KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR Nomor Lampiran
: …………………….. : 1 (satu) dokumen
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
Menimbang
:
a.
b.
c.
bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor tentang Penetapan Renstra DLLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai
pedoman dalam menyusun DLLAJ Kabupaten Bogor. Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
rancangan
Renja
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Renja Dinas
5
KETIGA
:
KEEMPAT
:
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sampai tahun 2018; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Cibinong : Desember 2014
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003
6
RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun2013-2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Dinas lalu lintas dan Angkutan Jalan
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018. Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegatan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor yang harus dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda utama Dinas LLAJ Kabupaten Bogor dalam mengatasi persoalan yang belum diselesaikan pada periode 2008-2013 dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada perioda lima tahun kedepan atau 2013-2018. Agar dapat menjadi dokumen Renstra yang dapat dipertanggung jawabkan, perumusan dokumen Renstra ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: -
Pertama, menetapkan visi dan misi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi ini ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, mempertimbangkan isu strategis transportasi Jawa Barat dan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.
-
Kedua, melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit unit kerja terkecil hingga pada tingkat bidang/sekretariat.
-
Ketiga, memformulasikan semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan.
-
Keempat, mensosialisasikannya kembalai hingga ke unit-unit kerja untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan. Pada sisi lain juga untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan kegiatan yang dapat berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan demikian diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara sinergis. Sebagai domumen perencanaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan masyarakat dan stakeholder di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau perhubungan agar diperoleh nilai tambah dari program dan kegiatan yang diagendakan.
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO W NIP. 196507281988031003
DAFTAR ISI Halaman: KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN
I-1
1.1. LATAR BELAKANG
I-1
1.2. LANDASAN HUKUM
I-2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
I-6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
I-6
: GAMBARAN UMUM DINAS LLAJ
II-1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STURUKTUR ORGANISASI DINAS LLAJ 2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS LLAJ KABUPATEN BOGOR
II-11
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LLAJ
II-16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PADA DINAS LLAJ BAB III
PENGEMBANGAN
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
II-21 III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III-1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
III-4
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DAN RENSTRA PROVINSI
III-5
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TRANSPORTASI DARAT
III-7
DAN KAJIAN DI BIDANG
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAB IV
II-1
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
III-13 IV-1
4.1. VISI DAN MISI DINAS LLAJ KABUPATEN BOGOR
IV-1
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
IV-2
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV-3
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
V-1
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA DINAS LLAJ YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
VI-1
BAB VII
: PENUTUP
VII
Lampiran
: Tabel II.10 : Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas LLAJ Kabupaten Bogor 2008-2013; Tabel II.11 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor ; Tabel IV.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tabel V.1 : Indikator Kinerja Dinas LLAJ yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel VI.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas LLAJ Kabupaten Bogor 2009-2013
Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN Tahun 2009-2013
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Dinas lalu lintas dan Angkutan Jalan
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Resntra SKPD akan menjadi pedoman SKPD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. I-1
Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Pembentukan
Kabupaten
Nomor
4
Purwakarta
Tahun dan
1968
Kabupaten
tentang Subang I-2
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025); I-3
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); I-4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); I-5
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5).
1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan. I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kinerja Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra
K/L,
Telaahan
RTRW
dan
Penentuan
Isu-isu
Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 20132018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor. Tugas dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan ; dan d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
Sekretariat dan Bidang sebagai berikut : a) Sektretariat Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala Dinas
dalam
pengelolaan
ketatausahaan
dinas.Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan dinas; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas; c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; e. Pengelolaan situs web Dinas; dan
II-1
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Dinas.
1) Sub bagian Program dan Pelaporan; mempunyai
tugas
melaksanakan
membantu
pengelolaan
Sekretaris
penyusunan
dalam
program
dan
pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan
mempunyai fungsi
sebagai berikut : a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Dinas; b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas; c. Pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan pengelolaan situs web Dinas; dan e. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja Dinas. 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai melaksanakan kepegawaian
tugas
membantu
pengelolaan Dinas.
Sekretaris
administrasi
Untuk
dalam
umum
menyelenggarakan
dan tugas
sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. Pengadaan,
pemeliharaan
dan
inventarisasi
perlengkapan; c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. 3) Sub bagian Keuangan II-2
mempunyai
tugas
membantu
Sekretaris
dalam
melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas; c. Pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan Dinas. b) Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan
teknik lalu lintas dan jaringan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud,
Bidang
Teknik
Lalu
Lintas
dan
Jaringan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas; dan b. Pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan. 1) Seksi Lalu lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam melaksanakan pengelolaan
dan
pengendalian
lalu
lintas.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Lalu lintas mempunyai fungsi : a. Pengumpulan,
pengolahan,
serta
analisis
data
manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. Penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. Penentuan
lokasi,
pemasangan,
pemeliharaan
dan
penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat; d. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran; dan II-3
e. Pelayanan
dan
penyelenggaraan
pengendalian
dan
pembangunan
administrasi fasilitas
parkir
untuk umum. 2) Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam
melaksanakan
angkutan
jalan.
pengelolaan Untuk
jaringan
lalu
menyelenggarakan
lintas tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; c. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah; d. Pelayanan dan pengendalian administrasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan; dan e. Penyusunan
jaringan
trayek,
penetapan
kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan dan penetapan wilayah operasi dalam wilayah daerah. c) Bidang Teknik Angkutan Dan Terminal Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik angkutan dan terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut ; a. Pengelolaan teknik usaha angkutan; dan b. Pengelolaan terminal penumpang orang dan barang. 1) Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik
Angkutan
dan
Terminal
dalam
melaksanakan II-4
pengelolaan
tehnik
angkutan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Angkutan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan angkutan, b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan angkutan jalan; c. Pengelolaan jumlah alokasi angkutan umum pada trayek; d. Pelayanan usaha angkutan orang, barang; e. Pelayanan dan pengendalian administrasi trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota dan angkutan umum; f. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
koperasi
angkutan taksi yang melayani wilayah daerah; dan g. Pengembangan jenis moda pelayanan angkutan umum. 2) Seksi Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tehnik
Angkutan
pengelolaan
dan
terminal.
Terminal Untuk
dalam
melaksanakan
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Terminal mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan terminal; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan terminal; c. Penataan dan pengembangan kawasan terminal; d. Pengendalian operasional terminal; e. Pengelolaan terminal orang, barang, dan peti kemas; f. Pengelolaan retribusi pelayanan terminal; dan g. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal. d) Bidang Teknik Kendaraan Dan Perbengkelan Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik kendaraan dan perbengkelan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi sebagai II-5
berikut : a. Pengelolaan pengujian kendaraan bermotor; dan b. Pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor. 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu
Kepala
Bidang
Tehnik
kendaraan
dan
Perbengkelan dalam melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan
bermotor.
sebagaimana
Untuk
dimaksud,
menyelenggarakan
Seksi
Pengujian
tugas
Kendaraan
Bermotor mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pengujian kendaraan bermotor; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
pengujian
kendaraan bermotor; c. Pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame pada kendaraan; d. Pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor; e. Pelayanan usaha pengujian kendaraan bermotor; dan f. Pembinaan
keselamatan
teknik
sarana
kendaraan
bermotor. 2) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Tehnik
melaksanakan
Kendaraan
dan
pengelolaan
menyelenggarakan
tugas
Perbengkelan
perbengkelan.
sebagaimana
dalam Untuk
dimaksud,
Seksi
Perbengkelan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data perbengkelan kendaraan bermotor; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor; c. Pelayanan
usaha
perbengekelan
umum
kendaraan
bermotor;
II-6
d. Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan e. Pembinaan pengelolaan perbengkelan. e) Bidang Penyuluhan Dan Pengendalian Operasional Bidang penyuluhan dan pengendalian operasional mempunyai tugas
membantu
Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan
pengelolaan dan penyuluhan serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud,Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; dan b. Pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas. 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas
membantu
Kepala
Bidang
Penyuluhan
dan
Pengendalian Operasional dalam melaksankan pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas. Untuk menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Seksi
Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; b. Penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas; c. Pembinaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat; d. Pelayanan usaha pendidikan dan latihan mengemudi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan mengemudi; dan e. Penyelenggaraan
pencegahan
dan
penanggulangan
kecelakaan lalu lintas dijalan daerah. 2) Seksi
Pengendalian
Operasional
mempunyai
tugas II-7
membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional
lalu
menyelenggarakan
lintas tugas
angkutan
sebagaimana
jalan.
Untuk
dimaksud,
Seksi
Pengendalian Operasional mempunyai fungsi : a. Pengumpulan,
pengolahan,
serta
analisis
data
pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. Pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. f) Unit Pelaksana Teknis Unit pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan
sebagian
tugas
teknis
Dinas
LLAJ
dalam
pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. g) Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional terdiri dari pejabat fungsional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pejabat fungsional lainnya diantaranya: a. Penguji Kendaran Bermotor; dan b. Arsiparis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas LLAJ merupakan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas
LLAJ Kabupaten Bogor terdiri
dari :
II-8
1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a Sub Bagian Program dan Pelaporan; b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c Sub Bagian Keuangan; 3.
Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan , membawahi : a Seksi Lalu Lintas; dan b Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Bidang Teknik Angkutan dan Terminal, membawahi : a Seksi Angkutan; dan b Seksi Terminal; 5. Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi: a Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan b Seksi Perbengkelan; 6. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional, membawahi: a Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan; dan b Seksi Pengendalian Operasional; 7. UPT; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
II-9
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor
II-10
2.2. Sumber Daya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah
pegawai
keseluruhan
yang
ada
di
Dinas
LLAJ
Kabupaten Bogor sebanyak 406 orang pegawai yang terdiri dari 292 orang PNS, 18 orang tenaga honorer, 8 orang tenaga keamanan
dan
28
orang
petugas
kebersihan.
Untuk
selengkapnya dapat dilihat tabel II.1 berikut : TABEL II.1. Jumlah Pegawai Dinas LLAJ Kabupaten Bogor No 1. 2. 3. 4.
JUMLAH (ORANG) 292 18 8 28 346
PEGAWAI PNS Kontrak/Honorer Petugas Keamanan Petugas Kebersihan JUMLAH
% 85 5 2 8 100
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas LLAJ masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer,
petugas
keamanan,
petugas
kebersihan
dan
Outsourching PamLalin. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS.sebanyak 292 orang. a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Dan Staf Sesuai
dengan
pembentukan
Perda Dinas
nomor Daerah
11
tahun
Kabupaten
2008 Bogor,
tentang maka
pengisian formasi jabatan struktural di Dinas LLAJ terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 23 orang. Sedangkan jabatan
fungsional
yang
ada
yaitu
fungsional
Penguji
Kendaraan Bermotor sebanyak 9 orang, dan arsiparis berjumlah 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat table II.2 dibawah ini.
II-11
Tabel II.2. Jumlah pegawai Dinas LLAJ yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Arsiparis Staf Petugas Lapangan Jumlah
Jumlah (orang ) 1 5 17 9 1 168 91 292
% 0,34 1,71 5,82 3,08 0,34 57,53 31,16 100
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 292
jumlah Pegawai (PNS) yang ada di Dinas LLAJ
terdapat 185 orang pegawai yang berstatus golongan II, 56 orang
pegawai yang berstatus golongan III
sedangkan
golongan IV sebanyak 6 orang Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu sebanyak
45
orang
Selengkapnya dapat dilihat tabel II.3 berikut : Tabel II.3. Jumlah pegawai Dinas LLAJ berdasarkan Pangkat/Golongantahun 2013 N0
Golongan
1. 2. 3. 4
IV III II I Jumlah
Jumlah (orang ) 6 56 185 45 292
% 2,05 19,18 63,36 15,41 100
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Apabilan dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas LLAJ yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 61,64 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD, SLTP masing-masing sebesar 5,82
II-12
% dan 9,93 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.4 dibawah ini. Tabel II.4. Jumlah pegawai Dinas LLAJ berdasarkan Pendidikan tahun 2013. N0 1. 2. 3. 4 5 6
Pendidikan Strata-2 ( S2 ) Strata-1 ( S1 ) Sarjana Muda/ D3 SLTA/SMK SLTP SD Jumlah
Jumlah (orang ) 15 43 8 180 29 17 292
% 5,14 14,73 2,74 61,64 9,93 5,82 100
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas LLAJ sebanyak 22,60 % adalah pegawai dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas LLAJ umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga diharapkan Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu Apabila dilihat dari jenis disiplin ilmu, terdapat 5,14
%
pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 14,71 % yang terdiri dari 6 jenis disiplin ilmu. Sedangkan hanya 2,74 % dengan latar belakang sarjana
muda. Selengkapnya
dapat dilihat tabel
II.5 berikut. Tabel II.5. Jumlah pegawai Dinas LLAJ berdasarkan kesarjanaan N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
A.
MAGISTER 1. Ilmu Pemerintahan
JUMLAH (orang ) 6 II-13
B.
C.
D.
2. Manajemen SARJANA 1. Ilmu Pemerintahan 2. Adm. Negara 3. Ilmu Hukum 4. Ahli Transportasi Darat 5. Pertanian 6. Ekonomi SARJANA MUDA 1. Ahli LLAJ 2. Ekonomi 3.Administrasi negara SLTA SLTP SD Jumlah
9 5 24 1 3 1 9 2 5 1 180 29 17 292
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi disipiln ilmu pegawai yang ada di Dinas LLAJ menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini di seusaikan dalam perumusan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor, namun pada kondisi saat ini Dinas LLAJ membutuhkan pegawai dengan kompetensi disiplin ilmu sebagai berikut : 1) Transportasi Darat ; 2) Teknik Sipil ; 3) Perencanaan Wilayah; 4) Arsiparis; 5) Teknik informasi ; Sehingga diharapkan dengan adanya penambahan pegawai dengan disiplin ilmu tersebut dapat meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas LLAJ pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan
II-14
maupun non penjenjangan. Dari 292 pegawai Dinas LLAJ terdapat 29 orang atau 9,93 % yang telah mengikuti Diklat PIM III dan PIM IV, diantaranya terdapat
2,74 % atau 8
orang pegawai yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 7,19 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6. Tabel II.6. Jumlah pegawai Dinas LLAJ yang mengikuti penjenjangan N0 Jabatan/Staf 1. Spama/Diklat PIM III 2. Adum/Adumla/Diklat PIM IV Jumlah
Jumlah (orang ) 8 21
% 2,74 7,19
29
9,93
f. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Disamping Diklat Penjenjangangan di Dinas LLAJ Kabupaten Bogor terdapat Pendidikan dan Pelatihan teknis di bidang LLAJ yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, diantaranya sebagai berikut: 1) Diklat Orientasi LLAJ; 2) Diklat Pengawasan LLAJ; 3) Diklat PPNS LLAJ; 4) Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor; 5) Diklat Manajemen Terminal; 6) Diklat Angkutan Perkotaaan. 7) dll 2. Kondisi Umum Sarana Kerja Pada kondisi saat ini Dinas LLAJ Kabupaten Bogor memiliki 1 Gedung Kantor, 1 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan 3 Kantor UPT, Sarana kerja yang ada bisa terlihat dalam tabel II.7 berikut ini :
II-15
Tabel.II.7 Sarana Kerja Dinas LLAJ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
URAIAN TANAH GEDUNG PENGUJIAN LISTRIK AIR TELPON AREA PARKIR RUANG RAPAT RUANG ARSIP URAIAN KOPERASI TAMAN DALAM KANTIN MUSOLLA KENDARAAN RODA 4 KENDARAAN RODA 2 KENDARAAN RODA 6 MEJA RAPAT AC KOMPUTER PC KOMPUTER NOTEBOOK MEJA KERJA KURSI KERJA FILLING KABINET RAK ARSIP INFOKUS JARINGAN INTERNET BUKU PERPUSTAKAAN AREA TAMAN LUAR LEMARI ARSIP
BANYAKNYA 16.060 1 9 8 3 3 3 2 BANYAKNYA 0 5 1 1 25 39 3 3 46 30
SATUAN M2 UNIT JARINGAN JARINGAN LINE (1 FAX) AREA RUANG RUANG SATUAN BUAH AREA BUAH BUAH UNIT UNIT UNIT SET UNIT UNIT
17
UNIT
85 160 84 10 2 2
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT JARINGAN
60
BUAH
1 45
AREA UNIT
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor. Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan
II-16
sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja. Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:
II-17
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
Jumlah arus penumpang angkutan umum
5,089,679
4,955,388
5,089,679
5,799,065
5234350
117.03%
102.84%
2
Rasio ijin trayek
0.024%
0.00025
0.00024
0.0002544
0.000247
103.16%
102.05%
3
Jumlah uji kir angkutan umum
18262
18192
18262
17897
18201
98.38%
99.67%
4
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
9
8
9
6
6
75.00%
66.67%
5
Angkutan darat
0.500%
0.50%
0.500%
0.56%
0.50%
112.00%
100.00%
29.683%
29.8%
29.7%
28.40%
29.68%
95.40%
99.99%
10
10
10
10
10
100.00%
100.00%
75.000/kend
75000
75000
75000
75000
100.00%
100.00%
9.855%
2.250%
2.500%
2.51%
2.29%
111.33%
91.60%
11878
11565
11878
16587
19262
143.42%
162.16%
4283
3569
4283
7281
5677
204.00%
132.55%
6 7 8 9 10 11
Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
II-18
Pada table 2.1 di atas Target IKK DLLAJ mulai dilaksanakan pada Tahun ke-4 (Tahun 2011). Realisasi capaian periode 20011-2013 pada umumnya sesuai dengan target dan akhir periode telah sesuai dengan target IKK dengan rasio capaian rata-rata 105,23%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja pelayanan bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas LLAJ Kabupaten Bogor memiliki maksud dan tujuan adalah peningkatan kinerja pelayanan serta
menurunkan
tingkat
resiko
atau
menurunkan
tingkat
permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi atau pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas LLAJ memiliki harapan, dengan berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah di susun berharap bahwa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan optimal. Untuk menunjang kinerja pelayanan tersebut tidak lepas dari Program dan Kegiatan serta kebutuhan anggaran yang harus di laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, kebutuhan anggara pada setiap Program yang harus di laksanaka adalah sebagai berikut:
II-19
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
Anggaran pada Tahun ke-
N O
Uraian ***)
1
2
1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Reali sasi 19
1,797,132,000
1,579,647,000
1,510,000,000
1,750,000,000
1,925,000,000
1,797,132,000
1,579,647,000
1,110,000,000
1,947,432,455
1,430,864,300
100%
100%
74%
111%
74%
1,573,015,151
92%
15,044,718,000
16,271,064,000
18,055,150,000
25,000,000,000
27,500,000,000
15,044,718,000
288,750,000
18,055,150,000
19,190,744,450
1,194,528,300
100%
2%
100%
77%
4%
10,754,778,15 0
57%
125,325,000
288,750,000
190,000,000
290,000,000
319,000,000
125,325,000
3,880,121,000
190,000,000
467,113,000
852,273,500
100%
1344%
100%
161%
267%
1,102,966,500
394%
3,207,573,000
3,880,121,000
3,094,511,000
4,150,000,000
4,357,500,000
3,207,573,000
16,271,064,000
3,258,436,000
3,765,653,104
3,900,785,603
100%
419%
105%
91%
90%
6,080,702,341
161%
3,777,568,000
3,767,244,000
2,622,374,000
6,400,000,000
4,500,000,000
3,777,568,000
3,767,244,000
4,441,184,000
4,152,547,501
4,355,462,785
100%
100%
169%
65%
97%
Perhubungan; 2
3
4
5
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas;
4,098,801,257
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
II-20
106%
Pada table 2.2 diatas dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa pada setiap tahun anggaran kebutuhan anggaran dalam program dan kegiatan yang sama tidaklah mutlak anggaran harus naik, akan tetapi anggaran
yang
dibutuhkan
oleh
dinas
LLAJ
Kabupaten
Bogor
berdasarkan kebutuhan dan serta keperluan kegiatan yang harus dijalani atau dilaksanakan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hasil analisis berdasarkan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap RTRW serta analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 5 Tahun yang akan datang adalah sebagai berikut: 1.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
2.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mampu menyusun dan membangun sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi dengan mempertimbangkan factor kebutuhan perjalanan masyarakat berbasis Angkutan Umum Massal;
3.
Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat
kemacetan
yang
terdapat
di
Kabupaten
Bogor
Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat pusat kegiatan
yang
terdapat
di
Kabupaten
Bogor
dengan
mengunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan II-21
efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat sejelas jelasnya, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis Intellegen Transport System (ITS) 4.
Penyelesaian
permasalahan
transportasi
yang
sangat
kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapat instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5.
Pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana lalu lintas.
II-22
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor yang berada di wilayah Provinsi
Jawa Barat dan berdekatan dengan Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat
potensi
yang
berskala
internasional
(Kawasan
JABODETABEK). Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Kabupaten Bogor antara lain sektor pariwisata, industri
dan
pertambangan
yang
tersebar
dibeberapa
kawasan. Selanjutnya, peran Kabupaten Bogor dalam konstelasi nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Kabupaten Bogor yang menjadi penghubung sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat Serta Provinsi Banten. Melalui posisi seperti ini Kabupaten Bogor menjadi pintu yang
menentukan
pertumbuhan
dan
perkembangan
wilayah sekitarnya. Dampak yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Bogor akan mempunyai implikasi secara luas pada kondisi keseluruhan sistem yang terkait. Khususnya dalam
sektor
transportasi
menjadi
penentu
roda
perekonomian yang bergerak dari dan ke Kota Bogor, Kota Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Depok, Tangerang dan Kabupaten Rangkas; 2. Keterkaitan Depok-Bekasi)
dengan
Jatadebek
mempunyai
(Jakarta-Tangerang-
dampak
berganda
berupa
pengaruh ke depan maupun ke belakang. III-1
Pengaruh ke depan dapat dilihat pada aktivitas hilir apa saja yang muncul pada wilayah-wilayah tersebut sebagai akibat dari produksi yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Pengaruh ke belakang adalah aktivitas hulu yang muncul untuk menunjang produksi yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari proses berkembang
karena
adanya
aglomerasi
perkotaan,
khususnya yang digerakkan oleh Jakarta sebagai ibukota negara.
Contoh
yang
dapat
dikemukakan
adalah
pertumbuhan kawasan perkotaan di perbatasan dengan DKI Jakarta.
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sampai saat ini masih memiliki permasalahan yang belum dapat diatasi diantaranya: 1)
Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan LLAJ, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll.
2)
Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
3)
Belum
terlaksananya
pengalihan
rute
trayek
baru
angkutan kota yang berhimpitan 4)
Tidak adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota
5)
Masih beroperasinya angkutan perkotaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
6)
Belum terlayaninya seluruh kawasan Kabupaten Bogor
7)
Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
8)
Belum terlaksananya system angkutan umum massal
9)
Masih adanya terminal bayangan
10) Masih adanya lokasi rawan kemacetan 11) Masih
leluasa
beroperasinya
angkutan
penumpang
umum ilegal III-2
12) Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan 13) Kurang tegasnya penindakan terhadap kendaraan 14) Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan
yang sudah
terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll 15) alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya
pelaksanaan
penyidikan
kelaikan
kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya 16) Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll 17) Terkendalanya
perawatan
fungsi
APILL
dikarenakan
kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya 18) Belum adanya pengendalian terhadap bengkel umum kendaraan bermotor 19) Belum
maksimalnya
pengendalian
terhadap
daerah
rawan kecelakaan 20) Belum
optimalnya
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah
mengharuskan
dilakukannya
penambahan
peralatan/balai uji (double) 21) Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian 22) Kurang memadai dan tidak layaknya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian 23) Belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor perparkiran dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perparkiran 24) Masih adanya wilayah parkir yang belum tergali 25) Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh
III-3
juru
parkir
sehingga
memungkinkan
terjadinya
kebocoran penerimaan pendapatan 26) Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak
menggunakan
memberikan
karcis
seragam parkir,
dan
identik
atribut, masih
tidak
mengejar
setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll 27) Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal 28) Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal 29) Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya. 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
a. Visi Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia b. Misi 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata 3. Meningkatkan
Integrasi,
Konektivitas
dan
Kualitas
Insfrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar
Daerah dalam Kerangka Tatakelola
Pemerintahan yang Baik Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas LLAJ sesuai tugas pokok membantu Bupati dalam III-4
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas LLAJ Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan ; dan
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.3
Telaahan
Renstra
K/L
dan
Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Renstra Kementrian Perhubungan tahun 20102014 khususnya Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014
bertujuan
untuk
mendukung
pengembangan
transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah
serta
mendorong
ekonomi
nasional.
Program
pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Adapun pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan transportasi darat pada tahun 2010-2014 disusun berbasis kewilayahan dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Pengembangan
transportasi
darat
berdasarkan
kewilayahan pada intinya meliputi : 1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ
dengan
terimplementasinya
teknologi
lalu
lintas III-5
angkutan
jalan
&
manajemen
Rekayasa
lalu
lintas,
terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/ pengembangan simpul transportasi jalan; 2. Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan Sungai dan Penyebarangan dengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi Sungai dan Penyebarangan, terbangunnya jumlah sarana transportasi SDP; 3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan
dengan
terciptanya
rencana
induk
angkutan
perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasidan terbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah Bus Rapid Transit (BRT)/bus pemadu moda/bus perkotaan, mahasiswa,sekolah dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan; 4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi
darat,
monitoring
&
evaluasi
keselamatan
transportasi darat) & rencana induk keselamatan lalu lintas jalan, rencana induk keselamatan lalu lintas SDP yang dilakukan dengan pendekatan 5E (Engineering, Education; Enforcement; Encoragment; Emergency). Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, maka Dinas Perhubungan Mencermati isu-isu di
bidang transportasi yang sedang mengemuka,
karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(lebih khusus lagi DISHUB
Jabar) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk jangka waktu lima tahun ke depan meresponnya dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut: III-6
1. Untuk menghadapi persoalan sistem transportasi yang saat ini semakin kompleks dan tantangan di bidang transportasi pada masa lima tahun ke depan, DISHUB Jabar harus meningkatkan
kompetensi
aparatur
(sumberdaya
manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan. Untuk mencari solusi dari persoalan di bidang transportasi yang sngat 2. kompleks dan menjawab tantangan di bidang transportasi, diperlukan atau dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. 3. Dalam penyelengaraan sistem transportasi yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. 4.
Isu demokrasi yang terus menguat menuntut adanya sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat tak terkecuali dalam aspek
transportasi,
DISHUB
Jabar
perlu
melaksanakan
pelayanan transportasi yang prima. 5. Isu demokrasi yang terus menguat juga menuntut adanya pengelolaan transportasi yang transparan dan terpercaya (akuntabilitas)
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dibidang Transportasi Darat Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan III-7
sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Bogor tahun rencana 2005 - 2025 Jalan meliputi : 1. Rencana pengembangan sistem transportasi jalan,tersiri dari system jaringan kalan,fungsi, dan status jalan. 2. Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan dibagi menjadi system jaringan jalan primer dan system jaringan jalan sekunder. 3. Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan untuk jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor primer, jalan lokal dan jalan lingkungan. 4. Pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. 5. Rencana pengelolaan prasarana tranportasi jalan meliputi pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan
jalan
tol,
jalan
provinsi,
jalan
lintas/tembus
kabupaten, jalan lingkar dan terminal dilakukan melalui pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang ada. Rencana transportasi
pengelolaan
jalan
dan
sebagaimana
pengembangan dimaksud,
prasarana
terdiri
dari
pengelolaan jaringan jalan yang ada dan rencana pengembangan jalan baru. III-8
1. Rencana pengelolaan jalan yang ada dilakukan
melalui
program peningkatan, rehabilitsi dan pemeliharaan rutin untuk ruas-ruas jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten, terdiri dari : a. Jaringan jalan Nasional, meliputi : 1. Jaringan jalan arteri primer : a) Jalan Cilodong/Bats Depok - Bogor;dan b) Jalan Ciawi - Benda; 2. Jaringan jalan arteri sekunder : Jalan Raya Semplak – Kemang; 3. Jaringan jalan kolektor primer I : a) Jalan Raya Ciawi; b) Jalan Raya Ciawi – Cisarua; c) Jalan Raya Cisarua (Cisarua); d) Jalan Cisarua – Puncak; e) Jalan Bogor – Leuwiliang; f) Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang) g) Jalan Leuwliang – Jasinga; h) Jalan Raya Jasingan (Jasinga); i) Jalan Jasingan – Cigeleung; j) Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor – Kota Bogor; dan 4. Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Tol Jagorawi) b. Jaringan Jalan Provinsi (Kolektor promer II), meliputi : 1. Jalan Narogong –Cibinong; 2. Jalan Mayor Oking Djajaatmaja (Citerup); 3. Jalan Mayor Oking Djajaatmaja (Cibinong); 4. Jalan Cileungsi – Cibeet; 5. Jalan Cibubur – Cileungsi 3; 6. Jalan Batas Tanggerang/Bogor – Parung; 7. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang); 8. Jalan Raya Parung Panjang – Bunar; 9. Jalan Raya Pondok Rajeg – KSR. Didi Kusmayadi – Tegar Beriman; dan 10.
Jalan Cibucil – Cibarusah;
c. Pengelolaan jaringan jalan Kabupaten (lokal sekunder, lokal I, lokal II, dan lokal III) dan jalan desa (lingkungan), III-9
dilakukan terhadap seluruh jalan kabupaten dan desa di wilayah daerah, yang jaringan jalanya tercantum dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Rencana
pengembangan
menghubungkan
antar
jalan wilayah
baru dan
dilakukan antar
untuk
pusat-pusat
permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul
transportasi
serta
pengembangan
jalan
penghubung antara jalan tol dan bukan jalan tol, terdiri dari : a. Rencana pengembangan jaringan jalan baru Nasional : 1. Jalan tol Bojong Gede – Antasari – Depok; 2. Jalan tol Cimanggis – Cibitung (Jakarta Outer Ring Road/JORR II); 3. Jalan tol Ciawi – Sukabumi; 4. Jalan tol Jasinga – Tenjo; 5. Jalan tol Kemang – Parung – Pasar Jum’at (Depok); 6. Jalan tol Gunung Putri (Cibubur) – Cileungsi
Batas
Kabupaten Bekasi (JORR III); 7. Bukan jalan tol dan jalan tol luar lingkar Bogor (Bogor Outer Ring Road); dan 8. Bukan jalan tol kawasan Sport Center dan Wisata Gunung Geulis. b. Rencana
pengembangan
jaringan
jalan
baru
berfungsi
kolektor II, yang merupakan jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota perbatasan,meliputi ruas : 1. Tegar Beriman (Cibinong) – Bojong Gede; 2. Cibinong – Karadenan – Kedung Halang (Batas Kota Bogor); 3. Cicangkal – Legok (Gunung Sindur); 4. Pintu Toll Sentul – Jalan Raya Bogor; 5. Parungpanjang – Jagabita; 6. Lapan – Mekarsari; 7. Jasinga – Koleang – Lebak Pinang (Batas Kabupaten Lebak); 8. Jampang – Ciseeng – Prumpung; 9. Sentul – Kandang Roda; 10. Gunung Putri – Wanaherang – Cileungsi; dan III-10
11. Cariu – Jagatamu (Batas Kabupaten Kerawang) c. Rencana
pengembangan
jaringan
kolektor primer III, yang
jalan
merupakan
baru
berfungsi
jalan
lingkar
kabupaten dan jalan tembus antarwilayah kabupaten/kota perbatasan, meliputi ruas : 1. Citeureup – Sukamakmur – Batas Kabupaten Cianjur; 2. Cigombong – Caringin – Ciawi – Megamendung – Cisarua; 3. Cigombong
–
Cijeruk
–
Tamansari
–
Tenjolaya
–
Pamijahan – Leuwiliang – Leuwisadeng – Nanggung; 4. Nanggung – Cigudeg – Rumpin – Ciseeng – Parung – Tajurhalang – Bojong Gede – Cibinong (Tegar Beriman) – Citeureup; 5. Jasinga
–
Tenjo
–
Singa
Bangsa
(Batas
Kabupaten
Tanggerang); 6. Gunung Putri – Bojong Kulur – Batas Kota Bekasi; 7. Cariu – Babakan Raden – Batas Kabupaten Bekasi; 8. Cemplang – Galuga; 9. Cijayanti – Citaringgul – Babakan Madang; 10. Gunung Putri – Klapanunggal – Batas Kabupaten Bekasi; 11. Leuwiliang – Batas Kabupaten Sukabumi;dan 12. Leuwisadeng – Nanggung – Batas Kabupaten Sukabumi. d. rencana
pengembangan
jaringan
jalan
baru
berfungsi
lokal primer I, meliputi ruas : 1. Kranggan – Gunung Putri; 2. Sentul – Kandang Roda – Pakansari - Tegar Beriman; 3. Kebon Pedes – Ratujaya; 4. Ragajaya – Susukan – Kampung Pulo; 5. Kemang – Kedung Waringin; 6. Tonjong – Ragajaya; 7. Cipayung Jaya – Arco; 8. Tajur Halang – Kali Suren; 9. Cijayanti – Babakan Madang – Citaringgul – Sukamantri; 10. Warung Nangka – Bitungsari; 11. Seuseupan – Banjarwaru – Tapos; 12. Bendungan – Sukabirus; III-11
13. Cipayung – Megamendung; 14. Cibanon – Gadog – Cikopo Selatan – Cisarua – Jogjogan; 15. Pasir Kaliki – Kampung Jawa; 16. Cilember – Batulayang – Ciburial – Tugu – Cisarua
–
Cibeureum – Taman Safari; 17. Pasar Cisarua – Kopo; 18. Sukagalih – Cibeureum; 19. Cilebut Barat – Susukan; 20. Laladon – Dramaga (Lingkar Dramaga); 21. Cemplang – Leuwimekar (Lingkar Leuwiliang); 22. Sirnagalih – Waninggalih; 23. Gunungputri – Klapanunggal – Cikahuripan – Linggar Mukti; 24. Sentul – Bakanmadang – Sukamakmur – Tanjungsari; 25. Gunung Sari – Gunung Picung; dan 26. Karacak – Pamijahan. e. Rencana pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Bogor, terdiri dari : 1. terminal angkutan penumpang, meliputi : a. Terminal tipe B Cibinong; b. Terminal tipe B Leuwiliang; c. Terminal tipe B Cileungsi; d. Terminal tipe B Parung; e. Terminal tipe B Laladon; f. Terminal tipe B Ciawi; g. Terminal tipe C Parung Panjang; h. Terminal tipe C Jasinga; i. Terminal tipe C Bojonggede; j. Terminal tipe C Jonggol; dan. k. Terminal tipe C Cariu. 2. Terminal utuk tujuan wisata meliputi : a. Terminal wisata di kecamatan pamijahan; b. Terminal wisata di kecamatan Pamijahan; dan c. Terminal wisata di kecamatan Ciawi; 3. Terminal barang/peti kemas, meliputi : III-12
a. Terminal barang/peti kemas Kecamatan Cileungsi; dan b. Terminal barang/peti kemas Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Babakan Madang; Dengan
memperhatikan
RTRW
yang
menjadikan
pedoman dalam menentukan arah kebijakan dalam pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan.
Salah
aksesbilitas
yang
berwawasan
karateritik
umum
Kabupaten
satunya
dengan
lingkungan Bogor.
penyediaan
sesuai
dengan
Pembangunan
dan
penyediaan infrastrktur transportasi darat tersebut di upayakan tidak mengurangi fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Bogor Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Adanya program Pemerintah yang dituangakn dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 26% pada Tahun 2021 untuk sektor transportasi. Untuk menuju RAN perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi SKPD, adalah : 1) Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan LLAJ, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll. 2)
Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan
tugas
pendukung
administrasi,
seperti
:
Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang. 3)
Belum terlaksananya pengalihan rute trayek baru angkutan kota yang berhimpitan
4)
Tidak adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota
5)
Masih
beroperasinya
angkutan
perkotaan
yang
sudah
berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan 6)
Belum terlayaninya seluruh kawasan Kabupaten Bogor III-13
7)
Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
8)
Belum terlaksananya system angkutan umum massal
9)
Masih adanya terminal bayangan
10)
Masih adanya lokasi rawan kemacetan
11)
Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
12)
Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan
13)
Kurang tegasnya penindakan terhadap kendaraan
14)
Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan
yang sudah
terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll 15)
alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan penyidikan kelaikan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya
16)
Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
17)
Terkendalanya
perawatan
fungsi
APILL
dikarenakan
kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya 18)
Belum
adanya
pengendalian
terhadap
bengkel
umum
kendaraan bermotor 19)
Belum adanya pengendalian terhadap Sekolah Mengemudi
20)
Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
21)
Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada
naiknya
permintaan
masyarakat
yang
sudah
mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan/balai uji (double) 22)
Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian
23)
Kurang memadai dan tidak layaknya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian III-14
24)
Belum
maksimalnya
pendapatan
daerah
dari
sektor
perparkiran dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perparkiran 25)
Masih adanya wilayah parkir yang belum tergali
26)
Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh juru parkir
sehingga
memungkinkan
terjadinya
kebocoran
penerimaan pendapatan 27)
Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak menggunakan seragam dan atribut, tidak memberikan karcis parkir, identik masih mengejar setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll
28)
Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal
29)
Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal
30)
Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya
31)
Menjamurnya angkutan travel ilegal, angkutan AJAP dan AJDP yang melayani door to door secara perlahan-lahan mematikan angkutan resmi seperti AKAP dan AKDP yang wajib masuk terminal
III-15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi Dan Misi SKPD Unuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.
Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor adalah : “Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Selamat,Terjangkau dan Lancar Untuk Menuju Kabupaten Termaju Di Indonesia .”
Visi ini mempunyai makna :
Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus meneus dan berkesinambungan
sesuai
dengan
pertumbuhan
dan
perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Bogor.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, maka visi tersebut dijabarkan menjadi lima buah Misi yang diemban yaitu : 1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Meningkatkan
keselamatan,
ketertiban,
kelancaran
dan
keamanan berlalu lintas; IV-1
4. Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; 5. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.
4.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam mencapai
Visi dan Misi yang telah ditetapkan,
maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
SDM
Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan
Pembangunan
Prasarana
dan
fasilitas
perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan pelayanaan
yang
kepada
berlaku
masyarakat
guna
meningkatkan
untuk
mewujudkan
Kabupaten termaju di Indonesia; 3. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas; 4. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas; 5. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan; 6. Peningkatan prasarana
penyediaan
LLAJ
yang
akan
kebutuhan
berkualitas
dalam
sarana
dan
meningkatkan
aksesbilitas masyarakat Kabupaten Bogor; 7. Melaksanakan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan; 8. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai; 9. Peningkatan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan
guna
mendukung
aksesibilitas dan aktifitas masyarakat. Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah : 1. Terbentuknya Aparatur Perhubungan yang profesional; 2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; IV-2
3. Terpeliharanya peralatan beserta gedung pengujian, terminal serta sarana dan prasarana perhubungan; 4. Terciptanya
peningkatan
pelayanan
angkutan
kepada
masyarakat; 5. Pembangunan Halte Angkutan Umum, Terminal Angkutan Penumpang Umum, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT LLAJ dan Pembangunan Serta Pengembangan System Kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Tersedianya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan serta terpasangnya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor; Pengelompokan
pengelompokan
tujuan,
sasaran,
indicator
sasaran dan target kinerja sasaran ini saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.3
Strategi Dan Kebijakan SKPD Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas IV-3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan
kebijakan
dan
Kabupaten Bogor perlu
program
prioritas
yang
akan
dilaksanakan. Lintas
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
Dinas Lalu
dan
mengambil
Angkutan
Jalan
Kabupaten
Bogor
kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut : a. Memberikan
kesempatan
kepada
seluruh
pegawai
yang
berada di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor
untuk
memperoleh
pelatihan
dan
pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan; b. Melakukan pengajuan rekruitmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan; c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
untuk
perizinan
dan
rekomendasi
bidang
perhubungan; d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi serta terintegrasi; e. Peningkatan
kualitas
pelayanan
transportasi
melalui
manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya; f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib
berlalu
lintas
dan
melaksanakan
penyuluhan,
pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan; g. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.
IV-4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi penting untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan menetapkan arah kebijakan, program
dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya
organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor, perlu ditetapkan Program Kegiatan Prioritas Lima tahunan. Kegiatan-kegiatan tentang
kebutuhan
yang
sarana
diprogramkan
dan
menyangkut
prasarana
serta
upaya
peningkatan kuaslitas sumberdaya manusia dan penerbitan Peraturan
Daerah
yang
merupakan
landasan
peningkatan
pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Lancarnya arus lalu lintas perkotaan merupakan cermin ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan masyarakat Kabupaten tersebut, demikian pula halnya kelancaran angkutan barang akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila prasarana transportasi
diibaratkan
pengangkutannya membawa
sebagai
merupakan
kebutuhan
hidup
urat
darah
nadi yang
manusia.
maka
sarana
mengalir
Dengan
yang
demikian
keterkaitan antara prasarana dan sarana transportasi sangat erat dan saling mempengaruhi. Dalam merealisasikan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka program yang akan dilaksanakan adalah: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; V-1
2. Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan; 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; Pogram program tersebut akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan : 1. Pelatihan
untuk
pengembangan
kualitas
sumberdaya
manusia perhubungan; 2. Pengadaan Mobil Operasional LLAJ; 3. Pembangunan Intelligent Transport System (ITS); 4. Pembangunan Halte Angkutan Umum; 5. Pembangunan Sistem AngkutanUmum Massal; 6. Penyuluhan
untuk
Peningkatan
disiplin
masyarakat
pengguna jalan; 7. Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang Umum; 8. Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor di 3 UPT LLAJ; 9. Pembangunan terminal dan sub terminal; 10. Pengembangan fasilitas LLAJ; 11. Pengadaan alat pengujian Kendaraan Bermotor; 12. Pembuatan Sistem informasi manajemen lalu-lintas; 13. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Secara terinci berkaitan dengan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat Tabel 5.1 berikut ini.
V-2
V-3
V-4
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah : 1. Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Penyusunan Perda dan peraturan perhubungan, pengelolaan Terminal Angkutan Darat, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perhubungan; 2. Rehabilitasi alat dan balai uji kendaraan Bermotor, Terminal dan Sarana Prasarana Perhubungan; 3. Penyuluhan kepada para sopir angkutan umum, pelaksanaan operasi rutin angkutan penumpang dan barang, Pengoperasian ITS, temu wicara dengan operator angkutan umum, uji kelayakan sarana transportasi, penertiban perparkiran, kebersihan terminal, pengawasan
angkutan
lebaran,
penyusunan
database
perhubungan, sosialisasi ketertiban lalu lintas, pemilihan sopir teladan, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan; 4. Pembangunan Halte Bus, sistem Angkutan Umum Massal Beserta Feedernya,
Terminal
Penumpang
Angkutan
Umum,
Kantor
Pengujian Kendaraan Bermotor di 3 UPT LLAJ, Pengembangan ITS (Sistem Kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 5. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan; 6. Pengadaan
Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
dan
Mobil
Operasonal LLAJ; Faktor kunci keberhasilan yang ada pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor
kunci
keberhasilan
ditentukan
dengan
mengidentifikasi
indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui factorfaktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lalu VI-1
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, dilakukan analisa SWOT
(Strengths,
Weaknesses,
Opportunities
and
Threats)
sebagaiberikut: Kekuatan (strengths),
yang dimiliki Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor antara lain; 1. Adanya visi dan misi yang jelas, 2. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan jalan, 3. Tersedianya tenaga ahli transportasi yang dapat diandalkan, 4. Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan, 5. Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung. 6. Adanya
rasa
kebersamaan
antar
petugas
/
aparat
dalam
melaksanakan tugas. Kelemahan (weaknesses) yang ada antara lain; 1. Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya, 2. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap, 3. Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya, 4. Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai system manajemen yang baik, 5. Kurangnya tenaga operasional di lapangan. 6. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional. Peluang (opportunities) yang ada pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor: 1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legeslatif Kabupaten Bogor 2. Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat 3. Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, 4. Adanya
kebijakan
pemerintah
untuk
membangun
kawasan
industri , 5. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan, 6. Adanya
kesediaan
investor
untuk
berinvestasi
pada
sector
perhubungan. VI-2
Tantangan (threats) dalam melaksanakan pembangunan sector perhubungan meliputi ; 1. Tingginya laju pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Bogor 2. Belum tertatanya struktur kota secara baik, 3. Belum tersedianya prasarana angkutan yang memadai, 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Perhubungan secara utuh dan menyeluruh, 5. Belum relanya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan sector perhubungan secara utuh, 6. Posisi Kabupaten Bogor sebagai PenyanggaIbu Kota Negara, 7. Kesejahteraan pegawai yang belum merata, 8. Adanya
kesedian
investor
untuk
berinvestasi
pada
sector
perhubungan. Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal Dinas Lalu Lintas
dan
Angkutan
Jalan,
adapun
peluang
dan
tantangan
merupakan lingkungan eksternal. Dari analisis SWOT tersebut di atas dapat diambil sejumlah factor kunci yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut: 1. Mensosialisasikan visi dan misi perhubungan secara intens dan terus menerus keseluruh jajaran dan aparat perhubungan 2. Optimalisasi
prasarana-sarana
angkutan,
sarana
kerja
dan
kemampuan tenaga ahli, 3. Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa kebersamaan, 4. Pemerataan dan peningkatan kemampuan serta penambahan personil aparat, 5. Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, 6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan serta menghimpun data yang
akurat
/
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
terus
menerus.
VI-3
Berdasarkan hasil kegiatan serta kebijakan di atas, hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor yang mengacu pada RPJMD, untuk lebih
jelasnya
dapat
dilihat
pada
tabel
6.1
di
bawah
ini.
VI-4
Tabel 6.1 Indikator Kinerja DLLAJ Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor VI-5
VI-6
BAB VII PENUTUP Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor serta
disusun
dengan
memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
Tahun
2013-2018
merupakan
penjabaran
dari
RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra. Pelaksanaan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai
BUPATI BOGOR, WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
BAB VII PENUTUP Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor serta
disusun
dengan
memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
Tahun
2013-2018
merupakan
penjabaran
dari
RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra. Pelaksanaan Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO. W
NIP. 196507281988031003
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LLAJ KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 INDIKATOR TUJUAN
1
SASARAN
SASARAN
2
3
1 Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten termaju di Indonesia
1 Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
-
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2013
5
6
TARGET
7
2015 Rp.
8
TARGET
9
Rp.
10
TARGET
11
1.557.400
12
2 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 3 Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
TARGET
13
Rp.
14
15
1.653.400
0 0,808
TARGET
Rp.
16
Rp.
18
19
1.598.400
0 0,739
1 0,705
SKPD
TARGET
17
1.513.400
1 0,773
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2018)
2018
-
15
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Tersedianya peraturan Bupati di bidang Perhubungan
21 Peraturan
4 Peraturan
200.000
15
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Tersosialisasinya Peraturan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5000 masyarakat
500 siswa; 200 sopir; 1000 masyarakat, 1 Portal
15
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan operasionalisasi terminal dan pangkalan serta tersedianya data jumlah arus penumpang dan kendaraan yang masuk keluar terminal/pangkalan
15
Penyusunan DED Terminal/ Pangkalan Tenjo
15
Penyusunan DED Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Pada Jalur APTB
15
4 Peraturan
210.000 4 Peraturan
220.000
4 Peraturan
230.000
20
6.502.600 8 Terminal 0,705
320.000 500 siswa; 200 sopir; 1000 masyarakat
250.000 500 siswa; 200 sopir; 1000 masyarakat
280.000
500 siswa; 200 sopir; 1000 masyarakat
6 Terrminal, 21 Pangkalan
773.400 6 Terrminal, 21 Pangkalan
773.400 6 Terrminal, 21 Pangkalan
tersedianya Acuan pembangunan Terminal/Pangkalan Tenjo
1 Dokumen
110.000
Tersedianya Acuan Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Pada Jalur APTB
1 Dokumen
89.000
Penyusunan FS Terminal Jonggol
Tersusunnya dokumen penilaian alternatif lokasi untuk rencana pembangunan Terminal di wilayah Kecamatan Jonggol
1 Dokumen
65.000
15
Studi Penanganan Kemacetan pada Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor
Tersedianya acuan penanganan kemacetan pada kawasan pariwisata di Kabupaten Bogor
1 Dokumen
175.000
15
Penyusunan FS Terminal Parung Panjang
Tersusunnya FS Terminal Parung Panjang
1 Dokumen
175.000
15
Penyusunan AMDAL Parung
Tersedianya dokumen AMDAL terminal tipe B Parung
15
Kajian jaringan lintas angkutan barang di wilayah Kabupaten Bogor
Tersedianya peta jaringan lintas angkutan barang di wilayah Kabupaten Bogor
15
Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Pengujian Di 3 Wilayah UPTD (Ciawi, Cileungsi, Leuwiliang)
Tersedianya Studi Kelayakan Untuk Pembangunan Gedung Pengujian di 3 wilayah UPT LLAJ
15
Studi Bisnis Plan Sistim Angkutan Umum Massal Kabupaten Bogor
Tersedianya Bisnis Plan Sistem Angkutan Umum Masal Koridor 1,2,4
15
Studi Restrukturisasi Trayek Angkutan Umum Yang Terkena Dampak Pengembangan Sistim Angkutan Umum Massal (Koridor 1, 2, 4) Kabupaten Bogor
Tersedianya Acuan Kebijakan Untuk Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal pada koridor 1,2,4
15
Studi Kebutuhan Halte Pada (Ruas Jalan / Kecamatan)
Tersedianya Acuan Kebutuhan Pembangunan Halte
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Angkutan darat Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut
1 Dokumen
870.000
DLLAJ
300.000 500 siswa; 200 sopir; 1000 masyarakat
300.000
5000 masyrakat
1.150.000
DLLAJ
783.400 7 Terrminal, 21 Pangkalan
783.400
7 Terminal 21 Pangkalan
3.103.600
DLLAJ
1 Dokumen
110.000
DLLAJ
1 Dokumen
89.000
DLLAJ
1 Dokumen
65.000
DLLAJ
1 Dokumen
175.000
DLLAJ
1 dokumen
75.000
DLLAJ
1 dokumen
200.000
DLLAJ
1 Dokumen
200.000
DLLAJ
1 Dokumen
180.000
DLLAJ
1 Dokumen
200.000
DLLAJ
1 Dokumen
110.000
DLLAJ
75.000
200.000
180.000
1 Dokumen
1 Dokumen
16
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Terehabilitasi/terpeliharanya terminal
6 Terminal
6 Terminal
16
Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya Alat-alat Uji alat uji kendaraan bermotor
1 paket
1 paket
16
Pemeliharaan Sistem Kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terpeliharanya Sistem Kontrol Fasilitas lalu Lintas dan Angkutan Jalan
850.000
945.000
1
0
615.000 6 Terminal
620.000 6 Terminal
625.000 7 Terminal
80.000 1 paket
1 CCROM 1 Jaringan
5.448.986
635.000
90.000
1 paket
95.000
225.000 1 CCROM 11 Jaringan
9 Fasilitas Lalu Lintas
260.000
12 Fasilitas Lalu Lintas
16.813.986
3.420.000 9
630.000 7 Terminal
180.000 1 CCROM 8 Jaringan
6 Fasilitas Lalu Lintas
990.000 1
85.000 1 paket
150.000 1 CCROM 5 Jaringan
5.183.986
demaga/bandara/terminal pertahun Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum
890.000
0
75.000 1 paket
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
200.000
110.000
690.000
angkutan umum 6 Jumlah orang/barang melalui 7 8 9 10 11 12
41 peraturan
200.000
1 Dokumen
6 1
17
240.000
1 dokumen
1 dokumen
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
1 2 3 4 5
773.400 7 Terrminal, 21 Pangkalan
4 Peraturan
7 terminal
5 paket
1 CCROM 11 Jaringan
16.863.986
53.948.872 0,002320 0,07% 0,00163 16.184.662
55.297.594 0,002334 0,07% 0,00148 16.589.278
56.680.034 0,002347 0,07% 0,00135 17.004.010
58.097.035 0,002361 0,07% 0,00123 17.429.110
59.549.461 0,002375 0,07% 0,00112 17.864.838
59.549.461 0,002375 0,07% 0,00112 17.864.838
558.450
564.035
569.675
575.372
581.125
586.937
586.937
18.987 50,45%
19.177 39,63%
19.369 31,13%
19.562 24,45%
19.758 19,20%
19.956 15,08%
10 - 20 menit 75000 95,61% 2 Koridor
10 - 20 menit 35.000 - 75.000 95,87% 1
10 - 20 menit 35.000 - 75.000 96,12% 1
10 - 20 menit 35.000 - 75.000 96,38% 1
10 - 20 menit 35.000 - 75.000 96,63% 1
10 - 20 menit 35.000 - 75.000 96,89% 1
Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi/ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) :
37.974 kendaraan per tahun
37.974 kendaraan per tahun
725.401 38.074 kendaraan
735.401 38.174 kendaraan
745.401 38.274 kendaraan
755.401 38.374 kendaraan
17
Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
Terlaksananya pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya berupa pengawasan di titik-titik kemacetan
8 titik rawan macet
8 titik rawan macet
1.987.900 8 titik rawan macet
1.987.900 8 titik rawan macet
1.987.900 8 titik rawan macet
1.987.900 8 titik rawan macet
17
Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan Penindakan angkutan umum dan barang yang melanggar
12 Kegiatan
12 Kegiatan
717.418 12 Kegiatan
717.418 12 Kegiatan
717.418 12 Kegiatan
717418
12 Kegiatan
DLLAJ
425.000
DLLAJ
815.000
DLLAJ
DLLAJ 44.310.944
52.633.046 0,002307 0,07% 0,00179 15.789.914
17
3.125.000
12 Fasilitas Lalu Lintas
5.668.986
19.956 15,08% 10 - 20 menit 35.000 - 75.000 96,89% 1
717418
765.401
37974 kendaraan
3.727.005
DLLAJ
1.987.900
8 titik rawan macet
9.939.500
DLLAJ
3.587.090
DLLAJ
12 kegiatan
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
Angkutan Jalan
2 Terpeliharanya prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum ; 2. Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor kendaraan angkutan umum; 3. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan 4 Terlaksananya pembangunan dan Pengembangan Sistem kontrol Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2017 Rp.
1.693.400
1 0,842
6 terminal 0,859
PADA AKHIR PERIODE
2016
2 Fasilitas Lalu Lintas 1 Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat Kabupaten Bogor
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp.000) 2014
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan
2 Terpeliharanya peralatan beserta Gedung Pengujian dan Terminal serta sarana dan prasarana perhubungan
1 Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
DAN
4 15
1 Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten termaju di Indonesia
PROGRAM KODE
21
INDIKATOR TUJUAN
1
1 Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten termaju di Indonesia
Peningkatan Keselamatan, 1 Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mendukung aksesibilitas dan aktifitas masyarakat . Tersedianya fasilitas dan 2 perlengkapan jalan yang memadai
SASARAN
SASARAN
2
1 Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1. Tersedianya Pengadaan fasilitas lalu lintas 2. Terpasangnya fasilitas lalu lintas;
3
-
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2013
KODE
4
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp.000) 2014
2015
TARGET
Rp.
8
9
7
PADA AKHIR PERIODE
2016
TARGET
Rp.
10
11
2017
TARGET
Rp.
12
13
TARGET
Rp.
14
15
TARGET
Rp.
16
17
17
Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal
Terciptanya disiplin aparat dan terpeliharanya kebersihan dilingkungan terminal
6 Terminal
6 Terminal
100.000 6 Terminal
120.000 7 terminal
130.000 7 terminal
140.000 7 terminal
150.000
17
Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
Terciptanya layanan cepat,tepat,murah dan mudah
16.000 Pengusaha 6.621 kendaraan
16.000 Pengusaha 6.621 kendaraan
225.000 16.020 Pengusaha 6.631 kendaraan
230.000 16.030 Pengusaha 6.641 kendaraan
235.000 16.040 Pengusaha 6.651 kendaraan
240.000 16.050 Pengusaha 6.661 kendaraan
245.000
17
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
3 orang pengemudi teladan
3 orang pengemudi teladan
150.000 3 orang pengemudi teladan
180.000 3 orang pengemudi teladan
200.000 3 orang pengemudi teladan
210.000 3 orang pengemudi teladan
220.000
17
Survei Lalu Lintas Harian
Terlaksananya Survai Lalu Lintas Harian Rata Rata dan atau Survai Lalu Lintas Angkutan Lebaran
5 dokumen
1 dokumen
100.000 1 dokumen
110.000 1 dokumen
120.000 1 dokumen
130.000
1 dokumen
130.000
17
Pembinaan pengusaha angkutan
Tersosialisanya perizinan di bidang LLAJ kepada pengusaha angkutan umum
120.000
20 pengusaha
17
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Cileungsi
Terkelola dan terpenuhinya kebutuhan operasional UPT LLAJ di wilayah cileungsi
7 Kecamatan
7 Kecamatan
110.000
7 Kecamatan
125.000
17
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Ciawi
Terkelola dan terpenuhinya kebutuhan operasional UPT LLAJ di wilayah ciawi
: 9 Kecamatan
: 9 Kecamatan
135.000 : 9 Kecamatan
140.000 : 9 Kecamatan
145.000 : 9 Kecamatan
17
Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang
Terkelola dan terpenuhinya kebutuhan operasional UPT LLAJ di wilayah Leuwiliang
: 15 Kecamatan
: 15 Kecamatan
135.000 : 15 Kecamatan
140.000 : 15 Kecamatan
17
Pengawasan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Tersedianya data bengkel umum kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Bogor
42 Bengkel
12 Bengkel
150.000 12 Bengkel
160.000 12 Bengkel
17
Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG
Tersedianya database LLAJ berbasis SIG :
17
Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis
Berkurangnya Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang menggunakan kendaraan Pribadi/ non trayek (odong-odong) :
100 kendaraan
54.600 50 kendaraan
17
Fasilitasi Kegiatan Wahana Tata Nugraha
Terfasilitasinya Kegiatan Wahana Tatanugraha
1 Kegiatan
75.000 1 Kegiatan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Tersedia dan terlaksananya MRLL pada ruas jalan:
17
Survei Kebutuhan Trayek Angkutan Umum
Tersedianya data kebutuhan trayek angkutan umum
20 Trayek
10 trayek
150.000 10 trayek
165.000 10 trayek
170.000 10 trayek
175.000
180.000
17
Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya data kebutuhan fasilitas lalu lintas
10 kecamatan
6 Kecamatan
100.000 6 Kecamatan
105.000 6 Kecamatan
110.000 6 Kecamatan
115.000 6 Kecamatan
120.000
17
Survai Pengukuran Kinerja Simpang
Terlaksananya survei pengukuran kinerja persimpangan
7 Titik Lokasi
118.667 10 Titik Lokasi
128.667 10 Titik Lokasi
138.667 10 Titik Lokasi
148.667 10 Titik Lokasi
17
Survai Kebutuhan Angkutan Perintis
Terlaksananya survai kebutuhan angkutan perintis
150.000 8 kecamatan
150.000 8 kecamatan
150.000 8 kecamatan
17
Survai Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)
Tersedianya data dan acuan guna pengembangan sistem kontrol lalu lintas dan angkutan jalan
18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20 pengusaha
100.000
20 pengusaha
7 Kecamatan
110.000
115.000
20 pengusaha
7 Kecamatan
1 paket sistem
8 kecamatan
1 Kegiatan
50.000
13.531.200
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan
DLLAJ
5 dokumen
590.000
DLLAJ
125.000
20 pengusaha
570.000
DLLAJ
7 kecamatan
130.000
7 kecamatan
600.000
DLLAJ
150.000
9 kecamatan
155.000
9 kecamatan
725.000
DLLAJ
145.000 : 15 Kecamatan
150.000
15 kecamatan
155.000
15 kecamatan
725.000
DLLAJ
170.000 12 Bengkel
180.000
12 Bengkel
190.000
36 bengkel
850.000
DLLAJ
200.000
DLLAJ
54.600
500 kendaraan
273.000
DLLAJ
130.000
1 Kegiatan
115.000
20 pengusaha
16.050 Pengusaha 6.661 Kendaraan 15 orang pengemudi teladan
1 Paket Sistem
54.600 50 kendaraan
120.000 1 Kegiatan
1 Paket Fasilitas Lalu Lintas Ruas Jalan Transyogi Cileungsi
535.000
DLLAJ
22.100.000
DLLAJ
70 Trayek
840.000
DLLAJ
40 Kecamatan
550.000
DLLAJ
158.667
47 Titik Lokasi
693.335
DLLAJ
150.000
40 kecamatan
600.000
DLLAJ
100.000
DLLAJ
11.100.000
10 trayek
50.000
2 paket
1 kegiatan
40.055.000
0 0,808
20
DLLAJ
110.000 1 Kegiatan
5.281.200
1 0,842
6 terminal 0,859
19
960.000
11.000.000
1 Kegiatan
18 7 Terminal
30.300.000
1 0,773
35.775.000
0 0,739
1 0,705
94.642.400 8 Terminal 0,705
Angkutan Jalan
-
Pemasangan rambu-rambu Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan
18
Pembangunan Gedung Terminal
Terbangunya terminal penumpang
6 Terminal
1 Terminal Tenjo
11.000.000
1 Terminal Parung
30.000.000
8 Terminal
41.000.000
DLLAJ
18
Pengoperasionalan Terminal Baru
Terlaksananya penertiban dan sosialisasi pengoperasian Terminal
6 Terminal
1 Terminal Tenjo
50.000
1 Terminal Parung
75.000
8 terminal
125.000
DLLAJ
18
Pengadaan tanah untuk Calon atau Perluasan Terminal
Tersediannya lahan untuk
Lahan Terminal Tenjo
28.462.400
DLLAJ
pembangunan Terminal
2.000 m2
18
Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal
Terbangunnya sarana dan sarana penunjang terminal 1 Paket PJU solar cell
1 Paket PJU solar cell terminal Laladon
1.105.000
DLLAJ
18
Pembangunan Fasilitas Angkutan Antar Moda
Terbangunnya Fasilitas Angkutan Bandara
1 Unit Fasilitas Angkutan Antar Moda Cileungsi
3 Unit Fasilitas Antar Moda
33.000.000
DLLAJ
18
Pembangunan Halte Angkutan Umum
Terbangunnya Halte Angkutan Umum
4 Paket Halte
12.000.000
DLLAJ
18
Pengembangan system kontrol fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
Tersedianya sistem manajemen kontrol fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
8.400.000
DLLAJ
18
Pembuatan Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis elektronik (IT)
Tersedianya Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT
850.000
DLLAJ
19
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
1 CCROM 1 Jaringan 2 Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya/terpasangnya rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas
655 Rambu
14.000.000
25.000 m2
20,000 m2
1 Paket PJU solar cell terminal Jasinga
11.000.000
1 Unit Fasilitas Angkutan Antar Moda Cibinong
355.000
1 Paket PJU solar cell terminal Cileungsi
11.000.000 1 Unit Fasilitas Angkutan Antar Moda Bojonggede
400.000
11000000
2.000.000 1 Paket Halte di Kecamatan Cibinong
3.000.000 1 Paket Halte di Kecamatan Sukaraja
3.500.000 1 Paket Halte di Kecamatan Cileungsi
3.500.000
1.000.000 4 Jaringan 4 Fasilitas Lalu Lintas
2.000.000 3 Jaringan 3 Fasilitas Lalu Lintas
1.800.000 3 Jaringan 3 Fasilitas Lalu Lintas
1.800.000 3 Jaringan 3 Fasilitas Lalu Lintas
1.800.000
3.832.611
3.916.908
20,00% 13.687 0,842 200 buah rambu lalu lintas; 5 buah RPPJ; 25 Rambu nama jalan; 110 Road Barrier; Portal 1 paket
12.000.000 Lahan Terminal Ciawi
Laladon 4000m2
1 Paket Sistem
9,14% 13.567 0,859 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1.281.200 Perluasan Terminal
3,000 m2 350.000
1 Paket Jalur APTB
Angkutan Jalan 19
1.181.200 Lahan Terminal Jonggol
20,00% 13.807 0,808 560.000 200 buah rambu lalu lintas; 5 buah RPPJ; 25 Rambu nama jalan; 110 Road Barrier
850.000
565.000 500 buah rambu lalu lintas; 100 buah RPPJ; 25 Rambu nama jalan; 500 Road Barrier; 500 kerucut
1 CCROM 15 Fasilitas Lalu Lintas
1 Paket Sistem
12.738.661 20,00% 13.927 0,773
3 Terminal
13.960.161 20,00% 14.047 0,739
2.330.000 600 buah rambu lalu lintas; 150 buah RPPJ; 30 Rambu nama jalan; 600 Road Barrier; 500 kerucut
14.859.161 20,00% 14.167 0,705
2.796.000 700 buah rambu lalu lintas; 200 buah RPPJ; 35 Rambu nama jalan; 700 Road Barrier; 500 kerucut
35.347.341 20,00% 14.167 0,705
3.355.200
2100 460 140 2020 1
rambu RPPJ Nama Jalan RoadBarier Portal
9.606.200
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
1.175.000
54.600 50 kendaraan
1 Paket Fasilitas Lalu Lintas Ruas Jalan ...
Rp.
DLLAJ
200.000
100.000 1 Kegiatan
SKPD
TARGET
640.000
120.000
54.600 50 kendaraan
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2018)
2018
DLLAJ
21
INDIKATOR TUJUAN
1
SASARAN
2
SASARAN
3
KODE
4
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2013
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp.000) 2014
2015
TARGET
Rp.
8
9
7
PADA AKHIR PERIODE
2016
TARGET
Rp.
10
11
2017
TARGET
Rp.
12
13
19
Pengecatan Marka Jalan
Terlaksananya pengecatan marka jalan
19
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)
Tersedianya pagar pengaman jalan
19
Pengadaan Lampu Lalu Lintas
Terpasangnya Lampu lalu lintas :
6 1 paket Lampu lalu Lintas (Traffic Light) Solar Cell
19
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Terpeliharanya fasilitas lalu
Fasilitas Lalu Lintas bh (untuk 8 kecamatan)
19
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Ttersedianya angkutan dan petugas penjaga keamanan saat Lebaran, Natal dan tahun Baru
19
Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan :... Kali
1 Dokumen
536.161 1 Dokumen
546.161 1 Dokumen
19
Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)
Terpenuhinya fasilitas lalu lintas :
250 buah Patok
150.000 250 buah Patok
19
Zona Selamat Sekolah
Tersedianya Zona selamat sekolah
3 Lokasi
200.000 3 Lokasi
19
Cermin Lalu Lintas
Tersedianya/terpasangnya cermin lalu lintas
19
Pengawalan
Terlaksanannya kegiatan pengawalan pejabat
4 pejabat, tentative tamu khusus
19
Penanggulangan Demo
Tertanggulanginya kasus Demo ..... Kali
tentative
19
Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Tersedianya kelengkapan penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
17 Unit HT; 45 bh Sentolop/ Senter , 9 unit Pembuatan Pos PAM Angkutan Lebaran, Jaket DLLAJ 71 bh
TARGET
Rp.
14
15
TARGET
Rp.
16
17
Rp.
18 1500 kerucut
19
167.950 1300 m² marka jalan
188.775 10000 m² marka jalan
1.530.000 10000 m² marka jalan
1.535.000 10000 m² marka jalan
1.540.000
32541 m2
180 M Pagar Pengaman
242.500 190 M Pagar Pengaman
255.972 2000 M Pagar Pengaman
2.430.000 2100 M Pagar Pengaman
2.673.000 2200 M Pagar Pengaman
2.940.300
366.000 1 paket Lampu lalu Lintas (Traffic Light)
371.000 10 paket Lampu lalu Lintas (Traffic Light)
3.540.000 10 paket Lampu lalu Lintas (Traffic Light)
3.545.000 10 paket Lampu lalu Lintas (Traffic Light)
3.550.000
150.000 Fasilitas Lalu Lintas bh (untuk 8 kecamatan)
155.000 Fasilitas Lalu Lintas bh (untuk 8 kecamatan)
180.000 Fasilitas Lalu Lintas bh (untuk 8 kecamatan)
185.000 Fasilitas Lalu Lintas bh (untuk 8 kecamatan)
190.000
1000 25 125 550 1
740.000
750.000
760.000
770.000
250 orang petugas PAM Lalin
780.000
250 orang petugas 'PAM Lalin
556.161 1 Dokumen
566.161
1 Dokumen
576.161
155.000 250 buah Patok
160.000 250 buah Patok
165.000 250 buah Patok
170.000
200.000 5 Lokasi
445.000 10 Lokasi
890.000 10 Lokasi
250 orang petugas PAM Lalin
250 orang petugas PAM Lalin
5 buah cermin
400.000 4 pejabat, tentative tamu khusus
60.000 tentative
260.000 17 Unit HT; 45 bh Sentolop/ Senter , 9 unit Pembuatan Pos PAM Angkutan Lebaran, Jaket DLLAJ 71 bh
405.000 4 pejabat, tentative tamu khusus
60.000 tentative
265.000 17 Unit HT; 45 bh Sentolop/ Senter , 9 unit Pembuatan Pos PAM Angkutan Lebaran, Jas Hujan 130 bh
250 orang petugas PAM Lalin
27.500 10 buah cermin
410.000 4 pejabat, tentative tamu khusus
60.000 tentative
310.000 17 Unit HT; 45 bh Sentolop/ Senter , 9 unit Pembuatan Pos PAM Angkutan Lebaran, Jaket DLLAJ 130 bh
45.000 15 buah cermin
415.000 4 pejabat, tentative tamu khusus
60.000
tentative
315.000 17 Unit HT; 45 bh Sentolop/ Senter , 9 unit Pembuatan Pos PAM Angkutan Lebaran, Jaket DLLAJ 130 bh
SKPD
TARGET
1241 m² marka jalan
250 orang petugas PAM Lalin
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2018)
2018
20
4.961.725
DLLAJ
6670 m2
8.541.772
DLLAJ
38 unit
11.372.000
DLLAJ
860.000
DLLAJ
3.800.000
DLLAJ
2.780.805
DLLAJ
1250 buah
800.000
DLLAJ
895.000
31 lokasi
2.630.000
DLLAJ
62.500
30 buah
135.000
DLLAJ
2.050.000
DLLAJ
300.000
DLLAJ
1.470.000
DLLAJ
420.000
60.000
320.000
rambu RPPJ Nama Jalan RoadBarier Portal
5 dokumen
4 pejabat, tentative tamu khusus tentative
4 Paket Kelengkapan PAM
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB 21
