TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5468
TRANSPORTASI. Perhubungan. Lalu Lintas. Angkutan Jalan. Jaringan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193)
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN I.
UMUM Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya. Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
2
Angkutan Jalan nasional, rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi, dan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, maka jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, Terminal penumpang, Terminal barang untuk umum dan Terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
No. 5468
Huruf b Yang dimaksud dengan “perkotaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah provinsi dan/atau negara. Huruf c Yang dimaksud dengan “perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah provinsi dan/atau negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala nasional termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala nasional, serta kapasitas dan kelas jalan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “Simpul nasional” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan antar provinsi dan/atau lintas batas negara, dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
4
Huruf h Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan dan tata ruang dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kota/kabupaten dalam satu provinsi. Huruf c Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kota/kabupaten dalam satu provinsi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala provinsi, serta kapasitas dan kelas jalan Ayat (3) Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5
No. 5468
Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “Simpul provinsi” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan dalam provinsi, dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. Huruf h Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah kabupaten” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter dalam wilayah kabupaten dalam satu provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
6
Huruf c Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah kabupaten” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter dalam wilayah kabupaten dalam satu provinsi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala kabupaten, serta kapasitas dan kelas jalan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud “Simpul kabupaten” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan dalam kabupaten, dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. Huruf h Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
No. 5468
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala kota, serta kapasitas dan kelas jalan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “Simpul kota” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan dalam kota dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. Huruf h Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
8
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Yang dimaksud dengan “dokumen jalan” antara lain leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “arus bebas” adalah kondisi arus lalu lintas dengan volume rendah, kepadatan rendah, dengan kecepatan yang dikendalikan oleh pengemudi dan gangguan dari kendaraan lain tidak ada/kecil, dan pengemudi dapat mempertahankan kecepatan sesuai keinginan atau batas kecepatan tanpa tundaan. Huruf b Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9
No. 5468
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang termasuk jalan nasional dalam ketentuan ini termasuk jalan yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman. Huruf b Yang termasuk jalan provinsi dalam ketentuan ini termasuk jalan yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman. Huruf c Yang termasuk jalan kabupaten dalam ketentuan ini termasuk jalan yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
10
Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Informasi yang diberikan menyatakan petunjuk bagi Pengguna Jalan mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, fasilitas, atau petunjuk lain seperti nomor jalan, petunjuk satu arah, petunjuk putaran balik, tempat perhentian kendaraan angkutan umum, lajur bus. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas yang disebabkan oleh: a.
perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
c.
adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
d.
adanya pekerjaan jalan;
e.
adanya bencana alam; dan/atau
f.
adanya Kecelakaan Lalu Lintas.
Yang dimaksud dengan ”kegiatan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar
www.djpp.kemenkumham.go.id
11
No. 5468
fungsi jalan antara lain: a.
kegiatan keagamaan;
b.
kegiatan kenegaraan;
c.
kegiatan olahraga; dan/atau
d.
kegiatan budaya.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keterangan tertentu” adalah keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lain. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “retro reflektif” adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap. Ayat (3) Yang dimaksud dengan informasi yang dapat ditukar secara elektronik adalah jenis/bentuk dan waktu berlaku informasi dapat diatur sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi tersebut. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
12
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keperluan atau tanda khusus” misalnya jalur busway. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “Marka Jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau jalur evakuasi. Pasal 35 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
13
Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu” yang membutuhkan marka kotak kuning antara lain: a.
akses menuju instalasi gawat darurat;
b.
akses keluar kebakaran;
c.
akses keluar masuk kendaraan petugas penanggulangan huru hara, search and rescue, dan ambulance.
masuk
kendaraan
pemadam
Pasal 42 Ayat (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dipasang pada persimpangan dan/atau ruas jalan serta dapat dilengkapi dengan alat pendeteksi kendaraan, kamera, Display Information System (DIS) dan/atau teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas yang menjadi bagian dari sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (Area Traffic Control System/ATCS).
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
14
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Alat penerangan jalan antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15
No. 5468
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “jalur penghentian darurat” adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem. Huruf g Yang dimaksud dengan “pembatas lalu lintas” antara lain berupa kerucut lalu lintas, traffic barrier, separator, concrete barrier. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
16
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat bus stop. Huruf f Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Huruf a Yang dimaksud dengan “tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan” adalah dalam penetapan lokasi Terminal mudah
www.djpp.kemenkumham.go.id
17
No. 5468
dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria: a.
tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai;
b.
berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau
c.
berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
18
Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media yang memuat informasi mengenai antara lain: a.
tarif angkutan;
b.
petunjuk jurusan;
c.
denah dan/atau tata letak fasilitas terminal;
d.
jadwal keberangkatan angkutan umum;
e.
jadwal kedatangan angkutan umum;
f.
peta dan/atau informasi rute pelayanan angkutan umum; dan
g.
informasi keadaan keselamatan.
darurat
keamanan
dan
Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19
No. 5468
Ayat (4) Penempatan dalam satu area dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pergerakan kendaraan dan penumpang di dalam Terminal. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Yang termasuk lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini adalah jalan akses keluar masuk Terminal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
20
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Izin lingkungan merupakan keputusan final dari proses Amdal atau UKL-UPL yang menyatakan Terminal penumpang tersebut layak atau dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kondisi saat ini” adalah kondisi yang meliputi antara lain kondisi lahan, pelayanan Terminal, fasilitas Terminal, sirkulasi lalu lintas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21
No. 5468
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan hukum indonesia, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
22
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik” termasuk pemeriksaan kadar alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Angka 3 Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa Terminal” antara lain: a.
jasa penggunaan tempat tunggu dan istirahat kendaraan umum;
b.
jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan
c.
jasa penggunaan tempat tunggu penumpang (peron).
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
23
Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang” antara lain: a.
menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
b.
menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
c.
merawat saluran-saluran air;
d.
merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
e.
merawat fasilitas telekomunikasi; dan
f.
merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “konsolidasi barang” adalah kegiatan pengumpulan barang dari pusat-pusat produksi sebelum didistribusikan ke tempat tujuan. Yang dimaksud dengan “tempat parkir mobil barang” adalah tempat yang disediakan untuk memarkir kendaraan angkutan barang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian angkutan barang” meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen angkutan barang, dan tata cara pemuatan barang. Pasal 90 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
24
Pasal 91 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain: a.
kegiatan perdagangan;
b.
kegiatan perkantoran;
c.
kegiatan industri;
d.
fasilitas pendidikan;
e.
fasilitas pelayanan umum; dan/atau
f.
kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
25
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah papan informasi yang memuat antara lain: 1.
tarif;
2.
petunjuk jurusan;
3.
denah dan/atau tata letak fasilitas umum;
4.
jadwal keberangkatan angkutan umum;
5.
jadwal kedatangan angkutan umum;
6.
peta dan/atau informasi rute pelayanan angkutan umum; dan
7.
informasi keadaan keselamatan.
darurat
keamanan
dan
Huruf g Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
26
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal 95 Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja Terminal barang untuk umum agar sesuai standar pelayanan minimal, dan sebagai tindakan korektif dari penyelenggaraan terminal barang untuk umum.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27
No. 5468
Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Yang dimaksud dengan “tim teknis terpadu” terdiri atas Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dari unsur teknis, hukum, dan perencanaan. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
28
Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan komposisi peruntukan adalah proporsi ruang parkir yang disediakan untuk masingmasing jenis kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan alat penerangan dalam ketentuan ini termasuk ketentuan mengenai kualitas dan intensitas pencahayaan yang memadai dalam ruangan parkir baik pada siang hari maupun malam hari termasuk pada saat kondisi gelap. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29
No. 5468
Huruf k Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang termasuk konstruksi bangunan dalam ketentuan ini adalah dinding pengaman. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
30
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain: 1.
kegiatan perdagangan;
2.
kegiatan perkantoran;
3.
kegiatan industri;
4.
fasilitas pendidikan;
5.
fasilitas pelayanan umum; dan/atau
6.
kegiatan lain yang dapat dan/atau tarikan lalu lintas.
menimbulkan
bangkitan
Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
31
No. 5468
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan hukum indonesia. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5468
32
Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dalam ketentuan ini dengan: a.
“berkelanjutan” adalah tersedianya sumber pendanaan bagi kegiatan preservasi jalan secara berkesinambungan;
b.
“akuntabilitas” adalah pengelolaan dana preservasi jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.
“transparansi” adalah ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan dana preservasi jalan bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat;
d.
“keseimbangan” adalah pengelolaan dana preservasi jalan didasarkan atas dasar keadilan dan keseimbangan kewajiban antara Pengguna Jalan dan penyelenggara jalan; dan
e.
“kesesuaian” adalah tarif yang dikenakan didasarkan atas tingkat pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Jalan.
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
