan yang terjadi dengan teori pendekatan perencanaan seperti yang tertulis pada Tabel 2.6 3.5 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Bappeda Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar. Teknik wawancara menggunakan petunjuk umum atau prosedur wawancara. Jenis wawancara ini menggunakan petunjuk umum atau prosedur wawancara tanpa perlu dilakukan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak dirumuskan secara baku. Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Arahan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai proses dan substansi perencanaan serta dampaknya terhadap tata ruang wilayah. Teknik studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi, seperti yang telah disebutkan pada bagian jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik perekaman dan pencatatan baik untuk wawancara maupun dokumentasi, serta teknik penelurusan data secara online melalui internet.

48

3.6 Teknik Analisis Data Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder, kemudian ditentukan data atau informasi yang sesuai fokus penelitian. Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan. Kedua, pengklasifikasian data dalam beberapa titik tekan pada persoalan atau rumusan masalah penelitian. Pada tahap inilah pendekatan-pendekatan teori yakni teori-teori yang relevan dijadikan teori untuk memahami, meneliti serta menganalisis fokus dalam penelitian. Tabel 3.2 Teknik Analisis Data No

Tujuan

1

Mengetahui proses penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031

 Laporan Panitia Khusus RTRW.  Media massa.

2.

Mengetahui pihakpihak dan kepentingan yang berpengaruh dalam penyusunan Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 20112031. Mengetahui pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Denpasar serta produk kebijakan yang dihasilkan.

 Laporan Panitia Khusus RTRW.  Media massa.  Naskah RTRW.  Peraturan perundangundangan.

 Daftar para pihak dan tahapan kegiatan

 Laporan Panitia Khusus RTRW.  Media massa.  Naskah RTRW.  Peraturan perundangundangan.

Tabel perbandingan pendekatan perencanaan

3.

Data

Instrumen Penelitian  Daftar para pihak dan tahapan kegiatan  Pedoman wawancara

Teknik analisis Data dianalisis berdasarkan urutan kronologi proses perencanaan RTRW dengan teori perubahan kebijakan, dengan penekanan pada:  Keadaan agenda setting  Arena Konflik Para pihak yang ada dianalisis dengan teori konfigurasi subsitem kebijakan.

Menguraikan proses dan produk kebijakan yang dihasilkan dalam poinpoint berikut:  Tujuan  Metode

49

3.7 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian informasi dilakukan dalam bentuk teks naratif yang memperlihatkan adanya proses perencanaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan Penarikan simpulan merupakan satu bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan analisis yang cermat dan mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Simpulan yang didapat harus mampu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan permasalahan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Proses Penyusunan RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 -2031 Maksud Penyusunan RTRW Kota Denpasar adalah merevisi Perda Nomor

10 tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar sesuai amanat Pasal 78 UU. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perda RTRW Kota Denpasar harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN serta Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, agar terjadi kesinambungan dan integrasi sistem penataan ruang nasional, provinsi dan daerah kota. Penyusunan RTRW dimaksud diinisiasi oleh Bappeda Kota Denpasar dalam sebuah proses yang melibatkan beberapa pihak. Proses tersebut diuraikan dalam uraian di bawah ini. 4.1.1. Rapat Evaluasi RTRW Dalam rangka revisi Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar, maka diadakan rapat untuk membahas evaluasi RTRW Kota Denpasar (Perda Nomor 10 Tahun 1999) bertempat di Bappeda Kota Denpasar pada 19 Mei 2006. Rapat dihadiri seluruh kepala desa/lurah Kota Denpsar. Rapat ini bertujuan memperoleh informasi atau masukan sebagai bahan kajian dalam rangka evaluasi RTRW.

50

51

Beberapa informasi yang diterima Bappeda Kota Denpasar, antara lain informasi dari Lurah Serangan, bahwa perumahanan masyarakat di Serangan sudah ada sejak lama, dan kondisi sempadan pantai tidak lagi memenuhi ketentuan (Jarak dari pantai rata-rata mencapai lima meter, bahkan kurang). Kepala Desa Sanur Kaja menyampaikan bahwa permasalahan kawasan jalur hijau di Jalan Sedap Malam yang mengalami pembangunan secara masif, sehingga semakin mengurangi kawasan jalur hijau. Lurah Sesetan menyatakan bahwa warga Sesetan yang memiliki lahan di kawasan hutan bakau mengusulkan untuk merubah ketentuan penggunaan lahan di kawasan tersebut. Kepala Desa Kesiman Petilan menyampaikan bahwa masih menginginkan adanya jalur hijau di wilayahnya karena di wilayahnya terdapat Subak Delod Sema yang masih berfungsi hingga kini (Notulen Rapat dalam Rangka Evaluasi dan Revisi RTRW Kota Denpasar, 2006). 4.1.2. Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar Rapat pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan informasi terhadap Laporan Pendahuluan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar. Rapat diselenggarakan di Kantor Bappeda Kota Denpasar pada 27 Juli 2006, dan dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala PU Provinsi Bali, Pimpinan Komisi DPRD Kota Denpasar, Kepala SKPD yang terkait lingkungan Kota Denpasar, institusi pendidikan, asosiasi profesi, PHDI, seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Denpasar dan seluruh camat di Kota Denpasar. Evaluasi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Pertama, evaluasi data, yakni

52

mengumpulkan berbagai data pemanfaatan ruang yang terjadi, selanjutnya dibandingkan dengan strategi dan rencana pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW Kota Denpasar Tahun 1999, serta mengumpulkan data mengenai kebijakankebijkan dan strategi yang ada saat ini dibandingkan dengan kebijakan dan strategi pembangunan yang dijadikan dasar dalam RTRW Kota Denpasar Tahun 1999. Kedua, penentuan perlu tidaknya peninjauan kembali RTRW Kota Denpasar karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya simpangansimpangan yang besar terhadap struktur dan pemanfaatan ruang. Ketiga, tipologi peninjauan kembali RTRW Kota Denpasar, dimana dalam hal ini akan dilihat besarnya simpangan yang terjadi dan perubahan-perubahan faktor eksternal (Bappeda Kota Denpasar, 2006: I-8). Pemaparan yang disampaikan dalam rapat antara lain, terjadinya pelanggaran jalur hijau, sempadan dan pemanfaatan lahan. Kurun waktu pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang RTRW yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun dan harus disesuaikan dengan peraturan di atasnya. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa daerah terbangun di Kota Denpasar telah mencapai 64% dari luas Kota Denpasar. Dalam

pemaran

juga

disampaikan

mengenai

tinjauan

kebijakan

pembangunan dari Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Tinjauan kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang dimaksud meliputi Rencana Strategis Provinsi Bali yang mencakup visi dan misi pembangunan Provinsi Bali, yaitu: Terwujudnya Bali Dwipa Jaya berdasarkan Tri Hita Karana. Tinjauan kebijakan pembangunan Kota Denpasar meliputi Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar, yaitu:

53

Mewujudkan Pembangunan Kota Denpasar yang Berwawasan Budaya yang Dijiwai oleh Agama Hindu dan Dilandasi Tri Hita Karana. Terhadap pemaparan laporan pendahuluan tersebut muncul beberapa masukan, antara lain dari Kepala Bappeda Kota Denpasar koreksi terhadap luas wilayah, batas-batas administrasi, jumlah kecamatan dan penyesuaian Visi dan Misi Kota Denpasar sesuai RPJM 2006. Kelompok ahli Pemkot Denpasar mengusulkan perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang nasional, provinsi dan kota. Bappeda Provinsi Bali memberikan masukan agar laporan yang disusun fokus pada tata ruang dan menampilkan data yang akurat. Perwakilan dari REI dan IAI mempertanyakan tolak ukur dalam menentukan lahan terbangun mencapai 64%. DPRD Kota Denpasar menyampaikan agar dibuat jadwal mengenai tahapantahapan penyusunan RTRW yang akan dilakukan (Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar, 2006) Kepala Bappeda Kota Denpasar menyatakan bahwa penyusunan RTRW telah digunakan dasar yang jelas sebagai acuan. Setidaknya ada tiga poin penting yang bisa dijadikan landasan dalam melakukan revisi Perda RTRW Tahun 1999. Disebutkan, landasan pertama, yakni masa peraturan perundang-undangan (Perda) dapat ditinjau kembali bila sudah berlaku lima tahun atau lebih. Selain itu, kondisi di lapangan juga menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan ini.

54

4.1.3. Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar dilakukan oleh Bappeda Kota Denpasar setelah proses pengolahan data menjadi database terstruktur dilakukan. 4.1.3.1. Analisis pengembangan wilayah Data yang terkumpul dianalisis menjadi beberapa poin analisis, yang selanjutnya diuraikan dalam uraian berikut. Analisis fisik wilayah, yang meliputi letak dan administrasi wilayah kota denpasar, landform, relief dan topografi, iklim, geologi, litologi dan jenis, hidrologi, analisis kesesuaian lahan, analisis ekosistem wilayah dan analisis kawasan rawan bencana (tsunami, banjir, abrasi, intrusi laut ). Pola ruang wilayah Kota Denpasar yang meliputi: pemanfaatan ruang daratan, penggunaan ruang perairan/lautan dan pemanfaatan ruang udara. Kondisi dan analisis sosial kependudukan, yang meliputi jumlah dan perkembangan, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, mobilitas penduduk, proyeksi jumlah dan penyebaran penduduk. Kondisi dan analisis sosial budaya yang meliputi: sejarah Kota Denpasar, kondisi sistem sosial Budaya Bali di Kota Denpasar, komponen superstruktur sosiokultural Bali, struktur sosial budaya masyarakat Denpasar, infrastruktur sosial budaya, analisis Kota Denpasar Berwawasan Budaya Bali, analisis sosial budaya sebagai landasan tata ruang Kota Denpasar serta analisis perwujudan Kota Denpasar yang beridentitas Budaya Bali.

55

Analisis perekonomian Kota Denpasar yang meliputi: pertumbuhan ekonomi kota, sektor basis dan sektor unggulan, sektor basis dan sektor unggulan, identifikasi kegiatan perekonomian perkotaan dan perekonomian sektor informal kota. Analisis kondisi dan kebutuhan sistem transportasi yang meliputi: sistem dan struktur jaringan jalan, kondisi dan pelayanan jaringan jalan, sistem perangkutan dan terminal, headway angkutan umum, kondisi Pelabuhan Benoa, analisis pengembangan Pelabuhan Benoa, dan usulan perbaikan dan peningkatan sistem transportasi. Kondisi dan analisis sistem infrastruktur wilayah, jaringan air bersih, jaringan listrik dan sumber daya energi lainnya, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan dan jaringan irigasi. Analisis kebutuhan fasilitas, yang meliputi: analisis fasilitas perumahan, analisis fasilitas perkantoran pemerintahan, analisis kebutuhan fasilitas pendidikan, analisis kebutuhan fasilitas kesehatan, analisis kebutuhan fasilitas peribadatan, analisis kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas ruang terbuka, rekreasi dan olah raga. Analisis Kecenderungan Pola Ruang Wilayah yang meliputi :Analisis Pola Penyebaran Aktivitas Penduduk; Kecencerungan Pola Ruang yang meliputi: Analisis kecenderungan perkembangan kawasan perumahan dan permukiman, analisis kecenderungan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, analisis kecenderungan alih fungsi kawasan pertanian; analisis kawasan lindung yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan

56

perlindungan setempat, analisis kawasan cagar budaya, analisis kawasan suaka alam; analisis daya tampung ruang dan daya dukung prasarana yang meliputi analisis daya tampung ruang, analisis daya dukung prasarana air bersih, analisis pemanfaatan ruang perairan dan analisis pemanfaatan ruang udara. Analisis struktur ruang wilayah yang meliputi analisis keterkaitan kota denpasar dengan wilayah sekitar, analisis struktur jaringan jalan utama, analisis sistem pusat-pusat kegiatan dan

pelayanan serta potensi dan permasalahan

pengembangan. 4.1.3.2. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Setelah melalui tahapan analisis, tahapan yang dilakukan berikutnya adalah penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, yang meliputi: tinjauan visi dan misi pembangunan Kota Denpasar, perumusan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. 4.1.3.3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang meliputi: Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dan Rencana Pengembangan kawasan Strategis Kota. 1.

Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kota Denpasar merupakan kerangka tata

ruang wilayah Kota Denpasar yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan

57

yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi: sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kota yang memberikan layanan bagi bagian wilayah kota dan kawasan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kota; dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kota, terutama pada pusat-pusat kegiatan yang ada. Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan : kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota dan ketentuan peraturan perundangundangan. Rencana struktur ruang wilayah Kota Denpasar memperhatikan dan mengadopsi kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarkan arahan RTRWN dan RTRWP Bali, yang selanjutnya diintegrasikan dengan penetapan sistem perkotaan dan sistem prasarana wilayah kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan struktur ruang pada tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Rencana struktur ruang wilayah Kota Denpasar akan ditinjau sesuai kedudukan Kota Denpasar dalam lingkup makro (keterkaitan antar wilayah) dan dalam lingkup mikro (keterkaitan antar kawasan/kecamatan di dalam wilayah Kota Denpasar.

58

Dalam lingkup makro, Rencana Struktur Tata Ruang Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan integrasi dan keterkaitan Kota Denpasar dengan wilayah yang lebih luas yaitu : Keterkaitan dalam lingkup Wilayah Nasional, bahwa Kota Denpasar merupakan Kota Inti dari PKN (Pusat Kegiatan Nasiona) yaitu Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang sekaligus KSN (Kawasan Strategis Nasional) yaitu Kawasan Metropolitan Sarbagita, berfungsi sebagai pusat pengembangan perekonomian nasional. Keterkaitan dalam lingkup Wilayah Provinsi Bali, bahwa Kota Denpasar merupakan Ibukota Provins Bali, pusat system perkotaan Bali dan Bali Bagian Selatan, sehingga perlu dikembangkan aksesibilitas yang tinggi ke masing-masing kota-kota fungsi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) seperti Kota Singaraja, Kota Semarapura dan Kota Negara serta kota-kota fungsi PKL (Pusat Kegiatan Lokal) seperti Kota Bangli, Kota Amlapura, Kota Seririt. Keterkaitan dalam lingkup Kawasan Metropolitan Sarbagita, bahwa Kota Denpasar sebagai Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita membutuhkan koordinasi dan integrasi pengembangan sistem prasarana kota yang terpadu dengan Kota-Kota Satelit di sekitarnya (Kawasan Perkotaan Badung/Mangupura, Gianyar, Tabanan, Jimbaran) beserta pusat-pusat kegiatan lainnya seperti ibukota kecamatan (Kediri, Blahkiuh, Kerobokan, Sukawati, Blahbatuh) dan pusat-pusat kegiatan pariwisata (Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, Kuta, Sanur, Lebih, Ubud, dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot).

59

Dalam lingkup mikro, Rencana Struktur Tata Ruang Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan hirarki pusat-pusat pelayanan kota, Bagian Wilayah Kota, lingkungan Permukiman yang didukung sistam prasarana kota yang efisein dan efektif. Dengan demikian Rencana Struktur Ruang Kota Denpasar pada dasarnya merupakan Rencana Struktur Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Kota Denpasar. Rencana ini merupakan kerangka dasar pembentuk wujud tata ruang wilayah Kota Denpasar yang terdiri atas: sistem pusat pelayanan kota; pengembangan distribusi kependudukan; dan sistem prasarana wilayah kota. Sistem pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud di atas, mencakup: sistem perwilayahan pengembangan kota; sistem pusat-pusat pelayanan kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan atau pemerintahan; dan sistem hirarki pelayanan kegiatan kota. Sedangkan pengembangan sistem prasarana wilayah kota, mencakup: sistem jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan air minum; sistem jaringan air limbah; sistem persampahan; sistem jaringan drainase; sistem penanggulangan bencana. Peta rencana struktur ruang wilayah Kota Denpasar, dapat dilihat pada Gambar 4.1.

60

Gambar 4.1 Rencana Struktur Ruang Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2011

61

2.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan

ruang dalam wilayah Kota Denpasar yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Ukuran atau luasan fungsi fungsi lindung dan fungsi budidaya ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan serta target proporsi pemanfaatan ruang terbangun yang diharapkan. Berdasarkan misi penataan ruang Kota Denpasar yaitu untuk mencapai kebutuhan ruang terbuka yang ingin dituju adalah 35% yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat, maka komposisi pemanfaatan uang harus dikelola sedemikian rupa untuk dapat mewujudkannya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi: sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota; mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan: kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota; kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Rencana pola ruang wilayah Kota Denpasar merujuk pada rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Bali, serta diserasikan dengan RTRW Kabupaten yang berbatasan yang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

62

Hirarki fungsi ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kota Denpasar terdiri dari: Kawasan lindung, mencakup: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan bencana; dan ruang terbuka hijau kota. Kawasan budidaya, mencakup: kawasan peruntukan perumahan dan permukiman; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; kawasan peruntukkan fasilitas pendidikan; kawasan peruntukkan fasilitas kesehatan; kawasan peruntukkan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga; kawasan peruntukkan fasilitas peribadatan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukkan industri dan pergudangan; kawasan peruntukkan kegiatan pertahanan dan keamanan; kawasan peruntukkan prasarana transportasi kawasan peruntukan prasarana infrastruktur kota; kawasan peruntukan setra dan kuburan; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; dan peruntukan kawasan pesisir dan laut. Rencana pengembangan kawasan lindung wilayah kota diarahkan seluas 1.200,1 Ha atau 8,39% dari luas wilayah Kota. Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan seluas 11.577,9 Ha atau 90,61% dari total luas wilayah kota. Peta rencana pola ruang wilayah kota dapat dilihat pada Gambar 4.2.

63

Gambar 4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2011

64

3.

Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Ruang terbuka hijau menurut Per-Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah : ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau menurut Per-MenPU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Menurut Pasal 28 dan Pasal 29, UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota, harus menyediakan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, yaitu: Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Privat

65

penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Berdasarkan Rencana Pola Ruang, sebaran beberapa fungsi kawasan yang menjadi komponen pola ruang, serta jenis fungsi ruang yang dapat dikategorikan termasuk dapat berfungsi sebgai RTHK, maka target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) di Kota Denpasar 20 tahun mendatang sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan adalah minimal 35% dari luas wilayah kota, sehingga melebihi 5% dari target minimal sebesar 30% yang telah ditetapkan UU. No. 26 Tahun 2007, maupun PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN serta Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Tata cara pencapaian angka minimal RTHK 35% adalah : a. RTHK disadari terdapat baik pada ruang Kawasan Lindung maupun ruang

Kawasan Budidaya, dalam bentuk ruang terbuka maupun dalam bentuk ruang terbangun. Didapatkan komposisi rencana pola ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kota Denpasar adalah 9,39% dan 90,61%, sedangkan perbandingan ruang terbuka dan ruang terbangun adalah 32,10% dan 67,90%. b. Komposisi RTHK pada ruang terbangun baik hunian maupun non hunian

merupakan komponen Koefisen Daerah Hijau (KDH) Minimum dari Ruang Terbangun Kota yaitu jumlah proporsi ruang dalam satu kapling yang tidak

66

tertutup bangunan atau tutupan lahan lainnya. KDH Minimum adalah sisa ruang kapling setelah dikurangi luas Koefisien Tapak Bangunan (KTB) maksimum. KTB terdiri dari ruang untuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan % luas prasarana yang diperkeras. KDH minimum juga dapat disetarakan dengan taman permukiman, atau bangunan lainnya yang tidak tertutup perkerasan. KDH Minimum diasumsikan sebagai berikut : 

Minimal 20% untuk perumahan, perkantoran pemerintahan, kawasan efektif pariwisata, pernidustrian dan pergudangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan fasilitas pertahanan dan keamanan



Minimal 15% untuk perdagangan dan jasa

c. Penetapan Kawasan Lindung yang terdiri dari Tahura Ngurah Rai,

sempadan pantai, sempadan sungai dan hutan kota seluas 1.200,1 Ha atau 9,39% luas wilayah kota seluruhnya menjadi RTHK. d. Penetapan taman-taman kota, lapangan olah raga dan taman rekreasi lainnya

sebagai RTHK dengan asumsi komposisi 90% berupa bukaan yang ditanami tanaman maupun rerumputan. Perlu upaya mendorong pengembangan taman-taman terbuka, ruang terbuka di lingkungan permukiman, pusat kawasan dan skala kota yang baru. e. Penetapan taman-taman median, ruang terbuka di pinggir jalan, telajakan,

dan bahu jalan pada seluruh jaringan jalan dengan asumsi 10% dari luas seluruh jaringan jalan

67

f.

Penetapan sawah yang merupakan komponen sabuk hijau kota sebagai RTHK, walalupun tidak seluruh masa waktu setahun merupakan masa tanam, namun sawah yang dipertahankan berkelanjutan di Kota Denpasar merupakan sawah yang dikelola subak, sebagai wujud kota yang berjatidiri budaya Bali.

g. Penetapan KDH dari lokasi infrastruktur kota seperti Pelabuhan, terminal,

TPA, IPAL dan lainnya yang diasumsikan 10%.

Gambar 4.3 Skema Penetapan dan Pencapaian Target Proporsi RTHK 35% Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2011

68

Gambar 4.4 Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2011

69

4.

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 memberikan perhatian khusus

terhadap Kawasan Strategis dan memasukkannya sebagai Kawasan yang harus diprioritaskan penataan ruangnya. Kawasan strategis Kota atau kawasan lainya dapat menjadi bagian dari kawasan strategis nasional atau kawasan strategis provinsi, dan bagi kawasankawasan tersebut penataan ruangnya memerlukan koordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah Kabupaten yang berbatasan; Berdasarkan kriteria Kawasan Strategis Kota Denpasar, maka penetapan kawasan strategsi adalah: Kawasan strategis yang memiliki kepentingan signifikan dalam perekonomian kota atau wilayah, mencakup: Kawasan Pusat Kota, Kawasan Sanur, Kawasan Ubung Kaja, Kawasan Pulau Serangan, Kawasan Pelabuhan Benoa, Kawasan Pengembangan LC Margaya. Kawasan strategis yang memiliki kepentingan pelestarian nilai historis dan budaya yang menjadi jati diri kota, mencakup: Kawasan Pusat Kota, Kawasan Taman Budaya (Art Centre). Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial dan publik yang tinggi, mencakup : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali; Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota; dan Kawasan Sanglah. Kawasan strategis yang memiliki kepentingan perlindungan keragaman sumber daya hayati dan perlindungan terhadap bencana, mencakup Kawasan Tahura Ngurah Rai. Peta penetapan kawasan strategis kota dapat dilihat pada Gambar 4.5.

70

Gambar 4.5 Penetapan Kawasan Strategis Kota Sumber: Bappeda Kota Denpasar, 2011

71

4.1.3.4. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang, rencana indikasi pembiayaan beserta pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya; Arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilakukan berdasarkan

arahan

pengembangan

struktur

ruang

beserta

komponen

pembentuknya yang dituangkan dalam indikasi program jangka panjang dan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan. Pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. Dalam penyelenggaraan penatagunaan, dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber dari data peta citra satelit terkini dengan koordinat

72

terpadu antara peta dasar kota dengan peta dasar provinsi dan kabupaten sekitar, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun. 4.1.3.5. Penyusunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk menjamin tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengendalian pemanfaatan ruang merupakan perangkat untuk memastikan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan ruang dapat dihindari. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan cukup efektif dan efisien apabila mempunyai dasar perencanaan tata ruang yang baik dan berkualitas serta informasi yang akurat terhadap praktek-pratek pemanfaatan ruang yang berlangsung. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota termuat dalam Pasal 28, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), yang merupakan bagian dari muatan yang harus ada dalam sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisi: ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan berpedoman pada rencana tata ruang yang lebih rinci

73

(RDTR, RRTR dan ketentuan peraturan zonasi), dengan memperhatikan ketentuan, standar teknis, kelengkapan prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan kegiatan pengawasan dan penertiban. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Walikota melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota. 4.1.4. Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar Pembahasan dilakukan antara Bappeda Kota Denpasar, Bagian Hukum Setda Kota Denpasar bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) I RTRW Kota Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 3 November 2008. Pembahasan mengalami jeda waktu yang cukup lama karena baru disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perda RTRW, seperti UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RTRW Provinsi Bali sebagai payung RTRW Denpasar. Pada rapat pembahasan bersama Pansus RTRW muncul beberapa pertanyaan dan usul terhadap Ranperda RTRW Kota Denpasar, antara lain tentang berapa persen ruang terbuka di Kota Denpasar dan kondisi hutan mangrove. Berdasarkan data pada tahun 2006, persentase ruang terbuka adalah 45,46% dan luas hutan mangrove di Kota Denpasar adalah 564,01 atau 4,41%. Syarat minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Kawasan Perkotaan menurut Pasal 28 dan 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 adalah 30% yang meliputi RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

74

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kota Denpasar Tahun 2026 dan Komposisi Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar, maka proporsi target pencapaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar sampai pada tahun 2026 adalah minimal 35%, dengan uraian sebagai berikut: Koefision Wilayah Terbangun Kota Denpasar adalah 67,19% (dihitung berdasarkan luas kawasan terbangun berbanding luas wilayah kota), sehingga proporsi Ruang Terbuka adalah kebalikannya yaitu 32,18%, masih di bawah target 35% sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ruang Terbangun dan Terbuka Kota. Terkait pertanyaan mengenai mekanisme disinsentif untuk mengendalikan perkembangan yang tidak sesuai. Bappeda Kota Denpasar menjawab: Pengendalian rencana tata ruang dilakukan dengan menyusun mekanisme dan perangkat disinsentif untuk mengendalikan perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, berupa: pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi-sanksi yang dimaksud antara lain: peringatan dan/atau teguran, penghentiuan sementara pelayanan administratif, penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaaatan ruang, pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan

ruang,

pemullihan

fungsi

atau

rehabilitasi

fungsi

ruang,

pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemutihan perijinan dan pengenaan denda.

75

Terkait pertanyaan mengenai pengembangan Kawasan Margaya, jawaban yang diberikan adalah: Pengelolaan Kawasan Pengembangan Margaya yang merupakan kawasan pengembangan baru pada perbatasan wilayah Kota Denpasar dengan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, didasarkan atas: Kebutuhan pengembangan terusan jaringan jalan linglar barat Kota Denpasar untuk mengurangi kemacetan di wilayah Kota Denpasar yang terkoneksi langsung dengan Jalan Sunset di Kabupaten badung yang berfungsi sebagai jalan antar wilayah (jalan kolektor primer); Adanya keinginan masyarakat untuk mengalihkan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan budidaya (permukiman) dengan proses Land Consolidation (LC): Pada kawasan ini diarahkan akan menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan sosial budaya Kota Denpasar di bagian barat. Terkait pertanyaan mengenai kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang, jawaban yang diberikan adalah: Kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota (BKPRD) adalah bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang. BKPRD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan BKPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Berita Acara Pembahasan Materi Ranperda RTRW Denpasar dalam Sidang Pansus I (RTRW Kota Denpasar) DPRD Kota Denpasar, 2006).

76

4.1.5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Rapat sinkronisasi dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Denpasar, Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Badung, Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, DPRD Kota Denpasar, DPRD Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Gianyar, Tim BKPRD Kota Denpasar, BKPRD Kabupaten Badung, serta BKPRD Kabupaten Gianyar, dan diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2010. Rapat sinkronisasi menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan, antara lain: Kebijakan pengembangan struktur ruang makro antar wilayah Kota Denpasar ditetapkan dengan pemanfaatan fungsi Kota sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, kawasan perkotaan inti dari Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Metro Sarbagita. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem infrastruktur dirancang secara terpadu antar Kota Denpasar dengan kabupaten penyanding beserta sub-sistemnya. Rencana struktur ruang wilayah kota yang mencakup sistem pusat pelayanan, prasarana wilayah dan pengembangan distribusi kependudukan dirancang dengan memperhatikan dan mengarahkan pada wilayah sekitar Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar sebagai daerah (kota) satelit. Pola ruang meliputi kawasan lindung dan budidaya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar sepakat untuk saling mensinkronkan peruntukan pada kawasan-kawasan yang berbatasan, terutama pada daerah yang mempunyai fungsi lindung.

77

Kawasan strategis kota yang didasarkan pada peran yang signifikan dalam perekonomian, yang memiliki nilai historis dan budaya, serta kawasan yang memiliki tingkat pelayanan sosial dan publik yang tinggi, dirancang sebanyak 12 Kawasan Strategis Kota Denpasar. Kawasan Strategis Kota yang menyatu dengan Kawasan Strategis Nasional, kawasan Strategis Provinsi atau menjadi bagian kawasan strategis lainnya, penataan ruangnya dikoordinasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan, sedangkan untuk Kawasan Strategis yang menyatu dengan Kawasan Strategis lainnya dirancang lebih detail dalam RDTR Metropolitan Sarbagita dan RDTR Teluk Benoa. Arahan pemanfaatan ruang khususnya pada daerah perbatasan dilakukan sinkronisasi peruntukan, sehingga terjadi harmonisasi dalam pemanfaatannya. Untuk batas wilayah akan dilakukan penegasan dengan pematokan yang akan difasilitasi oleh Provinsi Bali. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar (Berita Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, 2010). 4.1.6. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar Rapat koordinasi diselenggarakan di Kantor bappeda Provinsi Bali pada tanggal 11 Maret 2010 dan 19 Mei 2010, dengan kegiatan penilaian kelengkapan dokumen materi teknis Ranperda tentang RTRW Kota Denpasar dan penilaian

78

substansi kelengkapan materi teknis Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009-2029 dan Kebijakan Provinsi Bali. Dalam rapat Bappeda Provinsi Bali memberikan masukan dan koreksi, antara lain mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, yaitu: Kebijakan dan strategi penataan ruang kota harus mencantumkan kawasan strategis Kota Denpasar. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya prioritas yang mencakup kebijakan pengembangan kawasan andalan di kawasan Denpasar-UbudKintamani (Bali Selatan), serta pengembangan pertanian organik dalam kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Denpasar. Bappeda Provinsi Bali juga memberikan masukan mengenai rencana struktur ruang wilayah kota, antara lain: Perlu dicantumkan kawasan perkotaan Metropolitan Sarbagita, disamping PKN, KSN juga kawasan strategis Provinsi Bali, lokasi helipad untuk pendaratan helikopter sebagai transportasi udara, Pelabuhan Benoa tidak perlu menyediakan lokasi akomodasi perlu disesuaikan dengan dokumen RDTR Teluk Benoa. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali mengkoreksi tentang kesesuaian prosentase RTHK sebesar 35% yang belum sesuai dengan hasil penjumlahan RTHK Publik 15,75% dan RTHK Privat sebesar 15%. Koreksi lain adalah pencantuman ketinggian bangunan yakni 5 level agar dikoreksi menjadi 15 meter sehingga tidak multitafsir. Dinas PU Provinsi Bali menyarankan untuk mengatur arahan insentif dan bentuk-bentuk insentif dalam Ranperda RTRW Kota Denpasar.

79

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali mempertanyakan RTH mininmal 35% dari luas wilayah kota apakah sudah realitis, mengingat dalam perhitungan memasukkan komponen lahan sawah sebagai komponen RTH yang rawan mengalami alih fungsi lahan. Untuk menambah luas RTHK perlu dihitung RTHK sepanjang ruas jalan. Dinas Kelautan dan Perikanan mengkoreksi tentang jarak perairan kabupaten/kota sepanjang 4 mil dirubah menjadi sepertiga wilayah kewenangan provinsi, serta lokasi Marina Serangan yang sedang diusulkan perlu dimasukkan dalam Ranperda RTRW Kota Denpasar. 4.1.7.

Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar mengirim surat permohnan rekomendasi

gubernur untuk persetujuan substansi terhadap Ranperda Kota Denpasar tengang RTRW Wilayah Kota Denpasar pada tanggal 9 Februari 2010. Atas surat tersebut Gubernur Bali kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum pada tanggan 24 Mei 2010, yang menyatakan bahwa Rancangan Perda Kota Denpasar tentang RTRW telah dikonsultasikan dan dibahas dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dan Rapat Pleno BKPRD Provinsi Bali di Kantor Bappeda Provinsi Bali pada tanggal 11 Maret 2010 dan 19 Mei 2010. Berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan, Gubernur Bali memberikan rekomendasi bahwa Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar dapat

80

diproses lebih lanjut untuk dilakukan evaluasi materi muatan teknis oleh instansi Pemerintah anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk selanjutnya mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum (Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar, 2010). 4.1.8. Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh Menteri Pekerjaan Umum Menteri Pekerjaan Umum pada prinsipnya menyetujui Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan beberapa catatan, yaitu mengingat Kota Denpasar memiliki RTH seluas 24,12 % dari luas wilayah kota, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Denpasar agar mengupayakan perwujudan RTH seluas 31,14% dari luas wilayah kota pada akhir tahun rencana sebagaimana tercantum dalam Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. 4.1.9. Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Ke-10 masa persidangan ketiga DPRD Kota Denpasar pada tanggal 28 November 2011 telah menyetujui 13 Ranperda Kota Denpasar termasuk di dalamnya Ranperda tentang RTRW menjadi Perda Kota

81

Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2011). 4.1.10. Rangkuman Proses Penyusunan RTRW Kota Denpasar Berdasarkan uraikan di atas, maka proses penyusunan RTRW Kota Denpasar secara garis besar, melalui tahapan sebagai berikut: 1. Evaluasi RTRW 2. Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar 3. Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar, yang meliputi tahapan sebagai berikut: a. Analisis pengembangan wilayah b. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota d. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah e. Penyusunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar 5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar 6. Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar

82

7. Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum 8. Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh menteri Pekerjaan Umum 9. Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar

4.2.

Para Pihak dan Kepentingan yang Berpengaruh dalam Penyusunan RTRW Kota Denpasar Terdapat dua aspek utama dalam proses pembahasan Ranperda RTRW Kota

Denpasar. Yaitu, pertama, adalah pihak yang terlibat dalam kebijakan, di mana yang dimaksud di sini adalah orang atau institusi yang mempengaruhi kebijakan tertentu. Kedua, jaringan kebijakan, yaitu bagaimana masing-masing pihak degan gagasan-gagasannya menjalin hubungan (bisa saling mendukung atau bertolak belakang) dalam mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan proses penyusunan RTRW Kota Denpasar seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan para pihak dan kepentingan yang berpengaruh dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar adalah sebagai berikut. 4.2.1. Bappeda Kota Denpasar Bappeda Kota Denpasar memiliki tugas membuat perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sosial

83

Budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan, serta bidang penelitian dan pengembangan, termasuk dalam bidang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Bappeda Kota Denpasar terlibat dalam semua proses penyususnan RTRW, mulai dari tahapan evaluasi hingga pembahasan materi atau substansi RTRW. 4.2.2. Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kota Denpasar Kepala desa dan lurah dilibatkan dalam tahap evaluasi RTRW Kota Denpasar. Beberapa gagasan yang disampaikan antai lain: Lurah Serangan menyampaikan bahwa perumahanan masyarakat di Serangan sudah ada sejak lama, dan kondisi sempadan pantai tidak lagi memenuhi ketentuan (Jarak dari pantai rata-rata mencapai lima meter, bahkan kurang). Gagasan mengenai sempadan pantai yang dapat kurang dari lima meter tidak diakomodasi dalam RTRW, sebab dalam Pasal 83 Ayat (3) huruf a, ditulis bahwa sempada pantai dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Kepala Desa Sanur Kaja menyampaikan bahwa permasalahan kawasan jalur hijau di Jalan Sedap Malam yang mengalami pembangunan secara masif, sehingga semakin mengurangi kawasan jalur hijau. Gagasan ini diakomodasi secara parsial dalam Pasal 50 huruf a bahwa Jalan Sedap Malam termasuk dalam kawasan peruntukan kegiatan sektor informal, yaitu: pedagang bunga dan tanaman hias, tanpa mendirikan bangunan permanen. Lurah Sesetan menyatakan bahwa warga Sesetan yang memiliki lahan di kawasan hutan bakau mengusulkan untuk merubah ketentuan penggunaan lahan di

84

kawasan tersebut. Usul ini tidak diakomodasi dalam RTRW, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c bahwa memantapkan hutan bakau di Kawasan Denpasar Selatan sebagai kawasan taman hutan raya. 4.2.3. DPRD Kota Denpasar DPRD Kota Denpasar berperan sebagai badan legislatif yang memberikan persetujuan dan pengesahan dari Ranperda menjadi Perda RTRW. DPRD Kota Denpasar dilibatkan dalam tahapan penyusunan berikut ini: Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar, Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar, Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar; dan Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Pada Rapat Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar, disampaikan beberapa usul dan pertanyaan, yang semuanya sudah dijawab dalam rapat tersebut. 4.2.4. Asosiasi Profesi Perwakilan dari REI dan IAI mempertanyakan tolak ukur dalam menentukan lahan terbangun mencapai 64% pada Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar, yang sudah dijawab melalui Materi Teknis RTRW Kota Denpasar.

85

4.2.5. Bappeda Kabupaten Badung dan Bappeda Kabupaten Gianyar Bappeda Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar terlibat dalam tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Masing-masing institusi berperan sebagai perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota. Hasil dari sinkronisasi adalah kesepakatan bersama antara Walikota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabuaten Gianyar tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi RTRW Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. 4.2.6. Bappeda Provinsi Bali Bappeda Provinsi Bali terlibat dalam tahapan Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar; serta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali memberikan masukan dan koreksi, antara lain mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, yaitu: Kebijakan dan strategi penataan ruang kota harus mencantumkan kawasan strategis Kota Denpasar. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya prioritas yang mencakup kebijakan pengembangan kawasan andalan di kawasan Denpasar-UbudKintamani (Bali Selatan), serta pengembangan pertanian organik dalam kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Denpasar.

86

Usulan mengenai penentuan kawasan strategis Kota Denpasar diakomodasi dalam Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Kota. Usulan tentang kebijakan pengembangan

kawasan

budidaya

prioritas

yang

mencakup

kebijakan

pengembangan kawasan andalan di kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) diakomodasi dalam Pasal 11 Ayat (4) Huruf b, bahwa: Strategi pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan adalah dengan menyelaraskan fungsi-fungsi kegiatan pariwisata, pertanian, industri kecil unggulan untuk mendukung kawasan andalan nasional pada poros pengembangan Kawasan Denpasar – Ubud – Kintamani. 4.2.7. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali terlibat dalam tahap Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali mengkoreksi tentang kesesuaian prosentase RTHK sebesar 35% yang belum sesuai dengan hasil penjumlahan RTHK Publik 15,75% dan RTHK Privat sebesar 15%. Koreksi lain adalah pencantuman ketinggian bangunan yakni 5 level agar dikoreksi menjadi 15 meter sehingga tidak multitafsir. Dinas PU Provinsi Bali menyarankan untuk mengatur arahan insentif dan bentuk-bentuk insentif dalam Ranperda RTRW Kota Denpasar. Koreksi atas jumlah RTHK telah diakomodasi dalam Pasal 42 Ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa RTHK mencapai 36% dari luas wilayah Kota Denpasar, dengan perincian RTHK publik sebesar 20% dan RTHK Privat sebesar 16%. Koreksi atas ketinggian bangunan diakomodasi dalam Pasal 68 Ayat (2)

87

huruf b, bahwa ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m. 4.2.8. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali terlibat dalam tahap Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali mempertanyakan RTH mininmal 35% dari luas wilayah kota apakah sudah realitis, mengingat dalam perhitungan memasukkan komponen lahan sawah sebagai komponen RTH yang rawan mengalami alih fungsi lahan. Untuk menambah luas RTHK perlu dihitung RTHK sepanjang ruas jalan. Usulan ini diakomodasi dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf c, yang mengikutsertakan jalur hijau jalan sebagai komponen RTHK. 4.2.9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terlibat dalam tahap Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rapat tersebut di atas mengkoreksi tentang jarak perairan kabupaten/kota sepanjang 4 mil dirubah menjadi sepertiga wilayah kewenangan provinsi, serta lokasi Marina Serangan yang sedang diusulkan perlu dimasukkan dalam Ranperda RTRW Kota Denpasar. Koreksi tentang ruang laut tidak diakomodasi dalam RTRW Kota Denpasar, Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Ruang laut terdiri atas wilayah laut paling jauh

88

4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan. Usulan mengenai Marina di Serangan diakomodasi dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a. 4.2.10. Gubernur Bali Gubernur Bali berperan dalam pemberian persetujuan substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum setelah melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar. 4.2.11. Menteri Pekerjaan Umum Menteri Pekerjaan Umum terlibat dalam pemberian persetujuan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.2.12. Jaringan dan Taksonomi Kebijakan Merujuk pada taksonomi dari policy networks yang dikemukakan Howlett dan Ramesh (1998: 470) ada dua kelompok pelaku kebijakan yaitu negara dan masyarakat, serta ada empat model jaringan kebijakan, yaitu birokratik, partisipatori, jaringan isu dan jaringan pluralis. Dari pembahasan di atas maka pelaku negara adalah: Bappeda Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Gubernur Bali, dan BKPRN, sedangkan pelaku

89

masyarakat/non-negara adalah asosiasi profesi komponen dan masyarakat khususnya, jajaran kepala desa dan lurah se-Denpasar. Melihat dari gagasan dan argumentasi dari para pihak yang telah dikemukakan sebelumnya, terlihat bahwa pihak yang paling dominan dalam mempengaruhi jaringan kebijakan adalah lembaga negara. Fakta ini sejalan dengan pandangan Gramscian tentang hegemoni bahwa kekuasaan dari kelas penguasa lebih halus ketimbang dominasi fisik dari satu kelas atau kelas lainnya. Kelas penguasa punya hegemoni atas proses mental dari pihak yang dikuasai. Kekuasaan riil dari kelas dominan adalah kekuasaan mereka dalam membuat pandangan mereka tentang dunia mendominasi orang lain (Parsons, 2005: 149). Dari sini dapat dilihat bahwa DPRD tidak sekedar mengontrol agenda atau definisi problem dari Ranperda tentang RTRW ini tetapi juga mempunyai kapasitas untuk mengontrol cara orang untuk memandang realitas tentang permasalahan yang akan ditanggulangi dalam Ranperda tentang RTRW ini. Secara kuantitas para pihak yang ada dalam jaringan kebijakan ini relatif sedikit dan dengan dominannya lembaga negara, maka model jaringan kebijakan yang terjadi adalah jaringan birokratis, yang bercirikan sistem klien atau jaringan korporatis. Jaringan birokratis ini terjadi dari kelompok kecil anggota DPRD (Pansus RTRW), dan instansi pemerintah, yang sering bekerja sangat erat bersamasama untuk waktu yang lama. Mereka mengembangkan hubungan pribadi dan saling memiliki ketergantungan sistemik, sehingga "menutup" proses kebijakan dari kontrol populer/masyarakat. Selain itu jaringan birokratis ini juga terjadi secara

90

vertikal, antara Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar dengan Gubernur Bali dan BKPRN. Dari sudut pandang taksonomi komunitas kebijakan ada empat model komunitas kebijakan, yaitu, hegemonik, perlombaan, perpecahan dan kekacauan. Walaupun negara menjadi pihak yang dominan, serta adanya sedikit gagasan/ide yang berseberangan dari masing-masing pihak, namun tidak ada dominasi ide atau gagasan yang mewarnai proses pembahasan Ranperda RTRW Denpasar ini. Dengan demikian, maka model taksonomi komunitas kebijakan yang terjadi adalah model perlombaan. Sedangkan dari aspek taksonomi perubahan kebijakan ada empat model perubahan kebijakan yaitu pradigmatik cepat, inkremental cepat, paradigmatik gradual dan inkremental gradual. Bila dilihat dari waktu pembahasan yang memakan waktu selama empat tahun dari tahun 2006 sampai 2011. Maka kecepatan perubahan kebijakan yang terjadi adalah perubahan secara lambat. Sedangkan model perubahan yang terjadi tidak bersifat pragmatik, terlihat dari tidak adanya perubahan isu mendasar yang mengakibatkan perubahan substansi Ranperda secara mendasar. Perubahannya terjadi secara bertahap dalam tempo yang lama, sehingga model perubahan kebijakan yang terjadi adalah perubahan inkremental gradual.

4.3.

Pendekatan yang Diterapkan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar Perencanaan tata ruang wilayah kota merupakan aktivitas yang bersifat

teknis, namun sekaligus merupakan fungsi negara yang diformulasikan dalam

91

kebijakan publik, sehingga untuk menentukan pendekatan yang diterapkan dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu: perubahan kebijakan publik dan pendekatan berdasarkan atas teori perencanaan. 4.3.1. Perubahan Kebijakan Publik Penyusunan RTRW Kota Denpasar 2011-2031 berawal dari evaluasi terhadap RTRW Kota Denpasar Tahun 2009, sehingga untuk memahami perubahan kebijakan yang terjadi perlu diketahui agenda setting dan arena konflik dari proses kebijakan RTRW ini. 4.3.1.1. Keadaan agenda setting Dalam menganalisis agenda setting, ada dua aspek yang menjadi perhatian utama yaitu persepsi dan fokus perhatian kebijakan. 1. Persepsi Bila melihat alat analisis yang diajukan Grindle dan Thomas (1991) tentang aspek ekonomi politik dari perubahan kebijakan, dapat dilihat bahwa dalam situasi ini keadaan agenda settingnya berada pada garis situasi “politik seperti biasanya”. Keadaan agenda setting yang membentuk persepsi pada “politik seperti biasanya” dapat dilihat dari lima variabel, yaitu adanya persoalan yang telah dipilih, tingkat pertaruhan rendah, pengambilan keputusan tingkat rendah, perubahan inkremental dan waktu yang fleksibel. Kelima variabel ini ditemukan dalam proses perubahan Perda tentang RTRW ini.

92

a.

Persoalan yang dipilih; Rencana Pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan perubahan Perda No.

10 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Denpasar sejatinya sudah muncul sejak tahun 2006. Perubahan ini dilandasi pertimbangan bahwa Perda No. 10 tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar dinilai sudah kadaluwarsa dan kondisi di lapangan sudah banyak yang berubah. Berdasarkan fakta tersebut, Bappeda Kota Denpasar telah merancang revisi Perda RTRW yang akan diberlakukan dalam menata ruang di Kota Denpasar. Pembahasan awal ranperda RTRW ini diprakarsai Bappeda Kota Denpasar yang melibatkan konsultan perencana untuk Secara garis besar permasalahan tata ruang yang dialami Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 1) Terus bertambahnya kebutuhan lahan baru untuk permukiman dalam rangka menampung pertumbuhan penduduk yang demikian cepat dan hal ini menimbulkan meningkatnya kepadatan di Kota Denpasar serta adanya proses densifikasi permukiman ke kawasan pinggiran kota (urban sprawl); 2) Tingginya

pertambahan

jumlah

penduduk

terutama

pendatang,

membutuhkan tambahan sarana dan prasarana perkotaan serta lapangan kerja yang mencukupi; 3) Besarnya potensi alih fungsi lahan sawah irigasi, akibat tuntutan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang membutuhkan ruang, namun di sisi lain banyak terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan; 4) Kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama yang disebabkan kurangnya dukungan sistem infrastruktur terutama jaringan jalan dan terus

93

menambahnya kepemilikan kendaraan serta bercampurnya arus lalu lintas regional dan lokal pada kawasan perkotaan di Kota Denpasar dan sekitarnya; 5) Makin mendominasinya kawasan perdagangan dan jasa pada jalan-jalan utama di Kota Denpasar, sehingga Kota Denpasar terkesan lebih cenderung menjadi kota perdagangan ketimbang kota budaya; 6) Maraknya

pelanggaran-pelanggaran

terhadap

kawasan-kawasan

perlindungan setempat seperti kawasan sempadan pantai, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan jalan, sempadan sungai, dan radius kawasan suci dan tempat suci; 7) Mulai berkurangnya kualitas pelayanan air bersih, persampahan, air limbah, drainase akibat daya tampung jaringan yang ada beberapa diantaranya telah mencapai kapasitasnya; 8) Kurang terintegrasinya pola pemanfaatan ruang terutama di wilayahwilayah perbatasan antar Kawasan Metropolitan Sarbagita; 9) Makin memudarnya wajah tata ruang bernuansa budaya Bali baik tata lingkungan, konsep catuspatha, tata bangunan maupun wajah arsitektur Bali yang merupakan jati diri unik kota-kota di Bali; 10) Belum terintegrasinya Struktur Tata Ruang Kawasan Metropolitan Sarbagita, yang dapat mendorong keserasian hubungan fungsional antara Kota Denpasar sebagai kota inti dengan ibukota kabupaten/kecamatan atau pusat-pusat kegiatan lainnya yang berdekatan;

94

11) Belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan ruang wilayah perairan dan laut sesuai batas kewenangan 4 mil laut untuk pemerintah Kota/Kabupaten; dan 12) Belum tertuangnya penerapan konsep-konsep mitigasi bencana dalam penataan ruang wilayah Kota Denpasar. mengawali revisi Perda RTRW sebelumnya. Dari fakta di atas, tampak bahwa inisiatif awal dari perubahan Perda No. 10 tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar datang dari keinginan untuk melakukan perubahan bukan karena tekanan publik untuk melakukan perubahan. Latar belakang perubahan Perda RTRW ini adalah persoalan yang dipilih bersama antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar. b.

Tingkat pertaruhan yang rendah Tidak adanya tekanan yang kuat untuk melakukan perubahan menyebabkan

terjadinya tingkat pertaruhan yang rendah. Hal ini tampak dari perubahan legal drafting sebanyak enam kali untuk mengakomodasi baik perubahan-perubahan di lapangan maupun penyesuaian dengan peraturan-peraturan baru yang secara hirarkis berada di atas Perda, yaitu Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. c.

Pengambilan keputusan tingkat rendah Tidak nampak pengambilan keputusan dari level tertinggi, yakni Walikota

Denpasar dan pimpinan DPRD dalam pengambilan keputusan, dikarenakan tidak

95

ada situasi krisis dan tekanan yang mendesak pengambilalihan keputusan pada level tertinggi. Pengambilan keputusan dilakukan pada level SKPD dan Pansus RTRW. d.

Perubahan inkremental Perubahan secara inkremental memiliki karakteristik konservatif, karena

cenderung menisbikan perubahan sosial yang revolusioner (perubahan besar dan dalam waktu relatif singkat), sehingga pendekatan ini kadang dianggap sebagai pendekatan yang pro-interia dan anti-inovasi, sesuai dengan lingkupnya yang relatif sempit dan parsial. Seperti telah diungkapkan dalam poin analisis sebelumnya, bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan secara inkremental. Perubahan kebijakan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. e.

Waktu yang fleksibel Tidak adanya tekanan dalam mengesahkan Perda RTRW dengan segera

membuat waktu pembahasan Perda RTRW ini bersifat fleksibel. Hal ini terlihat dari waktu pembahasan yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2011. 2. Fokus perhatian pembuatan kebijakan Pada bagian analisis mengenai pihak kebijakan sebelumnya dijelaskan bahwa model taksonomi jaringan kebijakan yang terhadi adalah jaringan birokratis yang dihegemoni oleh lembaga negara. Dalam proses pembahasan Ranperda

96

RTRW ini, tidak ditemukan adanya pengaruh politik makro yang dapat merubah substansi dari Ranperda RTRW ini. Pembuatan kebijakan cenderung didominasi oleh relasi politik mikro dan hubungan birokratik. Hal ini tampak dari kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan Ranperda ini. Relasi yang terjadi adalah relasi antar instansi dalam domain lembaga negara. Sehingga proses pembahasan Ranperda ini cenderung tertutup dari kontrol dan tekanan publik. 4.3.1.2. Arena konflik Situasi politik seperti biasanya membawa kebijakan ini pada arena konflik di tingkat birokratik. Seperti telah diuraikan dalam analisis mengenai taksonomi komunitas kebijakan yang terjadi adalah perlombaan ide di dalam komunitas. Perlombaan ide yang terjadi hanya terbatas pada jaringan birokratik yang terbentuk dan tidak meluas kepada pertentangan ide dalam masyarakat. 4.3.2. Pendekatan Perencanaan Berdasarkan Teori Perencanaan Untuk mengetahui pendekatan perencanaan yang diterapkan dalam Penyusnan RTRW Kota Denpasar, digunakan Perbandingan Pendekatan Perencanaan, yang diuraikan ke dalam pokok-pokok uraian: karakteristik perencanaan, peran negara, tujuan perencanaan, ruang lingkup perencanaan dan metode perencanaan. 4.3.2.1. Karakteristik perencanaan Perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar dipelopori oleh Bappeda Kota Denpasar yang berperan sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung

97

jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Aktivitas perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar berpusat pada Bappeda sebagai institusi yang merencanakan sejak awal hingga melakukan pembahasan substansi dari RTRW Kota Denpasar. Karena sifat perencanaannya yang bersifat teknis dan berpusat pada lembaga negara, yakni Bappeda Kota Denpasar, maka pendekatan perencanaan yang sesuai dengan Teori Pendekatan Perencanaan adalah Pendekatan Rasional Komprehensif. 4.3.2.2. Peran negara dalam perencanaan tata ruang wilayah Dalam rangka penyusunan RTRW, Bappeda Denpasar melakukan revisi terhadap Perda No. 10 tahun 1999 tentang RTRW, dengan melalui beberapa tahapan, yang melibatkan perwakilan masyarakat, asosiasi profesi dan instansi terkait. Dalam setiap tahapan muncul berbagai usulan dan masukan yang diterima oleh Bappeda Kota Denpasar dan diakomodasi ke dalam RTRW Kota Denpasar.

98

Dalam hal ini Bappeda Kota Denpasar sebagai perwakilan negara berperan sebagai perantara netral yang ingin mencapai masyarakat yang stabil dengan pengetahuan teknis, mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, melakukan pembelajaran bersama dengan para pihak yang dipengaruhi oleh implementasi dari suatu rencana. Berdasarkan peran ini, maka pendekatan yang diterapkan dari sudut pandang peran negara adalah rasional komprehensif, pendekatan advokasi, transaktif dan consensus building. 4.3.2.3. Tujuan perencanaan Tujuan Penyusunan RTRW Kota Denpasar adalah dalam rangka mewujudkan RTRW sebagai pedoman penataan ruang dan pembangunan bagi pemerintah Kota Denpasar dan pihak-pihak lainnya. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar adalah : a. Terwujudnya keterpaduan rencana tata ruang wilayah kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi serta rencana jangka panjang daerah b. Terarahnya pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota yang terintegrasi dengan wilayah yang lebih luas c. Terkendalinya pembangunan di Kota Denpasar baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; d. Terciptanya keserasian pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya perkotaan ; e.

Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di Kota Denpasar;

99

f.

Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha.

g.

Terkoordinasinya pembangunan antar kawasan dan antar sektor pembangunan.

Tujuan perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar yang ingin dicapai secara garis besar adalah peningkatan kualitas lingkungan, yang sejalan dengan tujuan dari pendekatan rasional komprehensif. 4.3.2.4. Ruang lingkup perencanaan Ruang lingkup perencanaan adalah Wilayah Kota Denpasar dengan luas daratan keseluruhan 12.778 Ha yang terletak pada koordinat 08º36'20” - 08º44'48” LS dan 115º10'00” - 115º16'26” BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah Utara: Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) 2. Sebelah Timur: Kecamatan Sukawati ( Kabupaten Gianyar ) dan Selat Badung 3. Sebelah Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa 4. Sebelah Barat: Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung) Ruang wilayah juga mencakup ruang perairan, sehingga lingkup ruang perairan adalah sejauh batas kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten yaitu sejauh 4 mil laut. Sedangkan ruang udara dibahas sampai batas tertentu yang berpengaruh. Selain itu batas pengamatan wilayah daratan juga memperhatikan keterkaitan fungsional dengan wilayah di sekitarnya, terutama Kawasan Metropolitan Sarbagita.

100

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar sesuai arahan ayat 1, Pasal 26 dan Pasal 28 UU. No. 26 Tahun 2007, menghasilkan output sebagai berikut : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem permukiman perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota; c. Rencana pola ruang wilayah kotayang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota; d. penetapan kawasan strategis kota; e. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; f. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan g. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. h. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan i. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Secara garis besar ruang lingkup perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar mencakup aspek fisik, spasial dan sosial ekonomi, sesuai dengan ruang lingkup dari perencanaan rasional komprehensif.

101

4.3.2.5. Metode perencanaan Penyusunan perencanaan RTRW dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 1. Evaluasi RTRW 2. Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar 3. Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar, yang meliputi tahapan sebagai berikut: a. Analisis pengembangan wilayah b. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota d. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah e. Penyusunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar 5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar 6. Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 7. Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum

102

8. Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh Menteri Pekerjaan Umum 9. Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar

Tahapan-tahapan di atas dapat dikelompokkan ke dalam metode dari pendekatan komprehensif. 1. Perumusan masalah; dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap RTRW Kota Denpasar Tahun 2009-2029, dari evaluasi ini kemudian ditemukan beberapa permasalahan, yang mendorong terjadinya penyusunan RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031. 2. Pengumpulan data, dilakukan melalui tahapan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar, yang menghasilkan berbagai data yang diperlukan termasuk masukan dan usulan dari lembaga dan instansi terkait. 3. Analisis, dilakukan dalam tahapan Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar, yang meliputi: Kondisi Dan Analisis Fisik Wilayah, Analisis Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar, Analisis Sosial Kependudukan, Analisis Sosial Budaya, Analisis Perekonomian Kota Denpasar, Analisis Kondisi dan Kebutuhan Sistem Transportasi, Analisis Sistem Infrastruktur Wilayah, Analisis Kebutuhan Fasilitas, Analisis Kecenderungan Pola Ruang Wilayah, Analisis Struktur Ruang Wilayah

103

4. Penentuan tujuan dan sasaran, Secara umum tujuan penataan ruang wilayah Kota Denpasar adalah untuk mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, nyaman, aman, kreatif, produktif dan berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya secara khusus Penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan: a.

ruang wilayah kota yang nyaman, aman, produktif,

kreatif,

berkelanjutan dan mencerminkan jatidiri budaya Bali; b.

keterpaduan struktur ruang kota dengan Kawasan Metropolitan Sarbagita, wilayah Provinsi Bali dan sistem perkotaan nasional;

c.

keterpaduan dan optimalisasi pola ruang kawasan lindung, kawasan budidaya beserta ruang terbuka hijau kota

d.

keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan kota yang berwawasan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;

e.

keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah kota;

f.

keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan

g.

ruang wilayah kota yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

5. Perencanaan, dilakukan dalam tahapan Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar, yang meliputi Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola

104

Ruang Wilayah Kota, Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTHK), Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota. 6. Pengambilan keputusan, dilakukan melalui tahapan a. Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar b. Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar c. Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar d. Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum e. Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh Menteri Pekerjaan Umum f. Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan Perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) Evaluasi RTRW Kota Denpasar 2009-2029; (2) Pembahasan Laporan Penyusunan Database Terstruktur dan Evaluasi RTRW Kota Denpasar; (3) Penyusunan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar, yang meliputi tahapan sebagai berikut: (a) Analisis pengembangan wilayah, (b) Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, (c) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, (d) Penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah, (e) Penyusunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; Tahapan berikutnya adalah (4) Pembahasan Materi Ranperda RTRW Kota Denpasar dalam Sidang Pansus I DPRD Kota Denpasar (5) Sinkronisasi dan Harmonisasi Substansi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar; (6) Koordinasi Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi Bali dalam Pembahasan Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar (7) Rekomendasi Gubernur Bali tentang Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar kepada Menteri Pekerjaan Umum (8) Persetujuan Substansi atas Ranperda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar 2010-2030 oleh menteri Pekerjaan Umum; serta (9) Persetujuan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Kota Denpasar tentang RTRW Kota Denpasar

105

106

Para pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW Kota Denpasar 20112031 adalah Bappeda Kota Denpasar, Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Asosiasi Profesi, Bappeda Kabupaten Badung dan Bappeda Kabupaten Gianyar, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Gubernur Bali, serta Menteri Pekerjaan Umum. Masing-masing pihak memiliki gagasan dan usulan yang disampaikan selama proses penyusunan RTRW Kota Denpasar. Beberapa gagasan tersebut ada yang telah diakomodasi dalam RTRW Kota Denpasar 2011-2031, dan ada beberapa gagasan yang tidak diakomodasi. Model jaringan kebijakan yang terjadi adalah jaringan birokratis, yang bercirikan sistem klien atau jaringan korporatis. Jaringan birokratis ini terjadi dari kelompok kecil anggota DPRD (Pansus RTRW), dan instansi pemerintah. Walaupun negara menjadi pihak yang dominan, serta adanya sedikit gagasan/ide yang berseberangan dari masing-masing pihak, namun tidak ada dominasi ide atau gagasan yang mewarnai proses pembahasan Ranperda RTRW Denpasar ini. Dengan demikian, maka model taksonomi komunitas kebijakan yang terjadi adalah model perlombaan atau kompetisi gagasan. Dalam situasi ini keadaan agenda settingnya berada pada garis situasi “politik seperti biasanya”, hal ini dapat dilihat dari lima variabel, yaitu adanya persoalan yang telah dipilih, tingkat pertaruhan rendah, pengambilan keputusan tingkat rendah, perubahan inkremental dan waktu yang fleksibel. Relasi yang

107

terjadi adalah relasi antar instansi dalam domain aktor negara. Sehingga proses penyusunan RTRW Kota Denpasar ini cenderung tertutup dari kontrol dan tekanan publik. Berdasarkan lima uraian mengenai perbandingan perencanaan, yaitu: karakteristik perencanaan, peran negara, tujuan perencanaan, ruang lingkup perencanaan dan metode perencanaan, maka pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Denpasar adalah pendekatan rasional komprehensif. 5.2 Saran Dengan model jaringan birokratis dan relasi yang terjadi adalah antar instansi dalam domain negara, penyusunan RTRW Kota Denpasar ini cenderung tertutup dari kontrol dan tekanan publik. Kepada lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyusunan RTRW disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang untuk menjaga transparansi dalam pemanfaatan ruang dan memenuhi prinsip partisipasi dan berkeadilan. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya bersifat keterwakilan oleh kepala desa atau lurah, namun partisipasi secara langsung dalam diskusi publik dalam proses perencanaan tata ruang berikutnya. Walaupun dalam proses penyusunan RTRW Kota Denpasar ini terjadi konsensus di antara pengambil kebijakan, namun konsenseus tersebut tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Pembangunan konsensus berperan sebagai suatu cara dalam menemukan strategi yang layak untuk menghadapi perencanaan

108

dan kebijakan yang tidak pasti, kompleks dan kontroversial. Karena melalui konsensus akan muncul pengetahuan, ide dan aksi bersama yang lebih baik untuk menghadapi kondisi tersebut. Melalui proses konsensus, para stakeholder akan mampu belajar, secara bersama memperoleh pemahaman baru, menembus penghalang mental dan emosional, membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang efektif. Masyarakat yang saat ini cenderung dikecualikan dari proses perencanaan tata ruang, harus diikutsertakan di masa depan, bukan hanya demi formalitas tetapi juga secara aktif dalam kegiatan penataan ruang. Ini adalah strategi dimana masyarakat bergabung dalam menentukan bagaimana informasi dibagi, tujuan dan kebijakan ditetapkan, sumber daya yang dialokasikan, program-program yang dioperasikan, dan manfaat yang diperoleh. Partisipasi adalah sarana bagi masyarakat yang memungkinkan untuk berbagi manfaat dari masyarakat yang makmur dan berkeadilan sesuai asas penataan ruang, untuk itu diharapkan juga kepedulian masyarakat agar terlibat secara pro-aktif dalam perencanaan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA Buku Adisasmita, R. 2008. Pengembangan Wilayah-Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu. Barker, C. 2008. Cultural Studies-Teori dan Praktik, Edisi Keempat. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Bolan, R.S. 1996. Planning and Institusional Design. In: Mandelbaum, S.J, Mazza, L., Burchell, R.W., editors. Explorations in Planning Theory. New Jersey: Center for Urban Policy Research The State University of New Jersey. p. 497513. Bungin, M. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Davidoff, P. 2000[1965]: Advocacy and Pluralism in Planning. In: Legates, R.T. dan Stout, F., editors. The City Reader. London: Routledge. p. 423-33. Forester, J. 1996a. The Rationality of Listening, Emotional Sensitivity, and Moral Vision. In: Mandelbaum, S.J, Mazza, L., Burchell, R.W., editors. Explorations in Planning Theory. New Jersey: Center for Urban Policy Research The State University of New Jersey. p. 204-44. ________. 1996b. Argument, Power, and Passion in Planning Practice. In: Mandelbaum, S.J, Mazza, L., Burchell, R.W., editors. Explorations in Planning Theory. New Jersey: Center for Urban Policy Research The State University of New Jersey. p. 241-62. Friedmann, J. 1996. Two Centuries of Planning Theory: An Overview. In: Mandelbaum, S.J, Mazza, L., Burchell, R.W., editors. Explorations in Planning Theory. New Jersey: Center for Urban Policy Research The State University of New Jersey. p. 10-29. Gottdiener, M. dan L. Budd. 2005. Key Concepts in Urban Studies. London: SAGE Publications Ltd. Grindle, M.S. and J.W. Thomas .1991. Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries. Baltimore: John Hopkins University Press. Ham, C., dan M. Hill. 1993. The Policy Prosess in the Modern Capitalist State. 2nd edition. New York: Harvestey Wheatsheaf. Harvey, D. 1985. The Urbanization of Capital. Maryland: The Johns Hopkins University Press. Hoogerwerf. A. 1983. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Howlett, Michael, M. Ramesh, 1998. Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of the Policy Process, Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 3 Islamy, M. I. 1988. Materi Pokok Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Karunika. Universitas Terbuka. ___________. 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

109

110

Klaasen, I.T., 2003. Knowledge- Based Design: Developing Urban & Regional Design Into A Science. Armsterdam: Delf University Press. Krueckeberg, D.A. 1997. The Culture of Planning. In: Krueckeberg, D.A., editor. Introduction to Planning History in the United States. New Jersey: Center for Urban Policy Research The State University of New Jersey. p.1-12. Lindblom, C.E. 1986. Proses Penetapan Kebijaksanaan Edisi Kedua. (Ardian Syamsudin, Pentj). Jakarta: Erlangga. Moleong, L. J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Parsons, W. 2005. Public Policy – Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. (Tri Wibowo Budi Santoso, Pentj). Jakarta: Prenada Media. Paturusi, S.A. 2008. Perencanaan Kawasan Pariwisata. Denpasar: Udayana University Press. Purdom, C. B. 1921. An Introductory Chapter. In: Purdom, C. B., editor. Town Theory and Practice. London: Benn Brothers Limited. Rustiadi, E, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Rydin, Y. 1993. The British Planning System – An Introduction. London: Macmillan. Soetomo, S. 2009. Urbanisasi dan Morfologi – Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Supriyatno, B. 2009. Manajemen Tata Ruang. Tangerang: CV. Media Berlian. Tarigan, R. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Thorns, D. C., 2002. The Transformation of Cities – Urban Theory and Urban Life. New York: Palgrave Macmillan. UN-Habitat. 2009. Planning Sustainable Cities. London: Earthscan. United Nations Human Settlements Programme. 2007. Inclusive and Sustainable Urban Planning: A Guide for Municipalities, Volume 1: An Introduction to Urban Strategic Planning. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme. Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Press. Yunus, H. B. 2008 Struktur Tata Ruang Kota, Edisi VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Denpasar 1999-2019. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali 2009-2029

111

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tesis dan Disertasi Dempster, M. B. 1998. “A Self-Organizing Systems Perspective on Planning for Sustainability” (tesis). Ontario: University Waterloo. Mukhlis, M. 2009. “Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Kota Baru Lampung di Natar” (tesis). Lampung: Universitas Lampung. Pratiwi, I.A.T. 2006. “Nilai-nilai Budaya Bali dalam Produksi Tata Ruang di Kota Denpasar (Studi Kasus Jl. Gatot Subroto Timur, Denpasar)” (tesis). Jakarta: Universitas Indonesia. Sharma, V. 2008. “Planning for Holistic Sustainability: A Study of “Process in Kerala (India) and Sweden” (disertasi). Adelaide: The University of Adeilade. Shetawy , Ahmed Adel Amin. 2004. “The Politics Of Physical Planning Practice: The Case Of The Industrial Areas In Tenth Of Ramadan City Egypt” (disertasi). London: The Development Planning Unit The Bartlett School Of Architecture And Planning University College London University Of London. Stefan, A. M. 2004. “The New Urbanism Movement: the Case of Sweden” (tesis). Sweden: Blekinge Tekniska Högskola International Master’s Programme in European Spatial Planning. Jurnal, Makalah dan Paper Alexander, E. R. 1994. The Non-Euclidean Mode of Planning: What is It to Be. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.3 (Summer 1994): 372-76. Almandoz, A. 2004. The Garden City in Early Twentieth-Century Latin America. Urban History, 31, 3: 437-52. Ardhana, I Ketut. 2004. Denpasar: Perkembangan Dari Kota Kolonial Hingga Kota Wisata. Konferensi International I Sejarah Kota (The First International Conference on Urban History) di Universitas Airlangga, Surabaya 23-25 Agustus 2004. Brooks, M. 1993. A Plethora of Paradigms? Journal of the American Planning Association, Vol. 59, No .2: 142-45. Bryson, J. M., dan R. C. Einsweiler. 2000 [1988]. Masa Depan Perencanaan Strategis untuk Publik. (Achmad Djunaedi, Pentj). Tulisan Asli: Bryson, John M.; dan Robert C. Einsweiler. 1988. “The Future of Strategic Planning for Public Purpose”, dalam buku J. M. Bryson dan R.C. Einsweiler (eds.), Strategic Planning: Threats and Opportunities for Planners. Planners Press, American Planning Association, Chicago, Illinois. Hal. 216-230. Diterjemahkan, disingkat dan dimodifikasi untuk bahan kuliah MPKD UGM. Carlino, G. A., dan A. Saiz. 2008. City Beautiful. IZA Discussion Paper No. 3778. Bonn: The Institute for the Study of Labor. Checkoway, B. 1994. Paul Davidoff and Advocacy Planning in Retrospect. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 142-45.

112

Clavel, P. 1994. The Evolution of Advocay Planning. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 146-49. Djunaedi, A. 1995. Perencanaan Stratejik Untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara Lain. Jurnal PWK, Nomor 19/Juni 1995: 20-25. _________ . 2000. Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Alumni MKPD 2000. Sanur. 27-30 Agustus. Etzioni, A. 1967. Mixed-Scanning: A “Third” Approach to Decision-Making. Public Administration Review, Vol. 27, No.5 (Dec., 1967): 385-92. _________. 1986. Mixed Scanning Revisited. Public Administration Review, Vol. 46, No. 1 (Jan. - Feb., 1986): 8-14. Fainstein, S.S. 2005. Planning Theory and the City. Journal of Planning Education and Research, Vol.25: 121-30. Forester, J. 1994. Bridging Interest and Community Planning and the Challenges of Deliberative Democracy. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 153-58. Friedmann, J. 1993. Toward a Non-Euclidian Mode of Planning. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 160-61. __________. 1998. Planning Theory Revisited. European Planning Studies, Vol.59, No.4: 482-85. Hayden, D. 1994. Who Plans the USA? A Comment on “Advocacy and Pluralism in Planning”. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 160-61. Hudson, B. M. 1979. Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions. Journal of the American Planning Association, Vol.45, No.4: 387-98. Innes, J. E. 1983. Planning Theory and Practice: Bridging the Gap. Journal of Planning Education and Research, Vol. 3, No. 1 (Summer 1983): 35-45. ________. 1996. Planning Through Consensus Building: A New View of the Comprehensive Planning Ideal. Journal of the American Planning Association, Vol. 62, No.4 (Autumn 1996): 460-72. ________. dan D. E. Booher. 1999. Consensus Building and Complex Adaptive Systems: A Framework for Evaluating Collaborative Planning. Journal of the American Planning Association, Vol. 65, No.4 (Autumn 1999): 412-23. Kaufman, J.L, dan H.M. Jacobs. 2000 [1996]. Perencanaan Strategis: Kajian dari Perspektif Perencanaan Publik. (Achmad Djunaedi, Pentj). Tulisan Asli: Kaufman ,J.L.; dan Jacobs, H.M. 1996. “A Public Planning Perspective on Strategic Planning”, dalam Journal of the American Planning Association, Vol . 53, No. 1, 1987. Diterjemahkan, disingkat dan dimodifikasi untuk bahan kuliah MPKD UGM. Krumholz, N. 1994. Advocacy Planning: Can it Move the Center? Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 150-51. Lindblom, C. E. 1959. The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, Vol.19, No.2 (Spring 1959): 79-88.

113

Marris, P. 1994. Advocacy Planning As a Bridge Between the Professional and the Political. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 143-46. Pallagst, K. 2006. Growth Management in the San Francisco Bay Area: Interdependence of Theory and Practice. IURD Working Paper Series 02, Institute of Urban and Regional Development, UC Berkeley. Peattie, L. R. 1994. Communities and Interests in Advocacy Planning. Journal of the American Planning Association, Vol. 60, No.2 (Spring 1994): 151-53. Yewlett, CJL. 2001. Theory and Practice in Operational Research and Town Planning: a Continuing Creative Strategy? Journal of the Operational Research Society, Vol.52: 1304-314. Yone, H.L. 2007. Another Planning Theory? Rewriting the Meta-Narrative. Planning Theory, Vol 6, No.3: 315–26. Website American Planning Association. 2009. What is Planning? [cited 2010 Feb. 11]. Available from URL: http://www.planning.org/aboutplanning/whatisplanning .htm. _________________________. 2010. New Urbanism. [cited 2010 Jun. 26]. Available from URL: http://www.planning.org/divisions/newurbanism/ Avena, C. 2010. City Beautiful Movement in the Progressive Age. [cited 2010 Feb. 20]. Available from URL: http://www.fordham.edu/academics/colleges __graduate_s/undergraduate_colleg/fordham_college_at_l/special_programs/ honors_program/honors_history/homepage/progressive_movement/index.asp. Cambridge Dictionary, 2010. [cited 2010 Jun. 25]. Available from URL: http://dictionary.cambridge.org/ Doxiadis, C. A. 1970. Ekistics, the Science of Human Settlements. [cited 2010 Feb. 20]. Available from URL: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics _the _science_of_human_settlements.pdf Rose, J.K. 2010. The City Beautiful Movement. [cited 2010 Feb. 20]. Available from URL: http://xroads.virginia.edu/~CAP/CITYBEAUTIFUL/city.html. Savage, C. 2010. City Beautiful Movement. [cited 2010 Feb. 20]. Available from URL: http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/C/CI007.html. Suarca. I. N. 2010. Tata Ruang di Propinsi Bali. In: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. [cited 2010 Feb 06]. Available from URL: http://www.penataanruang.net/ taru/sejarah/ Suardana, I.N.G. 2009. Denpasar, Ketika Pertumbuhannya tak Terkendali. [cited 2009 Nov. 28]. Available from URL: http://ingsuardana.blogspot.com/ 2009/ 07/denpasar-ketika-pertumbuhannya-tak.html. Winarno, H. 2010. Teori Ekistics dan Penataan Ruang di Indonesia. In: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. [cited 2010 Feb 06]. Available from URL: http://www.penataanruang.net/ taru/sejarah/

LAMPIRAN Pedoman wawancara kepada Bappeda Kota Denpasar 1. Apa yang melatarbelakangi revisi RTRW Kota Denpasar 2009 – 2029? 2. Bagaimana proses perencanaan RTRW Kota Denpasar tahap demi tahap? 3. Bagaimana prosedur perencanaan RTRW Kota Denpasar? 4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan RTRW? 5. Bagaimana substansi atau materi teknis RTRW disusun?

Pedoman wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan RTRW. 1. Pada tahap apa anda terlibat dalam proses perencanaan RTRW? 2. Bagaimana proses perencanaan RTRW Kota Denpasar tahap demi tahap yang anda ikuti? 3. Apa masukan, saran atau pendapat yang anda sampaikan pada setiap tahap?

114