INFORMASI
MERAH PUTIH
INSA
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA EDISI : 014/XII/2016, Desember 2016
Rapat Akhir Tahun INSA
2016 Sebagai Tahun Sulit Sudah Sekitar 30% Kapal Niaga Nasional Kini Menganggur. JAKARTA—Indonesian National Shipowners Association (INSA) menggelar rapat akhir tahun 2016 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan advokasi anggota yang belum berjalan guna mencari solusi atas permasalahan yang dialami anggota. Rapat dihadiri seluruh pengurus DPP INSA periode 2015-2019. “Rapat ini dilaksanakan untuk menentukan strategi organisasi dalam melaksanakan program kerja dan menatap tahun 2017,” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto saat membuka acara. Enam Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum serta seluruh ketua bidang operasional INSA maupun non-operasional menghadiri acara rapat yang dilaksanakan di Wisma BSG, Jl. Abdul Muis, Jakarta. Mereka melakukan pembahasan melalui diskusi-diskusi kelompok yang dibentuk. Beberapa isu yang dibahas a.l masalah disharmonis regulasi di bidang pelayaran dan perkapalan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan.
Terhadap masalah tersebut, Johnson mengatakan INSA akan selalu melakukan sosialisasi setiap adanya perubahan aturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelayaran kepada anggota.
Anjloknya permintaan ekspor batu bara ke China setelah negara tersebut mengurangi konsumsi batu bara dalam negerinya kian memperparah kondisi pelayaran tug and barge.
Dia menjelaskan Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut banyak merespon masukan INSA atas setiap masalah yang dihadapi, baik dalam operasional maupun terkait dengan urusan birokrasi. “Semua itu adalah bukti nyata bahwa Pemerintah peduli terhadap kondisi pelayaran nasional saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, melemahnya harga minyak mentah dunia menyebabkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi offshore migas juga melemah sehingga tidak sedikit kapal offshore anggota INSA yang tidak bekerja di sektor ini. “Hampir semua kinerja semua sektor pelayaran di 2016 melambat.”
Tahun Sulit
Di tengah utilisasi kapal yang rendah, tarif sewa perairan bukan malah diturunkan, sebaliknya justru dinaikan secara signifikan seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.”
Johnson menjelaskan situasi pelayaran selama 2016 masih sangat sulit, dan diperkirakan akan berlanjut pada 2017. “Situasi sekarang masih berat bagi pelayaran, bahkan Rapat Akhir Tahun InI pun, kita selenggarakan secara sederhana.” Menurut dia, pelemahan ekonomi global yang ditandai dengan mergernya sejumlah perusahaan pelayaran besar internasional di Singapura, Tiongkok, Jepang dan lainnya menjadi gambaran kondisi perekonomian yang berat. Banyak armada nasional yang tidak beroperasi, terutama kapal general cargo, offshore dan mayoritas adalah kapal tug boat. “Ribuan tug boat menganggur sejak moratorium ekspor curah minerba diberlakukan,” katanya.
Penerapan tarif PNBP pada Jasa Angkutan Laut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2009, cukup memberatkan. Sebab, ada penambahan pos tarif PNBP baru sebanyak 435 pos tarif dari 850 pos tarif menjadi 1.285 pos tarif . Selain itu, terdapat 482 pos tarif yang mengalami kenaikan tarif diatas 100%. “Bahkan ada pos tarif yang tarifnya naik hingga di atas 1.200%. Ini sangat memberatkan industri pelayaran,” kata Johnson. (*)
TERAS INSA
2
Pemerintah Bebaskan Crew Kapal yang Disandera di Filipina
INSA Apresiasi Kerja Keras Pemerintah dan Mengajak Anggota untuk Menghindari Perairan Rawan aksi pembajakan. JAKARTA—Berkat diplomasi total pemerintah, akhirnya dua pelaut kapal niaga nasional anggota INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) yakni kapal TB Charles yang disandera di Filipina akhirnya dapat dibebaskan. Kedua awak kapal berbendera Indonesia yang berhasil dibebaskan tersebut sudah diculik sejak 20 Juni 2016. Mereka bernama Robin Piter, asal Samarinda dan Muhamad Nasir, pria asal Sulawesi Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah berhasil membebaskan dua WNI anak buah kapal (ABK) TB Charles dari tangan kelompok pembajak. “Pembebasan ini adalah hasil diplomasi total yang melibatkan berbagai elemen pemerintah selama enam bulan,” katanya. Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji mengatakan dengan bebasnya dua sandera tersebut, seluruh crew kapal anggota INSA yang disandera selama enam bulan terakhir tersebut telah dibebaskan. “Sisanya beberapa nelayan WNI yang bekerja di kapal nelayan Malaysia,” katanya.
INSA mengepresiasi kerja keras pemerintah dalam membebaskan pelaut-pelaut kapal niaga nasional sehingga mereka dapat kembali ke keluarga dengan selamat. INSA juga mengajak anggotanya untuk memperhatikan perairan rawan pembajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menghindari terjadinya kasus yang sama. Dia menambahkan hingga saat ini, Pemerintah masih melarang kapal dengan kapasitas di bawah 500 Gross Tonnage (GT), khususnya kapal tug boat untuk berlayar dari perairan Indonesia menuju perairan Filipina setelah sejumlah kapal sejenis mengalami pembajakan. Larangan itu dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam telegram pada 28 Oktober 2016. Sedangkan kapal berbendera Merah Putih di atas 500 GT, bisa berlayar ke perairan Filipina dengan menghindari daerah konflik perairan Selatan Filipina dan Perairan Malaysia Timur.
Dengan alasan keamanan dan keselamatan, INSA mendukung pemberlakukan moratorium pelayaran dengan kapal dibawah 500 GT itu. “Moratorium ini akan bisa dicabut setelah adanya Perjanjian Kerjasama pemberlakuan Sea Corridor dan Sea Marshall (Armed Guard).” INSA sebelumnya telah melayangkan surat kepada Menko Polhukam yang intinya meminta dispensasi dan pengecualian penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) atas kapal container dari Bitung ke Davao, Filipina. Usulan tersebut mempertimbangkan tingginya kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Fhilipina dimana selama ini telah berjalan dengan baik. Posisi Indonesia termasuk peringkat ke-10 negara asal impor Filipina (2014), dengan pangsa pasar mencapai sekitar 5% dari total impor negara tersebut. Sebagian besar kegiatan perdagangan Indonesia dan Filipina tidak mengandalkan angkutan jenis tugboat, tetapi kapal kontainer dan jenis lainnya. “Dengan demikian, seharusnya moratorium pelayaran ke Filipina tidak diberlakukan atas semua jenis kapal maupun semua jenis rute pelayaran,” kata Djoni. (*)
TERAS INSA
3
INSA Ajak Pelayaran Tingkatkan Keselamatan Angkutan Laut
www.depkeu.go.id
JAKARTA—Belakangan ini, kecelakaan kapal laut di Indonesia seringkali terjadi, padahal pemerintah tidak pernah berhenti untuk berkampanye tentang pentingnya memperhatikan aspek keselamatan pelayaran di Indonesia. Selama Desember 2016 saja misalnya, sejumlah kecelakaan laut terjadi. Kapal kuda laut yang mengangkut sembako ludes terbakar saat sandar di Dumai Barat, Kota Dumai. Kemudian kapal nelayan dengan Tetap Rezeki 01 bersama 14 Anak Buah Kapal (ABK) hilang kontak di Aceh. Baru-baru ini, kapal crew boat NMS Edvan dan kapal Tanker Aisyah 08 juga terbakar. Sebelumnya, KM Mulya Jati, tenggelam di perairan Laut Pantura, Tuban. Awal November, kapal mengangkut tenaga kerja Indonesia di Malaysia tenggelam dan menewaskan 54 penumpangnya. Pada September, kapal MV Divine
Success yang mengangkut semen juga terbakar di Tanjung Priok. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengajak seluruh anggota INSA di Indonesia agar benar-benar memberikan perhatian yang sungguhsungguh terhadap aspek keselamatan pelayaran. “Inginnya kami adalah menuju zero accident,” katanya.
Terhadap bangkai kapal yang tenggelam tersebut, INSA mengharapkan agar segera dapat diangkat sesuai dengan ketentuan Wreck Removal di Indonesia. “Dengan cepatnya pengangkatan bangkai kapal tersebut, maka alur pelayaran menjadi terbebas dari risiko terhadap keselamatan dan potensi gangguan terhadap kapal menjadi berkurang,” ujarnya. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan maklumat yang bertujuan meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) khususnya pengawasan pada saat Hari Besar dan Hari Libur. Maklumat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya musibah kecelakaan kapal yang terjadi akhir-akhir ini. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny A. Budiono, MM mengeluarkan maklumat Nomor: 190/XII/DU-16 tanggal 7 Desember 2016 perihal Kewajiban Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
Maklumat ini ditujukan bagi para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai di seluruh Indonesia. Selain itu, para Kepala UPT juga diminta untuk memperketat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar “Maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari sekaligus untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.” Selama ini, kecelakaan kapal laut terjadi 99 % disebabkan oleh faktor manusia sehingga untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kapal, salah satu caranya adalah dengan menurunkan Human Error melalui Upgrade Skill atau Upgrade Safety Awareness (meningkatkan kesadaran dan keselamatan). (*)
GALERY INSA
4
Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowners Association (INSA) menggelar Rapat Akhir Tahun 2016. Berikut adalah moment-moment yang diabadikan tim buletin INFO INSA di acara yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Desember 2016.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Sekretaris Umum Lolok Sujatmiko foto bersama pengurus DPP INSA.
Sebagian peserta mengabadikan moment Rapat Akhir Tahun DPP INSA dengan foto bersama.
Pengawas DPP INSA Widiharja Tanudjaja (kiri) dan pengurus DPP INSA (kanan) dalam satu sesi diskusi kelompok.
Suasana istirahat di sela-sela diskusi kelompok pada Rapat Akhir Tahun DPP INSA.
Suasana diskusi kelompok.
Foto bersama di sela-sela diskusi kelompok.
GALERY INSA
Suasana diskusi kelompok.
5
Sekretaris Umum INSA saat melaporkan perkembangan organisasi pada Rapat Akhir Tahun DPP INSA 2016.
Sebagian peserta mengabadikan moment Rapat Akhir Tahun dengan foto bersama.
Ketua Umum INSA memaparkan perkembangan INSA dari masa ke masa.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Sekretaris Umum INSA L, Sujatmiko memberikan cenderamata kepada Katua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo dan perwakilan Ditjen Perubungan Laut.
Suasana diskusi kelompok.
Suasana diskusi kelompok.
Suasana diskusi kelompok.
Suasana diskusi kelompok.
GALERY INSA
6
Pengurus INSA membacakan hasil diskusi kelompok.
Penyerahan Lucky Draw.
Penyerahan Lucky Draw.
Penyerahan Lucky Draw.
Penyerahan Lucky Draw.
Penyerahan Lucky Draw.
Pembacaan Doa.
Moment seusai acara.
GALERY INSA
7
Dok.dppinsa
Jajaran Pegurus DPP INSA dalam satu sesi foto bersama di sela-sela Rapat Akhir Tahun DPP INSA 2016
Suasana diskusi kelompok pada acara Rapat Akhir Tahun DPP INSA 2016.
Pengurus dan anggota INSA dalam satu moment Car Fee Day
Salah satu moment dalam acara Rapat Akhir Tahun INSA DPP 2016
Foto di depan kantor Kemenhub pada Car Free Day 2016
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
GALERY INSA
8
Rapat dengan pengurus INSA. Moment sebelum acara di IDX 2016.
Rapat dengan pengurus INSA.
Moment kebersamaan dengan anggota INSA.
Salah satu moment di salah satu acara di Gedung IDX, 2016.
Foto bersama SDARI (Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute).
Makan siang bersama anggota dan pengurus DPP INSA.
INFORMASI
9
Swasta Anggota INSA Siap Isi Lima Trayek Baru Tol Laut JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memastikan anggotanya akan berpartisipasi dalam lelang layanan Tol Laut yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada 2017. Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko mengatakan swasta nasional anggota INSA sudah berpengalaman dalam melaksanakan pelayanan angkutan laut yang merupakan tugas negara, sebelum pada 2016 diambil alih dan diserahkan kepada BUMN. Menurut dia, dalam partisipasinya pada 2017 tersebut, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayaan, keselamatan dan keamanan pelayaran. “Semua itu demi angkutan laut yang berkualitas bagi Indonesia,” katanya. Sementara itu, demi meningkatkan distribusi barang melalui laut ke daerah-daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan, pada tahun anggaran 2017 Kementerian Perhubungan akan melakukan penambahan trayek tol laut sebanyak 5 trayek. Realisasi lima trayek tersebut meningkat dari rencana sebelumnya hanya tiga trayek. "Sesuai anggaran yang tersedia, awalnya kami hanya merencanakan untuk mengoperasikan tiga trayek. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi kembali pada tiga trayek tersebut dengan anggaran yang sama, kita bedah dan telaah, ternyata bisa dikembangkan menjadi lima trayek,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani. Dia menjelaskan kelima trayek baru tol laut tersebut nantinya akan dilelang kepada swasta nasional dengan syarat tertentu. Pihaknya mengharapkan petanda tanganan hasil lelang sudah dapat dilakukan pada Januari 2017, mengikuti tahun anggaran. “Prosesnya cepat, diharapkan satu bulan selesai,” tambahnya.
Kelima trayek baru itu adalah T-7 yang beroperasi dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke pantai barat di Sumatera, seperti Mentawai, Pulau Nias dan Sinabang pulang pergi T-8 melewati, Tanjung Perak - Belang Belang - Sangatta - Nunukan - Sangatta - Belang Belang - Tanjung Perak pulang pergi. Sedangkan T-9 melewati, Tanjung Perak - Kisar - Namrole - Gebe - Maba Gebe - Namrole - Kisar - Tanjung Perak pulang pergi. Adapun T-10 dan T-11 sama dengan T1 dan T-2 jalur tol laut yang sudah operasi sebelumnya. Namun, dalam kedua trayek tersebut akan ada dua kapal yang berangkat, satu dari pelabuhan awal, satu berangkat dari pelabuhan akhir. ”Tujuannya agar waktu frekuensi pelayanan meningkat,” katanya. Sekadar informasi, pemerintah telah mencanangkan program tol laut sejak November 2015. Program tol laut ini dikeluarkan untuk mengatasi disparitas harga antara kawasan barat Indonesia dan timur Indonesia. Sejauh ini, pemerintah telah mengoperasikan enam trayek tol laut.
Anggaran APBN Sementara itu, Pemerintah menetapkan besaran biaya subsidi untuk program tol laut yang telah dianggarkan Kementerian Perhubungan bagi 11 trayek pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp380 miliar. "Anggarannya sudah diketok palu, sudah disahkan," kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani usai konferensi pers kesiapan angkutan laut dalam menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru 2017 di Jakarta, Rabu (7/12). Bay mengatakan, besaran anggaran Rp380 miliar tersebut meliputi enam trayek yang sudah ada (eksisting) di 2016 dan lima trayek baru 2017. Rinciannya, dia menyebutkan, untuk enam trayek yang sudah dibangun di 2016, yaitu Rp220 miliar, sementara untuk lima trayek baru sebesar Rp160 miliar. Trayek itu termasuk dua trayek baru dan tiga trayek crossing . Trayek crossing yang dimaksud adalah pada trayek itu disiapkan dua kapal dimana satu berangkat dari pelabuhan akhir dan satu lagi berangkat dari pelabuhan awal sehingga memangkas waktu t. (*)
INFORMASI
10
INSA: Penguatan Angkutan Laut akan Turunkan Biaya Logistik JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendukung Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan regulasi guna mengatasi tingkat kepadatan truk di jalan raya dengan memaksimalkan penggunaan kapal roll on-roll off (Ro-Ro). Ketua Bidang Angkutan Perintis DPP INSA Loren Situmorang mengatakan sebagai negara kepulauan, penguatan peran pelayaran sudah tepat sehingga INSA mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan moda angkutan laut. Menurut dia, optimalisasi angkutan laut akan mengurangi beban jalan raya bahkan dapat membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas. “Dampaknya cukup besar, baik dalam rangka mengurangi kemacetan di jalan raya maupun terhadap penurunan biaya logistik di Indonesia yang hingga saat ini masih sangat mahal,” ujarnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum sebagai langkah awal melakukan substitusi angkutan logistik jalur darat berpindah ke jalur laut. “Laut adalah sarana yang murah, maka Ro-Ro menjadi angkutan logistik masa depan antarpulau,” katanya. Dia menyebutkan pemerintah ingin melakukan kajian untuk menghasilkan produk hukum yang secara esensi mengarahkan pelaku usaha truk menggunakan jalur laut dengan kapal Ro-Ro. Pihaknya menyiapkan insentif bagi truk yang menggunakan kapal Ro-Ro. Sebaliknya, Kemenhub juga akan memberikan disinsentif bagi truk yang menggunakan jalan raya. Akan tetapi, sebelum produk hukum berbentuk peraturan menteri itu dikeluarkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha terkait. (*)
INSA INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION
SELAMAT NATAL & TAHUN BARU 2017
