TUGAS AKHIR KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA

TUGAS AKHIR

KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh: FERRY AGRIANTO I 0606020

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta

Tugas Akhir

PENGESAHAN KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA Disusun Oleh: FERRY AGRIANTO I 0606020 Menyetujui, Surakarta, 23 Juli 2010 Dosen Pembimbing Tugas Akhir Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Soedwiwahjono, M.T. NIP. 19620306 199003 1 001

Ir. Widi Suroto, M.T. NIP. 19560905 1986901 1 001

Mengesahkan, Ketua Jurusan Arsitektur

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Hardiyati, M.T. NIP. 19561209 198601 2 001

Ir. Galing Yudana, M.T. NIP. 19620129 198703 1 002

Pembantu Dekan I

Ir. Nugroho Djarwanti, M. T. 19561112 198403 2 007 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

ii


Tugas Akhir

KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA1 Ferry Agrianto2 NIM. I0606020 Abstrak Kinerja dapat diartikan sebagai capaian fungsi dan manfaat produk rencana dalam merealisasikan rencana yang telah dirumuskan sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan suatu wilayah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan daerah seharusnya memperhatikan penataan ruang, karena menjadi arahan dan batasan dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang sehingga tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang tersedia. Rencana pembangunan yang semula diharapkan dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah namun banyak yang tidak tercapai dikarenakan tidak adanya dukungan dari sumber daya alam dan daya dukung lingkungan demi terwujudnya kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keterpaduan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta serta menguraikan proses penyusunan rencana demi meninjau sinkronisasi muatan perencanaan keruangan dengan perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Metode yang ditempuh ialah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif data, proses penarikan kesimpulan juga dilakukan melalui pendekatan paradigma naturalistik (the naturalistic method of inquiry) dan teknik komparatif data sehingga ditemukan tingkatan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkatan kinerja RTRW Kota Surakarta sebagai acuan koordinasi kegiatan pembangunan lintas sektor dan wilayah dalam perwujudan pemanfaatan ruang ialah tergolong dalam tingkatan kinerja cukup. Terdapat korelasi dan sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. Nilai keterpaduan RTRW dan rencana pembangunan sebagai wujud dalam pemanfaatan ruang diperoleh sebesar 41,67% terpadu. Kata kunci: kinerja, keterpaduan, pembangunan.

1 2

rencana

tata

ruang

wilayah,

Judul yang diangkat sebagai lingkup kajian dalam penelitian. Penulis dan penyusun tugas akhir sebagai bentuk hasil penelitian yang dilakukan.

iii

rencana


Tugas Akhir

SPATIAL PLANNING PERFORMANCE IN THE LAND USE OF SURAKARTA

Ferry Agrianto NIM. I0606020

Abstract

Performance, in this context, can be interpreted as the achievement of function and use of planning product to be applied as guidance and reference in regional development. The application of regional development planning should pay more attention in spatial planning, because it gives clear orientation, and also limitation, in development activities. On the other side, there are a lot of development processes done that do not obey spatial planning. As a consequence, they usually do not conform to the available resources, such as natural resources and environment. Finally, the development that is firstly expected to push regional economic development in the long term can not be run successfully. This study purposes to analyze the level of integration between spatial planning and development planning in the case of Surakarta land use. It also aims to observe the process of spatial planning arrangement in order to synchronize between spatial planning content and regional development planning in Surakarta. Method used in this study is the descriptive qualitative approach, combined with interactive data analysis model. The conclusion will be drawn based on the naturalistic method of inquiry and data comparative until the performance level of spatial planning in land use of Surakarta found out. The result of this study shows that the performance level of spatial planning as a reference in land use of cross-sectors and cross-areas development activities in Surakarta is fair. There are some correlation and synchronization between the spatial planning and development planning in making land use in Surakarta, and the score of the integration between them is 41,67%.

Key words : performance, spatial planning, development planning

iv


Tugas Akhir

MUQADDIMAH

“ Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al Baqarah : 147-148) “ dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.” (Q.S Al Hajj : 54) „ Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai tanda kerelaan atas perbuatannya . Pelajarilah ilmu, sebab mencari ilmu di jalan Allah adalah taqwa, menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah dan membelanjakan kepada ahlinya adalah kedekatan. Ilmu teman penghibur dikesendirian , sahabat kala kesepian, pembimbing jalan kepada agama, penasehat dalam suka dan duka, seorang menteri di tengah teman sejawat, seorang kerabat diantara orang asing, serta nur penerang menuju surga.‟ (Hadits mar‟fu Muadz bin Jabal)

v


Tugas Akhir

KATA PENGANTAR Assalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan mengangkat judul “Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta”. Tugas akhir ini merupakan syarat akhir penulis untuk menyelesaikan perjalanan studi sebagai mahasiswa Program Strata 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, arahan, masukan, bimbingan dan dorongan yang bersifat membangun serta bermanfaat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1.

Ibu Ir. Hardiyati, MT selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS.

2.

Bapak Ir. Galing Yudana, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah melakukan percepatan akreditasi Prodi.

3.

Ibu Ir. Winny Astuti, MSc, PhD selaku ketua tim panitia tugas akhir dan pelaksananya yang telah mempersiapkan mekanisme dan administratif penyelenggaraan tugas akhir serta selalu mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir.

4.

Bapak Ir. Soewiwahjono, MT selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, catatan serta bimbingan baik secara substantif maupun penulisan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5.

Bapak Ir. Widi Suroto, MT selaku pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan,

vi


Tugas Akhir

catatan serta bimbingan baik secara substantif maupun penulisan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. 6.

Bapak Ir. Rizon Pamardhi Utomo, MURP selaku dosen pembimbing akademis yang telah mendorong dalam pengambilan tugas akhir.

7.

Bapak Nunung Nugroho, BAPPEDA Kota Surakarta serta para Kepala Kecamatan di Kota Surakarta yang telah menyempatkan diri untuk menjadi informan dalam penyusunan tugas akhir ini.

8.

Ayah, Ibu , Nenek dan adik-adikku tercinta yang tak henti-hentinya selalu menyayangi dan mendoakan penulis serta bantuan moril yang tidak akan pernah terlupakan.

9.

Fatmawati Nurul Handayani Kusuma Wardani. Terima kasih atas segalanya, baik kesempatan dan keikhlasan yang telah diberikan.

10.

Zaini Musthofa, yang selalu mendampingiku saat suka dan duka, juga atas dorongan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

11.

Tori dan Mon2, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

12.

Teman-teman angkatan 2006 yang sudah memasuki usia lanjut, jangan lupakan kebersamaan dan kekompakan kita.

13.

Pengurus dan anggota HMPWK FT UNS Tahun 2009-2010.

14.

Pada para penghuni kontrakan „tanpa nama‟, yang telah menyempatkan waktu untuk mendukung serta bercanda hingga tercipta suasana kondusif dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini

masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik, masukan, dan saran sangat penulis harapkan dalam upaya perbaikan. Selanjutnya, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Wassalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Surakarta, 23 Juli 2010

Ferry Agrianto

vii

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang Tugas di Kota Surakarta Akhir

DAFTAR ISI Halaman Judul Halaman Pengesahan Abstrak Muqaddimah Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran

i ii iii v vi viii xii xiv xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Sasaran 1.3.1 Tujuan 1.3.2 Sasaran 1.4 Metode Penelitian 1.4.1 Pendekatan 1.4.2 Lingkup Penelitian 1.4.2.1 Lingkup Wilayah 1.4.2.2 Lingkup Studi 1.4.3 Kerangka Penelitian 1.4.4 Sumber Data 1.4.5 Teknik Pengumpulan Data 1.4.5.1 Interview (Wawancara) 1.4.5.2 Studi Dokumentasi 1.4.5.3 Trianggulasi Data (Peer Debriefing) 1.4.6 Teknik Analisis Data 1.4.7 Instrumen Penelitian 1.5 Sistematika Pembahasan

1 1 5 5 5 5 6 6 9 9 9 10 12 13 13 14 15 15 22 25

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.1 Definisi Perencanaan 2.1.1 Unsur-Unsur Perencanaan 2.1.2 Sifat Perencanaan 2.2 Tata Ruang 2.2.1 Tugas dan Wewenang Pelaku Penataan Ruang 2.2.2 Penyelenggaran Penataan Ruang 2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 2.3.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2.3.2 Fungsi RTRW Kota

viii

26 26 27 28 28 30 33 34

34 37


2.4

2.5 2.6

2.3.3 Manfaat RTRW Kota 2.3.4 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Pembangunan 2.4.1 Aspek Perencanaan Pembangunan 2.4.2 Proses Perencanaan Pembangunan 2.4.3 Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran 2.4.4 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Tinjauan Pustaka akan Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang

BAB 3 TINJAUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA 3.1 Proses Penyusunan Rencana Keruangan dan Rencana Pembangunan 3.1.1 Proses Penyusunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 3.1.2 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 20072026 3.2.1 Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta 3.2.2 Tujuan Pemanfaatan Ruang Kota 3.2.2.1 Aspek Tata Ruang Kota 3.2.2.2 Aspek Sosial Ekonomi 3.2.2.3 Aspek Pengelolaan Pembangunan Kota 3.2.2.4 Aspek Lingkungan Hidup 3.2.3 Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota 3.2.3.1 Rencana Sistem Lingkungan 3.2.3.2 Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial 3.2.3.3 Rencana Pengembangan Perumahan 3.2.3.4 Rencana Pengembangan Utilitas 3.2.3.5 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi 3.2.4 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang 3.2.4.1 Kawasan Lindung 3.2.4.2 Kawasan Budidaya 3.2.5 Pelaksanaan Rencana 3.3 Rencana Pembangunan Kota Surakarta 3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 3.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2010 3.3.2.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.2.2 Dinas Pekerjaan Umum 3.3.2.3 Dinas Tata Kota

ix

37 37 42 43 45 46 48 49 52

56 56 56 56 57 57 59 59 59 60 60 60 61 64 69 69 76 83 83 84 89 96 96 97 98 99 102


3.3.2.4 3.3.2.5 3.3.2.6 3.3.2.7

3.4

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kesejehteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB 3.3.2.8 Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM 3.3.2.9 Kantor Pengelolaan Aset Daerah 3.3.2.10 Dinas Pertanian 3.3.2.11 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 3.3.2.12 Dinas Pengelolaan Pasar 3.3.2.13 Kantor Pengelolaan PKL 3.3.2.14 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Hasil Interview Pada Informan

BAB 4 PEMBAHASAN KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA 4.1 Telaah Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta 4.2 Telaah Muatan dan Arahan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 4.2.1 Tinjauan Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta 4.2.2 Tinjauan Tujuan Pemanfaatan Ruang Kota 4.2.3 Tinjauan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota 4.2.3.1 Rencana Sistem Lingkungan 4.2.3.2 Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial 4.2.3.3 Rencana Pengembangan Perumahan 4.2.3.4 Rencana Pengembangan Utilitas 4.2.3.5 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi 4.2.4 Tinjauan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang 4.2.4.1 Kawasan Lindung 4.2.4.2 Kawasan Budidaya 4.2.5 Tinjauan Pelaksanaan Rencana 4.3 Telaah Keterpaduan Mekanisme Pra Implementasi Rencana dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 dan RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010 4.4 Telaah Kelembagaan Penyusun Perencanaan Keruangan dan Perencanaan Pembangunan 4.5 Telaah Indikasi Penganggaran dalam Perencanaan 4.6 Sintesis Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta

x

103 104 105 106 106 107 107 108 109 110 110 111

113

113 116 116 117 117 117 118 118 119 119 120 120 120 120

123 136 138 139


BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Rekomendasi

140 141

Daftar Pustaka Lampiran Daftar Riwayat Hidup

144 145 154

xi


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ilustrasi Matriks Komparatif Rencana Keruangan dan Rencana Pembangunan Tabel 1.2 Tingkatan Kinerja dan Kriteria Penilaian Tabel 1.3 Instrumen Penelitian Tabel 2.1 Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama dalam Penyusunan RTRW Kota Tabel 3.1 Perkiraan Produksi Sampah dan Kebutuhan Sarana Pengangkut Sampah Di Kota Surakarta Tahun 2027 Tabel 3.2 Matrik Kelayakan Percampuran Kegiatan Pada Zona Peruntukan Yang Ditentukan Di Kota Surakarta Tabel 3.3 Indikasi Program Pelaksanaan Pembangunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Tabel 3.4 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.5 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tabel 3.6 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Tata Kota Tabel 3.7 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tabel 3.8 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabel 3.9 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tabel 3.10 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Kesejehteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Tabel 3.11 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM Tabel 3.12 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Pengelolaan Aset Daerah Tabel 3.13 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tabel 3.14 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tabel 3.15 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pasar Tabel 3.16 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Pengelolaan PKL Tabel 3.17 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Tabel 4.1 Penilaian Rencana RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Berdasarkan Kelengkapan Substansi dan Karakteristik Wilayah

xii

18 22 24 41 74 86 94 98 99 102 103 104 105 106 106 107 107 108 109 110 110

121


Tabel 4.2 Komparasi RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Terhadap RPJM Kota Surakarta 2005-2010 Tabel 4.3 Sistesis Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta Tabel 5.1 Ilustrasi Pengembangan Matrik Program Pemanfaatan Ruang Tabel 5.2 Ilustrasi Pengembangan Matrik Program Pembangunan

xiii

124 139 142 142


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 2.1 Gambar 2.2

Skema Alur Pola Pikir Induktif Kerangka Penelitian Model Analisis Interaktif Data Skema Klasifikasi Penataan Ruang Tugas dan Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang Gambar 2.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang Gambar 2.4 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Gambar 2.5 Koordinasi Antartingkat Perencanaan Gambar 2.6 Proses Penyusunan dan Penetapan RPJPD Gambar 2.7 Penyusunan dan Penetapan RPJMD Gambar 2.8 Penyusunan dan Penetapan RKPD Gambar 3.1 Proses Penyusunan RPJM Kota Surakarta 2005-2010 Gambar 3.2 Peta Rencana Pembagian Wilayah Kota Gambar 3.3 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Pendidikan Gambar 3.4 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Kesehatan Gambar 3.5 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Perdagangan Gambar 3.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Gambar 3.7 Peta Rencana Jaringan Drainase Utama Kota Gambar 3.8 Peta Rencana Sebaran Tempat Pembuangan Sampah Gambar 3.9 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Gambar 3.10 Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Gambar 4.1 Usulan Proses Penyusunan RPJMD Gambar 4.2 Proses Perumusan Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta (Dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 20072026)

xiv

9 11 17 30 32 33 36 48 50 51 52 57 63 66 67 68 72 73 75 79 88 115

117


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7

Interview Guides (Pedoman Wawancara) Hasil Interview pada Kepala BAPPEDA Kota Surakarta Hasil Interview pada Kepala Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Hasil Interview pada Kepala Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Hasil Interview pada Kepala Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Hasil Interview pada Kepala Kecamatan Jebres Kota Surakarta Hasil Interview pada Kepala Kecamatan Serengan Kota Surakarta

xv

145 147 149 150 151 152 153


Tugas Akhir

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. 1.1

Latar Belakang Masalah Pengertian kinerja biasanya digunakan untuk mengukur capaian kerja

pada suatu individu, organisasi atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi organisasi atau lembaga tersebut. Apabila dihadapkan pada dimensi non keorganisasian atau kelembagaan, dengan tanpa menghilangkan makna yang tersirat, khususnya pada produk suatu rencana, kinerja dapat pula diartikan sebagai capaian fungsi dan manfaat produk rencana dalam merealisasikan rencana yang telah dirumuskan sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan suatu wilayah. Dewasa ini, dinamika pembangunan terjadi sangat pesat menuntut pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak yang akan mengikutinya. Disini peran perencanaan sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan dengan memperhatikan kecenderungan dan dinamika perkembangan yang ada di masa lalu dan masa kini. Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang diperhatikan yang meliputi unsur keinginan, cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi) unsur upaya hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu (Sujarto, 1995). Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam aspek perencanaan tersebut, diharapkan hasil proyeksi dan peramalan ke depan dapat lebih bersifat komprehensif, obyektif, efisien dan efektif. Sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sistem perencanaan, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional 1


Tugas Akhir

yang dikenal melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Perencanaan keruangan yang dikenal melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (PR). Perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi seluruh aspek/sektor kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masa kini serta tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dimensi perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, memiliki tujuan

untuk

mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. (Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

seharusnya

memperhatikan penataan ruang, karena menjadi arahan dan batasan dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan

tanpa

mengikuti

rencana

tata

ruang sehingga

tidak

mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Rencana pembangunan yang semula diharapkan dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah namun banyak yang tidak tercapai dikarenakan tidak adanya dukungan dari sumber daya alam dan daya dukung lingkungan demi terwujudnya kegiatan pembangunan daerah. Pemanfaatan ruang seharusnya dilaksanakan dengan pengelolaan kegiatan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

ketersediaan, keberadaan dan

kegunaan 2


Tugas Akhir

sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini tanpa mengurangi peluang perkembangan di masa depan. Rencana tata ruang merupakan wujud penataan ruang yang berisi tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian

pemanfaatan

ruang semestinya digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara sinergis, serasi dan berkelanjutan. Dalam wilayah perkotaan, kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu dua puluh (20) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Indikasi program yang tercantum dalam RTRW Kota ini sebagai perwujudan pengalokasian peruntukan ruang serta rencana pembangunan yang memuat arahan-arahan kegiatan pembangunan dalam pengalokasian peruntukan tersebut. Keselarasan dan sinkronisasi antara dua jenis perencanaan dapat terwujud melalui perpaduan antara indikasi program yang termuat dalam RTRW Kota dengan arahan-arahan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah sehingga tercapainya penggunaan sumber daya yang seimbang, efektif, efisien serta berkesinambungan. Beberapa permasalahan perkotaan yang masih menjadi tantangan dalam perencanaan, misalnya rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, kesenjangan pembangunan antardaerah, belum

meratanya

dukungan

infrastruktur,

masih banyaknya 3


wilayah-wilayah

yang

masih

tertinggal

Tugas Akhir

dalam pembangunan merupakan

dampak akan belum ada keterpaduan rencana antara dua sistem perencanaan. Kota Surakarta, yang kerap dikenal dengan sebutan Kota Solo, dengan riwayat perkembangan sebagai kota dagang, dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para investor gencar menanamkan bisnis properti di wilayah kota ini karena melirik adanya peluang keuntungan besar yang akan diperoleh. Pihak pemerintah dengan dalih peningkatan pendapatan daerah terkesan sulit untuk mengendalikan keinginan pihak swasta tersebut dalam penanaman modal berupa properti dan fasilitas umum. Diperlukan adanya penataan ruang serta rencana pembangunan yang tegas demi mendorong peningkatan perekonomian wilayah, tentunya juga tidak melepas perhatian akan daya dukung lingkungan serta pemanfaatan ruang demi tercapainya pembangunan yang berorientasi pada penggunaan sumber daya yang seimbang, efektif, efisien serta berkesinambungan. Ditinjau dari konstelasi internal-eksternal wilayah, kota Surakarta menempati lokasi yang strategis. Wilayah ini merupakan muara pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya, dituntut akan ketersediaan jaringan dan fasilitas yang baik demi mengakomodir aktifitas yang notabene tidak hanya berasal dari internal wilayah namun juga berasal dari daerah sekitarnya seperti Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri dan Klaten. Kota Surakarta juga mengemban fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga dituntut adanya kerja sama antar regional yang efektif. Untuk mewujudkan fungsi dan manfaat Kota Surakarta serta terjaminnya pemanfaatan ruang yang seimbang, efektif, efisien dan berkesinambungan diperlukan suatu perancanaan yang matang sampai tahap implementasi, monitoring dan evaluasi. Keterpaduan rencana antara RTRW Kota sebagai wujud penataan ruang dengan Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta sebagai tools dalam pengendalian pembangunan sangatlah penting dan diperlukan demi terwujudnya fungsi dan manfaat Kota Surakarta yang optimal. Beranjak dari permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian akan korelasi (hubungan), keterpaduan 4


Tugas Akhir

(kesesuaian yang menyatu) serta sinkronisasi (penyerentakan) rencana tata ruang yang terwujud dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan rencana pembangunan di Kota Surakarta yang mana capaian fungsi dan manfaat rencana tata ruang tersebut diukur sebagai suatu kinerja sehingga tercipta perencanaan yang terintegratif (saling terkait dalam satu kesatuan). Topik penelitian ini kemudian oleh penulis diangkat menjadi sebuah judul penelitian yaitu „Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta‟. 1.2

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah:

Bagaimana tingkat kinerja RTRW sebagai pedoman dan acuan dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta? 1.3

Tujuan dan Sasaran

1.3.1

Tujuan Penelitian tentang kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang Kota

Surakarta bertujuan: 1.

Menganalisis tingkat keterpaduan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta.

2.

Menguraikan proses penyusunan rencana demi meninjau sinkronisasi muatan perencanaan keruangan dengan perencanaan pembangunan di Kota Surakarta.

1.3.2

Sasaran Sasaran dari penelitian ini ialah:

1.

Menemukan tingkat kinerja RTRW Kota Surakarta sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.

2.

Menemukan korelasi dan sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta.

3.

Menilai keterpaduan RTRW dan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 5


4.

Tugas Akhir

Menemukan rekomendasi format keterpaduan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang.

1.4

Metode Penelitian

1.4.1

Pendekatan Pendekatan yang akan ditempuh dalam penelitian ini ialah menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif.

Penelitian

deskripif

kualitatif

yaitu

mendeskripsikan data yang terkumpul kedalam kalimat-kalimat yang memiliki arti lebih mendalam, karena menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, guna menentukan frekuensi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Metode ini juga dapat ditempuh melalui pendeskripsian data yang telah terkumpul untuk kemudian dibandingkan demi mencari korelasi yang dapat berupa perbedaan atau persamaan makna yang tersirat dalam data yang terhimpun guna ditarik sintesisnya berdasar tinjauan pustaka yang terkait dengan tujuan penelitian. Creswell yang dikutip oleh Satori (2009: 24) mengemukakan „qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methological traditions of inquiry that explore social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in natural setting‟. Penelitian kualitatif ialah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia, peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporanlaporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami. Nasir (2001:63) mengungkapkan penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis pendekatan ini dipilih dikarenakan model analisis yang akan dipakai ialah pola pikir induktif dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus dan bermakna dari suatu hal yang bersifat umum kemudian membandingkan antara hal-hal khusus tersebut demi mencari korelasi, keterpaduan dan sinkronisasi atas 6


Tugas Akhir

RTRW terhadap rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sehingga tercipta sistem perencanaan yang terintegratif. Untuk memperoleh penilaian akan capaian fungsi dan manfaat dari RTRW dalam pemanfaatan ruang, yang mana merupakan produk dari suatu kegiatan perencanaan yang berupa pedoman dan arahan demi mencapai keinginan dan cita-cita, tujuan dan motivasi, manajemen sumber daya dalam ruang dan waktu tertentu khususnya dalam hal penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), melalui pola pikir induktif ditelaah hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja atau capaian fungsi dan manfaat dari RTRW dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai kinerja yang baik, RTRW Kota dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.1 Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan

RTRW

Kota

melalui

penyusunan

dan

pelaksanaan

program

penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 2 Oleh karena itu, capaian fungsi dan manfaat RTRW Kota ditentukan oleh aspek perencanaan tata ruang (rencana struktur dan pola ruang), jangka waktu perencanaan dan keterpaduan program penataan/pengembangan kota sebagai mekanisme pra implementasi rencana dengan program/kegiatan pembangunan kota, kelembagaan penyelenggara (instansi pelaksana) serta penganggaran/sumber pendanaan dalam perencanaan.

1&2

Termuat Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

7


Tugas Akhir

Aspek perencanaan tata ruang ditelaah dari kelengkapan substansi produk rencana dengan substansi dalam pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota yang meliputi rencana struktur dan pola ruang. Jangka waktu perencanaan dan keterpaduan program penataan/pengembangan kota sebagai mekanisme pra implementasi rencana dengan program/kegiatan pembangunan kota ditelaah dari jangka waktu produk rencana tata ruang dan rencana pembangunan dengan kejelasan waktu pelaksanaannya yang merupakan syarat utama untuk mencapai ketepatan waktu pelaksanaan; korelasi, keterpaduan dan sinkronisasi program-program keruangan (penataan/pengembangan) kota sebagai mekanisme pra implementasi rencana dengan program/kegiatan pembangunan kota.

Kelembagaan

penyelenggara

penyelenggara

program/kegiatan,

ditelaah baik

dari

dalam

sinkronisasi program

instansi keruangan

(penataan/pengembangan kota) dengan program/kegiatan pembangunan, melalui koordinasi yang semestinya dilakukan pada formulasi dan penyusunan rencana, implementasi dan pada evaluasi serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proses

penyusunan rencana. Penganggaran/sumber pendanaan dalam

perencanaan ditelaah dari pemanfaatan sumber-sumber pendanaan: sumber daya publik, partisipasi masyarakat dan pihak swasta. Selanjutnya keempat aspek (kelengkapan substansi produk rencana, jangka waktu perencanaan dan keterpaduan program penataan/pengembangan kota sebagai mekanisme pra implementasi rencana dengan program/kegiatan pembangunan kota, kelembagaan penyelenggara, dan penganggaran) yang menentukan kinerja rencana tata ruang wilayah kota di atas digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Berdasar pada aspek-aspek diatas, maka dapat digambarkan alur pola pikir induktif tiap variabel guna memperoleh penilaian akan tingkatan kinerja (capaian fungsi dan manfaat) dari RTRW dalam pemanfaatan ruang seperti gambar di bawah ini:

8


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Tugas Akhir

Rencana Pembangunan Kota

pola pikir induktif Substansi Perencanaan Tata Ruang (Rencana Struktur dan Pola Ruang)

Jangka Waktu Perencanaan dan Keterpaduan Program Penataan/Pengembangan Kota sebagai Mekanisme Pra Implementasi Rencana dengan Program/Kegiatan Pembangunan Kota)

Kelembagaan Penyelenggara (Instansi Pelaksana)

Penganggaran/ Sumber Pendanaan dalam Perencanaan

pola pikir induktif

Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta

Gambar 1.1 Skema Alur Pola Pikir Induktif Tiap Variabel dalam Penelitian 1.4.2

Lingkup Penelitian

1.4.2.1 Lingkup Wilayah Lingkup wilayah yang diambil dalam penelitian ini ialah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan batas administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara

: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.

Sebelah Timur

: Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.

Sebelah Selatan

: Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat

: Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali.

1.4.2.2 Lingkup Studi Lingkup studi yang diambil dalam penelitian ini ialah mengenai kinerja dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah menganalisis seberapa tinggi dokumen RTRW Kota Surakarta sebagai produk rencana dari sistem perencanaan keruangan untuk diacu dan dipedomani dalam pemanfaatan ruang yang diindikasikan dengan adanya beberapa program sektoral yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan di Kota Surakarta sebagai produk dari sistem 9


Tugas Akhir

perencanaan pembangunan maupun alokasi peruntukan ruang untuk realisasi kegiatan pembangunan tersebut. Dalam penataan ruang, proses ini terdapat dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, tidak sampai pada proses pengendalian pemanfaatan ruang (mencapai tertib tata ruang) karena kajian yang diambil hanya sebatas sampai proses pemanfaatan ruang. Indikasi program sektoral akan diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak meninjau dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena sampai saat ini di Kota Surakarta belum diterbitkan dokumen RPJPD. Sebagai suatu kinerja yang efektif, dituntut adanya korelasi, keterpaduan dan sinkronisasi antara sistem perencanaan keruangan dengan sistem perencanaan pembangunan, yakni dengan menganalisis dan menilai tingkat keterpaduan, korelasi dan sinkronisasi RTRW Kota Surakarta dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 1.4.3

Kerangka Penelitian Kerangka penelitian disusun dalam rangka untuk mendesain pelaksanaan

penelitian mulai dari penemuan masalah sampai hasil yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan paradigma sebagai alat untuk menguraikan alur pelaksanaan penelitian serta kaidah yang digunakan selama proses penelitian hingga penemuan solusi akan permasalahan yang diungkap. Dengan demikian penelitian memerlukan paradigma yang jelas seperti yang dikatakan Huntington yang dikutip Satori (2009: 9) bahwa paradigma dalam penelitian menjadi „peta‟ yaitu simplifikasi yang perlu sehingga kita tahu dimana kita sedang berada, dan kemana kita harus melangkah. Dalam sebuah desain penelitian paradigma merupakan "Statement of a theoretical perspective that will guide the inquiry", paradigma menjadi rujukan yang memandu suatu penelitian, paradigma dapat berupa conceptual framework atau kerangka konseptual yang menjadi titik tolak penelitian. Paradigma penelitian dapat berupa a representation, a model of a theory, an idea, or a principle atau suatu gambaran, model teori, gagasan, atau prinsip (Satori, 2009: 9). Dengan demikian, dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian seperti gambar di bawah ini: 10


     

LATAR BELAKANG Penjabaran Judul Prinsip dan tujuan perencanaan pembangunan Prinsip dan tujuan rencana tata ruang Keterkaitan rencana pembangunan dan rencana tata ruang Problematika umum dalam daerah/kota Problematika Kota Solo RUMUSAN MASALAH Bagaimana tingkat kinerja RTRW sebagai pedoman dan acuan dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta?

TUJUAN 1. Menganalisis tingkat keterpaduan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 2. Menguraikan proses penyusunan rencana demi meninjau sinkronisasi muatan perencanaan keruangan dengan perencanaan pembangunan. SASARAN 1. Menemukan tingkat kinerja RTRW Kota Surakarta sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. 2. Menemukan korelasi dan sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 3. Menilai keterpaduan RTRW dan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 4. Menemukan rekomendasi format keterpaduan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang.

      

METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Lingkup Penelitian Kerangka Penelitian Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data Variabel dan Instrumen Penelitian

Tugas Akhir

PERENCANAAN  Definisi Perencanaan  Unsur-unsur Perencanaan  Sifat Perencanaan

PENATAAN RUANG  Tata Ruang  Tugas dan Wewenang Pelaku Penataan Ruang  Penyelenggaraan Penataan Ruang RTRW KOTA  Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Fungsi RTRW Kota  Manfaat RTRW Kota  Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

TINJAUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

PEMBANGUNAN  Aspek Perencanaan Pembangunan  Proses Perencanaan Pembangunan  Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran  Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

 Proses Penyusunan Rencana Keruangan dan Rencana Pembangunan  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta  Rencana Pembangunan Kota Surakarta  Hasil Interview Pada Informan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)

PEMBAHASAN KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA  Telaah Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Kota Surakarta  Telaah Muatan dan Arahan RTRW Kota Surakarta  Telaah Keterpaduan Mekanisme Pra Implementasi Rencana dalam RTRW dan Rencana Pembangunan di Kota Surakarta  Telaah Kelembagaan Penyusun Perencanaan Keruangan dan Perencanaan Pembangunan  Telaah Indikasi Penganggaran dalam Perencanaan  Sintesis Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi terkait kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang

Tinjauan Pustaka akan Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang

DATA

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Kerangka Penelitian

11

PEMBAHASAN

PENUTUP


1.4.4

Tugas Akhir

Sumber Data Ketepatan dalam memilih dan menentukan sumber data dalam

pelaksanaan penelitian akan turut menentukan kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas data sebagai bahan mentah dalam proses penelitian. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2007: 157) mengatakan bahwa: “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data yang akan dieksplorasi meliputi: 1.

Informan Informan adalah orang-dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk

memberikan informasi secara obyektif tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman akan latar penelitian. Seorang informan harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang mempunyai konflik dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Di samping itu manfaat informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari informan sebagai pihak yang secara langsung terkait dalam latar penelitian dapat memberikan informasi atau data melalui sudut pandang yang obyektif mengungkap realita peristiwa yang telah terjadi. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta atau yang mewakili sebagai pihak yang menyusun dokumen perencanaan serta terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunan RTRW dan rencana pembangunan Kota Surakarta.

12


2.

Tugas Akhir

Dokumen dan Arsip Dokumen dalam penelitian merupakan sumber data yang penting,

walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata atau tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak diabaikan karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Moleong (2007: 159) mengungkapkan “Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi”. Dalam penelitian ini, dokumen dan arsip yang dibutuhkan ialah berupa dokumen RTRW Kota Surakarta dan dokumen rencana pembangunan Kota Surakarta. 1.4.5

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan metode yang ditempuh untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan teknik tertentu. Untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian secara kualitatif diperlukan data yang credibel (dimungkinkan untuk dapat dipercaya), transferable (dapat ditransfer pada orang lain), dan confirmable (dapat dikonfirmasi kebenarannya). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.4.5.1 Interview (Wawancara) Sudjana yang dikutip oleh Satori (2009: 130) menyebutkan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). Begitu pula yang diungkapkan Esterberg dalam kutipan Satori (2009: 130), menjelaskan bahwa interview, a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic. (Wawancara

13


Tugas Akhir

merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu). Wawancara juga dapat dimaknai sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang digali dari sumber data melalui percakapan atau diskusi tanya jawab. Sifat dari wawancara ini ialah mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara semi standar (semistandardized interview). Pendekatan ini menggunakan petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu penulis membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. 1.4.5.2 Studi Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut document yaitu "something written or printed, to be used as a record or evidence", (A.S Hornby dalam kutipan Satori, 2009: 146) atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human resources). Nasution dalam kutipan Satori, (2009: 146), menyebutkan bahwa: "... ada pula sumber non manusia, (non human resources), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik." Secara harfiah dokumen dapat diartikan sebagai cacatan kejadian yang sudah lampau. Tentang hal ini McMillan dan Schumacher dalam kutipan Satori (2009: 147) menjelaskan bahwa: “Document are record of past events that are written or printed; they may be anecdotal notes, letters, diaries, and documents. Official documents include internal papers, communications to various

14


Tugas Akhir

publics, student and personnel files, program description, and institusional statistical data.” Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. (Satori, 2009: 149) Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dimaksudkan demi memperoleh dokumen

RTRW

dan

dokumen

rencana

pembangunan

sebagai

wujud

pemanfaatan ruang yang kemudian ditelaah nilai tingkatan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 1.4.5.3 Trianggulasi Data (Peer Debriefing) Trianggulasi merupakan proses pengecekan data yang telah terhimpun dari berbagai macam sumber dengan beberapa cara dan waktu. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah trianggulasi teknik, yaitu mengecek kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 1.4.6

Teknik Analisis Data Menurut

Bogdan

dan

Bilklen

dalam

Moleong

(2007:

248)

mengemukakan bahwa: “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dicari kepada orang lain”. Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar. Sutopo (2002: 94) menyebutkan :

15


Tugas Akhir

“Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan”. Proses analisis ditempuh melalui 4 (empat) tahapan besar, yakni mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis ini dikenal dengan model analisis interaktif. Penjelasan akan tiap tahapan dalam model analisis interaktif ialah sebagai berikut: 1.

Pengumpulan Data Bentuk data kualitatif ialah berupa kata-kata, kalimat, tabulasi deskriptif,

narasi diluar data numerik. Data ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian dicek kredibilitas data dengan trianggulasi teknik sehingga terhimpun data yang matang sebagai bahan analisis. 2.

Reduksi Data Reduksi data merupakan proses seleksi peringkasan, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data dari field note. Sutopo (2002: 92) berpendapat: “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”. 3.

Penyajian Data Penyajian data atau display data merupakan penyusunan sekumpulan

informasi yang diperoleh dari penelitian yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Sajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi secara logis dan sistematis serta mendeskripsikan kedalam bentuk narasi sehingga mudah dibaca dan dipahami untuk selanjutnya memungkinkan penulis membuat analisis data dan melakukan penarikan kesimpulan. 4.

Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Data yang diperoleh penulis di lapangan mulai dilakukan penarikan

kesimpulan sementara sejak penelitian dimulai, untuk itu perlu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari wawancara, pengamatan, dan dokumen 16


Tugas Akhir

kesimpulan akan menjadi lebih kuat. Kesimpulan dibuat lebih mantap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan kembali dengan tujuan pemantapan kesimpulan dengan cara penelusuran kembali data dengan cepat sehingga penelitian dapat mengubah kesimpulan sementara yang telah dibuat menjadi kesimpulan akhir yang lebih credible. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:

Pengumpulan Data Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Gambar 1.3 Model Analisis Interaktif Data (Sumber: Sutopo, 2002) Berdasarkan gambar di atas, maka proses analisis diawali sejak kegiatan pengumpulan data. Setelah memperoleh data dari lapangan maka penulis segera melakukan reduksi data dan penyajian data. Pasca penyajian data dapat dilakukan penarikan suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dilakukan melalui pendekatan paradigma naturalistik (the naturalistic method of inquiry), yang mana peneliti dapat membangun asumsi-asumsi, argumen-argumen serta pertimbangan saat menarik sintesis hasil pengumpulan data. Kesimpulan yang telah dibuat dapat kembali dilakukan verifikasi untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang credible, transferable dan confirmable. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui teknik komparatif data dengan metode check list, meninjau data-data yang telah direduksi menurut variabel yang sudah ditentukan dan disajikan dengan menggunakan ilustrasi matrik seperti di bawah ini:

17


Tugas Akhir

Tabel 1.1 Ilustrasi Matriks Komparatif Rencana Keruangan dan Rencana Pembangunan Rencana Keruangan RTRW Kota Surakarta

No Program Utama A 1

2

Loka si

PJM-1 x1-x5

PJM-2 x5-x10

Rencana Pembangunan PJM-3 x10-x15

PJM-4 x15-x20

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Perwujudan Struktur Ruang Perwujudan pusat-pusat pelayanan 1.1 Pusat pelayanan kota 1.2 Sub pusat pelayanan kota 1.3 Pusat lingkungan Perwujudan sistem prasarana Sistem prasarana utama 2.1 Sistem jaringan transportasi darat 2.2 Sistem jaringan transportasi udara Sistem prasarana lainnya 2.3 Sistem jaringan energi/ kelistrikan 2.4 Sistem jaringan telekomunikasi 2.5 Sistem jaringan sumber daya air kota Infrastuktur perkotaan

18

Agenda Prioritas Pembangunan Dan Program-Program

Instansi Pelaksana

Keterpaduan Rencana Keruangan dan Rencana Pembangunan Diisi dengan menggunakan check list akan korelasi dan sinkronisasi program perwujudan ruang, arah kebijakan, dan agenda prioritas pembangunan


B 1

Tugas Akhir

2.6 Sistem penyediaan air minum kota 2.7 Sistem penyediaan air limbah kota 2.8 Sistem persampahan kota 2.9 Sistem drainase kota 2.10 Penyediaan sarana dan prasarana pedestrian 2.11 Jalur evakuasi bencana 2.12 Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya Perwujudan Pola Ruang Perwujudan kawasan lindung 1.1 Hutan lindung 1.2 Kawasan resapan air 1.3 Kawasan perlindungan setempat 1.4 Ruang terbuka hijau (RTH) kota 1.5 Kawasan suaka alam dan cagar

19


2

C 1

2

Tugas Akhir

budaya 1.6 Kawasan rawan bencana alam 1.7 Kawasan lindung lainnya Perwujudan kawasan budidaya 2.1 Kawasan perumahan 2.2 Kawasan perdagangan dan jasa 2.3 Kawasan perkantoran 2.4 Kawasan industri 2.5 Kawasan pariwisata 2.6 Kawasan non ruang terbuka hijau 2.7 Kawasan ruang evakuasi bencana 2.8 Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal 2.9 Kawasan peruntukan lainnya Perwujudan Kawasan Strategis Kota Kawasan berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi 1.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

20


3 4

5 6

Tugas Akhir

2.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 3.1 ... Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 4.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan 5.1 ... Kawasan strategis dari kepentingan pembangunan wilayah dan kota 6.1 ...

Sumber: Olahan Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Panduan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

21


1.4.7

Tugas Akhir

Instrumen Penelitian Variabel dalam penelitian merupakan objek dari penelitian atau apa yang

menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Pemahaman akan variabel serta menjabarkannya pada variabel yang lebih rinci (sub variabel) merupakan syarat mutlak dalam penelitian. Memecah-mecah variabel menjadi sub variabel dikenal dengan kategorisasi, yakni memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan. Kategori-kategori ini dapat diartikan sebagai indikator variabel. Kategori, indikator, sub variabel akan dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen, pengumpulan data dan kelanjutan dari langkah penelitian. Kemudian dari beberapa variabel dan indikator ini dipakai sebagai dasar untuk penentuan tingkat kinerja dari RTRW terhadap rencana pembangunan sebagai wujud dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. Penentuan kriteria penilaian tingkatan kinerja dikelompokkan menjadi tiga (3); yakni baik, cukup dan buruk. Pengelompokan menjadi tiga (3) tingkatan kinerja berdasar pada sudut pandang penulis melalui paradigma naturalistik serta beberapa pengetahuan penulis akan realita atau kecenderungan yang terjadi dalam pembangunan daerah. Belum ada tata baku atau norma terkait metode penilaian akan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membangun tiga (3) skala penilaian secara deskriptif kualitatif guna menilai kriteria/aspek yang mempengaruhi kinerja. Tiap kriteria/aspek dalam penilaian saling berkaitan dan menunjukkan korelasi yang seiring. Masing-masing tingkatan memiliki penilaian secara deskriptif kualitatif yang berbeda pada tiap kriteria. Penilaian yang ditetapkan pada tiap kriteria di masing-masing jenjang skala tingkatan kinerja dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Tingkatan Kinerja dan Kriteria Penilaian No 1

Tingkatan Kinerja Baik

Kriteria Penilaian  Kelengkapan muatan dokumen rencana sesuai karakteristik wilayah → (76-100)% lengkap  Kelembagaan penyusun rencana → terlibat secara utuh dan memperhatikan arahan tata ruang  Mekanisme praimplementasi rencana/program/kegiatan → terpadu secara utuh dan menyeluruh dengan

22


2

Cukup

3

Buruk

Tugas Akhir

kejelasan unit pelaksana teknis  Penganggaran → penganggaran mengacu pada kebutuhan perencanaan, memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih dalam kota  Kelengkapan muatan dokumen rencana sesuai karakteristik wilayah → (51-75)% lengkap  Kelembagaan penyusun rencana → tidak terlibat secara utuh dan kurang memperhatikan arahan tata ruang  Mekanisme pra implementasi rencana/program/kegiatan → kurang terpadu secara utuh dan menyeluruh dengan ketidakjelasan unit pelaksana teknis  Penganggaran → penganggaran kurang mengacu pada kebutuhan perencanaan, kurang memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih dalam kota  Kelengkapan muatan dokumen rencana sesuai karakteristik wilayah → (0-50)% lengkap  Kelembagaan penyusun rencana → tidak terlibat secara utuh dan tidak memperhatikan arahan tata ruang  Mekanisme praimplementasi rencana/program/kegiatan → tidak terpadu secara utuh dan menyeluruh serta tidak ada kejelasan unit pelaksana teknis  Penganggaran → penganggaran tidak mengacu pada kebutuhan perencanaan, tidak memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih dalam kota (hanya bersumber pada pemerintah)

Sumber: Kaidah-kaidah Perencanaan Wilayah dan Kota, 2010 Prosentase mengenai kelengkapan muatan dokumen rencana tata ruang wilayah ditentukan berdasarkan kecenderungan hasil eksplorasi informasi terhadap peninjauan kembali RTRW yang terjadi di berbagai daerah. Hasil

pembahasan/telaah

penilaian

pada

tiap

kriteria

akan

menunjukkan/mengidentifikasikan pada salah satu tingkatan kinerja di atas, hal ini disebabkan skala pengukuran yang digunakan ialah antara rentang batas optimal (baik) sampai batas minimum (buruk) dan sifat dari kriteria-kriteria yang saling terkait serta seiring sehingga hasil pembahasan/telaah penilaian pada tiap kriteria akan tercakup pada skala pengukuran ini. Berpijak dari pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data sampai teknik analisis data serta penentuan kriteria-kriteria penilaian di atas, maka disusun sebuah instrumen penelitian sebagai berikut:

23


Tugas Akhir

Tabel 1.3 Instrumen Penelitian No 1

2

3

4

Variabel Kelengkapan muatan dokumen rencana sesuai karakteristik wilayah Mekanisme pra implementasi rencana/ program Kelembagaan penyusun rencana Penganggaran

Sub Variabel (Indikator)

Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

 Konten dokumen RTRW Kota Surakarta  Program-program indikasi pemanfaatan ruang  Program-program sektoral pembangunan  Keterpaduan pelaksanaan program  Program- program instansi pelaksana teknis

 Dokumentasi atau arsip

 Informan  Dokumentasi atau arsip

 Interview  Studi Dokumentasi

 Proses dan tahapan dalam penyusunan rencana keruangan dan rencana pembangunan  Kejelasan pengelola pembangunan  Kesesuaian penganggaran dengan kebutuhan dana perencanaan.  Pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang dapat diraih.

 Informan  Dokumentasi atau arsip

 Interview  Studi Dokumentasi

 Dokumentasi atau arsip

 Studi Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Penarikan Kesimpulan

Model Analisis Interaktif

Pengukuran tingkat kinerja dengan pembobotan akan 3 (tiga) kategorisasi tingkatan, yakni baik, cukup dan buruk.

 Studi Dokumentasi

Sumber: Analisis, 2010

24


1.5

Tugas Akhir

Sistematika Pembahasan BAB 1

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang perlunya penelitian sampai perumusan judul yang diangkat dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta metodologi yang akan digunakan saat pelaksanaan penelitian hingga akhir. BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Memuat mengenai tinjauan teori dan pustaka terkait dengan tema dan topik yang diangkat dalam penelitian sebagai landasan

yang akan

dimanfaatkan dalam pembahasan penelitian. BAB 3

TINJAUAN (RTRW)

RENCANA

DAN

TATA

RENCANA

RUANG

WILAYAH

PEMBANGUNAN

KOTA

SURAKARTA Memuat hal-hal empiris yang berupa data-data utama dan pendukung terkait permasalahan dan pembahasan dalam penelitian, yakni meliputi kinerja, RTRW dan rencana pembangunan di Kota Surakarta. BAB 4

PEMBAHASAN KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA

Bab ini menguraikan tentang kajian dan ulasan akan rumusan masalah penelitian yang ditentukan hingga tercapai tujuan dan sasaran penelitian dengan

menggunakan

metode

penelitian

yang

telah

dirancang

sebelumnya. Bahasan mencakup mengenai telaah/kajian/analisis akan keterpaduan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. BAB 5

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik berdasar sintesis yang telah dirumuskan sebagai hasil pembahasan serta pengusulan rekomendasi akan tema dan topik yang diangkat, yakni rekomendasi akan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang.

25


Tugas Akhir

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan beberapa pustaka atau teori dan norma yang terkait dengan persoalan kinerja, perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan. 2.1

Definisi Perencanaan Perencanaan

merupakan

suatu

hasil

rangkaian

kerja

untuk

merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang defenitif, yang menurut pertimbangan secara sistematis akan membawa keuntungan tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan-tindakan selanjutnya yang akan merupakan rangkaian kegiatan sistematis lainnya (Sujarto, 1995). Dengan kata lain,

tindakan

yang

semula

dirumuskan,

masih

bersifat terbuka bagi

kemungkinan adanya pilihan cara tindakan lain dan bahkan tindakan yang telah dirumuskan semula, masih mungkin disesuaikan apabila dianggap kurang menguntungkan pada saat tertentu lainnya. Widodo (2006: 2) menyebutkan bahwa pada hakekatnya, perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Perencanaan kemudian diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Artinya dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang 26


ada di wilayah tersebut (Widodo, 2006: 3). Rencana

adalah

produk

dari

suatu

kegiatan

perencanaan

yang

merupakan pedoman dan arahan untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang sasaran dan jangkauannya telah didefinisikan terlebih dahulu. 2.1.1

Unsur-Unsur Perencanaan Arti dan makna planning tergantung pada sudut pandang dan masalah

yang bersangkutan. Tetapi dari sudut pandang manapun perencanaan (planning) didefinisikan, terdapat unsur-unsur yang memberikan arti dan makna yang sama yaitu merumuskan cita-cita dan berkembang

di

keinginan

masa mendatang.

yang

Unsur-unsur

lebih yang

baik

atau

terkandung

lebih dalam

perencanaan adalah (Sujarto, 1995) : 1.

Unsur keinginan, cita-cita.

2.

Unsur tujuan dan motivasi.

3.

Unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi).

4.

Unsur upaya hasil guna dan daya guna.

5.

Unsur ruang dan waktu. Perencanaan sebagai upaya mencapai cita-cita masa depan yang lebih

baik, terkandung pula upaya yang didasari suatu peramalan atau ekspektasi. Perencanaan merupakan proyeksi ke masa depan. Dalam proyeksi ini terkandung pengertian meningkatkan, memperbesar, memperbaiki atau bahkan memperkecil, menurunkan dan mengurangi demi tercapainya keadaan yang lebih baik. Upaya pembesar atau perkecilan ini perlu dilandasi oleh pertimbangan yang obyektif, efisiensi dan efektif (Sujarto, 1995). Sholihin (2007) mengungkapkan bahwa manfaat perencanaan ialah sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, serta penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Suatu perencanaan harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan: 1.

Tujuan akhir yang dikehendaki.

2.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3.

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 27


4.

Masalah-masalah yang dihadapi.

5.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6.

Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

2.1.2

Sifat Perencanaan Perencanaan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa sistem dan jenis

menurut sifat dan sudut pandangnya, antara lain yaitu (Sholihin, 2007): 1.

Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.

2.

Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.

3.

Dalam jangkauan dan hirarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.

4.

Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

5.

Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.

6.

Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.

7.

Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.

8.

Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan.

2.2

Tata Ruang Ruang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 28


jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan kinerja penataan ruang, perlu diadakan pembinaan penataan ruang, yaitu upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Selanjutnya pemanfaatan ruang berupa upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Kemudian untuk perwujudannya dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dari proses ini akan dihasilkan suatu rencana tata ruang yang merupakan hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berdasar sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasar wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

29


Penataan Ruang Diklasifikasikan Berdasarkan Sistem

Fungsi Utama Kawasan Wilayah Administratif Kegiatan Kawasan Nilai Strategis Kawasan

Sistem Wilayah

Sistem Internal Perkotaan

Kawasan Lindung

PR Wilayah Nasional

Kawasan Budidaya

PR Wilayah Provinsi

PR Kawasan Perkotaan

PR Kawasan Strat. Nasional

PR Wilayah Kab./Kota

PR Kawasan Perdesaan

PR Kawasan Strat. Provinsi

PR Kawasan Strat. Kab./Kota

Gambar 2.1 Skema Klasifikasi Penataan Ruang (Sumber: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) 2.2.1

Tugas dan Wewenang Pelaku Penataan Ruang Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, tugas pelaku penataan ruang, khususnya negara ialah menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian wewenang pelaku penataan ruang khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ialah meliputi: 1.

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

2.

Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

3.

Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 30


4.

Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: 1.

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

2.

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

3.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota,

pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: 1.

Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

2.

Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

3.

Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

4.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu

pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan wewenang, pemerintah daerah kabupaten/kota: 1.

Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

2.

Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Saat pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar

pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

31


Negara

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

Ket: TUR BIN LAK WAS PR

= = = = =

TUR, BIN, WAS terhadap:  Lak PR wilayah Nasional, Provinsi,

Wewenang Pemerintah

Kabupaten/Kota  Lak PR Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Lak PR wilayah Nasional Lak PR Kawasan Strategis Nasional

Seorang Menteri

Kerja sama PR antarnegara dan fasilitasi kerja sama antarnegara

TUR, BIN, WAS terhadap:  Lak PR wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota  Lak PR Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota

Wewenang Pemerintah Provinsi

LAK PR wilayah provinsi LAK PR kawasan strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama antarprovinsi

Wewenang Pemerintah Kab./Kota

pengaturan pembinaan pelaksanaan pengawasan penataan ruang

TUR, BIN, WAS terhadap:  Lak PR wilayah Kabupaten/Kota  Lak PR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota LAK PR wilayah Kabupaten/Kota LAK PR wilayah Kabupaten/Kota Kerja sama PR antarkabupaten/Kota

Gambar 2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Sumber: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

32

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang Tugas di Kota Surakarta Akhir 2.2.2

Penyelenggaran Penataan Ruang

Pengaturan

Pembinaan

Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang

Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Penetapan ketentuan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang

 Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat  Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat  Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat

Sumber: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pelaksanaan

Pengawasan

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Tata Ruang

Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR Penyusunan rencana tata ruang

Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya Pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

 Peraturan Zonasi  Perizinan  InsentifDisinsentif  Pengenaan Sanksi

Gambar 2.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang 33

Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

 Pemantauan  Evaluasi  Pelaporan


2.3

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota (Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang

yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kebijakan

penataan

ruang

wilayah

kota

merupakan

arahan

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan

RTRW

Kota

melalui

penyusunan

dan

pelaksanaan

program

penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 2.3.1

Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah

yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hirarki terdiri atas RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar

34


sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi kedalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan

strategis

adalah

kawasan

yang

penataan

ruangnya

diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi.

35


Rencana Umum RPJP Nasional

RTRW Nasional

Rencana Rinci RTR Pulau RTR Kaw Strategis Nasional

RPJM Nasional RPJP Provinsi

RTRW Provinsi

RTR Kaw Strategis Provinsi

RPJM Provinsi

RTRW Kabupaten RPJP Kab/Kota

RPJM Kab/Kota

RTRW Kota

RDTR Kabupaten RTR Kaw Strategis Kabupaten

RDTR Kota RTR Kaw Strategis Kota

Gambar 2.4 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sumber: Permen PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota) Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun di bawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang

memiliki

dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

36


2.3.2

Fungsi RTRW Kota Fungsi RTRW Kota adalah sebagai:

1.

Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.

Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;

3.

Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;

4.

Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

5.

Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

6.

Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

7. 2.3.3

Acuan dalam administrasi pertanahan. Manfaat RTRW Kota Manfaat RTRW Kota adalah untuk:

1.

Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;

2.

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan

3. 2.3.4

Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan

rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan lima (5) tahunan sampai akhir tahun perencanaan dua puluh (20) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi: 1.

Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan kota;

2.

Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

37


3.

Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu lima (5) tahunan;

4.

Sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka lima (5) tahun; dan

5.

Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota disusun berdasarkan:

1.

Rencana struktur ruang dan pola ruang;

2.

Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

3.

Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

4.

Prioritas

pengembangan

wilayah

kota

dan

pentahapan

rencana

pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria: 1.

Mendukung perwujudan rencana struktur ruang kota, pola ruang kota dan pengembangan kawasan strategis kota;

2.

Mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;

3.

Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

4.

Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

5.

Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kota. Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota

meliputi: 1.

Usulan Program Utama Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan

wilayah kota yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kota sesuai tujuan penataan ruang wilayah kota.

38


2.

Lokasi Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

3.

Besaran Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program

utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. 4.

Sumber Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Kota, APBD provinsi,

APBN, swasta, dan/atau masyarakat. 5.

Instansi Pelaksana Instansi pelaksana adalah pihak-pihak pelaksana program utama yang

meliputi

pemerintah

(sesuai

dengan

kewenangan

masing-masing

pemerintahan), swasta, serta masyarakat. 6.

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Usulan indikasi program utama direncanakan dalam kurun waktu

perencanaan dua puluh (20) tahun yang dirinci setiap lima (5) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu lima (5) tahunan RPJP Daerah Kota. Arahan pemanfaatan ruang, sekurang-kurangnya memiliki muatan sebagai berikut: 1.

Perwujudan rencana struktur wilayah kota: a.

Perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota; dan

b.

Perwujudan sistem jaringan prasarana kota, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota: 1)

Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;

2)

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air;

3)

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;

4)

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

39


2.

3.

5)

Perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan

6)

Perwujudan sistem jaringan lainnya.

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota: a.

Perwujudan kawasan lindung; dan

b.

Perwujudan kawasan budi daya.

Perwujudan kawasan-kawasan strategis kota. Susunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan

minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang kota. Tetapi pada masing-masing bagian dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masingmasing wilayah kota. Matriks susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW Kota disajikan dalam tabel berikut:

40

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang Tugas di Kota Surakarta Akhir Tabel 2.1 Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama dalam Penyusunan RTRW Kota No

Program Utama

Lokasi

Besaran PJM-1 (x1-x5)

A 1

2

B 1

2

C 1

Waktu Pelaksanaan PJM-2 (x5-x10) PJM-3 (x10-x15)

Perwujudan Struktur Ruang Perwujudan Pusat-pusat Pelayanan 1.1. ... 1.2. ... Perwujudan Sistem Prasarana 1.1. Transportasi * ............. * ............. 1.2. Jar Energi Listrik * ............. * ............. 1.3. ............... * ............. * ............. Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung * .................... * .................... Perwujudan Kawasan Budidaya * .................... * .................... Perwujudan Kawasan Strategis Kota 1.1. ................. * .................... * .................... 1.2. ..................

Sumber: Permen PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota

41

PJM-4 (x15-x20)

Sumber Dana

Instansi Pelaksana


2.4

Tugas Akhir

Pembangunan Widodo (2006: 4) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya

multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. Menurut Todaro yang dikutip oleh Widodo (2006: 5) proses pembangunan yang dilakukan haruslah memiliki tiga nilai inti dan tiga tujuan pembangunan Tiga nilai inti pembangunan adalah: 1.

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sustenance). Semua individu memiliki kebutuhan dasar yang menyebabkan dia hidup. Kebutuhan pangan meliputi pangan, sandang, kesehatan dan proteksi.

2.

Manusia terhormat (self-esteem). Salah satu komponen universal hidup adalah harga diri. Semua orang dan masyarakat mencari bentuk dasar harga diri yang mungkin kemudian disebut: keaslian, identitas, kehormatan, penghargaan atau kemasyuran.

3.

Kebebasan (freedom from servitude). Kebebasan disini dipahami sebagai kebebasan yang terkait dengan emansipasi, kepedulian, penderitaan dan lain-lain. Adapun tujuan dari pembangunan meliputi:

1.

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2.

Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3.

Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Untuk mencapai tujuan di atas, perlu diupayakan:

1.

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan 1)

Antar daerah

2)

Antar sub daerah

3)

Antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

42


Tugas Akhir

2.

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

4.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi

generasi sekarang dan generasi masa

datang

(berkelanjutan). 2.4.1

Aspek Perencanaan Pembangunan Widodo (2006: 11) menyebutkan bahwa sebuah perencanaan yang baik

haruslah melibatkan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, sektor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah bersangkutan dan tentu saja adalah pemerintah yang memiliki otorita di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dengan proses pembangunan tersebut, maka rencana pembangunan yang dilakukan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak terkait. Sejalan dengan keterlibatan masyarakat serta pihak swasta dalam proses pembangunan, perencana pembangunan akan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dalam membuat sebuah rencana yang tepat dan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat semakin banyak pihak yang terlibat di dalam sebuah kegiatan, maka akan semakin banyak pula konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul akibat konflik

kepentingan ini serta

menghasilkan rencana pembangunan yang tepat, maka perencana haruslah memperhatikan beberapa aspek yang penting dalam pembangunan. Adapun aspek yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan adalah (Widodo, 2006: 11): 1.

Aspek Lingkungan Aspek pertama ini merupakan aspek yang sangat penting untuk

diperhatikan oleh seorang perencana mengingat pembangunan yang akan dilakukan akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan selanjutnya pembangunan yang dilakukan pada saat inipun kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di masa yang akan datang (yang notabene

43


Tugas Akhir

merupakan dasar perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang). Aspek lingkungan ini mencakup berbagai bidang yang meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik hingga pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, perencanaan yang baik haruslah memperhatikan bidangbidang aspek lingkungan yang berada di dalam wilayah pengembangan serta di luar wilayah pengembangan. Atau dengan kata lain, perencanaan yang baik harus mampu memotret kondisi lingkungan di daerah tersebut serta kondisi lingkungan di daerah yang menjadi partner pengembangan ekonomi daerah. 2.

Aspek Kekuatan dan Hambatan Aspek kedua ini merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan

aspek lingkungan di atas. Hal ini sangat penting mengingat perencanaan yang baik akan membutuhkan informasi mengenai segala sesuatu yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan serta berbagai hal yang dapat menghalangi jalannya pembangunan yang dilakukan. Untuk itu, seorang perencana harus memiliki gambaran mengenai segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah yang dapat menjadi sumber kekuatan daerah dalam melaksanakan pembangunan serta kelemahan yang berpotensi untuk menghambat proses pembangunan. 3.

Aspek Badan Perencana Pembangunan Pusat/Daerah Badan perencanaan pembangunan pusat/daerah merupakan badan

pemerintah yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan yang tepat. Badan ini bertugas untuk melaksanakan koordinasi internal antarinstansi pemerintah pusat/daerah maupun secara eksternal dengan pihak diluar pemerintah daerah seperti masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan perencanaan serta pembangunan di daerah. Dengan demikian kemampuan dalam mengkoordinir ini membutuhkan berbagai informasi mengenai peran dan fungsi yang dimiliki oleh setiap elemen dalam pembangunan yang akan dilakukan. Artinya, badan perencana membutuhkan informasi mengenai dirinya sendiri yang berupa peran dan fungsinya dalam pembangunan daerah, kemampuan yang dimilikinya dalam pengembangan program pembangunan

44


Tugas Akhir

serta kemampuannya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan daerah. Disamping itu semua, badan perencana membutuhkan informasi mengenai peran dan fungsi elemen pendukung pembangunan yang lain seperti pemahaman masyarakat atas arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan,

kemampuan

pihak

swasta

dalam

mendukung

proses

pembangunan serta kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang berada di daerah tersebut. Dengan memahami "kepribadian" dari setiap elemen pendukung pembangunan, maka badan perencanapun dapat membuat rencana pembangunan yang tepat bagi daerah sesuai dengan kekuatan dan kelemahan serta pendukungnya. 4.

Aspek Ruang dan Waktu Aspek keempat ini hendaknya tidak diartikan sebagai pembatasan bagi

perencana untuk membuat rencana pembangunan hanya pada waktu tertentu saja. Namun aspek yang dimaksud adalah bagaimana perencana dapat membuat rencana yang tepat untuk dilaksanakan yang mencakup berbagai bidang lingkungan seperti sosial, budaya, ekonomi bahkan termasuk di dalamnya bidang-bidang yang meliputi bidang fisik seperti tata letak, kondisi tanah hingga kualitas lingkungan dari polusi yang mungkin timbul dari proses pembangunan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Ketepatan waktu pelaksanaan yang tepat dengan didasarkan pada kondisi lingkungan yang dihadapi di daerah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perencana. Selain itu ketepatan pelaksanaan pembangunan dari sisi lokasi pembangunan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. 2.4.2

Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan (Sholihin, 2004):

1.

Dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan secara: a.

Independen,

b.

Integral,

c.

Efektif dan efisien,

d.

Legitimate

45


2.

Tugas Akhir

Untuk meningkatkan keterpaduan, maka proses perencanaan masingmasing lingkup pemerintahan meliputi tahapan-tahapan:

3.

a.

Penyusunan kebijakan,

b.

Perumusan program,

c.

Penyusunan pembiayaan,

d.

Monitoring dan evaluasi

Proses perencanaan ditempuh melalui koordinasi secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi: a.

Lintas sektor,

b.

Lintas daerah,

c.

Lintas lembaga,

d.

Lintas sumber pembiayaan.

Ada empat pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan rencana pembangunan ialah (Sholihin, 2007): 1.

Pendekatan Politik, yakni saat pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

2.

Pendekatan Teknokratik, yaitu

menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3.

Pendekatan

Partisipatif,

yaitu

dilaksanakan

dengan

melibatkan

stakeholders, antara lain melalui musrenbang. 4.

Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

2.4.3

Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan akan efektif jika terdapat koordinasi yang berintikan pada

proses komunikasi antarlembaga perencanaan dan pelaku yang berkepentingan baik secara horizontal maupun vertikal (Blakely yang dikutip Widodo, 2006: 48). Tujuan dilakukannya koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang substansi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, menyelesaikan

46


Tugas Akhir

konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya (resources) pembangunan (Widodo, 2006: 48). Selain itu koordinasi juga ditujukan untuk mensinkronkan antara kebijakan dan rencana tindak pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau organisasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Koordinasi perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui empat tahapan: (1) koordinasi proses perencanaan; (2) koordinasi metode perencanaan; (3) koordinasi antartingkat perencanaan; dan (4) koordinasi usaha-usaha masyarakat (Munir yang dikutip Widodo, 2006: 48). Koordinasi antartahapan perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Widodo, 2006: 48): 1.

Koordinasi pada Formulasi dan Penyusunan Rencana

2.

Koordinasi pada Implementasi

3.

Koordinasi pada Evaluasi Widodo (2006: 49) juga berpendapat dalam melaksanakan pembangunan

tidak dapat hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari sumber daya publik atau pemerintah saja. Usaha-usaha swasta harus dimotivasi dan digerakkan dalam proses pembangunan. Untuk menggerakkan peran serta sektor swasta pemerintah harus membuat kebijakan yang cermat, yaitu dengan menciptakan peraturan dan perangsang yang meliputi semua aspek yang dapat mendorong partisipasi swasta. Peraturan perangsang berupa kebijaksanaan perpajakan, retribusi, subsidi, kebijaksanaan harga, kebijaksanaan perizinan, dan upah. Sebagai koordinator pembangunan harus menonjolkan peran sebagai fasilitator dan enterpreneur karena kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah sangat diperlukan. Gambar di bawah ini menunjukkan koordinasi antartingkat perencanaan:

47


Tugas Akhir

PERENCANAAN MAKRO

Kebutuhan Sektor

Kaitan Regional

Kebutuhan Spasial

Keunggulan Daerah Aspek Ruang

PERENCANAAN SEKTORAL

PERENCANAAN REGIONAL

Aspek Produktivitas

PERENCANAAN MIKRO     

Input Output Outcome Benefit Impact

Gambar 2.5 Koordinasi Antartingkat Perencanaan (Sumber: Munir yang dikutip Widodo, 2006: 49) 2.4.4

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan prinsip perencanaan pembangunan daerah ialah: 1.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing.

3.

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi

yang

dimiliki

masing-masing

daerah,

sesuai

dinamika 48


Tugas Akhir

perkembangan daerah dan nasional. 2.5

Rencana Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri dari tiga macam, yakni: 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

3.

Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tiap jenis produk rencana tersebut selain memiliki time frame (jangka

waktu) yang berbeda juga memiliki muatan yang berbeda pula. Muatan tiap jenis rencana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Muatan pada tiap jenis rencana tersebut ialah: 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Muatan dari rencana ini ialah:

2.

a.

pendahuluan;

b.

gambaran umum kondisi daerah;

c.

analisis isu-isu strategis;

d.

visi dan misi daerah;

e.

arah kebijakan; dan

f.

kaidah pelaksanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Muatan dari rencana ini ialah: a.

pendahuluan;

b.

gambaran umum kondisi daerah;

c.

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

d.

analisis isu-isu strategis;

e.

visi, misi, tujuan dan sasaran;

f.

strategi dan arah kebijakan;

g.

kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

49


h.

Tugas Akhir

indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

3.

i.

penetapan indikator kinerja daerah; dan

j.

pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Muatan dari rencana ini ialah: a.

pendahuluan;

b.

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

c.

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

d.

prioritas dan sasaran pembangunan; dan

e.

rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Rancangan RPJPD

Proses Teknokratik oleh Bappeda

Musrenbang RPJPD

 Bahan Rancangan RPJP  Melibatkan masyarakat

Penyusunan Rancangan Akhir

Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda

oleh Bappeda

oleh DPRD

Gambar 2.6 Proses Penyusunan dan Penetapan RPJPD (Sumber: Sholihin, 2004)

50


(1)

Tugas Akhir

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun rancangan Awal RPJMD

(2) (3)

1. Visi, Misi Kepala Daerah 2. Strategi Pembangunan Daerah 3. Kebijakan Umum 4. Kerangka Ekonomi Daerah 5. Program SKPD

SKPD menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD

(4)

(5) Bappeda menyusun rancangan Akhir RPJMD 1. Visi, Misi Kepala Daerah 2. Strategi Pembangunan Daerah 3. Kebijakan Umum 4. Kerangka Ekonomi Daerah 5. Program SKPD

Penetapan RPJMD (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

Gambar 2.7 Penyusunan dan Penetapan RPJMD (Sumber: Sholihin, 2004)

51


Bappeda menyusun rancangan Awal RKPD

Tugas Akhir

SKPD menyusun Renja SKPD Program SKPD

1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi DaerahPagu Indikatif 4. Program SKPD

Rancangan Akhir RKPD 1. Prioritas Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Daerah 4. Program SKPD

Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan

MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD

MUSRENBANG Prov Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Sinkronisasi Program SKPD

Gambar 2.8 Penyusunan dan Penetapan RKPD (Sumber: Sholihin, 2004) 2.6

Tinjauan Pustaka akan Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Hasibuan (2001) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Menurut Mathis dan Jackson terjemahan Sadeli dan Prawira (2001) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Cushway (2002) juga mengatakan dalam bahwa kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. 52


Tugas Akhir

Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997) berpendapat kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Dalam penulisan tugas akhir ini, yang mana kinerja digunakan untuk mengukur suatu produk dari hasil proses perencanaan berwujud rencana tata ruang wilayah pada aspek pemanfaatan ruang, kinerja dimaknai dengan suatu capaian fungsi sebagaimana diungkapkan oleh Witmore, serta manfaat rencana tata ruang wilayah sebagai hasil dari proses perencanaan penataan ruang dalam mewujudkan beberapa arahan rencana yang telah ditetapkan. Arahan rencana yang terdapat dalam rencana tata ruang wilayah dinilai berdasar pada capaian apa yang akan diwujudkan/diimpelementasikan/dilakukan menurut rencana serta apa yang tidak diimplementasikan dengan menelaah keterpaduan rencana yang telah ditetapkan tersebut pada rencana pembangunan dalam suatu wilayah/daerah. Upaya memadukan antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerjanya, dengan melakukan perbandingan di tataran program sebagai mekanisme praimplementasi rencana seperti yang dikatakan Cushway yang mana dinilai pada seseorang/individu. Perbandingan dilakukan berdasar kesinkronan rencana tata ruang wilayah terhadap program-program perwujudan ruang (pemanfaatan ruang) dan korelasi serta keterpaduan pemanfaatan ruang tersebut terhadap program-program pembangunan dalam wilayah/daerah sebagai suatu sistem perencanaan yang terintegrasi. Untuk memperoleh penilaian akan capaian fungsi dan manfaat (kinerja) dari RTRW dalam pemanfaatan ruang, yang mana merupakan produk dari suatu kegiatan perencanaan tata ruang yang berupa pedoman dan arahan demi mencapai keinginan dan cita-cita, tujuan dan motivasi, manajemen sumber daya dalam

53


Tugas Akhir

ruang dan waktu tertentu khususnya dalam hal penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang) perlu diidentifikasi aspek-aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan kinerja rencana tata ruang wilayah dalam pemanfaatan ruang. Aspekaspek ini diidentifikasi dari salah satu proses dalam penataan ruang, yakni pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang terurai dalam pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berupa arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Kemudian dari penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota ini ditelaah korelasi, sinkronisasi dan keterpaduannya dengan program-program pembangunan dalam rencana pembangunan daerah/kota. Fungsi RTRW Kota adalah sebagai: 1.

Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.

Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;

3.

Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;

4.

Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

5.

Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

6.

Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; Sedangkan manfaat dari RTRW Kota adalah untuk:

1.

Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;

54


2.

Tugas Akhir

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan

3.

Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Dengan demikian, berdasar akan capaian fungsi dan manfaat dari RTRW

Kota di atas serta mengaitkan dengan muatan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, penilaian kinerja (capaian fungsi dan manfaat) RTRW dalam pemanfaatan ruang wilayah kota ditentukan oleh beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1.

Proses perencanaan tata ruang, terkait dengan proses penyusunan rencana dan kelengkapan subtansi perencanaan serta menelaah sinkronisasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan penjabaran perwujudan program penataan/pengembangan kota.

2.

Jangka waktu perencanaan serta korelasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar program sebagai mekanisme pra implementasi rencana, baik dalam rangka program penataan/pengembangan wilayah kota maupun dalam program pembangunan daerah/kota.

3.

Kelembagaan penyelenggara penataan ruang dan pembangunan kota.

4.

Penganggaran, yang meliputi sumber pendanaan serta anggaran dalam perencanaan.

55


Tugas Akhir

BAB 3 TINJAUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

Pada bab tinjauan khusus ini akan disajikan terkait data empiris yang mendukung dalam pembahasan persoalan yang diangkat. Data empiris ini meliputi proses perencanaan rencana keruangan dan rencana pembangunan, penataan ruang wilayah Kota Surakarta serta rencana pembangunan di Kota Surakarta. Dalam penataan ruang wilayah Kota Surakarta, hanya menguraikan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang tanpa pengendalian pemanfaatan ruang karena diluar lingkup penelitian. 3.1

Proses

Penyusunan

Rencana

Keruangan

dan

Rencana

Pembangunan Sebagai produk dari rencana keruangan di Kota Surakarta, diambil RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026. Sedangkan rencana pembangunan yang terdapat di Kota Surakarta ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010. 3.1.1

Proses Penyusunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Meninjau dari alur kegiatan penyusunan RTRW Kota Surakarta Tahun

2007-2026, RTRW ini merupakan penyempurnaan dari RUTRK Kota Surakarta Tahun 2007-2016 dalam rangka penyesuaian muatan dan jangka waktu proyeksi rencana selama dua puluh (20) tahun. Proses penyusunan RTRW Kota Surakarta mengikuti alur proses dari sebuah siklus perencanaan, yakni kompilasi data, analisis hingga rencana. 3.1.2

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

salah satu dokumen perencanaan di Kota Surakarta yang memiliki jangka waktu lima (5) tahun. Dokumen rencana pembangunan ini disusun dengan tujuan mengkoordinasikan rencana kerja lima tahunan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan visi Walikota Surakarta dan pada masa transisi di Tahun 56


Tugas Akhir

2011, menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama lima tahun kepemimpinan Walikota periode 2005-2010 dan masa transisi pada tahun 2011, serta menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program lima tahunan dalam mewujudkan visi daerah. Proses penyusunan dokumen RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010 dijelaskan melalui skema berikut: Visi dan Misi Walikota 2005-2010

Bappeda menjabarkan Visi-Misi Walikota 2005-2010 berupa rancangan awal RPJM SKPD menyusun RENSTRA SKPD 2005-2010

Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM KOTA SURAKARTA 2005-2010

Disampaikan ke DPRD untuk proses legalisasi RPJM KOTA SURAKARTA 2005-2010

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM KOTA SURAKARTA 2005-2010

Peraturan Daerah mengenai RPJM K OTA SURAKARTA 2005-2010

Gambar 3.1 Proses Penyusunan RPJM Kota Surakarta 2005-2010 (Sumber: Olahan hasil interview pada Bappeda Kota Surakarta, 2010) 3.2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Muatan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 yang disajikan dalam

tinjauan khusus ini meliputi visi dan misi penataan ruang, tujuan pemanfaatan ruang, rencana struktur pemanfaatan ruang, rencana pola pemanfaatan ruang serta pelaksanaan rencana. 3.2.1

Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta Dasar perumusan visi tata ruang Kota Surakarta adalah tidak lepas dari

visi Kota Surakarta yang sudah ditetapkan, yaitu „Terwujudnya Kota Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga‟ yang dilaksanakan dengan semangat “BERSERI TANPA KORUPSI”

yang bermakna pembangunan kota yang 57


Tugas Akhir

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tidak ada korupsi. Misi Tata Ruang Kota Surakarta adalah : 1.

Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan,

serta

perekatan kehidupan

bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Solo Kota Budaya”. 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.

Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.

4.

Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak azasi manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan. Aktualisasi Visi dan Misi Kota Surakarta yang dikaitkan dengan kondisi

dan permasalahan spasial yang semakin kompleks yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, maka visi tata ruang Kota Surakarta akan mempertajam salah satu unsur visi Kota Surakarta, yaitu kota yang berwawasan lingkungan. Visi tersebut adalah “Kota Produksi Bersih” atau “Cleaner Production City”, yang dalam dunia ilmu lingkungan identik dengan kota sehat. Terdapat lima (5) prinsip Kota Produksi Bersih, yaitu: Rethink, Recovery, Reuse, Recycling dan Reduce. Esensi dari prinsip Kota Produksi Bersih tersebut adalah upaya untuk berfikir, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan (sustainable). Untuk menuju kota sehat tersebut, diperlukan misi sebagai berikut: 1.

Membentuk pola pergerakan kegiatan kota yang lancar, aman dan efisien.

2.

Menciptakan penghijauan sebagai paru-paru kota.

58


3.

Tugas Akhir

Meminimalkan dan mengelola limbah kota menjadi peluang yang bermanfaat.

4.

Mengembalikan dan memanfaatkan fungsi kawasan lindung secara benar.

5. 3.2.2

Menjalin kerjasama lintas wilayah dalam penataan ruang. Tujuan Pemanfaatan Ruang Kota Tujuan pemanfaatan ruang Kota Surakarta dibagi ke dalam empat (4)

aspek, yakni: 3.2.2.1 Aspek Tata Ruang Kota 1.

Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Surakarta dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar meningkatkan fungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai Kota Pelayanan Nasional.

2.

Menciptakan pola tata ruang dan pola pergerakan yang lancar, aman dan efisien, sehingga masing-masing kegiatan dalam kota mempunyai interaksi positif yang saling menguntungkan.

3.

Menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

4.

Mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada serta mengeliminasi kendala, sehingga pola tata ruang yang dihasilkan merupakan optimalisasi dari penggunaan ruang yang ada.

5.

Mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan Kota Surakarta secara terarah.

3.2.2.2 Aspek Sosial Ekonomi 1.

Meningkatkan kondisi sosial ekonomi dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah perencanaan.

2.

Memberikan pelayanan sosial dan ekonomi bagi kebutuhan penduduk wilayah perencanaan dan wilayah kabupaten sekitarnya.

59


3.

Tugas Akhir

Menciptakan pola lingkungan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perencanaan.

4.

Memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pengendalian perkembangan kota, sehingga dapat tumbuh rasa kesadaran serta partisipasinya dalam pembangunan kota.

5.

Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang kota sehingga merangsang partisipasi masyarakat dan penanam modal (investor) untuk melakukan investasi dalam berbagai bidang.

6.

Terciptanya lapangan kerja baru sebagai akibat meningkatnya investasi.

7.

Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat khususnya dalam bidang investasi prasarana kota, sehingga tumbuh hubungan yang saling menguntungkan.

3.2.2.3 Aspek Pengelolaan Pembangunan Kota 1.

Menciptakan instrumen pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan kota, baik melalui pengawasan dan atau perijinan maupun tindakan penertiban.

2.

Mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi.

3.

Menciptakan pedoman bagi rencana sektoral yang bersifat lebih teknis.

4.

Menciptakan koordinasi antar dinas sebagai aparat teknis, sehingga tidak terjadi program pembangunan kota yang tumpang tindih (overlaping), dimana hal tersebut merupakan pemborosan dalam pembangunan.

3.2.2.4 Aspek Lingkungan Hidup 1.

Menjaga keseimbangan lingkungan antara pembudidayaan dengan pelestarian alam, sehingga terjadi pemanfaatan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

2.

Menjaga kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung.

3.

Mengeliminir terjadinya pencemaran lingkungan, baik air tanah dan udara serta gangguan lingkungan.

3.2.3

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Rencana struktur pemanfaatan ruang kota dalam dokumen RTRW Kota

Surakarta Tahun 2007-2026 terdiri dari rencana sistem lingkungan, rencana 60


Tugas Akhir

pengembangan fasilitas sosial, rencana pengembangan perumahan, rencana pengembangan utilitas dan rencana pengembangan jaringan transportasi. 3.2.3.1 Rencana Sistem Lingkungan Rencana sistem lingkungan Kota Surakarta ini menyangkut pembagian wilayah kota menjadi beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK), beberapa Sub Bagian Wilayah Kota (SBWK) dan beberapa Unit/Blok satuan lingkungan, dimana masing-masing bagian/unit tersebut memiliki pusat kegiatannya masingmasing sesuai dengan besaran satuan lingkungannya. Mendasarkan pertimbangan tersebut serta kondisi wilayah serta demografinya, dikembangkan struktur pelayanan Kota Surakarta menjadi beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang masing-masing memiliki pusat pelayanannya, yaitu sebagai berikut : 1.

Bagian Wilayah Kota I (BWK I) Merupakan wilayah yang berada di bagian Selatan Kota Surakarta yang

meliputi wilayah dari : a.

Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres

b.

Sebagian Wilayah Kecamatan Pasarkliwon

c.

Sebagian Wilayah Kecamatan Serengan

d.

Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan

Pusat BWK I ini berada di sekitar kawasan Perdagangan Singosaren. 2.

Bagian Wilayah Kota II (BWK II) Merupakan wilayah yang berada di bagian Barat Daya Kota Surakarta

yang meliputi wilayah : a.


b.

Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari

Pusat BWK II ini berada di sekitar kawasan Purwosari. 3.

Bagian Wilayah Kota III (BWK III) Merupakan wilayah yang berada di bagian Barat Laut Kota Surakarta

yang meliputi Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari, pusat BWK III ini berada di sekitar kawasan Pasar Nusukan.

61


4.

Tugas Akhir

Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) Merupakan wilayah yang berada di bagian Timur Laut Kota Surakarta

yang meliputi wilayah dari : a.


b.


Pusat BWK IV ini berada di sekitar Kantor Kelurahan Mojosongo. 5.

Bagian Wilayah Kota V (BWK V) Merupakan wilayah yang berada di bagian Timur Kota Surakarta yang



b.


Pusat BWK V ini berada di sekitar kawasan Bundaran Jebres. 6.

Bagian Wilayah Kota VI (BWK VI) Merupakan wilayah yang berada di bagian Tengah Kota Surakarta yang



b.


c.


d.

Sebagian Wilayah Kecamatan Pasarkliwon

Pusat BWK VI ini berada di sekitar kawasan Pasar Legi. Untuk lebih jelasnya, pembagian wilayah kota tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3.2.

62


Tugas Akhir

Gambar 3.2 Peta Rencana Pembagian Wilayah Kota 63


Tugas Akhir

3.2.3.2 Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial Adapun fasilitas sosial yang direncanakan ialah berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan fasilitas perdagangan. 1.

Fasilitas Pendidikan Dalam Tahun 2007-2026, dibutuhkan penambahan fasilitas pendidikan

sebagai berikut:

2.

a.

TK

: 39 buah

b.

SD

: 26 buah

c.

SLTP : 7 buah

d.

SLTA : -

Fasilitas Kesehatan Mendasarkan pada jumlah penduduk yang ada dikaitkan dengan standard

pelayanan, menunjukkan bahwa semua fasilitas kesehatan yang ada telah melebihi dari standard pelayanan yang ada, sehingga disimpulkan fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya melayani masyarakat dalam kota saja, tetapi meliputi wilayah yang lebih luas. Untuk pengembangannya, maka digunakan pendekatan kebijakan sebagai berikut : a.

Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus tetap direkomendasikan untuk berkembang di Kota Surakarta, mengingat Kota

Surakarta

sudah

layak

sebagai

Kawasan

Perkotaan

Metropolitan. b.

Alokasi Rumah Sakit yang akan dikembangkan, diarahkan pada BWK III dan IV yang diharapkan mampu memacu perkembangan Surakarta Bagian Utara.

3.

Fasilitas Peribadatan Pada akhir tahun perencanaan secara normatif belum membutuhkan

penambahan fasilitas peribadatan baru, baik masjid maupun gereja, namun dalam pengembangannya, fasilitas peribadatan ini tetap direkomendasikan untuk berkembang sesuai dengan pertimbangan umatnya.

64


4.

Tugas Akhir

Fasilitas Perdagangan Pasar klas I adalah termasuk pasar induk, sehingga dengan jumlah yang

ada sebanyak tujuh (7) buah, sudah mampu melayani penduduk Kota Surakarta sampai akhir tahun 2026. Pasar klas II termasuk pasar distrik dengan jumlah tujuh belas (17) buah, maka hingga akhir tahun 2026 diperlukan penambahan jumlah sebanyak tiga (3) buah yang lokasinya diarahkan di BWK III dan IV.

65


Tugas Akhir

Gambar 3.3 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Pendidikan 66


Tugas Akhir

Gambar 3.4 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Kesehatan

67


Tugas Akhir

Gambar 3.5 Peta Rencana Sebaran Fasilitas Perdagangan

68


Tugas Akhir

3.2.3.3 Rencana Pengembangan Perumahan Berdasar distribusi penduduk pada masing-masing BWK, maka pada Tahun 2026 diperlukan pengembangan rumah sebanyak 10.785 buah rumah, dengan rincian pada masing-masing BWK sebagai berikut : 1.

BWK I

: 1.079 buah

2.

BWK II

: 2.157 buah

3.

BWK III

: 2.157 buah

4.

BWK IV

: 3.236 buah

5.

BWK V

: 1.079 buah

6.

BWK VI

: 1.079 buah

Jumlah

: 10.785 buah

BWK I, V dan VI yang sudah sangat intensif pemanfaatan ruangnya, diarahkan pengembangan perumahan secara vertikal yang berupa apartemen bagi golongan ekonomi kuat dan rumah susun bagi golongan ekonomi lemah. 3.2.3.4 Rencana Pengembangan Utilitas Macam-macam utilitas yang direncanakan di Kota Surakarta terdiri dari jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan drainase dan sistem pengelolaan sampah. 1.

Jaringan Listrik Pendekatan untuk pengembangan daya dan jaringan listrik di Kota

Surakarta adalah sebagai berikut : a.

Pola Jaringan. Pengembangan jaringan listrik mendasarkan pertimbangan sebagai

berikut: 1)

Jarak

jaringan listrik yang masuk ke bagian wilayah

perencanaan, termasuk di dalamnya jarak antar tiang sekitar 50 m dan jarak kawat penghantar (konduktor) yang dipertimbangkan terhadap unsur-unsur pada lingkungan, seperti bangunan, pohon, jarak tiang harus sesuai dengan aturan PLN yang berlaku.

69


2)

Tugas Akhir

Penerangan untuk pemukiman diarahkan sebagai berikut : a)

Tiap satu unit rumah tinggal minimal disediakan daya sebesar 900 VA (watt) dengan perhitungan 1 KK terdiri

atas

5

jiwa

dan

masing-masing

jiwa

memerlukan daya sebesar 180 VA. b)

Besarnya daya setiap luas ruang m2 ,disesuaikan dengan kebutuhan ruangan dan diharapkan dapat memenuhi fungsi yang direncanakan.

c)

Setiap tipe unit permukiman, batas penggunaan daya listriknya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh PLN.

3)

Kebutuhan listrik untuk penerangan jalan disesuaikan dengan model/pola pengembangan lingkungan.

b.

Perhitungan Kapasitas Listrik. 1)

Perhitungan Surakarta

besarnya didasarkan

daya yang dibutuhkan di Kota pada

jumlah

penduduk

yang

dilayaninya, yang dihitung berdasarkan standard kebutuhan minimal listrik, tiap orang 180 watt dan untuk penerangan umum diasumsikan 10% dari kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan industri serta lain-lainnya diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan rumah tangga. 2)

Perhitungan kebutuhan trafo dengan kapasitas masingmasing 100 KVA.

2.

Jaringan Air Bersih Berdasar perhitungan, maka pada akhir Tahun 2026 diperlukan kapasitas

air bersih sebesar 1.218 l/dt. Untuk meningkatkan debit suplai air bersih dari saat sekarang sebesar 859,54 l/dt dapat dilakukan dengan mengambil dari sumber air tanah dalam serta bekerjasama dengan wilayah lain, yaitu Kabupaten Boyolali dan Klaten yang memiliki potensi sumber mata air.

70


3.

Tugas Akhir

Jaringan Telepon Berdasarkan standard pelayanan telepon untuk kota besar setingkat Kota

Surakarta ini, pendekatanan pelayanan sambungan telepon adalah 25 jiwa per sambungan. Melihat jumlah sambungan yang ada, maka tingkat pelayanan telepon di Kota Surakarta sudah melebihi dari standard pelayanan, yaitu sebesar 9 jiwa per sambungan. Untuk pengembangan kedepan, maka digunakan pendekatan perhitungan dengan tingkat pelayanan 9 jiwa per sambungan tersebut, sehingga pada akhir Tahun 2026 dibutuhkan jumlah sambungan telepon sebanyak 67.020 sambungan. 4.

Jaringan Drainase Untuk pengembangan jaringan drainase, sistem drainase yang ada tetap

digunakan dengan rekomendasi pengembangan sebagai berikut : a.

Menjaga kelancaran aliran Kali Pepe serta mengendalikan sempadan sungai.

b.

Mengoptimalkan fungsi pintu air Demangan dan Tirtonadi sebagai pengendali utama.

c.

Mengembangkan jaringan drainase primer dan sekunder pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau oleh sistem jaringan drainase.

Keadaan selengkapnya tentang rencana pengembangan jaringan drainase di Kota Surakarta, dapat dilihat pada Gambar 3.7.

71


Tugas Akhir

Gambar 3.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

72


Tugas Akhir

Gambar 3.7 Peta Rencana Jaringan Drainase Utama Kota

73


5.

Tugas Akhir

Sistem Pengelolaan Persampahan Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampah yang dibuang ke TPA

pada Tahun 2026 adalah sebanyak 648 m3/hari. Mempertimbangkan berbagai hal (kondisi tanah, kelerengan dan jarak dengan sungai), diarahkan timbunan sampah tersebut diolah menjadi bahan pupuk, agar tidak terjadi peluang pencemaran air tanah, air sungai dan udara. Tabel 3.1 Perkiraan Produksi Sampah dan Kebutuhan Sarana Pengangkut Sampah Di Kota Surakarta Tahun 2027 NO

FAKTOR-FAKTOR KEBUTUHAN

BWK I

BWK II

BWK III

BWK IV

BWK V

BWK VI

JML

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Penduduk

191,967

110,359

83,372

70,788

73,701

73,000

603,187

239,959

137,949

104,215

88,485

92,126

91,250

753,984

47,992

27,590

20,843

17,697

18,425

18,250

150,797

11,998

6,897

5,211

4,424

4,606

4,563

37,699

299,948

172,436

130,269

110,606

115,158

114,063

942,480

80

60

60

60

60

80

239,959

103,462

78,161

66,364

69,095

91,250

648,290

240

103

78

66

69

91

648

30,380

12,741

9,502

7,741

8,593

11,345

80,302

240

103

78

66

69

91

648

60

26

20

17

17

23

162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sampah Rumah Tangga (1,25 L/Org/Hr) Sampah Pasar (20% X Sampah RT) Sampah Jalan (5% X Sampah RT) Jumlah (Ltr/Hari) Target Pengelolaan (%) Target Terkelola (Ltr/Hari) Jumlah Sampah (m3/Hari) Tong Sampah (kapasitas 0,1 m3) Gerobag/Becak Sampah (Kapasitas 1 m3) Kontainer/TPS (Kapasitas 4 m3)

Sumber: RTRW Kota Surakarta 2007-2026

74


Tugas Akhir

Gambar 3.8 Peta Rencana Sebaran Tempat Pembuangan Sampah

75


Tugas Akhir

3.2.3.5 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Pengembangan transportasi diarahkan pada pengembangan transportasi darat, yaitu jaringan jalan dan jaringan rel kereta api. 1.

Pola dan Fungsi Jaringan Jalan a.

Jalan Arteri Primer Yaitu jalan yang menghubungkan antara kota-kota utama di Jawa

Tengah yang dalam hal ini adalah antara Kota Semarang dan Surabaya. Sistem jaringan primer pada dasarnya tidak boleh terputus meskipun memasuki kawasan perkotaan, demikian halnya dengan jaringan jalan arteri primer di Kota Surakarta. Pada saat sekarang ini jalan arteri primer di Kota Surakarta meliputi : 1)

Jl. Slamet Riyadi-Jl. Jend. A. Yani-Jl. Ki Mangun Sarkoro-Jl. Sumpah Pemuda-Jl. Brigjend Katamso-Ringroad.

2)

Jl. Dr. Suharso-Jl. Adi Sucipto-Jl. A. Yani- Jl. Tentara Pelajar-Jl. Ir. Sutami.

Ruas-ruas jalan tersebut relatif dekat dengan kegiatan pusat kota, sehingga banyak terjadi persilangan dengan arus kegiatan lokal, hal ini tidak sesuai dengan persyaratan jalan arteri primer yang harus dihindarkan adanya persimpangan dengan jalan lokal yang sudah cukup padat. Untuk pengembangan kota mendatang, maka jalan arteri primer di Kota surakarta harus dihindarkan dari persilangan dengan jalan lokal, yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan : 1)

Mengembangkan pola jalan arteri primer baru ke arah pinggiran kota untuk menghindari arus lalu lintas lokal.

2)

Mengembangkan disain jalan arteri primer sesuai dengan yang disyaratkan.

3)

Mengembangkan jalan layang.

Mendasarkan pada kondisi ruang kota yang sudah cukup padat, maka pengembangan pola tersebut diusulkan pengembangannya secara bertahap, untuk 10 tahun mendatang mengikuti pola jaringan yang

76


Tugas Akhir

sekarang ada, dan untuk 10 tahun berikutnya dapat dikembangkan jalan lingkar luar atau dengan jalan layang. b.

Jalan Arteri Sekunder Yaitu jalan utama kota yang selain berfungsi untuk jalan utama

kota, juga untuk arus lalu lintas antar kota jenis kendaraan ringan. Jalan arteri sekunder yang sekarang ada yaitu Jl. Slamet Riyadi, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Jl. Kol. Sutarto, secara teknis masih dipertahankan sebagai jalan arteri sekunder. c.

Jalan Kolektor Primer Yaitu jalan yang menghubungkan antara Kota Surakarta dengan

Kabupaten di sekitarnya, yaitu meliputi : 1)

Jl. Kol. Sugiono dan Jl. Kapt. Tendean yang menghubungkan dengan Kota Purwodadi. Dengan pemindahan pola jalan arteri primer, maka sebagian ruas jalan tersebut akan beralih menjadi jalan kolektor sekunder.

2)

Jl. Brigjend. Sudiarto-Jl. Veteran-Jl. Bhayangkara-Jl. DR. Rajiman-Jl. KH. Agus Salim. Ruas Jalan Veteran sangat dekat dengan kegiatan pusat kota, sehingga sering terjadi kemacetan

lalu

lintas,

maka

ruas

jalan

tersebut

direkomendasikan menjadi jalan kolektor sekunder. 3)

Jl. Juanda Kartasanjaya-Jl. Kapt. Mulyadi-Jl. Prof. Kahar Muzakir.

Ruas-ruas jalan tersebut menghubungkan kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Seperti halnya dengan ruas jalan Veteran, ruas-ruas jalan tersebut sangat dekat dengan pusat kota, sehingga sering timbul masalah lalu lintas. Mendasarkan pada daya dukung lingkungan terkait dengan ruas jalan tersebut, dapat dikembangkan ruas baru sebagai jalan kolektor primer, yaitu di sepanjang tanggul Bengawan Solo.

77


d.

Tugas Akhir

Jalan Kolektor Sekunder Yaitu jalan menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama di dalam

Kota Surakarta. Secara umum pola jalan Kolektor sekunder ini sudah terbentuk, sehingga tidak diperlukan pengembangan pola jalan baru. e.

Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Primer meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan

Kota Surakarta dengan kota-kota Kecamatan di sekitarnya, yaitu : 1)

Menuju Kecamatan Gatak Kabupaten Boyolali

2)

Menuju Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

3)

Menuju Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo

Ruas-ruas jalan tersebut dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya,

mengingat

tidak

terjadi

perubahan

eksternal

yang

mempengaruhi ruas jalan tersebut. Secara lengkap rencana pengembangan jaringan jalan ini dapat dilihat pada peta rencana pengembangan jaringan jalan, yaitu Gambar 3.9.

78


Tugas Akhir

Gambar 3.9 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

79


2.

Tugas Akhir

Dimensi Jaringan Jalan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti pada ketentuan teknis di

atas, secara umum pengembangan dimensi jaringan jalan (Damija) sesuai dengan pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut : a.

Jalan Arteri Primer, antara 37-41 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki median 3 m,

jalur jalan 2x7,5 m, median 2x3 m, jalur lambat 2x4 m, bahu jalan 2x1,5 m dan saluran 2x1,5 m. b.

Jalan Arteri Sekunder, antara 28-36 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 15

m, median 2x3 m, jalur lambat 2x4 m, trotoir 2x3,5 m dan saluran 2x1 m (tertutup). c.

Jalan Kolektor Primer, antara 17-21 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 7

m, bahu jalan 2x2 m, jalur hijau 2x2 m, dan saluran 2x1 m. d.

Jalan Kolektor Sekunder, antara 18-22 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 7

m, bahu jalan 2x2,5 m, jalur hijau 2x1,5 m, trotoar 2x1,5 m dan saluran 2x1 m. e.

Jalan Lokal Primer, antara 11-17 m. Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 6

m, bahu jalan 2x1,5 m, saluran jalan 2x1 m dan maksimal memiliki jalur jalan, bahu jalan, jalur hijau, trotoir dan saluran jalan. f.

Jalan Lokal sekunder utama, antara 8,5-13 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 5

m, bahu jalan 2x1 m, saluran jalan 2x0,75 m dan maksimal memiliki jalur jalan, bahu jalan, trotoir dan saluran jalan. g.

Jalan lokal sekunder pembagi (lingkungan), antara 5-7 m Dimensi tersebut dipertimbangkan minimal memiliki jalur jalan 3

m dan bahu jalan 2x1 m, saluran jalan 2x0,5 m dan maksimal memiliki jalur jalan, bahu jalan, jalur hijau dan saluran jalan.

80


3.

Tugas Akhir

Fasilitas Transportasi Berdasarkan pengembangan pola jaringan jalan seperti di atas, maka

pengembangan fasilitas transportasi ini adalah sebagai berikut : a.

Terminal bis Dalam jangka pendek (hingga akhir tahun rencana) masih tetap

dipertahankan di Tirtonadi, namun dalam jangka panjang sesuai dengan pengembangan jaringan jalan, perlu pemindahan ke pinggiran kota yang pada prinsipnya untuk menghindarkan lalu lintas bis antar kota bercampur dengan lalu lintas dalam kota. b.

Terminal angkutan dalam kota Pada prinsipnya, untuk sistem transportasi umum dalam kota di

masa mendatang, diharapkan berjalan secara menerus (mobile) dan tidak memerlukan adanya terminal. Namun dalam jangka pendek, melihat pola, karakter dan kecenderungan yang terjadi, masih diperlukan untuk mendistribusikan penumpang dari pusat-pusat pergerakan utama, yaitu di sekitar Pasar Klewer dan di Tirtonadi yang menjadi satu dengan areal Terminal Bis Tirtonadi. c.

Tempat pemberhentian bis antar kota Untuk menghidupkan sistem angkutan umum dalam kota dan

memperlancar sistem transportasi, maka perlu adanya pembatasan tempat pemberhentian bis antar kota di wilayah dalam kota. Berdasarkan karakteristik pola jaringan jalan yang ada, tempat pemberhentian bis antar kota ini direncanakan berada pada simpul-simpul jalan yang berada di pinggiran kota dari 4 arah, yaitu : 1)

Pertigaan Kerten

2)

Pertigaan Palur

3)

Kawasan Kel. Joyosuran/ Danukusuman

4)

Kelurahan Kadipiro

81


d.

Tugas Akhir

Tempat pemberhentian angkutan dalam kota Tempat pemberhentian angkutan dalam kota ini tidak direncanakan

secara khusus, mengingat mobilitasnya yang sangat tinggi dan simpulsimpul jalan yang perlu disinggahi angkutan ini sangat banyak. 4.

Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat direkomendasikan dua

(2) alternatif penanganan yang pada dasarnya mengembangkan perlintasan tidak sebidang, yaitu : a.

Jalan Raya di Atas (Fly Over) Keuntungan dari pengembangan jalan raya di atas rel KA adalah

biaya konstruksi relatif lebih murah, sedangkan kekurangannya adalah : 1)

Akses bagi pengguna lahan sekitar perlintasan terganggu.

2)

Kendaraan tak bermotor kesulitan melalui tanjakan.

3)

Perlu

adanya

perubahan

pola

jaringan

jalan

sekitar

perlintasan. b.

Rel Kereta Api di Atas Keuntungan dari alternatif ini (yang disarankan) adalah : 1)

Tidak diperlukan adanya perubahan pola jaringan jalan sekitar perlintasan.

2)

Ruang di bawah jaringan rel KA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial ekonomi kota.

Sedangkan kerugiannya adalah : 1)

Perlu adanya renovasi bangunan stasiun yang ada.

2)

Biaya konstruksi relatif lebih mahal.

Jalan Kereta Api Layang tersebut khususnya untuk jalur menuju Yogyakarta, Purwodadi dan Surabaya, sedangkan jalur Wonogiri tetap menggunakan jalur darat, sekaligus untuk pengembangan jalur transportasi wisata. Rencana pengembangan rel Kereta Api ini bersifat rekomendasi pengembangan jangka panjang, mengingat untuk persiapan dan

82


Tugas Akhir

pelaksanaan pembangunannya memerlukan waktu cukup lama yang diperkirakan lebih dari 10 tahun. 3.2.4

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Secara garis besar rencana tata guna tanah di wilayah perencanaan

Kota Surakarta adalah meliputi dua (2) kawasan utama, yaitu : 3.2.4.1 Kawasan Lindung Kawasan lindung yang ada di Kota Surakarta adalah meliputi : 1.

Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Sempadan Jalan Kereta Api : a.

Sempadan Sungai Bengawan Solo, dengan jarak 3 m untuk bagian sungai yang bertanggul, dan 15 m untuk bagian sungai yang tidak bertanggul.

b.

Sempadan Sungai Kali Anyar, dengan jarak 3 m untuk bagian sungai yang bertanggul, dan 15 m untuk bagian sungai yang tidak bertanggul.

c.

Sempadan Sungai Kali Pepe, dengan jarak 10 m

d.

Sempadan Kali Pelemwulung, dengan jarak 3 m untuk bagian sungai yang bertanggul, dan 10 m untuk bagian sungai yang tidak bertanggul.

2.

e.

Sempadan Sungai Kali Jenes, dengan jarak 10 m

f.

Sempadan Sungai Kali Sumber, dengan jarak 10 m

g.

Sempadan Jalan Rel Kereta Api, dengan jaran 6 m

Kawasan Lindung Cagar Budaya, yaitu beberapa lingkungan yang memiliki nilai sejarah, meliputi :

3.

a.

Lingkungan Keraton Kasunanan (termasuk alun-alun).

b.

Lingkungan Keraton Mangkunegaran.

c.

Taman Sriwedari.

d.

Taman Balekambang.

Kawasan Rawan Bencana (banjir), yaitu kawasan yang rawan terjadi banjir meliputi : a.

Kelurahan Jebres

b.

Kelurahan Pucangsawit

83


c.

Kelurahan Sewu

d.

Kelurahan Sangkrah

e.

Kelurahan Semanggi

f.

Kelurahan Joyosuran

g.

Kelurahan Gandekan

h.

Kelurahan Jagalan

i.

Kelurahan Sudiroprajan

j.

Kelurahan PasarKliwon

k.

Kelurahan Kedunglumbu

l.

Kelurahan Joyontakan

Tugas Akhir

3.2.4.2 Kawasan Budidaya Meliputi berbagai kegiatan perkotaan yang rincian peruntukannya adalah sebagai berikut : 1.

Zona Perumahan/Permukiman Zona ini mendominasi lahan yang ada dan letaknya menyebar pada

masing-masing BWK. 2.

Zona Pendidikan Zona pendidikan yang ada tetap direkomendasikan sebagai zona

pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi dan SLTP/SLTA yang lokasinya membentuk kelompok pendidikan. 3.

Zona Perdagangan dan Jasa Zona ini diarahkan sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang

terjadi, yaitu di lokasi pasar dan sekitarnya dan beberapa kawasan yang berkembang kegiatan perdagangan. 4.

Zona Perkantoran Zona perkantoran ini meliputi Kantor Pemerintah Kota Surakarta dan

Institusi Pemerintah lainnya, seperti Kantor Dinas Teknis, Kantor Kecamatan, Kantor Kodim dan Kantor Polres. 5.

Zona Industri Untuk menampung kegiatan industri menegah dan besar di Kota

Surakarta, disediakan ruang yang berupa zona industri yang terletak di

84


Tugas Akhir

pinggiran kota, yaitu meliputi dua (2) lokasi zona industri, di Kelurahan Pucangsawit sesuai dengan kondisi yang ada dan di Kelurahan Mojosongo yang sekaligus sebagai zona pergudangan. 6.

Zona Kesehatan. Daerah kesehatan ini sifatnya merekomendasikan Rumah Sakit dan

memberikan arahan lokasi untuk pengembangan Rumah Sakit baru. 7.

Zona Campuran 1. Daerah campuran 1diperuntukkan bagi beberapa jenis kegiatan sosial dan

komersial, yaitu kegiatan perdagangan, jasa tertentu, kantor dan perumahan, alokasinya di sekitar beberapa ruas jalan utama di kawasan pusat kota. 8.

Zona Campuran 2. Pada zona campuran 2 ini direkomendasikan adanya percampuran

kegiatan sosial, komersial dan industri yang sesuai, misalnya penggergajian kayu, mebelair, makanan, batik dll, yang alokasinya pada jalur jalan utama di luar zona campuran 1. 9.

Zona Rekreasi Olahraga/Open Space. Alokasi ruang ini meliputi Lapangan Olahraga, Stadion dan Taman Kota.

10.

Zona Transportasi Alokasi ruang ini meliputi kegiatan terminal, stasiun dan terminal barang.

11.

Zona Kuburan/Makam Zona makam/kuburan ini bersifat merekomendasikan areal makam yang

sudah ada di wilayah perencanaan. 12.

Zona Perairan Yaitu area badan sungai yang khusus digunakan untuk fungsi drainase

irigasi, perikanan dan pariwisata. Mempertimbangkan fungsi perairan di Kota Surakarta tersebut, maka klasifikasi peruntukan air permukaan di seluruh wilayah Kota Surakarta (Sungai Bengawan Solo, Kali Anyar, Kali Pepe dan Kali Pelemwulung) ditetapkan sebagai Golongan C, yaitu golongan air yang dapat digunakan untuk keperluan kegiatan perikanan dan peternakan. Keadaan selengkapnya tentang rencana pola pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada Gambar 3.10.

85


Tugas Akhir

Sesuai dengan konsep yang akan dikembangkan, yaitu konsep mix used, untuk pengaturan dan pengendalian pemanfaatannya akan digunakan matrik percampuran kegiatan yang merekomendasikan kegiatan yang layak, kurang layak dan tidak layak, seperti dapat dilihat pada: Tabel 3.2 Matrik Kelayakan Percampuran Kegiatan Pada Zona Peruntukan Yang Ditentukan Di Kota Surakarta

Kegiatan

Perkantoran

Perdagangan

Kesehatan

Pendidikan

Industri

Campuran 2

Cagar Budaya

Open Space

Transportasi

TPA

Makam

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Rumah Tinggal

v

o

o

o

o

o

v

v

o

x

o

o

o

2

o

x

o

x

v

o

v

v

o

x

x

x

x

v

x

o

x

v

o

v

v

o

x

x

x

x

v

x

x

x

v

x

v

v

o

x

x

x

x

5

Pendidikan Tinggi Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA) Pendidikan Dasar (SD) Rumah Sakit Umum

x

x

x

v

x

x

v

v

x

x

x

x

x

6

Rumah Sakit Khusus

o

x

o

v

x

x

v

v

x

x

x

x

x

7

Puskesmas

v

v

v

v

x

x

v

v

x

x

x

x

x

8

Apotek Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kantor Pelayanan Tingkat Kota Kantor Pelayanan Tingkat Kecamatan Peribadatan

v

o

v

v

x

x

v

v

x

x

x

x

x

v

v

v

v

o

o

v

v

o

x

o

x

x

v

v

o

x

x

o

v

v

o

x

x

o

x

v

v

v

x

x

o

v

v

o

x

x

o

x

v

v

v

v

v

v

v

v

v

o

v

v

v

x

x

v

x

x

x

v

v

x

x

x

x

x

x

x

v

x

x

x

v

v

x

x

x

x

x

o

x

v

x

x

x

v

v

x

x

x

x

x

v

o

v

o

x

o

v

v

o

x

v

x

x

17

Perdagangan Grosir Perdagangan Eceran Skala Besar Perdagangan Eceran Skala Menengah Perdagangan Eceran Skala Kecil Jasa Perdagangan

v

o

v

o

x

o

v

v

o

x

o

x

x

18

Kios/Warung

v

o

v

o

o

v

v

v

v

o

v

o

x

19

Rumah Makan

v

x

v

x

x

o

v

v

v

x

o

o

x

20

Bengkel Mobil

o

x

v

x

x

x

v

v

x

x

o

x

x

3 4

9 10 11 12 13 14 15 16

Campuran 1

No

Permukiman

ZONA

86


Tugas Akhir

25

Bengkel Sepeda Motor Perhotelan Rekreasi/Olahraga Terbuka Rekreasi/Olahraga Tertutup Diskotik

26

Industri Kimia

x

x

x

x

x

v

x

o

x

x

x

x

x

27

Industri Logam

x

x

x

x

x

v

x

o

x

x

x

x

x

28

o

x

x

x

x

v

o

o

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

30

Industri Textil Industri Bahan Bangunan Industri Mebelair

o

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

31

Penggergajian Kayu

o

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

32

Huller

x

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

33

Industri Tenun Industri Rumah Tangga Perikanan

o

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

v

x

o

x

x

v

v

v

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

38

Peternakan Ayam Peternakan Kambing Peternakan Sapi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

39

Peternakan Burung

o

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

40

Peternakan Babi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

41

Agro Industri

o

x

x

x

x

v

x

v

x

x

x

x

x

21 22 23 24

29

34 35 36 37

o

x

v

x

x

x

v

v

x

x

x

x

x

o

x

v

o

x

x

v

v

x

x

o

x

x

v

v

v

v

v

o

v

v

v

v

o

x

x

v

v

o

v

v

o

v

v

v

o

o

x

x

x

x

o

x

x

x

v

o

x

x

x

x

x

Sumber: RTRW Kota Surakarta 2007-2026 Keterangan: Layak Kurang Layak Tidak Layak

87


Tugas Akhir

Gambar 3.10 Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang 88


3.2.5

Tugas Akhir

Pelaksanaan Rencana Keberhasilan perencanaan kota, di dalam pelaksanaannya sangat

tergantung pada

kerjasama

yang baik antara perencanaan kota, masyarakat

sebagai subyek dan obyek pembangunan serta Pemerintah Kota sebagai pengambil keputusan dan pengelola pembangunan. Ditinjau dari pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan kota, maka keberhasilan perencanaan Kota Surakarta sangat tergantung dari keputusan, kebijakan, strategi, pengelolaan dan pengendalian pembangunan serta landasan peraturan yang konsisten. Aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan RTRW Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 1.

Rencana Tindak Lanjut Langkah yang harus dilakukan setelah produk rencana ini selesai adalah

sebagai berikut : a.

Menetapkan RTRW Kota Surakarta sebagai Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum.

b.

Mensosialisasikan produk RTRW yang sudah diperdakan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui forum pertemuan maupun penyebarluasan informasi materi rencana sampai ke tingkat desa/kelurahan.

c.

Menyiapkan perangkat pengelolaan dan pengendalian rencana dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelaksana pembangunan Kota

Surakarta,

khususnya

dalam

hal

pemberian

insentif/kemudahan bagi pembangunan yang sesuai dengan rencana, pemberian beban bersyarat/disinsentif bagi pembangunan yang kurang sesuai serta pemberian sanksi atau penolakan bagi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Langkah tersebut lebih dikenal dengan konsep Insentif dan Disinsentif.

89


2.

Tugas Akhir

Sumber Pendanaan Untuk mewujudkan apa yang tertuang dalam RTRW Kota Surakarta,

diperlukan penjabaran dalam berbagai kegiatan yang nantinya akan tertuang dalam program pembangunan. Untuk melaksanakan program pembangunan di Kota Surakarta ini diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Beberapa sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, diantaranya adalah : a.

Dana dari pemerintah pusat (APBN).

b.

Dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (APBD Propinsi Jawa Tengah).

c.

Dana

dari

Pemerintah

setempat, yaitu dari APBD

Kota

Surakarta. d.

Para penanam modal, baik asing maupun dalam negeri.

e.

Swadaya masyarakat.

f.

Bantuan Lembaga Asing.

Kriteria pemanfaatan sumber dana tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Sumber Dana APBN Sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dapat

dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan, dengan kriteria : 1)

Memerlukan biaya cukup besar.

2)

Membutuhkan teknologi tinggi.

3)

Mampu menumbuhkan dampak positip sosial ekonomi cukup tinggi.

4)

Mempunyai skala pelayanan nasional atau merupakan sambungan pelayanan nasional.

5)

Merupakan proyek percontohan yang dapat merangsang masyarakat untuk melakukan proyek yang sama.

90


b.

Tugas Akhir

Sumber Dana APBD Propinsi Jawa Tengah Kriteria pemanfaatan sumber dana dari APBD Propinsi Jawa

Tengah, pada prinsipnya hampir sama dengan dana dari APBN, tetapi dengan kriteria yang lebih rendah, yakni skala pelayanannya bersifat regional/wilayah Propinsi Jawa Tengah. c.

Sumber Dana APBD Kota Surakarta Sumber dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan

yang mempunyai skala pelayanan lokal. Sumber dana ini merupakan pendapatan asli daerah yang sifatnya otonom, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. Untuk memperbesar sumber pembiayaan pembangunan ini dapat dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Beberapa sumber pembiayaan pembangunan ini dapat dimasukkan dalam jenis sumber dana ini adalah : 1.

Pajak-pajak Daerah.

2.

Retribusi Daerah.

3.

Hasil Perusahaan Daerah.

4.

Hasil dari dinas-dinas daerah.

5.

Tabungan Daerah.

6.

Lain-lain pendapatan yang sah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pembiayaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah : 1.

Pendayagunaan aparatur secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

d.

2.

Memperbaiki sistem pungutan.

3.

Menggali obyek pajak.

4.

Peningkatan pengawasan melekat.

Sumber Dana dari Penanaman Modal Sumber dana ini dapat bersumber dari swasta, baik swasta dalam

negeri

maupun

luar

negeri

yang

dapat

dimanfaatkan

untuk

91


Tugas Akhir

membiayai kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, industri, transportasi, perumahan dan lain-lainnya. Di samping untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat pula

dimanfaatkan

untuk

membiayai pembangunan fasilitas

sosial, rekreasi, taman, pusat olahraga, rambu-rambu lalu lintas, bak penampungan sampah, unsur lingkungan fasilitas kota dan sebagainya. Dalam memanfaatkan sumber dana ini perlu pemikiran matang, karena ada beberapa tendensi yang melatar belakangi sektor swasta bersedia membiayai. Tendensi yang dimaksud adalah : 1)

Suatu

usaha

perekonomian

yang

benar-benar

bermotifkan

keuntungan. 2)

Sebagai sarana untuk mempromosikan produk usahanya.

3)

Partisipasi aktif dari sektor swasta untuk mengambil bagian dalam usaha pembangunan.

e.

Swadaya Masyarakat Sumber dana dari masyarakat, perolehannya dapat dilakukan

dengan pungutan atau iuran langsung dari masyarakat. Karena pembiayaan dari masyarakat ini relatif kecil dan terbatas, maka pemanfaatan sumber dana ini sebaiknya diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, fasilitas lingkungan dalam skala kecil, seperti jalan lingkungan, jaringan-jaringan lingkungan dan sebagainya. Sumber

dana

dari

swadaya masyarakat sering juga

tidak

dinyatakan dalam bentuk uang, tetapi dapat berujud pula pikiran dan tenaga yang muncul dari masyarakat dengan melakukan pembangunan secara gotong-royong. f.

Sumber Dana dari Lembaga Asing Sumber

untuk

dana dari Lembaga/Negara Asing dapat dimanfaatkan

membiayai

program

sosial

ataupun

perekonomian

yang

mempunyai skala jangkauan luas serta berdampak sosial ekonomi tinggi.

92


Tugas Akhir

Di dalam penyalurannya tidak perlu langsung, tetapi dapat melekat pada APBN ataupun APBD Propinsi dan APBD Kota Surakarta. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sumber dana ini adalah kewajiban mengembalikan dana ini di masa yang akan datang. Dengan

mendasarkan

hal

tersebut

di atas,

diperlukan

perhitungan yang matang dalam memanfaatkan sumber pembiayaan ini dalam pembangunan. 3.

Organisasi Pelaksanaan Berdasarkan pada Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Organisasi Pelaksanaan Rencana Kota di daerah dapat dijelaskan sebagai

administrator

pembangunan

merupakan

bahwa, Walikota

penanggung

jawab

pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Walikota dibantu Badan Perencanaan Daerah dan Dinas Teknis lainnya yang ada di wilayah Kota Surakarta. Agar supaya program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan mampu menampung aspirasi dari bawah dan konsisten dengan program regional dan nasional, perlu dikembangkan sistem perencanaan bottom up planing dan top down planning secara proporsional. Demikian pula agar supaya tidak terjadi program dan proyek yang tumpang tindih, Bappeda Kota Surakarta sebagai unsur perencana diharapkan selalu mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi vertikal dan sektoral terkait. Di samping hal tersebut di atas, agar Rencana Tata Ruang Kota Surakarta tersebut dapat terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ada, maka peran serta masyarakat dan pihak swasta sangat diharapkan sekali untuk mendukung rencana tersebut. 4.

Pentahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program) Azas dari pentahapan pelaksanaan ini adalah

kesinambungan,

pemerataan dan efek pembangunan yang berganda (multiplier effect). Sesuai dengan rentang waktu rencana hingga tahun 2026, maka perlu segera disusun program-program pembangunan Kota Surakarta dalam program tahunan yang

93


Tugas Akhir

dimulai dari tahun pertama adalah tahun 2007 dan mencakup berbagai aspek yang tertuang dalam rencana. Pengaturan pentahapan pembangunan sesuai dengan umur rencana 20 tahun, menggunakan pendekatan pentahapan menjadi 4 tahapan 5 tahunan dan pada 5 tahun pertama dirinci dalam program tahunan. Pendekatan

skala

prioritas

program

adalah

mendasarkan

pada

pertimbangan : a.

Urgenitas fungsi

b.

Memiliki daya rangsang perkembangan kuat

c.

Biaya pembangunan relatif kecil

d.

Tidak menimbulkan gejolak sosial

Mendasarkan pertimbangan tersebut, maka disusun tahapan program pembangunan sesuai dengan materi rencana yang sudah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rincian program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Indikasi Program Pelaksanaan Pembangunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 NO

PROGRAM

(01)

(02)

1

2

UMUM Penetapan dan Pengesahan Perda Penyusunan Perda Pengendalian Pemanfatan Ruang

TAHAPAN PROGRAM 20 TAHUN (LIMA TAHUNAN) THP. 1

THP. 2

THP. 3

THP. 4

(03)

(04)

(05)

(06)

SUMBER DANA

PENGE LOLA

(07)

(08)

APBD Ska

Bappeda, Bag. Hukum

APBD Ska

Bappeda, Bag. Hukum

Sosialisasi RTRW

APBD Ska

Bappeda

Evaluasi RTRW

APBD Ska

Bappeda

Penyusunan RDTRK

APBD Ska

Bappeda

TRANSPORTASI Peningkatan Jalan Arteri Primer Peningkatan Jalan Arteri Sekunder Studi Pengembangan Jalan Kolektor Primer Peningkatan Jalan Kolektor Primer

APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN

DPU DPU Bappeda DPU

94


Pembangunan Jalan Kolektor Primer Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder Peningkatan Jalan Lokal Primer Studi Optimalisasi Terminal Bis Pembangunan Halte Bis Antar Kota Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Kereta Layang Studi Pengembangan Terminal Barang/Cargo Studi Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Studi Jalan lingkar dalam Kota (innerring road) Studi Pengembangan Parkir Umum Kota 3

4

FASILITAS PELAYANAN SOSIAL Penataan Kawasan Manahan Peningkatan Taman Wisata Jurug Penataan Kawasan Pasar Legi Penataan Kawasan Pasar Klewer Penataan Kawasan Pasar Nusukan Pembangunan Pasar Kadipiro Penataan Kawasan Pasar Gede Pembangunan Pasar Tradisional Studi Kelayakan Pengembangan RSUD Kota Surakarta Pembangunan RSUD Kota Surakarta Pengembangan Tecno Park Pengembangan Taman Tirtonadi

Tugas Akhir

APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN

APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN

DPU DPU DPU Bappeda DPU, Dishub Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

DPU, DKP, Ormas DPU, Dinas Pariwisata Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda DPU, Dinas Kesehatan DPU DPU, DKP

UTILITAS KOTA Pengembangan Jaringan Air Bersih Pengadaan TPS (Sampah)

APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN

PDAM, Swasta DPU, DKP, PDAM

Peningkatan Jaringan

APBD Ska, APBD

DPU, PDAM

95


Drainase Peningkatan Pelayanan Jaringan Air Limbah Terpadu Pengembangan Jaringan Listrik Normalisasi Kali Pelemwulung

5

PENINGKATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN Perbaikan Lingkungan Perumahan Studi Pengembangan Rumah Susun Studi Pengembangan Apartemen Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Penguasaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Lindung Sempadan Rel KA Studi Pengendalian Kawasan Lindung Cagar Budaya

Tugas Akhir

Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN PLN APBD Ska, APBD Prop, APBN

APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN APBD Ska, APBD Prop, APBN

DPU, PDAM PLN DPU, PDAM

DPU Bappeda Bappeda

APBD Ska, APBD Prop, APBN

Bappeda, Dinas LH


Sekda Ska


Bappeda, Dinas LH


Bappeda

Sumber : RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 3.3

Rencana Pembangunan Kota Surakarta Rencana pembangunan Kota Surakarta yang dipilih sebagai data empiris

ialah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 3.3.1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sampai bulan Juni Tahun 2010, Kota Surakarta belum memiliki

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal ini dikarenakan belum terbitnya RPJP Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu menunggu sebab RPJP Kota Surakarta mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Tengah (Kabid. Litbang Bappeda Kota Surakarta, 2010). Oleh karena itu dokumen ini yang seharusnya tersedia untuk digunakan sebagai bahan pembahasan di bab berikutnya tidak dapat dilakukan.

96


3.3.2

Tugas Akhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2010 Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun dokumen perencanaan

pembangunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2010 yang mana secara substansi terdapat penjabaran matrik program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta. Penjabaran matrik program dan kegiatan SKPD penyelenggara tata ruang juga diuraikan dalam RPJMD ini, adapun SKPD yang teridentifikasi sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan keruangan ialah: 1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.

Dinas Pekerjaan Umum

3.

Dinas Tata Kota

4.

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

5.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

6.

Kantor Lingkungan Hidup

7.

Dinas Kesejehteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB

8.

Sekretariat Daerah

9.

Kantor Pengelolaan Aset Daerah

10.

Dinas Pertanian

11.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

12.

Dinas Pengelolaan Pasar

13.

Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

14.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Dari SKPD di atas, tidak semua program dan kegiatan pembangunan

yang tersusun dalam matrik program lima tahunan rencana strategis SKPD tergolong dalam program dan kegiatan yang terkait atau menunjang pada pemanfaatan ruang, sehingga dilakukan peninjauan awal terhadap program dan kegiatan yang ada. Berdasar atas peninjauan ini maka yang disajikan dalam tabel matrik program di bawah ini hanyalah yang berkaitan atau menunjang pada pemanfaatan ruang.

97


Tugas Akhir

3.3.2.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.4 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No (01) 1

2

3

4

5

Program & Kegiatan (02) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.  Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  Penyusunan RPJMD Kota Surakarta  Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Program Perencanaan Tata Ruang.  Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah  Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang  Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Kawasan  Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang  Revisi Rencana Tata Ruang Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan  Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Program Pengembangan Wilayah

Indikasi Keluaran (03) Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Pemahaman dalam Perencanaan di Seluruh SKPD a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah b. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang a. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah b. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan c. Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan d. Keterlibatan stakeholder terkait penataan ruang e. Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang a. Tersedianya Data Base Pemeliharaan Jalan b. Tersedianya Data Base Pemeliharaan Jembatan

Indikasi Kegiatan K.A K.R (04) (05) √

Pagu Indikasi 2005-2011

Mitra SKPD/ Lokasi

Rp. (06) 240.000.000

Sumber Dana (07) APBD KOTA

√

120.000.000

APBD KOTA

BAPPEDA/ KOTA

√

100.000.000

APBD KOTA

BAPPEDA/ KOTA

√

700.000.000

√

1.500.000.000

√

1.250.000.000

√

200.000.000

√

200.000.000

√

500.000.000

APBD KOTA

√

500.000.000

APBD KOTA

BAPPEDA/ KOTA BAPPEDA/ KOT

98

(08) BAPPEDA/ KOTA

Keterangan (09)


6

7

Tugas Akhir

Perbatasan.  Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.  Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Pengembangan Solo Techno Park Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.  Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah  Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

900.000.000

200.000.000

800.000.000

750.000.000

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.2 Dinas Pekerjaan Umum Tabel 3.5 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum No (01) 1

2

Program & Kegiatan (02) Program Perencanaan Pembangunan.  Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  Pembangunan Gedung Kantor

Indikasi Keluaran (03) a. Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Perencanaan Bidang Ke-PU-an pada LPMK a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan b. Pembangunan Sarana dan


Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 100.000.000


√

3.780.000.000

APBD KOTA

√

8.675.558.000

APBD KOTA

99

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)


3

4

5

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.  Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi termasuk pengembangan type A, komunikasi, kelistrikan, drainase dan penyediaan air bersih Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.  Pemeliharaan dan peningkatan akses dari wilayah-wilayah permukiman pada jalan-jalan utara Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.  Pembangunan/Peningkatan Infrastuktur

Prasarana Kecamatan c. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Kantor Pemerintah d. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas e. Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Kesehatan f. Rehabilitasi TMP ‘Kusuma Bhlati’ dan Bumi Perkemahan (Tahap II) Kec. Jebres g. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Ibadah h. Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pasar a. Perluasan dan Pembangunan Saluran dan Bangunan Pelengkap

Tugas Akhir √

8.360.529.000

APBD KOTA

√

14.550.000.000

APBD KOTA

√ √

3.625.000.000 24.200.000.000 3.875.978.400

APBD KOTA APBN APBD KOTA

√

1.425.000.000

APBD KOTA

√

9.700.000.000

APBD KOTA

√

2.500.000.000 7.500.000.000 17.500.000.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN

b. Pembangunan Terminal Type A

√

a. Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder b. Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan a. Revitalisasi bangunan dan kawasan peninggalan sejarah b. Revitalisasi kawasan sentra industri c. Revitalisasi kawasan obyek wisata

√

2.000.000.000 7.500.000.000 50.000.000.000 3.500.000.000 3.250.000.000 3.000.000.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN

d. Peningkatan, pembangunan

√

38.500.000.000 22.525.000.000 8.650.000.000 3.000.000.000 20.750.000.000 500.000.000 1.750.000.000 2.500.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 2.750.000.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBN APBD KOTA APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA

√ √ √ √

100


6

7

8

9

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.  Penataan Sistem Jaringan Jalan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.  Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.  Peningkatan, Penggantian dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan Perumahan.  Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana sehat

dan perluasan saluran dan bangunan pelengkap e. Peningkatan, pembangunan dan perluasan jalan dan jembatan a. Penyusunan data base digitasi jalan dan jembatan b. Survei jalan dan perhitungan tingkat kepadatan lalu lintas c. Penyusunan piranti lunak jalan dan jembatan d. Penyusunan Perda/Sempadan a. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan arteri, kolektor dan lokal

Tugas Akhir 7.000.000.000

APBD PROV

√

2.625.000.000 16.125.000.000

APBD KOTA APBD PROV

√

1.000.000.000

APBD KOTA

√

1.000.000.000

APBD KOTA

√

1.250.000.000

APBD KOTA

√ √

350.000.000 12.000.000.000 20.000.000.000 26.000.000.000

APBD KOTA APBD KOTA APBD PROV. APBN

a. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan arteri, kolektor dan lokal b. Pembangunan jalan baru, arteri, kolektor dan lokal

√

c. Pembangunan jembatan

√

a. Pembangunan Sanitasi Masyarakat b. Pembangunan sarana dan prasarana RT dan RW

√

5.250.000.000 20.000.000.000 27.000.000.000 5.000.000.000 7.500.000.000 15.000.000.000 3.500.000.000 12.500.000.000 42.500.000.000 806.033.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA

c. Pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA)

√

d. Rehabilitasi rumah sewa e. Rehabilitasi Pondok Boro f. Penataan dan pengembangan kawasan perbatasan yang

√ √ √

950.000.000 2.000.000.000 7.750.000.000 10.010.000.000 6.562.500.000 43.750.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 4.100.000.000 35.500.000.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD KOTA APBD KOTA APBN

√

√

101


10 11 12

Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Kota.  Penataan sistem Drainase Program Rehabilitasi Drainase Kota.  Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.  Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

tertinggal g. Perbaikan prasarana lingkungan permukiman a. Penyusunan piranti lunak drainase a. Pemeliharaan rutin dan berkala saluran dan bangunan pelengkap a. Peningkatan/rehabilitasi saluran dan bangunan pelengkap b. Perluasan/pembangunan saluran dan bangunan pelengkap

Tugas Akhir √

1.875.000.000 12.500.000.000 1.500.000.000 9.700.000.000

APBD KOTA APBN APBD KOTA APBN

√

10.200.000.000

APBD KOTA

√

4.500.000.000 7.500.000.000 22.500.000.000 4.500.000.000 12.500.000.000 28.750.000.000

APBD KOTA APBD PROV. APBN APBD KOTA APBD PROV. APBN

√

√

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.3 Dinas Tata Kota Tabel 3.6 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Tata Kota No

Program & Kegiatan

Indikasi Keluaran

(01) 1

(02) Program Perencanaan Tata Ruang.  Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

(03) RTRK Kawasan Surakarta Utara

2

Program Pemanfaatan Ruang.  Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan

a. Pembuatan naskah akademis rancangan perubahan Perda No. 8/1988 b. Pembuatan draft raperda bangunan


Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 1.000.000.000

Sumber Dana (07) APBD II

√

25.000.000

APBD II

√

75.000.000

APBD II

102

Mitra SKPD/ Lokasi (08) Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres

Keterangan (09)

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta ruang  Survey dan pemetaan  Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, manual pemanfaatan ruang 3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.  Pengawasan pemanfaatan ruang  Koordinasi teknis perijinan

c. Pembangunan Solo City Walk d. Pembangunan Kampung Batik Laweyan e. Peta persil Kota Surakarta f. Sosialisasi teknis perijinan bangunan a. Pengawasan penggunaan bangunan b. Informasi tata ruang dan tata bangunan

Tugas Akhir √ √

5.804.000.000 2.000.000.000

APBD II APBD II

√ √

300.000.000 100.000.000

√

250.000.000

APBD II

√

2.154.000.000

APBD II

Kota Surakarta

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.4

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tabel 3.7 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.  Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (kerja sama bidang kelalulintasan dan angkutan antardaera se wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN)  Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan (Studi persiapan dan pembangunan rest area angkutan barang)  Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Indikasi Keluaran (03)

Indikasi Kegiatan K.A K.R (04) (05)

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06)

Sumber Dana (07)

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)

√

100.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

√

13.000.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

√

2.816.050.000

APBD KOTA

Kota

103

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta (pengadaan shelter)  Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (survey penetapan pangkalan taksi)  Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalin dan angkutan penertiban parkir 2

Tugas Akhir Surakarta √

40.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

√

767.650.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

16.500.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.  Pembangunan halte bis dan taksi gedung terminal

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabel 3.8 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan No (01) 1

2

Program & Kegiatan (02) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.  Pembangunan lahan penimbunan baru di TPA Putri Cempo Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.  Pembangunan taman mapam manahan Surakarta  Pembuatan taman dan patung Gilingan  Pembuatan taman Setabelan  Pembuatan taman Ngesus

Indikasi Keluaran (03) Terciptanya pengelolaan sampah yang memadai Terciptanya taman yang bersih dan berbudaya


104


Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)

Rp. (06)

Sumber Dana (07)

90.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

200.000.000

APBD KOTA

360.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

430.000.000 411.200.000 1.000.000.000

APBD KOTA APBD KOTA APBD KOTA

Kota Surakarta


Tugas Akhir

 Pembuatan taman Banjarsari  Pembuatan pagar BRC Taman Banjarsari  Pembuatan taman Soekarno-Hatta  Penanaman turus jalan dan taman jalur hijau

1.000.000.000

APBD KOTA

350.000.000 12.000.000.000

APBD KOTA APBD KOTA

Kota Surakarta

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.6 Kantor Lingkungan Hidup Tabel 3.9 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup No

Program & Kegiatan

(01) 1

(02) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  Pengendalian kerusakan hutan dan lahan  Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air

Indikasi Keluaran (03) a. Penanaman tanaman penghijauan

b. Pembuatan demplot sumur resapan


√

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 750.000.000


750.000.000

APBD KOTA

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010

105

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterang an

(08) KLH, Kantor Aset, Dispora, DTK, Bappeda, Kec., Kel.

(09)

KLH, DPU, Kec., Kel.


Tugas Akhir

3.3.2.7 Dinas Kesejehteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Tabel 3.10 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Kesejehteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB No (01) 1 2

Program & Kegiatan (02) Program Pengembangan Perumahan.  Perbaikan rumah tak layak huni Program lingkungan sehat perumahan.  Penataan lingkungan kumuh


Indikasi Kegiatan K.A K.R (04) (05)

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06)

Sumber Dana (07)

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)

Meningkatnya rumah tak layak huni

√

5.750.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

Meningkatnya lingkungan kumuh

√

5.750.000.000

APBD KOTA

Kota Surakarta

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.8 Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM Tabel 3.11 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.  Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Publikasi peraturan perundangundangan

Indikasi Keluaran (03) a. Ditetapkannya Perda, Diterbitkannya Kep. Walikota, Kep. Walikota dengan persetujuan DPRD b. Terlaksananya pembinaan kesadaran hukum masyarakat

c. Terbitnya buku abstrak dan



Mitra SKPD/ Lokasi

Ketera ngan

(08) Akademisi, unit kerja terkait

(09)

Rp. (06) 1.137.750.000


√

1.365.000.000

APBD KOTA

Akademisi, unit kerja terkait, organisasi yang berkompeten

√

511.927.000

APBD KOTA

Akademisi, unit

106


Tugas Akhir

warta peraturan per-UU-an, produk hukum: LD lepas, Himpunan Kep. Walikota, Himpunan LD, CD

kerja terkait, LSM, organisasi yang berkompeten

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.9 Kantor Pengelolaan Aset Daerah Tabel 3.12 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Pengelolaan Aset Daerah No (01) 1

Program & Kegiatan

Indikasi Keluaran

(02) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.  Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

(03) a. Pensertifikatan tanah/jalan Pemerintah Kota Surakarta b. Pembuatan dan pemasangan patok

Indikasi Kegiatan K.A K.R (04) (05) √ √

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 1.229.849.000


114.270.000

APBD KOTA

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)

Pihak ke 3

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.10 Dinas Pertanian Tabel 3.13 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pertanian No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program peningkatan ketahanan pangan.  Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Indikasi Keluaran (03) Terjaminnya keamanan pangan


Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 3.309.352..000

107


Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08)

(09)

Kota Surakarta

Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta 2

Program peningkatan pemasaran hasil peternakan.  Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Terwujudnya sarana dan prasarana RPU dan RPH

Tugas Akhir

√

2.754.800.000 6.400.000.000

APBD KOTA APBN

Kec. Jebres, Pasarkliwon

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.11 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tabel 3.14 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program pengembangan destinasi pariwisata.  Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

 Pengembangan daerah tujuan wisata

Indikasi Keluaran (03) a. Rehab dan pemeliharaan Hotel Maliawan di Tawangmangu; Penyediaan, palaksanaan TIC (Tourist Information Centre) dan biaya operasional TIC; Rehab bangunan obyek dan daya tarik wisata; Penyediaan dan pemeliharaan gedung pameran/kegiatan seni budaya; Pengecatan becak dan shelter nuansa budaya b. Perintisan, pembinaan dan promosi Desa Wisata Baru; Pelayanan di obyek dan daya tarik wisata; Pembinaan obyekdan daya tarik wisata; Pengantaran tamu dinas ke obyek dan daya tarik wisata; Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata


√

108

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 3.210.000.000


1.050.000.000

APBD KOTA

Mitra SKPD/ Lokasi

Keterangan

(08) Kota Surakarta dan luar daerah

(09) Pilihan Pariwisata

Kota Surakarta

Pilihan Pariwisata


Tugas Akhir

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.12 Dinas Pengelolaan Pasar Tabel 3.15 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pasar No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  Peningkatan bangunan pasar  Pembangunan baru pasar mobil bekas

Indikasi Keluaran (03) a. Terlaksananya renovasi Pasar Kembang, Rejosari, Kliwon, Depok, Harjodaksino, Legi, Gede, Gading, Kadipolo, Rejosari, Sidodadi, dan Klewer b. Terwujudnya pasar mobil bekas


√

Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 50.000.000.000


3.000.000.000

APBD KOTA


109

Mitra SKPD/ Lokasi (08) Kota Surakarta

Kota Surakarta

Keterangan (09)


Tugas Akhir

3.3.2.13 Kantor Pengelolaan PKL Tabel 3.16 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Kantor Pengelolaan PKL No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan  Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

Indikasi Keluaran (03) a. Penataan/penertiban PKL Manahan; Pengadaan tenda PKL; Penataan PKL kawasan Monumen 45 Banjarsari ke Semanggi; Pembangunan shelter PKL dan gerobak PKL


Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 21.550.571.000



Keterangan (09)

Sumber: Penjabaran Matrik Program dan Kegiatan RPJMD Kota Surakarta 2005-2010 3.3.2.14 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Tabel 3.17 Matrik Program Lima Tahunan Rencana Strategis Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal No (01) 1

Program & Kegiatan (02) Program penataan struktur industri  Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri



Pagu Indikasi 2005-2011 Rp. (06) 1.400.000.000


110



Keterangan (09)


3.4

Tugas Akhir

Hasil Interview Pada Informan Secara teoritis, penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan

dapat dilaksanakan secara bersamaan, saat masa penyusunan dua (2) sistem perencanaan tersebut dimulai pada waktu yang bersamaan maka dalam tahapan perumusan analisis SWOT dilakukan kolaborasi sinergisitas antara pihak penyusun rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Namun, apabila waktu penyusunan kedua dimensi dokumen perencanaan ini tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka dokumen perencanaan yang telah ada terlebih dahulu dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan disusun. Di Kota Surakarta, saat penyusunan RTRW Kota Surakarta 2007-2026 telah dimulai, belum ada dokumen RPJPD sehingga dalam penyusunannya memperhatikan arahan pembangunan dalam RPJMD. Apabila waktu penyusunan RTRW Kota Surakarta ini bersamaan dengan penyusunan dokumen RPJPD Kota Surakarta, maka keterpaduan dari dua dimensi rencana ini akan baik. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, seluruh stakeholder dilibatkan dalam proses penyusunannya. Melalui pendekatan partisipatif, keterlibatan dari seluruh stakeholder ini, khususnya masyarakat, terjadi saat diadakan seminar pembahasan draft dokumen perencanaan menuju legalisasi dokumen sebagai peraturan daerah. Saat dokumen ini telah resmi sebagai instrumen dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang maka disosialisasikan pada seluruh SKPD yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Pemerintah Kecamatan di Kota Surakarta hanya berperan melaksanakan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota, tidak bertanggung jawab untuk mensosialisasikan RTRW Kota Surakarta. Sosialisasi tentang RTRW ini menjadi tanggung jawab Dinas Tata Ruang Kota. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan berperan dalam penegakan kebijakan melalui salah satu bagian pembangunan lingkungan hidup dalam stuktural organisasi Pemerintah Kecamatan. RTRW Kota Surakarta telah digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta, namun arahan dari RTRW ini masih belum cukup operasional, sangat memungkinkan adanya multiinterpretasi saat memaknai

111


Tugas Akhir

rencana yang ada. Masih membutuhkan rencana rinci sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Kedepannya, akan disusun rencana rinci termasuk peraturan zonasi sebagai instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini, sanksi peraturan daerah yang ada terkait penataan ruang tidak terlalu tegas, tindakan yang dilakukan saat ada penyimpangan pemanfaatan ruang hanyalah bersifat sanksi administratif dan penghentian kegiatan pembangunan. Namun, kedepannya akan ada sanksi yang lebih tegas berupa sanksi pidana dan denda. Dalam perwujudan RTRW Kota Surakarta ini, tentunya seluruh SKPD pelaksana pembangunan telah mengacu pada arahan dalam rencana tata ruang tersebut. Prioritasi pembangunan keruangan saat ini dominan diutamakan pada kegiatan yang berlokasi di Kota Surakarta bagian utara, sehingga alokasi penganggaran diutamakan untuk kegiatan-kegiatan di lokasi tersebut.

112


Tugas Akhir

BAB 4 PEMBAHASAN KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA

Pada bab ini akan diuraikan hasil telaah terkait persoalan dalam penelitian, yakni menelaah proses penyusunan rencana keruangan dan pembangunan, telaah terkait dengan muatan dan arahan rencana keruangan, telaah penilaian keterpaduan mekanisme pra implementasi antara rencana keruangan dan rencana pembangunan, telaah kelembagaan perencanaan keruangan dan perencanaan pembangunan serta telaah indikasi penganggaran dalam perencanaan demi menemukan tingkatan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 4.1

Telaah Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Proses penyusunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 bermula

dari pengumpulan data, analisis hingga rencana yang mana tiap tahapan proses didokumentasikan pada bagian buku yang terpisah. Pihak yang terlibat dalam penyusunan ialah tim ahli perencana yang dijadikan mitra kerja oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pada bagian substansi titik tolak/pertimbangan dalam perencanaan, RTRW Kota Surakarta telah mempertimbangkan rencana keruangan yang berada di jenjang atasnya namun tidak memperhatikan rencana pembangunan yang ada di jenjang atasnya dan/atau yang sejajar. Hal ini menyebabkan lepasnya nilai korelasi, keterpaduan dan sinkronisasi RTRW Kota Surakarta terhadap rencana pembangunan yang ada demi terciptanya perencanaan yang terintegratif. Semestinya dalam menentukan pertimbangan sebagai titik tolak perencanaan juga memperhatikan arahan dari rencana pembangunan yang sudah ada. Meninjau dari prosedur penyusunan RPJM Kota Surakarta pada Gambar 3.1 juga tidak memperhatikan arahan dari rencana tata ruang yang ada. Penyusunan RPJM berdasar pada visi dan misi Walikota periode 2005-2010, 113


Tugas Akhir

penyusunan rancangan awal RPJM oleh Bappeda serta masukan dari rencana strategis SKPD yang kemudian dimusyawarahkan pada seluruh stakeholder dalam forum MUSRENBANG RPJM. Proses penyusunan ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Pendekatan semacam ini merupakan pendekatan politik, yaitu merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan stakeholder dalam forum MUSRENBANG RPJM. Pendekatan teknokratik ditempuh melalui penyusunan rancangan awal RPJM oleh Bappeda, usulan rencana strategis dari masing-masing SKPD beserta program-programnya. Kemudian pendekatan top-down dan botton-up dilalui dengan sinkronisasi kebijakan pemerintahan di jenjang atas dan bawahnya dalam Pemerintah Kota Surakarta. Dari keseluruhan pendekatan dan proses ini, masih berbasis pada perencanaan sektoral, secara konkrit belum menunjukkan adanya tinjauan akan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Ditinjau dari konteks waktu antara dua dokumen tersebut, terdapat perbedaan jangka waktu (time frame) dan waktu penyusunan rencana. Pada dokumen RTRW Kota Surarta Tahun 2007-2026 disusun pada Tahun 2006 dengan jangka waktu dua puluh (20) tahun, sedangkan dokumen RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010 disusun pada Tahun 2005. Jelas bahwa RPJM Kota Surakarta ditetapkan terlebih dahulu daripada RTRW Kota Surakarta, sehingga menurut hasil interview pada informan di Bappeda Kota Surakarta, penyusunan RTRW mengacu pada RPJM Kota Surakarta. Walaupun RTRW ini disusun setelah RPJM Kota Surakarta 2005-2010 tersusun, ditinjau dari siklus yang terjadi saat penyusunan RTRW yang berlandaskan pada UUPR mulai tahun 1992 (UUPR Nomor 24 Tahun 1992) selalu diadakan peninjauan atau revisi terhadap rencana tata ruang secara periodik, hal ini mengindikasikan bahwa secara substansi atau muatan dalam RTRW tidak akan lepas dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan/digunakan sebelumnya. Dengan demikian, secara substansi rencana, RPJM Kota Surakarta mengacu pada RTRW Kota Surakarta. Selain itu, menelaah dari arahan yang diamanatkan dalam UndangUndang Penataan Ruang (UUPR) serta pedoman dalam penyusunan rencana 114


Tugas Akhir

pembangunan daerah, mengisyaratkan bahwa proses penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan dapat dilakukan secara bersamaan/beriringan atau saling mengacu antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan serta sebaliknya. Untuk menuju tercapainya keterpaduan rencana keruangan dalam rencana pembangunan, perlu dikembangkan format baru dalam proses penyusunan sehingga juga mempertimbangkan arahan rencana tata ruang khususnya yang terkait dengan pembangunan keruangan, misalnya pada fungsi lingkungan hidup.

Model proses penyusunan rencana pembangunan dapat

diilustrasikan dengan skema berikut ini: ( Visi, Misi, Program Kepala 1 Terpilih Daerah )

Bappeda menyusun rancangan Awal RPJMD 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Arahan Pemanfaatan Ruang* Program SKPD

( SKPD menyusun Renstra SKPD 2 ( ) Program SKPD 3 ) Bappeda (menyelenggarakan 4 MUSRENBANG RPJMD ) ( 5 ) Penetapan RPJMD

Bappeda menyusun rancangan Akhir RPJMD 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Arahan Pemanfaatan Ruang* Program SKPD

(

( 6 ) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

Gambar 4.1 Usulan Proses Penyusunan RPJMD (Sumber: Analisis, 2010)

115

7 )


4.2

Tugas Akhir

Telaah Muatan dan Arahan RTRW Kota Surakarta Tahun 20072026 Telaah muatan dan arahan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-

2026 dimaksudkan untuk menilai kelengkapan isi rencana tata ruang berdasar akan karakteristik wilayah di Kota Surakarta sehingga benar-benar siap digunakan sebagai perwujudan pemanfaatan ruang. 4.2.1

Tinjauan Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta Pada prinsipnya, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota

adalah

penjabaran

RTRW

provinsi

ke

dalam

kebijakan

dan

strategi

pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Oleh karena itu, dalam perumusan visi dan misi keruangan wilayah Kota Surakarta harus berpijak pada kebijakan dan strategi pengembangan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Hal ini telah tercantum dalam bab tiga (3) dalam dokumen RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 yang memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang jenjang wilayah di atasnya. Perumusan visi dan misi penataan ruang Kota Surakarta juga berdasar pada visi pembangunan Kota Surakarta, hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas visi pembangunan dan visi penataan ruang Kota Surakarta yang mana penyusunan

RTRW Kota Surakarta

dilaksanakan setelah terdapat

visi

pembangunan Kota Surakarta tersebut. Selain upaya integritas di tataran visi pembangunan Kota Surakarta, perumusan visi penataan ruang juga berdasar pada misi pembangunan Kota Surakarta yang termuat dalam rencana pembangunan Kota Surakarta. Dengan berdasar pada visi dan misi pembangunan Kota Surakarta tersebut maka terumuskan visi penataan ruang dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 yaitu ‘Kota Produksi Bersih’ atau ‘Cleaner Production City’ dengan lima (5) misi yang mendukung demi terwujudnya visi ini.

116


Tugas Akhir

Proses perumusan visi dan misi penataan ruang ini dapat dibuat skema seperti gambar di bawah ini. Visi Pembangunan Kota Surakarta

Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta (dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026)

dijabarkan Misi Kota Surakarta (dalam rencana pembangunan)

Gambar 4.2 Proses Perumusan Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Surakarta (Dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026) (Sumber: Analisis, 2010) 4.2.2

Tinjauan Tujuan Pemanfaatan Ruang Kota Perumusan tujuan pemanfaatan ruang kota ini dibagi kedalam empat (4)

aspek, yakni tata ruang kota, sosial ekonomi, pengelolaan pembangunan kota dan lingkungan hidup. Walaupun tujuan pemanfaatan ruang kota ini meliputi seluruh aspek pembangunan suatu kota, namun isi dan hasil (outcome) dari keempat aspek ini

bermuara

pada

pemanfaatan

ruang

yang produknya

ialah

berupa

pengembangan fisik atau lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat perundangan tentang penataan ruang wilayah kota bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 4.2.3

Tinjauan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

4.2.3.1 Rencana Sistem Lingkungan Rencana perwilayahan Kota Surakarta ini dibagi kedalam enam (6) Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan mempertimbangkan lokasi pusat kegiatan, kondisi wilayah dan kependudukan. Pembagian wilayah kota ini juga telah

117


Tugas Akhir

diperjelas dengan gambar peta yang bersifat dua (2) dimensi sehingga terlihat dengan jelas batas-batas pembagian wilayahnya pada tiap BWK. Akan tetapi, rencana pembagian wilayah tersebut tidak dijabarkan arah rencana pengembangan yang spesifik pada tiap Bagian Wilayah Kota (BWK), hanya melihat eksisting dominansi kegiatan dalam suatu wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai pusat kegiatan sehingga pembagian wilayah kedalam BWK hanya digunakan dari sisi batas fisik wilayah tanpa arahan rencana pengembangan keruangan di dalam BWK tersebut. 4.2.3.2 Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial Fasilitas sosial dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan. Rencana fasilitas pendidikan diarahkan untuk pengembangan penambahan sarana TK, SD dan SLTP. Fasilitas kesehatan direncanakan untuk pengembangan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus pada BWK III dan IV sebagai magnet perkembangan wilayah Kota Surakarta bagian utara. Menurut standar kebutuhan fasilitas peribadatan, tidak membutuhkan adanya penambahan fasilitas peribadatan sampai akhir tahun perencanaan, yakni tahun 2026. Sedangkan pada fasilitas perdagangan diarahkan untuk penambahan fasilitas pasar kelas II, yang melayani suatu kawasan di BWK III dan IV. Meninjau dari substansi jenis fasilitas sosial ini, yang seharusnya termasuk dalam bagian rencana struktur pusat pelayanan kegiatan kota, masih banyak kekurangan jenis pusat pelayanan kegiatan yang tidak direncanakan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 ini. Misalnya: rencana pengembangan industri, rencana pengembangan pariwisata, rencana pengembangan olahraga dan rekreasi, serta rencana pusat pelayanan pemerintahan yang secara eksisting keberadaan fasilitas tersebut mengisi ruang di Kota Surakarta sehingga juga perlu direncanakan. 4.2.3.3 Rencana Pengembangan Perumahan Pengembangan perumahan didasarkan pada rencana distribusi dan kepadatan penduduk, sehingga diperlukan adanya penambahan jumlah rumah

118


Tugas Akhir

untuk mengimbangi proyeksi pertumbuhan penduduk. Pada BWK I, V dan VI diarahkan pada pembangunan perumahan secara vertikal. 4.2.3.4 Rencana Pengembangan Utilitas Pengembangan utilitas dibagi kedalam jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan drainase dan sistem pengelolaan persampahan. Rencana pengembangan jaringan listrik terdiri dari arahan pengembangan pola jaringan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam PLN dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi tiap jenis kegiatan dalam kota berdasar pada kapasitas yang dibutuhkan. Pada rencana jaringan air bersih dibutuhkan adanya kemitraan lintas wilayah karena sumber mata air yang terbatas dalam wilayah Kota Surakarta. Pengembangan jaringan telepon diarahkan pada penambahan jumlah sambungan telepon, sedangkan pengembangan jaringan drainase diarahkan pada optimalisasi fungsi jaringan yang sudah ada serta pengembangan pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau. Pengelolaan sampah diarahkan pada pengolahan menjadi bahan pupuk di TPA. Selain itu juga diperlukan adanya penambahan TPS yang tersebar di wilayah kota. Meninjau dari muatan rencana pengembangan utilitas ini, yang termasuk dalam rencana sistem jaringan prasarana kota, terdapat beberapa jenis prasarana yang tidak direncanakan. Misalnya jaringan telematika (tidak hanya jaringan telepon), penyediaan air minum kota, penyediaan air limbah kota, sanitasi, sarana dan prasarana pedestrian serta jalur evakuasi bencana. Sebagai kota besar, semestinya Kota Surakarta juga direncanakan terkait prasarana-prasarana tersebut. 4.2.3.5 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Pada rencana pengembangan jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, yaitu jaringan jalan dan jaringan rel kereta api. Rencana jaringan jalan terdiri dari pengembangan pola dan fungsi jaringan jalan pada tiap kelas, dimensi jaringan jalan pada tiap kelas serta pengembangan fasilitas transportasi umum. Rencana pengembangan jaringan rel kereta api diarahkan pada pengembangan perlintasan tidak sebidang. 119


Tugas Akhir

Rencana pengembangan transportasi merupakan sistem prasarana utama dalam suatu kota. Di Kota Surakarta, terdapat dua (2) macam sistem jaringan transportasi yaitu transportasi darat dan transportasi udara. Dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 ini tidak terdapat rencana yang mengarahkan pengembangan transportasi udara. 4.2.4

Tinjauan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

4.2.4.1 Kawasan Lindung Pada rencana pola kawasan lindung mengatur tentang kawasan lindung sempadan sungai dan sempadan jalan kereta api, kawasan lindung cagar budaya dan kawasan lindung rawan bencana banjir. Namun belum ada rencana kawasan lindung yang berupa hutan lindung (hutan kota), kawasan resapan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. 4.2.4.2 Kawasan Budidaya Rencana kawasan budidaya dibagi kedalam beberapa rencana zona, yaitu zona perumahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, kesehatan, campuran, rekreasi dan olahraga/open space, kuburan/makam, perairan.

Zona

campuran

dimaksudkan

untuk

pertimbangan

kelayakan

percampuran kegiatan dalam suatu zona tertentu. Dalam rencana kawasan budidaya ini belum ada rencana zona pariwisata dan ruang evakuasi bencana. 4.2.5

Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan rencana dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026

memuat tentang rencana tindak lanjut dari produk rencana dalam kaitannya dengan legalisasi rencana, sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan, organisasi pelaksana dalam pemerintah kota serta pentahapan pelaksanaan pembangunan yang berisi indikasi program selama jangka waktu perencanaan (20 tahun). Dari seluruh substansi perencanaan tata ruang yang ada dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 dapat dibuat matrik penilaian kelengkapan muatan berdasar pada kriteria sifat kekotaan menurut Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) pada karakteristik wilayah Kota Surakarta ialah sebagai berikut:

120


Tugas Akhir

Tabel 4.1 Penilaian Rencana RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Berdasarkan Kelengkapan Substansi dan Karakteristik Wilayah No A 1

2

B 1

2

C 1

Muatan Rencana Struktur Ruang Perwujudan pusat-pusat pelayanan 1.1 Pusat pelayanan kota 1.2 Sub pusat pelayanan kota 1.3 Pusat lingkungan Perwujudan sistem prasarana Sistem prasarana utama 2.1 Sistem jaringan transportasi darat 2.2 Sistem jaringan transportasi udara Sistem prasarana lainnya 2.3 Sistem jaringan energi/ kelistrikan 2.4 Sistem jaringan telekomunikasi 2.5 Sistem jaringan sumber daya air kota Infrastuktur perkotaan 2.6 Sistem penyediaan air minum kota 2.7 Sistem penyediaan air limbah kota 2.8 Sistem persampahan kota 2.9 Sistem drainase kota 2.10 Penyediaan sarana dan prasarana pedestrian 2.11 Jalur evakuasi bencana Perwujudan Pola Ruang Perwujudan kawasan lindung 1.1 Hutan Lindung 1.2 Kawasan resapan air 1.3 Kawasan perlindungan setempat 1.4 Ruang terbuka hijau (RTH) kota (taman, kuburan) 1.5 Kawasan suaka alam dan cagar budaya 1.6 Kawasan rawan bencana alam (banjir) Perwujudan kawasan budidaya 2.1 Kawasan perumahan 2.2 Kawasan perdagangan dan jasa 2.3 Kawasan perkantoran 2.4 Kawasan industri 2.5 Kawasan pariwisata 2.6 Kawasan non ruang terbuka hijau 2.7 Kawasan ruang evakuasi bencana 2.8 Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal (campuran) 2.9 Kawasan olahraga/ open space Perwujudan Kawasan Strategis Kota Kawasan berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi 1.1 ...

Ada

(%)

Tidak

(%)

√ √ √

3,44 3,44 3,44

-

-

√ -

3,44 -

√

3,44

√ √ √

3,44 3,44 3,44

-

-

√ √ -

3,44 3,44 -

√ √ √

3,44 3,44 3,44

-

-

√

3,44

√ √

3,44 3,44

√ √ -

3,44 3,44 -

√ √

3,44 3,44

-

√ √ √ √ √

3,44 3,44 3,44 3,44 3,44

√ √ √ -

3,44 3,44 3,44 -

√ 3,44 Tidak terdapat penetapan kawasan strategis di Kota Surakarta -

-

-

-

121


2

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi 2.1 ... 3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 3.1 ... 4 Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 4.1 ... 5 Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan 5.1 ... 6 Kawasan strategis dari kepentingan pembangunan wilayah dan kota 6.1 ... Total (dari 29 kriteria)

Tugas Akhir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

65,52

10

34,48

Sumber: Analisis, 2010 Keterangan: Penilaian =

Kriteria Muatan Total Kriteria

x 100%

Berdasar dari penilaian dalam tabel di atas, dapat dikatakan bahwa RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 telah memenuhi kelengkapan substansi rencana sebesar 65,52%, sedangkan terdapat kekurangan substansi rencana sebesar 34,48%. Semestinya muatan-muatan yang menjadi kekurangan substansi dalam rencana turut juga direncanakan karena wilayah Kota Surakarta karena dari kondisi eksisting di Kota Surakarta terdapat kegiatan dan tata guna lahan seperti yang tertera di butir-butir kekurangan yang perlu direncanakan. Penilaian ini masih belum mempertimbangkan dari aspek rencana kawasan strategis kota karena tidak ada penetapan kawasan strategis dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 yang semestinya terdapat penetapan kawasan strategis kota dari berbagai sudut kepentingan Kota Surakarta. Padahal dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

122


4.3

Tugas Akhir

Telaah Keterpaduan Mekanisme Pra Implementasi Rencana dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 dan RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010 Untuk menelaah serta menilai korelasi, keterpaduan dan sinkronisasi

antara RTRW dan RPJM Kota Surakarta, menggunakan matrik komparasi yang ditinjau menurut muatan dan indikasi pemanfaatan ruang terhadap program dan kegiatan dalam rencana strategis SKPD yang termuat dalam RPJM Kota Surakarta sebagai mekanisme pra implementasi rencana. Mekanisme pra implementasi rencana yang berupa daftar program perwujudan pemanfaatan ruang (indikasi program pelaksanaan pembangunan RTRW Kota Surakarta pada Tabel 3.3) dalam penataan ruang dan program lima tahunan rencana strategis SKPD dalam Pemerintah Kota Surakarta yang terdapat pada Tabel 3.4 sampai Tabel 3.17 akan dikomparasi atau dibandingkan untuk menemukan korelasi, sinkronisasi dan keterpaduannya. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa tabel komparasi yang terdapat dalam Tabel 1.1, melalui input data program-program yang terkait pada tiap baris dalam tabel. Perbandingan tersebut ditunjukkan dalam matrik komparasi di bawah ini:

123


Tugas Akhir

Tabel 4.2 Komparasi RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 Terhadap RPJM Kota Surakarta 2005-2010 Rencana Keruangan

Rencana Pembangunan

RTRW Kota Surakarta

RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010

Instansi Pelaksana

No Program Utama A

Loka si

PJM-1 x1-x5

PJM-2 x5-x10

PJM-3 x10-x15

PJM-4 x15-x20

Program dan Kegiatan/ Indikasi Keluaran

Dalam RTRW

Keterpaduan Rencana

Dalam RPJM

Umum Penetapan dan pengesahan Perda

 Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

Bappeda, Bag. Hukum

Penyusunan Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang

 Legislasi rancangan peraturan perundangundangan  Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Sosialisasi teknis perijinan bangunan

Bappeda, Bag. Hukum

Sosialisasi RTRW

Evaluasi RTRW Penyusunan RDTRK

 Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang  Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, manual pemanfaatan ruang - Pembuatan naskah akademis rancangan perubahan Perda No. 8/1988 - Pembuatan draft raperda bangunan  Revisi Rencana Tata Ruang  Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah  Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

124

Bagian Hukum dan HAM  Bagian Hukum dan HAM  Kantor Pengelolaa n Aset Daerah  Dinas Tata Kota

√

√

Bappeda

 Bappeda  Dinas Tata Kota

√

Bappeda

Bappeda

√

Bappeda

Bappeda

√


Tugas Akhir

 Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

B 1

-

-

-

-

-

 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

-

-

-

-

-

-

 Pengawasan pemanfaatan ruang  Koordinasi teknis perijinan

-

Perwujudan Struktur Ruang Perwujudan pusat-pusat pelayanan 1.1 Pusat pelayanan kota Studi Pengembangan Rumah Susun Studi Pengembangan Apartemen Peningkatan Taman Wisata Jurug (dalam rencana struktur tidak terdapat pengembangan obyek wisata, namun muncul di indikasi pemanfaatan pelaksanaan pembangunan) Studi Kelayakan Pengembangan RSUD Kota Surakarta Pembangunan RSUD Kota Surakarta Pengembangan Techno Park -

-

-

-

-

-

Pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA)

−

√

Bappeda

-

−

-

DPU, Dinas Pariwisata

-

−

-

Bappeda

-

−

-

DPU, Dinas Kesehatan

-

−

Pengembangan Solo Techno Park



Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata

125

DPU

−

-





Bappeda

Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota

DPU -

Bappeda

√

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

−


Tugas Akhir

-

-

-

-

-

-

1.2 Sub pusat pelayanan kota Pembangunan Pasar Tradisional Pembangunan Pasar Kadipiro

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Kantor Pemerintah Pembangunan baru pasar mobil bekas

-

DPU

−

-

DPP

−

-

Bappeda

-

−

-

Bappeda

-

−

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan - Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Kesehatan - Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Ibadah  Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan -

-

DPU

−

-

DPU

−

-

DPU Dinas Pertanian

−

DPU

−

 Bappeda  DPU

√

-

−

1.3 Pusat lingkungan 2

-

-

-

-

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana RT dan RW

-

Perwujudan sistem prasarana Sistem prasarana utama 2.1 Sistem jaringan transportasi darat

Peningkatan Jalan Arteri Primer

 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder - Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan

126

DPU


Peningkatan Jalan Arteri Sekunder

Studi Pengembangan Jalan Kolektor Primer

Peningkatan Jalan Kolektor Primer

Pembangunan Jalan Kolektor Primer

Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder

Peningkatan Jalan Lokal Primer

Tugas Akhir

 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder - Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan - Pembangunan jalan baru, arteri, kolektor dan lokal  Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder - Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan - Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan - Pembangunan jalan baru, arteri, kolektor dan lokal  Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder - Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan  Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan rutin berkala jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder

127

DPU

 Bappeda  DPU

√

Bappeda

DPU

√

DPU

 Bappeda  DPU

√

DPU

DPU

√

DPU

 Bappeda  DPU

√

DPU

 Bappeda  DPU

√


Tugas Akhir

-

Peningkatan, penggantian dan pembangunan jalan dan jembatan

Studi Optimalisasi Terminal Bis

-

Pembangunan Terminal Type A

Pembangunan Halte Bis Antar Kota

 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (pengadaan shelter)  Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (survey penetapan pangkalan taksi)  Pembangunan halte bis dan taksi gedung terminal

Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Kereta Layang

 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan (Studi persiapan dan pembangunan rest area angkutan barang)  Pembangunan halte bis dan taksi gedung terminal

Studi Pengembangan Terminal Barang/Cargo Studi Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Studi Jalan lingkar dalam Kota (innerring road) 2.2 Sistem jaringan transportasi udara Sistem prasarana lainnya 2.3 Sistem jaringan energi/ kelistrikan

-

-

-

-

Bappeda

DPU

√

DPU, Dishub

Dinas LLAJ

√

Bappeda

Bappeda

√

Bappeda

-

−

-

Bappeda

-

−

-

128

Dinas LLAJ

−

-

Pembangunan jembatan

-

-

DPU

-

−

-

−


Pengembangan Jaringan Listrik 2.4 Sistem jaringan telekomunikasi (dalam rencana terdapat pengembangan jaringan dengan penambahan jumlah sambungan telepon, namun tidak muncul dalam indikasi program pelaksanaan pembangunan) 2.5 Sistem jaringan sumber daya air kota Pengembangan Jaringan Air Bersih Infrastuktur perkotaan 2.6 Sistem penyediaan air minum kota 2.7 Sistem penyediaan air limbah kota Peningkatan Pelayanan Jaringan Air Limbah Terpadu (dalam rencana tidak terdapat pengembangan air limbah, namun muncul di indikasi program pelaksanaan pembangunan)

Tugas Akhir

-

-

-

-

-

-

 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Sanitasi Masyarakat

129

PLN

-

PDAM, Swasta

−

-

−

KLH

-

DPU, PDAM

-

√

-

DPU

−

√


Tugas Akhir

2.8 Sistem persampahan kota DPU, DKP, PDAM

DKP

− (berbeda kegiatan)

Perluasan dan Pembangunan Saluran dan Bangunan Pelengkap Peningkatan/ rehabilitasi saluran dan bangunan pelengkap Perluasan/ pembangunan saluran dan bangunan pelengkap Penyusunan piranti lunak drainase

DPU, PDAM

DPU

√

-

DPU, PDAM

 Pembangunan lahan penimbunan baru di TPA Putri Cempo

Pengadaan TPS (Sampah) 2.9 Sistem drainase kota

-

Peningkatan Jaringan Drainase

-

Normalisasi Kali Pelemwulung 2.10 Penyediaan sarana dan prasarana pedestrian 2.11 Jalur evakuasi bencana C 1

Perwujudan Pola Ruang Perwujudan kawasan lindung 1.1 Hutan Lindung 1.2 Kawasan resapan air 1.3 Kawasan perlindungan setempat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Solo City Walk -

 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan -

130

-

-

Dinas Tata Kota

-

-

-

KLH

−

− −

− -

−


Penguasaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Lindung Sempadan Rel KA 1.4 Ruang terbuka hijau (RTH) kota

-

Penyusunan Perda/ Sempadan

Sekda Ska

DPU

√

-


Bappeda, Dinas LH

DPU

√

-


Bappeda, Dinas LH

DPU

√

DPU, DKP

DKP

− (berbeda kegiatan)

 Pembangunan taman mapam manahan Surakarta  Pembuatan taman dan patung Gilingan  Pembuatan taman Setabelan  Pembuatan taman Ngesus  Pembuatan taman Banjarsari  Pembuatan pagar BRC Taman Banjarsari  Pembuatan taman Soekarno-Hatta  Penanaman turus jalan dan taman jalur hijau

Pengembangan Taman Tirtonadi

1.5 Kawasan suaka alam dan cagar budaya Studi Pengendalian Kawasan Lindung Cagar Budaya 1.6 Kawasan rawan bencana alam (dalam rencana pola kawasan lindung terdapat penetapan

Tugas Akhir

√ -

-

-

Revitalisasi bangunan dan kawasan peninggalan sejarah Pembangunan Kampung Batik Laweyan

-

-

131

Bappeda -

 DPU  Dinas Tata Kota

√

-

−


Tugas Akhir

kawasan rawan bencana banjir, namun tidak ada indikasi program pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan kawasan ini) 2

Perwujudan kawasan budidaya 2.1 Kawasan perumahan Perbaikan Lingkungan Perumahan 2.2 Kawasan perdagangan dan jasa Penataan Kawasan Pasar Legi Penataan Kawasan Pasar Klewer Penataan Kawasan Pasar Nusukan Penataan Kawasan Pasar Gede 2.3 Kawasan perkantoran 2.4 Kawasan industri (dalam rencana pola terdapat penetapan

  -

Perbaikan rumah tak layak huni Penataan lingkungan kumuh Rehabilitasi rumah sewa Rehabilitasi Pondok Boro Perbaikan prasarana lingkungan permukiman

   

Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pasar Peningkatan bangunan pasar Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pasar Peningkatan bangunan pasar Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pasar Peningkatan bangunan pasar Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pasar Peningkatan bangunan pasar

 Dinas Kesejahter aan Rakyat, PP dan KB  DPU

DPU

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

       

DPU DPP DPU DPP DPU DPP DPU DPP

√

√ √ √ √

-

-

-

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

 DPU  Dinas

−

- Revitalisasi kawasan sentra industri  Penyediaan sarana dan prasarana klaster

132


Tugas Akhir

dan pengembangan zona industri, namun tidak muncul di indikasi program pemanfaatan ruang) 2.5 Kawasan pariwisata 2.6 Kawasan non ruang terbuka hijau Studi Pengembangan Parkir Umum Kota (dalam rencana tidak terdapat rencana pengembangan parkir umum kota, namun muncul di indikasi program pelaksanaan pembangunan) 2.7 Kawasan ruang evakuasi bencana 2.8 Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal (campuran) Penataan Kawasan Manahan

industri

-

-

-

-

-

Perindustri an, Perdagang an dan Penanama n Modal

Revitalisasi kawasan obyek wisata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9 Kawasan olahraga/ open

-

-

-

-

 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima -

133

-

DPU

Bappeda

-

DPU, DKP, Ormas -

−

-

−

-

−

-

−

DPP

− -

−


Tugas Akhir

space (dalam rencana pola terdapat penetapan zona olahraga/ open space, namun tidak terdapat indikasi program pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan zona ini D 1

2 3 4

5 6

-

-

-

-

-

Penataan dan pengembangan kawasan perbatasan yang tertinggal

-

DPU

−

Perwujudan Kawasan Strategis Kota (dalam RTRW tidak ada penetapan kawasan strategis di Kota Surakarta) Kawasan berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi 1.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi 2.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 3.1 ... Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 4.1 ... Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan 5.1 ... Kawasan strategis dari kepentingan pembangunan wilayah dan kota 6.1 ... (√) = 30 (−) = 42

Total (dari 72 indikasi program pemanfaatan ruang/ pembangunan)

Sumber: Analisis, 2010 Keterangan

:

(√) = terpadu (−) = tidak terpadu

134


Tugas Akhir

Apabila hasil total dari check list keterpaduan tersebut dikonversi dalam prosentase maka dihasilkan perhitungan sebagai berikut: Prosentase Keterpaduan = Terpadu (√ )

=

Tidak Terpadu (−) =

30 72 42 72

Indikasi Program Total Indikasi Program

x 100%

x 100% = 41,67% x 100% = 58,33%

Penarikan hasil perhitungan prosentase ini didasarkan atas pertimbangan: 1.

Mengabaikan kesamaan dinas pengelola/instansi pelaksana karena dianggap belum adanya koordinasi dan persamaan pengetahuan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) suatu SKPD di Pemerintah Kota Surakarta pada pihak penyusun kedua rencana.

2.

Pada rencana keruangan, penilaian berdasar pada indikasi program pemanfaatan ruang walaupun di beberapa indikasi program terdapat ketidaksinkronan antara rencana yang ada dengan indikasi program pemanfaatan

ruang

dalam

RTRW.

Sedangkan

pada

rencana

pembangunan, input data program/kegiatan/indikasi keluaran yang ditetapkan

sebagai

pembanding

ditentukan

dari

identifikasi

program/kegiatan/indikasi keluaran pada seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta dalam RPJM yang berkaitan dengan pembangunan keruangan. 3.

Memperhitungkan muatan aspek tata ruang yang seharusnya diakomodir dalam RTRW Kota Surakarta namun tidak terdapat dalam rencana tata ruang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tetap terdapat aspek tata ruang yang

melingkupi

program

pembangunan

bilamana

program

pembangunan ini berkaitan dengan salah satu aspek tata ruang yang tidak terakomodir. 4.

Tidak memperhitungkan akan penetapan kawasan strategis kota, karena tidak terdapat penetapan kawasan strategis dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 serta dalam program/kegiatan/indikasi keluaran SKPD

135


Tugas Akhir

tidak terdapat arahan pembangunan yang menyangkut pengembangan kawasan strategis/prioritas, sedangkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah terdapat arahan pengembangan Kota Surakarta sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat keterpaduan mekanisme pra implementasi akan rencana dalam RTRW dengan rencana pembangunan yang bersifat keruangan di Kota Surakarta terbilang rendah, kurang terpadu secara utuh. Sebesar 41,67% indikasi program pelaksanaan pembangunan ruang yang terpadu secara langsung dengan program pembangunan lima tahunan dalam instansi pelaksana. Sedangkan sisanya, sebesar 58,33% dari keseluruhan program tidak terpadu. Dengan melihat nilai keterpaduan yang ada, maka juga dapat dikatakan terdapat korelasi dam sinkronisasi antara RTRW dan RPJM Kota Surakarta walaupun tidak mencapai kondisi yang optimal dan menyeluruh. 4.4

Telaah Kelembagaan Penyusun Perencanaan Keruangan dan Perencanaan Pembangunan Dari Tabel 4.2 terkait komparasi indikasi program dalam rencana tata

ruang dan rencana pembangunan, terlihat telah ada pembagian tugas instansi teknis pelaksana sebagai pengelola pembangunan. Namun dalam indikasi pelaksanaan pembangunan di RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 dengan yang terdapat dalam RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010 terdapat perbedaan yang

sangat

signifikan

mengenai

SKPD

yang

berfungsi

untuk

melaksanakan/mengelola pembangunan. Walaupun terdapat keterpaduan program, kadangkala ada perbedaan SKPD yang berfungsi untuk mengimplementasikan rencana antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Semestinya dalam kurun waktu rencana yang saling beriringan atau bersamaan terdapat kesamaan SKPD sehingga ada penyamaan persepsi dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan dalam penyusunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026, tim ahli penyusun tidak melakukan peninjauan akan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD yang terdapat di Pemerintah Kota Surakarta,

136


Tugas Akhir

sehingga SKPD yang ditetapkan sebagai pengelola pembangunan di luar dari Tupoksi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Akibatnya ialah adanya ketidakjelasan penanggung jawab pengelola pembangunan yang diindikasikan dari kedua dimensi perencanaan walaupun terdapat keterpaduan program dan kegiatan. Semestinya terdapat sinkronisasi program yang dilakukan oleh masingmasing SKPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik dalam rencana tata ruang maupun dalam rencana pembangunan. Diperlukan adanya komunikasi antar lembaga perencanaan dan pelaku yang berkepentingan sehingga tercipta suasana koordinasi yang efektif. Koordinasi ini dilakukan saat formulasi dan penyusunan rencana, implementasi sampai tahap evaluasi. Bappeda Kota Surakarta yang juga memiliki fungsi sebagai badan koordinasi perencanaan dari seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta seyogyanya melakukan penyesuaian pengelola pembangunan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing SKPD, tidak hanya dalam rencana pembangunan namun juga dalam indikasi perwujudan pemanfaatan ruang sehingga terbentuk penyamaan pemahaman dan persepsi tentang substansi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, menyelesaikan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya (resources) pembangunan. Sehubungan dengan implementasi rencana, khususnya dalam rencana tata ruang, sangat diperlukan penjabaran dalam bentuk rencana rinci yang lebih bersifat operasional sehingga jelas untuk digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota. Publikasi dan sosialisasi terkait isi rencana perlu digalakkan agar fungsi pengawasan dari seluruh stakeholder termasuk masyarakat dapat tercapai dengan efektif. Berpijak dari pembahasan kelembagaan penyusun rencana di atas, maka kondisi kelembagaan dan mekanisme implementasi rencana yang telah diselenggarakan sampai saat ini dapat dikatakan masih kurang terpadu dan kurang terlibat secara integratif guna mencapai keterpaduan rencana keruangan dan rencana pembangunan.

137


4.5

Tugas Akhir

Telaah Indikasi Penganggaran dalam Perencanaan Belum ada keterpaduan secara utuh dalam rencana tata ruang wilayah

dan rencana pembangunan di Kota Surakarta. Hanya berkisar 41,67% dari seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keruangan/lingkungan/fisik yang terpadu. Hal ini menjadi kendala dalam menentukan rencana yang prioritas untuk segera diimplementasikan sehingga penganggaran yang ditetapkan tidak melalui tahapan prioritasi rencana/program/kegiatan. Seharusnya penganggaran disusun sesuai dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan perencanaan. Secara substansi, RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 telah mengindikasikan sumber-sumber pendanaan yang dapat diraih untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan. Sumber-sumber yang teridentifikasi untuk membiayai ialah berasal APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Surakarta, penanaman modal (pihak swasta), swadaya masyarakat dan sumber dana dari lembaga asing. Akan tetapi, walaupun telah disebutkan beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan lembaga asing namun pada Tabel 3.3 tentang

indikasi program pelaksanaan

pembangunan tidak disebutkan program-program yang dapat dianggarkan melalui dana non pemerintah. Semua program hanya dianggarkan melalui sumber dana pemerintah yang terdiri dari APBD Kota Surakarta, APBD Provinsi dan APBD Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa seluruh program pelaksanaan pembangunan RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2026 sepenuhnya hanya mengandalkan pembiayaan bersumber pemerintah. Demikian juga pada rencana pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010. Dalam matrik program lima tahunan rencana strategis SKPD Pemerintah Kota Surakarta telah diuraikan pagu indikasi selama 5 (lima) tahun rencana dengan tambahan 1 (satu) tahun transisi yang terdiri dari besaran dana yang dibutuhkan beserta sumber dana pada tiap program kegiatan SKPD. Namun pada seluruh program/kegiatan pembangunan tersebut hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber pada pemerintah. Berdasar pada tinjauan kedua dokumen perencanaan tersebut, telah tertera dengan jelas indikasi penganggaran yang dibutuhkan untuk realisasi atau

138


Tugas Akhir

implementasi rencana/program/kegiatan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jangka waktu rencana yang telah ditentukan. Namun demikian, karena adanya kekurangpaduan antara dua dimensi perencanaan secara utuh dan menyeluruh menyebabkan dasar dalam mempertimbangkan alokasi kebutuhan penganggaran dalam perencanaan tidak berpijak pada hal-hal yang bersifat strategis dan prioritas tetapi hanya berpijak pada kepentingan sektoral semata. Dengan demikian, indikasi penganggaran dalam perencanaan masih kurang mengacu pada kebutuhan perencanaan serta kurang memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih (hanya mengandalkan sumber pendanaan pemerintah) dalam Kota Surakarta. 4.6

Sintesis Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta Untuk menarik sintesis hasil penilaian kinerja RTRW dalam pemanfaatan

ruang di Kota Surakarta, maka disajikan kembali hasil telaah tiap variabel dalam penelitian ini sehingga diperoleh rumusan sintesis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan kinerja kedalam tingkatan baik, cukup dan buruk seperti yang tercantum pada Tabel 1.2. Dengan demikian, tingkatan kinerja diukur melalui sintesis seperti dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.3 Sintesis Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta No 1 2

Kriteria Penilaian Kelengkapan muatan dokumen rencana sesuai karakteristik wilayah Mekanisme praimplementasi rencana/program/kegiatan

3

Kelembagaan penyusun rencana

4

Penganggaran

Hasil Telaah 65,52% lengkap sesuai karakteristik wilayah kurang terpadu secara utuh dan menyeluruh dengan adanya ketidakjelasan unit pelaksana teknis (prosentase keterpaduan mencapai 41,67% terpadu) tidak terlibat secara utuh dan kurang memperhatikan arahan tata ruang penganggaran kurang mengacu pada kebutuhan perencanaan, kurang memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih dalam kota

Sintesis

Tingkatan Kinerja RTRW dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta tergolong dalam tingkatan CUKUP

Sumber: Analisis, 2010

139


BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan persoalan dalam penelitian serta usulan rekomendasi demi perbaikan beberapa temuan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. 5.1

Kesimpulan Beranjak dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya hingga

menemukan tingkatan kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang di Kota Surakarta, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1.

Tingkatan kinerja RTRW Kota Surakarta sebagai acuan koordinasi kegiatan pembangunan lintas sektor dan wilayah dalam perwujudan pemanfaatan ruang ialah tergolong dalam tingkatan kinerja cukup. Penilaian cukup ini didapatkan melalui penilaian: a.

Dari segi kelengkapan muatan dokumen berdasar karakteristik wilayah di Kota Surakarta, terdapat 65,52% muatan lengkap sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Surakarta.

b.

Dari segi mekanisme praimplementasi rencana/program/kegiatan antara RTRW dengan RPJM Kota Surakarta tergolong kurang terpadu secara utuh dan menyeluruh dengan adanya ketidakjelasan unit pelaksana teknis.

c.

Dari segi kelembagaan penyusun rencana, instansi-instansi pengelola pembangunan tidak terlibat secara utuh dan kurang memperhatikan arahan dalam penataan ruang.

d.

Dari segi penganggaran dalam perencanaan, penganggaran kurang mengacu pada kebutuhan perencanaan, kurang memanfaatkan segala sumber pendanaan yang dapat diraih dalam Kota Surakarta.

2.

Terdapat korelasi dan sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan sebagai wujud pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program dan kegiatan yang sinkron antara dokumen RTRW dan dokumen rencana pembangunan. 140


3.

Tugas Akhir

Nilai keterpaduan RTRW dan rencana pembangunan sebagai wujud dalam pemanfaatan ruang ialah sebesar 41,67% terpadu. Penilaian ini diperoleh berdasar berbagai pertimbangan yang telah disampaikan dalam bab pembahasan.

5.2

Rekomendasi Selain kesimpulan yang dapat ditarik seperti subbab di atas, berdasar

pada pengetahuan di lapangan saat pendataan hingga proses pembahasan, maka penulis juga dapat menguraikan beberapa arahan rekomendasi demi mencapai tingkat kinerja RTRW dalam pemanfaatan ruang supaya mencapai kondisi baik agar sistem perencanaan dalam pemanfaatan ruang wilayah pada khususnya dapat efisien dan efektif. Adapun butir-butir rekomendasi tersebut ialah: 1.

Pada penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah, sebaiknya dicari mitra kerja tim ahli perencana yang kompeten bahkan memberikan suatu bimbingan teknis pada pihak pengelola pembangunan daerah agar dapat menyusun dokumen rencana tata ruang wilayah sehingga secara substansi dan skenario pengembangan wilayah yang dihasilkan dapat berkualitas secara optimal. Pemerintah daerah juga dapat berkontribusi dengan memberikan suatu arahan atau catatan yang bersifat rencana pembangunan daerahnya sehingga menjadi titik tolak dalam menentukan rencana tata ruang sehingga produk yang dihasilkan memenuhi keterpaduan substansi.

2.

Ditinjau dari waktu awal penyusunan dokumen rencana, proses ini dapat terjadi secara beriringan, artinya rencana yang telah ditetapkan lebih awal menjadi acuan dalam penyusunan rencana yang lainnya seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Penataan Ruang atau dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara hirarki vertikal, dokumen perencanaan yang lebih luas (makro/umum) semestinya diperhatikan/dipedomani/diacu oleh dokumen perencanaan yang lebih kecil (mikro/rinci). 141


3.

Tugas Akhir

Ditinjau dari substansi proses penyusunan rencana pembangunan (RPJP dan/atau RPJM) dalam suatu pemerintah daerah, sebaiknya ditambahkan muatan terkait arahan pemanfaatan ruang dalam suatu bagian tersendiri agar rencana pembangunan dalam suatu daerah secara eksplisit dapat terlihat sisi keintegralan perencanaannya.

4.

Menegaskan pengimplementasian amanat dalam peraturan perundangan yang sifatnya menjaga pola korelasi/keterpaduan/sinkronisasi antara perencanaan keruangan dan perencanaan pembangunan. Tentunya hal ini utamanya harus diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan.

5.

Mengembangkan format matrik penjabaran program dalam kedua sistem perencanaan. Misalnya ialah: a.

Pada Perencanaan Keruangan/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 5.1 Ilustrasi Pengembangan Matrik Program Pemanfaatan Ruang Program Perwujudan RTR

b.

Arah Kebijakan Pembangunan

Tahapan Program 20 Tahun (Lima Tahunan)

Sumber Dana

Pengelola

Pada Perencanaan Pembangunan/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tabel 5.2 Ilustrasi Pengembangan Matrik Program Pembangunan

Program & Kegiatan Pembangunan

Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang*

Indikasi Keluaran

Indikasi Kegiatan

Pagu Indikasi

Mitra SKPD/ Lokasi

Ket.

* Kolom diisi saat program dan kegiatan pembangunan mengindikasikan dalam rangka pemanfaatan ruang. 6.

Fungsi Bappeda sebagai badan koordinasi perencanaan di pemerintah daerah lebih dioptimalkan lagi. Badan ini dapat memberikan arahan pada tiap SKPD di Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan

142


Tugas Akhir

kegiatan sesuai dengan bidang dan tupoksinya sehingga tidak ada tumpang tindih program dalam lintas sektoral. 7.

Perluasan pola kemitraan dalam sumber penganggaran rencana pembangunan sehingga dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pemerintah daerah.

8.

Pada tahap implementasi program, perlu dikembangkan pola sosialisasi dan publikasi produk rencana sampai masyarakat level bawah, sehingga peran/keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dapat terlaksana secara efektif. Selain itu diperlukan intrumen pengendalian ruang dan pembangunan yang bersifat operasional (lebih rinci) sebagai alat implementasi, tentunya rencana rinci ini tetap mengacu pada perencanaan yang makro/luas.

9.

Pada tingkat jenjang rencana, rencana umum (makro) yang mencakup rencana rinci perlu terlebih dahulu disusun sehingga integrasi rencana dalam suatu wilayah dan/atau daerah dapat tercapai baik dalam rencana tata ruang atau rencana pembangunan.

143


Tugas Akhir

DAFTAR PUSTAKA

Cushway, Barry. 2002. Kinerja”. http://www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 02/07/10. Hasibuan, Maluyu, S. P. 2001. “Kinerja”. http://www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 02/07/10. Moleong, Lexy, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasir, Mochammad, Ph.D. 2001. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sadeli, Jimmy dan Prawira, Bayu. 2001. “Kinerja”. http://www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 02/07/10. Satori, Djam’an, M.A., Dr, Prof, dkk. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. Sholihin, Dadang, Drs, H, M.A. 2004. Keterkaitan Dokumen Perencanaan. LPEM-FEUI. http://www.dadangsholihin.com, diakses pada tanggal 01/11/09. Sholihin, Dadang, Drs, H, M.A. 2007. Proses Perencanaan. LPEM-FEUI. http://www.dadangsholihin.com, diakses pada tanggal 01/11/09. Sujarto, Djoko. 1995. Teori Perencanaan. Bandung: Bahan Kuliah Teori Perencanaan, Jurusan Teknik Planologi, FTSP ITB. Sutopo, H. B., . 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Widodo, Tri, S.E, M.Ec.Dev. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Witmore, John. 1997. Coaching For Performance. http://www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 02/07/10.

144

“Kinerja”.

TUGAS AKHIR KINERJA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SURAKARTA

Recommend Documents