INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA EDISI : 003/XII/2015, Desember 2015
Outlook Angkutan Laut
Pelayaran 2015 Memprihatinkan INSA memperkirakan, 15-20 persen dari sekitar 14.000 unit kapal berbendera Merah Putih saat ini parkir tidak bekerja di sejumlah tempat karena muatan yang tidak tersedia. SELAMA tahun 2015, kondisi industri pelayaran di Indonesia sangat memprihatinkan karena kinerja industri pelayaran sedang terpuruk sebagai akibat dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Demikian disampaikan Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko dalam jumpa pers akhir tahun yang digelar Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Minggu (13/12). Acara yang dihadiri puluhan media cetak dan elektronik nasional tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Djoni Sutji, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Djoli dan Anggota Penasehat DPP INSA Widihardja Tanudjaja. Lolok menjelaskan petumbuhan ekonomi dalam negeri sempat tercatat hanya 4,73% pada kwartal III 2015. Faktor lainnya adalah menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah hingga menyentuh level psikologis sebesar Rp14.000 (Posisi 10 November 2015). Bahkan hingga menjelang tutup tahun 2015, pelemahan rupiah masih terus berlangsung sehingga berpengaruh terhadap industri pelayaran nasional.
Kondisi itu diperparah dengan penurunan harga minyak mentah dunia yang kini sudah berada pada dilevel terendah bahkan sudah berada dibawah level US$35 per barel (Desember 2015). “Semua kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja industri pelayaran nasional bahkan dunia,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan INSA, setidaknya 15-20 persen dari sekitar 14.000 unit kapal berbendera Merah Putih saat ini parkir tidak bekerja di sejumlah tempat karena muatan yang tidak tersedia. Kapal-kapal tersebut terutama jenis tug and barge yang populasinya saat ini lebih dari 3.000 set kapal. Kondisi ini terjadi karena perdagangan komoditas tambang sedang lesu, terutama komoditas batu bara. Pasar utama angkutan batu bara dalam negeri adalah PT PLN, akan tetapi selama 2015, kemampuan BUMN listrik dalam menyerap batu bara stagnan seiring dengan tidak bertambahnya PLTU dari proyek 10.000 MW, sedangkan proyek 35.000 MW yang digagas Pemerintah masih jalan ditempat. Sementara ekspor batu bara juga lesu karena permintaan dari China menurun.
Sektor offshore juga cenderung lesu akibat tidak adanya peningkatan produksi dari sumur baru minyak dan gas serta minimnya kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas baru akibat harga minyak yang rendah. Produksi migas yang ada sekarang adalah optimalisasi dari sumur-sumur yang ada. Melemahnya pelayaran offshore dapat dilihat Indikatornya dari produksi minyak pada September 2015 sebesar 800.500 barel, hanya naik tipis dibandingkan 2014 sebesar 794.000 barel, tetapi masih lebih rendah dibandingkan 2013 sebanyak 831.118 barel. Artinya, selama 2013 hingga akhir 2015, belum ada peningkatan produksi migas. Kegiatan perdagangan antarpulau dengan menggunakan kapal general cargo dan kontainer juga belum menggembirakan meskipun arus barang sedikit membaik yang ditandai dengan kenaikan aktivitas bongkar muat pada lima pelabuhan utama di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama Januari hingga Oktober 2015, arus barang pada lima pelabuhan utama di Indonesia (Tangjung Priok, Tanjung Perak, Panjang, Makassar, Balikpapan dan lainnya) naik 2,5% menjadi 193 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 189 juta ton. (II)
TERAS INSA
2
INSA Terus Berdayakan Anggota
Sejak dilantik, pengurus INSA langsung bekerja melayani anggota dan stakeholders, terutama dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi pelaku industri pelayaran PELAKU usaha pelayaran yang tergabung ke dalam INSA memperkirakan, kinerja industri pelayaran pada 2016 tidak jauh lebih baik dari 2015. Sebab, dampak dari pelemahan ekonomi yang terjadi hingga di penghujung tahun 2015 diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Demikian dikatakan Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto kepada pers seusai sosialisasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015. “Perkembangan pelayaran nasional pada tahun depan masih dipengaruhi kondisi ekonomi 2015,” katanya. Menurut dia, dibutuhkan kerja keras para anggota INSA dan dukungan pemerintah untuk membuat pelayaran nasional menjadi berjaya di negerinya sendiri. “Situasi industri pelayaran saat ini membutuhkan keberpihakan Pemerintah. Itu yang kami harapkan, apalagi kondisi itu diperkirakan akan berlanjut di 2016,” ujar Johnson. Dia menambahkan, sejak pelantikan pengurus DPP INSA dilakukan pada 19 November 2015, INSA langsung bekerja melayani anggota dan stakeholders, terutama dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi pelaku industri pelayaran.
Dia menjelaskan kinerja industri pelayaran terus melemah, iklim investasi kian memburuk yang diperparah dengan masalah defisit pelaut, masalah permodalan usaha pelayaran, asuransi perkapalan, pembiayaan kemaritiman, ketidakpastian biaya dan lahirnya kebijakan-kebijakan sektoral yang tidak mendukung bagi program pemberdayaan industri pelayaran nasional.
1.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2015 guna membantu para anggota INSA dalam melaksanakan ketentuan tersebut dan menghindari adanya kasus kapal bodong sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2009 dan 2010.
2.
Menyurati pemerintah perihal dampak pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang PNBP mengingat kondisi pelayaran saat ini membutuhkan dukungan Pemerintah secara penuh agar bisa bertahan dari dampak melemahnya ekonomi.
3.
Menyurati pemerintah tentang ketentuan mengenai penggunaan mata ruang rupiah di bidang pelayaran dengan tujuan agar industri pelayaran nasional mendapatkan kepastian dalam berusaha.
Oleh karena itu, katanya, tantangan industri pelayaran ke depan masih sangat berat, terutama dalam menghadapi persaingan di tingkat regional dan global. “Kondisi ini membuktikan bahwa perusahaan pelayaran nasional saat ini sedang dalam keadaan sangat serius sehingga dibutuhkan kerja keras dan soliditas anggota untuk menjawab tantangan tersebut,” katanya. Menyinggung upaya INSA dalam membantu anggotanya, Johnson mengakui upaya memberdayakan anggota belum maksimal karena adanya krisis internal. “Kami harus terus bekerja keras untuk memberdayakan anggota meskipun krisis internal belum selesai. Sejak pengurus dilantik, kami telah bekerja.” Program INSA yang sudah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir guna membantu anggota INSA antara lain:
Di bidang organisasi, INSA telah melakukan : 1.
Membuat e-registrasi bagi anggota baru dan perusahaan pelayaran anggota INSA guna menertibkan data keanggotaan dan keorganisasian melalui www.dppinsa.com yang di-louncing pada 10 Desember 2015.
2.
Memaksimalkan peran keanggotaan INSA pada forum internasional dengan hadir pada Annual General Meeting ke 41 Federation of ASEAN Shipowner’s Association (FASA) di Manila dan Marintec di Shanghai. (II)
TERAS INSA
3
Cegah Kasus Kapal Bodong, DPP INSA Sosialisasikan PP 69 GUNA mencegah munculnya kembali kasus-kasus kapal bodong yang beroperasi di perairan Indonesia, DPP INSA menggelar acara ”Temu Konsultasi bidang Perpajakan” yang membahas masalah implementasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 dan turunannya. Acara tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha pelayaran anggota INSA. Sementara, sejumlah pengurus DPP INSA yang hadir antara lain Ketua Umum DPP INSA Johnson W. Sutjipto dan Sekretaris Umum Lolok Sujatmiko, Wakil Ketua Umum Paulis A. Djohan, Wakil Ketua Umum Sugiman Layanto, Wakil Ketua Umum Djoni Sutji, Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan Djoli dan Anggota Dewan Pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja. Untuk diketahui, pada tahun 2009 dan 2010, INSA mendata dan menemukan 1.000-an kapal bodong yang beroperasi di Indonesia karena belum melengkapi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN). Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan ”Temu Konsultasi bidang Perpajakan” dilakukan pertama kali oleh DPP INSA. "Kita lakukan karena INSA tidak ingin anggota INSA ada masalah perpajakan dan mencegah munculnya kapal bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu," kata Johson di selasela acara, Kamis, (10/12). Dia menjelaskan implementasi PP No.69 tahun 2015 dan aturan turunannya harus dicermati secara seksama oleh pelayaran anggota INSA karena ada sejumlah pasal yang berubah dibandingkan peraturan sebelumnya. INSA juga sudah menyurati Kementerian Keuangan. ”Ada hal penting yang harus diperhatikan yakni kewajiban bagi wajib pajak untuk menyertakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) dan RKIP (Rencana Kebutuhan Impor dan Penyerahan)," tegasnya. Johnson mengakui PP No.69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat membantu industri galangan kapal dan mendorong pelayaran membangun kapal pada galangan dalam negeri.
www.depkeu.go.id
Implementasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 harus dicermati secara seksama oleh pelayaran anggota INSA karena ada sejumlah pasal yang berubah dibandingkan peraturan sebelumnya. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 merupakan ketentuan yang mengatur tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun peraturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. “Ada dua kata yang peru dicermati dengan seksama yakni RKIP dan SKTD,” kata Ketua Bidang Pajak, Asuransi, Bea dan Cukai DPP INSA Arif Dermawan yang memimpin jalannya diskusi. Dalam surat DPP INSA kepada Menteri Keuangan, INSA menyampaikan bahwa implementasi PP No.69 tahun 2015 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No.193/ PMK.03 tahun 2015 telah memberikan beban administrasi perpajakan yang tidak sedikit bagi perusahaan pelayaran nasional maupun Kantor Pelayanan Pajak.
Surat tersebut menegaskan dampak dari adanya ketentuan yang mengharuskan perusahaan melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) sebagaimana pasal 7 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi untuk memperoleh SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan RKIP (Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan). Ketentuan tersebut sangat membebani dari segi administrasi perpajakan industri pelayaran di tanah air, karena sangat sulit dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah seperti saat ini, terlebih RKIP harus dilakukan perubahan setiap tiga bulan. ”Jika sistem RKIP ini tetap dijalankan, kami mengkhawatirkan selain akan membebani administrasi perpajakan bagi perusahaan indutri pelayaran nasional, juga akan membebani administrasi perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak sendiri.” (II)
GALERY INSA Pada tanggal 10 Desember 2015, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 guna mencegah munculnya kembali kasus kapal bodong di Tanah Air. Pada kesempatan itu, INSA juga meresmikan e.registrasi bagi anggota agar data keanggotaan semakin tertib. Foto-foto dppinsa. Ketua bidang Pajak, Asuransi, Bea dan Cukai DPP INSA Arif Dermawan memandu jalannya diskusi.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto terlihat hitmat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan acara. Suasana acara Temu Konsultasi Perpajakan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai perusahaan pelayaran.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto saat memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi.
Peserta sosialisasi terlihat antusias mendengarkan paparan para pembicara dari Kementerian Keuangan.
Redaksi: Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis, Jakarta. Telp: 0213514348, Fax: 0213514347 Email:
[email protected]
GALERY INSA
5
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
Anggota Dewan Pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja, Sekretaris Umum Lolok Sujatmiko dan Wakil Ketua Umum Djoni Sutji dan Ketua Bidang Organisasi Djoli saat Jumpa Pers akhir tahun dalam rangka menyikapi perkembangan INSA.
Suasana sidang gugatan DPP INSA di Pengadilan Negeri Jakarta dimana DPP INSA melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah internal melalui pengadilan setelah proses mediasi mengalami kebuntuan
Dok.dppinsa
Dari kiri, Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko, Ketua Umum Johnson W. Sutjipto, Bendahara Umum Siana A. Surya, Wakil Bendahara Nely Layanto foto bersama saat perayaan Ultah Wakil Ketua Umum Djoni Sutji (tengah) di Sekretariat DPP INSA.
Suasana Rapat di Sekretariat DPP INSA saat Wakil Ketua Umum Tedy Yusaldi menjelaskan agenda INSA disaksikan pengurus antara lain Wakil Bendahara Umum Kardja Rahardjo dan Wakil Sekretaris Umum Herman Kasih.
Dok.dppinsa
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Wakil Ketua Umum Paulis A. Djohan saat memberikan keterangan pers di sela-sela sosialisasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015.
DPP INSA turut berpartisipasi dalam kegiatan klasifikasi yang gelar ClassNK.
INFORMASI
6
Indonesia Terpilih Lagi Menjadi Member Dewan IMO Kategori C INDONESIA berhasil terpilih kembali sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2015-2017 dalam Sidang ke-29 IMO Assembly di Kantor Pusat IMO di London, Inggris. Dengan posisi tersebut, posisi tawar Indonesia di sektor kemaritiman global diharapkan semakin kuat sekaligus mendukung program poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sidang IMO ke-29 dihadiri oleh 171 negara dan Indonesia kembali mengajukan diri dalam pemilihan Anggota Dewan IMO yang termasuk agenda sidang pada 23-27 November 2015 di London. Tim Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman Ratih Nurdiati berkontribusi sebagai tim pelobi negara-negara mitra seperti Rusia, Selandia Baru, Palau, Montenegro, Libya, Kiribati, dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C. Sejumlah persiapan dan lobi sudah dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Setkab dengan berkontribusi dalam percepatan aksesi Konvensi Ballast Water Management, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal, 2004. Piagam notifikasinya telah diserahkan kepada Sekretaris Jenderal IMO pada 24 November 2015.
Adapun 10 anggota Dewan IMO Kategori B yang memiliki kepentingan terbesar dalam international seaborne trade, yaitu Argentina, Bangladesh, Brazil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swedia.
Dewan yang terpilih tersebut merupakan organ eksekutif IMO dan akan melakukan Sidang Dewan Perdana pada 30 November 2015 - 2 Desember 2015 untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua periode 2015-2017.
Untuk Dewan IMO Kategori C dipilih 20 negara anggota yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan geografis utama di dunia, yaitu Singapura 145 suara, Turki 137 suara, Malta 136 suara, Australia 132 suara, Siprus 132 suara, Peru 131 suara, Mesir 130 suara, Kenya 128 suara, Indonesia 127 suara, dan Afrika Selatan 127 suara.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan dua samudera, Pasifik dan Hindia serta dua benua, Asia dan Australia, secara geografis terletak pada rute pelayaran internasional yang strategis dan merupakan pintu gerbang perekonomian global.
Sidang ke-29 IMO Assembly di London menetapkan negara-negara anggota sebagai Anggota Dewan IMO Kategori A, B, dan C.
Selain itu, Maroko 126 suara, Denmark 125 suara, Chile 126 suara, Bahamas 124 suara, Belgia 123 suara, Meksiko 122 suara, Malaysia 120 suara, Filipina 115 suara, Liberia 114 suara, dan Thailand 112 suara.
Sebanyak 10 anggota Dewan IMO Kategori A yang beranggotakan 10 negara yang memiliki peranan dan kepentingan dalam layanan pelayaran internasional, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Negara-negara yang mencalonkan diri namun tidak lolos dalam kategori C antara lain Jamaika (110 suara), Arab Saudi (99 suara) dan Iran (82 suara). Dari data tersebut diketahui bahwa semua negara anggota ASEAN yang mencalonkan diri berhasil masuk dalam kategori C.
Indonesia aktif berpartisipasi dalam aktivitas IMO sejak menjadi anggota pada 1961. Indonesia pun berkomitmen memenuhi standar IMO terkait dengan keamanan, terutama faktor sumber daya manusia. "Salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan edukasi maritim. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penumpang terbesar kedua di dunia melalui jalur laut," ujarnya dalam general statement pada Sidang ke-29 IMO Assembly di London, Jumat (27/11/2015).
INFORMASI
7
Pelayaran Cosco dan China Shipping Lakukan Merger
Sebelumnya, perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM siap mencaplok Neptune Orient Lines Ltd Singapura senilai US$2,4 miliar. DUA raksasa pelayaran China, Cosco dan China Shipping, akan menggabungkan usaha mereka guna menciptakan kekuatan lebih besar dan kuat untuk bersaing di tengah pelemahan permintaan dan overkapasitas pelayaran global.
Sementara itu, Cosco Group yang terdaftar di Hong Kong dan Shanghai berencana menjual seluruh bisnis pelayaran curah keringnya kepada induk usahanya senilai 6,77 miliar yuan.
Seperti dilaporkan The Wall Street Journal, Jumat (11/12/2015), merger itu akan mengawinkan Cosco dengan operasi pelayaran petikemas China Shipping sehingga menciptakan perusahaan pelayaran petikemas terbesar keempat di dunia, setelah AP Moller Maersk Group, Mediterranean Shipping Co, dan CMA CGM SA Prancis.
Restrukturisasi aset itu mencakup dua pelabuhan dan operasi kapal tanker minyak milik grup. Cosco Pacific Ltd, unit operasi pelabuhan Cosco di Hong Kong akan membayar 7,63 miliar yuan untuk membeli bisnis operasi pelabuhan China Shipping (Group) Co. Cosco Pacific juga berencana menjual bisnis penyewaan petikemasnyaFlorens Container Holdings Ltd-kepada salah satu unit China Shipping Container Lines Co senilai 7,78 miliar yuan.
China Cosco Holdings Co dalam surat keterbukaan informasi menyatakan pihaknya berencana mengonsolidasikan operasi pelayaran petikemas dengan pesaingnya China Shipping Container Lines Co. melalui akuisisi sebanyak 33 unit dan afiliasi setara pelayaran petikemas dari CSCL senilai 1,14 miliar yuan (US$177 juta) dan menyewa kapalkapal petikemasnya.
China Shipping Development Co, unit pelayaran curah dan minyak China Shipping Group, juga berencana membeli bisnis angkutan minyak dari China Cosco Group. Kesepakatan itu diharapkan membantu upaya kedua grup pelayaran itu mereorganisasi bisnis mereka , dimana Cosco akan fokus di sektor pelayaran petikemas dan China Shipping Group menjadi penyedia layanan keuangan pelayaran.
Konstelasi industri pelayaran kini mulai berubah menyusul konsolidasi di antara perusahaan pelayaran petikemas dunia. Sebelumnya, perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM siap mencaplok Neptune Orient Lines Ltd Singapura senilai US$2,4 miliar. Rute Indonesia Terminal petikemas modern Teluk Lamong, Surabaya, kedatangan kapal besar menyusul pembukaan rute baru perusahaan pelayaran besar dunia asal Tiongkok China Shipping Container Lines Co, Ltd. Kapal CSCL Panama berbendera Hongkong dengan kapasitas 2546 TEUs dan panjang 208,5 m tersebut tengah berlabuh di dermaga Teluk Lamong yang melayani rute Lianyungang – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Shekou –Jakarta – Surabaya – Semarang – Davao – Shanghai – Yingkou – Tianjin – Dalian. Direktur Utama Terminal Teluk Lamong, Prasetyadi, menjelaskan bahwa dibukanya rute baru China Shipping dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penerima ekspor dari Cina. Tercatat pada semester I tahun 2015 ekspor Cina ke Indonesia mencapai US$14,71 miliar (Badan Pusat Statistik, 2015). “Dengan angka tersebut dapat dipastikan pengiriman barang dari negara ginseng tersebut akan semakin banyak menuju Indonesia,” ujarnya .
SEGENAP PENGURUS & ANGGOTA INSA (INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION) Mengucapkan Selamat Atas Terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia dan Terpilihnya Ibu Carmelita Hartoto (Ketua Umum INSA periode 2011-2015) sebagai Wakil Ketua Umum bidang Perhubungan Kadin Indonesia periode 2015-2020.
Jakarta, Desember 2015 Lolok Sujatmiko Sekretaris Umum
Johnson W. Sutjipto Ketua Umum
DPP INSA INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Mengucapkan
SELAMAT NATAL & TAHUN BARU 2016
