Pembenahan Sistem Penyelenggaraan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013
Pengesahan hasil uji diberikan oleh petugas
swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Masalah Petunjuk Teknis tentang Kompetensi Penguji Swasta sedang dalam proses penyusunan Arah Kebijakan Batas kewenangan Petugas Swasta dalam hal hasil uji
Penguji Kendaraan bermotor Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh: 1. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau 2. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
Masalah Petunjuk teknis tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sedang dalam proses penyusunan
Arah Kebijakan Batas kewenangan dalam hal pelaksanaan
Kalibrasi Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali Kalibrasi peralatan uji dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
Masalah Banyaknya Lokasi yang harus dikalibrasi ( + 500 Kab./Kota) Sulitnya membawa alat kalibrasi axle load & Gas Kendala Pengadaan alat kalibrasi masih perlu diperbanyak Adanya alat kalibrasi yang perlu dilakukan overhaul
EVALUASI PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN
PENINGKATAN PENGAWASAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN JALAN DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, UNIT JEMBATAN TIMBANG DAN TERMINAL SEBAGAI TINDAKAN AWAL MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS;
1.
2.
3.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMUDI ANGKUTAN JALAN, BAIK ANGKUTAN ORANG MAUPUN ANGKUTAN BARANG, SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGGUNAAN ALKOHOL DAN NARKOBA SELAMA MENGEMUDIKAN KENDARAAN; WACANA KEBIJAKAN PEMBATASAN UMUR KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM SEHUBUNGAN DENGAN MARAKNYA KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM; 7
PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL
Pengawasan Tarif & Manifest
Pengawasan Kapasitas Muat
Pengawasan Kelaikan Jalan
PENGAWASAN JEMBATAN TIMBANG
PENGAWASAN KELAIKAN KENDARAAN DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PENGAWASAN PENGEMUDI ANGKUTAN
KEBIJAKAN BIDANG ANGKUTAN JALAN 1
KEBIJAKAN TARIF ANGKUTAN UMUM TERKAIT KENAIKAN HARGA BBM PER 23 JUNI 2013, TARIF AKAP KELAS EKONOMI NAIK 15 %;
2
EFEKTIFITAS MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN PERINTIS, UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN;
3
KEBIJAKAN PERIZINAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSI (AJAP), SEBAGAI DAMPAK MENINGKATNYA KEMAMPUAN EKONOMI DAN DAYA BELI MASYARAKAT;
4
UPAYA REVITALISASI ANGKUTAN UMUM KHUSUSNYA PERKOTAAN SEPERTI : SARBAGITA, TRANSJABODETABEK;
5
PENGAWASAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM, SEIRING DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMUDI;
6
KEBIJAKAN INTEGRASI MODA ANGKUTAN JALAN DENGAN MODA LAINNYA, SEPERTI ANGKUTAN PEMADU MODA DAN ANGKUTAN MULTI MODA;
7
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN;
DI
KAWASAN
Penyesuaian Tarif Angkutan Umum
Angkutan Perintis
KEBIJAKAN ANGKUTAN JALAN
Pemeriksaan Laik Jalan
Pemadu Moda
Angkutan AJAP
Trans Sarbagita
Standar Pelayaan Minimal (SPM) & Standar Operasional Prosedur (SOP)
UPAYA PENATAAN ANGKUTAN JALAN 1.
MEWUJUDKAN TUMBUHNYA INDUSTRI ANGKUTAN UMUM, DENGAN MENGUPAYAKAN AGAR PERUSAHAAN ANGKUTAN BERBADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAU KOPERASI;
2.
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM YANG MEMILIKI AKSESIBILITAS TINGGI DAN BERSIFAT MASSAL DAN MEMILIKI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);
3.
ADANYA JAMINAN PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN UMUM OLEH PEMERINTAH, BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM (SUBSIDI, EKONOMI, NONEKONOMI);
4.
MENCIPTAKAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, NYAMAN DAN MURAH, SEHINGGA MAMPU MENDORONG PEREKONOMIAN BANGSA;
5.
MEMBERIKAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN KE SELURUH PELOSOK NEGERI, MELALUI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS;
Pengusaha Angkutan
Angkutan Pedesaan
Angkutan Umum vs Kend. Pribadi
UPAYA PENATAAN ANGKUTAN JALAN
Pool Angkutan Umum
Angkutan Massal
Angkutan Jalan Perintis
Angkutan Massal
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN OPERASIONAL 1. PEMBERDAYAAN PPNS
A. PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN ANGKUTAN SECARA NASIONAL (dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun) B. MONITORI NG PELAKSANAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR(dilaksanakan seuai kebutuhan di wilayah Provinsi yang memiliki jembatan timbang) C. PENEGAKAN HUKUM DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR ( dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun) D. PENGAWASAN OPERASIONAL ANGKUTAN ORANG DAN BARANG (dilaksanakan sesuai kebutuhan) E. PENGAWASAN PELAKSANAAN PRODUKSI KAROSERI (dilaksanakan sesuai kebutuhan di beberapa wilayah yang terdapat perusahaan karoseri) F. PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (dilaksanakan sesuai kebutuhan)
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN PPNS
G. PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS LAIK KENDARAAN BERMOTOR (dilaksanakan sesuai kebutuhan) H. PENGAWASAN SARANA PRASARAN PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG (dilaksanakan sesuai kebutuhan)
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN OPERASIONAL 2. PEMBINAAN PPNS
A. RAKERNIS PPNS BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (dilaksanakan satu kali dalam setahun) B. PENINGKATAN KETERAMPILAN PPNS (PENYEGARAN) dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun) C. PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Minimal sekali dalam satu tahun) D. PENGAWASAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PPNS BIDANG LLAJ (dilaksanakan sesuai kebutuhan) E. PEMUTAKHIRAN DATA PPNS DI SELURUH INDONESIA (dilaksanakan sesuai kebutuhan)
