ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
NATALIA TRIYAYf
GAMGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA D1TINJAU DAR! HUKUM LAUT IlMTERAiASiONAL ' U . m /m TfU
%
FAKULTAS H u ;a m Skripsi
UNIVERJMTAS AIRLANwOA GANGGUAN TERHADAP 1988
PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
SIMPS I
DIAJUKAN UNTUK MELEMGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAI-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJAHA HUKUM
OLEH NATALIA TRIYAYI 03821.1452
PEMBIM
ABDOEL
f S • II ^* L • !L• M
N PS. N0T0DIP0ETOrH5iHM -M,S
PAKULTAS HUKUM UUIVEHSITAS AlftLAUGGA SURABAYA
19B8
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Untuk : Orangtu&lai, adik-adiklcu dan sahabat-saliabatku yang a e la lu meutberi dorongan semangat a e rta doa.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
KATA PENGAHTAIL
Puji syulcur kepada Tuhan Yang Maha 12sa atas rahmatNya sehingga saya dapat raenyclesaikan penulisan akripsi ini dan berha3il menyelesaikan etudi di Pakultaa Hukum Universitas Airlangga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orangtua, adik^adik dan sahabat-sahabat, yang telah. memberi* kan dorongan raoril maupun materiil, Bersama ini pula saya mtmghaturkan terima kasih kepada ; t!* Bapak Abdoel Rasjid, S BH . r L*L*M* yang telah berkonan membimbing aaya dalam menulia skripsi, memberikan petunjuk dan earan, sexfcta monguji akripoi ini* 2. Bapak Hermauan PS. Uotodipoero, S.H., M.S., dan bapak Haryono, S.H.,
yang telah
berkenan menguji akriptii ini* 3* Perpustakaan Universitac Airlangga yang telah menyediakan bahan bacaan dalam rangka penyusun*an olcripoi. Didalam akripsi ini mun^kin tordapat kekurangankekurangan karena perm&salahan yang
a a y a bahas terus
berkembang sejalan dengan vaktu. Namun saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat box-mitn^aat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan studi Hukum inter-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
nasional, khususnya Hukum Laut.
Surabaya, 30 Dosembor 1988 Penulis
ill Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
da r
u n
isi Halaman
KATA PENGANTAR,................................ DAPTAR ISI•• BAB
I
S
.
.
.
*
.
*
*
<
»
»
ii .
iv
PENDAHULUAN...... ...... .............
1
1 * Permaaalahan ; Latar Belakang Ban Rumusannya
......... *•.*.»•
1
2. Penjelasan Judul....... 3
BAB
3* Alasan Pemilihan Judul...........
9
4-. Tu^uan Penulisan................ *
10
5* Metodologi............,..........
10
6. Pertanggung-jawaban Siaternatika..
11
II ; PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PELAYARAN DI TELUK PERSIA DAN SELAT HORMUZ....
,
13
1.. Pengaturan Teluk Persia..........
1.3
1.1* Letak dan kondici geografia.
13
1.2# Kedudukan Toluk Persia.....
14-
1.2.a* Teluk Peraia adalah laut terkurung..... .
15
1.2*1). Perairan Teluk Persia diluar laxit wilayah.*
16
2. Ponggunaan Pelayaran Do. Toluk Persia. ...........................
‘19
34 Pengaturan Pelayaran Di Solat Hormuz«.................. *......
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
21
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB III : PEMASANGAN RAHJAU-HAHJAU DAW PENEMBAKAH KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA OLEH IHAN DAN IRAK SEKTA AKIBAI HUKUHNYA.•..
26
1. l'injauan Menurut Hukum Laut........ ...26 1*1, Kewenangan Iran Dan Irak di Teluk Persia*....... .......... .. 27 1*1.a. Hak-hak negara pantai,..
27
1*1*1}. ICewajiban negara pantai.
29
1*2. Pelanggaran terhadap liukum laut
31
2. Tinjauan Menurut Hul:um Internaaional
32
221.* Pengertian dan kotentuan-ketentuan intervenoi.............
32
2*2, Keterlibatan negara-negara asing*................. ........
37
2 s2.a. Keterlibatan Amerika Serikat <
...... *..*«
2*2.b. Keterlibatan Uni Sovyet. BAB
38 40
IV : A L I E R I M I E CARA-CARA UlfTUK MENYELESAIKAN MASALAH-........................... .. 42 ,
| 1, Penyelesaian Secara Damai....... ..... 42 1*1* Negosiasi.... -,........ ......... 42 1 fl2. Good offices clan mediasi...... ..43 1*3. Inquiry...................**.*,.
44
1*4. Konsiliaai*.. *............ ....... 45 1.5« Arbitrace...... „. „........ ...... 47
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Halainan 2* Penyelesaian Melalui P3333.*..*...... .. 48
BAB
2*1.* Melalui D^uan Koainanan
49
2.2. Melalui Majelis Uumiii* **»'•»-»•* •
51
2.3, Melalui Mahkamah. Intemaaional*
53
V : PENUTUP««• *«.............. ............. .. 56 1
Kesimpulan.
,0
w**.«..«,.... .. 56
2 * Saran................. »*.,,**.,♦...... .. 57 DAP TAR BACAAN LAMP IRAN -LA MPI RAH
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB I PENDAHULUAH
1»« Permagalahan :_Latar Belakanp; dan Ruvausannya Perang Iran-Iralc berlangaung sejak tahun 1980, ketika Irak menyerbu Iran pada tanggal 22 September dan berhasil menduduki daerah perbataean mulai bagian utara sekitar Qara**e-Shirin hingga ke aelatan aekitar Khorraui•i shar di bagian tiraur jalur air Shaft al Arab, Irak menyerang Iran aebab weraca terancam oleh Ayatullah Khomeini yang dianggap iaeropunyai indikasi hendak mengekspor revolusi Islamnya ke negara tetangganya. Hal ini membahayakan pemerintah Irak. Lebih dari 50 persen penduduk Irak adalah penganut Syiah, aliran yang sama dengan Khomeini 6 sedanglcan Icaum penguasa Irak umuimya dari golongan Sunni. Karena itu, Irak bertujuan hendak menumbangkan kelcuasaan Khomeini« Selain itu Irak ingin inerailiki propinsi Khuaietan yang kaya minyak dan terkenal sebagai Arabistan karona ponduduknya orang-orang Arab, Irak berharap untuk diterima sebagai negara yang membebaslcan orang-orang Arab di lChusistan* dan mendapatkan otonomi atau uebagian kekuaauan di Khuisistan yang didaaarkan pada tuntutan lama terhudap propinsi teroebut dengan dalih ingin uielindungi pen-
"Bukan Lagi Perang Lua Nttgc.raM , ToiaDO, No*34 Thn X, 18 Oktober 1980, h #14
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
duduk Arab. Melalui kemenangan melawan Khomeini, Irek berharap dapat memirupin dunia Arab dengan cara menyeimbangkan kekuatan di Teluk Persia, Irak juga ingin merebut kembali tiga pulau yaitu Abu Mu sa, Tumb Besar dan Tumb Ke'cil dokat Selat Hormuss, yang pernah. dikuasai Iran aemasa pemerintahan Shah Pahlevi.
2
Sejnula Irak mendapat kernenangan dengan menduduki beberapa wilayah Iran, Ketilca itu Iran baru aaja lepas dari kewelxtt di&alam negeri, dengan runtuhnya pemerintah kerajaan dibawah kekuaeaan Shah Pahlevi* Khomeini berhasil inenggulingkan Shah Pahlevi melalui revoluai Islam nya, lalu mendirikan Republik Islam Iran* Tetapi keiuudian terbukti Iran mampu mengungguli Irak dan berhasil merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan Irak* Hal ini tnenimbulkan kerugian yang beaar dan korban yang banyak di pihak Irak. Irak tak menduga akan wandapat perlawanan yang hebat dari Iran. Nasionalisme Iran ternyata lebih kuat daripada idealiBme persatuan bangsa Arab. Irak lalu menawarkan perdamaian* Presiden Saddam Husein mau menghentikan perang dan berunding asalkan Shatt al Arab dikuasainya.^ Iran monolak karena Shatt
2 Ibid. h.15. ^"Sues Paman Saddam", Tempo„ No.33 Thn X t 11 Qktober, 1980, h,12.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
al Arab raerupakan hale Iran yang talc dapat diganggu lagi. Shatt al Arab adalah jalur perairan sepanjang 70 mil yang memisahkan Iran-Irak menuju Teluk Persia, Kedua ne~ gara itu mengekspor rninyak melalui jalur tersebut, Dalam perjanjian Aljir 1975* Irak mengakui hak Iran un tuk menggunakan jalur perairan tersebut’. Sebagai imbalannya,
Iran akan rnenghentikan bantuan subversib pada
gerakan suku Kurdi di bagian utara Irak..Setelah Shah Pahlevi terguling,
Irak membatalkan perjanjian itu se
cara sepihak.
Berbagai upaya penyeleaaian telah dilakukan oleh negara-negar ’maupun orgariisaBi-organisaei internasional, namun tidak membawa hasil. Menteri-menteri Penerangan Arab dalam Komunike akhir di Tunis pada bulan Juli 1985, mendesak Iran dan Irak agar segera mengadakan perundingan dibawah pengawasan PBB dan menandatangani perjanjian bersama berdasarkan konvensi internasional* Organisasi Konperensi Islam ( OKI ) dan tton-Blok juga telah mengeluarkan komunike bereama agar Iran dan Irak segera mengakhiri perang, Sekretaris Jendral PBB Javier Perez de Cuellar telah mengadakan pendekatan dengan mengunjungi kedua negara untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan PBB juga telah mengtOuarkyn Kqsoluui No. 598 yang menyerukan kedua negara untuk melakukan gencat-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
A
an senjata dan menarik mundur soluruh pasukan masingmasing ke perbatasan internasional tanpa syarat. Irak menerima resolusi tersebut, namun Iran menolaknya dengan alasan resolusi tersebut lianya menguntungkan Irak dan tidak menampung aspiraci-aspirasi Iran, Iran mau raenghentikan perang jika PBB menyatakan Irak sebagai agresor, kemudian baru diadakan perundlagan. Iran mau melakukan perundingan damai jika syarat yang diajukan dipenuhi, yaitu: penarikan mundur pasukan ke wilayah perbatasan internasional, pembayaran kerugiaa oleh Irak, dan penggantian ke-pomimpinan Presiden Husain.^ Irak menolak syarat-syarat itu, terutama syarat yang ter akhir talc mungkin dilaksanalcan. Perang di darat antara Iran-Irak tersebut kemudi an meluas menjadi perang laut di perairan Teluk Persia. Irak menembaki tanlcer-tanker yang mengangkut minyak dari pelabuhan Iran dan menyerang terminal minyak di pulau Sirri dan Kharq. Iran melakukan pembalasan dengan menembaki. tanlcer-tanker yang mengangkut minyak Arab Saudi dan Kuwait, yang inerupakan sekutu utaina Irak. Iran daln Irak juga menembaki kapal-kapal asing lain yang melewati teluk. Kapal-kapal itu milik negara-negara diluar kav/asan teluk yang memakai bendera dari negara ter-
^"Kemenangan Tinggal 3ejengkal" , T e m p o , No.28 Thn JtVI, 6 September 19B6, ii.27*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
tentu. Iran bahkan memasang r^njau-ranjau laut di perair an teluk, Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Amerika Serikat rnemergOki .1‘regal: Iran yang sedang menyebarkan ranjau.
5
Perang Iran-Irak juga berlcembang menjadi perang kota. Kedua pihak saling menghantam ibu lcota negara rnasing-maaing dengan rudal-rudal sehingga menirnbulkan kerugiari yang besar dan korban para pendudulc sipil. Akhirnya Iran menerima baik Resolusi Dev/an Kearnanan PBB No. 598 tanpa syarat pada tanggal 18 Juli 1988 aetelah Presiden Husein mengulangi seruan gencatan senjata.^ Iran meiriutuskan demikian karona terdesak oleh berbagai kesulitan ekonomi dan politik akibat perang yang berkepanjangan, Kelcalahan beruntun yang dialami di medan perang ikut menentukan nikap Iran tersebut, Irak bei'hasil merebut beberapa wilayah perbatasan yang strategis. Kedua negara lalu menyetujui gencatan aenjata yang diiriulai tanggal 20 Agustus 1988 dan telah melakukan perundingan di Jenewa sejalc tanggal 25 Agustus 1988 dibawah pengawasan Sekjen PBB, yang bertujuan mengakhiri perang. Namun gencatan senjata itu maaih aaja dilanggar, di kawasan teluk rnaaih terjadi pertei.ipuran-pertempuran.
c •'"Kompleksitas Ketegangan di Kawasan Teluk Persia11, Jawa E o s , 23 Oktober 1987, h.VI. ^"Tanpa Syarat Iran Akhirnya Selniju JJamai", Jawa .l'o o 19 Juli 1988, h.I.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Menurut Iran, jalur pelayaran minyak di i'eluk 7
Persia harus aman atau tidak,aman bagi sernua pihak, Pernyataan tersebut bertentangan dengan hulcum laut in ternasional yang mendasarkan pada Doktrin Mare Liberum atau laut bebas dari Hugo Grotiua. Ketentuan tersebut berasal dari kebiasaan internasional yang kemudian menjadi hukum laut tradisional, dan dipraktekan oleh negaranegara di Eropa Barat sejak abaci XVI,® Hukum laut tradisional kemudian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang momungkinkan penggalian sumber kekayaan alam laut yang semula talc terjangkau manusia. Beberapa peristiwa dunia yang tirobul ikut mempengaruhi perkembangan hukum laut, seperti Perang Dunia II yang menyebabkaxi -perubahan peta politik dunia sebagai akibat merdekanya bangsa-bungsa yang baru. Perkembangan-perkembangari tersebut melahirkan konsepsi-lconsepsi baru yang ter bent ulc menjadi hukum laut internasional modern sebagaimana tercantum dalam Konvensi-konvensi Hukum Laut di Jenew
7 "Meningkatnya Perang Itudal Iran-Irak", Jav/a Pos, 15 Oktober 1,987, h.VII. Q Mochtar ilusumaatmadj a > Hukum Laut .Internasional, Badan Pembinaan Ilukura NaaionaT^eparbLmen Kehakiiuan, Bi na Cipta, Bandung, 1973, h.VII.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
kum laut sehingga kemudian diadakan lconperensi internaeional yang diprakarsai PBB untuk menyusun hukum laut yang baru, Maka terbentulclah Konvenci PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS ( United Nations Convention on The Law of The Sea ). UNCLOS merupakan hasil konperensi PBB tentang IIukum Laut III di Teluk Montego, Jamaika, 10 Desember 19.82 UNCLOS termuat dalam dokumen PBB 13o„A/ C0iTF.62/ 122 tanggal 7 Oktober 1982* yang terdiri dari 17 bab dan 320 q pasal. UNCLOS memuat seluruh ketentuan hukum tentang laut, diadopsi dari Konvensi-konvunsi Hukum Laut di Jenev/a 1958 yang kemudian dilengkapi. Hukum laut yang baru ini bertujuan mernelihara perdamaian, kcadilan, clan kamajuan bagi seluruh manusia.^ Berdasarkan uraian mengenai latar belalcang per-* masalahan diatas dan ketentuan-kttentoan hukum tentajg laut, maka dapat saya Icetenguhkan jaasalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. 'Pertain*, bagaimana pengaturan dan penggunaan pelayaran di Teluk Persia serta bagaimana pongaturan pelayaran di
^Sahono Subroto, Sunardi, Wahyono, Konvensi PBB tentaag Hukum Laut. Cet.ke 1, Surya Indah *“^JaKrta, "1
,
,OV/0lfgang Graf Witshuia and Hojvate Platzoder,M Thu United Nations Convention on The Lav/ of The Sea: The Pros and Cons11, Law and State, Vol.28, The Institute for Scientific Coopei-ation,” Tubii70 un , h.35#
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Selat Hormuz? Kedua, sejauh mana dapat dilakukan pencegahan dan pe~ nanggulangan terhadap gangguan pelayaran tersebut inenurut hukum laut internasional, serta bagaimana akibat hukumnya? i Ketiga, bagaimana cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyeleaaikan masalah tersebut? Dari rumusan diatas, masalah tersebut akan dibahas berdasarkan tinjauan yuridiy.
2, Pen.jelasan Judul Penulisan skripsi ini berjudul ;" GANGGUAN TER HADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TiJlUK PJ2RSI a DITINJ a U DARI HUKUM LAU11 INT]3HNASIOHAL.11 Yang dima'ksud dengan gangguan terhadap pelayaran kapal-kapal di Teluk Persia adalah pernasangan ranjau ranjau dan penembakan rudal-rud&l terhadap kapal-kapal yang melewati Teluk Persia, yang dilakukan oleh Iran dan Irak. Yang diraaksud dengan hukum laut internasional ada lah bigian dari hukum internasional publik yang berisi keteniuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum berkenaan dengan hak /. kepentingan di laut seperti hak atas semua suruber kekayaan alam laut dan dasar laut, lintas laut dan lintas udara, penelitian ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
3« Alasart
Vemiliban
Judul
A l a s a n pertama, karena perang Iran-Irak telah ber-
kembang menjadi perang kota yang mengakibatkan jatuhnya korban para penduduk sipil. Maain^-maning pihak merasa mendapat ltemenangan dan berhasil menimhulkan kerugian yang besar, kemudian iflengumumkamiya kepada pern dunia. Alasan lcedua, karena perang Iran-Irak telah mei luas menjadi perang teluk yang terbuka dan melibatkan negara-negara lain sehingga menambab keruh situaoi. Pemasangan ranjau-ranjau dan puiumbakan kapal-kapal di Teluk Persia rnerupakari gangguan terhadap lalu-lintan pe layaran internasional, yang rnerupakan kebutuhan vita], bagi negara-negara lain yang berkepentingan dalam menggunakan Teluk Persia. Alaaan ketiga, karena Iran dan Irak telah ineratifikasi Konvensi-konvcnci Jenewa 1953. Irak juga te lah meratifikasi UNCLOS 1982, s<.dang!.;ar« Iran hanya r.unandatangani, namun UNCLOS 198,? ju^a bcrlaku terhadap Iran. V/alaupun UNCLOS 1982 tidw.k diratii’ikaci, akan, tetap diterima melalui konsensus umum masyarakat internasional sebagai. operational umum. Maka uelayaknya Iran dan Irak molakscinakan ketontuan-ketentuan yang terdapat didalam UNCLOS 1982 secara konaekuen.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
4. Tujuan Penulisan Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut ; a* Untulc memenuhi persyaratan akademis di Fakultas Hukum Unair guna memperoleh gelar sarjana, b. Untuk memberik£in suatu sumbangan pemikiran terhadap masalah yang terjadi, khususnya yang menyanglcut hukum laut, c* Untuk mengetahui sejauh mana peranan dari hulcum laut terhadap masalah pemasangan ranjauranjau dan penembakan kapal-kapal di l'eluk Persia, sehubungan dengan perang Iran-Irak*
5. Metodologi a. Pendekatan masalah. Pembahasan dalam penalisan ini adalali pembahasan dari segi hukum sehingga pendekatan masalahnya adalah pendekatan yuridis dengan meadasavkan pada ketentuan yang berlaku, b. Sumber data. Sumber data yang digunakan berupa; buku, majalah, surat kabar, bacaan lainnya serta sumber lain yang mendukung yaitu informasi dari lembaga tertentu yan^ berisi keterangan yang berkaitan dengan masalah ini. c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan rnenginve nt ar isa s ilean bahan-bahan dari sum-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
ber data, kemudian dari hasil pengumpulan tersebut diadakan pengolahan data dengan cara mengambil inti yang terkandung. Setelah itu dilakukan pembahasan secara yuridia* d. Analisa data. Analisa yang saya pilih adalah analisa deskriptif. Masalah yang ada, saya analisa guna memperoleh beberapa keaimpulan dan jawabannya,
6. Pertanggung-nawaban Sistematlka Penulisan skripsi ini, saya bagi dalam lima bub. Bab pertaina merupalcan bab pendahuluan karena dalain bab ini diuraikan mengenai Jatar belakang dari masa lah yang akan dibahas. Sebelum pembahasan masalah pokok, perlu diketuhui lebih dulu pengaturan dan penggunaan pelayaran di Teluk Persia serta pengaturan pelayaran di S^lat Hormuz. Dalam bab kedua diuraikan mengenai letalc, kondisi geograi’is, dan kedudukan serta penggunaan pelayaran di Teluk Persia..Juga diuraikan mengenai pengaturan transit passage di Selat Hormuz. Dari aini kita akan lebih rnudali dan runtut dalam menganalisa dan membahas permasalahan. Pada bab ketiga, pembahasan dinruhkan pada pokok masalah. Pc-ncegahan dan pcnanggulangau terhadap gangguan pelayaran ditinjau berdasarkan hukum laut internasio nal, dikaitkan dengan kewenangan Iran dan Irak sebagai
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
negara pantai. Disini juga diurailcan mengenai campur ta ngan negara-negara asing sebagai akibat dari pemasangan ranjau-ranjau dan penembakan kapal-kapal, ditinjau dari hukum internasional. Dalam bab keempat diurailcan mengenai cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu penyelesaian secara damai'dan penyelesaian dibawah PBB, Seperti lazimnya dalam penulisan ilmiah, diperlukan kesimpulan dan saran. Ini saya letakkan pada bab terakhir yaitu bab kelima sebagai penutup. Saya mengambil kesimpulan setelah membahas dan rnengkaji masalah tersebut. Kemudian dari kesimpulan itu, saya co~ ba memberikan saran-saran guna ikut mengatasinya.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
PJ3NGATURAN BAN PENGGUNAAN PK1AYARAN DI TELUK PERSIA DAN SELAT HORMUZ
-
1. Pengaturan Teluk Persia 1.1.Letak dan kondisi geografis. Teluk Persia terletak diantara Semenanjung Arab 2 dan Iran, mempunyai luas 241 .000 km . Dari hulu sungai Shatt al Arab hingga muaranya di Selat Hormus, panjangnya lebih kurang 430 mil laut dan lebar maksimal 160 mil laut dengan kedalaman yang paling dalam sekitar 100 meter dan rata-rata tidak lebih dari 40 rneter.
11
Bagian
yang lebih dalam ada di bagian teluk yang lebih rendah dan sepanjang pantai pegunungan Iran. Ada delapan negara yang letaknya mengelilingi teluk yaitu: Iran dan Irak yang membentang dari Selat Hormuz, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Omman yang menghadap sebelah barat Shatt al Arab, Di kawasan Teluk Persia terkurnpul sedikitnya 60
%
dari sumber minj'-ak dunia, sekitar 370 milyar barrel minyak, yang terbagi dalam delapan negara teluk.
'‘?Adanya
1
^ R i c h a r d Young," The Persian Gulf", R.Churchil, K.R.Simmonda, Jane Welch, New Direction : In The Law of The Sea, Vol.Ill, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1973, h.231.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Sumber minyak ini menjadikan negara-negara tersebut memperoleh penghasilan yang tinggi dari ekspor minyak burai. Selain memberikan keuntungan ekonomi, sumber minyak ini juga membaua implikasi politic dan strategis. 1*2.Kedudukan Teluk Persia. Perairan Teluk Persia dianggap sebagai bagian da ri laut lepas, kecuali sekeliling laut wilayah. sepanjang dataran pantai* Hal ini dinyatakan oleh ahli-ahli hukum dari komite dalam Konperensi Internasional Perdagangan Senjata di Jenewa tahun 1925.
1’*$
Menurut komite khusus,
sesuai dengan pandangan Hukum Internasional* status TeLuk Persia sama dengan laut terbuka. Teluk Persia merupakan laut terkurung ( enclosed sea ) yang digunakan untuk berbagai tujuan.**^ Perairan yang substansial dari teluk adalah vvewenang nasional di bawah rezim laut wilayah dari nogara pantai tetapi de ngan hak innocent passage ( lintas damai ) untuk kapalkapal asing*
12
Anthony Hyman,” Security Contrains in The Gulf States", Conflict Studies, No.168, The International for Study of ConfU'c'FV'"London, h.3* 1^ ^Richard Young, op.cit., h.232. 14Ibid., h,238. Lihat juga Anthony Hyman, op.cit», h.4-.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Dari delapan negara teluk, ada lima negara yang mengklaim laut wilayahnya eelebar 12 mil yaitu: Saudi Arabia pada tahun 1958, Irak pada tahun 1958, Iran pada tahun 1959* Kuwait pada tahun 1967 dan Omraan pada tahun 1972. Sedangkan Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab belum meraberikan pernyataan berapa lebar laut wilayah masingmasing, tetapi umumnya negara-negara berkembang meng klaim laut wilayahnya oelebar 12 mil. Hal ini demi raelindungi kepentingan-kepentingan dan menjamin keamanan negara-negara. tersebut di laut wilayah. Tak ada ketentuan lain yang mengatur tentang perairan diluar laut wilayah negara-negara teluk. Hal ini menyulitlcan untuk menentukan hak-hak yang timbul dari perairan di laut wilayah negara pantai, Metode lama yang biaaanya digunakan untuk memecahkan maaalah ini. adalah melalui perjanjian internasional, tetapi dalam hal ini talc ada perjanjian internasional antara negara-negara teluk, khususnya antara Iran~Irak sebagai pihak-pihak yang berperang, mengenai pengaturan Teluk Persia. Karena itu kita pergunakan saja ketentuan-ketentuan yang telah ada* 1,.2.a.Teluk Persia adalah laut terkurung ( enclosed oca ). Hal ini dinyatakan oleh ahli hukum internaoio*nal Richard Young dan Anthony Hyman. Ketontuan mengenai laut terkurung dan aetengali
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
terkurung terdapat dalam UNCLOS 1982 pasal 122 dan 123, Pasal 122. menjelaskan definisi laut terkurung atau se15 tengah terkurung : ' For the purpose of this Convention, "enclosed or semienclosed sea" means a gulf, basin, or aea surrounded by two or more state and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahul bahwa Teluk Persia termasuk laut terkurung, se~ bab Teluk Persia dikelilingi oleh beberapa negara yaitu Iran, Irak Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Omman; yang dihubungkan dengan laut terbuka yaitu Arabia; oleh suatu celah sempit yaitu Selat Hormuz. Jadi Teluk Persia memenuhi syarat untuk laut terkurung* 1*2.b, Perairan Teluk Persia diluar laut wilayahLebar teluk yang hanya 160 mil laut sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dilcategorikan kedalam laut lepas, karena.setelah dikurangi 12 mil yang merupakan laut wilayah negara pantai dan hingga aejauh 200 mil yang merupakan zona ekonomi ekaklusif, perairan teluk
^ S a h o n o Subroto, Sunardi, Wahyono S.K*, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Cet.ke 1, Surya Indah, Jakarta, T9B3, fiTi'45"
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
tidak mencukupi bahkan tidak memungkinkan untuk adanya laut lepas, bila negara-negara teluk mengklaim zona ekonomi oksklusif. Namun diluar laut wilayah negara pan tai, perairan Teluk Persia terbuka untuk lalu lintaa pe layaran negara-negara martapun. Ini menurut pandangan hu kum internasional yang berasal dari keb.iar.aan internasio nal yang berlaku sejak dahulu. Telah berabad-abad Teluk Persia digunakan untuk bcrbagai tcepentingan terutama d&lam bidang pordag&ng&n. Teluk Persia merupakan sarana transportasi yang vital bagi para pedagang. Banyak kapalkapal yang merapat di pelabuhan-pelabuhan sekitar teluk. Dibawah ini diaebutkan ke Lent.uan-ketentuan me ngenai zona ekonomi eksklusif dan laut lepas, yang dikaitkan dengan Teluk Persia. Pasal 55 UNCLOS 1982 menguraikan pengertian zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah diluar dan berdamp.ingan dengan Laut Teritorial, yang tunduk pada rezim hukiun khusus^yang ditetapkan, dimana Lak-hak dan jurisdikni negara pantai dan hak-hak stirU kehebauan-kcbebasan ne gara lain diatur oleh ketentuan-kotentuan yang relevan dan konvensi ini. Pasal 86 UNCLOS 1982 monguruikan pengertian laut lepas yaitu semua bagian dari laut yang bukan termacuk laut teritorial, perairan pedal Lilian atau perairan kepulauan suatu negara, dan sona ekonomi eksklusif* Pasal 55 berkaitan dengan .nana] 86.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Sebelum negara-negara teluk inengklaim zona ekonomi eksklusif, maka perairan teluk diluar laut teritorial merupakan laut lepas. Apabila negara-negara teluk mengklaim zona ekonomi eksklusif, raaka Teluk Persia tidak memunglcinkan adanya laut lepas karena lebar teluk hanya 160 rail, Diluar laut teritorial negara pantai, berlaku freedom of navigation untuk pelayaran kapal-kapal asing, Kemudian pasal 74 ayat 1 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa penetapan zona ekonomi eksklusif antara negara-ne gara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasio nal untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Negara-negara teluk berhak mengklaira zona ekonomi eksklusif sainpai jarak setengah dari lebar teluk yaitu 80 mil ber dasarkan penarikan garis batas yang sama jarak ( equidistance line ), atau dapat juga menetapkan zona ekonomi eksklusif dengan mengadakan persetujuan antara negaranegara tersebut. Pasal 58 Juneto pasal 87 UNCLOS 1982 menegaskan kebebasan pelayaran di zona ekonomi eksklusif, Kebebaean itu meliputi : (a) Kebebasan pelayaran dan penerbangan; (b) Kebebasan untuk memasang kabel-kabol dan saluran pipa-pipa dibawah permukaan laut; (c) Penggunaan lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-lcebebasan ini.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Ada ketentuan penting yang tercantum didalain pasal ini yang membatasi kebebasan pelayaran, Kapal-kapal asing berhak melakukan pelayaran nanmn sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini yang menyatakan bahwa kebebasan berlayar tak boleh* diartikan secara mutlak, maka harus pula diperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara lain, Pasal 88 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa laut lepas diperuntukan bagi tujuan-tujuan damai. Ini berarti laut lepas tak boleh digunakan untuk makaud-makaud yang ber~ tentangan dengan kemanusiaan dan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umumnya* Hal ini juga berlaku terhadap Teluk Persia, Pemasangan ranjau-ranjau dan penembakan kapal-kapal yang dilakukan Iran dan Irak bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut* Pasal 89 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa tak satupun negara yang berhak niengklaim laut lepas menjadi kedaulatannya* Laut lepas tidak berada dibawah kedaulatan negara tertentu, melainkan terbuka untuk seraua negara, Kapal-kapal asing berhak menggunakan perairan Teluk Persia dan melakukan pelayaran.'
2. Penggunaan Pelayaran di Teluk Persia Kawasan Teluk Persia merupakan pengfrasil minyak yang terbeaar. Setiap hari beberapa juta barrel minyak mentah diproduksi dari ladang-ladang minyak lepas pantai yang tersebar di aepanjang teluk, Aktivitas ini menimbul-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
kan kebutuhan sarana untuk menunjang kelancaran produksi terutama yang menyangkut tranaportasi. Minyak yang di** hasilkan dari ladang-ladang minyak lepas pantai diekspor ke luar negeri melalui laut yang diangkut dengan tankertanker. Selain itu perairan Teluk Persia juga digunakan untuk lalu-lintas kapal-kapal niaga lainnya.. Hal ini rnenimbulkan masalah baru mengenai pelayaran, bagaimana mengatur penggunaan perairan teluk sehingga dapat mencakup berbagai kepentingan* Pasal 14 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Wila yah dan pasal 1.7 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap kapal berhak melakukan lintas damai di laut wilayah. Kemudian pada pasal 19 UNCLOS dijelaskan pengertian lin tas damai yaitu sepanjang tidak melanggar kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Ketentuan mengenai lintas damai ini dapat dikonfirmasikan melalui perjanjian internasional dan peraturan hukum internasional lainnya. Sesuai dengan ketentuan kedua pasal diatas, maka setiap kapal berhak melakukan pelayaran di laut vrilayah negara-negara kawasan Teluk Persia sepanjang tidak meng~ ganggu kedamaian, melanggar ketertiban dan keamanan. Pasal 14 ayat 6 Konvensi Jenewa 1958 tentang La ut Wilayah dan pasal 20 UNCLOS menyatakan bahwa kapalkapal selam dan sejenisnya wajib untuk berlayar diatas permukaan laut wilayah dan harus memperlihatkan benderanya* Ini berarti terhadap kapal-kapal selam dan sejenis-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
nya yang berlayar di Teluk Persia berlaku ketentuan yang sama. Pasal 23 UHC10S 1982 menegaskan bahwa kapal-kapal asing yang bertenaga nuklir dan kapal-kapal yang membaua muatan nuklir atau aat-zat yang berbahaya dan rnerusak lainnya bila raelalui laut wilayah, wajib wembawa dokumen-dokumen dan memenuhi tindalcan-tindakan pencegahan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian internasional untuk kapal-kapal demikian. Ini berarti kapal-kapal asing yang dapat digolongkan kedalam kriteria diatas, wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan bila melalui laut vilayali dari negara-ne&ara kawasan Teluk Persia. 1
3» Pengaturan Pelayaran di Selat Hormuz 1
Selat Hormuz merupalcan bagian dari Teluk Persia
yang paling aempit dan merupakan jalan rnaouk menuju teluk. Panjang Selat Hormuz 16,5 mil dan lebarnya lebih. kurang 26 rail*
16
Selat Hormuz tei'masuk nelat internasio-
nal karena sejak dahulu dipergunakan sebagai lalu-lintau kapal-kapal ke Teluk Persia dan dari Teluk Persia, terutama kapal-kapal yang mengangkut minyak. Ketentuan mengenai selat-selat yang dipergunakan untuk pelayaran internaeional tidak diatur dalam Konven-
^ R i c h a r d Young, op,cit., h,231.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
si-lconvensi Jenewa 1953* melainkan diatur dalam Bagian III UNCLOS 1982 pasal 34-45 - Berdaearkan fungainya ae~ bagai lalu-lintas pelayaran internasional, maka terhadap Selat Hormuz berlaku ketentuan mengenai transit passage yang terdapat didalam pasal 37“44> seksi 2. Pasal 37 UNCLOS 1982 raenyatakan babwa seksi 2 ber laku terhadap selat-selat yang dipergunakan untuk pe layaran internaalonal antara satu bagian dari laut bebas atau suatu zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain da ri laut bebas atau auatu zona ekonomi eksklusif* Ketentuan ini sesuai dengan kondisi geografis Selat Hor muz yang terletak antara Laut Arabia dan Teluk Persia, yang merupakan laut bebas, dibubungkan oleh. Selat Hormuz* Pasal 38 ayat 2 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa transit passage harus sesuai dengan kebebasan pelayaran dan lintas udara yang bersifat meneruakan dan melanjutkan perjalanan melalui selat tetapi tidak merintangi pe layaran melalui selat dengan maksud untuk raemasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat itu dengan meinenuhi syarat-syarat rnasuknya ke negara tersebut. Berdasarkan pasal ini, maka setiap lcapal berhak melakukan transit passage melalui Selat Hormuz asalkan memenuhi syarat-syarat inaauk ke negara yang berbatasan dengan selat. Pasal 39 UNCLOS 1982 menegaskan tentang kewajiban kapal-kapal dan pesawat terbang apabila melakukan transit
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
passage ; ■ * Meneruskan tanpa menunda melalui atau diatas selat; - Menghentikan setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara-negara yang berbatasan de ngan selat atau dengan cara lain yang bertentangan dongan prinsip-prinsip hukura internasional seperti tercantura dalam Piagara PBB; - Menghentikan setiap kegiatan selain dari kejadian dengan cara yang biasa dalara melanjutkan dan meneruskan lintas pelayaran kecuali diperlukan akibat lceadaan darurat atau karena kecelakaan; - Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalara . bagian ini. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap kapal-kapal yang melakukan transit passage melalui Selat Hormuz. Pasal 41 ayat 1 UNCLOS 1982 raenyatakan bahwa ne gara-negara yang berbatasan dengan selat dapat menentukan alur-alur laut dan raenetapkan pemisahan lalu-lintas alur-alur untuk pelayaran di selat dengan maksud meninglcatkan keselamatan pelayaran. Kemudian ayat 6 menegaskan bahwa negara-negara yang ber batasan dengan selat harus secara jelao menunjukkan aluralur laut dan pemisahan lalu-lintas alur-alur laut yang dirumuokan kedalam peta dan menguraumkannya* Selanjutnya ayat 7 menegaskan bahwa kapal-kapal yang me lakukan transit passage harus monghormati alur-alur laut
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
dan pemisahan lalu-lintas alur-alur yang ditentulcan pa sal ini. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan paaal ini, malca negaranegara yang berbatasan dengan Selat Hormuz dan kapal-ka pal yang inelalui selat tersebut v/ajib menerapkannya* Pasal 42 ayat 1(a) UNCLOS 19Q2 menyatakan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat dapat menetapkan hukum dan peraturan-peraturan mengenai transit passage melalui selat,yang berkenaan seluruhnya atau sebagian untuk menjaga keselamatan pelayaran dan peraturan tentang lalu^lintas laut eeporti yang ditentulcan dalam paaal 41* Kemudian ayat 2 iaenyatakan bahwa hukum dan peraturan demikian tidak akan roenimbulkan diskriminasi baik dalam bentuknya maupun kenyataannya diantara kapalkapal aai'ag atau dalam pelakaanaannya mempunyai akibat yang bersifat mengingkari, menghambat atau mengui'angi hak transit passage seperti ditentukan dalam seksi ini. Kemudian ayat 3 dan 4 menegaakan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat uajib mengumumkan seraua hukum dan peraturan-peraturan torsebut, dan kapal-kapal asing yang melakukan transit passage wajib rnenaatinya, Selanjutnya ayat 5 menyatakan bahwa negara bendera kapal atau negara tempat pendaratan kapal terbang yang meinpunyai kelcebalan kedaulatan apabila bertindak bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan demikian atau ketentuan lain yang terdapat pada bagian ini akan me-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
nimbulkan tanggung-jawab international atas setiap kerugian yang menimpa negara yang berbatasan dengan selatBerdasarkan isi paaal 42, maka ketentuan-ketentuan ter sebut wajib diterapkan oleh negara-negara yang berbatasaii dengan Selat Hormuz dan kapal-kapal yang melakukan transit passage. Pasal 44 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara-ne gara yang berbatasan dengan selat tidak diperlcdnankan raenghalangi transit passage dan rnenguiimmkan adanya bahaya terhadap pelayaran dan lintas udara didalam atau diatas selat-selat yang telah diketahxd. Tidak boleh ada penundaan dalam transit passage. Ini berarti ketentuan tersebut uajib dijalankan oleh ne gara-negara yang berbatasan dengan Selat llormua demi kelancaran transit passage dan keselaraatan pelayaran.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB III PEMASANGAIT RAHJAU-RANJAtJ DAN PEHEMBAKAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA. OLEH IRAK DAW IRAK SERTA AKIBAT HUKUHiTYA
Sejalc av/al perang teluk afitara Iran.dan Irak pada tahun 1981, banyak sekali kapal-kapal yang terkena ranjau dan menjadi korban cerangan rudal-rudal Iran dan Irak. Tindakan-tind&kan itu dilaltukan Iran dan Irak laun^kin dcmi kepentingan nasional yang bortujuan melindungi Iceamanan negara masing-m&sing dari cainpur tangan pihakpihak lain. Iran dan Irak sama-sama khawatir bila kapalkapal tersebut menganglcut amunisi dan persenjataan atau memasok bantuan lainnya untuk kepentingan pihak lawan. Tindakin Iran dan Irak tersebut mengakibatkan kapal-kapal asing yang tak ada sangkut-pautnya dengan perang teluk menjadi korban, sebingga inorugikan negara-negara lain serta meiabahayakan keselainatan pelayaran .international♦
1.L Tinjja.uan Menurut Hukum Laut Internaoional " Iran dan Irak aebagai negara pantai dapat memberlakukan jurisdiksinya hanya di laut wilayali- Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kevenangan negara pan tai di laut wilayah.
as Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
1.1.Kewenangan Iran dan Irak di Teluk Persia. Iran dan Irak sebagai negara pantai inempunyai ke wenangan tertentu di laut v/ilayah mengenai hak-hak dan kewajiban, yang tercantum didalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Iiaut Wilayah clan UNCLOS 1982. 1.1.a.Hak-hak negara pantai. Pasal 15 ayat 1 Konvenoi Jenewa 1958 tentang La ut V/ilayah dan pasal 21 UNCLOS raenyatakan bahwa negara pantai dapat menerapkan hukum dan peraturan perundangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan lconvensi dan peraturan^-peraturan hukum internasional lainnya berkenaan dengan lintas damai melalui laut wilayah yang menyangkut keselamatan pelayaran dan peraturan tentang lalu-lintas laut ( pasal 21 ayat ,T(a)
) 9 dalam hal ini di perairan
Teluk Persia. Kemudian pasal 22 ayat 1 UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai dapat meminta kapal-kapal asing yang mempergunakan hak lintas damai di laut wilayah untuk mempergunakan alur-alur laut yang telah ditentukan untuk pengaturan lalu-lintas kapal-kapal. Selanjutnya pasal 22 ayat 2 UNCLOS menegaskan bahwa nega ra pantai dapat meminta kapal-kapal bertenaga nuklir, tanker, dan kapal-kapal yang membawa nuklir atau zat-zat berbahaya lainnya untuk membatasi pelayarannya pada alur alur laut. Berdasarkan pasal 22 UNCLOS diatas, Iran dan Irak dapat
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
meminta kapal-kapal aaing lchususnya. yang dieebutkan di atas, imtuk mempergunakan alur-alur laut yang telah ditentukaji bila melakukan lintas damai di laut wilayahnya, kalau perlu membatasi pelayarannya. Dari pasal 23 UNCLOS 1982 dapat disimpulkan hak negara pantai, dalam hal ini Iivan dan Irak, untuk mewajibkan kapal-kapal yang berteimga nuklir, membawa muatan nuklir atau zat-zat berbahaya lainnya untuk membawa dokumen-dolcumen dan mematuhi tindakan-tindakan pencegaban yang ditetapkan perjanjian-perjanjian internasional un tuk kapal-kapal deraikian, bila raempergunakan hak lintas damai di laut wilayah. Pasal 16 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut V/ila yah dan pasal 25 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kapal-kapal yang tidak melakukan lintas damai di laut wilayah, juga dapat mencegah pelanggaran terhadap syarat-syarat■yang mengatur masuknya kapal-ka pal asing ke perairan pedalaman atau pelabuhan-pelabuhan diluar perairan pedalaman, serta manunda seraentara pelayaran ke suatu daerah dalam laut wilayah untuk melindungi keamanan, termasuk percobaan senjata* Berdasarkan pasal 25 UNCLOS diataa, maka Iran dan Irak dapat mencegah kapal-kapal atiing yang melakukan hal-hal diluar ketentuan-ketentuan diatas serta menunda sementara pelayaran kedalam laut wilayah untuk melindungi ke~
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
aroanan, Tetapi Iran dan Irak tidak berhak mencegah,'apalagi menembak kapal-kapal aaing yang melakukan lintas damai atau menunda sementara pelayaran kedalam laut wi layah dengan alasan untuk melindungi keamanan, Hal ini bertentangan dengan pasal tersebut. Pasal 23 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Wila yah dan pasal 30 UNCLOS 1982 menegaskan apabila sebuah kapal perang tidak memenuhi ketentuan hukum dan peratur an negara pantai mengenai pelayaran di laut wilayah, ma ka negara pantai dapat raemerintahlcan untuk meninggalkan laut wilayah. Berdasarkan pasal 30 UNCLOS 1982, raaka logikanya Iran dan Irak tak berhak memakaa kapal perang asing dengan kekerasan, apalagi inenembaknya agar me~ ninggalkan. laut wilayahnya, apabila kapal perang tersebut memenuhi ketentuan hukum dan peraturan* 1.1.b^Kewajiban-kewajiban negara pantai. Disamping memiliki hak-hak' sebagai negara pantai, Iran dan Irak juga memiliki kowajiban-lcowajiban. Pasal 16 ayat 3 Konvensi Jenewa 1958 tentang La ut V/ilayah dan pasal 21 ayat 3 UNCLOS 1982 mewajibkan negara pantai untuk mengunmmkan semua ketentuan-ketentuan hukum dan pengaturan perundangan yang berkenaan dengan lintas damai melalui laut wilayah yang inenyangkut keselamatan pelayaran dan lalu lintas laut. Ini berarti Iran dan Irak juga wajib melalcsanakannya. Pasal 22 ayat 4 UNCLOS selanjutnya mewajibkan no-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
gara pantai untuk 'menetapkan secara jelas alur-alur laut dan pemisahan lalu lintas alur-alur tersebut pada peta dan mengumumkannya. Ini berarti Iran dan Irak wajib melaksanakan ketentuan itu agar kapal-kapal asing yang melakukan pelayaran di laut wilayahnya'dapat melalui alur-alur laut tersebut dengan aman, Pasal 24 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pan tai tidak akan menghalangi lintas damai kapal-kapal asing melalui laut wilayah kecuali apabila tindakan itu sesuai dengan konvensi ini. Halam hal pelaksanaan lconvensi ini atau terhadap setiap hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang telah diterima, negara pantai tidak akan : - Mengenakan persyaratan-persyaratan kepada kapal-kapal asing yang dapat mengakibatkan pengingkaran atau pengurangan hak
lintas damai;
- Melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap kapal-kapal dari suatu negara atau terhadap kapal-kapal' yang raemfcawa muatan ke dan dari atau atas nama ne gara tertentu. Kemudian ayat 2 menegaskan hahwa negara pantai wajib mengumumkan adanya bahaya terhadap pelayaran yang telah diketahui, yang berada di laut wilayah, Berdasarkan pasal diatas, Iran dan Irak tak berhak meng halangi apalp,gi menemb^k kapal-kapal aning yang melaku kan lintas damai di laut wilayahnya.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Iran 3uga wajib mengumumkan adanya ranjau-ranjau di per airan teluk sehingga dapat menghindarkan kapal-kapal asing dari kecelakaan, walaupun sesungguhnya pemasangan ranjau-ranjau itu bertentangan dengan hak innocent pas sage 1,2*Pelanggaran terhadap Hukum LautKonvensi-konvensi Jenewa 1958 maupun UNCLOS 1982 tidak inembenarkan setiap tindalcan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran internasional baik di laut wi layah maupun di laut lepaa. Kapal-kapal yang memakai bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah negara tersebut atas da3ar anggapan bahwa kapal itu merupakan pulau yang terapung ( float17 ing island ). ‘ Asae ini berlaku di laut wilayah maupun di laut lepas* Li laut wilayah, pemasangan ranjau-ranjau dan pe~ nembakau kapal-kapal asing bertentangan dengan hak inno cent passage- Ketentuan ini tercantum didalam pasal 14 Konvensi Jenewa 1958 dan pasal 17 UHCLOS 1982. Hal ini berlaku bagi Iran dan Irak walaupun tindalcan-tindakan tersebut dilakukan di laut wilayah negaranya. Di laut lepae, pemasangan ranjau-ranjau dan penembalcan kapal-kapal asing bertentangan dengan prinsip kebebacan pelayaran ( freedom of navigation ) yang ter-
17 'J.G.Starke, An Introduction To International Law, Ed.IX, Butterworthsf— lionHon, 1 .
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
cantum didalam pasal 2(1) Konvensi Jenewa 1958 dan pasal 87 ayat 11(a) UHCLOS 1982. Tindakan-tindakan Iran dan-Irak tersebut juga bertentangan dengan kewajiban negara-negara untuk menggunakan laut lepas secara damai yang dinyatalcan dalara pasal 88 UNCLOS,
2. Tinjauan Menurut Hukum Internaslonal Kehadiran kapal-kapal perang dari beberapa negara di Teluk Persia dengan maksud menjaga keselaraatan jalur minyak, dan kapal-kapal penyapu ranjau bertujuan membersihkan ranjau-ranjau yangtersebar di perairan telukNamun Iran tidak menyukai kehadiran kapal-kapal asing itu karena menurutnya hanya bertujuan memprovokasi dan mengintervensi kedaulatannya, Anggapan Iran tersebut harus dibuktikan dahulu. Untuk itu akan diuraikan hal-hal yang berkenaan dengan intervensi.
2,1*Pengertian dan ketentuan-ketentuan intervensi* Intervensi adalah campur tangan diktatorial dalam hal kedaulatan negara l a i n . ^ Ini pendapat Wolgang G-raf V/itzhum dan Renate Platzoder.
1p
R.C.Hingoraniv Modern International Lav/, Ed.II, Oxford & IBH Publishing1,' New Uelhi, , E7515.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Bierly menyebut intervensi sebagai tindakan apapun terhadap campur tangan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, dalam pengertian khusus, yaitu tindakan campur tangan dalam hubungan domestik atau luar negeri dari negara lain yang bertentangan dengan kemerdekaan negara tersebut*
1Q
Campur tangan itu bersifat irnperatif, memaksa atau di latar-belakangi oleh ancaman atau kekerasan. Dalam prakteknya, intervensi lebih ditentukan oleh motif politik daripada prinsip-prinsip hulcura* Menurut S.A.Hakim, intervensi adalah mencampuri secara diktator urusan negara lain yang dilakukan oleh auatu negara. dengan maksud untuk mempe.rtahankan atau me20 rubah keadaan. Intervensi selalu mengenai kemerdekaan negara la in atau mengenai kekuasaan tertinggi wilayah ( territori al supremacy ) atau kekuasaan tertinggi ( personal su premacy )• Dalam pengertian hukum, intervensi menggunakan kekuatan untuk menekan negara aaing untuk bertindalc sesuai dengan perintah negara tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan inter-
^J.L.Bierly, The Law Of Nation s, Ed.V* Oxford & IBH Publishing Co., London, 1172467 S.A.Hakim, Hukum International, Eleman-Elastar, Jakarta, 1973, h.T?7
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
vensi meliputi : - Bantuan ekonomi yang digunakan sebagai cara untuk menekan negara lain ; - Siaran radio luar negeri yang dipancarlcan terhadap penduduk euatu negara lain ; - Sabotase ; - Kritik dari pemerintah luar negeri terhadap urusan dalam negeri dari negara lain ; - Latihan militer kepada gerakan national di luar negeri untuk mengacau negara tersebut ; - Penggunaan fasilitas negara dalam wilayahnya untuk membentuk pemerintah tandingan yang bertujuan menggulingkan pemerintah negara tersebut. Intervene! bertentangan dengan hukum internasio nal karena merupakan kejahatan terhadap kedaulatan nega ra, namun dalam beberapa situasi dapat dibenarkan* Menurut Oppenheim, suatu negara borhalc melakukan ihtervensi dalam hal-hal sebagai berikut : - Suatu negara yang melakukan perlindungan berhak untuk mengintervensi dalam semua hal raengenai hubungan keluar atau ekaternal dari negara yang dilindungi. Negara yang mempunyai negara protektorat berhak roengatur urusan ekaternal dari negara yang dilindungi. Lembaga-lembaga dari negara protektorat adalah produk
^'R.C.Hingorani, op»cit., h.316.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
dari perjanjian antara dua negara tersebut, maka tindakan yang dilakukan dengan persetujuan negara lain ■akan dianggap intervene! karona negara protektorat ti dak berdaulat penuh ; - Negara berhak untuk mengintervensi urusan elcsternal negara lain bila suatu urusan elcsternal negara ter09
sebut bersamaan waktunya dengan urusan negara lain. w Kemerdekaan negara yang bersifat keluar dibatasi oleh perjanjian internasional. Bila negara itu melanggar batasan itu, maka negara-negara peaerta perjanjian yang lain dapat melakukan intervensi. Bila dalara masa damai suatu negara melanggar peraturan hukum internasional yang diakni umurn atau yang ditetapkan dalara perjanjian internasional, maka negara-negara lain nya dapat mengadakan intervenai, Menurut Starke, tindakan intervensi yang diperbolehkan hulcum internasional sebagai perkecualian antara lain : - Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan serta keamanan warga negara di luar negeri ; - Eembelaan diri ( self defence ) karena ancaman serangan beraenjata.
2*3
Intervene! juga dapat terjadi untuk keseimbangan
22Ibid., h.31.6 ,G.Starke , op»clt ■, h.100.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
kekuasaan ( balance of power ) walaupun intervensi itu tidak berdasarkan hak. Alasan-alasan untuk melakukan intervenai didasaxkan persaingan kekuatan-kekuatan beoar yang mencoba raendirikan atau mempertahankan hegemoni mereka atau meluasnya pengaruh pada keseimbangan pengendalian lcekuatan. Intervensi karena invitasi ( undangan ) ,terjadi apabila negara asing raembantu suatu negara ataa dasar permintaan.
24
Hal ini timbul bila suatu negara rnerasa
terancara oleh gangguah dari dalam atau invasi dari luar. Bila pemerintah yang sah meraaa terancara oleh suatu kelompok pemberontak yang didukung kelcuatan dari litar, ina~ ka. pemerintah yang sah akan meminta bantuan dari negara asing. Hal yang saraa terjadi bila suatu negara yang lemah diinvasi oleh negara lain yang kuat, maka negara yang lemah akan meininta bantuan dari negara lain yang lebih kuat untuk raengusir gangguan itu eehingga dapat melindungi kebebasan politiknya dan intensitas politiknya tetap terjamin. Intervensi melanggar pasal 2 (4) Piagara PBB yang raelarang penggunaan kelcuatan atau ancaman yang bertentangan dengan integritas teritorial dan kebebasan politik negara lain. Prinsip non intervensi juga terdapat dalam Dekla-
2^R*C.Hingorani, op-clt., lw325*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
raai 1965 yang menyebutkan bahwa talc ada negara yang berhak untuk inengintervdnai secara langsung maupun tak langsung dengan dalih apapun dalara urusan internal maupun ekaternal dari negara lain, Intervensi hanya diijinkan raenurut Piagam PBB bi la Dewan Kearaanan raengambil tindakan raenurut bab VII Pi agam PBB, setelah menentukan sebagai pelanggaran ataulcah ancaman terhadap perdamaian internasional. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai inter vensi tersebut* maka kehadiran kapal-kapal penyapu ranjau dan kapal-kapal perang asing di Teluk Persia, dapat dibenarkan, lcarena kapal-kapal tersebut tidak melakukan carapur tangan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Iran. Selam& kapal-kapal tersebut tidak raenyimpang dari t.ujuan semula dan melakukan tugasnya aebagaimana mestinya tanpa disertai ancaman atau telcanan, maka kehadiran kapal-ka pal tersebut tak dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap kedaulatan Iran. 2.2.Keterlibatan Negara-negara Asing* Perang teluk yang berlarut-larut raengakibatkan ketegangan yang rnemuncak dan jatuhnya lcorban-korban jiwa serta kerugian yang becar, oehingga inengundang hadirnya pihak-pihak lain yang ikut campur dan mengundang hadirnya negara-negara lain dengan makaud ikut mencari cara-cara penyelesaian* Namun kehadiran negara-negara toroebut se-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
hagai pihak ketiga yang bertujuan raeredakan ketegangan dan mengakhiri perang teluk, juatru inemanaskan situasi dan meraperkeruli keadaan. Perang terbuka telah menempatkan kawasan teluk sebagai. areal rivalitag ( persaingan ) militer diantara negara-negara beoar inaupun negara-negara teluk dalam kondisi yang lebih eksplosif. 2*2.a*Keterlibatan Amerika Serikat* Amerika Serikat berusaha menjaga kebebasan pe layaran di Teluk Persia dengan mengirimlcan armadanya untuk melindungi kapal-kapal Kuwait yang berbendera Ameri ka Serikat, namun hal ini nampak sebagai dukungan Ameri ka Serikat kepada Irak sebab Kuwait adalah oekutu u'tama Irak* Presiden Carter mengeluarkan dolctrin pada tanggal 20 Januari 1980 yang menyatakan bahwa eetiap kekuatan r
dari luar yang mencoba untuk memperoleh kontrol atas wi layah Teluk Persia, akan dianggap aebagai serangan ter hadap kepentingan utama Amerika Serikat dan aerangan itu akan dibalas serta dihancurkan dengan kekuatan militer*
25
Doktrin itu diaebut Doktrin Carter yang bertujuan memperingatkan Uni Sovyet agar rnenghontikan kegiatannya untuk memperoleh kontrol ataa kawaoan Teluk Persia. Amerika Serikat juga melakukan penetrasi ke Teluk Persia, Penetrasi ini tergantung pada pangkalan militer
^ A n t h o n y Hyman, op.clt., h.,6.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
sejauh 7000 rail, dengan jarak 12000 mil laut dari pangkalan militer menuju laut melalui Tanjung Harapan Baik,26 Hal ini berlav/anan dengan langkah Sovyet yang dapat lebih cepat dan mudah untuk maauk ke kawasan Teluk Persia dengan menggunakan basis di Afghanistan sebaik faailitas angkatan laut di Aden, railik Amerika Serikat, 'Disamping itu Amerika Serikat juga menyempurnakan formasi The.United States Central Command ( USCENTOM ) pada. akhir 1981, dengan komando pusat Amerika Serikat. USCENTOM merupakan unit-unit angkatan laut Amerika Serikat di kawaaan Laut Arabia-Samudra Indonesia yang diperkuat oleh angkatan laut dari Perancia* Inggris, Australia, dan Selandia Baru* Tindakan-tindakan Amerika Serikat itu dapat dieebut sebagai intervensi karena melakukan carnpur tangan dalam hubungannya dengan negara lain, dalam hal ini Iran dan Irak* Campur tangan Amerika Serikat itu disertai an caman terhadap negara lain yaitu Sovyet, dengan maksud untuk memperoleh kontrol ataa wilayah Teluk Persia, Untuk merapertahankan keberadaannya di kawasan teluk, Amerika Serikat membentuk kekuatan angkatan laut yang di bantu oleh angkatan laut dari negara-negara aekutunya, Kehadiran armada Amerika Serikat di Teluk Persia bukan
26Ibid., h.7.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
hanya untuk menjaga kebe'basan pelayaran, tetapi sudah melangkah lebih jauh. 2.2.b.Keterlibatan Uni Sovyet. Sovyet menyatakan bersikap netral terhadap perang teluk karena tidak mempunyai kepentingan ekonomi sebagai mana Amerika Serikat. Namun Sovyet merasa khawatir texhadap ancaman militer yang terjadi di kawasan teluk, sehingga Sovyet menyueun strategi untuk menjaga keamanan
) perbatasannya dengan negara-negara tetangga Arab. Namun tindakan itu dipandang oleh negara-negara Arab* terxitama Iran sebagai agresi. Kepentingan Sovyet mencakup berbagai falctor yaitu posisi strategis Iran., perbatasan dengan Iran yang cukup panjang dan penyebaran fundamentaliame Islam kedalam wi27 layah Asia Tengah Sovyet. Sovyet mengelcsploitir secara tajam revolusi Iran sebagai gerakan rakyat anti imperialisme walaupun Sovyet juga v/as-was terhadap semangat Islam. Sovyet bertindak demi kian agar negara-negara barat, khusu3nya Amerika Serikat metnusuhi Iran. Hal ini akan merepotkan Iran yang sekaligus menghadapi Irak dan Amerika Serikat, sehingga sebagian kepentingan Sovyet dapat terlindungi karena Iran tak sempat menyebarkan fundamontaliamenya kedalam wila-
^V/iratmo Soekito," Dukungan Moslcow Untulc Reaoluoi Dev/an Keamanan PBB", Surabaya Post, 27 Juli 1987.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
yah Asia Tengah Sovyet* Selama ini' Sovyet niemasok persenjataan kepada Irak, Ini dilakukan Sovyet setelah cukup lama menilai secara hati-hati revolusi Iran dan perkembangan perang teluk, Namun akhir-akhir ini terlihat tanda-tanda bahwa Sovyet berusaha memperbaiki hubungan dengan Iran, Langkah ini ditempuh Sovyet sebab pada tahun 1921 pernah ada perjanjian antara Uni Sovyet-Iran yang raengijinkan Sovyet untuk melakukan intervensi bila kekacauan di Iran po
mengancam stabilitas dan keamanan Sovyet. Pernyataan Uni Sovyet mengenai Icenetralannya ternyata terbukti sebaliknya, karena Sovyet memasok persen* jataan kepada Irak* Sovyet was-was terhadap perkembangan perang teluk dan was-was jika Iran rnenyebarkan fundamentaliomenya ke bagian wilayahnya. Sovyet kemudian rnemperbaiki hubungannya dengan Iran atas dasar perjanjian yang pernah dibuat, yang mengijinkan Sovyet untuk melakukan intervensi bila kekacauan di Iran inembahayakan Sovyet, Intervensi terhadap suatu negara talc dapat dibenarkan* narnun karena telah diperjanjikan, malca wajib ditepati berdasarkan aaas pacta sunt servanda. Sovyet dapat me lakukan intervensi apabila Iran melanggar ketentuan da lam perjan^ian itu,
^ J i a o n im, "Iran The Draining VarH, Conflict Bulletin, The Centre For Security And Conflict StudTes r"london^ 1987, h,2. t
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB IV ALTERNATIF CARA-CARA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH
*
1. Penyelesalan Secara Damai Upaya untuk raengakhiri perang teluk antara IranIrak dapat ditempuh melalui cara-cara damai yaitu ; negoeiasi, good offices & mediaoi, inquiry, konsiliasi, ar~ bitraae, dan melalui PBB. '1.1*Negosiasi ( perundingan )• Negosiasi adalali kontak langaung antara negaranegara yang bersengketa untuk menyalurlcan perdebatan pq
mereka dan menyeleaaikan secara baik‘.
Negosiasi dapat
bersifat terbuka atau khusus atau bersifat kedua-duanya. Sebelum dilakukan negosiasi, dapat didahului de ngan pembentukan komiei untuk menyelidiki fakta-fakta dan raembahas pokok-pokok dari perbedaan diantara negara-nega ra yang beraengketa. Negosiasi juga dapat dibentuk pada tingkat menteri luar negeri atau konperensi antara negaj ra-negara. Berdasarkan penjelasan diataa, maka negosiasi da pat dilakukan antara Iran-Irak untuk mengakbiri perang
2^R.C,Hingorani, op.clt., h,302*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
teluk. Negosiasi ini dapat bersifat terbuka yang melihat lean negara-negara lain di Teluk Persia, karena juga terlibat dalam perang teluk seeara tak langsung diinana kapal kapal mereka menjadi korban ranjau-ranjau dan serangan rudal-rudal. Negosiasi dapat bersifat khusus yang diadakan antara negara-negara yang bersengketa saja yaitu Iran dan Irak, dapat juga bersifat keduanya dengan mengadakan negosiasi yang bersifat khusus lebih dahulu, kemudian mengadakan negosiasi yang bersifat terbuka. Negosiasi ini dapat dilakukan oleh menteri luar negeri Iran dan menteri luar negeri Irak, atau d'iadakan melalui konperensi antara negara-negara, khususnya nega ra-negara teluk.
1.2.Good offices ( jasa-jasa baile ) dan mediasi ( penengahan ). Apabila para pihalc yang bersengketa gagal untuk bertemu dan mencapai persetujuan melalui negosiasi, maka pihalc ketiga dapat membantu mengadakan jasa-jasa balk atau penengahan untuk mengatur portenman antara negaranegara yang bersengketa untuk mcmecahkan masalah dengan baik* Pihak ketiga tersebut dapat perseorangan atau suatu negara. Ada kemungkinan pihak-pihak yang bersen^lceta dapat mencapai persetujuan. Ada perbedaan antara jasa-jatm bailc clan penengahan. Pada jasa-jasa bailc, pihak ketiga berusaha mengajak
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
u
pihak-pihak yang bersenjata menuju meja konperensi tapi tidak memborikan advis, sedangkan pada penengahan, pihak ketiga memberikan advis untuk mcmecahkan masalah,^0 Dalam masalah perang teluk, negara Teluk Persia i selain Iran dan Irak, dapat bertindak sebagai pihak ketigaf atau negara lain yang netral makoudnya yang tidak terlibat dalam perang teluk, sehingga ada kemungkinan da pat tercapai suatu persetujuan* Pertemuan antara Iran-Irak yang diselenggarakan oleh pi hak ketiga tersebut sebaiknya diadakan di negara yang netral supaya tidak menimbulkan kecurigaan Iran ataupun Irak bahwa pertemuan itu hanya akan menguntungkan pihak lawan * 1.3.Inquiry ( pencarian fakta-fakta ), Inquiry adalah cara untuk raenyeleoaikan sengketa internasional secara damai yang dicetuskan dalam Konperensi Haque tahun 1899* Inquiry raerupalcan proses penyelidikan terhadap faktafakta dari tuntutan-tuntutan negara-negara yang bersengketa, tanpa merapertimbangkan kehormatan atau ke~ pentingan negara-negara tersebut.
^1
Untuk menjalankan fungai pencarian fakta-fakta,
30Ibid., h.304. 31 Ibid., h.308.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
dibentuk suatu komisi yang menerima bukti-bukti dan penjelasan dari. negara-negara yang ber&engketa, kemudian memeriksanya, Pasal 33 Piagam PBB juga menyebutkan pencarian fakta-fakta merupakan salah aatu cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam masalah perang teluk, dapat juga diupayakan penyelesaian melalui pencarian fakta-fakta dengan membentuk suatu komisi yang ber&nggotakan wakil-wakil dari negara-negara netral. Komisi ini akan melakukan penyelidikan terhadap fakta-iakta. dari tuntutan-tuntutan Iran dan Irak, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang menyangkut perang teluk kemudian mencocokkan apakah buktibulcti tersebut sesuai dengan fakta-fakta. Komisi ini ju ga dapat menerima atau meminta penjelasan dari Iran dan Irak sehubungan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta ter sebut, kemudian meinberikan pandangan apakah relevan dengan tuntutan-tuntutan kedua negax'a. 1 *4.Konsiliasi. Konsiliasi adalah kombinasi dari pencarian faktafakta dan pemberian saran-saran untuk menyelecaikan sengketa antara negara-negara,
32
Saran-saran tersebut
tidak mengikat negara-negara yang beraengketa, jadi ti-
32Ibid., h.309.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
dak harus diilcuti. Konsiliasi merupalcan prosedur penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak. Pihak-pihak yang bersengketa membentuk suatu komiai yang terdiri dari lima anggota. Pihalt-pihak yang bersengketa masing-masing menunjuk satu' anggota, dua anggota yang lain dari pihak ketiga dan yang seorang lagi ditunjuk oleh keempat ang gota tersebut yang akan bertindalc sebagai ketua komiai. Fungs! komisi yaitu mendengarkan keterangan pihakpihak,,mempelajari tuntutan dan keberatan mereka, serta memberikan pandangan guna mencapai.penyelesaian secara
•Z’X
damai. ^ Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi tercantum dalam pasal 284 seksi 1 Bagian XV UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa da pat meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan seng keta dengan cara konsiliasi sebagaimana diatur dalam An nex V seksi 1. Untuk mengakhiri perang teluk, dapat dibentuk euatu komisi yang susunan anggotanya seperti yang telah disebutkan. Komisi ini menjalankan fungsi' konsiliasi de ngan mendengarkan keterangan dari Iran dan Irak, raempelajari tuntutan dan keberatan masing-masing pihak ser-
^J.G.Merrila, Penyelesaian Sengketa International, Saduran Ahmad F a u z a n ^ ’tarsrto, Bancfung, TJFEnTTuTFTI
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
ta memberikan pandangan berdasarkan hasil kerja. Saransaran yang diberikah oleh lcomiai tidak bersifat mengikat. Pihalc-pihak yang beraengketa boleh menerima. atau menolak. 1*5.Arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrage diatur dalam Annex VII UNCLOS 1982. Arbitrase dapat ditewpuh dalam tiga ca ra. Menurut seksi 1 Bagian XV, para pihak dapat memilih suatu cara damai melalui persetujuan sehingga dapat memutuskan untuk membentuk pengadilan arbitrase, Menurut seksi 2, kedua pihak dapat membuat pernyataan yang memilih arbitrase aebagaimana diatur oleh ketentuan konvensi. Bila tak ada pernyataan bersaraa, arbitrase ber dasarkan konvensi dianggap telah diterima sebagai prosedur bersifat wajib. Dalam arbitrase, para pihak menyerahkan perkara kepada orang-orang tertentu yang disebut arbitrator yang dipilih secara b e b a s . ^ Para arbitrator ini akan member! kan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Susunan anggota komisi dalam arbitrase seperti pada konsiliasi. Anggota-anggota yang ditunjuk ( para arbitrator ) harus, berpengalaman dalam masalah maritim dan weiapunyai reputasi terbaik untuk kejujuran, kemampuan dan integritas ( pasal 2 Annex VII ),
■^J.G Starke, op,clt., h.465.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Komiai menentukan proaedurnya sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, serta bersifat me~ ngikat. Dalam hal perang telulc, Iran dan Irak dapat menw buat persetujuan untuk membentuk pengadilan arbitrage, atau memilih cara arbitrage aebagaimana diatur dalam konvensi* Bila tidak demikian, maka Iran dan Irak dianggap menerima arbitrase berdasarkan konvensi. Iran dan Irak dapat memilih tokoh-tokoh negarawan sebagai arbitra tor yang memenuhi kriteria aebagaimana diaebutkah dalam paaal 2 diatas* Iran dan Irak wajib menjalankan keputusan yang diambil para arbitrator, karena bersifat mengikat.
2, ..Penyelesaian Sen^ketaiMelalui PBB PBB adalah organ pusat dari pemerintah dunia dan merupakan lembaga internasional yang torpenting*^ PBB didirikan atas dasar Piagam PBB yang ditandatangani tanggal 26 Juni 1945 &'i San Pransisco, Tujuan PBB diuraikan dalam paaal 1 Piagam PBB antara lain yaitu memelihara. perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama, serta menyelesaikan peraelisihan-perseliaihan yang membahayakan perdamaian. Juga inemajukan hubungan peraahabatan antara bangaa-bangsa atas dasax peraamaan hak.
55Ibid., h.377
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Berdasarkan tujuan itu, PBB dapat menyelesaikan sengketa melalui organ-organ dibawahnya yaitu Lev/an Keamanan, Majelis Urnum, dan Mahkamah Internasional. Irak menjadi anggota PBB pada tanggal 21 Xiesember 1945, Iran menjadi anggota PBB tanggal 24 Oktober 1945. 2.1.Melalui Dewan Keamanan. Dewan Keamanan terdiri dari 11 anggota, 5 diantaranya anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Republik Rakyat Cina ( RRC ) „ dan Perancis. Sedangkan 6 anggotanya tidak tetap yang dipilih Majelis Umum uhtuk jangka waktu
3 tahun. Tiap anggota raempunyai
satu suara ( pasal 27 ayat 1 Piagain PBB ). Menurut pasal 24 Piagam PBB, Deuan. Keamanan bertanggung-javab terhadap pemeliliaraan perdamaian dan ke amanan internasional. Untuk itu Bewan. Keamanan dapat bertindak menurut tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Kewajiban Dewaaa Keamanan PBB yaitu : - Menyelesaikan sengketa secara damai ( pasal 33 Piagam PBB ) dengan persetujuan suka rola, maupun dengan paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan yang tercapai. - Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamai an ( paaal 39 Piagam PBB ). Pasal 51 Piagam PBB memberi hak secara individuil atau kolektif kepada anggotanya untuk mempertahankan diri dari serangan militer, sampai Dewun Keamanan mengambil
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
tindakan seperlunya. PBB menyerahkan kepada Dewan Keamanan untuk menentukan kapan mulai bertindak. Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan melalui pemutusan hubungan ekonomi ataupun komunikasi ( pasal 41 )» juga menggunakan kekuatan pasukan ( pasal 42 Piagam PBB ). Dewan Keamanan mengadakan sidang apabila - Sidang uraum menunjuk suatu hal yang harus diperhatikan Dev/an Keamanan sebab mengancam perdamaian atau sidang umum menyerahkan masalah untuk diselesaikan ( pasal 11 Piagam PBB ), - Sekjen meminta perhatian Dewan Keamanan untuk su atu masalah yang dianggapnya membahayakan perdamai an dan keamanan internasional, - Negara'anggota ataupun bukan anggota meminta per hatian Dev/an Keamanan terhadap keadaan yang dapat raenimbulkan perselieihan antara negara-negara, aohingga membahayakan perdamaian internasional ( pa sal 35 Piagam PBB ) • Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuasaan dan Icekerasan untuk memaksakan tindakan, namun veto dari salah satu anggota dapat menggagalkan keputusan* Dalam masalah perang teluk, PBB telah berupaya menyelesailcan melalui Dewan Keamanan yang mengeluarkan Resolusi No,598* Resolusi itu menyerukan kepada Iran dan Irak untuk mengadakan gencatan aonjata dan menarik mundur pasukan masing-masing ke perbatasan internasional. Semula Iran menolak resolusi itu karona menganggapnya hanya menguntungkan Irak, s^dangkau Irak menerimanya. Tetapi keiaudian Iran menerima resolusi itu setelah meng-
^M.Hutauruk, Kenalilah P B B , Cet.ke Jakarta, 1983* h.2T l
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
3 , Erlangga,
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
alami kekalahan beruntun dalara pertempuran dan korban yang banyak, serta kerugian yang besar. Resolusi yang berhasil dikeluarkan Dewan Keamanan tersebut menunjukkan bahwa Dewan Keamanan telah melakukan tugaanya menurut pasal 24 Piagam PBB. Namun Dewan Keaman an tidak dapat memaksakan resolusi itu terhadap Iran sehingga. untuk beberapa lama resolusi itu seperti tak ada gunanya, kare'na gagal dilaksanakan, Setelah Iran rncnerima resolusi itu, maka mulai nampak hasilnya* Iran dan Irak melakukan gencatan senjata dan mengadakan perundingan dibawah pengawasan PBB, walaupun masih saja terjadi pertempuran di wilayah perbataoan antara kedua pihak. 2.2.Melalui Majelis Umuro* Majelis Umum adalah organ utaraa PBB yang terdiri dari se.luruh anggota, tiap anggota memiliki 1 S u a r a . ^ Majelis Umum mempunyai lcekuasaan untuk membicarakan, menguji, menyelidiki serta mengawasi pekerjaan-pekerjaan PBB secara keseluruhan, dan organ-organ lainnya termasuk badan-badan khusus ( paaal 10 Piagam PBB ). Hamun kekuasaan itu dibatasi pada peiuberian rokoraendaoi dan keputusan-keputusan yang diambil tidak mengikat. Salah satu fungai Majelis Umum yaitu mendiskusi-
David Cushman Coyle, The.United^Nations and How It Woi'ks, Ed*I# The Mew American ITlorary ^"TJorlJrTIFera'tui’o IncTT New York, 1955, h*1.44 *
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
kan dan merekomendasi hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional kepada negara-negara anggota atau Dewan Keamanan ( pasal 11 )♦ Majelis Umum dapat merekomendasikan langkah-langkah un tuk raengatasi keadaan yang mengganggu keinakrauran umum atau hubungan peraahabatan antara bangsa-bangsa, tormasuk keadaan-keadaan akibat pelanggaran Piagam PBB ( pasal 14 ). Didalam Majelis Umum tak ada hak veto bagi negaranegara tertentu, hal ini membuat peranan Majelis Umum lebih besar untuk ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional- Seringkali nasalah-masalah yang penting diaiihkan untuk dibicarakan dalam agenda Majelis Umum, sebab apabila dibicarakan dalam forum Dewan Keamanan, maka akan diveto oleh anggotanya, Majelis Umum mengambil lceputusan berdasarkan suara terbanyak yaitu dua pertiga dari anggota yang hadir dan ikut memberikan suara ( paaal 18 ayat 2 Piagam PBB ), Majelis Umum yang mengangkat Sekretaris Jenderal PBB, juga yang menyetujui B e r t a meneriraa naskah berbagai konvensi internasional*
38
Terdapat hubungan yang orat antara Majelis Umum dengan Dev/an Keamanan. Pada pasal 25 Piagam PBB menyata kan bahwa tiap keputusan Dewan Keamanan mengikat seluruh
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
anggota Majelis Umum, walaupun bukan anggota PBB. Maka bila Dewan Keamanan telah mengoluarkan pernyataan dan seluruh anggota Dewan Keamanan telah sepakat mengambil sikap bersama, maka seluruh anggota Majelis Umum juga menerima, Majelis Umum bersidang satu kali setahun tapi da pat mengadakan sidang khusus atas permintaan Dewan Keaman an atau mayoritas anggota PBB. Masalah perang teluk dapat pula dibicarakan dalam sidang Majelis Umum guna raoncari penyelesaian. Majelis Umum dapat mengutus Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan dan mempertemukan Iran dan Irak agar mau mengadakan lconperensi dibawah PBB atau secara langsung tatap rauka, sehingga dapat menghasilkan suatu konvensi perdamaian, Namun keputusan-keputusan yang diambil Majelis Umum bersifat tidak mengikat, sehingga tak dapat dipaksakan. 2.3,Melalui Mahkamah Internasional. PCIJ ( Permanent Court International of Justice ) didirilcan tahun 1920 oleh Leage of nations yang kemudian direvisi menjadi the ICJ ( International Court of Justice ) pada tahun 1945 menurut Piagam PBB, Pungsi Mahkamah Internasional yaitu memeriksa dan mengadili perkara kontradilctoir yang diajukan oleh para
7Q Alf Ross, A"Textbook of International L a w , Ed,I, Longmans, Green and” D o ./"Xon^cm7~”Iu1^9'5*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
pihak atau negara ( pasal 93 & 94 ) dan me.mberikan advisory opinion ( pasal 96 Piagam PBB )* Advisory opinion dapat diminta oleh organises! internasional Mahkamah Internasional terbulca bagi semua negara dan tak ada batasan sengketa yang dapat diajukan, baik sengketa hukum maupun sengketa politik.^ Pasal 93 (1) Piagam PBB raenyebutkan bahwa seluruh anggota PBB secara langsung.merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional, sedangkan pasal 93 (2) mengijinkan negara bukan anggota PBB menja&i anggota Statuta Mahkamah Internasional rnenurut kondisi-kondisi yang ditentukan Majelis Umum, atas rokomendasi Dewan Keamanan, Namun keanggotaan dalam PBB bukan berarti negara yang bersangkutan menundulckan diri pada yurisdiksi Mahkamah Internasional,^0 Ketentuan pokok tentang Mahkamah Internasional diatur dalam Piagam PBB bab XIV pasal 92-96 yang menyangkut kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan peradilanp serta luibungan fungsionalnya dengan PBB dan organ-organ lain, Sedangkan ketentuan yang menyangkut struktur organisasi, tugas dan veuenang Mahkamah Inter nasional diatur dalam Statuta Mahka.mah Internasional, Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah InternasiO“
^°Abdul Rasjid, Upaya Penyelosaian Sengketa Antar Negara Melalui MahkainahYnterimoToiiialt"'^Ina^ttTmu'^i^urabayaV T9S5T"luiT.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
nal bersifat auka rela* Putusan yang d.ikeluarlcan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan ( 'pasal 59. Statuta Mahkamah Internasional ), karena itu harus ada keraauan atau consant untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional, Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional adalah final dan tak dapat dilakukan banding. Para pihak dapat berperkara tanpa ada perjanjian khusus apabila masingmasing telah menyatakan secara sepihak ( perjanjian uni lateral ) menerima yurisdiksi Mahkamah Intex^nasional ( paaal 36(2) ) dan melalui perjanjian multilateral ( pasal 36(1) ) Statuta Mahkamah Internasional. Untuk mengakhiri perang telulc, Iran dan Irak da pat mengajukan perkara kepada Mahkamah, Internasional de ngan membuat persetujuan lebih dahulu ( perjanjian khu sus ), atau tanpa perjanjian khusus apabila masing-masihg bersedia menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional yang dinyatakan secara sepihak ( perjanjian unilateral ) ataupun melalui perjanjian multilateral. Iran dan Irak wajib menjalankan putusan tersdbut, Apabila salah satu pihak tidak raau memenuhi kewajibannyap maka pihak lawannya dapat meminta bantuan Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan yang menguatkan dan mendesak pelaksanaan putuaan ( pasal 94 Piagam PBB ).
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
PENUTUP
1 * Kesimpulan a* Teluk Persia adalah laut terkurung dan perair an teluk diluar laut wilayah negara-negara sekelilingnya, dianggap sebagai laut lepas. Perairan teluk yang merupakan laut wilayah negara-rnegara pantai mempunyai hak lintas damai untuk kapal-kapal asing. b* Walaupun telah meratifilcasi Konvensi-konvenai iJenev/a 1953 dan menandatangani UNCLOS 1982, Iran dan Irak tidak raematulii ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, Irak yang telah meratifilcasi UNCLOS 1982 bahkan tidak melaksanakan secara konsekuen* c. Menurut IConvensi-konvenai Jenewa 1958 maupun UNCLOS 1982 * tindakan-tindakan yang dilakukan Iran dan Irak tak dapat dibenarkan. Pemasangan ranjau-ranjau dan penembakan kapal-kapal asing yang melalui Teluk Persia, telah melanggar prinsip-prinsip tUdalain 'hukum laut yaitu prinaip-prinsip freedom of navigation ( kebobasan pe layaran ) di laut lepas dan hak innocent passage ( lintas damai ) di laut wilayah. d* Keterlibatan negara-negara asing dalam perang teluk semakin memperkeruh keadaan. Kehadiran kapal-kapal asing yang bermaksud monjaga lceselamatan pelayaran telah
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
menyimpang dari tujuah semula.. Armada Amerika Serikat yang bertugas melindungi kapalkapal asing yang berbendera Ainerika Serikat, telah bertindak lebih jauh untuk memperoleh kontrol atas kawasan teluk dan mempertahankan keberadaannya disana* Uni Sovyet tidak lagi bersikap netral terhadap perang Iran-Irak karena Sovyet ternyata rnemasok senjata kepada Irak, Sovyet membantu Irak karena was-was Iran akan memenangkan perang, sehingga kemungkinan Iran akan raenyebarkan revolusi Islamnya dan memperluas pengaruh fundamentaliernenya ke bagian v/ilayah Sovyet yang berbatasan dengan Iran* e, Upaya-upaya penyelesaian secara damai rnaupun melalui PBB dapat ditempuh untuk mengakhiri perang teluk* Iran dan Irak dapat memilih oatu cara yang dianggap sesuai dan tidak merugikan aalah satu pihak.
2. Saran a, Hendaknya antara negara-negara teluk diadakan pe.rjanjian multilateral yang mengatur tentang pengaturan dan penggunaan secara jelas di Teluk Persia. Untuk itu harus diadakan konperensi internasional lebih dulu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Teluk Persia secara tegas dan pasti. b. Hendaknya negara-negara peaerta UNCLOS 1982 khususnya Iran aegera meratifilcasinya sehingga efektivi-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
tas UNCLOS dapat diharapkan. c.
Hendaknya-badan khusus PBB yang menangani ker-
ja sama internasional di bidung pelayaran, navigasi dan keamanan maritim ( IMO / International Maritime Organization ) melakukan tindakan untuk mencegah atau menanggulangi pemasangan ranjau-ranjau dan penembakan kapal-kapal di Teluk Persia# d« Hendaknya Iran dan Irak benar-benar melakaanakan ketentuan-ketentuan didalam Hesolusi Dewan Keamanan N o e598, terutama mengen&i gencatan senjata* agar kedua pihak tfienghentikan pertempuran-pertempuran yang masih terjadi, karena dapat menghambat jalannya perundinga.n, e. Dalam melakukan perundingan dibawah pengawasan Sekjen PBB, hendaknya Iran dan Irak menc^ri cara penyeleaaian yang tepat.
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
DAPTAR BACAAN
Abdul Rasjid, Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Malikamah ±niernauional7 Binallinu, Surabaya, t s b s : --------------------------Ross, Alf, A Textbook , -Of International Law, Bd.I, Long mans, Green and Co7, London, 13T7 * Bierly,J,L,t-The Law Of Nations, Ed.V, Oxford & IBH Pu blishing Co \ , I'lew^elhl , 1387 • Churchil, Siramonds, Welch, New Direction : In The Law Of The Sea, Vol.Ill, The Brit I a h " T n F t I t I n t e r n a t i o n a l A n d Comparative Law, London, 1973. Coyle, David Cushman, The United Nations.And How It Works, Ed.I, The New American Li¥rar^Of' SorTd- Literature Inc., New York, 1955. Fenwick, Charles G-., Foreign Policy And International Law, Oceana Publications TiicT, frew York, i ^68*' Hakim,S.A., Hukum Internasional, Eleman-Elstar, Jakarta. 1973, ; Hingorani,R,C,, Modern International Law, Ed.II, Oxford & IBH Publishing tfo7, N e v ’ftelhi, 1982. — ..-— ---- -- ■ , Studies In International Lav/, Oxford & IBH Publishing Co7 7 £fewSoIhli 1986, Hutauruk,M., Kenalilah PBB, Cet.ke 3, Erlangga., Jakarta, 1983< — Lissitzyn, Oliver J,, International Law ^oday And Tomorrow, Oceana Publications IncV, New Xorlc, 1965. Merrils,J«Gr., Penyelesaian Sengketa International : Saduran Ahmad lauzanf'"Tarbl^o^SanS^gT^fSSST Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Badan Pembinaan Hukum NasionalHDeparEemen^elialclman, Bina Cipta, Bandung, 1978, O ' c o n n e ^ D . P , , Internationa^ Law, Ed„II, Stevens And Sons, London, 1970,*" Piagam PBB Dan Statuta Mahkamah Peradilan Internasional, Bina, Cipta, Bandung, 1977-
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Cet.ke 1, Husa IndaSTTaEaFEaT™1983* Starke, J.G-, „ Introduction To International Lav/, Ed.IX, Butt erwortEEs7^ConSon7^1!^^ * Summers, Lionel H * , The International Law Of Peace, Oce ana PublicationaHEnc., fiew“York', 19T2"I
Majalaji :
Conflict Bulletin, The Center For Security And Conflict Studies, London, Spring 1987. Conflict Studies No.188, The International For Study Of Conflict, London, Law And State Vol.2 7 f The Institution For Scientific Co operation, Tubingen. Law And State Vol.28, The Institution For Scientific Co operation, Tubingen. Third World Quarterly, Vol.4- Ho,2, Third World Foundation London, April 1981. Third World Quarterly, Vol.4 Ho.4# Third World Foundation London, Oktober 1982. Tempo, No.28 Thn XVI, 6 September 1986* Tempo, Ho,33 Thn X, 11 Oktober 1980. i Tempo, Ho.34 Thn X, 18 Oktober 1980.
Surat Kabar :
Jawa Pos, 15 Oktober 1987* Jawa Poe, 23 Oktober 1987. Jawa Po?, 19 Juli 1988. Surabaya Post, 23 Juli 1987*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
THE GULF STATES
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
LIMITED NATIONS Security Council Distr. GENERAL S/RES/598 (1987) 20 July 1937 ' i
v.i.rerytr-
rgr-rFT. ’Tf’TwuapfTre—rs-j.t^T’T
.RESOLUTION 590 (1987) Adopted by the Security Council at its 2750th meeting on 20 July 1987
The Security Council, Reaffirming its resolution 582 (19B6), Deeply concerned that, despite its calls Cor a cease-fire, the conflict between Iran and Iraq continues unabated, with further heavy loss of human life and material destruction, Deploring the initiation and continuation of the conflict, Deploring also the bombing of purely civilian population centres, attacks on neutral shipping or civilian aircraft, the violation of international humanitarian Law and other laws of armed conflict, and, in particular, the use of chemical weapons contrary to obligations under the 1925 Geneva Protocol, Deeply concerned that further escalation and widening of the conflict may take >lace, Determined to bring to an end all military actions between Iran and Iraq, Convinced that a comprehensive, just, honourable and durable settlement should •e achieved between Iran and Iraq, Recalling the provisions of the Charter of the United Nations, and in articular the obligation of all Member States to settle their international isputes by peaceful means in such a manner that international peace and security nd justice are not endangered. Determining that there exists a breach of the peace as regards the conflict etween Iran and Iraq, Acting under Articles 39 and 40 of the Charter of the United Nations, Skripsi
7-17465
3426Z {Z)
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
S/RES/598 (1987) Page 2
1. Demands that, as a first step towards a negotiated settlement, Iran and Iraq observe an immediate cease-fire, discontinue all military actions on land, at sea and in the air, and withdraw all forces to the internationally recognized boundaries without delay; 2p Requests the Secretary-General to dispatch a team of United Nations Observers to verify, confirm and supervise the cease-fire and withdrawal and further requests the Secretary-General to make the necessary arrangements in consultation with the Parties and to submit a report thereon to the Security Council; 3. Urges that prisoners-of-war be released and repatriated without delay after the cessation of •active hostilities in accordance with the Third Geneva Convention of 12 August 1949; 4. Calls upon Iran and Iraq to co-operate with the Secretary-General in implementing this resolution and in mediation efforts to achieve a comprehensive, just and honourable settlement, acceptable to both sides, of all outstanding issues, in accordance with the principles contained in the Charter of the United Nations; 5. Calls upon all other States to exercise the utmost restraint and to refrain from any act which may lead to further escalation and widening of the conflict, and thus to facilitate the implementation of the present resolution; 6. Requests the Secretary-Gcneral to explore, in consultation with Iran and Iraq, the question of entrusting an impartial body with inquiring into responsibility for the conflict and to report to the Security Council as soon as possible; 7. Recognizes the magnitude of the damage inflicted during the conflict and the need for reconstruction efforts, with appropriate international assistance, once the conflict is ended and, in this regard, requests the Secretary-General to assign a team of experts to study the question of reconstruction and to report to the Security Council; 8. Further requests the Secretary-General to examine, in consultation with Iran and Iraq and with other States of the region, measures to enhance the security and stability of the region; 9. Requests the Secretary-General the implementation of this resolution;
to keep the Security Council informed on
10. Decides to meet again as necessary to consider further steps to ensure compliance with this resolution*
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Department of Public Information Press Section United Nations, New York L/T/3845 29 October 1986
PARAGUAY RATIFIES LAW OF SEA CONVENTION
Paraguay has! ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea, concluded at Montego Day, Jamaica, on 10 December 1982. Its instrument of ratification was received by the United Nations Office of Legal Affairs on 26 September* As of 26 September, the Convention has been ratified, accepted or acceded to by the following 31 countries plus Namibia (United Nations Council £or Namibia): Bahamas, Bahrain, Belize, Cameroon, Cote d'Ivoire, Cuba, Egypt, Fiji, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iceland, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kuwait, Mali, Mexico, Nigeria, Paraguay, Philippines, Saint Lucia, Senegal, Sudan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, United Republic of Tanzania, Yugoslavia and Zambia. The Convention will enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instrument of ratification or accession. The Convention deals with virtually every use of the oceans — navigation and overflight, resource exploration and exploitation, conservation and pollution, fishing and shipping. Its articles and annexes constitute a guide for the behaviour of States in the world's oceans, defining maritime zones, laying down rules for drawing boundaries, assigning legal duties and responsibilities and providing machinery for the settlement of disputes. The Convention provides that all activities on the sea-bed beyond national jurisdiction will be controlled by an International Sea-Bcd Authority. Also created under the Convention is an International Tribunal for the Law of the Sea designed to settle disputes over the interpretation or application of the Convention. The Convention was closed for signature on 9 December 1984. The following 159 States and other entities signed the Convention: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Byelorussia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, Skripsi
5 30 IP
NATALIA TRIYAYI GANGGUAN TERHADAP ..JjDQ.TS,)............................ PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL For inform ation m e d ia — not an official record
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Press Release L/T/3845 29 October 1936
Democratic People's Republic of Korea, Democratic Yemen, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Ethiopia, European Economic Community (EEC), Fiji, Finland, France, G/’bon, Gambia, German Democratic Republic, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, ‘Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia (United Nations Council for Namibia), Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia and Zimbabwe.
•,V *VnV *
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Press Retease Department of Public Information ■Press Section** New York L/T/3936 12 August 1967
DEMOCRATIC YEJIKN AND CAPE VERDE RATIFY LAW OF SEA CONVENTION
Democratic Yemen and Cape Verde have ratified the United Motions Convention on the Law of the Sea, concluded at Montego Bay* Jamaica, on 10 December 19S2. Their instruments of ratification were received by the United Nations Office of Legal Affairs on 21 July and 10 August, respectively. As of 10 August, the Convention had been ratified, accepted or acceded to by the following 33 countries plus Namibia (United Nations Council for Namibia): Bahamas, Bahrain, Belize, Cameroon, Cape Verde, Cote d ’Ivoire, Cuba, Democratic. Yemen, Egypt* Fiji, Gambia; Ghana, -Guinea, Guinea-Bissau, Iceland, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kuwait, Mali, I-Iexico, Nigeria, Paraguay, Philippines, Saint Lucia, Senegal, Sudan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, United Republic of Tanzania, Yugoslavia and Zambia. The Convention will enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instrument of ratification or acccssion. The Convention deals with virtually every use of the oceans — navigation and overflight, resource exploration and exploitation, conservation and pollution, fishing and shipping. Its articles and annexes constitute a guide for the behaviour of States in the world’s oceans, defining mai'itime zones, laying dovu rules for drawing boundaries, assigning legal duties and responsibilities and providing machinery for the settlement of disputes. The Convention provides that all activities on the sea-bed beyond national jurisdiction will be controlled by an International Sea~iied Authority. Also created under the Convention is an International Tribunal for the Law of Die Sea designed to settle disputes over the interpretation or application of ih«a Convention. The Convention was closed for signature on 9 December 1904, but remains open for accession. J\ total of 13
'•Ji -fr.V.k 'k
06 3 IPSkripsi
GANGGUAN TERHADAP Foriuforniatwn media — nolanofficial1'ccord PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
UNITED NATIONS
Security Council Distr. GENERAL S/16877/Add.5 31 December 1987 ORIGINAL:
ENGLISH
REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL IN PURSUANCE OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 552 (1984)
Addendum •
1. It will be recalled that, in accordance with Security Council resolution 552 (1984) of 1 June 1984, the Secretary-General submitted to the Security Council, on 31 December 1984, a report (S/16877) which had been requested of him under paragraph 7 of that resolution. Addenda to that report (S/16877/Add.1, Add.2, Add.3 and Corr.l and Add.4) were issued 'on 22 January 1985, 31 December 1985, 31 December 1986, 22 January 1987 and 10 February 1987 respectively. 2. The Secretary-General has continued to receive substantial information regarding incidents relevant to his reporting responsibility under resolution 552 (1984), mainly from the International Maritime Organization (IMO), which is reproduced in the annex to the present addendum to the report. 3. Additionally, a letter dated 28 January 1987 was received from the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland referring to an incident on 23 January 1987 which involved a British-owned and registered vessel the M/V Isomeria. Four communications relevant to this report were also received from the Government of Kuwait. The first, dated 1 July 1987, concerned the attack on 30 June 1987 on the container ship, A1 Mergaab, which was owned by the United Arab Shipping Company and carried the Kuwaiti flag. A second letter, dated 1 September 1987, reported an attack on 31 August 1987 on a vessel of the same ownership and flag, Jabai Ali, and a third, dated 15 October 1987, reported an attack on that day on a Liberian tanker in Kuwaiti territorial waters. A fourth letter, dated 16 October 1987, reported a missile attack on that date on an oil tanker registered in the United States and anchored in Kuwaiti territorial waters. The last three letters have been issued as documents of the Security Council (S/19093, S/19210 and S/19215). 4. The Secretary-General continues to be deeply concerned by the continuing attacks on merchant vessels. This year h?.r* witnessed a more than 50 per cent increase in such incidents over last year, which have had devastating effects for the shipping industry. The Secretary-General once again strongly calls on both
87-00761
Skripsi
2388n (E)
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
INCIDENTS REPORTED By GOVERNMENTS AND BY THE INTERHATIOKAL MARITIME ORGANIZATION (IKO) ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 1 JANOART-31 DECaiBER 1987
E RIE OF IIC IC E O T
OF VESSEL
Galerie
TONNAGE
NATICTJALITi’ OF C1&5R
FLAG CP REGISTRATION
Tanker
139 528
Greece
ftafLaffl**
3YFE
2/1/87
m /T
4/1/87
M/T Matterhorn
Tanker
131 813
6/1/87
Cosmo Jupiter
Tanker
238 500
8/1/67
World Dawn
TanKer
8/1/87
Berqe Saqa
Tanker
LOCATION AND TIKE OF IfCIDEJ.’T
SOURCE CF REPORT
40 miles south of Knarg Island
Hit Dy missile; no casualties reported
IMO
United States Liberia of America
lat. 28025'N, long. 50°58*E; near Kftarg Island; at 0640 0 7
Hit fcy missile; no casualties reported
IMO
Jaoan
Japan
12 miles frcm Hamriyah Hit cy missile; no oil terminal in United casualties reported Arab Emirates; lat. 25°46’N, long. 55°29 *E; at 1954 GMT
WO
88 260
Panama
Hong Kong
Lat. 25°59’N, long. 55055'E; near Hulaylan terminal; at 0120 local tine
Hit fcy missile; failed to explode; no casualties reported
IMO
55 173
Norway
Norway
tat. 25°58'N, long. 55°48'E; at 2058
Attacked ty missile;
IMO
CHT Liberia
missile missed vessel by 20 metres
11/1/87
Atlantic Dignity TanKer
89 935
Hong Kong
12/1/87
Taoriz
Tanker
69 498
Iran (Islardc Iran (Islamic At Kharg Island oil terminal Republic of) Republic of)
Hit ty missile; 1 person killed; 3 injured
IKD
13/1/87
Lady A
Tanker
233 011
Cyprus
Cyprus
60 miles south of Kftarg Island
Struck fcy missile; no casualties reported
IMO
14/1/87
Sandian
Products carrier
29 139
Kuwait
Kuwait
10 miles nortft of Mina Saqr, in Strait of Homiz; approx. in lat. 26°13'N/ long. 55®59*E; at approx. 0145 Dubai time
Struck ty missile; no casualties reported
IKD
As sfte entered Strait Hit ny missile; no of Horrruz; 9.5 miles casualties reported due west of Ouoin Island; at 0225 local time
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
S/16877/Add.5 E n g lie h Paq* 3
Skripsi
ADDITIONAL INFORMATION
NATALIA TRIYAYI
DATE CP INCIDENT
23/1/87
Skripsi
NftMS CF VESSEL
M/V Isameria
TYPE
Liquified Petroleum Gas carrier
TONNAGE
59 700
ADLN PerpustakaanFLAG Universitas Airlangga NATICNALm CF LOCATION AND CF CWE R REGISTRATION TIMS OF INCIDENT
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom Lat. 25°42*N, long. Attacked ty missiles; of Great 55°24’E; at approx. missiles missed target Britain and * 1400 hours local tine Northern Ireland
Philippines
27/1/87
M/V Huai Ingrita Carrier
12 .369
Philippines
28/1/87
Pena
372 201
Iran (Islamic Iran (Islamic Republic of) Republic of)
Tanker
ACOITICriAL XKFOf&RTION
Strait of Borcuz
Seized by Iranian gunboats
In vicinity of Larax ' Attacxed ty missiles; no Island; approx. 1130 casualties reported
SOU7CE OF fEPOKT
,DO Letter from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland .of 28/1/87
DO DO
OTT
Hit ty missile; no casualties reported
IMO
Hit by missiles
DO
20 miles south of Kharg Island; at 0815 G
Hit ty missile; no report of casualties
IMD
Off coast of United Arab Bairates
Struck, ty missile; no casualties reported
DO
Hit ty missile; no casualties reported
DO
28/1/87
Tactic
Tanker
237 085
Greece
30/1/87
Alaroot
TanXer
317 824
Iran (Islamic Iran (Islamic Off Bushire, vessel Republic of) Republic of) ran aground; at 1015 ©IT
1/2/87
Khark 3
Tanker
280 476
Iran (Islamic Iran (isla.’zic Republic of) Republic of)
3/2/87
Arabia Fortuna
Bulk/oil carrier
78 531
Norway
7/2/87
Knar* 4
Tanker
284 299
Iran (Islamic Iran (Islamic Off Iranian coast Republic of) Republic of)
13/2/67
Khar* 2
Tanxer
284 919
Iran (Islamic Iran (Islamic Near Kharg Island; at Attacked on given date; no casualties reported Republic of) Republic of) 0600 &CT
DO
19/2/87
TOftan
TanKer
239 776
Iran (Islamic Iran (Islamic About 20 nglps south Hit cy missiles; no Republic of) RepuDlic of) of Kharg terminal; at casualties reported 1730 hours Q-TT
DO
26/2/87
Wa Jiang
Cargo vessel 9 422
Qiina
Greece
Bananas
Ouna
115 miles south of Knarg Island; lat. 27°38‘N, long. 51°18‘E;. at 0832 GIT
Near Coha; at 1520 OS' Iranian gunboats reported to have attacxed unsuccess* fully Oiinese vessel, 4 crevraea dead
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
DO
NATALIA TRIYAYI
f W C OF VESS3,
27/2/87
Knark 3
Tanker
280 476
Iran (Islamic Iran (Islamic About SO miles south Attacked on given date; no Republic of) Republic of) of Iranian Port of report on casualties Bushire; lat. 27°43,N, long. SIOSS'E; at 1535 O-iT
IMD
28/2/87
Sea Enpress
Tanker
£0 000
Greece
IPO
7/3/57
Khark 5
Tanker
284 632
Iran (Islamic Iran (Islamic South of Knarg Island N.A. Republic of) Republic of)
12/3/87
Arabian Sea
Tanker
315 695
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Off United Arab Elairates; lat. 25®45'N, long. 55°1<'E> at approx. 2200 hours
Attacked by missiles, no casualties reported
IKD
16/3/67
Pivot
Tanker
232 104
Cyprus
Cyprus
12 mi ii*a south of Abu Musa; lat. 25040 *N, long. 55°08'E; at 2215 local tins
Attacked £y missiles, no casualties reported
IfO
21/3/87
Avaj
linker
316 379
Iran (Islamic Iran (Islamic In Gulf area; at 1715 Republic of) Republic of) hours local tine
Hit cy missile, 1 person killed
DO
23/3/E7
Pena
Tanker
372 201
Iran (Islamic Iran (Islamic South of fcnarg Island Republic of) Republic of)
Hit on given date
IMD
26/3/87
Kaersk Astro
Tanker
7 897
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Gercany
Lat. 28°17'12N, long. 49°11*06E; at 0124 local time
Contacted underwater mine, shell plate dsoaged; no casualties reported
IMD
5 /4 /8 7
PoLiKon
Tanker
239 604
C yprus
C yprus
Lat. 28°22*N, long,
Hit ty missile, no casualties
IMD
50056‘E
U/4/87
Colossus
K.A.
15 180
Panama
Panama
In lat. 25°39*N, long. 55®19'E; near Sharjah; at 1530 local time
Attacked by gunboat, 2 shots fired but both missed; no casualties reported
IMD
12/4/87
Lady Sky
Ore/bulk/ oil carrier
140 000
Cyprus
Cyprus
Lat. 27°54’N, long. 51^13'B, at approx. 0730 QtT
Hit by missile, no casualties
IMD
TYPE
TCMWIE
N&TI0NMJ1Y F W G OF LCCMTCN AM3 OF CWiER REGISTRATION TIMS OF l l d T O T r ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Cyprus
Cat. 25°16'N, long. 54°18'E; at 1100 local tiro
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
SCXJPCE CF FEPGRT
AEOITICKAL nCCESftTICN
Attacked on given date, no casualties reported
no
S/16877/Ad<3. Engliah Page 5
Skripsi
DVTE CF" INCICENT
NATALIA TRIYAYI
20/4/87
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga NATIONALITY OF OttJER
TOE
SOUICE OF REPORT
Corriedale
Livestock carrier
12 079
Pnilippines
Philippines
Lat. 26°30*N, long. 52°28'E; at 1145 local time
Hit ty 2 missiles, no casualties to crew
IMD
Tenryu Maru
Liquefied gas tank
S3 171
Japan
Japan
tat. 25°01'N, long. 54°16'E; at 0405
Attacked ty Iranian helicopter, apparently Kissed
IMD
Express
(KT
Skripsi
AEOmCtJAL INFORMATION
DO
24/4/87
Fuji Orient
Tanker
285 468
Japan
Panama
Attacked ty missile, no lat. 28°18*N, long. 50O58'E; 80 miles casualties reported south of Kharg Island
24/4/87
Jeoel Ali
Boxsnip
20 353
Kuwait
Kuwait
Off Abu Onabi
Detained ty Iran for 2 hours and then released
mo
25/4/87
Mega Point
Tanker
141 006
Liberia
Liberia
Lat. 26°07'N, long. 56°00’E; off Mina Saqr, at 0015 local time
Hit 3 tines by small patrol vessels
IK0
29/4/87
Pamit
Oil/ixilK/ ore carrier
84 137
Greece
Panare
Lat. 28°14'N, long. 51°00*E; at approx. 0748 a t r
Hit ty unknown object, no casualties reported
IMO
N.A.
Kousa
Maintenance vessel
1 536
Iran (Islamic Iran (Islamic N.A. Republic of) Republic of)
Reported nit recently, no further details available
IM3
4/5/87
PetrobulK Rsoent
Tanker
31 127
Panaaa
Panama
Lat. 25°43'N, long. 55°29*E; at 2205 time
Hit by Iranian gunboat, 1 crewman injured
IMD
5/5/87
Snuho Maru
Tanker
258 000
Japan
Japan
Lat. 27°53,N, long. 49°50’3E; at 0120 local time
Hit by Iranian gunboat, no casualties
6/5/87
Ivan Koroteyev
Cargo vessel 6 459
USSR
USSR
A p p zo x. 30 miles froa Reported hit ty missile Bastaa oil platform and nachine gun fire, which is Off Arabian no casualties coast in lat. 26°27*4iJ, long. 52°31'7E; about 1230 local tins
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
IMO
NATALIA TRIYAYI
L'nol lsh
15/4/67
fftME OF VESSEL
Pag# 6
d a h : CF I'CIDCOT
N W C OP VESSEL
ITK^GE
NATIONALITY H A G CF LCCATICK AND CF OtJER REGISTRATION TIKE OF INCICENT ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
11/5/87
B-R- Aat«3fcar
TBnker
89 453
India
India
lat. 25°46'N, long. 55°24’E; at 0515 local time
Hit ty missile, no casualties
IMO
13/5/67 or 14/5/87
Stilikon
TanKer
206 198
Panana
Panama
Bi route to Kharg Island
Attacked ty missile, no casualties reported
IMD
16/5/87
Marshal Ctjuvkov TanKer
67 980
USSR
USSR
35 miles off Kuwait coast
Em>aged. by mine explosion, no casualties reported
IMD
17/5/87
Zeus
TanKer
158 694
Greece
Cyprus
Between Kharg Island ani Lara* Island; at 0954 otr
Attacked on given date, no casualties reported
IMO
17/5/87
Aouamarine
TanKer
89 179
Liberia
Liberia
Lat- 27°02’N, long. 51022’E; at 0840 local tine
Attacked ty missile, no casualties reported
IMO
18/5/87
Golar Robin
TanKer
219 387
Liberia
Liberia
Attacked off Saudi Arabian coast
Attacked on given date, no casualties reported
IMO
22/5/87
Rasnidan
Tanker
2 596
Qatar
Qatar
Lat. 28°53'N, long. 49°23 *£; at about 0100 OJT
Attacked ty 10 missiles, 3 crew reported seriously injured
IMD
26/5/87
Prunrose
Tanker
274 624
Japan
Liberia
34 miles off coast of Reported to nave hit a Kuwait mine, no casualties
IMO
9/6/S7
Etnnic
Tanker
274 629
Greece
Greece
Lat. 28°57*N, long. 48°48'E; at 2005 hours local time
Hit ty missile or cane, no casualties reported
IMO
18/6/87
Stena Brplorer
Tamer
269 091
Liberia
Liberia
30 miles off tne Kuwaiti coast
Hit mine, no casualties
IMD
20/6/87
Tenacity
Tanker
73 700
Panama
Malta
tCsile sailing to Kharg Hit ty missiles, no Island; at 0500 hour casualties reported <30*
IMO
24/6/87
Hira III
Bulk carrier 30 643
Turkey
Turkey
Lat. 28°21'5N, lcr>g. 50°56*E; at approx. 0255 0?T
IMO
TYPE
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
ACOITICWAL INFORMATION
Hit ty missile from helicopter, 7 crew members injured
SOURCE OF REPORT
S/16077/Artj. Fnalish Page 7
Skripsi
DfOE OF INCIDENT
NATALIA TRIYAYI
TYPE
TCNTftGE
SOURCE OF REPORT
26/6/87
Hia Karqrethe
ranker
224 607
Norway
Norway
Lat. 27°53'N, long. 49°43*Ei at 2115 hours GMT
Hit ty Iranian gunooat, 4 persons injured
DO
26/6/87
Stena CSsncordia Taf*er
269 296
Liberia
Liberia
Lat. 27°58'N, long. 49°29*E; at 2250 hours OCT
Hit by rocket ty small boat, 2 crew Berbers slightly injured
DO
30/6/87
AlMeroaab
32 534
United Arab Snipping
Kuwait
Cdntainership
Company
Skripsi
ADDITIONAL INrORWVTICN
Iranian gunboat opened lat. 28°00*N, long. fire to vessel, hit by 49°28'E; 20 miles missile, no casualties off Saudi Arabian coast; at 0215 hours; the vessel was hiding froa Al-Sha'eitta sea port in Kuwait to Bahrain, then Dafcai, and then to seaports in the Far East
DO Letter from Kuwait Of 1/7/87
Hit ty missile, no casualties reported
IMO
Hit ty gunboat missiles, no casualties
IMO
1/7/87
Dena
Tanner
371 201
Iran (Islamic Iran (Islamic Lat. 28°29’N, long. Republic of) Republic of> 50°S4 *E; at 1008 local time
3/7/87
Santa Karia
Tanker
313 457
Spain
6/7/87
Ninos Kazantzakis
Prodict carrier
67 200
United States Cyprus cf America
Near Knarg Island oil Hit ty missile, no casualties terminal; at appro:. 1700 GO*
7/7/87
Salserve
Salvage tug 742
Singapore
In Gulf; at 2100 hours local tine
Hit ty missile, no casualties reported
DO
9/7/87
Peconic
Tanker
273 205
United States Liberia of America
Lat. 28°15’N/ long. 49°23*E; about 70 miles southeast of Kina Ataadi near Zuluf oil field
Hit fcymissile, no casualties
DO
Spain
Singapore
Off Mina Saqr, neir Strait of Hormuz
HO
13/7/87
Ville D ‘Anvers
Containersnip
21 111
France
France
Lat. 28°00’n , long. 49°42'E; at 0335
Attacked b y Iranian gunboats, no casualties
2K?
21/7/87
Qasnobile Ace
Carrier
11.709
Fanaaa
Panama
Strait of Hornuz
Boarded and escorted to Bandar Abbas for cargo inspection, detained for 4 days and released 25/7/1987
IMO
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
Page G
fftME CF VESSEL
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga NATIONALITY CF OWNER
S/16077/Add, English
M T O CF IfClDENT
M 3 E or noiEKr
wtfe op* vesssi,
24/7/87
Bridgetown
tcnnage
NATIONALITY FLAG CF LOCATION AKD of oejer registration tik: op U d E E w r ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Tanker
401 362
Kuwait
10/8/87
Texaco Caribbean TanKer
274 347
15/8/87
100 Et Anita
type
Supply
Skripsi
source of jspom
Lat. 27°59’N, long. 49°50'E; about 18 miles west of Farsi Island; at 0700 hours local time
Struc* mine, no casualties
DO
united states Panama of America
About 9 miles north east of Fujairah in sea of Oman; at about 1530 hours local time
Struck ainer no casualties
DO
245
United Arab Dnirates
United Arab Bnirates
In Gulf of Oran; lat. 25°17'N, long. 56028'E? at 0900 hours (presumed local time)
Struck mine, crew missing presumed dead including captain
IKD
Lat. 25°55’N, long. 56°42’E; late afternoon local tine
Attacked ty 2 fast patrol boats, no casualties
IMO
In Persian Gulf; at about 1200 OIT
Fired on fran powered dinghy, boarded a«3 search by Iranian guards, no casualties
DO
vessel
United States of America
AEomaw, ikfoekatich
18/8/87
Qsco Sierra
Chemical tanker
33 951
Norway
Liberia
19/8/87
Bribir
Container vessel
5 597
Yugoslavia
Yugoslavia
29/8/87
Alvand
Tanker
236 807
Iran (Islamic Iran fIslamic At Sifri Island; at Republic of) Republic of) 0900 CMT
Attacked on given date, no casualties
DO
29/8/67
Shoush
Tanker
226 319
Iran (Islamic Iran (Islasic l^t. 27°36'K, long. Republic of) Republic of) 50°39'E; at 1900 Q-0*
Attacked ty missile, no casualties
IMD
30/8/87
Sanandaj
Tanker
253 837
Iran (Islamic Iran (Islamic While loading at Republic of) Republic of) Kharg Island
Md casualties reported
JMD
30/8/87
Fortuneship L
Tanker
263.081
Greece
Attacked on given date, no casualties reported
IMD
Greece
'
Lat. 27°26'N, long. 51°37*E; at 1540 O^r
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
31/8/S7
Jecel Ali
TXPE Container" snip
21 160
United Arab Snipping Co.
Kuwait
Lat. 25°43’N, long, Attacked ty gunboat, no 55°37*e , while it casualties i>b s in a regular trip from Khor Fakkan to Du&ai, 7 nautical miles north of UAE port of Urn Al Oaiwain; at 0530 hours local time
S0UJCE OF REPORT „ IMO Letter from Kuwait of 1/9/87 (S/190931
21/8/67
Rodosea
Tanker
29.680
lean (Islamic Iran (Islamic Near Kh&cg island; in Hit on given date, no Repulic of} Republic of) lat. 29°50’N, long. casualties 50°11’E; at 0643 OtT
IMO
1/9/07
Manguia
Tanker
300 029
Spain
Spain
50 miles southeast of Attacked ty gunboat the Ras Tanjra refinery; at about 1930 hours local time
IMO
1/9/87
Astro Pegasus
Tanker
81 275
Republic of Korea
Republic of Korea
E^t.25°48'N, long. 55°37'E, at 2235 local tine (of Dubai)
Hit ty missiles, no casualties reported
IMO
1/9/87
Star Ray
Tanker
215 780
Cyprus
Cyprus
Between Knarg Island and Larak; at approx. 0900 and 1000 hours (local tijne)
Hit ty missiles, no casualties reported
WO
1/9/87
Big Qtame XIV
Offshore
’.97
panana
Panama
In northern Qjlf (Kharg Island)
Vessel sunk during attack on Kharg Island, 2 crewren presuned dead
IfD
supply vessel
Skripsi
ADDITICNAL INFORMATION
2/9/87
Diamond Marine
Tanker
227 307
Japan
Liberia
In lat. 26°21'N, long. 56°07'E; 30 miles southeast of Gulf entrance
Hit ty missile, no casualties reported
DO
2/9/87
Dafnl
Tfenker
97 286
Greece
Greece
In lat. 27°49’N, long. 49°48‘E
Attached ty 3 speedboats, no casualties reported
IMO
2/9/87
Leonidas Glory
Cargoship
3 717
Cyprus
Cyprus
10 miles north of Sharjah; at 0300 hours CKT
Attacked ty speedboats, no casualties
IMO
2/9/87
Nisshin Maru
Tanker
180 200
Japan
Japan
After loading oil at Attacked on given date, no IMO Sicci Island, at 2245 casualties hours local time
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
S/l6SlVMd.& Eng11 ah
N W C Of VESSEL
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga NATIONALITY CF CW E R
Page 10
DATE CF INCIDENT
»W E CF VESSEL
NW ICrJALm RA C CP LCCATICM AKD ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
2/9/87
T¥PE
TCttttGE
TIME OF IHHDE2,T
ADDITIONAL INFORMATION
Jolly Rubino
G a n ta in e r s n ip
19 418
Italy
Near Farsi island? lat. 27°56’N, long. 49°45'E; at 2230 QTt
Attacked ty assault boat, 2 crewmen injured
IMD
8/9/87
K.A.
‘te g b o a t
N.A.
Iran (Islamic Iran (Islamic K h arg I s l a n d Republic of) Republic of)
Vessel sank ty Iraqi air craft, no details on casualties
IMD
8/9/87
N.A.
Tug boat
N.A.
Iran fisiartic Iran (Islamic Kftarg Is la n d Republic of) Republic of)
Vfessel sank ty Iraqi air* craft, no details on casualties
DO
9/9/87
Haven
Tanker
232 160
Cyprus
Cyprus
Lat. 25°54'n, long. 55°32 'E; at 2230 C M 1
Attacked by gunboat, no casualties
IMO
18/9/87
Actinia
Tanker
238 919
Spanisn
Cyprus
Wiile heading to Struck by missile, no KMarg Island; at 2000 casualties reported nours local time
20/9/87
petrosnip B
Tanker
39 115
Saudi Arabia
Saudi Araoia
Lat. 26°12'N, long. 56^08’Ej at 0300 ro u e s local time
2 0 /9 /8 7
sn irv a n
Tanxer
69 360
21/9/87
Gentle Bree2e
22/9/87
Marissa 1
Ctaral Cape
REGISTRATION
Italy
SOURCE OF REPOPr
2M3
Fired on ty gunboats
IMO
Iran {Islamic Iran (Islamic At Knarg Island, at Republic of) Republic of) 1702 nours <MT
Attacked on given date, no casualties
IMO
CCcfeination 102 799 carrier
Hong Kong
United Kingdon Lat. 27°50*N, long. of Great 49048'E; at 1745 Britain and hours (MT Northern Ireland
Hit by mssiles, 1 crewman killed
IMO
Research/ survey vessel
1B1
Panama
Pana-ia
Vessel nit a mine and sank, 3 crewmen missing
IMO
T anker
225 668
Can*s under second attack on 27/9/87; lat. 27043‘N, long. 51°18*E; at 1028 hours GMT
IMO
Iran (Islamic Iran (Islamic Just south of Knarg Attacked on given date, 1 Republic of) Republic of) oil teminal; at 0500 crewnan dead, 17 injured, hours local time 8 missing
IMO
In northern Gulf; at 0100 local time
Greece
Cyprus
70 miles south of Kharg Island, lat. 2S°23’N, long. 51°03 *E; just before 2900 hours
U n»i[wa
2 6 /9 /3 7
OF O-KSR
on* 27/9/87
Skripsi
Shirvan
Tanker
69 360
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
VPV/UBSl/S
DATE OF ItCITENT
Skripsi
TYPE
FIAG OP NATIONALITY ADLN Perpustakaan Universitas RESISTRATI CM Airlangga CF CWE K
1«ME C f VESSEL
27/9/87
Marlin
Bulk/oil
15 4300
United States Liberia of America
Attacked early Hours Sunday morning
No casualties reported
BO
27/9/87
Merlin
TanKer
29 340
Federal Republic of Germany
Vicinity of Kterg Island; at 1100 hours
No casualties reported
IMO
Attacked and hit, 1 person killed
IMD
TCNNAGE
Federal Repuolic of Germany
ADDITIONAL INTOiafiTION
SOURCE OF FEFORf
OfT
27/9/87
Iran Sepah
Tanker
N.A.
Iran (Islamic Iran (Islamic I^t. 27°25'N, long. Repuolic of) Republic of) 52°13'E; at 1745 hours Q-TT
2 9 /9 /8 1
Koriana
Tanker
63 736
Liberia
11 miles from Zarkum Attacked by rocKet while proceeding to propelled grenades, no Ruwais; lat. 25t>07,N, casualties reported long. 53°58'E; at approx. 2030 hours &TT
IMD
29/9/87
Khawr <
TanKer
284 299
Iran (Islamic Iran (Islamic In vicinity of Ras Al Attacked on given date, Republic of) Republic of) ftotaf; at 1400 hours no casualties reported local time
IMD
30/9/87-
Nichiharu Maru
Tanker
237 365
Japan
Japan
Lat. 26°22 *N, long. 56°13*E; at approx. 1215 hours On*
Hit by missiles and gunfire from 5 snail vessels, no casualties
DO
30/9/87
Western City
Tanker
2-j6 425
Japan
Liberia
Lat. 26°19*Nr long. 56°07 *E; at 1233 hours GKT
Attacked ty 5 gunboats, no casualties
IMO
1/10/87
Jonar
Tanker
89 937-* Pakistan
Pakistan
Near Ras Shaikh Masud Kit by 2 gunboats, no casualties reported about 100 cities north-east of Dubai
1/10/87
Snp^iton Bluff
Fisning trawler
65
Australia
Australia
Not too far north of Dubai
2/J0/B7
Felicity
Tanker
101 977
Cyprus
Cyprus
About 100 miles south Hit by missile, no of Kharg Island; at casualties reported 0800 OO*
2/10/87
Spic Emerald
Tanker
17 465
I«3ia
India
Lat. 25°15'N, long. 54°58'E; at 0245 hours local tine
•
Greece
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
Bit by missile, sfcipoer killed
Attacked ty speedboat, no casualties reported
IMD
DO
DO
NATALIA TRIYAYI
S/16877/Add Enqlish I'ag* 12
CATE or IfC IO Q .T
NftME CF VESSEL
TCNN&GE
NATIONALITY FLtG CF ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga CF CME R REGISTRATION
5/10/87
Shining Star
Tanner
256 263
Cyprus
Cyprus
At I^rak Island oil terminal; at 1430 hours local time
Hit by missile, no casualties
IMO
5/10/87
Seawise Giant
TanKer
564 739
Hong Kong
Liberia
At Larak Island oil terminal; at 1430 hours local tine
Hit ty missile, no casualties
IMD
5/10/87
Brazil Star
Coit>ination 183 526 carrier
Japan
Panama
At larak Island oil terminal; at 1342 hours local time
Attacked on given date, 1 man injured
IMD
5/10/87
Cnastine frkersk Container vessel
N.A.
Denmark
Denmark
Lat. 25°35’N, loog. 55°24 *E; at 1130 hours local time
Intercepted ty Iranian gunboat with apparently warning shots across her bow
IMD
5/10/87
Legacy
TanKer
267 896
Cyprus
Cyprus
At Larak Island oil terminal
Attacked on given date, no no casualties
IMD
S/10/87
World Admiral
TanKer
237 311
Liberia
Liberia
At Larak island oil terminal
Hit by missile, 1 crewman injured
IMD
7/10/87
Raad Al-BaKry VIII
Products carrier
21 032
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Lat. 25°25'N, long. S S ^ ’E; at 0105
Raided Cy fast attack boats, no casualties reported
IMO
8/10/87
TtOToe 8
TanKer
9 431
Japanese
Parians
Lat. 27°09*3N, long. 50047'l£; at 0625 hours OTT
Hit ty missile, 3 crew members slightly injured
IMO
10/10/87
Rova
TanKer
239 435
Spain
Liberia
Just south of Kharg Island; at 1804 COT
Attacked on given date, 2 crewmen killed and 4 missing
IMO
10/10/87
Mykonos
Qretaical tanker
32 200
Greece
Liberia
Off Iranian coast
Hit by missiles
IMD
10/10/87
Merlin
TanKer
215 925
N.A.
Cyprus
Lat. 27°55*N, long. 51°08 *Z} at 1804 0 7
Attacked on given date, no casualties reported
IMD
TYPE
CMT
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
ADDITIONAL INFORKATICN
SOURCE OF REPORT
NATALIA TRIYAYI
S/16fi77/Adrt. Englloh Paae 13
Skripsi
QP INTIEBJT
NATIONALITY FLftG OF ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga CF OWNER REGISTRATION
TanKer
20 826
Liber ia
Panama
Lat. 28°02*N, long. Hit ty missile, 1 sen 51°07'E; at approx. dead and 1 other injured 0927 hours local tins
Petroship B
Tanker
39 U S
Saudi Arabia
Saudi Arabia
About 12 nriles off Dubai, in lat. 25°26fN, long. 55°12'E; at 15S1 < M “
Attacked ty at least 1 gunboat, no casualties
13/10/87
Atlantic Peace
TanKer
84 631
Hong Kong
Liberia
Lat. 25°22*N, long. S4©58'E; at 2115 CMT
Hit by missile, no casualties
14/10/87
Pegasus I
Tanker
231-990
Iran (Islamic Iran (Islamic Near Knarg Island; at Struck ty missile, r Republic of) Republic of) at 0340 nours ©TT casualties reported
15/10/87
Sungari
Tanker
275 932
Liberia
•12/10/87
Marianthi M
12/10/87
16/10/87
Skripsi
____ NAME OF VESSEL
Sea Isle City
TVPE
Tanker
81 283
Kuwait
Liberia
United States of America
Panama
AEOITCONAL INFOBMATICN
S3URCE CF REPORT
IK)
IMO
IMD
IMD
IMD
Vessel anchored off Mira Al Atunadi; at 0600 hours local time
Hit by missile, no casualties reported
5 miles off Port of Shuaiba in Kuwaiti waters; at 0600 nours local tine
Attacked £y missile, 18 crew injured
Lat. 25°17*N, long. 54°56‘E; at 2300 GMT
Attacked by gunboats, no casualties reported
IMD
Letter from Kuwait of 15/10/87 (S/19210 IMD Letter from Kuwait Of 16/10/87 (S/19215
38 574
Greece
Tar*er
289 778
Iran (Islamic Iran (Islamic Republic of) Republic of)
Kharg Island; at approx. 1000 CKT
Damaged during air attacks on Kharg Island, 2 people injured
IMD
Grand Wisdaa
Tanker
103 584
United States Panara of America
Lat. 25°16*N, long. 54°43*E; at 0417 hours local time
Attacked ty gunboats, no casualties
IMD
Liquid Bulk Explorer
Chemical tanker
12 964
Japan
Panama
Lat. 25°39’N, long. 55°17.'E
Attacked by 2 gunboats, no casualties reported
IMD
23/10/87
Prosperventure L Product carrier
4/11/87
Taftan
6/11/87
11/11/87
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI
S/16877/Add. English Page 14
TCNNAGE
CATE CF INCICEWT
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga jancnALnv ITCATIQi Pit©
DAIE CF
ffiKE OF VESSEL
TSTE
TOt«AGE
OF CW3 *
11/11/87
Fortunesnip L
TanKer
268,079
lean (Islamic Iran (Islamic lat. 28042*N, long. Repuolic of) Republic of) 50°43'E; at 2020 hours local tire
Attacxed on given date, no casualties. Attacked an 13/11/67 for a second tine wnile being towed north to Kharg Island
IMD
12/11/87
Yousef
Tug
584
Iran (Islamic Iran (Islamic Off Lavan Island; at Republic of) Republic of) 2000 hours GO*
Attacked ty aircraft, no casualties
IMD
13/11/87
Salvital
Tug
246
Singapore
N.A.
Lat. 27°58% long. 51°06'E; South of Kharg Island; at 1100 hours local time
Hit ty missile, 3 crewmembers dead, 3 injured
DO
15/11/87
Lucy
TanKer
64.000
N.A.
Liberia
Lat. 26°15,N, long. 56°05*E; at 0300 hours local time
Attacked ty gunboats, casualties reported
IMD
16/11/87
Esso Freeport
TanKer
260 B31
owned, by a Bahamas United States of America based company
Off the coast of Chen; Attacked by gunboats, no at 1135 hours local casualties reported time
IMD
16/11/87
Filikon
Tanker
79 986
Greece
Greece
Lat. 26°11,N, long. 56°06,E; at 1330 hours Dubai time
Attacked by gunboats, no casualties reported
IMD
19/11/87
Salviva
Salvage tug NJl.
Singapore
Singapore
Approx. in lat. 27°38'N, long. 51°50 *£; at 1059 QfT
20/11/87
Taoriz
TanKer
69 498
Iran (Islamic Iran (Islamic Between Lavan and Republic of) Republic of) Sirri Islands
21/11/87
Jimilta
Cargo snip
16 -275 • Greece
Greece
I^t. 27°59*N, long. 50°10’E
22/11/87
Andromeda
Tanker
63 953
Greece
I3t. 25°03*N, long. Hit on given date, no 54°22’E; heading to reports on casualties the Port of Ruwais in tne UAE; at 0125 hours local time
United Arab Bnirates
TIKE OP INCIDENT
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
ADDITIONAL INFORMATION
SOURCE CF REPORT
Hit on given date, 1 crew- IMD msrfeer killed and 5 wounded
Attacked on given date, no casualties reported
DO
Sprayed with machine gun IMD fire, no casualties reported IMD
NATALIA TRIYAYI
S/16877/Add. English Page 15
Skripsi
INCIEESG’
Skripsi
TXPB
TONWS
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga NUTOiALTIY FLAG OF LOCATION AND OP OWNER REGISTRATION TIJ-E CF INCIDENT
uniaaster
Containersnip
11 649
Taiwan
Panama
In Strait of Hornuzj at 0445 CMP
Attacked ty gunboat, no casualties reported
IMD
23/11/67
Fundulea
Cargo ship
6 253
Rnoania
ftroania
In lat. 26°17'N, long. 56°06*E; at 0653 OTT
Attacked on given date, 3 crew seriously injured
DO
26/11/87
Una Al Jatnatftel
Tanker
Federal Republic of Germany
In lat. 25°57*N, long. 55°i9'E; at about 0845 Q4T
Hit on given date, no casualties reported
DO
27/U/87
Stilikon
Tanker
206 198
Cyprus
Panama
In lat. 27°02*N, long. 52°32'E; at 1438 « T
Hit ty missile, no casualties reported
DO
29/11/87
Knark 4
Tanker
284 299
Iran (Islamic Iran (Islamic In approx. l^t. Republic of) Republic of) 27°02*N, long. 52°32'E; at 1400 <3*r
Attacked on given date, no casualties reported
IMD
4/12/87
Actinia
TanKer
238 919
Cyprus
Cyprus
In lat. 27°37'N, long. 51°20*E (between Kharg and l^van island); at 0400 hours CMT
5/12/87
Estelle Maerss
Products tanker
50 600
Dennark
Denmark
Attacked on given date, 1 In lat. 25°30*N, crew dead and 1 seriously long. 55014*E; at approx. 2300 nours O-T injured
DSD
6/12/87
Nonran Atlantic Ccrnbination 85 129 carrier
Singapore
Singapore
As a result of the attack In lat. 26°22, H, vessel sank on 10/12/87, long. 56°15'E; at 1222 nours local time no casualties
IMD
8/12/87
Alamoot
Tanker
317 .624
Iran (Islamic Iran (Islamic Republic of) Republic of)
9/12/87
Susangird
Tanker
218 467
Iran (Islamic Iran (lsla.-nic Di lat. 28°01*N, Repi£tlic of) Republic of) long. 51°Q3*E; at 2000 hours CM*
CATC CF INCIDENT
N W E CF VESSEL
23/11/87
__ -65-602---Kuwait
In lat. 26°07'NV long. 51°07'E; at 1136 nours GMT
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
ADDITIONAL INFORMATION
Vessel attacked for a second tine (5 hours later) betveen Lavan and Larak Island, no casualties reported •
Attacked on given date, no casualties reported
SOURCE OF REPORT
DO
DO
Attacked on given date, IMD a second attack took place 10/12/87; in lat. 28°05*N, long. SIOO?^; at approx. 0730 hours Q£T; 21 crewmen feared deed including Master
NATALIA TRIYAYI
DAIE CF INCICENT
N W C CF VESSO.
TYPE
TCtffWE
NATIONALITY FLfiC CP LCCATICN AtD CF CfrKER ADLN FSSISTWUTCN TIMS CF INdEQJT Perpustakaan Universitas Airlangga
ACOmOiAL INFORMATION
'SCdCE CP RESORT
11/12/87 Fllikos
Tanker
85.398
Greece
Qceece
In lat. 25°08,H, lcrg. 53°S5*E; at 1710 hours GIT
Attacked by frigate, no casualties reported
DO
11/12/37 TYaraleos
Tanker
96 989
Greece
Greece
In lat. 25®15’N, long. 54C00’B» at 1726 hours GfT
Attacked ty frigate, no casualties reported
EO
12/1^/87
Pivot
Tanker
232 164
Liberia
Cyprus
Off Abu Musa
Attacked by frigate, no casualties reported
KD
15/12/87
Ariadne
Tanxer
102 088
Greece
Greece
In lat. 26°16,N, long. 56°07»E? at approx. 03S5 hours
Attacked on given date, no casualties
IMO
15/12/87
Mini M
Bulk carrier 27 244
N.A.
Cyprus
In lat. 2B°19'Nf Attacked ty missiles, 5 long. 50°54’E; at crewmen injured in first approx. 2100 hours G-TT raid; second attack took place 16/12/87 at 0100 hours QfT
IMO
16/12/87
World Produce
Products carrier
29 990
Greece
Greece
Attacked by gunboat, no In lat. 2ff519,w, casualties long. 55°57*E; off Ras Al Khaimah, at 0700 hours local time
IMO
16/12/87
Taftan
Tanker
289 778
Iran (Islamic Iran (Islamic In lat. 28°05’N, Republic of) Republic of) long. 50<>S8’E? at 0640 hours GMT
16/12/87
Island Transporter
Cargoship
9 714
N.A.
18/12/87
Saudi Splendour Cru3e • carrier
280-573
Sauji Arabia Liberia
Skripsi
Maldives
in lat. 25°27'N, long. 54057’E; at 23Q5 hours CMT
Attacked ty missiles, no casualties reported
IMO
Attacked ty missiles from gunboats; a second attack took place 7 hours later on 17/12/87, no casualties reported
Lf-V
In lat. 25°36'N, Attacked by gunboat, no long. 55°14,E, at casualties reported 0345 hour3 local tirae
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
IMO
NATALIA TRIYAYI
NAM£ OP VESSIX
18/12/87
Hapcy Kari
Crude carrier
290 762
Norway
Norway
In lat. 26°15'N, Attacked by gunboat, no long. 56°l2'E» at casualties reported 1300 nours local tine
IMO
19/12/67
Kacama Maer&k
Crude carrier
337 -700
Denmark
Dennack
m southern Gulf, Lat. 2SP4S(N # long. 55°07'E, at 0500 nours ©a*
Attacked on given date, no casualties
IMD
22/12/87
Burnan Enterprise
Crude carrier
457 927
Burma
Burma
Lara* Island; at 1030 rtaurs GMT
Hit ty missiles during air raid of Lara* Island, no casualties
IMD
22/12/87
World Petrcbras
TanKer
411 SOS
Lioeria
Liberia
terak Island; at 1030 nours ozr
Hit ty missiles during air raid of terak Island, no casualties
IMO
22/12/87
Seawise Giant
Tanker
564 739
Hong Kong
Liberia
Larak Island; at 1030 hours CMT
Hit ty missiles during air raid of Larak Island, no casualties
IMO
22/12/B7
Britisn Respect Tanker
277 747
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom At Larak Island; at of Great approx. 1030 hours Britain and GMT Northern Ireland
Darrtfged ty bombs, no casualties
IMO
22/12/87
Stena Concordia
Tanker
273 712
Liberia
Liberia
In southern Golf; at Attacked ty frigate, no 2215 hours 0-3* casualties
23/12/87
World Progress
Crude carrier
237 28S
Liberia
Liberia
Off JeOel Ali; at 1900 hours a*r
23/12/87
Berae Big
Crude carrier
285 400
Norway
Norway
In lat. 25°18'N, Attacked on given date, long. S4°46'E; no casualties reported at approx. 2315 hours local tiins
IMO
24/12/87
Eastern Pc^er
Tanker
• 275.553
N.A. '
Liberia
12 miles off flnu Musa Attacked on morning of given date, no casualties
IMO
25/12/87
Hyundai No. 7
Bulk carrier
19 682
Republic of Korea
Republic of Korea
Off Abu Musa; at 1700 hours
XKD
TSTE
TGTWvCE
MKTICNftLllY OF AirlanggaLOOVnCN AT© ADLN Perpustakaan FLAG Universitas OP CWER REGISTRATION TIfE OF ItCICCNT
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
ADDITIONAL IfFCPMATION
Report unconfirmed
Hit by shells, 4 crew Injured, 2 seriously
source of re p o w -
DO
DO
NATALIA TRIYAYI
S/16877/Artd Fnq)ish t’/ia* ie
Skripsi
EA.TE CF IfCIEENT
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga OWE OF INCIDENT
NftME Or VESSEL
TOfffWGE
NATICN'lLnY OF CWSER
FZAC CF REGISTRATION
LOCATION A.W TIME OF INCIDENT
25/12/87
Nsjmatel El Petrol XVII
Tanner
20 795
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Two miles west of uy* Hit By missiles, 1 crew mender slightly injured Port of Mina Saqr at nignt
IMD
29/12/87
Norasia Pearl
Containersnip
1 742
Switzerland
Federal Republic of Germany
Strait of Horruz
IMO
intercepted by Iranian warships and arrested as she passed through Strait of Hormuz, taken to Bandar'
Abbas and searched, reported on 9/1/83 to have been released by Iranians, exact date of release not known
Skripsi
GANGGUAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL DI TELUK PERSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERANASIONAL
NATALIA TRIYAYI