MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA 1
Sekretariat
Pemohon 9
3 2
Wakil Kepala Dinas 7 8
3
7
Kepala Bidang Transportasi Laut 6 dan Udara 4
6
Kepala Seksi Angkutan Perairan Dan Keselamatan Pelayaran
5
9
Kepala Dinas
MEKANISME PELAYANAN PENGURUSAN IZIN USAHA PADA BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA ANTARA LAIN : JPT JPT, TALLY TALLY, PBM DAN PELAYARAN RAKYAT KONDISI SAAT INI (14 HARI)
1.
Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretariat Cq. Cq Sub Bagian Umum. Umum
2.
Sekretariat menyampaikan berkas permohonan kepada Wakil Kepala Dinas untuk disposisi dan direktif.
3.
Wakil Kepala Dinas mendisposisi dan direktif kepada Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara.
4.
Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara mendisposisi dan direktif pelaksanaan proses kepada Kepala Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran.
5.
Kepala Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran meneliti persyaratan.Bila memenuhi persyaratan, dibuatkan konsep Surat Izin Usaha yang dimohonkan untuk ditandatangani Kepala Dinas. Bila tidak memenuhi syarat dibuat surat penolakan dan permohonan dapat diajukan lagi setelah persyaratan dilengkapi. dilengkapi
6.
Konsep Surat Izin Usaha dan atau penolakan diperiksa oleh Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris.
7.
Sekretaris meneliti dan memeriksa berkas untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Kepala Dinas.
8.
Wakil Kepala Dinas memaraf konsep Surat Izin Usaha dan atau penolakan dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas .
9.
Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Usaha dan atau penolakan dan selanjutnya diteruskan ke Sekretariat untuk penomoran surat dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon.
PROSEDUR PELAYANAN PERIZIAN PADA BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA 1.
Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretariat (Sub Bagian Umum).
2 2.
Sekretariat (Sub Bagian Umum) menyampaikan berkas permohonan kepada Wakil Kepala Dinas Perhubungan
3.
Kepala Dinas mendisposisi kepada Wakil Kepala Dinas
4.
Wakil Kepala mendisposisi kepada Kasubdis Postel
5.
Kasudis Postel mendisposisi ke Seksi – Seksi Postel untuk penelitian persyaratan administratif
6.
Kepala Seksi meneliti dan bila memenuhi persyaratan, dibuatkan konsep surat persetujuan Kepala Dinas untuk izin penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi . Dan bila tidak memenuhi syarat permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dilengkapi.
7.
Konsep diparaf oleh Kasubdis Postel untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Kepala Dinas.
8.
Wakil Kepala Dinas memaraf konsep dan meneruskan kepada Kepala Dinas
9 9.
Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan untuk izin penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi dan selanjutnya diteruskan ke Bagian Tata Usaha untuk penomoran surat.
10. Bagian Tata Usaha menyampaikan surat izin yang telah diberi nomor ke Subdis Postel 11. Subdis Postel menyampaikan surat izin kepada Pemohon.
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) DASAR HUKUM : KEP.MENHUB NOMOR KM 10 TAHUN 1988 TENTANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI. PERSYARATAN : 1. 2.
Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,Perusahaan harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi 3. Akte Pendirian Perusahaan; 4. Pengesahan Aktte Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia/Kehakiman; 5. KTP Penanggung Jawab (Direktur); 6. NPWP; 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 8. Daftar Inventaris Kantor; 9. Daftar Personil/Karyawan; 10. Bukti setor modal ke Bank minimal. Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah); 11. Saham perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali PMA harus disertai dengan SK dari BKPM.
PERUSAHAN BONGKAR MUAT BARANG (PBM) DASAR HUKUM : PER.MENHUB NO. KM 14 TAHUN 2002 JO KM NO.42 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENHUB NO.KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,2. Perusahaan harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khusus didirikan untuk kegiatan Bongkar Muat barang dari dan ke kapal 3. Akte Pendirian Perusahaan; 4. Pengesahan Aktte Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia/Kehakiman, 5. KTP Penanggung Jawab (Direktur); 6. NPWP; 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 8. Daftar Inventaris Kantor; 9. Daftar Personil/Karyawan; 10. Bukti setor modal ke Bank minimal. Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupaih), untuk kegiatan di pelabuhan utama; 11. Bukti setor modal ke Bank minimal Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), untuk kegiatan di pelabuhan regional;
LANJUTAN…… 12. Peralatan yang dimiliki : a. Untuk kegiatan di pelabuhan utama : - 4 (empat) unit forklift, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton - 75 buah pallet; - peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, sopr net, wire net dan - peralatan lainnya yang diperlukan. b. Untuk kegiataan dipelabuhan regional :: - 2 unit forklift terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 1 unit berkapasitas 5 ton; - 50 buah pallet; - peralatan non mekanik seperti ship side net, rope sling, sopr net, wire net dan - peralatan lainnya yang diperlukan. 13 Memiliki 13. M iliki tenaga t ahli hli sekurang-kurangnya k k 1 ((satu) t ) orang dengan d k lifik i ahli kualifikasi hli Nautika N tik Tingkat Ti k t II atau t ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun (untuk kegiatan di pelabuhan utama); 14. Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika Tingkat III atau ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun (untuk kegiatan di pelabuhan regional); 15. Rekomendasi dari Administrator Pelabuhan 16. Rekomendasi dari APBMI.
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN TALLY DI PELABUHAN DASAR HUKUM : PER.MENHUB NO. KM 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN TALLY DI PELABUHAN. PERSYARATAN : – Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; – Perusahaan harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khusus didirikan untuk kegiatan Tally – Akte Pendirian Perusahaan; – Pengesahan Aktte Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia/Kehakiman, – KTP Penanggung Jawab (Direktur); – NPWP; NPWP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan; – Daftar Inventaris Kantor; – Daftar Personil/Karyawan; – Bukti B kti setor modal ke Bank minimal minimal. Rp. Rp 50.000.000,50 000 000 (limapuluh (limap l h juta j ta rupiaj) r piaj) modal modal, untuk nt k kegiatan di pelabuhan regional; – Bukti setor modal ke Bank minimal . Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan di pelabuhan utama; – Memiliki tenaga g ahli sekurang-kurantgnya g g y 1 ((satu)) orang g dengan g kualifikasi Ahli Nautika Tingkat g II atau Ahli Kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D IV atau Strata Satu Transportasi Laut (untuk kegiatan di pelabuhan utama); – Memiliki tenaga ahli sekurang-kuranya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III, Atau ahli Kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D III (untuk kegiatan dipelabuhan regional); – Rekomendasi dari Administrator Pelabuhan; – Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Tally atau KADIN DKI Jakarta;
PELAYARAN RAKYAT DASAR HUKUM : PER.MENHUB NO. KM 33 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT. PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,2. Perusahaan harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khusus didirikan untuk kegiatan Pelayaran Rakyat 3. Akte Pendirian Perusahaan; 4. Pengesahan Aktte Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia/Kehakiman, 5. KTP Penanggung Jawab (Direktur); ( ) 6. NPWP; 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 8. Daftar Inventaris Kantor; 9 Daftar 9. D ft Personil/Karyawan; P il/K 10. Memiliki sekurang-kurangnya : a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin atau b kapal layar motor KLM tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan b. GT.500 dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu atau c. Kapal motor (KM) berbendar Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT.7 serta setingging-tingginya Gt. 35 yang yang dibuktikan dengan salinan Gross Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku. berlaku 11. Memiliki sekurang-kurangnya 1 orang tenaga ahli di bidang Ketatalaksanaan dan/atau Nautis dan/atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar;
