KEBIJAKAN DAN PERATURAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Disampaikan pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2012 6 – 8 November 2012
oleh : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan D
I
R
E
K
T
O
R
A
T
J
E
N
D
E
R
A
L
P
E
R
H
U
B
U
N
G
A
N
D
A
R
A
T
ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 1. Penyelenggaraan Jembatan Timbang a. Fasilitas bongkar muat (gudang, peralatan dan penanggung jawab barang yang di bongkar) dan besaran denda b. Uji coba pada pengetatan pengawasan muatan lebih pada satu komoditas yang diikuti dengan pengkajian komprehensif terhadap pengaruh komoditas tersebut seperti harga, inflasi dsb. c. Penegakan hukum bukan hanya tindak pidana ringan tetapi diartikan proses “biasa” (kerjasama dengan bareskrim).
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 1. Penyelenggaraan Jembatan Timbang ..lanjutan
d. Kapasitas peralatan JT masih beragam dengan tingkat akurasi yang berbeda dan sebaran JT yang belum merata, (dari 128 JT yg beroperasi di seluruh indonesia baru sekitar 35% yg memiliki kapasitas 80 ton dan sebagian besar berada di pulau jawa. e. Pemahaman kebijakan kelebihan muatan yang tidak sama diantara pemerintah daerah.(dampak pelaksanaan otonomi daerah) f. Perlu peran PEMDA dalam pengawasan muatan.
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ
2. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional a. Membangun sistem informasi kinerja jalan (kepadatan, V/C Ratio, Kecepatan) b. Membangun teknologi perlengkapan jalan pada seluruh tingkat kewenangan jalan c. Meningkatkan kecepatan pergerakan “long distance” harus terbebas dari pengaruh pergerakan lokal
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 2. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional .. lanjutan d. Masih banyak jalan-jalan utama/jalan nasional yg mengalami gangguan samping cukup besar(pasar tumpah, naik-turun penumpang angkutan lokal, sekolah, adanya lalu lintas kendaraan tidak bermotor). e. Masih banyak jalan-jalan setempat yang belum lengkap fasilitas perlengkapan jalan, seperti misalnya: Marka jalan dan rambu; Penerangan jalan umum; Pagar pengaman; dll.
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 3. Penyelenggaraan Terminal Penumpang a. Penyempurnaan rancang bangun, fasilitas yang mendorong investasi swasta (integrated dengan pusat kegiatan lainnya) b. Peningkatan fungsi terminal sebagai “vokal point” dalam pengawasan kelaikan angkutan umum dalam rangka peningkatan keselamatan
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 4. Penyelenggaraan Terminal Barang a. Mendorong terminal barang sebagai salah satu komponen dalam perbaikan konsolidasi dan distribusi barang (Logistik) b. Sebagai pelabuhan darat untuk Eksport dan Import (khusus Daerah Perbatasan Negara)
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 5.
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor a.
PKB dapat juga dilaksanakan oleh bengkel swasta dan APM terakreditasi
b.
Akreditasi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota (SDM, Peralatan, SOP -> penutupan /penggabungan tempat uji berkala)
c.
Peningkatan pelayanan “SRUT”
d.
Peningkatan peran Perhubungan Darat dalam pengembangan teknologi sarana angkutan jalan
e.
Peningkatan pelaksanaan Kalibrasi alat uji
f.
Penggunaan Kartu Uji sebagai pengganti buku uji
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 6. Penyelenggaraan Angkutan Jalan a. Penyempurnaan regulasi
RPP angkutan target akhir tahun 2012 Peraturan menteri penyelenggaraan angkutan dalam trayek Peraturan menteri penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek Peraturan menteri penyelenggaraan angkutan barang umum Peraturan menteri penyelenggaraan angkutan barang khusus
b. Peningkatan aksesibilitas Perubahan paradigma mengenai simpul terminal untuk angkutan
dalam trayek Penetapan jaringan trayek/wiloperasi dan kebutuhan sarana Terintegrasi dengan moda lain Meminimalkan perpindahan moda / kendaraan Waktu tempuh lebih cepat / biaya murah
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ
6. Penyelenggaraan Angkutan Jalan (lanjutan) c. Peningkatan Kapasitas Sarana/Prasarana Jalan Restrukturisasi klasifikasi angkutan tidak dalam trayek Penggunaan sarana yang lebih besar/massal Penggunaan bus untuk pelayanan perintis d. Standar Pelayanan
Keamanan Keselamatan Kenyamanan Keterjangkauan Kesetaraan Keteraturan
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 6.
Penyelenggaraan Angkutan Jalan (lanjutan) e. Restrukturisasi Kelembagaan/Kepengusahaan
Menuju industri angkutan yang modern dan memiliki standar Berbadan hukum Terklasifikasinya perusahaan angkutan
f. Kebijakan Tarif
Subsidi (contoh : amgkutan perintis) Tarif ditetapkan pemerintah (dengan margin terukur) Tarif diserahkan oleh mekanisme pasar (untuk pelayanan non ekonomi)
g. Meningkatnya Keselamatan
Direktorat keselamatan transportasi darat Evaluasi pelayanan AKAP dan peningkatan peran pengusaha angkutan
h. Efisiensi pola distribusi barang (utilitas mobil barang)
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ 7. Penyelenggaraan Pengendalian Operasional a. Peningkatan pengendalian operasional sebagai salah satu alat “tindakan korektif” terhadap tupoksi Direktorat LLAJ b. Mendorong proses penegakan hukum “biasa” untuk pelanggaran lalu lintas tertentu (kerjasama dengan Bareskrim POLRI)
Lanjutan ....... ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT LLAJ
8. Peningkatan dan pemanfaatan Sumber Daya
Manusia (SDM) bidang LLAJ di pusat dan daerah melalui kerjasama dengan BPSDM, MenPAN, Mendagri, Gubernur, dan Walikota/Bupati.
PERATURAN – PERATURAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PP Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
D
I
R
E
K
T
O
R
A
T
J
PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
E
N
D
E
R
A
L
P
E
R
H
U
B
U
N
G
PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan A
N
D
A
R
A
T
ANATOMI UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
General
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Main Substance
BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UU
BAB IV PEMBINAAN
BAB V PENYELENGGARAAN
BAB VI SISTEM JARINGAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB VII KENDARAAN
BAB VIII PENGEMUDI
BAB IX LALU LINTAS
BAB X ANGKUTAN
BAB XI KESELAMATAN DAN KEAMANAN LLAJ
Supporting Element BAB XIII PEMBERDAYAAN INDUSTRI, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LLAJ
BAB XIV KECELAKAAN LALULINTAS
Law Enforcement
Additional Regulation
BAB XV PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, LANSIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL DAN/ ATAU ORANG SAKIT
BAB XIX PENYIDIKAN/PENEGAKAN HUKUM
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI SISTEM INFORMASI LLAJ
BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XX KETENTUAN PIDANA
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
1.
PEMBAGIAN TANGGUNGJAWAB PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN OLEH PUSAT DAN DAERAH (PUSAT: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PU, PERINDUSTRIAN, RISTEK, & POLRI)
2.
KEWAJIBAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM
3.
KEWAJIBAN UNTUK MEMBENTUK FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
4.
PENETAPAN BATAS KECEPATAN MAKSIMUM/MINIMUM RUAS JALAN
5.
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
6.
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS
7.
ADANYA TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT
8.
LARANGAN PARKIR DI JALAN NASIONAL DAN PROVINSI
9.
PENGELOMPOKKAN KELAS JALAN
10.
UJI LAIK FUNGSI JALAN
11.
DANA PRESERVASI JALAN
12.
KEWAJIBAN PENGUJIAN BAGI SETIAP JENIS KENDARAAN BERMOTOR
13.
AKOMODASI TEKNOLOGI INFORMASI
14.
KEWAJIBAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM
15.
KEWAJIBAN ANGKUTAN UMUM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
16.
ANGKUTAN MULTIMODA
17. KEAMANAN DAN KESELAMATAN LLAJ 18. DAMPAK LINGKUNGAN 19. PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LLAJ 20. PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL & ORANG SAKIT 21. SISTEM INFORMASI LLAJ 22. SUMBER DAYA MANUSIA LLAJ
PERATURAN PEMERINTAH NO: 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS BAB II MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
BAB III ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
BAB IV MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS UMUM
Pasal 60 s/d Pasal 63
UMUM
Pasal 2, Pasal 3
PELAKSANAAN ANDALALIN PERENCANAAN
Pasal 47 s/d Pasal 49
Pasal 4, s/d Pasal 21
PEMBATASAN LALU LINTAS KENDARAAN PERSEORANGAN
Pasal 64 s/d Pasal 66
PEMBATASAN LALU LINTAS KENDARAAN BARANG
Pasal 67 s/d Pasal 69
PENGATURAN
Pasal 22 s/d Pasal 27
TATA CARA ANDALALIN
Pasal 50 s/d Pasal 51
PEREKAYASAAN
Pasal 36 s/d Pasal 42
PENGAWASAN
Pasal 43 s/d Pasal 46
Pasal 70 s/d Pasal 71
PEMBATASAN RUANG PARKIR PADA KAWASAN TERTENTU
Pasal 28 s/d Pasal 35
PEMBERDAYAAN
PEMBATASAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR
Pasal 72 s/d Pasal 75
PENILAIAN DAN TINDAKLANJUT
Pasal 52 s/d Pasal 59
PEMBATASAN LALU LINTAS KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Pasal 76 s/d Pasal 78
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS KEND. PERSEORANGAN DAN KEND. BARANG
Pasal 79 s/d Pasal 83
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS REN
TUR
REK
PEMB
WAS
UNSUR P.U
UNSUR PERHUBUNGAN
UNSUR POLRI
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN PHISIK JALAN
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PENGADAAN & PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN
MAN & REK OPS DAN PENEGAKAN HUKUM
a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki; c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; e. pemaduan berbagai moda angkutan; f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas
21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BADAN AD HOC 1. Lembaga ad hoc yg bertugas ; a. menganalisis permasalahan; b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan c. bukan sebagai aparat penegak hukum. 2. Dibentuk di tingkat: a. Pusat; b. Daerah Provinsi; c. Daerah Kabupaten/Kota.
PEMBINA LLAJ
AKADEMISI
MASYARAKAT
PENYELENGGARA LLAJ
D
I
R
E
K
T
O
R
A
T
J
E
N
D
E
R
A
L
P
E
R
H
U
B
U
N
G
A
N
D
A
R
A
T
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN I. II. III.
BAB I BAB II BAB III
IV.
BAB IV
V. VI. VII. VIII. IX. X.
BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X
: KETENTUAN UMUM : JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN : PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR : PERSYARATAN TENIS DAN LAIK JALAN KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN : KENDRAAN TIDAK BERMOTOR : PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR : BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR : SANKSI ADMINISRATIF : KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PENUTUP
23
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UJI TIPE
PEMERINTAH (PUSAT)
LANDASAN. KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN LENGKAP. DIATUR UJI SAMPLING.
II. UJI BERKALA
III. PERALATAN UJI
1. UPKB. KAB/KOTA (TERAKREDITASI) 2. ATPM 3. SWASTA
DIKALIBRASI
PENGELOMPOKKAN KATEGORI KENDARAAN BERMOTOR : M, N, L DAN O. SIM PKB (PENGGUNAAN SMART CARD SEBAGAI PENGGANTI BUKU UJI).
Kategori Kendaraan L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk Sepeda Motor M1 untuk Mobil Penumpang M2 dan M3 untuk Mobil Bus N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang
Uji Berkala Dalam keadaan tertentu,uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor lain yang telah terakreditasi
UJI BERKALA Setiap UPKB. Pengujian Kendaraan Bermotor Harus Memiliki Alat Uji & Terkalibrasi. Jumlah Alat Uji Mekanik di UPTD.PKB : 1.095 Jumlah Alat Uji Non-Mekanik di UPTD.PKB : 448 INVENTARISASI DINAS-DINAS PERHUBUBUNGAN KAB/KOTA DI SELURUH TANAH AIR UNTUK PENGUMPULAN DATA : • Kendaraan Wajib Uji • SDM (Kompetensi Penguji) • UPKB. Yang Memiliki Alat Uji Mekanik dan Yang Tidak Memiliki Alat Uji Mekanik
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR ▫ Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor. • Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
KARTU UJI PENGANTIAN BUKU UJI MENJADI SMART CARD DILAKSANAKAN BERTAHAP I. Tahap Pertama: Tahun 2013
UJI COBA
II. Tahap Kedua
Buku Uji & Smart Card
: Tahun 2014
III. Tahap Ketiga : Tahun 2015
Smart Card
SANKSI ADMINISTRATIF • Setiap Penguji yang melanggar berupa: peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan sertifikat kompetensi; dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi. • Bengkel umum yang menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor apabila melakukan pelanggaran,:
peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau penutupan bengkel umum.
PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda Angkutan multimoda (Multimodal Transport) Adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Kegiatan angkutan multimoda dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara (dengan menggunakan kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan/atau pesawat udara). Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda.
Badan Usaha Angkutan Multimoda Badan usaha angkutan multimoda terdiri atas badan usaha angkutan multimoda nasional dan badan usaha angkutan multimoda asing. Badan usaha angkutan multimoda tidak hanya memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, badan usaha angkutan multimoda juga memberikan jasa tambahan berupa : jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tujuan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum; terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Lingkup Pemeriksaan Kendaraan Bermotor : Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik Kendaraan Bermotor; daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.
Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan : Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Terima kasih
www.hubdat.dephub.go.id www.dephub.go.id www.rttmc-hubdat.com E-mail :
[email protected]
