INFORMASI
INSA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
MERAH PUTIH
PASTI BISA DITERBITKAN : DPP INSA PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA EDISI : 006/III/2016, MARET 2016
Putusan Sela PN
“Mari Kita Hormati Hukum” Johnson Mengajak Seluruh Anggota INSA Kembali Bersatu. Jakarta—Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Keputusan Sela A-quo terhadap gugatan sengketa organisasi Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang diajukan Penggugat I Johnson W. Sutjipto (Ketua Umum INSA) dan Penggugat II Lolok Sujatmiko (Sekretaris Umum INSA) periode 2015-2019. Putusan sela atas perkara No. 492/PDT.G/2015/PN PNJ.PST tersebut dikeluarkan :
Kuasa Hukum penggugat dari Law Office Zulhendri Hasan & Partners, Zulhendri Hasan, S.H., M.H dan Mulyadi Lukman, S.H. mengimbau agar semua pihak yang terkait agar tunduk dan patuh atas perintah putusan Sela A-quo tersebut. “Ini demi menghormati proses hukum yang berjalan,” katanya. Selanjutnya itu, Johnson W. Sutjipto mengatakan “Dengan Keputusan Sela A-quo ini, kami mengajak seluruh anggota INSA dan para stakeholder untuk menghormatinya, merapatkan barisan dan kembali bersatu untuk kemajukan industri maritim, organisasi dan segenap anggota INSA,” katanya.
Pada1 Maret 2016 pada pokoknya adalah menolak eksepsi para tergugat.
Seperti diketahui, Johnson W. Sutjipto memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-16 di Jakarta, 20-21 Agustus 2015.
Pada 29 Maret 2016 pada pokoknya adalah menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala keputusan para tergugat termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang sampai dengan Putusan Sela A-quo memiliki kekuatan hukum tetap.
Johnson kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum INSA oleh Caretaker DPP INSA. Terhadap masih adanya pihak yang mengatas namakan INSA, Johnson melakukan gugatan hukum yang didaftarkan ke PN Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2015.
(lihat pengumuman pada halaman 2).
2
PEMBERITAHUAN DAN HIMBAUAN TENTANG PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SENGKETA ORGANISASI INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION (INSA)
Bertindak untuk dan atas nama PENGUGAT I Tuan Johnson W Sutjipto dan PENGUGAT II Tuan Lolok Sujatmiko yang masing - masing dalam kedudukannnya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum DEWAN PENGURUS PUSAT INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Selanjutnya disebut DPP INSA Periode 2015 – 2019. Dengan ini memberitahukan isi Putusan Sela Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor : 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang pada pokok amar putusannya antara lain : 1.
Bahwa, Putusan sela pada tanggal 1 Maret 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya : “ Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT ”
2.
Bahwa, Putusan sela pada tanggal 29 Maret 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT : “ Menyatakan dan Memerintahkan untuk menunda segala keputusan PARA TERGUGAT termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA Ulang yang akan diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT sampai dengan Putusan Aquo memiliki kekuatan hukum tetap ”
Demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan, maka kami selaku kuasa hukum Para Penggugat MEMBERITAHUKAN sekaligus MENGHIMBAU agar semua pihak yang terkait agar tunduk dan patuh atas perintah Putusan Sela A-quo. Khususnya untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh Anggota dan stakeholder Organisasi INSA, bahwa semenjak dibacakannya Putusan Sela A-quo, maka berdasarkan PARA TERGUGAT yakni :
-Sdr DR. HAMKA, SH Selaku TERGUGAT I; -Sdri C.F CARMELITA HARDIKUSUMO Selaku TERGUGAT II; -Sdr CAPT. AJD KOROMPIS Selaku TERGUGAT III; TIDAK memiliki legalitas dan kewenangan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau membuat segala bentuk kebijakan yang mengatas-namakan DPP INSA, sampai adanya putusan Akhir yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van geweijsde ). Demikian pemberitahuan dan himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipahami Hormat kami
KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT Law Office ZULHENDRI HASAN & PARTNERS
ZULHENDRI HASAN, S.H., M.H.
MULYADI LUKMAN, S.H.
TERAS INSA
3
istimewa
istimewa
INSA Harapkan Proyek Listrik 35.000 MW Segera Dimulai Bisnis Angkutan Laut Batu Bara Masih Lesu Jakarta- Pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan realisasi proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 35.000 megawatt (MW) guna mengembalikan gairah bisnis angkutan komoditas di dalam negeri.
Dia mengakui sektor angkutan laut, khususnya dengan tongkang saat ini mengalami kelesuan, terutama sejak permintaan ekspor batu bara turun dan penghentian expor Minerba. Kondisi itu menyebabkan ribuan kapal tongkang parkir di sejumlah tempat di Indonesia. Dia menjelaskan hingga kini banyak anggota INSA yang menggantungkan usahanya kepada angkutan batu bara untuk kepentingan memasok sumber energi maupun ekspor.
Sekretaris Umum Indonesian National Shipowner' Association (INSA) Lolok Sujatmiko mengatakan pelaksanaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik hingga 35.000 megawatt (MW) yang digagas pemerintah akan berdampak positif terhadap industri pelayaran.
INSA mencatat saat ini sekitar 4.000 unit kapal tug and barge yang yang beroperasi di Indonesia milik anggota INSA. “Sejak angkutan batu bara lesu, sebagian besar dari jumlah tersebut terbantu dengan kegiatan pengangkutan bahan galian C, seperti batu split dan pasir," ujarnya.
Menurut dia, proyek tersebut selama ini sudah dinantikan oleh operator kapal, khususnya angkutan komoditas batu bara. “Kami sangat menantikan realisasi proyek tersebut agar sektor angkutan laut kembali bergairah," katanya dalam Silaturahmi antara INSA dan Wartawan, Senin (28/3).
Saat ini, kebutuhan PLN terhadap batu bara masih kurang dari 90 juta ton per tahun. Jika proyek 35.000 MW terealisasi dimana 20.000 MW diantaranya adalah PLTU, maka kebutuhkan pasokan batu bara akan bertambah 200 juta ton per tahun. “Ini jelas akan membangkitkan usaha pemilik tug and barge nasional dari kebangkrutan massal.”
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, bahkan menurutnya program itu bukan hanya sekedar proyek melainkan sebuah pergerakan. "Progam 35.000 MW ini merupakan program yang tidak mungkin di-carry oleh PLN dan IPP (independent power producer/pengembang listrik swasta) sendiri. Harus menjadi suatu gerakan. Ini bukan project, bukan program, this is movement. Movement yang libatkan,ajak dan gerakan semua potensi," tegasnya. Dia sengaja menyebut program tersebut sebagai pergerakan, pasalnya proyek pembangunan 35.000 MW membutuhkan peran dari berbagai pihak. Bahkan kerjasama lintas kementerian juga dibutuhkan. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, hingga BUMN dan Pemerintah Daerah.
istimewa
INFORMASI
4
PMK 193 / 2015 - SKTD & RKIP Perlu Disempurnakan
istimewa istimewa
Jakarta—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut yang berlaku sejak semester II tahun 2015 belum memberikan dampak signifikan terhadap industri pelayaran. Sebab, para pelaku usaha pelayaran mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Salah satu syarat yang sulit dipenuhi dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) adalah kewajiban menyertakan Rencana Kegiatan Impor dan Perolehan (RKIP). Terhadap masalah tersebut, DPP INSA telah melayangkan surat Menteri Keuangan yang intinya memohon Penghapusan Kewajiban RKIP untuk Jasa Persewaan Kapal, Jasa Perawatan Kapal dan Jasa Kepelabuhanan. Surat tertanggal 8 Maret 2016 tersebut menegaskan bahwa saat ini banyak aggota INSA yang mengeluhkan masalah pengurusan SKTD dan RKIP. “Tetapi untuk insentif jangka waktu perpindahan aset kapal dari sebelumnya selama lima tahun menjadi empat tahun adalah hal yang positif dan sudah menjadi permohonan INSA sejak beberapa tahun terakhir,” kata Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko.
Ketua Bidang Pajak DPP INSA Arif Darmawan mengatakan pelaku usaha pelayaran nasional anggota INSA saat ini merasakan betapa sulitnya untuk memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut (SKTD) yang merupakan fasilitas insentif yang diberikan Pemerintah, karena kewajibkan menyertakan RKIP . Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 5 huruf a point 1 dan 2 serta Pasal 6 ayat 5c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 193/PMK.03/2015. “Selama satu tahun sejak PMK tersebut diterbitkan, kami menerima banyak keluhan dari anggota INSA tentang masalah ini,” katanya. Dia menjelaskan RKIP adalah sebuah proyeksi anggaran operasional perusahaan pelayaran atas Jasa Persewaan Kapal, Jasa Perawatan Kapal dan Jasa Kepelabuhanan yang memiliki kompleksitas tinggi karena perincian dasar yang sangat fluktuatif serta multi tafsir. Sehingga banyak laporan anggota INSA di daerah maupun di Jakarta tentang perbedaan sudut pandang sebuah rincian RKIP yang berakibat keresahan anggota INSA dalam pengurusan SKTD dipelbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
“Syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut sulit dipenuhi” Oleh karena itu, INSA meminta kepada Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak untuk meninjau kembali persyaratan pengurusan SKTD dengan hanya melampirkan RKIP atas penyerahan atau impor kapal baik baru maupun bekas, tanpa RKIP terhadap Jasa Persewaan Kapal, Jasa Perbaikan Kapal dan Jasa Kepelabuhanan di kalangan industri pelayaran. Usulan INSA tersebut diatas adalah didasari oleh PMK no 370 tahun 2003 sebagai turunan PP 38 tahun 2003 tentang SKB (Surat Keterangan Bebas) PPN.
DPP INSA sangat mengharapkan usulan tersebut dapat diterima sepenuhnya oleh Kemenkeu cq Ditjen Pajak sehingga dapat memberikan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi dan mengembangan usahanya walaupun dalam kondisi serba lesu dan sepi saat ini.
INFORMASI
5
“Tunda Penerapan Aturan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran”
Kapal Merah Putih WAJIB Diutamakan saat BID Submission Kondisi Pelayaran Migas sedang Terpuruk Jakarta—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendesak regulator minyak dan gas bumi untuk menyelamatkan industri pelayaran migas hulu dan hilir dengan mengutamakan (memprioritas) kepada kapal berbendera Merah Putih dalam tender pengadaan kapal di lingkungan minyak dan gas bumi. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan investasi di bidang pengadaan kapal, khususnya kapal-kapal penunjang operasi lepas pantai dan migas hilir berbendera Merah Putih yang saat ini sedang laid up (menganggur). Kondisi ini disebabkan oleh fluktuasi harga Minyak dunia yang turun secara drastis sejak pertengahan tahun 2015. Demikian salah satu benang merah yang disampaikan INSA pada pertemuan Coffee Morning antara pengurus DPP INSA dengan Pejabat Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 16 Maret 2016. Saat ini, sebagian besar kapal berbendera Indonesia di sektor offshore tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak sedikit perusahaan pelayaran nasional mengalami kesulitan cashflow yang membutuhkan pertolongan negara.
istimewa
Pada pertemuan tersebut, INSA menyampaikan sejumlah masalah yang sedang dialami industri pelayaran, khususnya yang mendukung kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di Indonesia. “Pada saat tender bid submission, kapal yang sudah berbendera Merah Putih – Wajib diutamakan dan prioritaskan.” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto.
Sebelumnya, INSA telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang kewajiban untuk menggunakan Rupiah dalam semua transaksi di Indonesia di bidang Migas yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2015. INSA meminta agar jasa angkutan laut migas hulu & hilir dimasukkan ke dalam Category 3 atau kontrak dalam US Dollar, tetapi pembayaran dalam Rupiah.
Masalah lain yang disampaikan pengurus DPP INSA adalah kesulitan anggota INSA bidang angkutan migas hulu dan hilir dalam penerapan peraturan BI no 17/3/PBI/2015 tentang penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi di bidang angkutan minyak dan gas, baik hulu maupun hilir. “Bisnis angkutan laut Migas hulu & hilir sangat padat modal (capital intensif) sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.” kata Johnson W. Sutjipto.
Dalam perkembangan lainnya, penurunan harga minyak dunia telah berdampak terhadap penundaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas. “Bahkan sebagian sudah dihentikan karena cost of production lebih tinggi dibandingkan harga jual produk,” ujar Bambang Ediyanto
“Mengingat investasinya capital intensif, maka dibutuhkan pinjaman dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan bunga yang lebih kompetitif sehingga investasi tersebut dapat menjadi feasible. Hingga saat ini hanya pinjaman dalam bentuk US Dollar yang cocok untuk investasi tersebut. Sejalan dengan pendapatan jasa sewa kapal migas hulu & hilir memang dalam bentuk US Dollar sebelum peraturan BI no 17.” kata Wakil Ketua Umum INSA Sugiman Layanto.
Atas kondisi ini, sebagian anggota INSA mengalami masalah dahyat yaitu sejumlah kontrak yang sedang berjalan dilakukan terminasi dini sepihak oleh K3S sesuai clausul early termination saat ini. Fenomena ini mengakibatkan Perbankan panik sehingga menghentikan dan mencabut pembiayaan atas armada Migas hulu & hilir yang mengalami early termination. Terhadap masalah tersebut, INSA mengusulkan kepada Pemerintah c.q Ditjen Migas untuk membantu agar early termination clause diganti dengan penundaan (suspension).
“Tunda Penerapan Aturan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran”
BERITA FOTO
7
dppinsa
SILATURAHMI: Wakil Ketua Umum INSA PaulisDok.dppinsa A. Djohan, Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di Sekretariat DPP INSA pada 28 Maret 2016.
Dok.dppinsa FOTO: Delegasi DPP INSA pada ASF SERC (Shipping Economics Review Committee) yakni Bani Mulia (PT Samudera Indonesia), Haneco Widjaja Laurenzi (Ketua Bidang Curah), Eldwan Laurenzi (PT Andalas Bahtera Baruna) foto bersama.
dppinsa
FOTO BERSAMA: Sejumlah wartawan dari berbagai media di Indonesia, melakukan foto bersama di sela-sela acara Silaturahmi DPP INSA dengan wartawan pada 28 Maret 2016.
MEETING ASF: DPP INSA diwakili Aditya Aldhafera (Anggota Bidang Cair & Gas) menghadiri the 21th Interim Meeting of the ASF SILC (Ship Insurance and Liability Committee) 2016 di Hong Kong, 23 Februari 2016.
Dok.dppinsa
KUNJUNGAN: Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji foto bersama peserta ASF Safe Navigation and Environment Committee ( SNEC) 2016 ketika mengunjungi MPA’s Port Operations Control Centre, di Singapura, 18 Maret 2016 (Foto Credited to MPA)
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
GALERY COFFEE MORNING: Pada tanggal 16 Maret 2016, pengurus DPP INSA dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melaksanakan acara Coffee Morning. Dari Kementerian ESDM, hadir Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja, Direktur Tehnik & Lingkungan Migas Naryanto Wagimin, Direktur Pembinaan Program Migas Agus Cahyono Adi dan Direktur Hulu Djoko Siswanto.
8
