KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Jakarta, Februari 2013
ANGKUTAN MULTIMODA (PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 2011) Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Peraturan Pemerintah tentang multimoda ini tertuang juga dalam : 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Multimoda KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antar,moda/Multimoda Tahun 2010-2030
VISI
• mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas orang, sehingga tercapai EFISIENSI dan EFEKTIFITAS dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat
MISI
• Mewujudkan kelancaran arus barang • Mewujudkan kelancaran Mobilitas orang
TUJUAN
• Menekan waktu pelayanan pada simpul moda transport • Menurunkan biaya pelayanan transportasi pada simpul moda transport • Meningkatkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang pada kota metropolitan • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari dan ke daerah tertinggal
UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 yang mengatur multimoda • Pasal 2 butir (g) : pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; • Pasal 9 ayat 4 butir d : jaringan trayek dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi • Pasal 22 ayat 2 butir t : penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut sehingga mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda • Pasal 50-55 : angkutan perairan dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya • Pasal 68 butir c : pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi • Pasal 96 ayat 2 : pembangunan pelabuhan laut harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi
Posisi ASDP di Multimoda sesuai UU No. 17 Tahun 2008 dan PP 20 Tahun 2010
Merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta isinya
Penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut sehingga mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda
Pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi
PERAN & FUNGSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Ferry Transport) DALAM SISTEM TRANSPORTASI Sebagai bagian dari subsistem transportasi darat dalam Sistranas Mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya
(promoting and sector), berfungsi effect
JALAN
DAN
REL
servicing multiplier
Mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan
SUNGAI
DANAU SERVICING
CARGO / PAX. MARKET UDARA
LAUT PROMOTING
LAIN LAINNYA
LAYANAN YANG DISEDIAKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN MULTIMODA SELAMA DI PELABUHAN DAN KAPAL
Keselamatan
Tepat waktu
Kemudahan
keamanan kenyamanan
Ketersediaan moda transportasi lain (delivery transport) : Bus, KA, Pesawat
Tarif
KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PENYEBERANGAN Mengembangkan dan memantapkan angkutan penyeberangan di sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta penghubung sabuk (pembangunan sarana dan prasarana AP);
Mendukung keterkaitan/keterpaduan antar moda transportasi; Membuka keterisoliran suatu daerah yang terpencil, untuk mendukung pertumbuhan kegiatan perekonomian disekitarnya; Kebijakan pentarifan dan subsidi; Menetapkan dan mengawasi persyaratan pelayanan minimal; Mendorong peran serta pengusaha swasta.
Keunggulan Angkutan Penyeberangan
Sistem Tiket Terpadu Door to Door Service Pelayanan yang berkelanjutan
Kepastian Jadwal
Meningkatkan Aksesibilitas suatu Daerah serta Membuka Keterisoliran Daerah
STRATEGI Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan Ketersediaan kapal disetiap lintasan Pelaksanaan subsidi perintis Kontinuitas pemeriksaan fasilitas pelayanan kapal secara berkala
Meningkatkan kemampuan sarana (kapal penyeberangan) Membangun fasilitas sarana bantu navigasi di daerah-daerah yang rawan bagi keselamatan pelayaran Mengupayakan peremajaan kapal penyeberangan Pemantapan simpul pelabuhan sebagai simpul multimoda
KONSEP PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN First In First Out (FIFO) No Waiting Time Sistem pemuatan Roll On – Roll Off (Ro-Ro)
Short Port Time
PETA JARINGAN LINTAS PENYEBERANGAN (KM No.6 Tahun 2010)
JALUR SABUK LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAI KONSEP PENGEMBANGAN MULTIMODA SABUK UTARA merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari SabangUlee Lheue, Mengkapan-TB. Karimun-Telaga Pungkur-Tanjung UbanTambelan-Sintete, Ancam-Tarakan-Tolitoli-Amurang, Bitung-Ternate-RumSoasiu-Sofifi-Patani-Gebe-Sorong, Manokwari-Numfor-Mokmer-KabuenaSarmi-Jayapura; SABUK TENGAH merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Sadai-Tanjung Ru, Manggar-Ketapang, BatulicinGarongkong, Kariangau-Taipa, Luwuk-Salakan-Banggai-Taliabu-SananaNamlea-Hunimua-Waipirit-Wahai-Fakfak SABUK SELATAN merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Sabang – Ulee Lheu, BakauheniMerak,Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar,Kayangan-Pototano, SapeLabuhan Bajo, Larantuka- Waiwerang-Lewoleba-Baranusa-Kalabahi-IlwakiKisar-Letti-Moa-Lakor-Tepa-Saumlaki-Larat-Tual-Dobo-Pomako-Merauke.
KONDISI EKSISTING PENYEBERANGAN
Jml Kapal = 267 Komersil = 205 Perintis = 62
Jml Pelab = 149
Jenis Lintasan Jumlah Lintasan Komersil 42 Perintis 137 Jumlah Total 179
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN (FERRY TRANSPORT) TAHUN 2010 – 2014 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN MULTIMODA Program Aksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Penyeberangan Program Aksi Pengembangan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Program Aksi Pengembangan Sarana Penyeberangan
Rencana Program Aksi
Rencana (2010 – 2014)
Realisasi (2010 – 2012)
Program (2013 – 2014)
Lintas Penyeberangan
37 Lintas
25 Lintas
12 Lintas
Pelabuhan Penyeberangan
20 Pelabuhan Baru dan 33 Penyelesaian Konstruksi
43 Dermaga
10 Dermaga
Sarana Penyeberangan
90 Kapal
68 Kapal
22 Kapal
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MULTIMODA Salah satu bentuk dukungan pengembangan multimoda dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan adalah melakukan kegiatan angkutan penyeberangan perintis, dengan pertimbangan bahwa : 1. Adanya daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan. 2. Biaya untuk pelaksanaan angkutan penyeberangan perintis disediakan oleh pemerintah dan/atau pmerintah daerah Pada tahun 2012 Jumlah lintas yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan perintis sebanyak : 135 lintas, yaitu : 1. 109 lintasan dioperasikan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) = 51 unit kapal 2. 24 lintasan dioperasikan BUMD = 10 unit kapal 3. 2 lintasan dioperasikan swasta (dengan proses lelang) = 1 unit kapal
PROGRAM AKSI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PELABUHAN SEBAGAI SIMPUL MULTIMODA 1. Peningkatan kapasitas pelabuhan secara bertahap 2. Pembangunan Break Water/ Penahan Gelombang 3. Pemisahan Antara Regulator dan Operator (Usulan Pembentukan Otoritas Pelabuhan) 4. Pengawasan Norma Standar dan Prosedur di Pelabuhan Penyeberangan 5. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan 6. Kerja sama Pemerintah dan Swasta) dalam pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan. 7. Peningkaatan fasilitas pelabuhan dalam menghadapi cuaca ekstrim
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN Dalam rangka peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan, dilakukan upaya-upaya melalui program aksi, meliputi :
• Perawatan •
Pemeliharaan Rehabilitasi Pembangunan
Kebijakan Coastal Shipping di PANTURA Jalur Jalan Pantai Utara atau 'Jalur Pantura‘ adalah ruas jalan yang berada sejajar dengan garis pantai dibagian Utara Pulau Jawa menghubungkan kota-kota di 4 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) mulai dari kota Merak (Provinsi Banten) hingga kota Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur) sepanjang total 1.161,47Km. Dengan kondisi Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) mencapai 33.000Kendaraan/Hari, terjadi Kecelakaan, kemacetan lalu lintas dan kerusakan konstruksi jalan serta kepadatan jalur transportasi darat. Untuk itu perlu dibuat pengalihan moda transportasi jalan ke moda transportasi kereta api atau moda transportasi laut/penyeberangan (Coastal Shipping)
TUJUAN ADANYA COASTAL SHIPPING • Alternatif Distribusi Logistik • Mengurangi kelebihan beban jalan (Pantura) • Menghemat BIAYA : - PEMELIHARAAN JALAN - BBM • Memperkecil jumlah kecelakaan • Mengurangi emisi gas buang
Titik Potensial Untuk Pengembangan Coastal Shipping di Pantai Utara Pulau Jawa Terkait dengan sentra-sentra asal barang regional di pantai utara pulau jawa dengan kawasan industri dipulau Jawa terdapat titik-titik potensial terminal penyeberangan adalah pada lokasi klaster kawasan industri sebagai berikut: 1. Cilegon, Serang, Tangerang (Titik potensial di Serang/Tangerang) 2. Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang (Titik Potensial di Karawang) 3. Semarang (Titik Potensial di Batang/Kendal) 4. Lamongan, Gresik, Mojokerto, Surabaya (Titik Potensial di Lamongan) Sumber : Laporan Akhir Studi Kajian Transportasi Penyeberangan Pesisir (Coastal Transport) di Pantai Utara Pulau Jawa, Direktorat LLASDP Tahun 2008
PETA TITIK POTENSIAL UNTUK PENGEMBANGAN COASTAL SHIPPING DI PANTURA Serang/Tangerang
Karawang
1
Kendal *
2
Paciran *
3
4
• * : siap beroperasi
Sumber : Laporan Akhir Studi Kajian Transportasi Penyeberangan Pesisir (Coastal Transport) di Pantai Utara Pulau Jawa, Direktorat LLASDP Tahun 2008
Pelabuhan dan Lintas Penyeberangan di Pesisir Utara Jawa
1
2 3 4
5 6
No
Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
Lintasan Penyeberangan
1,
Merak
Merak – Bakauheni
2.
Jakarta, Marina Ancol
-
3.
Kendal
Kendal – Kumai
4.
Jepara
Jepara – Karimun Jawa
5.
Paciran
Paciran – Garongkong
6.
Jangkar
Jangkar - Kalianget
PELABUHAN PENYEBERANGAN DI PESISIR UTARA PULAU JAWA N o
Nama Pelabuhan Penyeberangan
Lintas yang dilayani
Merak - Bakauheni
Status Operasi
1.
Merak
2.
Pantai Marina, Jakarta
3.
Kendal
Kendal – Kumai
Beroperasi
4.
Jepara
Jepara - Karimun Jawa
Beroperasi
5.
Paciran, Lamongan
Paciran – Garongkong
Beroperasi
6.
Jangkar
Jangkar – Kalianget
Beroperasi
-
Beroperasi Tidak Beroperasi
PELABUHAN PENYEBERANGAN DI PANTAI UTARA PULAU JAWA 1. Lay Out Pelabuhan Kendal
1. Dermaga Penyeberangan Kendal 1. Kapasitas Dermaga = 5.000 GT 2. Panjang dermaga = 110 m’ 3. Kedalaman kolam Pelabuhan = -5 LWS 4. Luas Areal parkir = + 20.000 m2 5. Kondisi Dermaga saat ini yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2012 • Breakwater = 190 m’ • Pengerukan = 310.000 m3 • Jalan Masuk ke Dermaga (perkerasan/Overlay) sepanjang 4,3 km dan lebar 14 m
6.
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tersedia : a. Fasilitas Laut - Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa Rambu Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat; b. Fasilitas Darat - Gedung Terminal Penumpang; - Gedung Kantor Operasi; - Jalan lingkungan; - Lapangan parkir; - Gapura dan pagar keliling; - Rumah dan genset; - Menara Air; - Instalasi air bersih dan penerangan lingkungan.
Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan pintu samping.
2. Lay Out Pelabuhan Lamongan
2. Dermaga Penyeberangan Lamongan 1. Kapasitas Dermaga = 5.000 GT 2. Panjang dermaga = 135 m ’ 3. Kedalaman kolam Pelabuhan = -7,5 LWS 4.Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tersedia : • a. Fasilitas Laut - Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa Rambu Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat;
4. b. Fasilitas Darat - Gedung Terminal Penumpang; - Gedung Kantor Operasi; - Jalan lingkungan; - Lapangan parkir; - Gapura dan pagar keliling; - Rumah dan genset; - Menara Air; - Instalasi air bersih dan penerangan lingkungan.
Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan pintu samping.
YANG PERLU DILAKUKAN 1. Equal Treatment : - Memberi insentif dan kemudahan ; - Penyediaan BBM bersubsidi ; 2. Dukungan kebijakan pemerintah ; 2. Law enforcement
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
