INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PERIODE 2015-2019 PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA PERIODE 2015-2019 EDISI : 010/VIII/2016, AGUSTUS 2016
Hubla Tegaskan Dua Asosiasi Pelayaran Sebagai Mitra Kerja Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto: INSA berbeda dengan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia JAKARTA—Kementerian Perhubungan menegaskan dua asosiasi pelayaran nasional yakni Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan mitra kerja Pemerintah di bidang angkutan laut. Demikian salah satu isi surat Direktur Jenderal Perhubunan Laut Kementerian Perhubungan No. HK.008/1/17/DJPL-16 tertanggal 9 Agustus 2016. Surat tersebut ditujukan kepada Johnson W. Sutjipto selaku Ketua Umum INSA dan Carmelita Hartoto selaku Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia . Menurut surat tersebut, kedua organisasi pelayaran, baik INSA dan Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, sama-sama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum & HAM). Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan c.q Ditjen Perhubungan Laut menempatkan keduanya sebagai mitra kerja, terutama dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan industri pelayaran nasional.
Sumber: Surat Dirjen No. HK.008/1/17/DJPL-16
Sebagaimana diketahui, INSA dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, masingmasing sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yakni: 1. Surat Keputusan No. AHU0035091.AH.01.07 tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2015 yang mengesahkan pendirian badan hukum perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) dengan Ketua Umum Johnson W. Sutjipto. 2. Surat Keputusan No. AHU0044492.AH.01.07 tahun 2016 yang dikeluarkan pada 12 April 2016 yang mengesahkan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dengan Ketua Umum Carmelita Hartoto.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan INSA lebih konsen kepada program pemberdayaan anggota. “Saya fikir sekarang sudah jelas bahwa saat ini ada dua asosiasi pelayaran yang berbeda. INSA berbeda dengan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia,” katanya. Dia menjelaskan banyak persoalan industri pelayaran nasional yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dengan sungguh-sungguh sehingga sektor ini semakin terpuruk saat menghadapi kelesuan ekonomi seperti saat ini. Sejauh ini, INSA telah menginventarisir berbagai persoalan industri pelayaran dan menyampaikannya kepada Pemerintah. “Satu per satu, segala persoalan bidang pelayaran yang selama ini kurang mendapatkan perhatian itu, kita selesaikan,” kata Johnson. (*)
INFORMASI
2
Putusan PTUN, DPP INSA Semakin Gigih Melaksanakan Program Kerja Sumber: http://www.indonesiaferry.co.id/
istimewa
istimewa
Putusan PTUN Memperkuat bahwa INSA dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia itu dua organisasi yang Berbeda. JAKARTA—Indonesian National Shipowners' Association (INSA) melakukan upaya banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan perkara Pendaftaran Badan Hukum INSA di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum & HAM). Gugatan tersebut diajukan Carmelita Hartoto dan Budhi Halim yang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia. "Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena DPP INSA sedang mengupayakan banding," kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. “Kami menghormati proses hukum yang sedang terjadi, khususnya terhadap gugatan atas pendaftaran badan hukum INSA yang selama bertahun-tahun lamanya, tidak pernah didaftarkan ke Kementerian Hukum & HAM.”
Diantara pertimbangan hakim adalah adanya masalah administrasi pendaftaran dimana menurut pandangan hakim, pada saat Badan Hukum INSA didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh Johnson W. Sutjipto selaku Ketua Umum INSA, kepengurusan INSA sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Namun secara subtansi, berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat atas perkara No. 492/PDT.G/2015/PN.J KT.PST tertanggal 28 Juni 2016 tentang sengketa DPP INSA, sampai sekarang Johnson W. Sutjipto dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai Ketua Umum INSA periode tahun 2015-2019. Status Johnson sebagai Ketua Umum INSA tersebut tetap berlaku hingga adanya keputusan yang berbeda dan berkekuatan hukum tetap. "Keputusan PTUN itu juga tidak serta merta mengesahkan Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia menjadi INSA," kata Wakil Ketua Umum INSA Teddy Yusaldi.
Teddy menjelaskan kegiatan keorganisasian dan keanggotaan maupun pelayanan DPP INSA terhadap stakeholders tetap berjalan normal sebagaimana biasanya. “Putusan PTUN tidak mengganggu kegiatan INSA.” DPP INSA mengharapkan seluruh anggota dan pengurus DPC INSA untuk dapat memahami dan menginterpretasikan putusan PTUN dan Pengadilan Negeri secara bijaksana dan tidak keliru dari subtansi perkara. Sementara itu, Johnson menilai adanya keputusan PTUN tersebut menegaskan bahwa INSA dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan dua organisasi pelayaran yang berbeda. (*)
“Keputusan PTUN itu juga tidak serta merta mengesahkan Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia menjadi INSA”
TERAS INSA
3
Ditjen Pajak; Urus SKTD Dilakukan secara Online
www.depkeu.go.id
JAKARTA—Kementerian Keuangan segera merilis mekanisme baru pengurusan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) PPN secara online (E-SKTD) guna mengoptimalkan insentif PPN sesuai dengan PP No.69 tahun 2015 di bidang angkutan laut. Ketua bidang Pajak Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Arif Darmawan mengatakan INSA dan Ditjen Pajak bersama Iperindo sudah membahas masalah mekanisme baru E-SKTD. Mekanisme itu diyakini akan mempermudah pengurusan SKTD di bidang angkutan laut. Menurut rencana, E-SKTD akan diterapkan mulai September 2016. Dengan mekanisme sistem online tersebut, pengusaha pelayaran dapat memaksimalkan insentif PPN yang diberikan berdasarkan PP No.69 tahun 2015 dengan baik. “Ini satu langkah positif untuk INSA sehingga kami menyambut baik rencana tersebut,” katanya.
Selain itu, katanya, untuk fasilitas PPN tidak dipungut terhadap kegiatan docking, Ditjen Pajak menerima laporan dalam bentuk gelondongan untuk dijadikan perhitungan besaran pajaknya. “Sebelumnya laporan dari pemilik kapal harus detail sehingga mempersulit pengusaha pelayaran, tetapi sekarang sudah diubah dimana laporan sebagai dasar pengenaan pajak cukup dalam bentuk gelondongan,” ujarnya. Pihak pajak juga akan melakukan sosialisasi guna memastikan tidak adanya miss-komunikasi kebijakan antara petugas pajak di tingkat pusat dengan di tingkat daerah. Sebab, saat ini, pemahaman petugas pajak terhadap insentif PPN masih berbeda-beda. “Kami dukung dan siap bekerja sama dengan Ditjen Pajak karena apapun alasannya, insentif ini sangat baik bagi industri pelayaran maupun perkapalan. “
Seperti diketahui, PP No.69 tahun 2015 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No.193/PMK.03 tahun 2015 telah meninggalkan beban administrasi perpajakan yang tidak sedikit bagi perusahaan pelayaran, terutama dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perusahaan nasional melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) sebagaimana pasal 7 ayat 2 untuk mendapatkan SKTD. Ketentuan tersebut sangat membebani dari segi administrasi perpajakan industri pelayaran di tanah air, terlebih RKIP harus dilakukan perubahan setiap tiga bulan. Bahkan jika sistem RKIP tetap dijalankan, INSA khawatir akan membebani administrasi perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak sendiri. “Akan tetapi, dengan sistem online E-SKTD, masalah administrasi yang selama ini dikhawatirkan pelaku usaha, dapat menjadi lebih ringan,” katanya. (*)
BERITA FOTO
4
INSA, IPERINDO dan Ditjen Pajak membahas permasalahan PP69/2015 dan PMK 173/2015 tentang RKIP & SKTD
Suasana rapat antara pengurus DPP INSA dengan Alumni Akademi Maritim Indonesia (AMI).
Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi VIII DPR dimana INSA memberikan masukan tentang RUU Kekarantina Kesehatan.
Suasana rapat antara pengurus DPP INSA dan IPERINDO yang membahas masalah perpajakan di kantor Ditjen Pajak
Pengurus DPP INSA merayakan hari jadi INSA yang ke-49 dengan sederhana di Kantor DPP INSA.
BERITA FOTO
5
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menyerahkan cendera mata kepada Menteri Perhubungan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi foto bersama pengurus DPP INSA.
Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.
Ketua Umum INSA foto bersama Mantan Ketua Umum INACA Emirsyah Satar dan Mantan Kepala Bakorkamla D.A Mamahit.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto selfie bersama para pejabat di lingkungan Kemenhub pada acara sertijab Menhub
Pengurus DPP INSA mendengarkan masukan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
BERITA
6
Audiensi INSA & Menhub, Swasta Dilibatkan di Angkutan Perintis Isu tersebut antara lain masalah Laporan Tahunan (Annual Report) 2015 dimana Indonesia masih masuk ke dalam Top Five Black List MoU Protocol of Tokyo sehingga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap aturan keselamatan pelayaran internasional yang ditetapkan di dalam MoU Protocol of Tokyo . Dengan masuknya Indonesia ke dalam Top Five Black List, citra Indonesia di mata dunia maritim internasional semakin buruk. “Menteri akan mengkaji untuk menyerahkan statutory atas kapal nasional yang beroperasi di dan ke luar negeri, kepada class member IACS atau badan class nasional,” katanya.
Penyelenggaraan Tol Laut dan angkutan perintis sudah seharusnya melibatkan swasta nasional. JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan akan melibatkan swasta nasional dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan laut keperintisan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menerima sejumlah pengurus DPP INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) dalam audiensi ke kantornya, Senin (30/8). “Dalam audiensi dengan DPP INSA, Menteri Perhubungan mengatakan akan melibatkan swasta nasional untuk kegiatan angkutan perintis dan pelaksanaan proram tol laut melalui tender bersubsidi,” kata Johnson W. Sutjipto, Ketua Umum INSA.
Dia menjelaskan untuk hasil yang maksimal dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, penyelenggaraan program Tol Laut dan angkutan perintis di perairan Indonesia, sudah seharusnya melibatkan peran swasta nasional. “INSA sudah menyampaikan masalah ini sejak lama, sekarang pak Menteri Perhubungan dapat memahami dan memberi harapan,” katanya. Selain masalah angkutan perintis agar melibatkan operator pelayaran swasta, INSA juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu direspon Pemerintah guna mendukung program Tol Laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Menhub juga merespon masalah masuknya pelabuhan Tanjung Priok ke dalam zona rawan perang (war risk) dengan akan menyurati instansi terkait . Sedangkan masukan INSA terkait dengan sejumlah peraturan yang telah mengganggu iklim investasi, Menhub akan melakukan telaah. Menhub juga segera mengkaji rekomendasi untuk dibukanya pelayaran ke Filipina yang menggunakan kapal-kapal selain jenis tug and barge dan berlayar pada jalur berbeda. Dalam audiensi tersebut, hadir pengurus DPP INSA antara lain Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto, Wakil Ketua Umum Djoni Sutji, Sugiman Layanto, Teddy Yusaldi, Paulis A. Djohan, Hiendra Soenjoto, Bendahara Umum INSA Siana A. Surya, Wakil Bendahara Umum Kardja Rahardjo, Ketua bidang Offshore Yanes Walangare,Ketua bidang Pengembangan Maritim Hadi Wiyono da Anggota bidang Curah Herry Adriyanto. Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani. (*)
BERITA
7
INSA Soroti Kekeliruan dalam Menghitung Besaran Tarif PNBP
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait meningkatnya pos dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016. “Pada prinsipnya, INSA mendukung kebijakan Pemerintah dalam menetapkan tarif maupun pos PNBP sepanjang perhitungan tarif yang ditetapkan sesuai dari yang seharusnya,” kata Ketua bidang Bidang Pengembangan Maritim INSA, Budi Wiyono. Selain itu, katanya, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa setiap pos PNBP yang dibayarkan oleh pelaku usaha, terdapat kegiatan pelayanannya sesuai dengan prinsip No Service No Pay (tidak ada pelayanan, maka tidak ada pembayaran).
Dia menjelaskan INSA telah melakukan penelaahan terhadap Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 dibandingkan dengan PP No.6 tahun 2009. Dalam telaahan tersebut, ditemukan hal-hal yang sangat memberatkan industri pelayaran.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Laut itu, tarif PNBP atas kapal FSO ditetapkan berdasarkan panjang tali + panjang kapal sebagai radius perhitungan luas lingkaran, padahal seharusnya dihitung berdasarkan panjang x lebar kapal. “Mekanisme ini harus diperbaiki.”
INSA juga menyoroti mekanisme perhitungan tarif dan penetapan pos PNBP yang seharusnya mengacu kepada UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebab, cara menghitung tarif pos PNBP kurang memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat pelayaran dan kegiatan usahanya.
Dia mengingatkan pasal 3 ayat 1 UU No. 20 tahun 1997 menjelaskan bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelengaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan masyarakat.
INSA menemukan cara menghitung tarif PNBP sewa perairan satu unit kapal Floating Storage Offloading (FSO) yang sangat memberatkan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Dirjen Perla No. KU.404/2/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Peggunaan dan Pelaporan PNBP yang Berlaku pada Ditjen Perhubungan Laut.
Untuk itu, INSA meminta Pemerintah merevisi Peraturan Dirjen No. KU.4042-11-DJPL-15 Pasal 12 ayat 4, dan merevisi pos tarif yang tidak memiliki pelayanan (No Service, No Pay) serta merevisi pos traif yang kenaikannya terlalu tinggi (tidak sesuai pasal 3 ayat 1 UU 20 tahun 1997, yang berkeadilan. (*)
INFORMASI
8
INSA Memperkuat Kegiatan Pelayanan JAKARTA – Pengurus DPP INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) memperkuat kegiatan pelayanan keanggotaan dan keorganisasian, salah satunya dengan memperbesar ruang pelayanan kantor pusat DPP INSA dan memperkuat manpower yang handal sehingga pelayanan yang diberikan kepada anggota dapat lebih dirasakan secara maksimal. Pelayanan keanggotaan dan keorganisasian DPP INSA dilaksanakan dari Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia.
“Kami ingin kantor DPP INSA lebih representatif, nyaman dan menjadi rumah bagi anggota INSA. Oleh karena itu, kami bekerja keras untuk memperbesar kantor demi pelayanan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua Umum DPP INSA Paulis A. Djohan. Sebelumnya, INSA juga mempermudah sistem pendaftaran anggota baru dan update data keanggotaan melalui sistem online dengan cara mengakses website dppinsa yakni www.dppinsa.com.
Hal ini, katanya, dilakukan sesuai dengan janji yang disampaikan Ketua Umum saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum INSA pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI tahun 2015 di Jakarta, Agustus tahun lalu. Melalui mekanisme online ini, Paulis berharap anggota INSA dapat bertambah secara signifikan, terutama selama kepengurusan DPP INSA periode 2015-2019. “Sesuai janji Ketua Umum, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota DPP INSA se-Indonesia.”
INSA Indonesian National Shipowners’ Association
DEWAN PENGURUS PUSAT INSA
Mengucapkan
SELAMAT HUT RI KE 71 & HUT INSA KE-49 TH 2016 INSA yakin Merah Putih pasti bisa.........!!
