RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT PENETAPAN KRITERIA DAERAH PELAYARAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

PENETAPAN KRITERIA DAERAH PELAYARAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

LAMPIRAN 9

i


DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.

Ruang Lingkup Acuan Istilah dan Definisi Persyaratan 4.1. Persyaratan Utama 4.2. Kriteria Pelayaran Rakyat 4.3. Daerah Pelayaran

ii

LAMPIRAN 9


Prakata

Rancangan Penetapan Kriteria Daerah Pelayaran Kapal Pelayaran Rakyat disusun sebagai pedoman dalam penentuan daerah operasional kapal pelayaran rakyat, sehingga diperoleh tingkat keamanan dan keselamatan pelayaran rakyat lebih terjaga.

LAMPIRAN 9

iii


1.

Ruang Lingkup

Kriteria ini menjelaskan tentang ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan Kriteria daerah pelayaran kapal pelayaran rakyat untuk menjadi Rancangan Kriteria Daerah Pelayaran Kapal Pelayaran Rakyat. Kriteria ini dimaksudkan untuk menjamin dokumen yang dibuat oleh panitia teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya.

2.

Acuan

Kriteria ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari (termasuk amandemen lain) yang berlaku. Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk melaksanakan kriteria ini. UU 17/2008, Pelayaran PP No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Conventional Vessel Standard) Berbendera Indonesia.

3.

Istilah dan Definisi

Semua istilah dan definisi yang terdapat dalam: UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Conventional Vessel Standard) Berbendera Indonesia.

a.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu,

b.

Daerah pelayaran adalah daerah operasional pelayaran suatu kapal yang sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kapalnya,

c.

Kapal pelayaran rakyat adalah kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

4.

Persyaratan

4.1. Persyaratan Utama Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP no 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Conventional Vessel Standard) Berbendera Indonesia. 4.2. Kriteria Pelayaran Rakyat Persyaratan kriteria kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut. a.

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

b.

Pengusahaan Pelayaran Rakyat dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia/perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia, baik berbentuk

LAMPIRAN 9

1


perseroan terbatas atau Koperasi dengan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang Ketatalaksanaan, dan/atau nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar, dan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Kapal Layar (KL), atau Kapal Layar Motor (KLM) s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurang-kurangnya GT.7 s.d. GT.35, berbendera Indonesia dan laik laut yang dibuktikan dengan salinan Groos Akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. c.

Kapal Pelayaran rakyat harus memenuhi standar non convention vessel yang meliputi: • Konstruksi dan stabilitas. • Perlengkapan. • Peralatan keselamatan. • Permesinan dan Kelistrikan. • Garis Muat. • Pengukuran kapal. • Pengawakan. • Manajemen Operasional.

d.

Panjang kapal minimum kapal penumpang laut lepas adalah 1A,1B,1C minimal harus berukuran 10 m panjang terukur.

e.

Kapal terbuka tidak boleh mengangkut penumpang ke laut kecuali jika kapal tersebut terbatas pada penugasa kelas 2C, dan merupakan kapal kembung (inflatable), Rigid Inflatable Boat (RIB), atau kapal sejenis yang dipasangi ruang pengapung atau busa pengapung, sedemikian sehingga karakteristik daya apung tergenang dan stabilitas rusak adalah ekuivlen dengan kapal yang mempunyai dek.

4.3. Daerah Pelayaran Kategori daerah operasional pelayaran rakyat disesuaikan dengan KM Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 tahun 2009, tentang Standar Kapal Non Konvensi. Tabel 1: Kategori daerah operasional Daerah Operasional Kapal yang berlayar di Daerah pelayaran tidak terbatas Daerah pelayaran lepas pantai Daerah pelayaran lepas pantai terbatas Perairan terlindung Daerah pelayaran perairan tenang sebagian Daerah pelayaran perairan tenang

Diberi tanda A B C D E

Dalam kaitan dengan batas daerah operasional suatu kapal, setiap daerah operasional yang tercantum dalam Tabel ... ditentukan sebagai berikut:

a.

Daerah pelayaran tidak terbatas adalah semua daerah yang melebihi 200 mil laut dari pantai ke arah laut.

2

LAMPIRAN 9


b.

Daerah pelayaran lepas pantai adalah pelayaran dalam batas 200 mil laut dari pantai ke arah laut, atau dalam batas yang lebih kecil sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

c.

Daerah pelayaran lepas pantai terbatas adalah pelayaran di dalam 30 mil laut dari batas ke arah laut suatu daerah aman, termasuk perairan tenang atau perairan tenang sebagian yang telah ditentukan (misal perairan terlindung), atau di dalam batas yang lebih kecil sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang berwenang atau perairan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai lepas pantai terbatas.

d.

Pelayaran pada perairan tenang sebagian adalah pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagian.

e.

Pelayaran pada perairan tenang adalah pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang.

Daerah pelayaran di Indonesia memiliki karakteristik gelombang yang bervariasi. Daerah pelayarn dapat ditentukan berdasarkan tinggi gelombang normal maksimum yang terjadi di lintasan tersebut. Hal ini diambil untuk memperoleh kondisi yang maksimum terjadi di lintasan tersebut. Dari pengelompokan ini pada akhirnya terdapat 7 (tujuh) region yaitu :

a.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 1,25 meter (Region A).

b.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 1,5 meter (Region B).

c.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 2 meter (Region C).

d.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 2,5 meter (Region D).

e.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 3 meter (Region E)

f.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 3,5 meter (Region F).

g.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 4 meter (Region G).

Daerah pelayaran untuk kapal-kapal pelayaran rakyat sekurang-kurangnya memenuhi persayaratan sebagai berikut. a.

Daerah pelayaran tidak terbatas, yaitu pelayaran yang melebihi 200 mil laut dari pantai ke arah laut.

b.

Daerah pelayaran lepas pantai, yaitu pelayaran dalam batas 200 mil laut dari pantai ke arah laut, dilakukan penyesuaian batas yang lebih kecil yang ditentukan oleh otoritas.

c.

Daerah pelayaran lepas pantai terbatas, yaitu 30 mil laut dari batas ke arah laut suatu daerah aman, perairan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai lepas pantai terbatas.

d.

Daerah pelayaran perairan tenang sebagian, pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagian.

LAMPIRAN 9

3


e.

Daerah pelayaran yang menghubungkan antar pulau yaitu daerah pelayaran untuk membuka keterisolasian dan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

f.

Daerah pelayaran perairan tenang yaitu pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagai perairan tenang sebagian.

g.

Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil.

h.

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan di semua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran tidak terbatas.

i.

Kapal penumpang yang berlayar di laut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai.

j.

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas.

k.

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas menurut responden.

l.

Pelayaran hanya di daerah pelayaran yang tenang bagi kapal penumpang.

m.

Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran tidak terbatas bagi bukan kapal penumpang.

n.

Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai terbatas bagi bukan kapal penumpang.

o.

Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang sebagian dan perairan tenang.

p.

Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, juga dijelaskan bahwa berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut : a. Derah Pelayaran Semua Lautan; b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia; c. Daerah Pelayaran Lokal; d. Daerah Pelayaran Terbatas; e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan f.

Daerah Pelayaran Perairan Daratan.

Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran huruf a s.d f, wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya. Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah. 4

LAMPIRAN 9


Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan sesuai urutan daerah pelayaran. Derah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal. 4.3.1. Daerah Pelayaran Semua Lautan Pelayaran untuk semua laut di dunia. 4.3.2. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia Daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang 100 00’ 00’’ Utara di Pantai Barat Malaysia,sepanjang pantai Malaysia, Singapura,Thailand,Kamboja,dan Vietnam Selatan diTanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang pantai selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang 000 00’00’’dan bujur140000’00’’ Timur ditarik ke selatan hingga ketitik 090 10’00’’Selatan dan bujur 1410 00’ 00’’Timur, ke titik Lintang 100 11’00’’Selatan dan Bujur 1210 00’00’’Timur,ke titik Lintang 090 30’00’’Selatan dan Bujur 1050 00’00’’Timur ke titik Lintang 020 00’00’’Utara dan Bujur 0940 00’00’’sampai dengan titik Lintang 100 00’00’’Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal voyage. 4.3.3. Daerah Pelayaran Lokal Daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu. 4.3.4. Daerah Pelayaran Terbatas Daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu. 4.3.5. Daerah Pelayaran Pelabuhan Perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. 4.3.6. Daerah Pelayaran Perairan Daratan Perairan sungai, danau, waduk, kanal dan terusan. Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kapal Pelayaran rakyat biasanya berupa Kapal Layar Motor (KLM) dengan ukuran s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurang-kurangnya GT.7 s.d. GT.35, dengan draft

LAMPIRAN 9

5


tertentu. Oleh sebab itu, draft kapal pelayaran rakyat, kecepatan dan ukuran kapal pelayaran rakyat menjadi pertimbangan kriteria dalam penentuan daerah pelayaran. Secara teknis, daerah pelayaran untuk kapal pelayaran rakyat ditentukan berdasarkan ukuran kapal pelayaran rakyat itu sendiri sebagai berikut:

a.

panjang kapal optimum adalah sama dengan panjang gelombang, dimana panjang kapal dapat dirumuskan dengan: hw = Lpp / 20 Keterangan: hwadalah tinggi gelombang Lpp adalah panjang kapal antara garis tegak (Lpp) Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan panjang kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: • Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 25 meter. • Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 30 meter. • Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 40 meter. • Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 50 meter. • Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 60 meter. • Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 70 meter. • Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 80 meter.

b.

Ukuran Utama Kapal Berdasarkan Region Lintasan sesuai dengan standard kapal non konvensi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Region A

Tabel 2: Ukuran Utama Kapal Berdasarkan Region Lintasan Tinggi Kecepatan Perbandingan Ukuran Kapal Gelombang Kapal L/B L/H B/H L/T H/T (meter) (knot) 10 3.780 7.897 2.089 16.684 2.113 1.25 15 3.780 7.980 2.111 16.932 2.122

B

1.5

C

2

D

2.5

E

3

B/T 4.413 4.479

15

3.905

8.570

2.195

17.425

2.033

4.462

10

4.155

9.501

2.286

18.224

1.918

4.386

15

4.155

9.589

2.308

18.441

1.923

4.438

10

4.405

10.396

2.360

19.271

1.854

4.375

15

4.405

10.486

2.380

19.477

1.857

4.421

10

4.655

11.225

2.411

20.327

1.811

4.366

15

4.655

11.316

2.431

20.526

1.814

4.409

6

LAMPIRAN 9


c.

Region

Tinggi Gelombang (meter)

F

3.5

G

4

Kecepatan Kapal (knot) 10

Perbandingan Ukuran Kapal L/B

L/H

B/H

L/T

H/T

B/T

4.905

12.013

2.449

21.387

1.780

4.360

15

4.905

12.108

2.468

21.581

1.783

4.400

10

5.155

12.775

2.478

22.451

1.757

4.355

15

5.155

12.870

2.496

22.642

1.760

4.392

Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan lebar kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: • Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 6.6 meter. • Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 7.7 meter. • Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 9.6 meter. • Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 11.4 meter. • Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 12.9 meter. • Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 14.3 meter. • Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki lebar 15.5 meter.

d.

dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal

Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan tinggi kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: • Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 3.1 meter. • Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 3.5 meter. • Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 4.2 meter. • Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 4.8 meter. • Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 5.3 meter. • Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 5.8 meter. • Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 6.3 meter.

dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal dilayari kapal

e.

Draft (tinggi sarat) kapal pelayaran rakyat minimal sama dengan tinggi gelombang daerah pelayaran yang akan dilayari.

f.

Berdasarkan standar yang ada, maka kapal pelayaran rakyat dapat berlayar di daerah tertentu dengan panjang, lebar, tinggi kapal dan sarat kapal seperti dalam tabel berikut:

LAMPIRAN 9

7


Tabel 3: Ukuran Kapal Pelayaran Rakyat Sesuai dengan Daerah Pelayaran Ukuran Kapal Pelayaran Rakyat Tinggi Sarat Daerah No. Gelombang Panjang Lebar Tinggi Kapal/draft Pelayaran (meter) Kapal (m) Kapal (m) Kapal (m) minimum (m) 1. Region A 1.25 25 6,6 3,1 1,5 2. Region B 1.5 30 7,7 3,5 1,7 3. Region C 2 40 9,6 4,2 2,2 4. Region D 2.5 50 11,4 4,8 2,6 5. Region E 3 60 12,9 5,3 3 6. Region F 3.5 70 14,3 5,8 3,5 7. Region G 4 80 15,5 6,3 4

g.

Trayek Armada Pelayaran Rakyat Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

h.

Gross Tonnage Kapal Pelayaran Rakyat Kapal Pelayaran rakyat biasanya berupa Kapal Layar Motor (KLM) dengan ukuran s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurang-kurangnya GT.7 s.d. GT.35, dengan draft tertentu. Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian adalah sebagai berikut • Aspek Teknis, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 60%. • Aspek Operasional, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 40%.

4.4. Aspek Teknis

a.

Kesesuaian Ukuran kapal dengan tinggi gelombang, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

b.

Kecepatan Kapal, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

c.

Ukuran L/B, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

d.

Ukuran L/H, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

e.

UkuranB/H, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

f.

Ukuran L/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

g.

Ukuran H/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

h.

Ukuran B/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

8

LAMPIRAN 9


4.5. Aspek Operasional

a.

Dioperasikan pada Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%

b.

Dioperasikan pada daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%.

4.6. Komponen dan besaran nilai evaluasi masing-masing sub variabel

a.

Kesesuaian Ukuran kapal dengan tinggi gelombang NO 1 2 3 4 5 6 7

b.

1,25 1,5 2 2.5 3 3,5 4

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Ukuran L/B NO 1 2 3 4 5 6 7

c.

TINGGI GELOMBANG (m)

L/B 3.780 3.905 4.155 4.405 4.655 4.905 5.155

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

L/H 7.897 s.d 7.980 8.570 9.5019. s.d. 589 10.396 s.d.10 486 11.225 s.d 11.316 12.013 s.d 12.108 12.775 s.d 12.870

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Ukuran L/H NO 1 2 3 4 5 6 7

LAMPIRAN 9

9


d.

e.

f.

g.

UkuranB/H NO 1 2 3 4 5 6 7

B/H 2.089 s.d 2.111 2.195 2.286 s.d 2.308 2.360 s.d 2.380 2.411 s.d 2.431 2.449 s.d 2.468 2.478 s.d 2.496

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Ukuran L/T NO 1 2 3 4 5 6 7

L/T 16.684 s.d 16.932 17.425 18.224 s.d 18.441 19.271 s.d 19.477 20.327 s.d 20.526 21.387 s.d 21.581 22.451 s.d 22.642

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Ukuran H/T NO 1 2 3 4 5 6 7

H/T 2.113 s.d 2.122 2.033 1.918 s.d 1.923 1.854 s.d 1.857 1.811 s.d 1.814 1.780 s.d 1.783 1.757 s.d 1.760

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Ukuran B/T NO 1 2 3 4 5 6 7

H/T 4.413 s.d 4.479 4.462 4.386 s.d 4.438 4.375 s.d 4.421 4.366 s.d 4.409 4.360 s,.d 4.400 4.355 s.d 4.392

NILAI 1 2 3 4 5 6 7

Penentuan daerah pelayaran rakyat harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan kesesuaian draft kapal pelayaran rakyat dengan tinggi gelombang maksimum di daerah pelayaran

b. Mempertimbangkan ukuran kapal pelayaran rakyat terutama panjang kapal minimal 10 meter untuk daerah pelayaran region A, B atau C.

c. Mempertimbangkan desain kapal yang dapat menjangkau gugusan pulau-pulau kecil. 10

LAMPIRAN 9


NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1

2

Tabel 4: Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Kriteria Daerah Pelayaran Kapal Pelayaran Rakyat Region A Region B Region C Region D Regionn E Region F KRITERIA Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Aspek Teknis 0.60 Kesesuaian Ukuran kapal dengan 0.20 0.12 1 0.12 2 0.24 3 0.36 4 0.48 5 0.6 6 0.72 tinggi gelombang Kecepatan Kapal 0.20 0.12 1 0.12 2 0.24 3 0.36 4 0.48 5 0.6 6 0.72 Ukuran L/B 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 Ukuran L/H 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 UkuranB/H 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 Ukuran L/T 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 Ukuran H/T 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 Ukuran B/T 0.10 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 5 0.3 6 0.36 Aspek Operasional 0.40 Dioperasikan pada Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik 0.50 0.20 1 0.2 2 0.4 3 0.6 4 0.8 5 1 6 1.2 daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, Dioperasikan pada daerah pelayarannya dilakukan pada 0.50 0.20 1 0.2 2 0.4 3 0.6 4 0.8 5 1 6 1.2 gugusan pulau-pulau kecil Total 1 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

LAMPIRAN 9

11

Region G Nilai Skor 7

0.84

7 7 7 7 7 7 7

0.84 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

7

1.4

7

1.4 7.00

RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT PENETAPAN KRITERIA DAERAH PELAYARAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

Recommend Documents