INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA EDISI : 004/I/2016, Januari 2016
Angkutan Perintis 2016
“Swasta Perlu Kepastian Berusaha” Puluhan perusahaan pelayaran nasional telah mengikuti lelang Pengadaan Pekerjaan Pelayanan Angkutan Perintis untuk Penumpang dan Barang Jakarta—Operator pelayaran swasta nasional anggota Indonesian National Shipowners' Association (INSA) sempat mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang akan menarik seluruh kapal perintis yang dioperasikan oleh swasta untuk selanjutnya diserahkan ke BUMN. Padahal, selama ini operator pelayaran nasional sudah memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa, memenuhi kontrak yang diberikan, merawat kapal dengan baik sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Pemerintah bahkan standard International Maritime Organization (IMO). "Salah kami ini apa? Kami sudah bekerja dengan sangat baik, melayani sepenuh hati, memenuhi kontrak dan merawat kapal dengan baik," kata Betrianto, Direktur PT Lautan Kumala di Sekretariat DPP INSA, Wisma BSG, Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta, Senin (4 Januari 2015).
Dia memastikan operator swasta lebih efisien dalam memberikan pelayanan keperintisan serta menjamin kelangsungannya. "Dalam operasi, kami menyediakan kapal pengganti. Ketika kapal utama masuk docking dalam rangka perawatan, kapal pengganti siap dioperasikan supaya pelayanan kepada publik tidak terganggu," katanya. Memang, belum lama ini, sejumlah pengusaha pelayaran nasional anggota INSA yang bergerak di bidang pelayanan angkutan laut keperintisan melakukan pertemuan di DPP INSA guna menyikapi perubahan kebijakan di bidang layanan angkutan laut perintis. Pengusaha pelayaran perintis yang hadir a.l Loren Situmorang (PT Tritunggal Mitra Samudra), Suryo Purwanto (PT Pelnas Lautan Kumala), Betrianto (PT Lautan Kumala), Emukiu (PT Suasana Baru Line), Jerny P. Messakh (PT Citra Baru Adi Nusantara) dan Yunita (PT Armada Bandar Bangun Persada).
Adapun pengurus DPP INSA periode 2015-2019 yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DPP INSA Paulis A. Djohan, Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko, Wakil Sekretaris Umum Ibnu Wibowo dan Anggota Penasehat/Pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja. Ketua Bidang Angkutan Perintis DPP INSA Loren Situmorang mengatakan Pemerintah harus kembali kepada mekanisme berkeadilan dalam melakukan penetapan perusahaan pelayaran yang akan mengoperasikan kapal keperintisan sesuai dengan semangat UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran maupun UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia meminta agar Pemerintah memberikan kepastian berusaha bagi pelayaran perintis, salah satunya dengan memberikan kebijakan yang berkelanjutan. "Kebijakan Kemenhub yang menarik kapal-kapal perintis yang selama ini dioperasikan oleh swasta nasional menjadi preseden buruk bagi investasi nasional, dan berpotensi melanggar hukum.” (*)
TERAS INSA
2
Dirjen Hubla: 44 Pelni, 52 Swasta Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan dan pelayanan kapal perintis sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Januari 2016
Foto: dephub.go,id Jakarta—Puluhan perusahaan pelayaran niaga nasional telah mengikuti lelang Pengadaan Pekerjaan Pelayanan Angkutan Perintis untuk Penumpang dan Barang yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan sejak November 2015. Pelelangan dilakukan untuk menjaga konsistensi layanan keperintisan pada tahun 2016.
Sayangnya, pada 31 Desember 2015, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberikan surat edaran mengenai penugasan kepada PT Pelni (Persero) untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kapal perintis. Padahal, sebagian peserta lelang sudah ditetapkan sebagai pemenang.
Wajar jika reaksi pelaku usaha pelayaran begitu besar terhadap Lelang dibuka melalui LPSE (Lembaga keputusan Kemenhub tersebut. Sebab, Pengadaan Secara Elektronik) selama ini, dalam menjalankan Kementerian Perhubungan sesuai tugasnya, pelayaran sudah mengikuti dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun aturan yang ditetapkan dan telah 2015 yang merupakan perubahan atas menjalankankan kontrak dengan baik. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa Wakil Ketua Umum DPP INSA Paulis A. Pemerintah, bahkan sebagian besar Djohan mengaku telah menerima sudah penetapan pemenang pekerjaan keluhan atas masalah ini dari para pelayanan. anggota. “INSA segera akan mengkomunikasikan masalah tersebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di kepada Kementerian Perhubungan seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan (Kemenhub),” katanya Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk Sementara itu, pada 8 Januari 2016, menyelenggarakan sistem pelayanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengadaan barang/jasa secara mengeluarkan Peraturan Presiden elektronik serta memfasilitasi (Perpres) No.2 tahun 2016 tentang ULP/Pejabat Pengadaan dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Kapal melaksanakan pengadaan barang/jasa Perintis yang Ditugaskan kepada PT secara elektronik. Pelni (Persero).
Perpres tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah menugaskan kepada PT Pelni (Persero) untuk melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan pelayaran keperintisan. Ayat (2) menyebutkan, bahwa kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan belum berkembang. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit mengatakan, saat ini terdapat 96 unit kapal yang melayani 96 rute perintis yang terdiri atas 52 kapal negara yang dioperasikan perusahaan pelayaran swasta dan 44 kapal milik perusahaan pelayaran swasta. Pemerintah kemudian mengalihkan pengelolaan 52 kapal negara yang melayani 52 rute dari perusahaan swasta kepada PT Pelni (Persero). “Pengalihan pengelolaan ini demi kepentingan nasional,” ujar Dirjen. (*)
TERAS INSA
3
Prospek Pelayaran ke depan
2016, Tahun Recovery, Tetapi Tetap Waspada
www.depkeu.go.id
Ekspor batu bara masih lesu karena permintaan, terutama dari China cenderung menurun. MASIH hangat di benak kita, pada penghujung tahun 2015, Pemerintah membuat gebrakan yang sejatinya bertujuan positif yakni mulai membuat sejumlah paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus pertumbuhan. Tidak tanggung-tanggung, delapan paket kebijakan ekonomi sejauh ini telah dikeluarkan untuk mengakselerasi pembangunan nasional guna menjawab tantangan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun paket kebijakan telah digelontorkan, tetapi hasilnya tidak akan bisa instan. Mengambil bahasa para motivator, harus ada ‘chemistry’ antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebeut. “Jika tidak, sulit rasanya tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Johnson W. Sutjipto. Dia mengungkapkan tahun 2015 merupakan tahun yang sangat berat bagi industri pelayaran nasional. Pada tahun tersebut, banyak kapal-kapal anggota INSA yang menganggur, misalnya kapal jenis tug and barge yang populasinya saat ini lebih dari 3.000 set. “Kondisi ini terjadi karena perdagangan komoditas tambang sedang lesu, terutama batu bara," ungkap pria yang sudah malang-melintang di dunia pelayaran selama hampir 25 tahun.
Selama 2015, katanya, daya serap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pasar utama angkutan batu bara dalam negeri cenderung stagnan. Sebab, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari proyek 10.000 megawatt (MW) tidak bertambah, sedangkan proyek PLTU 35 .000 MW masih belum dimulai. Dia menambahkan ekspor komoditas batu bara masih lesu karena permintaan, terutama dari China, menurun sehingga pelayaran tug and barge bahkan drybulk sangat terpukul. Sementara itu, penurunan harga minyak mentah dunia hingga dibawah US$40 per barel bahkan kini sudah dibawah US$30 per barel makin memperparah kondisi pelayaran. Sebab, harga minyak mentah yang rendah telah memberatkan sektor offshore migas karena biaya produksi di atas harga minyak mentah. Kondisi itu menyebabkan tidak adanya peningkatan produksi migas dari sumur minyak baru, serta minimnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Produksi migas yang ada sekarang adalah mengoptimalkan sumur-sumur tua. “Sektor angkutan offshore juga terimbas pelemahan harga minyak mentah.” Data Badan Pusat Statik (BPS) menyebutkan produksi minyak pada September 2015 hanya sebesar 800.500 barel, naik tipis dibandingkan dengan kondisi 2014 sebesar 794.000 barel. Akan tetapi, masih lebih rendah dibandingkan 2013 sebanyak 831.118 barel.
TERAS INSA
4
“Di bidang angkutan pasir dan batu, diperkirakan terjadi peningkatan permintaan meskipun tidak signifikan. Peningkatan permintaan tersebut didorong oleh adanya sejumlah proyek reklamasi di sejumlah daerah, terutama di Teluk Jakarta”
Johnson W. Sutjipto Ketua Umum INSA
Johnson menjelaskan kegiatan perdagangan antarpulau dengan menggunakan kapal general cargo dan kontainer juga belum menggembirakan meskipun arus barang sedikit membaik, terutama pada lima pelabuhan utama di Indonesia.
Dia menggambarkan di Sungai Mahakam, sekitar 800 kapal parkir menganggur karena tidak mendapatkan muatan meskipun tetap harus membayar biaya “parkir” dan upah kru. “Kapal-kapal itu terancam menjadi besi tua," katanya.
BPS mencatat, selama Januari hingga Oktober 2015, arus barang di 5 pelabuhan utama (Tangjung Priok, Tanjung Perak, Panjang, Makassar, Balikpapan dan lainnya) naik 2,5% menjadi 193 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 189 juta ton.
Meskipun demikian, di bidang angkutan pasir dan batu, diperkirakan terjadi peningkatan permintaan walau tidak signifikan. Peningkatan permintaan tersebut didorong oleh adanya sejumlah proyek reklamasi di sejumlah daerah, terutama di Teluk Jakarta.
Secara umum, kata dia, dari sekitar 16.000 unit kapal berbendera Merah Putih saat ini, setidaknya 15%-20% telah berhenti operasi dan parkir tidak bekerja di sejumlah tempat karena muatan yang tidak tersedia. “Sepanjang 2015, industri pelayaran nasional terpuruk,” kata Johnson.
Di bidang offshore, Johnson belum terlalu optimistis akan lebih baik kondisinya dibandingkan tahun tahun lalu mengingat hingga awal tahun 2016, tren harga minyak mentah dunia masih terus merosot sehingga pelaku usaha migas cenderung lebih mempertahankan produksi dari sumur-sumur tua.
Prospek 2016 Bagaimana dengan tahun ini? Kondisi perekonomian yang masih labih setidaknya hingga akhir kwartal III tahun ini akan mempengaruhi kinerja industri pelayaran nasional. Johnson memprediksi, kondisi sebagian besar sub-sektor pelayaran masih melambat, khususnya untuk angkutan komoditas pertambangan kecuali sektor angkutan Crude Palm Oil (CPO) yang diprediksi masih akan stabil.
Hanya saja, sektor tanker dan LNG diperkirakan akan sedikit membaik setelah Pemerintah meningkatkan akses penggunaan listrik dengan memperbanyak floating plan untuk mendukung peningkatan kegiatan industri di sejumlah daerah.
"Semua pelayaran berbasis komoditas pertambangan masih akan melambat di tahun 2016 ini, kecuali angkutan CPO yang stabil seiring dengan program pengembangan bahan bakar alternatif biodiesel oleh Pemerintah,” katanya. Dia menggambarkan bisnis angkutan batu bara dengan menggunakan kapal jenis tug and barge belum pulih karena permintaan ekspor yang cenderung lesu, sedangkan pasar dalam negeri masih stagnan.
Demikian juga dengan angkutan kargo umum dan kontainer. Kedua sektor ini diprediksi akan membaik karena proyekproyek APBN tahun 2016 sudah ditetapkan lebih awal sehingga akan meningkatkan kebutuhan barang di sejumlah daerah. "Ini sangat berpengaruh terhadap operasional kedua angkutan tersebut (kargo umum dan kontainer),” paparnya. Namun, apapun itu, INSA optimis tahun ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik karena Pemerintah banyak memberikan paket kebijakan. “Saya meyakini ekonomi menuju stabil dan meningkat. Saya bisa katakan, tahun ini adalah periode pemulihan tetapi tetap waspada, sedangkan tahun 2017 saatnya tinggal landas (take-off),” pungkas Johnson.
GALERY INSA
5
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
PENGURUS DPP INSA menghadiri Nautical Forum 7/16 yang diselenggarakan CeCAAP Information Sharing Centre (ISC, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) pada 12 Januari 2016.
SUASANA Jumpa Pers menyikapi masalah Kegiatan Angkutan Laut Keperintisan yang diserahkan Pemerintah kepada BUMN. Jumpa Pers dilaksanakan oleh anggota dan Pengurus DPP INSA bidang Keperintisan di Sekretariat DPP INSA .
KETUA UMUM INSA Johnson W. Sutjipto foto bersama bersama peserta Nautical Forum 7/16 yang diselenggarakan CeCAAP Dok.dppinsa Information Sharing Centre (ISC, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) pada 12 Januari 2016.
PENGURUS DPP INSA menghadiri peresmian operasional kapal perintis untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu. Terlihat, Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahyapurnama.
Dok.dppinsa
KETUA UMUM INSA Johnson W. Sutjipto berbincang dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit disela-sela peresmian operasional kapal perintis untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu.
REDAKSI: Wisma BSG Lt. 3A #M 04-05. Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160. Tel : 021 - 351 4348. Fax : 021 - 351 4347 Email :
[email protected]. Website : www.dppinsa.com
INFORMASI
6
Hingga 2017, PT Pertamina akan Terima 11 Unit Kapal Tanker
JAKARTA- Hingga 2017, PT Pertamina akan menerima kiriman kapal tanker dari galangan kapal dalam negeri dan luar negeri sebanyak 11 unit senilai total mencapai US$300 juta atau setara dengan Rp4,05 triliun. Kapal-kapal tersebut adalah delapan unit kapal dengan ukuran 17.500 dead weight tonnage (DWT) dibangun pada galangan kapal dalam negeri yakni lima unit di galangan Bayam dan tiga unit di Surabaya, adapun tiga unit lainnya dibangun oleh galangan luar negeri. "Selain delapan kapal dari galangan lokal, Pertamina akan menerima tiga kapal medium range dengan bobot mati 40.000 dead weight tonnage (DWT) dari New Times Shipbuilding Co Ltd, China pada kuartal I 2016 ini," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro, Kamis (21/1). Investasi delapan kapal tanker kapasitas 17.500 DWT pada galangan dalam negeri mencapai US$ 200 juta atau setara dengan Rp2,7 triliun, sedangkan investasi tiga kapal yang masing-masing bernama MT Sanggau, MT Serui, dan MT Sanana dari China mencapai US$100 juta atau setara dengan Rp1,35 triliun.
New Times Shipbuilding sebelumnya membangun tanker Pertamina berukuran 85.000 long ton dead weight (LTDW), yaitu Gam¬konora pada 2012. "Semua kapal tanker tersebut, akan serahkan secara bertahap kepada PT Pertamina hingga 2017," katanya.
"Kapal-kapal tersebut akan dikirim mulai tahun ini hingga 2017 oleh tiga galangan kapal nasional, yaitu PT Anggrek Hitam Shipyard sebanyak dua unit, PT Daya Radar Utama dan PT Multi Ocean Shipyard masing-masing tiga unit.
Menurut Wianda, penambahan kapal ini merupakan implementasi dari Shipping Excellence yang merupakan bagian dari program Marketing and Operation Excellence. Hal ini juga sejalan dengan lima pilar prioritas strategis Pertamina untuk memperkuat infrastruktur yang dapat mendukung daya saing perusahaan.
Penambahan kapal GP saat ini mendapatkan momentum mengingat pasar penyedia kapal tersebut sangat terbatas di Indonesia. Pemilihan galangan kapal dalam negeri juga menjadi wujud nyata peran aktif Pertamina dalam memajukan industri maritim nasional.
"Penambahan kapal tersebut untuk melayani distribusi BBM seluruh Indonesia dengan 111 terminal BBM dan jalur distribusi terkompleks di dunia guna terciptanya keamanan pasokan (security of supply) dan dukungan terhadap daya saing Pertamina di level nasional maupun internasional," kata Wianda.
Dia menjelaskan pemesanan di dalam negeri untuk memberikan kesempatan bagi galangan kapal nasional dan potensi lokal daerah untuk memiliki pengalaman membangun kapal tanker dengan ukuran terbesar di kelas galangan kapal yang ada di Indonesia.
Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) memesan delapan unit kapal general purpose (GP) dengan bobot mati 17.500 deadweight tonnage (DWT) dengan total investasi 200 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,7 triliun pada sejumlah galangan kapal di Indonesia.
Saat ini, Pertamina memiliki 65 unit kapal milik berbagai ukuran untuk mengangkut minyak mentah dan produk guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Dengan tambahan 11 unit kapal yang dikirim hingga 2017, maka populasi kapal PT Pertamina meningkat menjadi 76 unit.
INFORMASI
7
JAKARTA—Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) menilai kepatuhan terhadap ketentuan wreck removal justru merupakan salah satu bentuk perlindungan pengusaha pelayaran. “Ketentuan wreck removal sebaiknya dilihat dari banyak aspek multimanfaat. Pertama, dengan wreck removal maka ada jaminan dana bagi pengusaha untuk mengangkat kapal yang mengalami musibah di perairan,” cetus Johnson W Sutjipto, Ketua Umum INSA, kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Selasa (15/12/2015) sebagaimana ditulis www.beritatrans.com. Benefit lainnya adalah dengan cepatnya pengangkatan kapal maka alur pelayaran menjadi terbebas dari risiko terhadap keselamatan. Demikian juga hilang potensi gangguan terhadap kapal. Dalam konteks ini maka bisnis pengusaha pelayaran menjadi terlindungi. Pada sisi lain, Johnson yang juga komisaris Wintermar Offshore Marine Group menegaskan mematuhi ketentuan wrwck removal merupakan bagian dari tanggung jawab dan integritas pengusaha pelayaran dalam menjaga lingkungan maritim.
INSA Siap Patuhi Wreck Removal Surat Edaran
Dengan demikian, dia mengutarakan ketentuan wreck removal yang merupakan Konvensi IMO yang dicetuskan di Nairobi, sepatutnya dijalankan dengan sepenuh hati walaupun memiliki risiko bertambahnya biaya. “Karenanya, konvensi yang diimplemantasikan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, tersebut sebaiknya didukung dengan sepenuh hati. Kalau ada anggota INSA yang masih kesulitan untuk memenuhi ketentuan wrwck removal, maka kami pengurus INSA akan dengan sepenuh hati dan sangat senang hati membantu,” ujar Johnson. Apalagi, Ketua Umum INSA mengingatkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyosialisasikan ketentuan itu dan bahkan memberi kelonggaran penerapannya sehingga diundur enam bulan menjadi September 2015. Berkaitan dengan penambahan biaya untuk asuransi wrwck reokoval, dia mengharapkan pemerintah dapat lagi memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar pengusaha pelayaran dapat terus maju di tengah pepemahan ekonomi nasional dan dunia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R. Mamahit mengingatkan kembali kepada pemilik kapal di seluruh Indonesia untuk mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan asuransi perlindungan ganti rugi. Peringatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut nomor UM.003/94/16/DJPL.15 tanggal 30 November 2015. Surat Edaran ini menjelaskan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut sebelumnya yang dikeluarkan pada bulan April 2015, yaitu terkait penundaan dan pemberian masa penyesuaian penerapan pengasuransian kapal selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015. “Enam bulan setelah masa penyesuaian atau tepatnya pada tanggal 1 September 2015, pemilik kapal diwajibkan untuk menerapkan aturan tersebut,” tulis keterangan tertulis, Senin (14/12/2015). Jenis kapal yang diwajibkan untuk diasuransikan adalah kapal berukuran 35 gross tonnage atau lebih yang berlayar di dalam negeri.
Sementara itu, khusus bagi kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri dengan ukuran hingga 300 gross tonnage (GT) atau lebih dan kapal-kapal kayu sudah wajib memiliki asuransi penyingkiran kerangka kapal (wreck removal) sejak 14 April 2015, sesuai dengan tanggal diberlakukannya aturan Wreck Removal dalam Konvensi Internasional Nairobi. Di dalam konvensi tersebut menetapkan adanya kewajiban yang sangat ketat pada pemilik kapal untuk mencari, menandai dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal tersebut. Asuransi atas kewajiban penyingkiran kerangka kapal diatur pada pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No PM 71/2013 tentang salvage dan/atau pekerjaan bawah air yakni: pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal (wreck removal insurance) dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi (protection and indemnity).
INFORMASI
8
INSA Resmi Diakui Pemerintah, Anggota Diminta E-Registrasi Setelah itu, akan muncul form keanggotaan. Akan tetapi, sebelum mengisi form keanggotaan, pelajari persyaratan menjadi anggota INSA yang tertera di monitor. Tekan setuju untuk melanjutkan registrasi dan tidak setuju untuk tidak melanjutkan registrasi. Jika yang ditekan setuju, maka anggota tinggal mengisi form dengan mengikuti petunjuk di dalam E-Registasi tersebut. “Dengan cara ini, kami harapkan, masalah data keanggotaan bisa lebih baik dan tertib administrasi,” ujar Johnson. Untuk memudahkan pendaftaran keanggotaan, INSA menyederhanaan persyaratan menjadi anggota INSA yakni cukup mengupload Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai perseroan dan Surat SIUPAL atau SIOPSUS dari Kementerian Perhubungan.
Untuk lebih memudahkan anggota, dalam E-Registrasi, anggota INSA juga sangat dimanjakan karena dapat menggunakan telepon gengam .
JAKARTA- Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo yang telah mengakui keberadaan INSA sebagai organisasi pengusaha pelayaran niaga nasional.
Untuk diketahui, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan No.AHU-0035091.AH.01.07 tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan terbitnya surat Menteri Hukum dan HAM menunjukkan bahwa INSA adalah organisasi yang keberadaan diakui oleh Pemerintah. “Dengan Keluarnya SK Menteri Hukum dan HAM, kami berharap, langkah untuk menyatukan kembali INSA semakin mudah,” katanya.
Registrasi Online Seiring dengan terbitnya surat Menteri Hukum dan HAM tersebut, DPP INSA akan memperkuat data keanggotaan dan keorganisasian INSA. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota INSA, untuk melakukan registrasi kembali dalam rangka updating keanggotaan melalui E-Registrasi.
Surat Menteri Hukum dan HAM tersebut telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan selaku pembina DPP INSA, pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta seluruh stakeholders, anggota dan DPC INSA se-Indonesia.
E-registrasi ini diperkenalkan DPP INSA untuk memudahkan seluruh anggota untuk melakukan pendaftaran atau update keanggotaan. “E-Registrasi ini cukup mudah. Tinggal klik www.dppinsa.com, pilih kanal keanggotaan dan klik menu anggota.
Untuk memperkuat data keanggotaan, disarankan seluruh anggota yang mendaftar melalui E-Registrasi, juga mengupload logo perusahaan dan fotofoto kapalnya. Untuk lebih memudahkan, dalam E-Registrasi, anggota INSA dapat menggunakan telepon gengam .
