INSA Ajak Anggotanya Tidak Keliru Sikapi SE Dirjen Perla

INFORMASI

MERAH PUTIH

INSA

PASTI BISA

Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional

DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA EDISI : 18/V2017, MEI 2017

INSA Ajak Anggotanya Tidak Keliru Sikapi SE Dirjen Perla Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Ketua Umum INSA yang sah dan berkekuatan hukum adalah Johnson W. Sutjipto. JAKARTA—Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membuat Surat Edaran No.UM.003/4/9/DJPL-17 tertanggal 26 Mei 2017 tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia/Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Untuk itu, INSA memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

Ketiga, telah terjadi sengketa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 492/PDT.G/2015/ PN.JKT. PST tanggal 20 Oktober 2015 dengan objek sengketa tentang Keabsahan Hasil Rapat Umum Anggota (RUA) XVI di Hotel KempinskiJakarta pada tanggal 20-21 Agustus 2015 dan Keabsahan Pengurus DPP INSA Periode 2015-2019, antara versi Johnson W. Sutjipto CS melawan versi Carmelita Hartoto CS.

Pertama, Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Surat Edaran No.UM.003/4/9/DJPL-17 dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan di sebagian besar kalangan pengusaha pelayaran nasional (shipowners) dan stakeholders, bahkan dapat dimanfaatkan oleh oknum/ kelompok tertentu dengan mengatasnamakan Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA meskipun tidak memiliki legalitas dan/atau badan hukum atas nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA.

Hasil Keputusan Sela (Provisi), intinya sebagai berikut :

Kedua, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. HK. 008/1/15/DJPL16 tanggal 20 Juli 2016 tentang Legalitas Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan No. HK.008/1/17/DJPL-16 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA dan Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) sebagai organisasi mitra kerja Kementerian Perhubungan.

Menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala bentuk keputusan Carmelita Hartoto CS termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang diselenggarakan Carmelita Hartoto CS sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan dalam Pokok Perkara, intinya sebagai berikut: 1.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Johnson W.Sutjipto CS sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019.

2.

Menyatakan Carmelita Hartoto CS telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3.

Menyatakan tidak sah dan cacat hukum surat yang ditandatangani Carmelita Hartoto dengan mengatas namakan pejabat Ketua Umum INSA.

Keputusan dalam Konvensi dan Rekonvensi, intinya sebagai berikut: Menolak gugatan Carmelita Hartoto CS dalam rekonvensi/ konvensi untuk seluruhnya.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang diajukan oleh pihak Carmelita Hartoto CS. Keempat, Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tercatat pada kasus No.66/G/2016/ PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2016, antara DPP INSA (versi Carmelita Hartoto dan Budhi Halim) melawan Menteri Hukum dan HAM RI (Pihak Tergugat) dan Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA (Pihak Tergugat Intervensi), dengan objek sengketa tentang Keabsahan Keputusan SK Menkumham No.AHU- 0035091.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association yang disingkat INSA, yang dikeluarkan/diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Desember 2015.

Hasil KeputusanSela (Provisi), intinya sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menunda pelaksanaan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0035091. AH.01.07 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA dalam perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Bersambung ke-hal 2)

TERAS INSA

2

..................................... Dari Hal 1 Keputusan dalam Pokok Perkara di PTUN, intinya sebagai berikut: •

Menyatakan batal SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU0035091. AH.01.07 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA.

•

Mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU0035091.AH.01.07 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA.

Dalam pertimbangannya, yang pada pokoknya karena masih adanya sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan Negara Jakarta Pusat sebagaimana disebut dalam point 3. Keputusan dalam banding di PengadilanTinggi TUN, yang intinya menguatkan putusan PTUN Jakarta di atas. Selanjutnya, kami masih mengupayakan upaya hukum lainnya. Hingga saat ini, Kementerian Hukum dan HAM belum membatalkan dan/atau mencabut SK Menteri Hukum dan HAMNo.AHU0035091.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA. Bilamanapun SK Menteri Hukum dan HAM tersebut dicabut, maka Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA tetap merupakan suatu perkumpulan yang sah sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, keputusan tersebut tidak pula serta merta membuat Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) berubah menjadi Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA, dan/atau mempunyai legalitas badan hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA dan/atau bisa membuat Carmelita Hartoto menjadi Ketua Umum INSA.

Kelima, tidak ada keputusan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun PTUN/PTTUN yang menyatakan/memerintahkan bahwa PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga nasional Indonesia (P3N2I) adalah pihak yang berhak atas nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA dan/atau Carmelita Hartoto sebagai pihak yang berwenang/menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA. Bahkan, keputusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebaliknya dan seharusnya keputusan tersebut dapat dihormati oleh semua pihak hingga saat ini. Kenyataannya bahwa Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga nasional Indonesia (P3N2I) adalah dua organisasi yang berbeda. Keenam, untuk melindungi kepentingan anggota dan berjalannya organisasi Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA, Menteri Hukum dan HAM telah memberikan persetujuan

perubahan badan hukum Perkumpulan INSA No. AHU0000256.AH.01.08 tahun 2017 tertanggal 12 Mei 2017 berikut dewan pengurusnya. Atas kondisi itu, seluruh pengurus DPP, DPC dan para anggota INSA se-Indonesia diminta arif dan bijaksana dalam membaca dan menyikapi Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut tersebut serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan dan/atau mengaku sebagai Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA, akan tetapi tidak memiliki legalitas. Di dalam surat tersebut, INSA juga menegaskan bahwa , berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Umum INSA yang sah dan berkekuatan hukum adalah Johnson W. Sutjipto. Selain itu, surat juga menegaskan bahwa kegiatan keanggotaan dan keorganisasian Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association disingkat INSA tetap berjalan sebagaimana biasanya (Business as usual). (*)

TERAS INSA

3

Ditjen Perla Respon INSA soal Perhitungan Umur Kapal

Pemerintah akan menetapkan perhitungan umur kapal sejak kapal diserahterimakan dari galangan (delivery) dalam sebuah peraturan atau keputusan. JAKARTA–INSA mennyurati Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/3/ DJPL-17 tentang Prosedur Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/4/DJPL -14. Surat tertanggal 11 April 2017 tersebut intinya menegaskan perlunya klarifikasi terkait dengan point pada Lampiran I (Nomor 2 huruf f, Nomor 3 huruf a, Nomor 4 huruf a dan Nomor 7 huruf b) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut berarti bahwa perhitungan umur kapal di Indonesia dihitung sejak kapal diserah terimakan dari galangan (delivery). Kementerian Perhubungan merespon surat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) tentang pentingnya Pemerintah mempertegas perhitungan umur kapal di Indonesia mengingat saat ini telah terjadi dualisme kebijakan perhitungan umur kapal yang diadopsi dari aturan internasional.

Pada 9 Mei 2017, dilakukan rapat di Kementerian Perhubungan yang menghadirkan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Nasdec, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), perwakilan class, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan Marine Inspector Ditjen Perhubungan Laut. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto yang hadir pada rapat tersebut mengatakan penegasan tersebut sangat

penting agar pemilik kapal memiliki pegangan tunggal dalam penentuan perhitungan usia kapal di Indonesia. ―Kami berharap segera ada keputusan dari Kementerian Perhubungan c.q Perhubungan Laut bahwa perhitungan usia kapal di Indonesia sejak kapal delivery,‖ katanya. Johnson menambahkan salah satu hasil dari rapat terkait dengan perhitungan usia kapal tersebut adalah Pemerintah akan menetapkan perhitungan umur kapal sejak kapal diserahterimakan dari galangan (delivery) dalam sebuah peraturan atau keputusan. (*)

TERAS INSA

4

istimewa

istimewa

INSA Lantik DPC Tanjung Priok, DPC Marunda dan DPC Banten JAKARTA—Indonesia National Shipowners Association (INSA) membentuk struktur kepengurusan baru dan sekaligus melantik kepengurusan pada tiga dewan pimpinan cabang (DPC) organisasi itu yang ada di Tanjung Priok, Marunda, dan Banten untuk masa bakti empat tahun ke depan. Pelantikan tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA sekaligus yakkni DPC INSA Marunda, DPC INSA Tanjung Priok, dan DPC INSA Banten, masa bakti 2017-2021 itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP INSA Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Rabu (17/5/2017). Acara pelantikan itu juga dihadiri unsur dari Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten, penasehat serta pengurus DPP INSA, asosiasi terkait, pebisnis pelayaran, pengusaha logistik, bongkar muat, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Hamka, pemimpin perusahaan pelayaran PT Pancaran Samudera Transport, dilantik menjadi Ketua DPC INSA Tanjung Priok. Kemudian, Pitter Haslin, pemimpin PT Pelayaran Bandar Niaga Raya, dilantik menjadi Ketua DPC INSA Banten, dan Thesa Atmaludin, pemimpin PT Pelayaran Bintang Surya Sejahtera dikukuhkan sebagai Ketua INSA Marunda.

Seremoni acara diawali dengan Laporan Panitia Pelaksana Djoli, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan DPP INSA oleh Sekretaris Umum INSA L. Sujatmiko dan pengukuhan oleh Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. Ketua Panitia Pelaksana Djoli melaporkan bahwa INSA memiliki program untuk memperkuat dan memberdayakan anggota INSA di berbagai daerah dengan meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah daerah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mendirikan sejumlah DPC di sejumlah daerah. ―Pembentukan DPC INSA Tanjung Priok, DPC INSA Marunda dan DPC INSA Banten diprogramkan dalam rangka memberdayakan anggota INSA,‖ katanya. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan kehadiran kepengurusan INSA di tiga wilayah tersebut (Tanjung Priok, Marunda dan Banten) akan mampu menjawab kebutuhan anggota di tiga daerah tersebut sehingga peran perusahaan pelayaran dalam kegiatan pembangunan nasional semakin meningkat. ―Kita ingin pelayaran nasional lebih berperan,‖ katanya. Selama ini, katanya, keberadaan pelabuhan Priok merupakan jantung kegiatan ekonomi dan angkutan laut nasional. "Ibaratnya Priok itu jantungnya, sedangkan Banten dan Marunda seperti paru-parunya Tanjung Priok," tuturnya. (*)

GALERY

5

Kemeriahan Pelantikan DPC INSA Tanjung Priok, Marunda dan Banten

Pada tanggal 17 Mei 2017, dilakukan pelantikan tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA sekaligus yakni DPC INSA Marunda, DPC INSA Tanjung Priok, dan DPC INSA Banten, masa bakti 2017-2021. Berikut serba-serba proses pelantikan yang dihadiri sejumlah kalangan tersebut.

GALERY

6

INSA Hadiri 26th AGM ASA 2017 Dok.dppinsa

Dok.dppinsa

Pada tanggal 24 -26 Mei 2017, The Asian Shipowners’ Association (ASA) menggelar 26th Annual General Meeting 2017 di Taipei, Taiwan dengan tuan rumah National Association of Chinese Shipowners (NACS). Dari INSA, hadir Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Wakil Ketua Umum INSA Paulis A. Djohan. Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah understanding and implementation of STCW and MLC 2006, International CLC and Fund Conventions, IMO Regulation and Protection for Shipowners, Canal Tolls, Hongkong Convention. Pada kesempatan tersebut, Info INSA sempat mengabadikan moment-moment saat pelaksanaan AGM ASA 2017. Berikut jepretan kameranya. Dok.dppinsa

dppinsa

GALERY

7

DPC INSA Palembang Ramah Tamah dengan KSOP Setempat Pada tanggal 18 Mei 2017, Dewan Pengurus Cabang INSA Palembang dan DPP INSA melaksanakan ramah tamah dengan KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Palembang, Sumatra Selatan. Hadir Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto, Dok.dppinsa Ketua DPC INSA Palembang Kurmin Halim, Kepala KSOP Palembang Adang Rodiana serta para pelaku usaha pelayaran setempat.

Dok.dppinsa

Tujuan diselenggarakan acara ramah tamah ini adalah untuk mensinerjikan kebijakan dalam rangka membangun sektor angkutan laut yang kompetitif di Palembang, Sumatra Selatan.

dppinsa

Dok.dppinsa

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjadi pembicara pada Dialog Konstruksi Indonesia 2017 yang dilaksanakan oleh Tender Indonesia pada 18 Mei 2017.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjadi narasumber untuk kegiatan penelitian skripsi mahasiswa Universitas Indonesia dan thesis mahasiswa Universitas Padjajaran.

INFORMASI

8

Didepan Menko, INSA Adukan Masalah Evaluasi Perka Batam JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), DPC INSA Batam memfasilitas pertemuan antara pelaku usaha pelayaran di Batam dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam, Darmin Nasution, (8/5). Pertemuan tersebut membahas masalah penetapan tarif dasar kepelabuhanan di Batam yang dinilai memberatkan pelaku usaha serta belum adanya tindaklanjut terhadap hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Dewan Kawasan Batam tentang Perka Batam No.17 tahun 2016. Sebelum adanya pertemuan tersebut telah dilakukan Rapat Tim Teknis Dewan Kawasan PBPB Batam di kantor Menko bidang Perekonomian April lalu. Akan tetapi, hingga Mei tahun ini, belum ada rencana tindaklanjutnya. Diantara yang diputuskan dalam Rapat Tim Teknis Dewan Kawasan PBPB Batam adalah Perka BP Batam No.17 tahun 2016 harus segera dievaluasi karena dalam implementasinya, sangat memberatkan dunia usaha. Diantara yang dievaluasi dalam tarif tersebut adalah adanya tarif deposit sebesar 125% yang selama ini dikeluhkan para pengusaha angkutan laut di Batam.

istimewa istimewa

President Direktur PT Bias Delta Pratama Lisa Yulia mengatakan pada pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan agar BP Batam segera mengevaluasi Peraturan BP Batam No.17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. ―Menko selaku Ketua Dewan Kawasan Batam meminta evaluasi terhadap Perka Batam segera dirampungkan,‖ katanya.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan masalah Batam termasuk salah satu yang menjadi kosen DPP INSA sehingga INSA selalu memfasilitas apa yang dibutuhkan Batam untuk mengatasi masalah tersebut. Dia mengakui, selama ini, banyak anggota INSA yang mengeluhkan mahalnya tarif jasa kepelabuhanan di Batam dibandingkan dengan tarif jasa kepelabuhanan terdekat seperti Singapura dan Johor Malaysia. (*)

INFORMASI

9

Academy Course Class NK 2017 Bahas Implementasi MLC 2006

istimewa istimewa

JAKARTA—Class NK kembali melaksanakan Academy Course 2017 di Hotel SariPan Pacific, 4 Mei 2017. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, INSA mengajak anggotanya untuk menjadi peserta. Acara resmi dibuka oleh anggota pengawas INSA Widihardja Tanudjaja . Salah satu yang dibahas dalam training tersebut adalah implementasi Marine Labour Convention (MLC) 2006. Widiharja mengatakan konvensi MLC 2006 penting dibahas dalam forum tersebut karena aturan ini sudah harus dilaksanakan oleh negara-negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. ―Indonesia sudah harus melaksanakan Konvensi MLC, khususnya terhadap kapal yang berlayar ke luar negeri,‖ katanya. MLC 2006 terdiri dari lima kausul umum. Pertama, persyaratan minimum pelaut yang bekerja di atas kapal yang mencakup antara lain usia minimum 16 tahun, kecuali untuk pekerja berat/ dinas malam yang dibatasi usia minimum 18 tahun. Kemudian harus memiliki sertifikat kesehatan yang diakui negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut,

adanya program peningkatan keahlian bagi pelaut sesuai standar STCW serta rekruitmen dan penempatan yang dilakukan berdasarkan prosedur pendaftaran yang baik. Kedua, kondisi kerja yang mengatur masalah kontrak yang harus jelas bagi kedua belah pihak, gaji yang tidak boleh telat bahkan sebagian harus ditransfer ke pihak lain (keluarga), waktu kerja maksimum 72 jam dalam satu minggu, cuti dan pemulangan yang transportasinya di tanggung perusahaan serta adanya pesangon jika kapal kandas atau hilang. Ketiga, akomodasi yang tersedia harus nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, ruang hiburan, makan yang cukup baik kualitas maupun kuantitas serta tersedianya koki yang terlatih. Keempat, kesejahteraan yakni tersedianya perawatan medis bagi pelaut selama di atas kapal, termasuk asuransi kesehatan dan fasilitas kesehatan di darat. Kelima, penerapan dan pelaksanaan MLC Convention dimana negara bendera wajib memastikan setiap kapal yang berlayar ke luar negeri, memiliki sertifikat MLC. (*)

INFORMASI

10

― Pelayaran Harus Antisipasi Dampak Perubahan Business Environment ‖ JAKARTA—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan perusahaan pelayaran di Indonesia harus siap mengantisipasi tren sepinya muatan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini. ―Jika tidak diantisipasi dan dicarikan solusi sejak dini, perusahaan pelayaran akan menghadapi kesulitan untuk bertahan,‖ katanya. Dia menjelaskan diantara gejala beratnya pelayaran untuk bertahan adalah turunnya freight kontainer dari Jakarta – Banjarmasin dari Rp 4 juta per box menjadi Rp 500.000 per box. Di sisi lain, katanya, PT Pertamina (Persero) yang selama ini mengoperasikan 273 unit kapal dengan 207 diantaranya disewa dari pelaku usaha pelayaran, akan mengurangi armada yang disewa menjadi milik sendiri. Perseroan BUMN itu telah menetapkan roadmap untuk mengurangi jumlah kapal yang disewa menjadi sama banyaknya dengan jumlah kapal yang dimiliki sendiri yakni masing-masing 50%.

―Ini berarti PT Pertamina (Persero) akan menyiapkan sedikitnya 137 unit kapal sendiri . Dan itu berarti akan banyak kapal anggota INSA yang selama ini disewa Pertamina akan menganggur,‖ ujar Johnson. Dia mendorong perusahaan pelayaran harus mencari solusi misalnya, melakukan merger atau joint venture dengan pemilik barang. ―Jika merger dengan pemilik barang terjadi maa pemilik barang memiliki saham di perusahaan pelayaran sehingga mereka bisa ikut bersinerji menyelamatkan perusahaan,‖ katanya.

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email: [email protected]. website: www.dppinsa.com

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION

MENGUCAPKAN Selamat Uang Tahun Kepada Para Pengurus DPP INSA yang Merayakan pada Bulan Mei • • • • • • •

M. Ng. Abioso Paulis A. Djohan Siana A. Surya Petrus Surya Marianus Daulima Anastasia Imelda Moh. Herjana

: : : : : : :

Anggota Dewan Pengawas/Penasehat Wakil Ketua Umum Bendahara Umum Wakil Ketua bidang Cair dan Gas Wakil Ketua bidang SDM & Pelaut Anggota bidang Organisasi dan Anggota Anggota bidang General Cargo

www.dppinsa.com