INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PERIODE 2015-2019 PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA PERIODE 2015-2019 EDISI : 009/VI/2016, JUNI 2016
PN Jakarta Sahkan Johnson Ketua Umum INSA 2015-2019
istimewa istimewa
Semua pihak agar tunduk dan patuh terhadap keputusan Pengadilan Negeri, khususnya seluruh anggota dan stakeholders INSA JAKARTA—Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengesahkan Johnson W. Sutjipto sebagai Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) periode 2015-2019. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 492/PTG/2015 /PN.JKT.PST tersebut, dibacakan dalam sidang putusan di PN Negeri Jakarta Pusat, Selasa (28/6). Dalam putusannya, Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Johnson W. Sutjipto sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Lolok Sujatmiko sebagai pemegang mandat guna menindaklanjuti hasil pemilihan Ketua Umum DPP INSA pada RUA INSA keXVI pada 20-21 Agustus 2015 di Hotel Kempinski, Jakarta.
PN juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Lolok Sujatmiko untuk menindaklanjuti hasil pemilihan Ketua Umum INSA periode 20152019. (Lihat Pengumuman) "Kami mengimbau agar semua pihak untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan A-quo, khususnya seluruh anggota dan stakeholders organisasi INSA," kata pengacara Johnson, Zulhendri Hasan SH, MH. Dia juga mengimbau agar para tergugat, dalam hal ini DR Hamka, SH selaku tergugat I, C.F Carmelita Hardikusumo selaku tergugat II dan Capt. Ajd Korompis selaku tergugat III, tidak melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau membuat segala bentuk kebijakan yang mengatasnamakan DPP INSA.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengajak seluruh anggota INSA untuk kembali bersatu guna membangun sektor pelayaran ke arah yang lebih baik di tengah terpuruknya kinerja industri akibat pelambatan ekonomi global, “Dengan keputusan ini, kami dapat melayani anggota dan stakeholders dengan lebih baik lagi.” Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko mengatakan RUA INSA ke-16 sudah menghasilkan pemenang pemilihan yakni Johnson W. Sutjipto. “Keputusan Pengadilan Negeri memperkuat hasil RUA INSA ke-16 tersebut,” kata Lolok. Lolok menambahkan INSA telah diakui Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM No. AHU0035091.AH.01.07 tahun 2015. Nama serta Logo INSA juga telah didaftarkan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan No. J002016002699 pada tanggal 20 Januari 2016. (*)
PENGUMUMAN & HIMBAUAN TENTANG
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST TANGGAL 28 JUNI 2016 ATAS SENGKETA ORGANISASI PERSATUAN PENGUSAHA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION - INSA) Bertindak untuk dan atas nama klien kami, masing-masing Tuan JOHNSON WILIANG SUTJIPTO Selaku Ketua Umum dan Tuan LOLOK SUDJATMIKO selaku Sekretaris Umum DPP INSA Periode 2015 - 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT. Dengan ini bermaksud mengumumkan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, pada tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Tuan JOHNSON WILIANG SUTJIPTO sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015 – 2019;
2.
Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Tuan LOLOK SUDJATMIKO sebagai pemegang MANDAT guna menindaklanjuti hasil pemilihan Ketua Umum DPP INSA pada RUA INSA ke XVI pada tanggal 20 – 21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat;
3.
Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tuan LOLOK SUDJATMIKO untuk menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015 – 2019;
4.
Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Rapat Pleno III di Balroom Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta Pusat, tanggal 21 Agustus 2015, dengan perolehan suara Johnson W Sutjipto sebanyak 386 suara dan Carmelita Hartoto sebanyak 363 suara, Suara tidak sah sebanyak 5 suara, Sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara, dengan Jumlah peserta Pleno III adalah sebanyak 754 peserta yang menggunakan hak suara;
5.
Menyatakan DR. HAMKA, SH dan C.F CARMELITA HARDIKUSUMO serta CAPT. AJD KOROMPIS selaku PARA TERGUGAT terbukti telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA;
6.
Menyatakan perbuatan DR. HAMKA,SH yang menghentikan RAPAT PLENO III pada RUA INSA ke XVI yang dilakukan secara sepihak dan kemudian meninggalkan forum persidangan, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7.
Menyatakan perbuatan DR HAMKA,SH bersama-sama CAPT. AJD KOROMPIS yang mengatas-namakan Panitia Pemilihan Ketua Umum INSA – RUA XIV TIDAK SAH dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8.
Menyatakan TIDAK SAH dan CACAT HUKUM Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PLTS/09-2015, tanggal 2 September 2015 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA, karena bertentangan dengan AD/ART serta TATA TERTIB RUA Ke XVI INSA, karenanya BATAL DEMI HUKUM;
9.
Menyatakan, TIDAK SAH dan CACAT HUKUM Surat Pemberitahuan tanggal 18 September 2015 serta Surat Keputusan No. 013/KPTSPENGURUS INSA/09-2015 tanggal 25 September 2015, yang ditanda-tangani C.F CARMELITA HARDIKUSUMO dengan mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum DPP INSA, karena bertentangan dengan AD/ART INSA serta TATA TERTIB RUA Ke XIV INSA, karenanya BATAL DEMI HUKUM;
Untuk itu kami selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT atau selaku PIHAK yang dimenangkan, MENGHIMBAU agar semua pihak tunduk dan patuh terhadap Putusan A-quo, khususnya seluruh Anggota dan stake holder Organisasi INSA. Dengan demikian semenjak dibacakannya Putusan A-quo, maka PARA TERGUGAT yakni : DR HAMKA,SH Selaku TERGUGAT I; C.F CARMELITA HARDIKUSUMO Selaku TERGUGAT II; CAPT AJD KOROMPIS Selaku TERGUGAT III; Agar tidak melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau membuat segala bentuk kebijakan yang mengatas-namakan DPP INSA. Demikian PENGUMUMAN dan HIMBAUAN ini Hormat kami KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT Law Office ZULHENDRI HASAN & PARTNERS
ZULHENDRI HASAN, S.H., M.H.
MULYADI LUKMAN, S.H.
INFORMASI
3
Sumber: http://www.indonesiaferry.co.id/
INSA: Perairan Indonesia Harus Keluar dari Daftar War Risk Masuk ke zona risiko perang sangat tidak menguntungkan Indonesia dan program Poros Maritim Dunia. JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memperbaiki citra Indonesia di mata internasional menyusul masih masuknya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar zona rawan perang (war risk). Dalam daftar yang dikeluarkan Joint War Committee (JWC), London, pada 10 Desember 2015, Pelabuhan Tanjung Priok masih masuk ke dalam zona risiko perang sehingga sangat tidak menguntungkan Indonesia dan program Poros Maritim Dunia. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan masuknya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam salah satu daerah/pelabuhan yang rawan perang telah mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia internasional khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan.
Kondisi itu juga berdampak terhadap biaya pelayaran karena penetapan zona war risk akan mengakibatkan adanya tambahan biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan pelayaran. “Indonesia rugi, perusahaan pelayaran rugi, sehingga ini harus diatasi,” katanya. Belum lama ini ,INSA telah menyurati JWC yang bermarkas di London perihal meminta penjelasan mengenai masih dimasukkannya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam zona rawan perang. Atas surat tersebut, JWC memberikan penjelasan kepada INSA. Di dalam penjelasannya, JWC mengatakan terdapat dua alasan yang menyebabkan pelabuhan dan gerbang utama Indonesia yaitu masih banyaknya klaim asuransi atas kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok karena adanya pencurian biasa (Petty Theft) dan pencurian dengan kekerasan (Robbery with Violent).
istimewa istimewa
Johnson menilai salah satu langkah untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar zona war risk adalah dengan mengaktifkan kembali Combating Petty Theft dan Arm Robbery yaitu "HOTSPOT & HOTLINE" yang pernah dijalankan oleh Polisi Airud dalam beberapa tahun lalu sehingga bisa diaktifkan.” Menurut dia, program tersebut sempat mendapat apresiasi dan sambutan hangat baik pada acara ASF (Asian Shipowners' Forum) yang ke- 23 di Otsu, Jepang tahun 2014 dan mendapatkan pujian dari sejumlah NGO seperti ReCaap. “Kegiatan ini bisa diaktifkan kembali,” tegasnya. JWC merupakan organisasi dengan wakil yang terdiri dari Lloyds of London Market dan juga International Underwriting Association (IUA). Sebagian besar pasar asuransi risiko perang mengambil referensi dari daftar ini sebagai panduan dalam menentukan asuransi kapal yang melintasi zona rawan perang, salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priok (*)
INFORMASI
4
Sumber: http://www.indonesiaferry.co.id/
istimewa
Hubla Rekomendasikan Penundaan Penggunaan Mata Uang Rupiah ke BI istimewa
JAKARTA—Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan rekomendasi penundaan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi biaya sewa kapal selama 10 tahun.
Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko mengatakan fasilitas penundaan penerapan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tersebut akan memberikan sedikit nafas bagi pelayaran untuk bertahan di tengah krisis terjadi.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat No. KU.007/3/16/DJPL16 tertanggal 28 Juni 2016. Dalam surat yang ditandangani Dirjen Perla A. Tonny Budiono yang ditujukan kepada Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dirjen Perla merekomendasikan namanama perusahaan pelayaran untuk diberikan penundaan kebijakan penggunaan USD dalam transaksi di bidang angkutan laut.
Sebab, pelemahan industri pelayaran pada 2016 ini masih terus berlangsung. “Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah merespon masalah kami di tengah melambatnya situasi berusaha di bidang industri pelayaran,” katanya.
“Kami mengapresiasi atas rekomendasi Perhubungan Laut tersebut. Ini akan membantu kami dalam melaksanakan proses recovery perusahaan di tengah lesunya pangsa pasar,” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. Dia mengaku lega setelah Bank Indonesia (BI) menyetujui pemberian fasilitas penundaan kebijakan penggunaan mata uang rupiah bagi industri pelayaran.
Untuk diketahui, pada pertemuan antara BI dengan DPP INSA pada 14 April 2016, BI bersedia menunda penerapan PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di industri pelayaran nasional. Untuk mendapatkannya, INSA diminta menyediakan data perusahaan pelayaran yang membutuhkan fasilitas penundaan untuk selanjutnya di serahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mendapatkan rekomendasi dari instansi tersebut.
Menyikapi hasil pertemuan tersebut, DPP INSA telah melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan. Surat DPP-SRTIV/16/0146 dengan merujuk surat sebelumnya No. DPP-SRTIII/16/0139 tertanggal 28 Maret 2016 perihal Permohonan Penggunaan Mata Uang USD untukJasa Sewa Kapal (Marine Vessel Service) untuk Industri Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan di internal organisasi, DPP INSA telah meminta kepada seluruh anggota yang membutuhkan fasilitas penundaan penerapan PBI tersebut, untuk mendaftarkan perusahaannya kepada DPP INSA. “Hasil pendaftaran itu sudah kami serahkan kepada pemerintah,” kata Lolok. Untuk diketahui, guna mendukung Pemerintah dalam menerapkan asas cabotage pada kegiatan angkutan laut dalam negeri sesuai dengan UU No/17 tahun 2008 tentang Pelayaran, para pemilik kapal anggota INSA telah melakukan investasi secara massif di bidang pengadaan kapal offshore dan angkutan cair, gas bahkan tanker. (*)
BERITA FOTO
5
Bendahara Umum INSA Siana A. Surya saat memberikan penjelasan mengenai Permendag No.127 tahun 2015.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto hadis dalam acara seminar ICBC Bank, Singapura.
Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menghadiri buka bersama dengan pengurus IMarEST.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto bersama pengurus dan stakeholders INSA foto bersama di selasela buka bersama DPP INSA.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto tampil sebagai pembicara pada Money Report Berita Satu.. Penasehat DPP INSA W idijardja Tanudjaja menjadi pembicara dalam forum ClassNK Academy 2016.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto hadir dalam Rapat Komite Pertimbangan Publik (KPP) di Kementerian Perhubungan.
GALERY
6
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan putusan perkara sengketa INSA.
Pengurus dan stakeholders DPP INSA merayakan syukuran ulang tahun Ulang Tahun Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto, Bendahara Umum Siana A. Surya dan Ketua Bidang Cair dan Gas Romanus Tri Wibowo.
Jumpa Pers INSA terkait dengan hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) tentang sengketa INSA.
Suasana syukuran Ulang Tahun Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto, Bendahara Umum Siana A. Surya dan Ketua Bidang Cair dan Gas Romanus Tri Wibowo.
Suasana Buka Bersama Pengurus DPP INSA.
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
TERAS INSA
7
istimewa
istimewa
Sekali Lagi, INSA Minta Pemerintah Ratifikasi SUA Convention 1988 Indonesia adalah satu dari 29 negara di dunia yang belum meratifikasi SUA Convention 1988. Jakarta—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Pemerintah untuk meratifikasi Convention for the Suppression of Unflawful Act against the Safety Maritime Navigation (SUA Convention 1988) dan Protocol SUA 2005. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyanderaan awak kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri. “Itu memang solusi jangka panjang, tetapi melihat kasus penyanderaan begitu marak, sudah seharusnya segera dikerjakan,” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. Saat ini Indonesia menjadi satu dari 29 negara di dunia yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Tercatat 166 negara di dunia yang sudah meratifikasi ketentuan tersebut. “Sudah seharusnya kita segera meratifikasi aturan internasional tersebut,” katanya.
Ratifikasi ini, katanya, sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum dalam bertindak (Rule of Engagement) terhadap praktek kejahatan pembajakan di laut mengingat aturan di Indonesia berupa KUHP dan KUHD tidak mengatur lingkup Sea Piracy (Pembajakan di Laut). Sementara itu, Philippine Coast Guard Center mengimbau agar pemilik kapal yang masih beroperasi di perairan Fhilipina, baik dalam perjalanan menuju Fhilipina atau dalam perjalanan kembali ke Indonesia, sesuai arahan Philippine Coast Guard kepada ReCAAP agar menghubungi petugas Operation Center saat melayari area berbahaya. INSA sendiri menyampaikan keprihatinannya dengan peristiwa penyanderaan tujuh pelaut Indonesia di Fhilipina dan meminta negara untuk segera bertindak.
Johnson mengapresiasi Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) kapal berbendera Indonesia yang disandera di perairan Fhilipina. Dalam perkembangan terakhir pemerintah Fhilipina telah mengizinkan kapal perang Indonesia untuk mengawal convoy kapal niaga serta Marshall atau PCASP dapat ikut mengawal di atas kapal niaga. Ini merupakan terobosan yang luar biasa hasil lobby Kemenhan RI. Untuk itu INSA mengharapkan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut agar segera mengadopsi aturan sirkulasi IMO MSC.1/Circ.1405 & 1406 tetang aturan dan tata cara mengunakan jasa armed guard swasta (Privately Contracted Armed Security Personnel –PCASP) di atas kapal niaga. Dia mengingatkan, pelaut harus dihargai karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. "Mereka adalah ungsung heroes," kata Johnson mengutip pidato istimewa Sekretaris Jenderal IMO dan tema hari pelaut yakni (*)
INFORMASI
8
Pemerintah Targetkan Zero Accident pada Angkutan Lebaran 2016 Jakarta--Kementerian Perhubungan menargetkan zero accident pada angkutan umum, baik darat, udara, laut, maupun kereta api di angkutan lebaran 2016. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub yang juga Koordinator Angkutan Lebaran, Pudji Hartanto Iskandar mengungkapkan, untuk angkutan darat, maka sarana bus nya harus dicek dengan benar bagaimana kelaikan jalannya. “Ini juga berlaku untuk moda angkutan lainnya seperti udara, laut, dan kereta api,” jelas Pudji usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran 2016 Terpadu di Jakarta, Jumat (27/5/2016). Kakorlantas Polri Agung Budi M menambahkan bahwa dengan target zero accident ini, peran Organda juga harus ditingkatkan dan proaktif, untuk keselamatan. “Target operasi zero accident harus ada peran aktif berbagai pihak terkait,” kata Agung.
detik.com
Selain target zero accident, juga dilakukan peningkatan pelayanan, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan kebersihan. Masa angkutan lebaran moda laut dimulai 18 Juni hingga 24 Juli, sedangkan moda darat, udara, dan perkeretaapian mulai 24 Juni sampai dengan 17 Juli 2016. Pada masa angkutan lebaran tahun 2016 ini, Kemenhub masih akan menyelenggarakan angkutan sepeda motor gratis dengan moda kereta api dan darat.
Kapasitas angkutan sepeda motor gratis yang disediakan moda kereta api dapat mencapai 15.000 unit sepeda motor atau hampir tiga kali lipat kapasitas angkut tahun lalu. Sementara untuk angkutan sepeda motor gratis melalui moda darat dengan truk (untuk mengangkut sepeda motornya) dan bus (untuk mengangkut penumpangnya), masih dalam perencanaan. Kemenhub mengharapkan angkutan Lebaran 2016 dapat diselenggarakan dengan lebih baik dari tahun lalu. (*)
INSA Indonesian National Shipowners’ Association
SELAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI 1437 H/2016 M Mohon Maaf Lahir & Batin
