Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI SUB SEKTOR TATA LINGKUNGAN JABATAN KERJA AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota F45.PW02.001.01

BUKU INFORMASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI TAHUN 2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

Kode Modul F45.PW02.001.01

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi. Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut. Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya. KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman i



DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

BAB I

BAB II

PENGANTAR ............................................................................................................ 1 1.1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi ............................................... 1

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan ............................................................................. 1

1.3

Pengakuan Kompetensi Terkini ........................................................................ 3

1.4

Pengertian-pengertian / Istilah .......................................................................... 3

STANDAR KOMPETENSI ........................................................................................ 5 2.1

Peta Paket Pelatihan ........................................................................................ 5

2.2

Pengertian Unit Standar Kompetensi ............................................................... 7

2.3

Unit Kompetensi yang Dipelajari ...................................................................... 7

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN ............................................................... 12 3.1

Strategi Pelatihan ............................................................................................ 12

3.2

Metode Pelatihan ............................................................................................ 13

3.3

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan ................................................... 13

BAB IV IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA ....................... 22 4.1

Umum .............................................................................................................. 22

4.2

Identifikasi Peraturan Perundangan Berhubungan dengan Perencanaan ................................................................................................... 24

4.3

Identifikasi Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) ............................. 34

4.4

Rangkuman Peraturan Perundangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait ................................................................................... 39

4.5 BAB V

Penjelasan Kepada Tim Kerja ........................................................................ 42

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ......................................................................................................... 45 5.1

Sumber Daya Manusia ................................................................................... 45

5.2

Sumber-sumber Perpustakaan....................................................................... 46

5.3

Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ................................................................ 47


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman ii



BAB I PENGANTAR 1. 1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 1.1.1

Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan

kemampuan

kerja

yang

mencakup

keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan

pengetahuan,

standar kompetensi

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 1.1.2

Kompeten Ditempat Kerja Jika

seseorang

kompeten

dalam

pekerjaan

tertentu,

maka

yang

bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan 1.2.1

Desain Materi Pelatihan Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri. 1) Pelatihan

klasikal

adalah

pelatihan

yang

disampaikan

oleh

seorang instruktur. 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur. 1.2.2

Isi Materi Pelatihan 1) Buku Informasi Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan. 2) Buku Kerja Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri. Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 1



a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi. b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan. c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja. 3) Buku Penilaian Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada buku kerja dan berisi : a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan. b. Metode-metode

yang

disarankan

dalam

proses

penilaian

keterampilan peserta pelatihan. c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan. d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada buku kerja. e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek. f. 1.2.3

Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

Penerapan Materi Pelatihan 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah: a. Menyediakan

buku

informasi

yang

dapat

digunakan

peserta

pelatihan sebagai sumber pelatihan. b. Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan. c. Menggunakan

buku

informasi sebagai sumber

utama

dalam

penyelenggaraan pelatihan. d. Memastikan

setiap

peserta

pelatihan

memberikan

jawaban /

tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada buku kerja. 2) Pada pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah: 1) Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama pelatihan. 2) Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku kerja. 3) Memberikan jawaban pada buku kerja. 4) Mengisikan hasil tugas praktek pada buku kerja. 5) Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 2


1.3


Pengakuan Kompetensi Terkini 1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current CompetencyRCC) Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak

akan

dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan. 1.3.2

Persyaratan Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui: 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4

Pengertian-Pengertian / Istilah 1.4.1 Profesi Profesi

adalah

suatu

bidang

pekerjaan

yang

menuntut

sikap,

pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan. 1.4.2

Standarisasi Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3

Penilaian / Uji Kompetensi Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan

mengenai

apakah

kompetensi

sudah

tercapai

dengan

membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan. 1.4.4 Pelatihan Pelatihan

adalah

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 3



unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari. 1.4.5 Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan. 1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan

dan

mengintegrasikan

antara

bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 1.4.7

Standar Kompetensi Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SKKNI

adalah

pengetahuan,

rumusan kemampuan kerja keterampilan

dan

sikap

kerja

yang yang

mencakup relevan

aspek dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4.9 Sertifikat Kompetensi Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 1.4.10 Sertifikasi Kompetensi Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 4



BAB II STANDAR KOMPETENSI 2.1

Paket Pelatihan Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria

dalam

Perencanaan

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kota

-Kode

Unit

F45.PW02.001.01-, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu: 

Melaksanakan Sistem Manajemen Keselatan dan Kesehatan Keja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota



Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja yang baik



Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan



Merancang Metode Survei



Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder



Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis



Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah



Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana



Menyamakan Persepsi Tim Perencana



Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan



Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan



Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

Kerangka pelatihan modul merupakan bagian dari paket pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi alur pikir langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yang dapat ditunjukkan pada skema sebagai berikut ini :


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 5



SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Ahli Muda



Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu

Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis Menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana

Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan

Ahli Utama

Gambar 2.1 Skema Pencapaian Kompetensi Ahli Madya


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 6


2.2


Pengertian Unit Standar Kompetensi 2.2.1 Unit Kompetensi Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit komptensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu. 2.2.2 Unit Kompetensi Yang Akan Dipelajari Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah “Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota”. 2.2.3 Durasi / Waktu Pelatihan Pada

sistem

pelatihan

berbasis

kompetensi,

fokusnya

ada

pada

pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu. 2.2.4

Kesempatan Untuk Menjadi Kompeten Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan. Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3

Unit Kompetensi Yang Dipelajari Dalam sistem pelatihan, standar kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan untuk dapat : 

mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.



mengidentifikasikan apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.



memeriksa kemajuan peserta pelatihan.



menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1

Judul Unit Melakukan identifikasi dan menerapkan norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 7


2.3.2


Kode Unit F45.PW02.001.01

2.3.3

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan menerapkan norma, standar, pedoman, kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

2.3.4 Kemampuan Awal Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal kompetensi setara ahli PWK Pratama dan pengalaman profesi. 2.3.5

Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA KERJA 1. Melakukan identifikasi peraturan 1.1 Peraturan perundang-undangan dan kriteria pasal perundang-undangan terkait terkait diidentifikasi. 1.2 Pasal-pasal terkait dipilih. 1.3 Pasal-pasal yang terkait diuraikan. 2. Melakukan identifikasi norma, standar, 2.1 NSPK terkait diidentifikasi. pedoman dan kriteria (NSPK) 2.2 Kriteria, Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) diuraikan. 2.3 Pasal-pasal NSPK terkait diuraikan. 3. Merangkum peraturan perundangan 3.1 Peraturan perundangan terkait disimpulkan. dan NSPK terkait 3.2 NSPK terkait disimpulkan. 3.3 Peraturan perundangan dan NSPK terkait dirangkum. 4. Memberikan penjelasan kepada tim 4.1 Peraturan perundangan terkait dan NSPK terkait kerja disimpulkan dan dievakuasi. 4.2 Hubungan antara peraturan perundangan terkait dengan isu wilayah perencanaan dijelaskan untuk masing-masing anggota tim kerja. 4.3 Hubungan antara NSPK terkait dengan isu wilayah perencanaan dijelaskan untuk masingmasing anggota tim kerja. 2.3.6

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel 1.1

Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan digunakan sebagai pedoman dalam

mengidentifikasi peraturan perundang-

undangan dan NSPK yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.2

Unit kompetensi ini digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi peraturan yang terkait perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1.3

Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 8


1.4

1.5


Peraturan perundangan yang diidentifiasi meliputi : 1.4.1

Kebijakan penataan ruang terkait

1.4.2

Kebijakan sektoral

NSPK yang diidentifikasi meliputi norma, standar, pedoman dan kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

2. Perlengkapan yang diperlukan 2.1

Media penyimpanan data (komputer)

2.2

Media pencetakan (printer)

2.3

Media akses data (internet)

3. Tugas yang harus dilakukan 3.1

Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait

3.2

Menentukan kriteria pasal-pasal terkait

3.3

Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)

3.4

Menunjukkan hubungan pasal terkait dengan isu wilayah perencanaan

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan 4.1

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

4.2

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

4.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.4

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

4.5

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

4.6

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Persetujuan

Substansi dalam

Penetapan

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 4.7

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

4.8

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4.9

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Badan Informasi Geografis


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 9



4.10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 4.11 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 4.12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4.13 Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang 2.3.7

Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait: 1.1

Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya Tidak ada

1.2

Kaitan dengan unit lain 1.2.1

F45.PW02.003.01


1.2.2

F45.PW02.004.01


1.2.3

F45.PW02.008.01

Menyupervisi

Survei

Primer

dan

Sekunder 1.2.4

F45.PW03.013.01

Melaksanakan

Kompilasi

dan

Pengolahan Data Terpadu 1.2.5

F45.PW03.019.01

Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis

1.2.6

F45.PW03.022.01

Menyusun Naskah Teknis Rancnagan Peratuan Daerah

2. Penjelasan prosedur penilaian Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar Metode uji antara lain: 1. Ujian tertulis 2. Ujian lisan 3. Pengetahuan yang dibutuhkan 3.1

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 10


3.2


Pengetahuan tentang NSPK terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

4. Keterampilan yang dibutuhkan 4.1

Kemampuan mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundangundangan

4.2

Kemampuan

mengidentifikasi

informasi

mengenai

peraturan

perundang-undangan 4.3

Kemampuan menerapkan informasi mengenai peraturan perundangundangan

5. Aspek Kritis 5.1

Mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

5.2

Mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

5.3

Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

2.3.8 NO.

Kompetensi Kunci KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

3

2.

Mengkomunikasikan informasi dan gagasan

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

3

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

2

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

3


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 11



BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 3.1

Strategi Pelatihan Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 3.1.1

Persiapan / Perencanaan 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti. 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca. 3) Memikirkan

bagaimana

pengetahuan

baru

yang

diperoleh

berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan. 3.1.2

Permulaan Dari Proses Pembelajaran 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar. 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3

Pengamatan Terhadap Tugas Praktek 1) Mengamati

keterampilan

praktek

yang

didemonstrasikan

oleh

instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya. 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan. 3.1.4 Implementasi 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman. 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek. 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 12



3.1.5 Penilaian Melaksanakan

tugas

penilaian

untuk

penyelesaian

belajar

peserta

pelatihan 3.2

Metode Pelatihan Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan. 3.2.1

Belajar Secara Mandiri Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2

Belajar Berkelompok Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3

Belajar terstruktur Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan meteri pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (session plan) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur. Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 13



Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Melakukan Identifikasi Peraturan Perundangan Berhubungan Elemen Kompetensi 1 dengan Perencanaan Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi No Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif 1.1 Peraturan Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelas10 menit 1) Undang-undang perundangpembelajaran 2) Tugas kan No 26 Tahun undangan terkait sesi ini, 3) Diskusi peraturan 2007 Tentang diidentifikasi peserta perundangPenataan Ruang 1) Dapat mampu an terkait 2) Undang-undang menjelaskan mengidentifidengan isu No 18 Tahun mengapa suatu kasi perencana1999 Tentang peraturan peraturan an yang Jasa Konstruksi perundangan perundangada. 3) Peraturan terkait dengan undangan 2) MengPemerintah No 15 isu perencanaan yang hubungkan Tahun 2010 yang ada. berhubungan peraturan Tentang 2) Mampu dengan perundangPenyelenggaraan menghubungkan perencanaan undangan Penataan Ruang suatu peraturan tata ruang dengan isu 4) Peraturan perundangwilayah dan yang ada. Pemerintah No 26 undangan kota. 3) Memilih Tahun 2008 dengan isu yang peraturan Tentang Rencana ada. perundangTata Ruang 3) Cermat dalam undangan Wilayah Nasional memilih yang terkait 5) Peraturan peraturan dengan Pemerintah No 69 perundangan perencanaTahun 1996 yang terkait an Tentang dengan Pelaksanaan Hak perencanaan. dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta masyarakat dalam penataan ruang 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1.2 Melakukan Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelas10 menit 11/PRT/M/2009 identifikasi peraturan pembelajaran 2) Tugas kan kriteria Tentang perundangsesi ini, peserta 3) Diskusi yang Pedoman undangan terkait. mampu menjadikan Persetujuan 1) Dapat mengidentifikasi suatu pasal Substansi dalam menjelaskan peraturan terkait Penetapan kriteria apa saja perundangdengan Rancangan yang menjadikan undangan perencanaPeraturan Daerah suatu pasal terkait. an yang Tentang Rencana terkait dengan ada. Tata Ruang isu perencanaan 2) MenunjukWilayah yang ada. kan kriteria Provinsi dan 2) Mampu yang dipilih Rencana Tata menunjukkan terkait Ruang Wilayah bahwa kriteria dengan Kabupaten/Kota yang dipilih perencanaBeserta Rencana terkait dengan an Rincinya perencanaan. 3) Meng7) Peraturan Menteri 3) Teliti dalam uraikan Unit Kompetensi


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 14



Kriteria Unjuk Kerja/ Tujan Metode Pelatihan Tahapan Indikator Unjuk Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran Kerja menguraikan kriteria kriteria pasal pada pasalterkait. pasal terkait perencanaan 1.3 Pasal-pasal terkait Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelasdipilih. pembelajaran 2) Tugas kan dengan 1) Dapat sesi ini, 3) Diskusi rinci pasal menjelaskan peserta perundangdengan rinci mampu an dipilih pasal memilih terkait perundangan pasal-pasal dengan isu dipilih terkait terkait perencanadengan isu dengan an yang perencanaan peraturan ada. yang ada. perundang2) Meng2) Mampu undangan hubungkan menghubungkan perencanaan pasal dalam pasal dalam tata ruang peraturan peraturan wilayah dan perundangperundangan kota. an dengan dengan isu yang isu yang ada. ada. 3) Dapat memilih 3) Memilih pasal pasal perundangan perundangyang terkait an yang perencanaan terkait dengan cermat. perencanaan No

1.4 Pasal-pasal yang terkait diuraikan 1) Dapat menjelaskan dengan tepat maksud/definisi dari pasal-pasal yang telah dipilih. 2) Mampu mengelompokkan pasal-pasal yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan. 3) Dapat mengelompokkan secara cermat pasal perundangan yang terkait perencanaan.

Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menguraikan pasalpasal terkait dengan peraturan perundangundangan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

1) Presentasi 2) Tugas 3) Diskusi

1) Menjelaskan dengan tepat maksud/ definisi dari pasal-pasal yang telah dipilih. 2) Mengelompokkan pasal-pasal yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan Mengelompokkan secara cermat pasal perundangan terkait


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Jam Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Indikatif Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan 10 menit Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 9) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Badan Informasi Geografis 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 11) Peraturan 10 menit Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 13) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang

Halaman 15


Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 2


Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Melakukan Identifikasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)

Kriteria Unjuk Kerja/ Tujan Metode Pelatihan Tahapan Indikator Unjuk Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran Kerja 2.1 NSPK terkait Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelasdiidentifikasi pembelajaran 2) Tugas kan NSPK 1) Dapat sesi ini, peserta 3) Diskusi terkait menjelaskan mampu dengan isu mengapa suatu mengidentifikasi perencanaNSPK terkait norma, standar, an yang dengan isu pedoman, ada. perencanaan kriteria sesuai 2) Memilih yang ada dalam NSPK yang 2) Mampu memilih perencanaan terkait suatu NSPK yang tata ruang dengan isu terkait dengan isu wilayah dan perencanaperencanaan kota. an yang ada. 3) Mengidentifi Dapat kasi NSPK mengidentifikasi yang cerkait NSPK yang dengan isu terkait dengan perencanaperencanaan an secara cermat. No

2.2 Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) diuraikan 1) Dapat menjelaskan pokok-pokok pemikiran alasan pemilihan suatu NSPK 2) Mampu mengelompokkan pokok-pokok pemikiran NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan 3) Dapat menguraikan dengan cermat NSPK yang terkait perencanaan 2.3 Pasal-pasal NSPK terkait diuraikan 1) Dapat menjelaskan maksud/ definisi dari pasal NSPK yang telah dipilih 2) Mampu

Pada akhir 1) Presentasi pembelajaran 2) Tugas sesi ini, 3) Diskusi peserta mampu menguraikan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam tata ruang wilayah dan kota.

1)

2)

3)

Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menguraikan pasal-pasal terkait dengan

1) Presentasi 2) Tugas 3) Diskusi

1)

2)

Jam Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Indikatif 10 menit 1) Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2) Undang-undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 3) Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 4) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 5) Peraturan Menjelaskan Pemerintah No 69 10 menit pokok-pokok Tahun 1996 pemikiran Tentang alasan Pelaksanaan Hak pemilihan dan Kewajiban NSPK serta Bentuk dan MengelomTata Cara Peran pokkan serta masyarakat pokok-pokok dalam penataan pemikiran ruang NSPK 6) Peraturan Menteri sesuai Pekerjaan Umum dengan Nomor: kebutuhan 11/PRT/M/2009 perencanaan Tentang Menguraikan Pedoman dengan Persetujuan cermat Substansi dalam NSPK yang Penetapan terkait Rancangan perencanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Menjelaskan 10 menit dan Rencana maksud/ Ruang definisi dari Tata pasal NSPK Wilayah yang telah Kabupaten/Kota Beserta Rencana dipilih. Mengelompo Rincinya kkan pasal7) Peraturan Menteri


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 16


No


Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif mengelompokkan norma, NSPK yang Pekerjaan Umum pasal NSPK yang standar, telah dipilih Nomor: telah dipilih pedoman dan sesuai 15/PRT/M/2009 sesuai dengan kriteria dalam dengan Tentang kebutuhan tata ruang kebutuhan Pedoman perencanaan wilayah dan perencanaan Penyusunan 3) Dapat kota. 3) Menguraikan Rencana Tata menguraikan dengan Ruang Wilayah dengan lengkap lengkap Provinsi pasal-pasal pasal-pasal 8) Peraturan Menteri NSPK yang NSPK yang Pekerjaan Umum terkait terkait Nomor: perencanaan perencanaan 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 9) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Badan Informasi Geografis 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 13) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 17


Unit Kompetensi

No 3.1

3.2

3.3

Elemen Kompetensi 3 Kriteria Unjuk Kerja/ Tujan Indikator Unjuk Pembelajaran Kerja Peraturan Pada akhir perundangan terkait pembelajaran disimpulkan sesi ini, 1) Benang merah peserta pasal-pasal atau mampu peraturan menyimpulperundangan kan peraturan yang telah dipilih perundangan dapat dijelaskan terkait dengan tepat. dengan 2) Mampu perencanaan membuat ikhtisar tata ruang dari pasal-pasal wilayah dan atau peraturan kota. perundangan yang telah dipilih. 3) Cermat dalam membuat kesimpulan peraturan perundangan yang telah dipilih. NSPK terkait Pada akhir disimpulkan pembelajaran 1) Dapat sesi ini, menjelaskan peserta hubungan NSPK mampu yang telah menyimpuldipilih dengan kan norma, tepat. standar, 2) Mampu pedoman dan membuat ikhtisar kriteria dalam dari NSPK yang tata ruang telah dipilih. wilayah dan 3) Cermat dalam kota. membuat kesimpulan NSPK yang telah dipilih. Peraturan Pada akhir perundangpembelajaran undangan dan sesi ini, NSPK terkait peserta dirangkum mampu 1) Dapat merangkum menjelaskan peraturan dengan tepat perundangan pokok-pokok dan norma, pemikiran standar, peraturan pedoman dan perundangan kriteria dalam

Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Merangkum Peraturan Perundangan dan NSPK Terkait Jam Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Indikatif 1) Presentasi 1) Menelaah 1) Undang-undang 10 menit 2) Tugas benang No 26 Tahun 3) Diskusi merah 2007 Tentang pasal-pasal Penataan Ruang atau 2) Undang-undang peraturan No 18 Tahun perundang1999 Tentang an yang Jasa Konstruksi telah dipilih 3) Peraturan 2) Membuat Pemerintah No 15 ikhtisar dari Tahun 2010 pasal-pasal Tentang atau Penyelenggaraan peraturan Penataan Ruang perundang- 4) Peraturan an yang Pemerintah No 26 telah dipilih. Tahun 2008 3) Membuat Tentang Rencana kesimpulan Tata Ruang peraturan Wilayah Nasional perundang- 5) Peraturan an yang Pemerintah No 69 telah dipilih. Tahun 1996 Tentang 1) Presentasi 1) Menjelaskan Pelaksanaan Hak 2) Tugas hubungan dan Kewajiban 3) Diskusi NSPK yang serta Bentuk dan telah dipilih Tata Cara Peran dengan serta masyarakat tepat. dalam penataan 2) Membuat ruang ikhtisar dari6) Peraturan Menteri NSPK yang Pekerjaan Umum telah dipilih Nomor: 3) Membuat 11/PRT/M/2009 kesimpulan Tentang NSPK yang Pedoman telah dipilih Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 1) Presentasi 1) MenjelasTentang Rencana 2) Tugas kan dengan Tata Ruang 3) Diskusi tepat Wilayah Provinsi pokokdan Rencana pokok Tata Ruang pemikiran Wilayah peraturan Kabupaten/Kota perundang Beserta Rencana an dan Rincinya NSPK 7) Peraturan Menteri sesuai Pekerjaan Umum dengan


Buku Informasi


Edisi: 1-2014

Halaman 18


No

Kriteria Unjuk Kerja/ Indikator Unjuk Kerja dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan 2) Mampu merangkai pokok-pokok peraturan perundangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan 3) Cermat dalam membuat rangkuman peraturan perundangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan

Jam Tujan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Indikatif tata ruang kebutuhan Nomor: wilayah dan perencana 15/PRT/M/2009 kota. 2) Merangkai Tentang pokokPedoman pokok Penyusunan peraturan Rencana Tata perundang Ruang Wilayah an dan Provinsi NSPK 8) Peraturan Menteri sesuai Pekerjaan Umum dengan Nomor: kebutuhan 16/PRT/M/2009 perencanaTentang an Pedoman 3) Membuat Penyusunan rangkuman Rencana Tata peraturan Ruang Wilayah perundang Kabupaten an dan 9) Peraturan NSPK Pemerintah sesuai Nomor 64 Tahun dengan 2014 Tentang kebutuhan Badan Informasi perencanaGeografis an 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 11) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 13) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang


Buku Informasi


Edisi: 1-2014

Halaman 19


Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 4 Kriteria Unjuk Kerja/ Tujan No Indikator Unjuk Pembelajaran Kerja 4.1 Peraturan Pada akhir perundangan terkait pembelajaran dan NSPK terkait sesi ini, disimpulkan dan peserta dievaluasi mampu 1) Benang merah menyimpulkan pasal-pasal dari dan peraturan mengevaluasi perundangan dan peraturan NSPK yang telah perundangan dipilih dapat terkait dan dijelaskan dengan NSPK terkait. tepat 2) Dapat membuat ikhtisar dari pasalpasal dari peraturan perundangan dan NSPK yang dipilih 3) Cermat dalam membuat kesimpulan peraturan perundangan dan NSPK yang telah dipilih 4.2 Hubungan antara Pada akhir peraturan pembelajaran perundangan terkait sesi ini, dengan isu wilayah peserta perencanaan mampu dijelaskan untuk menjelaskan masing-masing hubungan 1) Dapat antara menjelaskan peraturan hubungan antara perundangan peraturan terkait dengan perundangan isu wilayah yang telah dipilih perencanaan. dengan isu wilayah perencanaan dengan tepat kepada anggota tim kerja 2) Mampu menerangkan ikhtisar keterkaitan peraturan perundangan dengan isu wilayah

Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja Jam Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Indikatif 1) Presentasi 1) Menelaah 1) Undang-undang 10 menit 2) Tugas benang No 26 Tahun 3) Diskusi merah pasal- 2007 Tentang pasal dari Penataan Ruang peraturan 2) Undang-undang perundanga No 18 Tahun n dan NSPK 1999 Tentang yang telah Jasa Konstruksi dipilih dapat3) Peraturan dijelaskan Pemerintah No 15 dengan tepat Tahun 2010 2) Membuat Tentang ikhtisar dari Penyelenggaraan pasal-pasal Penataan Ruang peraturan 4) Peraturan perundangPemerintah No 26 an dan Tahun 2008 NSPK yang Tentang Rencana dipilih. Tata Ruang 3) Membuat Wilayah Nasional kesimpulan 5) Peraturan peraturan Pemerintah No 69 perundangTahun 1996 an dan Tentang NSPK yang Pelaksanaan Hak telah dipilih dan Kewajiban serta Bentuk dan 1) Presentasi 1) Menjelaskan 10 menit Tata Cara Peran 2) Tugas hubungan serta masyarakat 3) Diskusi antara dalam penataan peraturan ruang perundanga n yang telah6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dipilih dengan isu Nomor: 11/PRT/M/2009 wilayah perencanaan Tentang dengan tepat Pedoman Persetujuan kepada anggota tim Substansi dalam Penetapan kerja Rancangan 2) Menerangkan ikhtisar Peraturan Daerah Tentang Rencana keterkaitan Tata Ruang peraturan Wilayah Provinsi perundanga Rencana n dengan isu dan Tata Ruang wilayah perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota 3) MenerangBeserta Rencana kan Rincinya hubungan 7) Peraturan Menteri antara Pekerjaan Umum peraturan


Buku Informasi


Edisi: 1-2014

Halaman 20

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Kriteria Unjuk Kerja/ Tujan Indikator Unjuk Pembelajaran Kerja perencanaan 3) Dapat menerangkan hubungan antara peraturan perundangan terkait dengan isu perencanaan wilayah dengan cermat dan informatif 4.3 Hubungan antara Pada akhir NSPK terkait dengan pembelajaran isu wilayah sesi ini, perencanaan peserta dijelaskan untuk mampu masing-masing menjelaskan anggota tim kerja hubungan 1) Dapat antara NSPK menjelaskan terkait dengan hubungan antaraisu wilayah NSPK yang telah perencanaan dipilih dengan isu dalam tata wilayah ruang wilayah perencanaan dan kota. dengan tepat . kepada anggota tim kerja 2) Dapat menerangkan ikhtisar keterkaitan NSPK dengan isu wilayah perencanaan 3) Dapat menerangkan hubungan antara peraturan perundangan terkait dengan isu perencanaan wilayah dengan cermat dan informatif No

Jam Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Indikatif perundangNomor: an terkait 15/PRT/M/2009 dengan isu Tentang perencanaan Pedoman wilayah Penyusunan dengan Rencana Tata cermat dan Ruang Wilayah informatif Provinsi 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 1) Presentasi 1) Menjelaskan 10 menit Tentang 2) Tugas hubungan 3) Diskusi antara NSPK Pedoman yang telah Penyusunan Rencana Tata dipilih Wilayah dengan isu Ruang Kabupaten wilayah perencanaan9) Peraturan Pemerintah dengan Nomor 64 Tahun tepat. 2014 Tentang 2) Menerangkan ikhtisar Badan Informasi Geografis keterkaitan 10) Peraturan NSPK dengan isu Pemerintah Nomor 8 Tahun wilayah Tentang perencanaan 2013 Ketelitian Peta 3) MenerangRencana Tata kan Ruang hubungan 11) Peraturan antara Pemerintah peraturan Nomor 62 Tahun PerundangTentang an terkait 2010 dengan isu Pemanfaatan perencanaan Pulau-Pulau Kecil Terluar wilayah 12) Undang-Undang dengan cermat dan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang informatif Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 13) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang


Buku Informasi


Edisi: 1-2014

Halaman 21



BAB IV IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

4.1

Umum Modul ini meliputi identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan, identifikasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), dan membuat Rangkuman Peraturan dan NSPK.

NSPK

sebagai

salah

satu

kebijakan

nasional

yang

mengatur

pedoman

penelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia, yang merupakan bentuk dari perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terkait urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah yang disebutkan dalam Pasal 6. Amanat pembentukan NSPK seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6, menjadi tugas dari Pemerintah yang kemudian berdasarkan Pasal 9 diamanahkan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen untuk menyusunnya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata cara penyusunan NSPK sebagai sebuah peraturan perundang-undangan secara tidak llangsung mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembagian urusan pemerintah yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintah dapat dibagi menjadi dua, urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah yang menjadi wewenang

pemerintah

daerah.

Untuk

urusan

pemerintah

pusat,

segala

pelaksanaannya menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan dalam urusan pemerintah

daerah

terdapat

kewenangan

pemerintah

daerah

di

dalam

pelaksanaannya. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berdasarkan cakupannya dapat dikategorijan menjadi urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar dan urusan wajib di luar pelayanan dasar. Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 22



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa NSPK mengatur tentang semua urusan wajib, pilihan dan urusan sisa. Khusus untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan SPM yang telah diatur dari proses pembentukan, rancangan sampai dengan penetapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, NSPK tidak memiliki aturan yang secara tidak langsung menetapkan bagaimana proses pembentukan NSPK, seperti yang dapat ditunjukan pada gambar 4.1 sebagai berikut. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP No 65 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan SPM

UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Guideline NSPK

Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

Urusan Pusat

Urusan Konkuren

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan Wajib

Urusan Pilihan

NSPK

NSPK

SPM Gambar 4.1 NSPK Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Semua perencanaan mutlak diperlukan dalam proses pembanguna suatu Negara dalam hal ini Indonesia telah mengalami berbagai kejadian seperti kegagalan pasar, adanya bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi sumber daya, distribusi sumber daya yang kurang merata sehingga menyebabkan kesenjangan.

Proses pembuatan perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti pemilihan alternatif yang ada, alokasi sumber daya, target yang akan dituju pada Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 23



masa mendatang dan siapa yang akan menjalankannya. Perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga dapat berfungsi sebagai alat prediksi masa depan dan alat ukur untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terdapat 31 urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, 28 urusan dianggap sebagai urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Peraturan Pemerintah juga menyebutkan konsep NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu pelaksanaan setiap urusan harus berpedoman pada NSPK. NSPK disusun oleh masing-masing kementrian dan lembaga non kementrian terkait, dengan kata lain dalam hal perencanaan nasional maupun daerah perlu memperhatikan kewenangan antara pusat dan daerah dengan berpedoman pada NSPK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

NSPK seharusnya memperhatikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan sinkron dan harmonis di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan juga perlu memperhatikan NSPK agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 4.2

Identifikasi Peraturan Perundangan Berhubungan dengan Perencanaan Identifikasi peraturan perundang-undangan, pemilihan pasal-pasal terkait, uraian pasal-pasal terkait merupakan langkah awal yang dilakukan dalam mengidentifikasi dan menerapkan NSPK di dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

4.2.1

Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Identikasi peraturan perundang-undangan terkait terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu sebagai berikut: a. Penjelasan

peraturan

perundang-undangan

terkait

dengan

isu

perencanaan yang ada Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 24



Peraturan perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada menjelaskan adanya alasan penggunaan sebuah peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu perencanaan. Dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan penataan ruang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang meliputi : 1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; 2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; 3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan

pengembangan

kawasan

lindung

sebagaimana

yang

dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf a meliputi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi

untuk

pemeliharaan

dan

perwuudan

kelestarian

fungsi

lingkungan hidup meliputi: a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, menyebutkan bahwa kawasan lindung nasional termuat di dalam Pasal 20 ayat 1 huruf (c) merupakan kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 25



bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan lindung

lain

yang

menurut

peraturan

perundang-undangan

pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah. Kawasan lindung nasional terdiri dari: a. Kawasan perlindungan setempat; b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; c. Kawasan rawan bencana alam; d. Kawasan lindung geologi; e. Kawasan lindung lainnya.

Menimbang hasil identifikasi pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

2010

Tentang

Pemanfaatan

Pulau-Pulau

Kecil

Terluar

menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengajak kerjasama masyarakat yang tertuang di dalam Pasal 13 yaitu sebagai berikut: 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan PPKT;

2. Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah PPKT; b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan PPKT; c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan PPKT; d. menyampaikan

masukan/usulan

terhadap

rencana

kegiatan

pemanfaatan PPKT

3. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati; b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya PPKT berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di PPKT. 4. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 26



a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan PPKT; b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan PPKT; dan c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan PPKT yang merugikan kelestarian lingkungan. 5. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Hubungan suatu peraturan perundangan dengan isu yang ada Prosedur cara menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada adalah dengan cara memilih pasal-pasal yang terkait dengan perencanaan, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana pekerjaan sebagai penata ruang/perencana (planner) termasuk didalamnya

Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara langsung berkaitan dengan perencanaan.

Tahap perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tahap yang sangat penting. Beliau memperkirakan sekitar 80 persen keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan tanah ditentukan pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, pengadaan tanah harus dipastikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah –yang dituang pada pasal 7 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2012Pengadaan tanah juga bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok

c. Pemilihan peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 27



Tata cara memilih peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, maka pemilihan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lainnya harus tepat dan cermat agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional harus dapat menjadi payung hukum yang dapat melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau melancarakan otonomi daerah. Harus dihindarkan

adanya

kemungkinan

justru

terjadi

kompetisi

atau

pertentangan antara peraturan di daerah dengan berbagai peraturan di tingkat nasional. Persoalannya adalah bagaimana hukum nasional tersebut tetap dapat diterima dalam hukum lokal (Perda) , dan hukum lokal tetap berjiwa yang selaras dengan hukum nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan

ciri

khas

daerah.

Peraturan

Daerah

dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan

yang

terganggunya

mengakibatkan

pelayanan

umum,

terganggunya dan

kerukunan

terganggunya

warga,

ketertiban/

ketentraman masyarakat serta kebijakan/Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2.2

Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait a. Penjelasan kriteria yang menjadikan suatu pasal terkait dengan isu perencanaan yang ada Cara mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 28



perencanaan yang ada adalah dengan menjelaskan alasan penggunaan sebuah peraturan perundangan yang dikaitkan dengan isu perencanaan.

Dalam mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan penataan ruang yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi: 1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; 2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan 3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi

untuk

pemeliharaan

dan

perwujudan

kelestarian

fungsi

lingkungan hidup meliputi (a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Kawasan lindung nasional terdiri atas: Kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya; a. Kawasan perlindungan setempat; b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; c. Kawasan rawan bencana alam; d. Kawasan lindung geologi; e. kawasan lindung lainnya. b. Tunjukkan kriteria yang dipilih terkait dengan perencanaan Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 29



Prosedur cara menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada adalah dengan cara memilih pasal-pasal yang terkait dengan perencanaan, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana pekerjaan sebagai penata ruang/perencana (planner) termasuk didalamnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara langsung berkaitan dengan perencanaan.

Tahap perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tahap yang sangat penting. Beliau memperkirakan sekitar 80 persen keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan tanah ditentukan pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, pengadaan tanah harus dipastikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah dituang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.

Pengadaan tanah juga bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok

c. Uraian kriteria pasal terkait Tata cara memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, aspek pasal lingkungan hidup dalam peraturan perundangan harus cermat dipilih agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tata ruang dengan kepentingan lainnya.

Perencanaan tata ruang juga harus disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU 24/1992 Tentang Penataan Ruang.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 30


4.2.3


Pemilihan Pasal-Pasal Terkait a. Penjelasan rinci pasal perundangan yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada Secara rinci pasal-pasal perundangan yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada dapat menjelaskan alasan penggunaan sebuah peraturan perundangan yang dikaitkan dengan isu perencanaan. Misalnya dalam menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan perencanaan tatat ruang wilayah dan kota.

Pada umumnya kawasan perkotaan telah mengalami perubahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam.

Permasalahan

RTH

di perkotaan

antara

lain

disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi, sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota menjadi semakin berat. Tingginya jumlah penduduk perkotaan, yang berimplikasi pada permintahan kebutuhan lahan untuk kebutuhan perumahan, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapatkan perhatian, terutama yang terkait dengan penedian ruangruang terbuka publik.

Pasal 28 huruf (a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang

menjelaskan

adanya

rencana

penediaan

dan

pemanfaatan ruang terbuka. Dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa : 1. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 huruf (a) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat; 2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari total luas wilayah kota; 3. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

b. Hubungan pasal dalam peraturan perundangan dengan isu yang ada Prosedur hubungan pasal dalam peraturan perundangan dengan isu Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 31



yang ada dengan cara menghubungkan suatu pasal dengan isu perencanaan. Misalnya dalam mengetahui hubungan antara pasal mengenai sumber daya air dengan peraturan perencanaan tata ruang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa sumber daya air bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan

bagi

seluruh

rakyat

Indonesia.

Pada

Pasal

14

menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah meliputi: 1. Menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; 2. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 3. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 6. Mengatur,

menetapkan,

dan

memberi

izin

atas

penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 7. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; 8. Membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; 9. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air; 10. Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 32



11. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 12. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 23 huruf (b) yang menyebutkan bahwa rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah

provinsi

dan

jaringan

prasarana

wilayah

provinsi

yang

dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan

skala

provinsi yang

meliputi sistem

jaringan

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

c. Pemilihan pasal perundangan yang terkait perencanaan Tata cara memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata

ruang,

aspek-aspek

yang

termuat

dalam

pasal

peraturan

perundangan harus cermat dipilih agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tata ruang dnegan kepentingan lainnya.

4.2.4

Uraian Pasal-Pasal Terkait a. Penjelasan maksud/definisi dari pasal-pasal yang telah dipilih Pasal-pasal yang telah dipilih terkait dengan perencanaan diuraikan dengan menyebutkan maksud/definisi dari pasal-pasal tersebut. Misalnya menjelaskan maksud/definisi suatu pasal dalam peraturan perundangan tentang sumber daya air terkait dengan penataan ruang.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 33



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya pada Pasal 14. Mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan terhadap sumber daya air, demi terwujudnya penantaan ruang yang ideal dan tertata dengan baik.

b. Pengelompokkan pasal-pasal yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan Pengelompokkan pasal-pasal dengan isu yang ada sesuai dengan kebutuhan perencanaan, sebagai contoh pasal-pasal dalam peraturan perundangan

sumber

daya

air

dikelompokkan

untuk

kebutuhan

perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

c. Pengelompokkan secara cermat pasal perundangan yang terkait dengan perencanaan Tata cara memilih pasal-pasal dalam peraturan perundnagan yang berkaitan dengan perencanaan dilaksanakan dengan tepat dan cermat, sebagai contoh dalam perencanaan tata ruang, pasal-pasal di dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun peraturan lainnya harus tepat dan cermat agar tidak terjadi konflik kepentingan.

4.3

Identifikasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) perencanaan tata ruang wilayah dan kota dengan melihat isu perencanaan yang ada di wilayah kajian sehingga dapat memilah dan memilih NSPK yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan, serta uraian dari masing-masing NSPK. 4.3.1

Identifikasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Terkait a. Penjelasan NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada Penjelasan NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada adalah dengan menjelaskan alasan penggunaan suatu norma, standar, pedoman, dan kriteria tertentu dalam suatu perencanaan.

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) berdasarkan PP 38/2007, Pasal 9 bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan

yang

dipakai

sebagai

patokan


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

dalam

penyelenggaraan Halaman 34



pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Misalnya dalam penyelenggaran pemerintah daerah membuat suatu kriteria tertentu pada setiap program ataupun kebijakan terkait.

b. Pemilihan NSPK yang terkait dengan isu perencanaan yang ada Dalam penataan ruang, aturan, acuan, dan metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada Kementrian atau Lembaga terkait. Artinya perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah tidak boleh ego sektoral, namun harus lintas sektoral.

Sistem perencanaan pembangunan mengamanatkan konsistensi dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga

proses

pengawasan yang kesemuanya perlu melibatkan peran aktif stakeholder yang ada. UU 25/2004 juga mewajibkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Hal ini sejalan dengan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, pada Bab VII pasal 150 disebutkan bahwa daerah wajib memiliki dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 25 tahun), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-tahunan).

Tata cara memilih NSPK dengan isu yang berkaitan dengan perencanaan haruslah dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, kriteria yang dipakai harus cermat untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang.

c. Identifikasi NSPK yang terkait dengan perencanaan secara cermat Tata cara memilih NSPK dengan isu yang berkaitan dengan perencanaan haruslah dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, kriteria yang dipakai harus cermat untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 35


4.3.2


Uraian Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) a. Penjelasan pokok-pokok pemikiran alasan pemilihan suatu NSPK Penjelasan pokok-pokok pemikiran alasan pemilihan suatu NSPK menjelaskan urusan pemerintahan menurut PP 38/2007 adalah fungsifungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,

melayani,

memberdayakan

dan

mensejahterakan

masyarakat. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, pedoman dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

b. Pengelompokkan

pokok-pokok

pemikiran

NSPK

sesuai

dengan

pemikiran

NSPK

sesuai

dengan

kebutuhan perencanaan Pengelompokkan

pokok-pokok

kebutuhan perencanaan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan beban yang berbeda untuk setiap urusan. Posisi NSPK menentukan pengelompokkan NSPK sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan PP 38/2007, terdapat beberapa prinsip NSPK yang dapat dijabarkan, yaitu serangkaian aturan yang merupakan kebijakan nasional, dapat berupa NSPK yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman untuk pemerintahan daerah. Pada pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa penyelenggaraan yang dimaksud meliputi urusan wajib dan pilihan, serta penetapan untuk urusan sisa dijeaskan pada pasal 25 ayat (1). Dalam hal ini, penyelenggaraan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah.

Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya satu tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Urusan wajib dan pilihan yang dimaksud, menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 36


Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 2

Asas Tugas Pembantuan

UU Nomor 32/2004 Pasal 10 Ayat (2) dan PP Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1)

NSPK

Asas Otonomi

Peraturan Lainnya

NSPK

PP Nomor 65/20055 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan SPM

Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pasal 6-7

NSPK

PP Nomor 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pilihan Pasal 6-7

NSPK

Urusan Sisa Pasal 15

NSPK

NSPK Gambar 4.2 Pengelompokkan Pemikiran NSPK

c. Uraian NSPK dengan cermat yang terkait dengan perencanaan Penyusunan NSPK yang terkait dengan perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat. Misalnya untuk pemilihan peraturan yang digunakan harus sesuai dengan perencanaan. 4.3.3

Uraian Pasal-Pasal Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Terkait a. Penjelasan maksud/definisi dari pasal NSPK yang telah dipilih NSPK atau Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria, termuat di dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah”.

Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2013 menyebutkan definisi NSPK pada Pasal 1 Ayat (4) bahwa Norma, Standar, Prosedur Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 37



dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Ayat (5) bahwa Norma adalah aturan

atau

ketentuan

yang

dipakai

sebagai

tatanan

untuk

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (6) bahwa Standar adalah acuan

yang

dipakai

sebagai

patokan

dalam

penyelengaraan

pemerintahan daerah. Ayat (7) bahwa Prosedur adalah metode atau cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya ayat (8) Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pengelompokkan pasal NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan NSPK yang telah dipilih terkait dengan perencanaan dijelaskan, sebagai contoh dalam pedoman penataan ruang kawasan budidaya, salah satu pasalnya harus dapat dijelaskan fungsinya terkait penyelenggaraan penataan ruang. Disebutkan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, dan disebutkan pada ayat 2 bahwa ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Prosedur cara pengelompokan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan, sebagai contoh pedoman kawasan rawan bencana untuk kebutuhan perencanaan tata ruang pada wilayah dikelompokan akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia) c. Uraian lengkap pasal-pasal NSPK yang terkait perencanaan Pasal-pasal yang digunakan untuk NSPK terkait dengan perencanaan yaitu sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 11, Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 38



2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pasal 1 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 4.4.

Rangkuman Peraturan Perundangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait Setelah melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan, identifikasi NSPK, kemudian adalah merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

4.4.1

Simpulan Peraturan Perundangan Terkait a. Penjelasan benang merah pasal-pasal atau peraturan perundangan yang telah dipilih Penjelasan pasal-pasal atau peraturan perundang-undnagan dengan menjelaskan secara tepat, cermat dan mencari benang merah dari setiap pasal-pasal yang

telah

dipilih.

Misalnya

dalam

penyelenggaraan

penataan ruang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2010,

bahwa

pelaksanaan

perencanaan

tata

ruang

diselenggarakan untuk : 1. Menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur; 2. Menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas; 3. Menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Ikhtisar dari pasal-pasal atau peraturan perundangan yang telah dipilih Prosedur dalam menyusun ikhtisar dari pasal-pasal atau peraturan perundangan yang telah dijelaskan dengan meresume suatu peraturan perundangan mengenangi hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hal tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan penataan ruang termuat di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 6.

Hak Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang meliputi: 1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 39



2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan; 3. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; 4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Kewajiban Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang meliputi: 1. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; 2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

c. Kesimpulan peraturan perundangan yang telah dipilih Peraturan perundangan yang telah dipilih, dirangkum, sebagai contoh dalam peraturan perundang-undangan terhadap perencanaan tata ruang wilayah provinsi termuat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dilaksanakan dengan memperhatian perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi.

4.4.2

Simpulan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait a. Penjelasan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan tepat Penjelasan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan menguraikan pedoman mengenai NSPK tata cara pelaksanaan NSPK sesuai dengan peraturan gubernur DIY Nomor 29/2013, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Tata Cara Pelaksanaan NSPK meliputi: 1. SOPD melaksanakan NSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang dikeluarkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen; 2. Apabila

Menteri/Kepala

Lembaga

Non

Departemen

belum

menetapkan NSPK sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, maka Pemerintah

Daerah

menyelenggarakan

langsung

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya NSPK; 3. Apabila

peraturan

perundang-undangan


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

terkait

sebagaimana Halaman 40


dimaksudkan

dalam

huruf


b

belum

ada,

SOPD

dapat

menyusun/menetapkan kebijakan dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen,

pengampu

urusan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

b. Ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih Prosedur dalam menyusun ikhtisan NSPK yang telah dipilih dengan tepat dan cermat. Hal ini tentunya mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan terkait dengan pembuatan ikhtisar baik kelebihan NSPK maupun kekurangannya.

c. Kesimpulan NSPK yang telah dipilih Penjelaskan ikhtisar NSPK yang telah dipilih dengan tepat, sebagai contoh dalam menetapkan suatu wilayah rawan bencana gunung api, kriteria yang digunakan antara lain permukiman, kelerengan, dan kriteria lainnya.

4.4.3

Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait a. Penjelasan pokok-pokok pemikiran peraturan perundangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan Pokok-pokok pemikiran peraturan perundang-undangan dan NSPK disesuaikan

dengan

kebutuhan

perencanaan.

Misalnya

dalam

menjelaskan tentang wilayah perbatasan, maka harus memperhatikan peraturan dan perundangan terkait pertahanan dan keamanan batas kedaulatan Negara.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, sehingga penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pengertian

kawasan

perbatasan

ini

diperjelas

dalam

Peraturan

Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa yang dimaksud dengan ”kawasan perbatasan negara” adalah : ”Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 41



demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar” (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1)”.

b. Rangkaian pokok-pokok peraturan perundangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan Prosedur keterkaitan

pokok-pokok

peraturan

perundang-undangan

dikaitkan dengan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanan sebagai contoh dalam wilayah perbatasan, maka perencanaan pertahanan dan keamanan bukan hanya memperkuat wilayah daratan, namun juga wilayah laut yang terutang dalam RPJMN 2010-2014 bahwa fokus kebijakan pengembangan kawasan perbatasan salah satunya adalah penyelesaian penetapan batas darat dan laut. Dan atau rencana pembangunan lainnya yang setara.

c. Rangkuman

peraturan

perundangan

dan

NSPK

sesuai

dengan

kebutuhan perencanaan Tata cara membuat rangkuman peraturan perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan dilaksanakan dengan cermat dan tepat

4.5

Penjelasan Kepada Tim Kerja 4.5.1

Simpulan dan Evaluasi Peraturan Perundangan Terkait dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait a. Penjelasan benang merah pasal-pasal dari peraturan perundangan dan NSPK yang telah dipilih Penjelasan NSP merupakan paying untuk semua standar bagi semua pihak yang terkait, namun perlu disadari bahwa tidak semua standar maupun pedoman peraturan mendapatkan paying oleh NSPK. NSPK merupakan suatu kewajiban yang berasal dari pemerintah (mutlak untuk urusan wajib, atau

diaktifkan

pada saat daerah

akan

memilih

melaksanakan urusan pilihan). Hal ini berarti bahwa NSPK dan peraturan perundangan-undangan tertulis oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

b. Ikhtisar dari pasal-pasal peraturan perundangan dan NSPK yang dipilih Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 42



Pada dasarnya NSPK bersifat sederhana, konkrit mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan urusan

pemerintah

dapat

berjalan

secara

sempurna.

Peraturan

perundangan dan NSPK yang telah dipilih sebagai contoh bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

c. Kesimpulan peraturan perundangan dan NSPK yang telah dipilih Tata cara membuat kesimpulan peraturan Perundang-undangan dan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan dilaksanakan dengan cermat dan tepat.

4.5.2

Penjelaskan Hubungan Antara Peraturan Perundangan Terkait Dengan Isu Wilayah Perencanaan Kepada Masing-Masing Anggota Tim Kerja a. Penjelasan hubungan antara peraturan perundangan yang telah dipilih dengan isu wilayah perencanaan dengan tepat kepada anggota tim kerja Anggota tim kerja mengetahui secara jelas, lengkap, cermat dan inovatif hubungan antara peraturan perundangan yang telah dipilih dengan isu wilayah perencanaan.

b. Ikhtisar

keterkaitan

peraturan

perundangan

dengan

isu

wilayah

perencanaan Pada dasarnya NSPK bersifat sederhana, konkrit mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan urusan pemerintah dapat berjalan secara sempurna.

c. Penjelasan dengan cermat dan informatif hubungan antara peraturan perundangan terkait dengan isu perencanaan wilayah Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait isu perencanaan wilayah. Judul Modul: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 43


4.5.3


Penjelaskan Hubungan Antara Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Terkait Dengan Isu Wilayah Perencanaan Kepada MasingMasing Anggota Tim Kerja a. Penjelasan dengan tepat hubungan antara NSPK yang telah dipilih dengan isu wilayah perencanaan kepada anggota tim kerja Penjelasan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan menguraikan Pedoman mengenai kawasan rawan bencana dikaitkan dengan peraturan daerah, apakah saling bersinggungan atau saling sejalan. Sebagai contoh, pada salah satu misi dari provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pembangunan daerah rawan bencana sudah sejalan dengan Peraturan Daerah Propinsi NTT nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006 – 2020. Bahwa Kawasan prioritas untuk keseimbangan ekosistim salah satunya adalah kawasan rawan bencana lintas kabupaten.

Kawasan rawan bencana meliputi : 

Rawan bencana alam banjir: tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil;



Rawan bencana geologi mencakup kawasan rawan gerakan tanah; bencana gunung api; gempa bumi; patahan; tsunami; abrasi; lahar dan bahaya gas beracun.

b. Ikhtisar keterkaitan NSPK dengan isu wilayah perencanaan Prosedur dalam menyusun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih dengan tepat dan cermat. Hal ini tentunya mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan terkait dengan pembuatan ikhtisar baik kelebihan NSPK maupun kekurangannya.

c. Penjelasan dengan cermat dan informatif hubungan antara peraturan perundangan dengan isu perencanaan wilayah Penjelaskan ikhtisar NSPK yang telah dipilih dengan tepat, sebagai contoh dalam menetapkan suatu wilayah rawan bencana gunung api, kriteria yang digunakan antara lain permukiman, kelerengan, dan kriteria lainnya.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 44



BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI 5.1

Sumber Daya Manusia 5.1.1

Instruktur Infrastruktur dipilih karena telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk: 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar. 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar. 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 5) Mengorganisasi kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 6) Merencanakan seseorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2

Penilai Potensi melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian kerja. Penilai akan : 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta. 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dnegan peserta. 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3

Teman Kerja / sesama peserta pelatihan Teman kerja / sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar / kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 45


5.2


Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi) 5.2.1

Sumber pustakan penunjang pelatihan Pengertian sumber-sumber adalah materi yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan Sumber-sumber tersebut dapat meliputi : 

Buku referensi (text book) kampus / akademisi terkait dengan persiapan kebutuhan data dan informasi dalam penataan ruang;



Buku laporan pekerjaan Kementrian / Lembaga (K/L) dan dinas-dinas terkait dengan penataan ruang;



Majalah / jurnal ilmiah penataan ruang;



Diagram, tabel dan gambar;



Rekaman digital.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip

dalam

pelatihan

Berbasis

Kompetensi

mendorong

kefleksibilitas dari penggunaan suber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumbersumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia / tidak ada. 5.2.2

Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan: Judul

: Urban and Regional Planning

Pengarang

: Hall, Peter

Penerbit

: Routledge

Tahun terbit

: 1992

Judul

: Urban and Land Use Planning

Pengarang

: Kaiser, Edward J. et.al

Penerbit

: University of Illinois Press, Urbana

Tahun terbit

: 1995

Judul

: Urban Planning Theory since 1945

Pengarang

: Tayler, Nigel

Penerbit

: Sage Publications


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 46



Tahun terbit

: 1998

Judul

: Ike and the Interstates Creeping Toward Comprehensive Planning

Pengarang

: Mohl, Raymond A.

Penerbit

: Sage Publications

Tahun terbit

: 2003

Judul

: A Creatique of The Prevailing Comprehensive Urban Planning Comprehensive Paradigm In Iran: The Need For Strategic Planning

Pengarang

: Farhoodi, Rahmatoallah, et.al

Penerbit

: Sage Publications

Tahun terbit

: 2009

Judul

: Community and Societal Development: A Case Study of an Ismaili Muslim Community’s HRD Efforts

5.3

Pengarang

: Budhwani, Nadir N. et.al

Penerbit

: 2012

Tahun terbit

: Sage Publications

Daftar Peralatan dan Bahan 5.3.1

Peralatan yang digunakan: 1) Media pencetakan (printer) 2) Media akses data (internet) 3) NSPK pendukung 4) Teori pendukung 5) Metode dan teknik analisis pendukung 6) Referensi yang sesuai

5.3.2

Peralatan yang dibutuhkan: 1) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan data dan informasi; 2) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan permasalahan perencanaan;


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 47



3) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial; 4) Buku text book mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota; 5) Buku text book mengenai Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota;


Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Halaman 48

Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Recommend Documents