KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Pengawasan Mobil Barang di
Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit
Uji Tipe Kendaraan Bermotor
Lulus Uji
JEMBATAN TIMBANG
•SRUT •SRUT •SRUT
SUT
UJI BERKALA KB
Pengawasan Mobil Bus/Penumpang di
TERMINAL
1. Pengujian Fisik
Uji Ulang 1x
a.
Kendaraan Lengkap
Tidak Lulus
b.
Landasan
Lulus
Dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari ATPM
UJI TIPE
2. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kenddaraan Bermotor Uji Ulang
a.
b.
Sesuai dengan SK. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Tidak sesuai dengan SK. Pengesahaan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
1)
Terbitkan SUT Kendaraan dalam keadaan Lengkap
2)
Terbitkan SUT Landasan
Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit secara massal Terbitkan SRUT sesuai dengan Nomor Rangka dan Mesin Uji Berkala untuk :
1. 2. 3. 4. 5.
Mobil Penumpang Umum Mobil Bus Mobil Barang Kereta Gandengan Kereta Tempelan UU 22/2009 pasal 53 ayat 1
PERSYARATAN TEKNIS 1. susunan;
2. perlengkapan; 3. ukuran; 4. karoseri;
5. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan 6.
7. 8. 9.
peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 6
PERSYARATAN LAIK JALAN 1.
Emisi Gas Buang;
2.
Kebisingan Suara;
3.
Efisiensi Sistem Rem Utama;
4.
Efisiensi Sistem Rem Parkir;
5.
Kincup Roda Depan;
6.
Suara Klakson;
7.
Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama;
8.
Radius Putar;
9.
Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan;
10.
Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban; dan
11.
Kesesuaian Daya Mesin Penggerak Terhadap Berat Kendaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 64
MOTOR PENGGERAK Motor penggerak meliputi: a.motor bakar; b.motor listrik; dan c.kombinasi motor bakar dan motor listrik. Yang dimaksud dengan “motor listrik” adalah motor penggerak yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggerak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 12
Motor penggerak harus memenuhi persyaratan : a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan
minimum 8O dengan kecepatan minimum 20 KM/Jam pada segala kondisi jalan; b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi; c. motor penggerak Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,5 kilo Watt setiap 1.000 Kg dari JBB atau JBKB; d. motor penggerak pada Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, bus tempel dan bus gandeng, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,5 kilo Watt setiap 1.000 Kg dari JBB atau JBKB; dan e. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat Kendaraan khusus atau Sepeda Motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 12
BAB XIII PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
a.
Rancang Bangun dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
b.
Peralatan Penegakan Hukum;
c.
Peralatan Uji Laik Kendaraan;
d.
Fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
e.
Peralatan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dan Pengemudi;
f.
Teknologi Serta Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g.
Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Personel Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
h.
Komponen Pendukung Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 219 ayat 1
Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui: a. Pengembangan Riset dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor; b. Pengembangan Standardisasi Kendaraan dan/atau Komponen Kendaraan Bermotor; c.
Pengalihan Teknologi;
d. Penggunaan Sebanyak-banyaknya Muatan Lokal; e. Pengembangan Industri Bahan Baku dan Komponen; f.
Pemberian Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Perpajakan;
g. Pemberian Fasilitas Kerja Sama Dengan Industri Sejenis; dan/atau
h. Pemberian Fasilitas Kerja Sama Pasar Pengguna di Dalam dan di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 219 ayat 2
Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan
pengembangan riset rancang bangun dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 220 ayat 1
Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor wajib memperhatikan: a. Dimensi Utama dan Konstruksi Kendaraan Bermotor; b. Kesesuaian Material;
c. Kesesuaian Motor Penggerak; d. Kesesuaian Daya Dukung Jalan; e. Bentuk Fisik Kendaraan Bermotor; f. Dimensi, Konstruksi, Posisi, dan Jarak Tempat Duduk; g. Posisi Lampu; h. Jumlah Tempat Duduk; i.
Dimensi dan Konstruksi Bak Muatan/Volume Tangki;
j.
Peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
k. Fasilitas Keluar Darurat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 220 ayat 2
Rancang bangun harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 220 ayat 3 & Pasal 221
