EXECUTIVE SUMMARY STUDI PENYUSUNAN KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA (NSPK) DI BIDANG PELAYARAN

Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran

EXECUTIVE SUMMARY

STUDI PENYUSUNAN KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA (NSPK) DI BIDANG PELAYARAN

1.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Selama beberapa dasawarsa terakhir ini transportasi laut telah mulai berkembang cukup pesat meskipun masih belum terencana dengan baik sehingga menjadi tidak optimal, terjadi biaya tinggi dan mengganggu kelancaran arus barang. Nomenklatur UU Nomor 17/2008 membagi pelayaran kedalam 4 unsur utama yaitu angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Semua ini harus terpadu dan sinergis oleh semua moda transportasi (baik intra-maupun antarmoda) agar supaya dapat menjadi satu kesatuan sistem transportasi laut nasional. Demikian juga halnya dalam pelayanan transportasi yang diberikan oleh Pemerintah, maupun pemerintah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus berjalan dengan baik dan terpadu. Sesuai dengan amanat UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP no 37 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka ada beberapa kewenangan di bidang transportasi termasuk transportasi laut yang diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk tetap menjamin pelayanan transportasi di daerah dapat terlaksana dengan baik, maka haruslah dibuat standar pelayanan minimal. Agar standar pelayanan minimal dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, maka diperlukan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang mengatur pelaksanaan pelayanan transportasi. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ada saat ini belum lengkap.

PT. INAME UTAMA

1


Untuk mengetahui NSPK yang belum dibuat dan memetakan prioritas pembuatan NSPK di masa yang akan datang maka diperlukanlah studi untuk penyusunan kebutuhan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK). 1.2. Maksud Dan Tujuan Maksud adalah melakukan studi penyusunan kebutuhan NSPK bidang pelayaran. Tujuan studi adalah tersusunnya kebutuhan dan prioritas NSPK bidang pelayaran. 1.3. Ruang Lingkup a.

Inventarisasi peraturan perundangan bidang pelayaran yang ada saat ini.

b.

Identifikasi NSPK bidang pelayaran yang ada saat ini.

c.

Evaluasi kebijakan bidang pelayaran terkait NSPK yang ada saat ini.

d.

Analisis kebutuhan NSPK bidang pelayaran.

e.

Pemetaan dan penyusunan kebutuhan NSPK bidang pelayaran.

f.

Penentuan prioritas kebutuhan NSPK dalam penyelenggaraan transportasi laut.

1.4. Hasil Yang Diharapkan Dari hasil studi ini diharapkan dapat tersusun daftar kebutuhan norma standar pedoman, dan kriteria, di bidang pelayaran berdasar skala prioritas.

2.

METODOLOGI 2.1. Kerangka Pemikiran Dalam studi kebutuhan norma, standar, pedoman, dan kriteria dibutuhkan analisis yang didasarkan cara-cara berfikir sistematis yuridis, sebagaimana yang dikemukakan JH Merryman :

PT. INAME UTAMA

2


“Explanation ..... is the real thing, and explanation is serious work. However, explanation calls for empirical information. If the explainer finds the kind of information he needs already assembled, he is unsually lucky. If it is not availaible he will try get somebody else to get it for him. In extremis, driven by the lust to explain he will go gather the date himself”. Sehingga dalam penelitian ini metode yang dipergunakan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Diagnostic research atau perscriptive research, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan transportasi laut;

2.

Descriptive research, yaitu penelitian yang menganalisis datadata yang dikumpulkan, serta melaporkannya dengan analisis secara legalitas dan dijadikan untuk informasi baru, dalam merumuskan kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.

Kebutuhan dalam menganalisis dan mengevaluasi atas permasahan pokok dalam studi ini, maka perlu pengumpulan data sebagai berikut: 1.

Pengumpulan data primer meliputi bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum kebiasaan), yurisprudensi dan fakta lain;

2.

Pengumpulan data sekunder meliputi data-data dari sumber terkait, yaitu kepustakaan, hasil standarisasi BSN bidang transportasi laut dan law reform organization.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi Literatur / Riset Pustaka. Dalam aktifitas ini yang sering kali digunakan adalah metode content analysis, sebagaimana yang dikemukanan Soerjono Soekanto dalam bukunya sebagai:

PT. INAME UTAMA

3


“...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specifed characteristics of massages”. Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui aspek-aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Dalam

melaksanakan

rencana

penelitian

dan

untuk

lebih

mempermudah memecahkan persoalan yang dihadapi, maka perlu diuraikan terlebih dahulu cara-cara yang diperlukan untuk pemecahan masalah tersebut. Metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Proses penyelesaian masalah, diawali dari identifikasi aspek aspek yang akan dibuatkan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro. Aspek-aspek tersebut didapatkan diantaranya dari TUPOKSI dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,TUPOKSI dari Syahbandar, Otorita

Pelabuhan

serta

peraturan-peraturan

yang

berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan aspek tersebut, disusun desain kuesioner untuk mengetahui kebutuhan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Berdasarkan aspek tersebut, dipilah dan ditentukan prioritas aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, dan kriteria. Dari hasil pengumpulan data opini responden mengenai norma, standar, pedoman, kriteria, maka disusun skala prioritas mana yang perlu segera disusun. Hasil akhir dari proses analisis dan evaluasi, adalah rekomendasi daftar kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro bidang transportasi laut dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

PT. INAME UTAMA

4


Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang terbagi menjadi kategori data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi daftar produk sertifikasi nasional bidang transportasi laut. Data primer berkaitan dengan opini pengguna dan penyedia jasa terhadap kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.

Tahap Persiapan

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

IDENTIFIKASI ASPEK ANGKUTAN LAUT

IDENTIFIKASI A. ASPEK KEPELABUHANAN

IDENTIFIKASI ASPEK KESELAMATAN PELAYARAN

Tahap Analisis

PENYUSUNAN DESAIN KUESIONER

PEMILAHAN ASPEK YANG BELUM DIBUATKAN NSPK

PENENTUAN KEBUTUHAN NSPK

Tahap

PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA BERDASAR PRIORITAS

REKOMENDASI

Gambar 2.1 Alur Pikir Studi

2.2. Metode Pengumpulan data Inventarisasi data sekunder, meliputi aspek-aspek transportasi laut dalam bentuk peraturan-peraturan seperti Undang-undang,Peraturan PT. INAME UTAMA

5


Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun SK DIRJEN. Data sekunder diharapkan diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut. a.

Peraturan terkait dengan Bidang Perkapalan dan Pelayaran.

b.

Peraturan terkait dengan Bidang Navigasi.

c.

Peraturan terkait dengan Bidang Keamanan Penjagaan Laut dan Pantai.

d.

Peraturan

terkait

dengan

Bidang

Kepelabuhanan

dan

Pengerukan. e.

Peraturan terkait dengan Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.

f.

Peraturan terkait dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Penurunan variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan berdasarkan aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria.

2.3. Metode Analisis Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui aspek-aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, di bidang pelayaran.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kebutuhan NSPK Menurut Responden Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada responden yang terdiri dari unsur dari unsur Syahbandar, Otoritas Pelabuhan dan Distrik Navigasi. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dapat dikelompokkan dalam susunan NSPK sebagai berikut.

PT. INAME UTAMA

6


3.1.1. Aspek Sarana Untuk bidang sarana terdiri dari Norma sebanyak 38 judul (51,35%), Standar sebanyak 35 judul (47,3%), dan Kriteria sebanyak 1 judul (1,35%) dari komposisi NSPK. Dari total 74 judul NSPK tersebut 62,16% saat ini sudah ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Jumlah NSPK Aspek Sarana

NO

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Bidang KPLP

Sudah Ada

Bidang Navigasi

Belum Ada

Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Sudah Ada

Bidang Perkapalan dan Kepelautan

KATEGORI

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1

N

8

-

29

-

-

-

1

-

-

-

2

S

1

2

7

22

-

-

-

-

-

3

3

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

K

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

9

3

36

22

-

-

1

-

-

3

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa untuk norma aspek sarana yang sudah ada terdiri atas 8 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 29 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, serta 1 judul bidang navigasi. Standar sarana yang sudah ada terdiri dari 1 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 7 judul di bidang perkapalan dan kepelautan. Standar sarana yang belum ada terdiri dari 2 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 22 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, serta 3 judul standar di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, tidak ada kategori pedoman untuk sarana. Hanya ada 1 judul kriteria sarana di bidang lalu lintas dan angkutan laut, dan sampai saat ini juga belum ada. 3.1.2. Aspek Prasarana Untuk aspek prasarana terdiri dari Norma sebanyak 54 judul (40,60%), Standar sebanyak 66 judul (49,62%), dan Kriteria sebanyak 13 judul (9,77%) dari komposisi NSPK. Dari total 133 judul NSPK tersebut baru 53,38% yang sudah ada. Untuk lebih jelasanya dapat

PT. INAME UTAMA

7


dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Jumlah NSPK Aspek Prasarana

NO

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Sudah Ada

Belum Ada

Bidang KPLP

Sudah Ada

Bidang Navigasi

Belum Ada


Sudah Ada


KATEGORI


1

N

3

-

-

-

17

7

25

2

-

-

2

S

-

1

-

2

17

16

7

19

2

2

3

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

K

-

3

-

-

-

4

-

6

-

-

JUMLAH

3

4

-

2

34

27

32

27

2

2


Tabel 3.2. menunjukkan bahwa untuk norma aspek sarana yang sudah ada terdiri atas 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 17 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan dan 25 judul di bidang navigasi. Norma aspek sarana yang belum ada terdiri dari 7 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan dan 2 judul di bidang navigasi. Standar sarana yang sudah ada terdiri dari 17 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 7 judul di bidang navigasi dan 2 judul di bidang KPLP. Standar sarana yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 2 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 16 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 19 judul di bidang navigasi serta 2 judul standar di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, tidak ada kategori pedoman untuk prasarana.

Terdapat 13 judul kriteria prasarana yang belum

ada, dengan rincian 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut dan 4 judul kriteria di bidang pelabuhan dan pengerukan serta 4 judul di bidang navigasi. 3.1.3. Aspek Operasional Untuk aspek operasional terdiri dari Norma sebanyak 95 judul (14,96%), Standar sebanyak 158 judul (24,88%), pedoman sebanyak 355 judul (55,91%) dan Kriteria sebanyak 27 judul (4,25%) dari komposisi NSPK. Dari total 635 judul NSPK tersebut baru 249 judul PT. INAME UTAMA

8


(39,21%) yang sudah ada sedangkan 386 judul yang sudah identifikasi belum ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 : Jumlah NSPK Aspek Operasional

K

7

JUMLAH

45

Belum Ada

4

Sudah Ada

3

Belum Ada

14

P

Sudah Ada

S

3

Belum Ada

2

Bidang KPLP

Sudah Ada

21

Bidang Navigasi

Belum Ada

N


Sudah Ada

Sudah Ada

1


Belum Ada

NO

KATEGORI


-

27

-

25

-

8

-

14

-

2

7

13

15

55

2

42

6

2

57

31

61

48

44

1

95

3

12

-

2

1

15

-

-

2

-

-

59

67

75

103

99

11

139

23

14


Tabel 3.3. menunjukkan bahwa untuk norma aspek operasional yang sudah ada terdiri atas 21 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 27 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 25 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 8 judul bidang navigasi dan 14 judul di bidang KPLP. Standar operasional yang sudah ada terdiri dari 14 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 7 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 15 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 2 judul di bidang navigasi dan 6 standar di bidang KPLP. Standar operasional yang belum ada terdiri dari 2 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 13 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 55 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 42 judul di bidang navigasi serta 2 judul judul di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 86 judul pedoman operasional yang sudah ada, sedangkan 269 judul pedoman belum ada. Pedoman operasional yang sudah ada terdiri dari 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 31 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 48 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 1 judul bidang navigasi dan 3 judul di bidang KPLP. Sedangkan pedoman operasional yang belum ada terdiri dari 57 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 61 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 44 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 95 judul bidang navigasi PT. INAME UTAMA

9


dan 12 judul di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 24 judul kriteria aspek operasional yang sudah ada, sedangkan 3 judul kriteria operasional belum ada. Kriteria aspek operasional yang sudah ada terdiri dari 7 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 2 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, dan 15 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan kriteria operasional yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang perkapalan dan kepelautan dan 2 judul di bidang navigasi. 3.1.4. Aspek SDM Untuk aspek sumber daya manusia (SDM) terdiri dari Norma sebanyak 95 judul (14,96%), Standar sebanyak 158 judul (24,88%), pedoman sebanyak 355 judul (55,91%) dan Kriteria sebanyak 27 judul (4,25%) dari komposisi NSPK. Dari total 635 judul NSPK tersebut baru 249 judul (39,21%) yang sudah ada sedangkan 386 judul yang sudah identifikasi belum ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 : Jumlah NSPK Aspek SDM Bidang Navigasi

Bidang KPLP

-

2

1

-

-

-

1

3

2

2

3

3

P

-

-

-

-

4

-

-

1

-

-

4

K

-

-

-

1

4

-

-

4

-

-

JUMLAH

-

-

11

11

10

1

5

8

2

3

Belum Ada

2

10

Sudah Ada

-

8

Belum Ada

3

-

Sudah Ada

-

-

Belum Ada

-

S

Sudah Ada

N

2

Belum Ada

1

Sudah Ada

NO

Sudah Ada


Belum Ada


KATEGORI



Tabel 4.15. menunjukkan bahwa untuk norma aspek SDM yang sudah ada terdiri atas 3 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 2 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, dan 2 judul bidang navigasi. Terdapat 1 judul norma SDM di bidang navigasi yang belum ada.

PT. INAME UTAMA

10


Standar SDM yang sudah ada terdiri dari 8 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 3 judul di bidang navigasi dan 2 judul di bidang KPLP. Standar SDM yang belum ada terdiri dari 10 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 1 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, dan 4 judul di bidang navigasi. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 4 judul pedoman untuk SDM yang sudah ada, sedangkan 1 judul pedoman belum ada. Pedoman untuk aspek SDM yang sudah ada terdiri dari 4 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan pedoman aspek SDM yang belum ada hanya ada 1 judul di bidang navigasi. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 4 judul kriteria aspek SDM yang sudah ada, sedangkan 5 judul kriteria SDM belum ada. Kriteria aspek SDM yang sudah ada terdiri dari 4 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan kriteria SDM yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang perkapalan dan kepelautan dan 4 judul di bidang navigasi.

3.2. Penentuan Kriteria Prioritas Untuk menentukan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang memiliki prioritas untuk harus segera dibuat, adalah dengan melihat dari bobot keterkaitannya dengan kriteria penentuan prioritas. Kriteria untuk menentukan NSPK berbeda-beda. Dibedakan menurut masing-masing bidang dari NSPK. Adapaun kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: a.

Bidang Sarana 1.

Untuk Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang.

2.

Untuk Bidang Perkapalan dan Kepelautan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

PT. INAME UTAMA

11


3.

Untuk Bidang Kenavigasian, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

4.

Untuk Bidang Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

b.

Bidang Prasarana 1.


2.


3.


4.

Untuk Bidang Pelabuhan dan Pengerukan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang

5.


c.

Bidang Operasional 1.


2.


PT. INAME UTAMA

12


3.


4.


5.


d.

Bidang Sumber Daya Manusia 1.


2.


3.


4.


5.


Berdasarkan hasil analisis, NSPK yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

a.

Aspek Sarana: 1)

PT. INAME UTAMA

Standar Kapal Penyeberangan di dalam negeri;

13


2)

Standar Alat pemadam Kebkaran pada Kapal;

3)

Standar material untuk membangun kapal;

4)

Standar Mesin Penggerak Utama dan Mesin Bantu pada Kapal;

5)

Standar Perangkat Komunikasi Radio Kapal;

6)

Standar Perlengkapan Navigasi dan elektronikasi di atas kapal;

7)

Standar Perlengkapan Peralatan meteorologi di atas kapal;

8)

Standar Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran di Kapal;

9)

Standar Perlistrikan kapal;

10)

Standar Sarana Penggerak Kemudi Utama dan bantu pada Kapal;

b.

11)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang;

12)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang.

Aspek Prasarana: 1)

Kriteria jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;

2)

Kriteria jaringan Trayek Tidak Tetap dan tidak teratur;

3)

Kriteria Trayek Angkutan Laut Lintas Batas;

4)

Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai;

5)

Standardisasi

Sarana

dan

prasarana

pengamanan

pelabuhan; 6)

Standar klasifikasi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan;

7)

Standar klasifikasi terminal khusus nasional/internasional, regional dan lokal;

8)

Kriteria kebutuhan sarana dan prasarana penunjang SBNP;

9)

Kriteria kerusakan dan/atau hambatan pada SBNP;

10)

Kriteria

kerusakan

dan/atau

hambatan

pada

telekomunikasi pelayaran; PT. INAME UTAMA

14


11)

Kriteria sistim informasi SBNP;

12)

Kriteria sistim informasi telekomunikasi pelayaran;

13)

Kriteria zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi;

14)

Standar Radar Reflector;

15)

Standar alat perlengkapan penunjang SBNP menggunakan automatic identification system (AIS) SBNP;

16)

Standar teknis Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai;

17)

Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar;

18)

Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada tanda siang;

19)

Standar teknis Vessel Traffic Services;

20)

Standarisasi Gedung SROP Kelas I, II, III, dan IV;

21)

Standarisasi peralatan hidrografi dalam penempatan SBNP;

22)

Standarisasi Peralatan SROP Kelas I, II, III, dan IV;

23)

Standar fasilitas dan rambu-rambu keselamatan di pelabuhan laut;

24)

Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai.

c.

Aspek Operasional 1)

Pedoman kegiatan angkutan laut dalam negeri;

2)

Pedoman Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri;

3)

Pedoman kegiatan angkutan laut lintas batas;

4)

Pedoman Penetapan Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Angkutan Barang di perairan;

5)

Pedoman Penetapan Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Usaha Jasa terkait Angkutan di perairan;

6) PT. INAME UTAMA

Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan 15


Teratur; 7)

Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur;

8)

Pedoman pengoperasian kapal untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau wilayah terpencil;

9)

Pedoman Pengoperasian Kapal untuk Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri;

10)

Pedoman Persyaratan Izin usaha angkutan laut;

11)

Pedoman Persyaratan Keagenan Awak Kapal;

12)

Pedoman Persyaratan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur;

13)

Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur;

14)

Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur;

15)

Pedoman Tata Cara Pelaporan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur;

16)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Perairan di Pelabuhan;

17)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Depo Peti Kemas;

18)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;

19)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Kapal;

20)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Kapal;

21)

Pedoman Tata Cara pemberian Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;

22)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau sewa kapal ;

PT. INAME UTAMA

16


23)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;

24)

Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Tally Mandiri;

25)

Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Lintas Batas;

26)

Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Luar Negeri;

27)

Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal Pelayaran Rakyat pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur;

28)

Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Bongkar Muat;

29)

Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi;

30)

Pedoman Tata Cara Penetapan jaringan angkutan laut perintis;

31)

Pedoman Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri;

32)

Pedoman Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan di Perairan untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil;

33)

Pedoman Tata Cara Penunjukan Keagenan Awak Kapal;

34)

Pedoman Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Data serta Penyusunan Sistem Informasi Angkutan di Perairan;

35)

Pedoman Tata Cara Registrasi Penempatan Kapal Pada Jaringan Trayek Tramper untuk Angkutan Dalam Negeri;

36)

Standardisasi pelayanan bongkar muat barang;

37)

Standar Kapal Penyeberangan di dalam negeri;

38)

Pedoman

Tata

cara

audit

sertifikat

manajemen

keselamatan; 39)

Pedoman Tata Cara Pemasangan Selar pada Kapal;

40)

Pedoman

Tata

cara

pemeriksaan

dan

sertifikasi

keselamatan kapal; 41)

PT. INAME UTAMA

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

17


42)

Pedoman

Tata Cara Pemuatan dan Pemadatan Barang

serta Pengaturan Balas; 43)

Pedoman

Tata cara penanganan, penempatan, dan

pemadatan peti kemas serta pengaturan balas; 44)

Pedoman Tata Cara Penetapan Lambung Timbul;

45)

Pedoman

tatacara dan Prosedur dan persyaratan

penutuhan kapal; 46)

Pedoman

tatacara dan Prosedur dan persyaratan

penutuhan kapal; 47)

Pedoman

tatacara dan Prosedur Penerbitan Surat Izin

Khusus bagi Kapal yang akan berlayar; 48)

Pedoman tatacara dan Prosedur penolakan nahkoda untuk melayarkan kapalnya jika tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;

49)

Pedoman

tatacara dan Prosedur perjanjian kerja untuk

kesejahteraan awak kapal; 50)

Pedoman pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;

51)

Pedoman pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

52)

Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;

53)

Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;

54)

Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal;

55)

Pedoman tatacara dan prosedur memberhentikan dan memeriksa kapal di laut;

56)

Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut;

PT. INAME UTAMA

57)

Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan patroli laut;

58)

Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan penyidikan;

18


59)

Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit);

60)

Pedoman tatacara dan prosedur pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal;

61)

Standard manajemen keamanan kapal;

62)

Standard

manajemen

keselamatan

dan

pencegahan

pencemaran dari kapal; 63)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang;

64)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang;

65)

Standar keselamatan kapal Negara;

66)

Pedoman penyusunan rencana induk pelabuhan utama;

67)

Pedoman tatacara dan persyaratan izin pembangunan pelabuhan utama;

68)

Pedoman tatacara dan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan utama;

69)

Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan

lokasi

pelabuhan utama; 70)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan fasilitas naik/turun penumpang dan/atau kendaraan;

71)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa bongkar muat barang;

72)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

73)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;

74)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

75)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa penundaan kapal;

PT. INAME UTAMA

19


76)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;

77)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

78)

Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;

79)

Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa pemanduan;

80)

Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa penundaan;

81)

Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan utama;

82)

Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di terminal khusus;

83)

Pedoman

tatacara

kegiatan

pemeliharaan

penahan

gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola TUKS; 84)

Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan utama;

85)

Standar kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan reklamasi;

86)

Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan utama;

87)

Standar

formulir

pemenuhan

persyaratan

izin

pengoperasian pelabuhan utama; 88)

Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan

pelabuhan utama; 89)

Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama;

90)

PT. INAME UTAMA

Persyaratan Terminal penumpang di pelabuhan laut;

20


91)

Kriteria penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran;

92)

Pedoman dan tata cara kegiatan pemeliharaan SBNP;

93)

Pedoman

dan

tata

cara

kegiatan

pemeliharaan

telekomunikasi pelayaran; 94)

Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan SBNP;

95)

Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan telekomunikasi pelayaran;

96)

Pedoman desain sistim rute dan tatacara berlalu lintas;

97)

Pedoman Operasional SROP Kelas I, II, III, dan IV;

98)

Pedoman pemberian izin pembangunan instalasi atau bangunan lainnya;

99)

Pedoman pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis telekomunikasi pelayaran;

100) Pedoman pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian; 101) Pedoman penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran; 102) Pedoman penetapan rencana induk kenavigasian; 103) Pedoman pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan SBNP; 104) Pedoman pengoperasian peralatan dan prosedur kerja telekomunikasi pelayaran; 105) Pedoman Penyusunan Kinerja (SOP) VTS; 106) Pedoman penyusunan kinerja SROP, stasiun radio kapal dan SBNP elektronika; 107) Pedoman perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang telekomunikasi pelayaran; 108) Pedoman

perencanaan

pengoperasian

telekomunikasi

pelayaran; 109) Pedoman perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan;

PT. INAME UTAMA

21


110) Pedoman sistem pelaporan AIS, manual peralatan radio komunikasi, dan LRIT; 111) Pedoman tara cara dan persyaratan tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar; 112) Pedoman tata cara dan kegiatan pengoperasian SBNP; 113) Pedoman tata cara dan persyaratan bangunan atau instalasi disekitarnya dalam penempatan SBNP; 114) Pedoman tata cara dan persyaratan lokasi penempatan SBNP; 115) Pedoman

tata

cara

dan

persyaratan

menggunakan

automatic identification system (AIS) SBNP; 116) Pedoman tata cara dan persyaratan pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan dalam penempatan SBNP; 117) Pedoman tata cara dan persyaratan pendirian stasiun radio pantai; 118) Pedoman tatacara dan persyaratan

penetapan zona

keamaman dan keselamatan; 119) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai ; 120) Pedoman tatacara dan persyaratan instalasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 121) Pedoman tatacara dan persyaratan lokasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 122) Pedoman tatacara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan salvage; 123) Pedoman Tatacara dan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Salvage di Dalam Alur Pelabuhan; 124) Pedoman Tatacara dan Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kegiatan Pekerjaan Bawah Air;

PT. INAME UTAMA

22


125) Pedoman tatacara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal tenggelam dan/atau muatannya; 126) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan long range identification and tracking of ships; 127) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

peralatan

telekomunikasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 128) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

perlengkapan

penunjang Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 129) Pedoman tatacara pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta siaran tanda waktu standar; 130) Pedoman

tatacara

pemberian

izin

penyelenggaraan

administrasi radio kapal; 131) Pedoman tatacara pemberian izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air; 132) Pedoman tatacara penggunaan alur pelayaran di laut untuk perlintasan; 133) Pedoman

tatacara

pengoperasian,

pemberian

izin

spesifikasi teknis SBNP; 134) Standar penentuan zona terbatas pada area 1250 meter dalam zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi; 135) Standar penentuan zona terlarang pada area 500 meter dalam zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi; 136) Standar teknis ship reporting system; 137) Standardisasi sistem pemeliharaan dan perawatan SBNP; 138) Standarisasi sistem pemasangan SBNP;

PT. INAME UTAMA

23


139) Pedoman pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; 140) Pedoman pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; 141) Pedoman pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 142) Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; 143) Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal; 144) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

d.

Aspek SDM 1)

Kriteria pemeriksa dan penguji keselamatan dan keamanan kapal;

2)

Standar kompetensi SDM pemeriksa kapal;

3)

Standar Kualifikasi Ahli Ukur kapal;

4)

Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di kapal khusus;

5)

Standar kemampuan dan kompetensi petugas survei pekerjaan pengerukan dan reklamasi;

6)

Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM penjaga dan teknisi menara suar serta operator dalam pengoperasian dan pemeliharaan SBNP;

7)

Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM telekomunikasi pelayaran

dalam

pengoperasian

dan

pemeliharaan

telekomunikasi pelayaran; 8)

Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas SBNP;

9)

Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran ;

PT. INAME UTAMA

24


10)

Standar kompetensi SDM SROP;

11)

Standar pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran ;

12)

Standar pendidikan dan pelatihan petugas SBNP;

13)

Standard Personil SDM SROP Kls. I, II, III dan IV;

14)

Standarisasi kualifikasi tenaga ahli SBNP dan Surveyor;

15)

Standarisasi Sumber Daya Manusia SROP Kelas I, II, III, dan IV;

16)

Standar

kualifikasi dan kompetensi penjaga laut dan

pantai; 17)

Standardisasi Sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan;

18)

Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan utama;

19)

Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan pengumpul.

3.3. Hasil Pengembangan NSPK Dari hasil identifikasi NSPK di lapangan diperoleh pengembangan NSPK yang harus ditetapkan oleh regulator, yang terdiri dari bidang sarana, prasarana, operasional dan SDM. Dari masing-masing bidang tersebut terbagi dalam unsur dan sub unsur, sehingga hasil yang diperoleh sebagai berikut. 1.

Bidang Sarana Unsur pada bidang sarana adalah kapal yang meliputi beberapa sub unsur yaitu :

PT. INAME UTAMA

a.

Jenis kapal;

b.

Konstruksi dan Permesinan Kapal;

c.

Peralatan Keselamatan Di Kapal;

d.

Peralatan Navigasi, Meteorologi, dan Elektronika Di Kapal;

e.

Instalasi Pencegah Pencemaran Di Perairan;

f.

Sertifikasi dan Dokumen. 25


2.

Bidang Prasarana Bidang prasarana yang terdiri dari unsur pelabuhan dan SBNP, meliputi beberapa sub unsur, antara lain: a.

b.

3.

Unsur Pelabuhan : 1)

Klasifikasi Pelabuhan dan Terminal;

2)

Kinerja Pelabuhan dan Terminal;

3)

Fasilitas dan Peralatan Di Pelabuhan dan Terminal;

4)

Pemanduan.

Unsur SBNP : 1)

Rambu;

2)

Dokumen;

3)

Yang lainnya.

Bidang Operasional Kegiatan operasional terdiri dari beberapa unsur yang terbagi dalam sub unsur, antara lain : a.

Unsur kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, yang terdiri dari sub unsur yaitu:

b.

1)

Badan usaha;

2)

Izin usaha;

3)

Kerangka kapal;

4)

Pekerjaan bawah air;

5)

Pengawasan;

6)

Salvage;

7)

Tenaga penyelam.

Unsur zona keamanan dan keselamatan, hanya terdapat sub unsur Persyaratan Zona Keamanan dan Keselamatan.

c. PT. INAME UTAMA

Unsur kapal dalam bidang operasional terdiri dari beberapa 26


sun unsur, yaitu : 1)

Pembangunan kapal;

2)

Pengadaan kapal;

3)

Penutuhan kapal;

4)

Pendaftaran kapal;

5)

Hak milik kapal;

6)

Status hukum kapal;

7)

Surat Tanda Kebangsaan Kapal;

8)

Surat ukur kapal;

9)

Data kapal;

10)

Identitas kapal;

11)

Surat persetujuan berlayar;

12)

Hipotek kapal;

13)

Klasifikasi kapal;

14)

Pemuatan;

15)

Stabilitas;

16)

Tanki kapal;

17)

Komunikasi radio kapal;

18)

Lambung timbul;

19)

Ruang Awak Kapal, Penumpang dan Ruang Perbekalan Ruang Awak Kapal, Penumpang dan Ruang Perbekalan;

d.

20)

Ketel uap;

21)

Kamar mesin;

22)

Pompa Bilga dan Pompa Balas;

23)

Buku Harian Kapal;

24)

Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun;

25)

Alat Keselamatan Kapal;

26)

Penumpang.

Unsur pemeriksaan dan pengujian terdiri dari sub unsur: 1)

PT. INAME UTAMA

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;

27


e.

f.

g.

h.

2)

Peti kemas;

3)

Pejabat pemeriksa kapal;

4)

Penyidikan;

5)

Pemeriksaan kecelakaan kapal.

Unsur Pelaut/ABK terdiri dari sub unsur: 1)

Buku Pelaut;

2)

Kartu Identitas pelaut;

3)

Sertifikat Pelaut;

4)

Diklat;

5)

Kesejahteraan Awak Kapal;

6)

Sanksi ABK;

7)

Pelatihan/Training;

8)

Keagenan Awak Kapal.

Unsur telekomunikasi pelayaran terdiri dari sub unsur: 1)

Berita pelayaran;

2)

Call Sign Kapal

3)

Meteorologi

4)

Keselamatan Kapal

5)

Alur Pelayaran

6)

Audit Kapal

7)

Pelaporan

8)

Sertifikasi keselamatan kapal

9)

Managemen Keamanan Kapal

10)

Pengawasan

11)

Faktor Keselamatan Pelayaran

Unsur penjagaan dan penegakan hukum di laut 1)

Pemeriksaan kapal di laut;

2)

SAR;

3)

Patroli laut.

Unsur perlindungan lingkungan maritime terdiri dari beberapa sub unsur, yaitu :

PT. INAME UTAMA

28


i.

j.

1)

Pengawasan;

2)

Pencegahan pencemaran;

3)

Pelaporan

Unsur angkutan laut terdiri dari sub unsur: 1)

Angkutan Laut Dalam negeri;

2)

Angkutan Laut Luar Negeri;

3)

Angkutan Laut Khusus;

4)

Angkutan Laut pelayaran Rakyat;

5)

Angkutan Laut Perintis;

6)

Angkutan Laut Lintas Batas;

7)

Izin Usaha;

8)

Trayek;

9)

Tarif;

10)

Sistem Informasi Perairan;

11)

Sistem Rute dan tata Cara Berlalu Lintas;

12)

Usaha Penunjang Angkutan di Perairan.

Unsur angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari sub unsur :

k.

PT. INAME UTAMA

1)

Angkutan penyeberangan;

2)

Angkutan sungai dan danau.

Unsur kepelabuhanan terdiri dari sub unsur: 1)

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan;

2)

Pelayanan Bongkar Muat;

3)

Terminal Khusus;

4)

TUKS;

5)

Kegiatan Pengerukan;

6)

Kegiatan Reklamasi;

7)

Kegiatan Pemanduan;

8)

Penetapan Perairan Wajib Pandu;

9)

Kegiatan Penundaan Kapal;

10)

DLKR dan DLKP; 29


11)

Rencana Induk Pelabuhan;

12)

Izin Pembangunan Pelabuhan;

13)

Izin Pengembangan Pelabuhan;

14)

Izin Pengoperasian Pelabuhan;

15)

Terminal Peti Kemas;

16)

Penetapan Lokasi Pelabuhan;

17)

Pelayanan Penumpang/Kendaraan;

18)

Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang;

19)

Pelayanan Jasa Dermaga;

20)

Pelayanan Jasa Pergudangan;

21)

Pelayanan Jasa Terminal;

22)

Pengisian Bahan Bakar dan Air Bersih;

23)

Pelayanan Pusat Distribusi dan Konsolidasi Barang;

24)

Pelayanan Operasional 24 Jam;

25)

Kinerja Pelayanan Operasional;

26)

Klasifikasi Pelayanan Pelabuhan;

27)

Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan;

28)

Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

l.

PT. INAME UTAMA

29)

Pelayanan Air Kapal;

30)

Keselamatan Kesehatan Kerja;

31)

Perawatan Fasilitas Pelabuhan.

Unsur navigasi pelayaran terdiri dari sub unsur : 1)

SBNP;

2)

Dinas bergerak pelayaran;

3)

Bangunan navigasi lainnya;

4)

Pelayanan Meteorologi;

5)

Telekomunikasi Pelayaran;

6)

Kapal Negara Kenavigasian;

7)

Rencana Induk Kenavigasian;

8)

VTS;

9)

Pangkalan Navigasi; 30


4.

10)

Pelayanan Jasa Informasi;

11)

Maklumat pelayaran;

12)

Daerah terbatas dan terlarang;

13)

Alur Pelayaran.

Bidang Sumber Daya Manusia Bidang sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa unsur dapat diuraikan sebagai berikut. a.

Unsur anak buah kapal yang terdiri dari sub unsur: 1)

Umum;

2)

Kompetensi;

3)

Pelatihan

pemeliharaan

dan

perawatan

alat

keselamatan; 4)

Pelatihan

menangani muatan pada kapal yang

membawa zat padat berbahaya dalam bentuk curah;

b.

c.

PT. INAME UTAMA

5)

Pemeliharaan instalasi GMDSS;

6)

Sertifikasi Pengawakan;

7)

Pelaksanaan Sertifikasi;

8)

Kesejahteraan;

9)

Pedidikan dan Pelatihan;

10)

Kualitas Monitoring pelatihan;

11)

Kualitas pengawasan.

Unsur petugas di pelabuhan terdiri dari sub unsur : 1)

Kompetensi

2)

Pelaksanaan Sertifikasi

3)

Kesejahteraan

4)

Pedidikan dan Pelatihan

Unsur petugas pandu terdiri dari sub unsur : 1)

Umum;

2)

Kompetensi;

3)

Pelaksanaan sertifikasi; 31


d.

4)

Kesejahteraan;

5)

Pendidikan dan pelatihan.

Unsur

Petugas

pendidik/pelatih/instruktur/penguji

sub

unsur yang melekat di dalamnya hanya kompetensi. e.

Unsur petugas terkait dengan keselamatan kapal terdiri dari sub unsur :

f.

1)

Kompetensi;

2)

Pelaksanaan sertifikasi;

3)

Kesejahteraan;

4)

Pendidikan dan pelatihan;

5)

Kualitas monitoring pelatihan;

6)

Pengawasan.

Unsur petugas terkait dengan penjaga laut dan pantai yang terdiri dari sub unsur:

g.

1)

Umum;

2)

Kompetensi;

3)


4)

Kesejahteraan;

5)


Unsur petugas terkait dengan SBNP yang terdiri dari sub unsur:

h.

1)

Umum;

2)

Kompetensi;

3)


4)

Kesejahteraan;

5)


Unsur petugas terkait dengan telkompel yang terdiri dari sub unsur:

PT. INAME UTAMA

1)

Umum;

2)

Kompetensi; 32


4.

3)


4)

Kesejahteraan;

5)


PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1.

NSPK yang menjadi pioritas adalah NSPK yang memiliki bobot tinggi dan NSPK tersebut belum ada, sehingga perlu segera disusun.

2.

Pengembangan NSPK yang merupakan hasil identifikasi dan masukan-masukan dari stakeholder, yang terdiri dari 4 bidang, yaitu

bidang

sarana,

prasarana,

operasional

dan

SDM

dimungkinkan masih dapat bertambah seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi transportasi, khususnya transportasi laut. a.

Bidang Sarana Bidang sarana yang unsurnya kapal, terdiri dari 6 sub unsur, yaitu : 1)

Jenis kapal;

2)

Konstruksi dan Permesinan Kapal;

3)

Peralatan Keselamatan Di Kapal;

4)

Peralatan Navigasi, Meteorologi, dan Elektronika Di Kapal;

5)

Instalasi Pencegah Pencemaran Di Perairan;

6)

Sertifikasi dan Dokumen.

Jumlah NSPK dari seluruh sub unsur bidang sarana setelah dilakukan pengembangan sebanyak 8785 judul NSPK. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

PT. INAME UTAMA

33


b.

Bidang Prasarana Pada bidang prasarana terdapat 2 unsur, yaitu pelabuhan dan SBNP. Dari 2 unsur tersebut terdapat 7 sub unsur, yaitu: Unsur Pelabuhan : 1)

Klasifikasi Pelabuhan dan Terminal;

2)

Kinerja Pelabuhan dan Terminal;

3)

Fasilitas dan Peralatan Di Pelabuhan dan Terminal;

4)

Pemanduan.

Unsur SBNP : 1)

Rambu;

2)

Dokumen;

3)

Yang lainnya.

Jumlah NSPK setelah dilakukan pengembangan dari seluruh sub unsur pada bisang prasarana diperoleh sebanyak 3963 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. c.

Bidang Operasional Untuk bidang operasional yang terdiri dari 12 unsur yaitu: 1)

Unsur kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, yang terdiri dari 7 sub unsur;

2)

Unsur zona keamanan dan keselamatan, hanya terdapat sub unsur Persyaratan Zona Keamanan dan Keselamatan;

3)

Unsur kapal yang terdiri dari 26 sub unsur;

4)

Unsur pemeriksaan dan pengujian terdiri dari 5 sub unsur;

PT. INAME UTAMA

5)

Unsur Pelaut/ABK terdiri dari 8 sub unsur;

6)

Unsur telekomunikasi pelayaran terdiri dari 11 sub 34


unsur; 7)

Unsur penjagaan dan penegakan hukum di laut terdiri dari 3 sub unsur;

8)

Unsur perlindungan lingkungan maritime terdiri dari beberapa 3 sub unsur;

9)

Unsur angkutan laut terdiri dari 12 sub unsur;

10)

Unsur angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari 2 sub unsur;

11)

Unsur kepelabuhanan terdiri dari 31 sub unsur;

12)

Unsur navigasi pelayaran terdiri dari 13 sub unsur.

Dari hasil identifikasi dan pengembangan diperoleh jumlah NSPK untuk bidang operasional yang meliputi seluruh sub unsur sebanyak 526 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. d.

Bidang SDM Untuk bidang SDM dari hasil pengembangan terdapat 8 unsur, yaitu : 1)

Unsur anak buah kapal yang terdiri dari 11 sub unsur;

2)

Unsur petugas di pelabuhan terdiri dari 4 sub unsur;

3)

Unsur petugas pandu terdiri dari 5 sub unsur;

4)

Unsur Petugas pendidik/pelatih/instruktur/penguji sub unsur yang melekat di dalamnya hanya kompetensi.

5)

Unsur petugas terkait dengan keselamatan kapal terdiri dari 6 sub unsur;

6)

Unsur petugas terkait dengan penjaga laut dan pantai yang terdiri dari 5 sub unsur;

PT. INAME UTAMA

35


7)

Unsur petugas terkait dengan SBNP yang terdiri dari 5 sub unsur;

8)

Unsur petugas terkait dengan telkompel yang terdiri dari 5 sub unsur;

Dari seluruh sub unsur pada bidang SDM terdapat 2098 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

4.2. Saran 1.

Kebutuhan NSPK dapat bertambah ataupun berkurang sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga terbitnya peraturanperaturan baru, sehingga perlu selalu dilakukan peninjauan ulang dalam beberapa tahun ke depan.

2.

Beberapa NSPK yang menjadi kebutuhan, dapat disusun untuk nantinya menjadi standar, namun ada pula yang hanya disusun kemudian menjadi Permen atau SK Dirjen. Untuk menentukan hal tersebut, diperlukan kembali analisis yang lebih mendalam yang dapat dilakukan setelah NSPK tersebut disusun.

3.

Untuk menentukan NSPK yang saat ini belum menjadi prioritas, dapat menjadi prioritas nantinya dengan melakukan pembobotan ulang yang disesuaikan dengan jumlah NSPK yang mungkin bertambah atau berkurang dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil analisis saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa bobot untuk NSPK yang belum menjadi prioritas cenderung hampir sama. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembobotan ulang setelah NSPK yang menjadi prioritas tersusun, karena telah terjadi perubahan-perubahan jumlah NSPK dan peraturan yang berlaku sehingga pembobotan untuk NSPK yang belum menjadi prioritas dapat berbeda.

PT. INAME UTAMA

36

EXECUTIVE SUMMARY STUDI PENYUSUNAN KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA (NSPK) DI BIDANG PELAYARAN

Recommend Documents