KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBU NGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 9 Jakarta Pusat 10110

LAPORAN AKHIR P E M B A N G U N A N A P L I K A S I D AT A P E RH U BU N GA N D A RA T

PT. CHANDRA WAHANA RAYA CONSULTING & ENGINEERING SERVICES Jl. Pluto Selatan III No.68 Telp/Fax 022-7560431 Bandung 40286 Anggota Inkindo No.1116 / P / 0136. JB SIUJK NO. 1-3273-008263-1-000202

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat” yang dilaksanakan di Lingkup Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang dilaksanakan oleh PT. Chandra Wahana Raya, bersama ini kami sampaikan Laporan Akhir. Laporan Antara ini merupakan rancangan strategis sistem, rancangan detail sistem dan strategi implementasi sistem. Kegiatan ini untuk memenuhi amanat dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan aplikasi data perhubungan darat. Sebagai akhir kata, PT. Chandra Wahana Raya mengucapkan banyak terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga dapat menangani pekerjaan ”Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat”.

Kami juga mengucapkan banyak

terimakasih atas bantuan data-data pendukung serta arahan yang telah diberikan Direksi Pekerjaan sehingga tersusunnya Laporan ini.

Bandung, November 2011 PT. Chandra Wahana Raya

Ir. Samuel Mangaraja Sormin, MT Ketua Tim

PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

i

DAFTAR ISI Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Pendahuluan

HAL

1.1. Latar Belakang

I-1

1.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Lingkup Kerja

I-3

1.3. Maksud dan Tujuan

I-3

1.4. Indikator Keluaran dan Keluaran

I-4

1.5. Sistimatika Pelaporan

I-4

Pendekatan dan Metodologi

II-1

2.1. Studi Peraturan dan Perundangan

II-1

2.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi

II-2

2.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi

II-5

2.4. Implementasi dan Pelatihan

II-9

Studi Peraturan dan Perundangan

III-1

3.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009

III-1

3.2. UU No. 14 Tahun 2008

III-4

3.3. Peraturan Terkait

III-5

Identifikasi dan Studi Sistem Informasi

IV-1

4.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat

IV-1

4.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat

IV-6

4.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah

IV-7

4.3.1. Surabaya

IV-7

4.3.2. Manado

IV-12

4.3.3. Maluku

IV-16

Analisis Sistem

V-1

5.1. Arsitektur Sistem Informasi

V-2

5.2. Aliran Data

V-3


ii

Bab 6

5.3. Format Data

V-4

5.4. Arsitektur Sistem Aplikasi

V-6

5.5. Analisa Spesifikasi

V-10

5.6. Standarisasi

V-12

5.7. Perangkat Lunak

V-12

5.8. Perangkat Keras

V-13

5.9. Deskripsi Fungsi

V-13

5.10. Kendala Sumber Daya Manusia

V-13

Rancangan Strategis Pengembangan Sistem

VI-1

6.1. Substansi Pengelolaan Sistem Informasi

VI-1

6.1.1.

Tingkat Kementerian

VI-2

6.1.2.

Tingkat Provinsi

VI-3

6.1.3.

Tingkat Kabupaten/Kota

VI-3

6.1.4.

Aliran Data APL-HUBDAT

VI-4

6.2.Kondisi Eksisting 6.2.1.

Bab 7

VI-5

Informasi Perhubungan Darat

VI-6

6.2.2.

Teknologi (Sarana dan Prasarana)

VI-8

6.2.3.

Kelembagaan (Institusi Pengelola)

VI-10

6.3.Pengelolaan Basis Data

VI-10

6.4.Pertimbangan Arsitektur Aplikasi

VI-12

Rancangan Detail Sistem Informasi

VII-1

7.1. Perancangan Masukan Data

VII-2

7.2. Perancangan Antar Muka

VII-3

7.3. Perancangan Keluaran

VII-7

7.4. Rancangan Standarisasi

VII-9

7.5. Rancangan Basis Data

VII-12

7.6. Perangkat Lunak

VII-16

7.7. Perangkat Keras

VII-17

7.8. Rancangan Fungsi

VII-18


iii

Bab 8

Bab 9

Sistem Aplikasi

VIII-1

8.1. Fitur Sistem Aplikasi

VIII-3

8.2. Instalasi Sistem Aplikasi

VIII-4

8.3. Menjalankan Sistem Aplikasi

VIII-10

Rekomendasi Dan Strategis Implementasi

IX-1

5.1. Rekomendasi

IX-1

5.2. Strategi Implementasi

IX-2

5.3. Tahapan Implementasi

IX-6

Lampiran I – Formulir Pengumpulan Data Lampiran II – Data Jawa Timur Lampiran III – Data Manado Lampiran IV – Data Maluku


iv

BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Dewasa ini, dengan tingkat kemajuan yang telah dicapainya, Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. TI tidak hanya membantu proses otomasi dan manajemen informasi, tetapi memungkinkan terjadinya aktivitas, fasilitas atau cara kerja baru yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, TI telah menjadi enabler dari suatu kegiatan dan pelayanan suatu organisasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi, electronic trading dan jasa perbankan adalah beberapa contoh kasus dari peran teknologi informasi sebagai enabler dari suatu aktivitas ekonomi. Kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terletak pada wawasan dan kemampuan para pengelola dan sumber daya manusia baik di tingkat pengambil kebijakan ataupun di tingkat operasional tentang teknologi informasi dan pemanfaatan TI untuk mendukung kegiatan pembangunan sektor perhubungan darat. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, maka Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang digunakan saat ini di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih belum dikembangkan secara maksimal. Sementara di saat yang bersamaan perkembangan pemanfaatan teknologi oleh berbagai pihak yang terlibat di sub sektor transportasi darat seperti pengusaha dan pengguna sarana transportasi telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam membantu mereka menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kondisi ini menuntut dilakukannya pembenahan teknologi di lingkungan Perhubungan Darat agar dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat luas. Faktor lain perlunya sistem informasi adalah semakin kompleksnya pelaksanaan tugas-tugas di sub sektor perhubungan darat, dan penerapan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan alat bantu yang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu yang akan timbul,dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahan dalam koordinasi serta memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di sub sektor perhubungan darat. Sebagaimana telah ditetapkan dalam KM 43 tahun 2005 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas selaku pembina transportasi darat di pusat dan di daerah yang dijabarkan di dalam berbagai kebijakan teknis dan administratif. Guna mendukung pelaksanaan pembinaan data yang ada saat ini dipandang perlu untuk dilakukan suatu pembangunan aplikasi data perhubungan darat yang PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : I - 1

terintegrasi antara data pemerintahan dan data pembangunan yang up to date dan user friendly. Untuk itulah maka kegiatan pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat dilaksanakan. Kegiatan ini akan menghasilkan suatu sistem terkomputerisasi yang akan mampu menerima, mengolah dan menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan aman dalam penyimpanannya. Sistem tersebut dirancang sehingga arsitektur penyimpanan datanya memungkinkan data untuk diklasifikasi dan disimpan dengan struktur yang baik. Arsitektur tersebut akan memungkinkan penempatan dan akses yang mudah serta efisien. Disamping itu memungkinkan hubungan, ekstraksi, penerimaan dan pengiriman data dengan sistem basis data lain yang sudah digunakan atau dikembangkan di lingkungan stakeholder lain. Sistem informasi yang baik haruslah dapat memberikan informasi yang benar dan up to date. Disamping itu juga harus dapat menyimpan data yang benar dan absah. Satu-satunya pihak yang dapat menentukan kebenaran dan keabsahan adalah pemilik data, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena data yang tidak benar akan menghasilkan informasi yang tidak benar pula (Garbage In Garbage Out). Proses komputerisasi hanya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh prosedur kerja manual dan berkas-berkas diatas kertas yang dirancang dengan baik sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun dan dirancang formulir-formulir khusus untuk mempermudah proses pemasukan dan pemeriksaan. Formulir-formulir ini tentunya harus distandarisasi dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap stakeholder. Perangkat lunak aplikasi akan direalisasikan dengan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang menggabungkan penggunaan high level programming language, low level programming language, object oriented programming dan web programming. Data-data yang akan dikelola adalah semua jenis format data, yaitu data tabelaris, spasial (peta), citra dan multimedia. Program akan beroperasi di lingkungan jaringan komputer, yang memungkinkan penggunaan secara multitasking, multiuser, real-time, dan on-line melalui Local Area Network (LAN) dan International Networking (Internet). Program aplikasi akan dibangun dalam lingkungan windows (under windows) 32 bit atau yang lebih tinggi, sehingga menyajikan penampilan secara grafis yang lebih menarik. Keamanan data juga dijamin dengan adanya sistem pengarsipan yang didisain dengan baik serta mengantisipasi kemungkinan kegagalan sistem. Program aplikasi dirancang sehingga ergonomis dan user friendly, supaya mudah digunakan oleh pemakai. Untuk penyajian informasi yang tersimpan, akan disediakan sejumlah query yang terdefinisi maupun yang bisa dengan mudah dikembangkan oleh pemakai. Perancangan dan implementasi perangkat lunak dibagi dalam tahapan sesuai dengan metodologi perancangan PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : I - 2

sistem informasi. Mengingat bahwa data transportasi darat tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu sistem yang terintegrasi, yaitu suatu kerangka pemikiran yang menyeluruh (komprehensif) dan sistemik namun tetap mempertahankan karakteristik parsial dari setiap komponen atau aktivitas yang akan diintegrasikan. Adapun tujuan utama dari dilakukannya pengintegrasian adalah terkreasinya suatu efisiensi kerja yang pada akhirnya akan menderivasi nilai tambah dalam pelaksanaannya.

I.2. Kegiatan Yang Dilaksanakan dan Lingkup Kegiatan Pekerjaan yang dilaksanakan adalah melakukan pembangunan aplikasi data perhubungan darat dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut : v Melakukan inventarisasi dan kajian terhadap dokumen-dokumen maupun studi-studi terdahulu yang terkait pembangunan aplikasi data perhubungan darat v Melakukan inventarisasi kebutuhan data perhubungan darat yang ada di Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota v Melakukan analisis dan evaluasi untuk mengindentifikasi hambatan, kendala dalam hal pembangunan aplikasi data perhubungan darat v Merumuskan standarisasi v Melakukan penyusunan sistem aplikasi data yang berbasis jaringan yang terintegrasi antara pusat dan daerah v Melakukan kajian kebutuhan perangkat minimal bagi pembangunan aplikasi data perhubungan darat di tingkat daerah v Menyusun panduan/petunjuk teknis penggunaan aplikasi data yang berbasis jaringan di pusat dan daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan transportasi darat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : v v v

Mendapatkan gambaran kebutuhan aplikasi data perhubungan darat di pusat dan daerah. Teridentifikasinya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Pembangunan aplikasi data perhubungan darat. Tersusunnya aplikasi data perhubungan darat.


Hal : I - 3

I.4. Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya konsep perumusan kebijakan pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya satu laporan studi perumusan kebijakan pembangunan aplikasi data Perhubungan Darat.

I.5. Sistimatika Pelaporan Sistematika pelaporan pendahuluan kegiatan pembangunan aplikasi data perhubungan darat adalah sebagai berikut : BAB I, berisi latar belakang pekerjaan, kegiatan yang dilaksanakan, maksud dan tujuan dari pekerjaan, indikator keluaran dan keluaran, dan sistematika pelaporan. BAB II, berisi pendekatan dan metodologi, yang mencakup studi peraturan dan perundangan, identifikasi dan studi sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi, dan implementasi dan pelatihan. BAB III, berisi studi peraturan dan perundangan, yang mencakup UU LLAJ No. 2 Tahun 2009, UU. No. 14 Tahun 2008, dan peraturan terkait. BAB IV, berisi identifikasi dan studi sistem eksisting, yang mencakup program aplikasi eksisting di Ditjen Perhubungan Darat, perangkat keras di Ditjen Perhubungan Darat, dan Pelaksanaan Survey ke Daerah (Surabaya, Manado, dan Maluku). BAB V, berisi analisis terhadap sistem, yang mencakup arsitektur sistem informasi, aliran data, format data, arsitektur sistem aplikasi, analisa spesifikasi, standarisasi, perangkat lunak, perangkat keras, deskripsi fungsi, dan kendala sumber daya manusia. BAB VI, berisi rancangan strategis pengembangan sistem, yang mencakup substansi pengelolaan sistem informasi, kondisi eksisting, pengelolaan basisdata, dan pertimbangan arsitektur aplikasi. BAB VII, berisi rancangan detail sistem informasi, yang mencakup perancangan masukan data, perancangan antar muka, perancangan keluaran, rancangan standarisasi, rancangan basisdata, perangkat lunak, perangkat keras, dan rancangan fungsi PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : I - 4

Bab VIII, berisi sistem aplikasi yang mencakup fitur sistem aplikasi, instalasi sistem aplikasi dan menjalankan sistem aplikasi Bab IX, berisi rekomendasi dan strategi implementasi, yang mencakup rekomendasi, strategi implementasi dan tahapan implementasi. Lampiran I, berisi formulir pengumpulan data Lampiran II, berisi data survey Provinsi Jawa Timur Lampiran III, berisi data survey Provinsi Sulawesi Utara Lampiran IV, berisi data survey Provinsi Maluku


Hal : I - 5

BAB II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Pengembangan sistem informasi bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk itu, agar kesinambungan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya tetap terjaga, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sistem eksisting yang sudah dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi overlap dalam pelaksanaannya sehingga akan menimbulkan kebingungan dari pemakai dan mubazirnya sistem yang telah dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



Analisis dan Desain Sistem Informasi

Implementasi dan Pelatihan Gambar 2.1. Pendekatan dan Metodologi

II.1. Studi Peraturan dan Perundangan Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada saat penerapannya di lapangan. Studi peraturan dan perundangan akan difokuskan ke Undang-


Hal : II - 1

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Pada bab bab XVI memuat mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

II.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia. Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga akan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Sebagai panduan pada saat dilakukannya survai lapangan, petugas survey diperlengkapi dengan formulir pengumpulan data menggunakan standar format untuk kebutuhan propinsi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (lihat lampiran form pengumpulan data), yang terdiri dari : A.

Formulir Data Umum 1. Luas Wilayah 2. Kependudukan 3. Produk Domestik Bruto (PDRB) 4. Pergerakan Asal Tujuan (O/D Matriks)

B.

Formulir Data Prasarana LLAJ 1. Prasarana Jalan a.

C.

D.

Perkembangan Jalan menurut Status,Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan.

2.

b. Kinerja Ruas Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota. Inventarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

3.

Terminal Menurut Type

4.

Jembatan Timbang

Formulir Data Sarana LLAJ 1.

Perkembangan Kendaraan Bermotor

2.

Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

3.

Kendaraan Angkutan Barang

Formulir Data Fasilitas Penunjang / Perlengkapan Jalan 1. Rambu 2. Marka Jalan 3. Pagar Pengaman


Hal : II - 2

4. 5. 6. 7. 8. E.

F.

G.

Deliniator Cermin Tikungan Paku Jalan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Lampu Penerangan Jalan.

Formulir Data Bidang Angkutan Sungai dan Danau 1. 2.

Data Sungai dan Danau Alur Pelayaran Sungai dan Danau

3.

Jaringan Angkutan Sungai

4. 5.

Gambar Jaringan Angkutan ASD Perkembangan Armada Sungai dan Danau

6.

Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau

7. 8.

Produksi Angkutan Sungai dan Danau Perkembangan Rambu Sungai

9.

Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

Formulir Data Bidang Angkutan Penyeberangan 1. 2.

Perkembangan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan

3.

Kapal Penyeberangan

4. 5.

Jenis Pengoperasian Kapal Penyeberangan Jumlah Kapal Penyeberangan Berdasarkan Pemilik

6.

Produksi Angkutan Penyeberangan

7. 8.

Kinerja Lintas penyeberangan Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan.

Formulir Data Bidang Keselamatan 1.

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

2.

Kecelakaan ASDP

H.

Formulir Produk Hukum

I.

Sumber Daya Manusia

J. K.

Program Pembangunan Lain-Lain

Petugas survey juga diharuskan untuk mengisi form survey untuk penilaian secara kualitatif yang mencakup :


Hal : II - 3

1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi 2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem 3. Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan

Form Survey Pekerjaan Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Informasi Responden Dinas: Nama: Jabatan:

Data dikumpulkan oleh Surveyor: Tanggal/Jam: Informasi Responden diisi sebagai berikut : o Dinas, diisi nama dinas lokasi yang disurvey o Nama dan jabatan, diisi nama dan jabatan dari personil yang disurvey (catatan: Bisa diisi lebih dari satu orang) Informasi Surveyor harus diisikan : o Surveyor, diisi nama petugas survey o Tanggal, diisi tanggal/jam survey (mulai dan s/d) Daftar pertanyaan untuk menggali kesiapan institusi untuk mengimplementasikan sistem. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menyatakan pendapatnya : 1. Apakah sudah ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat ? Tolong disebutkan. 2. Apakah tersedia perangkat keras untuk pencatatan data-data perhubungan darat ? Jika ada, tolong disebutkan spesifikasi dari perangkat keras tersebut dan arsitektur perangkat keras (LAN, standalone, WAN, dll)


Hal : II - 4

3. Apakah sudah dilakukan pencatatan data-data perhubungan darat dengan menggunakan sistem informasi ? Tolong disebutkan nama sistem informasi jika sudah ada, dan sebutkan pula nama software pendukung (misal : software MsOffice) 4. Apakah sudah menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan ? Jika ada, tolong sebutkan nama software, data peta, sistem proyeksi, skala peta, koordinat peta (georeferensi atau lokal) 5. Apakah sudah dilakukan koordinasi terhadap data-data awak kapal sungai dan danau dengan institusi lain, misalkan : a. Dinas Perhubungan Propinsi b. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lain c. UPT terkait d. Kementrian Perhubungan e. Kementrian lain 6. Jika sistem informasi diterapkan, maka di bagian/divisi manakah tempat yang paling tepat untuk menjalankan sistem ini 7. Tolong diurutkan kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem: a. Infrastruktur b. Sistem aplikasi c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini d. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) e. Lain-lain, tolong sebutkan

II.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi Analisis dan Desain Sistem Informasi dilaksanakan setelah semua data dan informasi terkumpul, baik yang diperoleh dari pusat maupun dari lokasi survey. Secara teoritis, pendekatan analisis dan desain terhadap sistem informasi digambarkan sebagai berikut :


Hal : II - 5

Gambar 2.2. Structured System Development Process Pendefinisian masalah (Problem Definition) adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang akan dikerjakan dan solusi yang diharapkan. konsultan akan memfokuskan pekerjaan dengan target pengguna untuk mendefinisikan masalah. Konsultan mengusulkan untuk membentuk gugus kerja yang ditugaskan khusus untuk studi permasalahan dan dokumen yang terkait dengan isu-isu sebagai berikut : (1) Permasalahan spesifik apa yang akan diakomodir oleh sistem ? Mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan oleh sistem. Konsultan akan memublikasikan permasalahan-permasalahan potensial dan mendiskusikan dengan gugus kerja untuk mendapatkan umpan balik. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : II - 6

(2) Bagaimana sumber daya yang tersedia (waktu, dana dan manusia) ? Informasi mengenai sumber daya yang tersedia adalah titik kritis untuk mendefinisikan arah pengembangan. Pengukuran yang realistis mengenai sumber daya aktual akan membantu konsultan untuk mencegah kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan. (3) Kriteria apa yang akan digunakan untuk pengukuran keberhasilan pekerjaan ? Pada saat kriteria pengukuran keberhasilan pekerjaan tidak bisa diukur, maka sebenarnya pekerjaan tersebut tidak didefinisikan dengan baik. Untuk itu perlu dikembangkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pekerjaan. (4) Apakah sistem manajemen data akan dikembangkan dari awal ? Sistem yang telah dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah cukup banyak. Dalam kaitannya dengan pekerjaan ini, apakah akan melakukan pembuatan sistem manajemen data yang baru ataukah penyempurnaan dari yang sudah ada. Analisa Kebutuhan (Requirement Definition), yaitu dengan melakukan studi analisa kebutuhan adalah faktor kritis untuk keberhasilan dari pekerjaan. Ada beberapa filosofi untuk menganalisa kebutuhan, yaitu top-down, bottom-up, inside-out, dan lain-lain. Metoda yang diusulkan adalah sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan (2) Mengidentifikasi sumber data dan format data (3) Mengidentifikasi pengguna yang akan menjalankan sistem (4) Survai terhadap pengguna mengenai kebutuhan mereka yang bisa dibantu oleh teknologi (5) Survai ke pihak manajemen tentang penentuan kriteria sukses (6) Menghasilkan jadual pengembangan secara rinci yang mencakup hardware, software, personil, dokumentasi dan evaluasi (7) Meminta approval dari top management sebelum melangkah lebih lanjut. Pemodelan Proses (Process Modelling) adalah terkait dengan pembangunan proses manajemen data. Konsultan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (1) Alur dokumen di semua stakeholder (2) Eksisting sistem aplikasi yang sudah dibuat di semua stakeholder (3) Kemungkinan dilakukannya pengintegrasian dan komunikasi data Desain Data Konseptual (Conceptual Data Design) adalah aktivitas yang penting dalam pembangunan sistem. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, maka keberhasilan sistem bisa terjamin. Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : II - 7

Konsultan membantu pemberi pekerjaan untuk mereengineer kondisi eksisting pilot project untuk menjamin bahwa sistem akan mendapatkan dukungan penuh pada saat diimplementasikan. Sebaliknya, fleksibilitas, skalabilitas dan penggunaannya mungkin akan gagal. Konsultan mengusulkan untuk menggunakan metodologi ERA (Extended Relational Analysis). ERA adalah wawancara dan proses analisis yang melakukan simplifikasi terminologi sehingga baik pengguna maupun analis bisa mendefinisikan data yang akan diterjemahkan dalam tabel-tabel di database. Langkah-langkah ERA adalah sebagai berikut : (1) Membentuk tim dari pengguna kunci dari setiap level manajemen dan memberikan tanggung jawab terhadap usaha-usaha untuk memodelkan data (2) Model entitas mengidentifikasi entitas, mendefinisikan batasan entitas, menentukan primary key dari entitas, dan menuangkan entitas dalam form tabel (3) Model hubungan (relationship), mengidentifikasi hubungan, mendefinisikan batasan hubungan, menentukan jenis hubungan, dan menuangkan hubungan dalam form tabel (4) Model atribut, mengidentifikasi atribut, mendefinisikan batasan atribut, menuangkan atribut dalam form tabel Konsultan akan menggunakan software Power Designer atau Microsoft Visio 2000 Enterprise sebagai CASE (Computer Assisted System Engineering) Tool untuk memodelkan sistem aplikasi dan database. Desain Database Logis (Logical Database Design) dilakukan setelah desain data konseptual, yaitu suatu pilihan yang harus dilakukan diantara representasi yang berbeda mengenai bagaimana database akan diimplementasikan. Bentuk-bentuk umum dari database logis adalah flat file, relational, network, hierarchical dan sekarang objective-oriented. Desain database fisik (Physical Database Design) dilakukan dengan menggunakan CASE Tools, DBMS bisa dibuat dengan menggenerate ERD ke database fisik. Rapid Prototyping, yaitu salah satu dari jenis usulan metodologi yang akan konsultan ambil, dengan alasan-alasan sebagai berikut : (1) Membentuk tim kecil yang terdiri dari semua tenaga ahli. Tim kecil ini yang akan memberikan umpan balik terhadap prototype. (2) Membuat panduan manual dan graphic user interface (GUI) (3) Menggunakan DBMS yang baik dan software pemrograman yang handal. Konsultan mengusulkan untuk menggunakan Microsoft opensource MySQL Server sebagai Database Management System, dan aplikasi berbasis web yang menggunakan software CMS (Content Management System) dan pMapper (Web GIS). PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : II - 8

Pengembangan Graphic User Interface (GUI Development) untuk tier presentasi akan dikembangkan oleh konsultan. GUI akan dibangun atas aplikasi yang berbasis web (web enabled) untuk menampilkan data tabular dan spasial (GIS). Pengembangan Data Management Interface (DMI Development) akan dilakukan oleh konsultan dengan terlebih dahulu berkonsultansi dengan pemberi pekerjaan mengenai model-model yang bisa diterapkan. Dokumentasi bertujuan untuk : (1) Menyediakan umpan balik dini pada saat pengembangan (2) Dukungan kemampuan dasar yang disediakan bersama-sama dengan prototype (3) Memfasilitasi sharing software diantara konsultan pengembang sistem informasi (4) Mendukung pemeliharaan sistem dan peningkatannya (5) Menyediakan materi dasar pelatihan

II.4. Implementasi dan Pelatihan Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat yang diperoleh dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak saja. Oleh karenanya, sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir nilai efektivitasnya. Pada tahapan ini akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna dalam menggunakan sistem aplikasi, pelacakan kesalahan (trouble shooting) jika ada error dan bug yang disebabkan oleh hardware dan software failure. Secara umum, analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidangbidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam instansi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas instansi menjadi meningkat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. Kebutuhan pelatihan adalah suatu solusi untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : II - 9

yang bervariasi”.

Kebutuhan terhadap pelatihan merupakan keadaan dimana terdapat

kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan nyata. Mengingat bahwa pelatihan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gap (kesenjangan) antara kinerja yang ada saat ini dengan kinerja standard atau yang diharapkan untuk dilakukan oleh si pegawai, maka dalam hal ini analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada tersebut dan melakukan analisis apakah gap-gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu pelatihan. Selain itu dengan analisis kebutuhan pelatihan maka pihak penyelenggara pelatihan (HRD atau Divisi Training) dapat memperkirakan manfaat-manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari suatu pelatihan, baik bagi partisipan sebagai individu maupun bagi perusahaan. Jika ditelaah secara lebih lanjut, maka analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas instansi/lembaga; memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang tepat; memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benarbenar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu; mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan; memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja; bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan; memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelatihan adalah selisih antara pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan/diminta dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dimiliki oleh seseorang atau selisih antara prestasi yang diminta dengan prestasi yang telah dicapai. Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (vacational) yang dapat digunakan dengan segera. Program-program pelatihan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : II - 10

diharapkan dimiliki pekerja. Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan dalam pengembangan SDM, karena secara tradisi atau konvensional hanya menghasilkan peserta pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. Sementara pelatihan yang berbasis kompetensi memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar mengerti, akan tetapi “dapat melakukan sesuatu” yang harus dikerjakan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, seseorang akan terbantu di dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan tanggung jawab dan mengembangkan karir. Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan sebuah “proses belajar” yang berlanjut melalui pelatihan dan pengembangan.


Hal : II - 11

BAB III. STUDI PERATURAN DAN PERUNDANGAN Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada saat penerapannya di lapangan.

III.1. UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Landasan hukum pengembangan sistem aplikasi data perhubungan darat adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, terutama pada bab XVI yang memuat mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 245 mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi adalah : (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi: bidang prasarana Jalan; bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Pasal 246 menyatakan : (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.


Hal : III - 1

(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi dijabarkan pasal 247 sebagai berikut : (1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 248 berisi tentang pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut : (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data. (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi : a. perencanaan; b. perumusan kebijakan; c. pemantauan; d. pengawasan; e. pengendalian; f. informasi geografi; g. pelacakan; h. informasi Pengguna Jalan; i. pendeteksian arus Lalu Lintas; j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

Pasal 249 berisi tentang Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi sebagai berikut : (1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat: a. kendali; PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : III - 2

(2)

(3)

b. koordinasi; c. komunikasi; d. data dan informasi terpadu; e. pelayanan masyarakat; dan f. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum. Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi: a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas; d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung; e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor; g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara; h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan j.

pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

Pasal 250 menyatakan bahwa Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Pasal 251 menyatakan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi: a. b.

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain; tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau


Hal : III - 3

c.

pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.

III.2. UU No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 2 mengenai asas dan tujuan, berisi : (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 3, Undang-Undang ini bertujuan untuk: (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


Hal : III - 4

III.3. Peraturan Terkait Selain dasar hukum tersebut di atas, dalam pengembangan aplikasi data perhubungan darat juga mempertimbangkan undang-undang dan peraturan Pemerintah terkait lainnya, khususnya: a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah e. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)


Hal : III - 5

BAB IV. IDENTIFIKASI DAN STUDI SISTEM INFORMASI Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia. Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Survey lapangan sesuai kerangka acuan kerja akan dilakukan terhadap tiga lokasi, yaitu Surabaya, Ambon dan Menado. Survey diperlengkapi dengan formulir isian baku dan formulir survey yang dimaksudkan untuk : 1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi 2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem 3. Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan.

IV.1. Program Aplikasi Eksisting di Ditjen Perhubungan Darat Hasil dari studi memperlihatkan beberapa sistem informasi yang sudah dikembangkan sebagai berikut : 1. Sistem Informasi Profil dan Kinerja Transportasi Darat (SIPROFKIN) yang dibangun pada tahun 2004 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan data tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Ms. SQL 2000, sedangkan data spasial disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan menggunakan software ArcView.

Gambar 4.1. Tampilan Siprofkin PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : IV - 1

2. Sistem Informasi Lokasi Banyak Kecelakaan dan Laerah Rawan Kecelakaan (SILBK/LRK) yang dibangun pada tahun 2007. Sistem dibangun dengan menggunakan peta Google sebagai background yang dipadukan dengan menggunakan data survey hasil pengukuran GPS. Sistem mengintegrasikan antara data spasial, peta image, data tabular dan foto.

Gambar 4.2. Tampilan SILBK/LRK 3. Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Transportasi Darat (SIIK-TRANSDAT) yang dibangun pada tahun 2007 berbasis PC Desktop. Sistem memadukan antara penggunaan data tabular dan spasial. Data tabular disimpan dalam Firebird SQL Server (Open source), sedangkan data spasial disimpan dalam format shapefile yang diolah dengan menggunakan software ArcView


Hal : IV - 2

Gambar 4.3. Tampilan SIIK-TRANSDAT 4. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Keselamatan Transportasi Darat (SI_KESDAT) yang dibangun tahun 2006

5.

Gambar 4.4. Tampilan SI-KESDAT Sistem Informasi Transportasi Sungai dan Danau (SITRAN-SUDAN) dikembangkan tahun 2010


yang

Hal : IV - 3

Gambar 4.5. Tampilan SITRAN-SUDAN Rangkuman dari sistem informasi yang dikembangkan oleh masing-masing direktorat adalah sebagai berikut : a) Setditjen, ·

Web Ditjen Hubdat(www.hubdat.web.id)

·

Aplikasi berbasis Intranet

·

Aplikasi Tata Persuratan

·

Aplikasi e Klipping (kehumasan)

·

Aplikasi Perpustakaan Virtual

·

Aplikasi Data Centre

·

Aplikasi berbasis GIS

·

Aplikasi SIIK ( Sistem Informasi Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat)

b) Direktorat LLAJ ·

Aplikasi Berbasis Webbase, Situs : Web Road Transport and Traffic Management Center (www.rttmc rttmc-hubdat.web.id id)

·

Aplikasi SI AKAP

·

Aplikasi SI Jembatan Timbang

·

Aplikasi SI Pengujian Type Kendaraan

·

Aplikasi SI PPNS

·

Aplikasi SI Terminal


Hal : IV - 4

· Aplikasi SI Perlengkapan Jalan c) Direktorat LLASDP ·

Aplikasi SI Penyeberangan dan Sungai (basis Sistem Informasi Geografis)

·

Aplikasi SI Data Jaringan Transportasi Sungai dan Danau (basis Sistem Informasi Geografis) d) Direktorat BSTP ·

Aplikasi Berbasis Webbase. Situs : Web Urban Transport Information Center ( www.bstp.hubdat.web.id id)

· Aplikasi SI Data Base Transportasi Perkotaan e) Direktorat KTD ·

Aplikasi SI Pengemudi Angkutan Umum

·

Aplikasi SI LBK/LRK

·

Aplikasi SI Kecelakaan (berbasis GIS)

·

Aplikasi Awak Kapal Sungai dan Danau.

Dari daftar diatas terlihat bahwasanya telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi baik yang digunakan untuk mengelola informasi Transportasi Darat, maupun untuk tujuan lainnya. Jika dikaji lebih jauh, aplikasi-aplikasi dan sistem informasi tersebut di atas memiliki karakteristik yang sama: 1. Merupakan sistem yang dibangun dengan pendekatan keproyekan. Dengan kata lain, sistem-sistem tersebut bersifat terfokus (hanya untuk kepentingan proyek) dan tidak beriorientasi jauh ke depan (tidak mempertimbangkan keberadaan pemangku kepentingan secara dalam dan menyeluruh). Akibatnya, hanya sedikit dari sistem-sistem yang telah dibangun tersebut yang berkelanjutan (sustainable) setelah proyek selesai, baik dari segi operasionalisasi maupun pemanfaatan data dan informasinya. 2. Merupakan sistem yang terisolir, tidak berhubungan satu dengan yang lain dan tidak dapat bekerjasama atau berinteraksi satu sama lainnya. Akibatnya terbentuklah pulaupulau informasi (information islands) yang terisolir dari lingkungan sekitarnya. Pulaupulau informasi tersebut menciptakan masalah-masalah ikutan seperti: ·

Tidak adanya keseragaman kodifikasi, format data, dan antarmuka sehingga sulit untuk melakukan pertukaran data (data exchange)

·

Timbulnya duplikasi data karena setiap sistem akan melakukan pemasukan data (data entry) yang sama secara sendiri-sendiri

·

Timbulnya inkonsistensi data antara satu sistem dengan yang lainnya akibat updating (pemutahiran) dilakukan secara sendiri-sendiri

·

Dan lain sebagainya.


Hal : IV - 5

IV.2. Perangkat Keras di Ditjen Perhubungan Darat Infrastruktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :

Struktur jaringan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :


Hal : IV - 6

Gambar 4.6. Struktur Jaringan

IV.3. Pelaksanaan Survey Ke Daerah IV.3.1. Surabaya (Provinsi Jawa Timur)


Hal : IV - 7

Posisi geografis provinsi Jawa Timur terletak pada Garis Lintang 5,37’ LU dan 8,48’ LS dan Garis Bujur 110,57’ Bujur Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali / Propinsi Bali, sebelah utara laut jawa, dan sebelah selatan adalah Samudera Hindia. Kondisi sosio ekonomi Propinsi Jawa Timur didominasi sektor pertanian. Perkembangan nilai PDRB pada tahun 2005 sampai Gambar 4.7. Peta Provinsi Jawa Timur dengan 2010 menunjukkan peningkatan yang signifikan atau rata-rata meningkat setiap tahunnya. Untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Propinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten, 8 Kota, 657 Kecamatan dan 8.345 Kelurahan / Desa dengan Luas Wilayah 40.880,81 (Km2). Luas Wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi dengan Luas Wilayah 5.782,40 (Km2), sedangkan terkecil adalah Kota Pasuruan dengan Luas Wilayah 13,58 (Km2). Visi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur adalah mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan misinya sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemerataan pelayanan,dengan prioritas pada wilayah kepulauan dan masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, nyaman, aman, dan cepat. 3. Meningkatkan peranan bidang transportasi dalam percepatan dan pemerataan proses pembangunan daerah. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pelayanan perhubungan.


Hal : IV - 8

Pembangunan sarana tranportasi sebagai jalur distribusi dan pemasaran mapun sebagai pembuka jalur perdagangan sangat diperlukan untuk dikembangan utamanya ada sektor jasa angkutan. baik melaui darat,udara maupun laut. Pengembangan potensi ekonomi wilayah selatan jawa timur dilakukan dengan dilakukan pengembangan darat, laut dan udara. Dalam hal penataan ruang diamanatkan pengembangunan prasarana dan sarana pendukung diharapkan mampu meningkatkan potensi wilayah dan sekaligus membuka ketorisoliran wilayah dalam mendorong percepatan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah kepulauan dan bagian selatan jawa timur. Transportasi jalan merupaka media transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan regional, serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan dengan moda lain. Sasaran pembangunan transportasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) yang ingin dicapai adalah : 1) Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih di jalan, sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya. 2) Meningkatnya kenaikan dan jumlah sarana dan prasarana LLAJ 3) Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antara kota 4) Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi dalam mendukung barang dan jasa, untuk mendukung perwujudan sistem nasional, regional, dan lokal 5) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi msyarakat luas di perkotaan dan pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terkecil untuk mendukung pengembangan wilayah 6) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan antar kota) 7) Meningkatnya penanganan dampak polusi udara,serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan 8) Meningkatnya profesionalisme sumber manusia dalam perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ 9) Terwujudnya penyelengaraan angkutan perkotaan yang efisien berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan, serta terjangkau 10) Terwujudnya perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan : PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : IV - 9

1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan dan penindakan jalan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana , serta izin pengemudi di jalan) 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu, penataan sistem jaringan dan terminal;manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, mendorong efesiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan. Penataan jaringan dan ijin trayek, kerja serta antar lembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan palayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil 5) Menata sistem transportasi sejalan dengan sistem transportasi nasional, regional dan lokal, antara lain melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan transportasi Jalan (RUJTJ) 6) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ 7) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, operator dan pengguna jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknik tentang pelayanan operasional transportasi 8) Fertilisasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan tranportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya. Struktur organisasi dinas perhubungan provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :


Hal : IV - 10

Gambar 4.8. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem : 1. Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat. Data mengenai perhubungan darat tersebar di masing-masing sub dinas atau cabang dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi memadai untuk digunakan sebagai pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan. 3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi


Hal : IV - 11

4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum digunakan untuk keperluan analisa 5. Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan, namun masih dilakukan secara manual (hardcopy) 6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah Dinas Perhubungan Jawa Timur, namun sebaiknya infrastruktur (hardware and jaringan) menggunakan arsitektur yang sudah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 7. Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem: a. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini b. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten lain) c. Infrastruktur d. Sistem aplikasi e. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) II.2.2. Manado (Provinsi Sulawesi Utara) Posisi provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan laut sulawesi pada sebelah barat, sebelah timur dengan provinsi maluku utara, sebelah utara dengan negara Filipina, dan sebelah selatan dengan provinsi gorontalo. Jumlah penduduk 4.291.800 jiwa dengan komposisi terbesar di Kota Manado 430.000 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Parigi Mautong sekitar 65.000 jiwa. Tingkat kepadatan 125 jiwa/km2 dan dengan tingkat pertumbuhan Gambar 4.9. Peta Provinsi Sulawesi Utara diperkirakan 1,12 %. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : IV - 12

Provinsi Sulawesi Utaradan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan tersebut mengatur tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi sebagai : 1. Perumusan Kebijakan Teknis 2. Penyusunan Perencanaan, Pengoordinasian, Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Gambar 4.10. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara


Hal : IV - 13

Bertitiktolak dari tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban misi perhubungan, komunikasi dan informatika telah menetapkan visi "Perhubungan, Komunikasi dan Informatika andal penunjang utama Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.". Sementara misinya adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. Mensinergikan potensi penyediaan, penyelenggaraan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang ada pada masyarakat, swasta dan pemerintah untuk menciptakan sistem perhubungan, komunikasi dan informatika yang efisien dan efektif c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa perhubungan, komunikasi dan informatika d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan visi dan misi, maka strategi yang diterapkan adalah : a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; e. Meningkatkan kegiatan penunjang pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika. Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan strategi tersebut, maka kebijakan yang akan dilaksanakan dirumuskan sebagai : a. Meningkatnya pelayanan jasa bidang perhubungan, komunikasi dan informatika b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika c. Meningkatnya pembinaan dan pengusahaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika


Hal : IV - 14

d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika e. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan energi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika f. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem : 1. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang akan menangani data-data perhubungan darat adalah seksi pemanduan sistem dan kerjasama antar lembaga bidang pengembangan dan pemanduan sistem, dan seksi pendayagunaan sistem informasi bidang komunikasi dan informatika 2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi sangat memadai untuk digunakan sebagai pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan 3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan terkomputerisasi melalui suatu sistem informasi yang terintegrasi. Saat ini pencatatan hanya dilakukan untuk keperluan publikasi dan data belum dimanfaatkan untuk kepentingan operasional dan manajerial bidang-bidang perhubungan 4. Belum memanfaatkan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum digunakan untuk keperluan analisa berdasarkan model-model yang terkomputerisasi 5. Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain sudah dilakukan dengan menggunakan hardcopy dan softcopy dengan format yang tidak standar, sehingga perlu untuk dilakukan konversi data atau penginputan ulang 6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah bidang perhubungan darat, berkoordinasi dengan bidang pengembangan dan pemanduan sistem, dan bidang komunikasi dan informatika 7. Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem: a. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) b. Sistem aplikasi c. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini d. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten lain) e. Infrastruktur


Hal : IV - 15

II.2.3. Ambon (Provinsi Maluku) Letak Kota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi: 3o- 4o Lintang Selatan dan 128o - 129o Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Kota Ambon terdiri dari enam kecamatan, yaitu : Nusaniwe, Sirimau, Leitimur Selatan, Baguala dan Teluk Ambon.

Gambar 4.11. Peta Kota Ambon Provinsi Maluku

Iklim di Kota Ambon adalah iklim laut tropis dan iklim musim, karena letak pulau Ambon di kelilinggi oleh laut.

Oleh karena itu iklim di sini sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur dan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, disusul oleh masa pancaroba pada bulan Nopember yang merupakan transisi ke musim Barat. Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun program kerja berdasarkan kebijakan di bidang Perhubungan Darat dan mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas guna mendapat arahan selanjutnya 3. Menilai hasil kerja para kepala seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier


Hal : IV - 16

4. Menyusun program kerja bidang Perhubungan Darat berdasarkan kebijakan dibidang perhubungan darat 5. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung 6. Memberi petunjuk kepada para kepala seksi dan staf agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku 7. Melaksanakan pengendalian dan pegawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, angkutan penyeberangan sungai dan danau serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau serta penyeberangan 8. Melakukan penyiapan lintas penyeberangan serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat tingkat kota 9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas 10. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, penyeberangan sungai dan danau 11. Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan 12. Menyiapkan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat dan pengamanan (rambu - rambu) lalu lintas sungai dan danau 13. Penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban. Kesiapan Institusi Untuk Mengimplementasikan Sistem : 1. Belum ada struktur organisasi khusus yang menangani data-data perhubungan darat. Data-data mengenai perhubungan darat tersebar di Unit Pelayanan Teknis dan bidang terkait 2. Perangkat keras tersedia dengan spesifikasi tidak memadai untuk digunakan sebagai pencatatan data-data perhubungan darat pada saat sistem diimplementasikan. Komputer yang tersedia digunakan untuk memasukkan semua data dan kegiatan yang dilakukan 3. Pencatatan data-data perhubungan darat belum dilakukan secara terstruktur dan terkomputerisasi 4. Belum menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Data spasial (peta) hanya dibuat untuk keperluan pencetakan, dan belum digunakan untuk keperluan analisa PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : IV - 17

5. Koordinasi terhadap data-data perhubungan darat dengan institusi lain belum dilakukan secara terstruktur, kontinyu dan konsisten 6. Jika sistem informasi diterapkan, pengguna langsung dari sistem ini adalah bidang perhubungan darat 7. Daftar prioritas kebutuhan yang paling mendesak dilakukan untuk penerapan sistem: a. Kelembagaan yang akan menangani sistem ini b. Infrastruktur c. Sistem aplikasi d. Prosedur operasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) e. Koordinasi dengan stakeholder lain (Kementerian Perhubungan dan Kabupaten lain)


Hal : IV - 18

BAB V. ANALISIS SISTEM Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru. Analisis sistem dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang merupakan proses untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam pengembangan sistem. Berdasarkan hasil survey pengumpulan data dan wawancara, baik di tingkat pusat dan daerah, beberapa kebutuhan terhadap sistem dan data adalah sebagai berikut : a. Data dikelompokkan atas data statis, data dinamis, data operasional, data kinerja dan data khusus b. Data input digolongkan atas dua, yaitu data input yang baru, yaitu data yang akan diinputkan melalui sistem secara langsung dan data input yang diambil dari sistem lain. Kondisi ini mengakibatkan harus dibuatkannya interface untuk data dari sistem lain agar bisa masuk ke sistem yang akan dibangun c. Penginputan data sesuai kewenangan dari lokasi data, yang terdiri dari pusat, balai, propinsi dan kabupaten/kota d. Sistem harus dimungkinkan untuk menyajikan data yang diperlukan dalam bentuk spreadsheet sehingga data ini bisa dimanfaatkan untuk analisa kinerja yang sifatnya belum terstruktur e. Kriteria kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan antara sebelum dengan sesudah, dan tahun sebelum dengan tahun sesudahnya f. Data-data pembangunan termasuk data-data yang sifatnya dinamis. Data dinamis yang berkaitan dengan profil dan kinerja harus dimasukkan dalam sistem g. Time series data tidak cukup hanya dalam satuan tahun, namun harus dibreakdown ke dalam satuan bulan h. Diperlukan pendampingan yang intens dimulai dari standarisasi pola operasi baru yang berimplikasi pada perubahan budaya kerja. Sosialisasi dari kondisi ini adalah tahapan tersulit namun harus dilakukan agar tidak terdapat (minimal mengurangi) penolakan dari pengguna. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : V - 1

V.1. Arsitektur Sistem Informasi

Gambar 5.1. Arsitektur Sistem Informasi Arsitektur sistem informasi adalah sebagai berikut : 1. Sistem informasi APL-HUBDAT dibagi atas dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi berbasis PC (PC Based) dan aplikasi berbasis web (web based). 2. Berdasarkan lokasi, kewenangan dan pusat datanya, APL-HUBDAT dibedakan atas APL-HUBDAT Pusat dan APL-HUBDAT Daerah (Balai/Propinsi/Kabupaten) 3. PC based diimplementasikan pada lingkungan komputer yang masih standalone atau jaringan (Local Area Network), dan tidak memerlukan koneksi ke internet secara terus menerus. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna di Pusat dan daerah 4. Jika aplikasi ini akan dipublikasikan dengan menggunakan jaringan internet, maka digunakan APL-HUBDAT Web based 5. Untuk lokasi-lokasi yang sudah online, maka kedua jenis aplikasi ini bisa dimanfaatkan, yaitu PC Based untuk pemeliharaan data (Sistem Informasi Manajemen) dan Web Based untuk publikasi melalui internet (Sistem Informasi Publik) 6. Komunikasi bisa dilakukan, baik melalui remote access maupun transfer file


Hal : V - 2

7. PC Based menggunakan tools Lazarus Delphi dan MySQL sebagai database server. Sedangkan web Based menggunakan tools Php, Drupal, dan MySQL sebagai database server. Untuk lokasi-lokasi yang online, maka MySQL database server yang digunakan untuk PC Based dan Web Based adalah sama 8. Sistem informasi APL-HUBDAT di pusat adalah sebagai pusat data perhubungan darat seluruh Indonesia.

V.2. Aliran Data

Gambar 5.2. Aliran Data Aliran data adalah sebagai berikut : 1. Sesuai kewenangannya, balai, propinsi dan kabupaten/kota mengelola datanya dengan menggunakan PC Based, dan selanjutnya data dikirimkan ke server pusat 2. Data dari kabupaten/kota dimungkinkan pula untuk dikirimkan ke propinsi, untuk selanjutnya summary propinsi dikirimkan ke pusat


Hal : V - 3

3. Gambar diatas hanya menggambarkan transfer data melalui media internet. Pada kenyataannya, ada beberapa media yang bisa digunakan sebagai media pertukaran data. Sebagai contoh : CD, USB, dan hardcopy.

V.3. Format Data Data-data yang sudah ada pada sistem eksisting mencakup data-data mengenai : Tables

Columns

Indexes

Propinsi Kabupaten Kecamatan Desa Pengguna S_Pelabuhan S_Lintas S_Sudan_Kapal

2 3 4 5 4 16 14 2

1 2 3 4 0 0 2 1

Foreign keys 0 1 1 1 0 4 3 0

S_Penyelenggara S_Pemilik_Pelabuhan S_Pemilik_Kapal S_Pelabuhan_Kinerja S_Lintas_Kinerja

2 2 2 10 24

0 0 1 1 1

0 0 0 1 1

S_KMP S_Jenis S_Fungsi

3 2 2

3 1 0

1 0 0

S_danau_sungai

8

0

0

S_Armada

11

2

3

J_terminal J_terminal_lalin

296 14

6 1

1 1

J_terminal_fasilitas J_terminal_bus J_terminal_akdp J_terminal_akap

21 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 Tabel 5.1. Struktur Data

Description Tabel Propinsi Tabel Kabupaten Tabel Kecamatan Tabel Desa Tabel Pengguna Tabel Pelabuhan Tabel Lintas Penyeberangan Tabel Kapal Angkutan Sungai dan Danau Tabel Penyelenggara SDP Tabel Pemilik Pelabuhan Tabel Pemilik Kapal Tabel Kinerja Pelabuhan Tabel Kinerja Lintas Penyeberangan Tabel Kapal Penyeberangan Tabel Jenis Kapal Tabel Fungsi Lintas Penyeberangan Tabel Kinerja Angkutan Danau dan Sungai Tabel Kinerja Lintas Penyeberangan Tabel Terminal Tabel Terminal (Lalu Lintas) Tabel Terminal (Fasilitas) Tabel Terminal (Bus) Tabel Terminal (AKDP) Tabel Terminal (AKAP)

Data spasial yang digunakan pada sistem adalah data spasial digital dengan skala 1 : 250.000. Format dari layer peta yang menggunakan standar software ESRI ArcView. Satu layer data


Hal : V - 4

spasial dapat terdiri dari 3 sampai dengan 5 jenis file dengan ekstension yang berbeda-beda yaitu : dbf, sbn, sbx, shp, dan shx. Penjelasan dari masing-masing ekstension adalah sebagai berikut : 1. dbf adalah file dBASE untuk menyimpan informasi fitur data atribut 2. sbn dan sbx adalah file yang menyimpan fitur indeks spasial. File-file ini akan muncul jika kita melakukan penyeleksian tema, spatial join atau membuat file indeks pada field shape 3. shp adalah file yang menyimpan fitur geometri 4. shx adalah file yang menyimpan indeks dari fitur geometri. Data spasial pada format ini belum mampu untuk dilakukan pemeliharaan data secara terpusat dengan menggunakan arsitektur client/server atau three tier. Prosedur operasi standar untuk pemeliharaan data peta agar konsistensi dari sistem tetap terjaga adalah sebagai berikut : 1. Pemeliharaan data spasial dilakukan oleh pemelihara sistem (operator) yang bertanggung jawab terhadap data spasial 2. Data spasial yang terkini harus didistribusikan (dicopy) ke pengguna (client) Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilembagakan dan ditunjuk personil yang akan menangani pemeliharaan data spasial. Data spasial yang dikumpulkan dikelompokkan atas : 1. Peta Dasar Peta dasar mencakup layer-layer : ·

Propinsi

·

Kabupaten/Kota

·

Kecamatan

·

Desa/Kelurahan

·

Jalan (jalan nasional/propinsi yang diklasifikasikan atas jalan arteri, jalan kolektor kelas I, jalan kolektor kelas II, dan jalan kolektor kelas 3)

·

Jalan_1 (semua jalan tanpa atribut)

·

Pulau

·

KTI (Kawasan Timur Indonesia)

·

KBI (Kawasan Barat Indonesia)

·

Laut

·

Gunung

·

Kota Propinsi

·

Kota Kabupaten

·

Kota Kecamatan

·

Danau


Hal : V - 5

· Sungai Dari layer peta dasar diatas yang akan digunakan dalam sistem (sebagai default) adalah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Layer-layer lainnya bisa dipergunakan jika diperlukan oleh pengguna (kustomisasi). 2. Peta Tematik LLAJ Peta tematik LLAJ mencakup layer-layer : ·

Terminal

·

UPKB

3. Peta Tematik LLASDP Peta tematik LLASDP mencakup layer-layer : ·

Dermaga (Dermaga/Pelabuhan ASDP)

·

Lintas (Lintas Penyeberangan)

V.4. Arsitektur Sistem Aplikasi

LLAJ

Keselamatan

Sumber Lain

Informasi Pemeliharaan Pemeliharaan Informasi

Informasi Pemeliharaan Angkutan Penyeberangan

APL-HUBDAT

Informasi Pemeliharaan Informasi

Informasi

LLASDP

Pemeliharaan

Informasi

Manajemen

Publik

Gambar 5.3. Arsitektur Sistem Aplikasi Gambar diatas memperlihatkan aliran data dan proses pembangunan aplikasi data perhubungan darat (APL-HUBDAT) berdasarkan sifat dari otoritas kepemilikan data, yaitu pemilik data yang bisa melakukan pemeliharaan data (penambahan, modifikasi dan penghapusan). Sistem aplikasi terdiri dari tujuh modul aplikasi yang terpisah sesuai dengan kewenangan atau otoritas setiap PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : V - 6

pengguna untuk mengakses data. Sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan arsitektur Client Server (two-tier), yaitu akses langsung pengguna (client) ke Local Database Server. Modul aplikasi tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Modul Aplikasi LLAJ Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan Modul Aplikasi LLASDP Modul Aplikasi Keselamatan Modul Aplikasi Manajemen Modul Aplikasi Publik Modul Aplikasi dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain)

5.4.1. Modul Aplikasi LLAJ

LLAJ Kendaraan Bermotor Sarana LLAJ

Angkutan Penumpang Umum Angkutan Barang

Prasarana LLAJ

Prasarana Jalan

Perkembangan Jalan Kinerja Jalan PKB

Terminal

UPKB

Fasilitas Penunjang

Gambar 5.4 Modul LLAJ Fasilitas penunjang jalan terdiri dari : Rambu, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Deliniator, Cermin Tikungan, Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Lampu Penerangan Jalan. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : V - 7

5.4.2. Modul Aplikasi LLASDP LLASDP

Sungai dan Danau Alur Pelayaran Sungai dan Danau Jaringan Angkutan Sungai Jaringan Angkutan ASD Perkembangan Armada Sungai dan Danau Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau Produksi Angkutan Sungai dan Danau Perkembangan Rambu Sungai Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

Gambar 5.5 Modul LLASDP


Hal : V - 8

5.4.3. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan Angkutan Penyeberangan Perkembangan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Kapal Penyeberangan Jenis Pengoperasian Pemilik Kapal Penyeberangan Produksi Angkutan Penyeberangan Kinerja Angkutan Penyeberangan Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 5.6 Modul Angkutan Penyeberangan 5.4.4. Modul Aplikasi Keselamatan Keselamatan

Kecelakaan LLAJ

Kecelakaan LLASDP

Gambar 5.7 Modul Keselamatan 5.4.5. Modul Aplikasi Manajemen Modul Aplikasi Manajemen adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan manajemen.


Hal : V - 9

5.4.6. Modul Aplikasi Publik Modul Aplikasi Publik adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan publik dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. 5.4.7. Modul Aplikasi Sumber Lain Modul Aplikasi dari Sumber Lain terdiri dari : Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain.

V.5. Analisa Spesifikasi Analisa spesifikasi ditujukan terhadap empat tujuan yang akan dicapai, yaitu : a. Menjelaskan sistem saat ini secara lengkap b. Menggambarkan sistem informasi yang ideal c. Membawa sistem informasi yang ideal ke kondisi saat ini dengan memperhatikan kendala sumber daya d. Memetakan tugas pokok dan fungsi stuktur organisasi terhadap sistem informasi. Tahapan ini adalah tahap interaksi intensif antara analis sistem dengan komunitas pemakai sistem (end-user), dimana team pengembangan sistem menunjukkan keahliannya untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakai, sehingga mendapat partisipasi yang baik. Merupakan pekerjaan sulit untuk mendapatkan kesepakatan (skeptical) pemakai tentang kebutuhan mereka dari sebuah sistem informasi, karena mungkin pemakai mengalami kegagalan sistem informasi sebelumnya. 5.5.1 Keinginan pemakai Tahapan awal dalam adalah melakukan survey terhadap keinginan pemakai dan menjelaskan sistem informasi yang ideal. Ideal disini merupakan konsep daripada kenyataan, artinya bahwa tidak ada sistem yang ideal (tidak ada sistem informasi yang sempurna) tetapi bersifat subyektif saja. Kalau hal ini tidak dijelaskan secara mendalam dapat menimbulkan perbedaan pandangan atau akan mengecewakan end-user. 5.5.2 Metode kebutuhan analisis Diperlukan pemilihan metode pengumpulan data yang tepat selama melakukan survey, yaitu melalui interviews, questionnaires, observation, procedure analysis, dan document survey. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : V - 10

Tanya jawab (interviews) dilakukan sebagai berikut :

q

Pemilihan potential interviewees Membuat perjanjian terhadap potential interviewees Menyiapkan struktur pertanyaan yang lengkap dan jelas

q

Memilih person yang diinterview secara pribadi dan merekamnya.

q q

Beberapa faktor penting dalam interview yang baik, yaitu objektives, audience, format, weighting dan combining responses, and docummentation. Kuesioner (Questionnaires) dilakukan sebagai berikut :

q

Mendisain dengan menggunakan standar kuesioner Kuesioner dikirimkan ke lingkungan kerja end-users

q

Struktur respon diringkas dalam statistik distribusi.

q

Target dari pemberian kuesioner adalah semua end-users dengan wawasannya yang akan dilibatkan dalam solusi pemecahan sistem. End-users ini akan dihubungkan dengan proses pemakaian simbol-simbol dalam Data Flow Diagram. Observasi (Observation) dilakukan sebagai berikut : q q

Analis akan mengunjungi lokasi pengamatan Analis merekam kejadian dalam lokasi pengamatan, termasuk volume dan pengolahan lembar kerja.

Prosedur analisis (Procedure Analysis) dilakukan sebagai berikut : q

q

Mengidentifikasi aliran dokumen kunci melalui sistem informasi, yaitu dengan data flow diagram (DFD). Setiap aliran dokumen kunci menjelaskan prosedur operasi sistem. Melalui observasi, analis mempelajari aktivitas yang dilakukan terkait dengan volume distribusi (tinggi, rendah, atau sedang) dan apa yang selanjutnya dikerjakan terhadap salinan dari dokumen aslinya.

Pengamatan dokumen (Document Survey) dilakukan sebagai berikut : q q

Mengidentifikasikan dokumen utama dan laporan (physical data flow diagram) Mengumpulkan salinan dokumen aktual dan laporan


Hal : V - 11

q

Setiap dokumen atau laporan, digunakan untuk merecord data, meliputi field (ukuran dan tipe), frekuensi penggunaan dan struktur kodingnya (coding structure).

V.6. Standarisasi Standarisasi untuk pembangunan aplikasi data perhubungan darat dikelompokkan atas : 1. 2. 3. 4.

Standarisasi aplikasi Standarisasi screen layout dan desain layout Standarisasi penamaan modul dan fungsi Standarisasi pemakaian variabel, data type, data type buatan dan pemakaian konstanta

V.7. Perangkat Lunak Pengembangan aplikasi APL-HUBDAT berbasis teknologi Client Server (two tier architecture) yang akan mengakses data yang disimpan pada Local Database Server dari komputer client di jaringan LAN atau intranet. 5.7.1 Database Server Perangkat lunak database server yang digunakan adalah MySQL Database Server (freeware). Database ini akan diinstalkan baik pada Local Database Server maupun Remote Database Server.

5.7.2 Sistem Operasi Perangkat lunak sistem operasi menggunakan Windows 32 bit atau yang lebih tinggi. Untuk server digunakan Windows 32 bit berbasis Server atau yang lebih tinggi, sedangkan untuk komputer client bisa menggunakan Windows 32 bit atau yang lebih tinggi berbasis Server atau non server. 5.7.3 Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software) Perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah dengan menggunakan software Lazarus (freeware) yang akan mengembangkan tatap muka (interface) antara data literal yang disimpan pada Database Server dengan pengguna sistem. Aplikasi APL-


Hal : V - 12

HUBDAT untuk keperluan publikasi kepada masyarakat yaitu melalui pembangunan website. Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan content management system (CMS).

V.8. Perangkat Keras Arsitektur perangkat keras (hardware) untuk menjalankan sistem informasi akan bervariasi kebutuhannya sesuai dengan volume data yang dimasukkan dan aksesibilitas dari sistem, apakah sistem hanya diakses dalam lingkungan jaringan atau memungkinkan untuk diakses oleh publik melalui internet

V.9. Deskripsi Fungsi Mengacu pada struktur organisasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka fungsi-fungsi ini haruslah diisi dengan sumber daya manusia yang kompeten agar kesinambungan dari sistem tetap terjaga. Fungsi-fungsi ini perlu dituangkan ke dalam tupoksi yang akan dilakukan oleh struktur yang sudah ada sekarang ini, atau struktur baru yang khusus menangani data dan informasi.

IV.10. Kendala Sumber Daya Manusia Suatu pengembangan sistem informasi akan menggantikan proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pengantian sistem haruslah diutarakan semenjak sistem tersebut dikembangkan. Kendala waktu ini dapat mempengaruhi analis untuk mempertimbangkan inovasi teknologi yang tidak mungkin dioperasikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu diperlukan waktu yang cukup supaya memiliki kelonggaran waktu sehingga dapat membuat alternatif yang paling baik. Permasalahan yang akan timbul adalah bahwa kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna langsung dari sistem. Pengguna mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup seperti masalah telekomunikasi, integrasi database, dan interactive setting. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas pengguna sistem terhadap sistem yang dikembangkan.


Hal : V - 13

BAB VI. RANCANGAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM Rancangan strategis pengembangan sistem ini dimaksudkan sebagai pola dan arahan pada instansi pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan data perhubungan darat, khususnya di Kementerian Perhubungan, dalam mengembangkan dan mengelola aplikasi data perhubungan darat sesuai lingkup kewenangan masing-masing sehingga secara nasional dapat dibangun sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, walaupun dikelola oleh institusi yang berbeda-beda, tetapi sistem bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan secara mudah.

VI.1. Substansi Pengelolaan Sistem Informasi Secara umum pembangunan aplikasi data perhubungan darat (APL-HUBDAT) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan dalam pengelolaan data dan informasi perhubungan darat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengevaluasian. Lebih lanjut kegiatan pengelolaan APL-HUBDAT adalah: 1. Mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi perhubungan darat yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan; 2. Melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi perhubungan darat secara berkala; 3. Melakukan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan darat; 4. Mengesahkan data dan/atau informasi perhubungan darat yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan; dan 5. Menyebarluaskan data dan informasi perhubungan darat. Substansi dari pembangunan aplikasi data perhubungan darat mencakup data-data yang terkait dengan : 1. 2. 3. 4. 5.

Lalu Lintas Angkutan Jalan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Keselamatan Data pendukung lainnya (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain)


Hal : VI - 1

Pengelola APL-HUBDAT haruslah mampu menyediakan informasi perhubungan darat secara benar, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan subsektor perhubungan darat. Pengelolaan APL-HUBDAT diselenggarakan mengacu kepada norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan melalui peraturan yang berlaku dengan memperhatikan : a. Kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola; b. Kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam subsektor perhubungan darat; c. Keberlanjutan ketersediaan data dan informasi perhubungan darat; dan d. Perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi pemakaian prasarana. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beberapa hal yang perlu dicermati dalam pembangunan APL-HUBDAT adalah terkait dengan kewenangan pengelolaan data perhubungan darat. Mengingat bahwa APL-HUBDAT merupakan suatu sistem informasi lintas institusi maka dalam hal pengelolaannya perlu melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut : § §

Di tingkat kementerian : dengan institusi terkait tingkat nasional Di tingkat Dinas Provinsi : dengan institusi terkait tingkat Provinsi

§

Di tingkat Dinas Kabupaten/Kota : dengan institusi terkait tingkat Kabupaten/Kota.

6.1.1. Tingkat Kementerian Di tingkat kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan : 1. Pengelolaan data perhubungan darat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 2. Pengelolaan sistem informasi APL-HUBDAT Nasional; 3. Pengevaluasian semua informasi perhubungan darat yang dikelola oleh Dinas pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam sistem informasi perhubungan darat pada Tingkat Nasional; dan 4. Koordinasi dengan Dinas pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Institusi terkait di Tingkat Pusat. Dengan demikian, APL-HUBDAT Tingkat Pusat mengelola data dan informasi perhubungan darat pada lokasi-lokasi yang menjadi kewenangan Pusat. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga melakukan evaluasi atas semua informasi perhubungan darat yang dikelola Dinas pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengintegrasikannya ke dalam APL-HUBDAT Tingkat Pusat sehingga membentuk APL-HUBDAT Nasional. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VI - 2

6.1.2. Tingkat Provinsi Di tingkat provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi menyelenggarakan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan : 1. Pengelolaan data perhubungan darat yang menjadi kewenangan provinsi; 2. Pengelolaan sistem informasi APL-HUBDAT Provinsi; 3. Pengevaluasian semua informasi perhubungan darat yang dikelola oleh Dinas pada Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis data dan informasi Pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi APL-HUBDAT pada tingkat provinsi; dan 4. Koordinasi dengan Dinas pada Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat provinsi. Dengan demikian, APL-HUBDAT Tingkat Provinsi mengelola data dan informasi perhubungan darat pada lokasi-lokasi yang menjadi kewenangan Provinsi. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi juga melakukan evaluasi atas semua informasi perhubungan darat yang dikelola Dinas pada Tingkat Kabupaten/Kota dan UPT pusat di wilayah provinsi tersebut serta mengintegrasikannya ke dalam APL-HUBDAT Tingkat Provinsi dan Pusat. 6.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota Di

tingkat

Kabupaten/Kota,

dalam

hal

ini

Dinas

Perhubungan

Kabupaten/Kota

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan : 1. Pengelolaan data perhubungan darat yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang bersangkutan; 2. Pengelolaan sistem informasi APL-HUBDAT Kabupaten/Kota; 3. Pengevaluasian semua informasi perhubungan darat yang dikelola oleh Dinas pada Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis data dan informasi Pusat dan Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ke dalam sistem informasi APLHUBDAT pada tingkat kabupaten; dan 4. Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat kabupaten. Dengan demikian, APL-HUBDAT Tingkat Kabupaten/Kota mengelola data dan informasi perhubungan darat pada lokasi-lokasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VI - 3

Dinas Perhubungan Provinsi juga melakukan evaluasi atas semua informasi perhubungan darat yang dikelola Dinas pada Tingkat Kabupaten/Kota, UPT pusat, dan UPT provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut serta mengintegrasikannya ke dalam APL-HUBDAT Tingkat Provinsi dan Pusat. 6.1.4. Aliran Data APL-HUBDAT APL-HUBDAT Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terintegrasi menjadi satu sistem informasi perhubungan darat yang menyeluruh (holistic). Dalam sistem informasi APLHUBDAT tersebut akan terjadi aliran data dan informasi perhubungan darat secara vertikal dari UPT ke Kabupaten/Kota, ke Provinsi, dan ke Pusat yang dilaksanakan melalui akses Internet, akses jarak jauh (remote access), dan media penyimpanan data lainnya. Dengan demikian, APL-HUBDAT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Dinas Provinsi dan Kapupaten/Kota serta UPT Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1. Aliran Data APL-HUBDAT


Hal : VI - 4

Selain itu, arus data dan informasi perhubungan juga mengalir secara horizontal di tingkat Pusat (antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga/Institusi terkait perhubungan) serta di tingkat Daerah (antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Dinas/Instansi terkait perhubungan lainnya).

VI.2. Kondisi Eksisting Pemetaan kondisi eksisting dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pengelolaan informasi perhubungan darat dewasa ini, khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan strategi pengembangan APL-HUBDAT sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 22 tahun 2009. Pemetaan kondisi pengelolaan informasi perhubungan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan informasi di sektor perhubungan khususnya di subsektor perhubungan darat serta referensi yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi di Kementerian Perhubungan, khususnya di Ditjen Perhubungan Darat. Dalam melakukan pemetaan ini Tim Konsultan juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku guna mengumpulkan data dan informasi seakurat mungkin, serta melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah tersebut. Pemetaan atas kondisi pengelolaan informasi perhubungan darat difokuskan pada 3 (tiga) komponen APL-HUBDAT, yaitu: i) Informasi perhubungan darat, ii) Teknologi (Prasarana dan Sarana) APL-HUBDAT, dan iii) Kelembagaan (Institusi Pengelola) APL-HUBDAT. Dari hasil review Tim Konsultan didapatkan bahwa secara umum kondisi pengelolaan data dan informasi perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan saat ini adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan dilaksanakan secara tersebar di berbagai institusi/unit kerja, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah. 2. Pengelolaan data oleh institusi pengelola data perhubungan di Daerah dan di Pusat belum terpadu dan terkoordinasi. 3. Keberadaan data belum terstruktur, terintegrasi dan terorganisir, sehingga ketersediaan data tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan jajaran manajemen di sektor perhubungan dan pengguna lainnya. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VI - 5

4. Masih dijumpainya kesulitan dalam memperoleh data secara cepat. Hal ini disebabkan penyelenggaraannya yang masih sangat terbatas dan masih kurangnya perhatian atas pengelolaan data dan informasi perhubungan darat. Peralatan pengelolaan data belum memadai dan biaya operasi dan pemeliharaan (O&P) peralatan tidak mencukupi. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih terbatasnya jaringan komputer pengelola data serta masih terbatasnya lebar jalur (bandwidth) komunikasi yang ada. 6.2.1. Informasi Perhubungan Darat Pemetaan informasi perhubungan darat dilakukan terhadap aspek: (i) Data perhubungan darat, (ii) Alur Pengolahan Data perhubungan darat, dan (iii) Prosedur-prosedur Operasi Standar (SOP – Standard Operation Procedures) yang dipakai dalam pengelolaan data perhubungan darat. 6.2.1.1. Data Perhubungan Darat. 6.2.1.1.1. Data Perhubungan Darat di tingkat Pusat Dewasa ini data perhubungan darat yang dikumpulkan sebagian merupakan data sekunder yaitu data yang telah ada di beberapa instansi jajaran Ditjen Perhubungan Darat. Data tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: 1. Data Tekstual yang terdiri dari huruf dan angka yang tersusun dalam format non-spasial. 2. Data Spasial, yaitu data yang membentuk gambar peta beserta atribut-atributnya. Kedua jenis data tersebut tersedia dalam bentuk tercetak (hardcopy) yaitu berupa lembaranlembaran halaman dengan tabel-tabel atau peta, dan dalam bentuk digital (softcopy) yaitu berupa file-file digital. Data perhubungan darat yang ada juga dibedakan berdasarkan data yang statis dengan data dinamis. Secara umum kondisi data perhubungan darat di Pusat saat ini adalah sebagai berikut : § Data kurang akurat; § § §

Data belum lengkap; Data belum di update; Belum semua data berbasis GIS; dan

§

Format informasi masih perlu dikembangkan.

6.2.1.1.2. Data Perhubungan Darat di tingkat Daerah


Hal : VI - 6

Secara umum kondisi data Perhubungan Darat di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) saat ini sama dengan di kondisi data di Pusat, yaitu: § Data kurang akurat; § Data belum lengkap; § Data belum di update; dan §

Belum semua data berbasis GIS.

6.2.1.2. Alur Pengolahan Data Perhubungan Darat. Sumber data perhubungan darat yang terpenting adalah unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Data juga berasal dari Kabupaten/Kota, Provinsi, serta UPT Pusat dan Daerah. Sumber ini menyediakan data untuk Pusat, pada berbagai tingkatan pekerjaan dan berbagai tingkatan agregasi. Data diharapkan mengalir dari sumbernya baik secara regular baik vertikal maupun horizontal mengikuti jalur yang tersedia secara teratur dan tepat waktu. Selain itu, berbagai mekanisme diperlukan untuk menjaga kualitas (kebenaran dan keakuratan) data. Data perhubungan darat yang ada saat ini sebagian dihasilkan langsung oleh Kabupaten/Kota, sebagian oleh Provinsi, dan sebagian lainnya oleh UPT Pusat dan Daerah. Namun dari hasil review oleh Tim Konsultan diketahui bahwa sumber-sumber data tersebut tidak memiliki alur data yang regular dan terstruktur sehingga menghadapi kendala dalam mengantarkan data ke level yang lebih tinggi untuk diagregasi dan digunakan. Karena itu, kompilasi data di Pusat dan dilaksanakan secara semi integrasi (ad-hoc flow) serta dengan memasukan data (data entry) dari sistem lain atau publikasi lainnya. 6.2.1.3. Prosedur Operasi Standar. Untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan data dan informasi perhubungan darat maka diperlukan berbagai Prosedur Operasi Standar sebagai acuan tindak bagi para pengelola APLHUBDAT di Pusat dan Daerah. Prosedur Operasi Standar ini memberi ketegasan tentang jenis, hubungan dan mekanisme kerja, serta peran pengelolaan data dan informasi masing-masing petugas di instansi pengelola APL-HUBDAT. Rancangan ini berisikan panduan mengenai prosedur-prosedur standar dalam pengelolaan data dan informasi perhubungan darat, antara lain: § §

Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) Situs Web Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) Sistem Informasi APLHUBDAT


Hal : VI - 7

§ § § §

Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) aplikasi-aplikasi SIG (Sistem Informasi Georgrafis) Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) Jaringan Komputer Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) Server Jaringan Pengembangan serta pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) Komputer Client

§

Pengelolaan Server Basisdata (Database)

6.2.2. Teknologi (Sarana dan Prasarana) Teknologi (sarana dan prasarana) difokuskan pada piranti lunak (software) serta perangkat keras (hardware) yang saat ini digunakan dalam pengelolaan informasi perhubungan darat.

6.2.2.1. Piranti Lunak (Software) Telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi baik yang digunakan untuk mengelola informasi Transportasi Darat, maupun untuk tujuan lainnya. Namun demikian, sifatnya masih parsial dan belum integral.

6.2.2.2. Perangkat Keras (Hardware) APL-HUBDAT diproyeksikan sebagai referensi utama untuk data dan informasi perhubungan darat di Indonesia. Artinya, secara bertahap APL-HUBDAT akan menjelma menjadi pusat data dan informasi perhubungan darat di berbagai tingkatan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Karena itu perlu dipetakan kondisi teknologi informasi pengelolaan APLHUBDAT di semua tingkatan ditinjau dari standar pusat data, yaitu Standar TIA-942. Standar TIA-942 adalah standar untuk pusat data (data center) yang dibuat oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi (Telecommunications Industry Association – TIA) pada bulan Juni 2005. Standar TIA-942 merupakan pedoman standar untuk perencanaan dan pembangunan pusat data, terutama untuk sistem pengkabelan dan rancangan jaringan (network design). Standar ini menggolongkan pusat data ke dalam 4 (empat) kelompok (tier) seperti terlihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.


Hal : VI - 8

Only 1

Tier II: Redundant Components Only 1

Tier III: Concurrently Maintainable 1 Active, 1 Passive

N (Maybe None) 20%

N+1 (Systems) 30%

N+1 (Systems + Power) 80-90%

2 (N+1) or S+S (All) 100%

20-30 20-30

40-50 40-50

40-60 100-150

50-80 150+

12”

18”

30-36”

30-36”

85

100

150

150+

208, 480 UPS

12-15kV UPS + Generator

Shutdown

208, 480 UPS + Generator Shutdown

Auto

12-15kV UPS + Generator Auto

28.8 hrs

22.0 hrs

1.6 hrs

0.4 hrs

99.671% $450

99.749% $600

99.982% $900

99.995% $1,100+

Tier I: Basic Number of Delivery Path Redundant Components Support Space to Raised Floor Ratio Initial Watts/ft Ultimate Watts/ft Raised Floor Height Floor Loading Pounds/ft Utility Voltage Power Support Critical Path Support Required Annual IT Downtime Due to Site Site Availability Raised Floor Construction $/ft

Tier IV: Fault Tolerance 2 Active

Table 6.1: Datacenter Tiers

Manfaat utama Standar TIA-942 dalam perancangan pusat data adalah pemakaian nomenklatur standar, operasi tanpa gagal (failsafe), perlindungan yang kuat (robust) terhadap bencana alam dan akibat perbuatan manusia, serta kehandalan (reliability), ekspandabilitas (expandability) dan skalabilitas (scalability) jangka panjang. Standar TIA-942 merupakan cara yang objektif dalam menentukan kualitas suatu pusat data. Karena itu Standar TIA-942 dapat dipakai untuk membandingkan suatu pusat data dengan yang lainnya.


Hal : VI - 9

6.2.3. Kelembagaan (Institusi Pengelola) Dalam menyelenggarakan pengelolaan APL-HUBDAT, perlu didukung oleh Tim Pengelola APL-HUBDAT yang bisa dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah (dengan anggota pejabat-pejabat Eselon II), Tim Pelaksana (dengan anggota pejabat-pejabat Eselon III, IV, dan staff teknis), dan Tim Sekretariat (dengan anggota pejabat Eselon IV dan staff administrasi). APL-HUBDAT di Tingkat Pusat akan mengakomodasi semua sistem yang berkaitan dengan perhubungan darat di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Darat. APL-HUBDAT di Tingkat Pusat merupakan sistem informasi terpadu (integrated information system) yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan perhubungan darat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. APL-HUBDAT di Tingkat Pusat sesungguhnya merupakan interaksi dari sistem-sistem informasi perhubungan darat yang telah dan akan dibangun oleh seluruh direktorat dalam lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena itu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan validasi data rinci dilakukan oleh masing-masing direktorat terkait, serta Unit Pelaksana Teknis. Sedangkan Ditjen Perhubungan Darat akan melakukan pengolahan data dalam bentuk agregat. APL-HUBDAT di Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten) perlu dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah dan/atau melalui peraturan daerah.

VI.3. Pengelolaan Basis Data APL-HUBDAT sesungguhnya adalah suatu sistem informasi yang terdistribusi karena pengelola APL-HUBDAT tersebar di berbagai institusi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah. Dengan demikian, sejatinya metoda pengelolaan basisdata terdistribusi adalah metoda yang paling cocok untuk diterapkan dalam APL-HUBDAT. Namun demikian, terdapat kendala teknis dan non teknis sebagai berikut : 1. Pengelola APL-HUBDAT adalah lintas sektoral sehingga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Kebanyakan institusi Pengelola APL-HUBDAT di berbagai tingkatan memiliki tugas dan wewenang yang terfokus pada substansi di luar perhubungan darat. 2. Basisdata terdistribusi membutuhkan interkoneksi jaringan yang tetap (steady) dan handal (reliable) yang sulit diimplementasikan terutama untuk interkoneksi Pusat dengan


Hal : VI - 10

Daerah. Kalaupun dipaksakan juga maka dibutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi. Mengingat kondisi tersebut di atas maka APL-HUBDAT dirancang untuk menerapkan metoda pengelolaan basisdata terpusat, dimana setiap Pengelola APL-HUBDAT mengelola basisdata masing-masing secara mandiri. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang informasi Perhubungan Darat di berbagai tingkatan maka: 1. Di Tingkat Pusat akan dibangun basisdata APL-HUBDAT Nasional untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agregat tingkat Nasional 2. Di Tingkat Provinsi akan dibangun basisdata APL-HUBDAT Provinsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agregat tingkat Provinsi 3. Di Tingkat Kabupaten/Kota akan dibangun basisdata APL-HUBDAT Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tingkat Kabupaten/Kota. Dengan pendekatan tersebut maka metoda pengelolaan Basisdata APL-HUBDAT dapat digambarkan secara sederhana berikut ini:

Gambar 6.2. Basisdata APL-HUBDAT PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VI - 11

VI.4. Pertimbangan Arsitektur Aplikasi Pengembangan dan implementasi APL-HUBDAT memerlukan pertimbangan yang mendalam atas arsitektur aplikasi yang akan digunakan. Ketepatan dalam memilih arsitektur aplikasi akan dapat menjamin kemudahan dalam pengembangan (scalability), kegunaan (applicability), kehandalan (reliability), ketersediaan (availability), dan kemudahan dalam pengelolaan (manageability) dari aplikasi-aplikasi APL-HUBDAT. Arsitektur aplikasi yang tepat juga berfungsi untuk mengatur dinamika fungsi-fungsi aplikasi gabungan, membantu merumuskan strategi penyebaran (distribution) aplikasi, dan membantu untuk menjaga dari pengaruh negatif terhadap pengoperasian APL-HUBDAT yang dapat ditimbulkan oleh pemakaian teknologi yang baru. Dalam pengembangan rancangan strategis Arsitektur Aplikasi APL-HUBDAT selain aspek teknis juga dipertimbangkan undang-undang dan peraturan Pemerintah terkait, khususnya: a. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah b. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS) APL-HUBDAT merupakan integrasi dan sinergi dari sistem-sistem informasi perhubungan darat yang dilaksanakan oleh Pengelola APL-HUBDAT di berbagai tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah). Ruang lingkup dan kebutuhan Pengelola APLHUBDAT dapat berbeda pada tiap tingkatan dan dapat berbeda pula pada setiap institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, arsitektur aplikasi APL-HUBDAT akan diterapkan secara bervariasi disesuaikan dengan ruang lingkup dan kebutuhan Pengelola yang bersangkutan. Arsitektur aplikasi merupakan suatu rancangan aplikasi yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Arsitektur aplikasi dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Karena itu arsitektur aplikasi bisa sangat sederhana, bisa pula sangat rumit (complicated) dan melibatkan interaksi yang intens dari piranti lunak aplikasi, basisdata, dan piranti lunak sistem. Ditinjau dari cara interaksi pengguna dengan aplikasi maka arsitektur aplikasi dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu: (i) Arsitektur One-Tier (Standalone), (ii) Arsitektur Two-Tier (Client/Server), (iii) Arsitektur Three-Tier, dan (iii) Arsitektur Multi-Tier.


Hal : VI - 12

6.4.1. Arsitektur Aplikasi di Tingkat Pusat APL-HUBDAT Tingkat Pusat, atau APL-HUBDAT Nasional, merupakan simpul (node) utama dalam pengelolaan data dan informasi perhubungan darat di Indonesia. APL-HUBDAT Nasional ini menjadi gerbang (gateway) utama untuk menerima data masukan (input) dan menyebarluaskan (dissemination) produk informasi tingkat nasional. Karena itu, APL-HUBDAT Nasional akan mengelola basisdata (database) dan/atau gudang data (datamart atau data warehouse) yang berisi data terkonsolidasi sebagai hasil proses ekstraksi, transformasi, dan agregasi data-data yang diterima dari Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah. Disamping itu, APL-HUBDAT Nasional juga akan mengelola metadata-metadata yang mengandung informasi tentang data-data dan informasi Perhubungan Darat yang dikelola oleh Pengelola APL-HUBDAT di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pengguna yang memerlukan data rinci dapat mengakses langsung APLHUBDAT yang bersangkutan. Untuk itu, diperlukan arsitektur aplikasi yang memungkinkan berbagi berkas atau periferal serta kemampuan akses komputer melalui jarak jauh. Dari keempat jenis arsitektur aplikasi di atas maka Arsitektur Aplikasi Multi Tier merupakan arsitektur yang paling cocok bagi APLHUBDAT Nasional. Arsitektur tersebut memberikan keleluasaan dalam pengembangan aplikasi mulai dari yang berskala regional hingga menjadi sebuah aplikasi berskala internasional dengan memanfaatkan teknologi Internet. 6.4.2. Arsitektur Aplikasi di Daerah APL-HUBDAT di daerah, memiliki fungsionalitas yang sama dengan APL-HUBDAT Nasional. Bedanya, APL-HUBDAT di Daerah memiliki kandungan data yang lebih terbatas. APLHUBDAT Provinsi ruang lingkupnya terbatas pada provinsi yang bersangkutan. Sedangkan APL-HUBDAT Kabupaten/Kota ruang lingkupnya adalah kabupaten/kota yang menjadi wewenangnya. Adapun APL-HUBDAT Pusat mencakup keseluruhan data, baik di kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Karena itu, APL-HUBDAT di daerah juga memerlukan arsitektur aplikasi yang memungkinkan berbagi berkas atau periferal serta kemampuan akses komputer melalui jarak jauh. Hanya saja, dalam memilih arsitektur aplikasi perlu dipertimbangkan kesiapan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi serta kelembagaan di Daerah bersangkutan. Misalnya, suatu daerah tertentu dapat diterapkan Arsitektur Aplikasi Multi Tier karena kelembagaan dan infrastukturnya cukup solid, sedangkan di daerah lainnya mungkin hanya bisa diterapkan Arsitektur Aplikasi Client/Server karena belum siap untuk mengelola arsitektur aplikasi yang lebih rumit. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VI - 13

BAB VII. RANCANGAN DETAIL SISTEM INFORMASI Aplikasi data perhubungan darat (APL-HUBDAT) adalah suatu sistem terpadu yang akan mengelola data-data yang terkait dengan sarana dan prasarana perhubungan, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengevaluasian dan pemantauan. Untuk mengembangkan APL-HUBDAT, perlu disusun rancangan detail sistem informasi yang dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : a. Menjelaskan sistem saat ini secara lengkap b. Menggambarkan sistem informasi yang ideal c. Membawa sistem informasi yang ideal ke kondisi saat ini dengan memperhatikan kendala sumber daya d. Memetakan tugas pokok dan fungsi stuktur organisasi terhadap sistem informasi. Perancangan APL-HUBDAT mengikuti kaidah-kaidah perancangan sistem yang sudah baku, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa perancangan suatu sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahapan ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Secara garis besar, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional Persiapan untuk rancang bangun implementasi Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk Dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi 6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-konponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tahap perancangan/desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu : 1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem


Hal : VII - 1

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat (lebih condong pada desain sistem yang terinci) Secara umum perancangan sistem dibagi dalam dua bagian, yaitu : 1. Perancangan secara umum atau perancangan konseptual, dan perancangan logikal atau perancangan secara makro 2. Perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik Tahapan perancangan sistem informasi dibagi menjadi dua antara lain : a. Perancangan basis data, merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Perancangan ini terdiri dari perancangan secara konseptual, secara logis dan secara fisik. b. Perancangan proses, biasanya menghasilkan dokumentasi sistem. Spesifikasi program dipakai sebagai petunjuk bagi pemrogram agar dapat mudah menuangkan proses ke dalam program.

VII.1. PERANCANGAN MASUKAN DATA Tujuan dari perancangan masukan adalah untuk melakukan standarisasi format pemasukan data sehingga data-data yang dikumpulkan, dimasukkan dan diolah adalah jenis data yang bisa diterima dan dimengerti dan mencapai keakuratan yang tinggi. Proses pemasukan data dapat melibatkan dua atau tiga tahapan utama sebagai berikut, yaitu penangkapan data (data capture), penyiapan data (data preparation), dan pemasukan data (data entry). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan masukan data adalah : ·

·

Tipe input Fleksibel format Kecepatan Akurat Metode verifikasi Mudah dikoreksi Keamanan Mudah digunakan Kompatibel dengan sistem yang lain

·

Biaya yang ekonomis

· · · · · · ·


Hal : VII - 2

Perancangan masukan data APL-HUBDAT mencakup data-data perhubungan darat yang mencakup : Data LLAJ, Data Angkutan Penyeberangan, Data LLASDP, Data Keselamatan, Data Manajemen, Data Publik dan Data dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain). Perancangan masukan data menggunakan cu ke formulir-formulir data yang meng format data perhubungan darat tahun 2010.

Gambar 7.1. Contoh pemasukan data UPKB

VII.2. PERANCANGAN ANTAR MUKA Merancang antarmuka merupakan bagian yang paling penting dari merancang sistem. Biasanya hal tersebut juga merupakan bagian yang paling sulit, karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu sebuah antarmuka harus sederhana, sebuah antarmuka harus lengkap, dan sebuah antarmuka harus memilki kinerja yang cepat. Alasan utama mengapa antarmuka sulit untuk dirancang adalah karena setiap antarmuka adalah sebuah bahasa pemrograman yang kecil, antarmuka menjelaskan sekumpulan objek-objek dan operasi-operasi yang bisa digunakan untuk memanipulasi objek. Dalam proses pengembangan antarmuka, kita bisa atau mungkin saja tidak bisa memisahkannya dari seluruh proses pengembangan sebuah produk. Walaupun begitu, fokus dari dua proses PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VII - 3

tersebut sangatlah berbeda. Dalam proses pengembangan antarmuka, fokus haruslah terletak pada elemen-elemen antarmuka dan objek-objek yang pengguna lihat dan gunakan, dibandingkan dengan kemampuan sebuah program. Elemen-Elemen dalam perancangan antarmuka adalah 1. Mendefinisikan konsep. Mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mendefinisikan desain secara konseptual. 2. Memvalidasi konsep. Mengevaluasi konseptual desain tersebut. 3. Merancang. Mengevaluasi prototype. Menandai dan memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan. 4. Pengembangan. Melakukan pengujian secara berkala terhadap desain yang lebih dahulu dibuat dan desain yang paling terakhir dibuat. Menandai dan memperbaiki masalahmasalah yang ditemukan.

Gambar 7.2. Perancangan Antar Muka Proses yang secara rinci menggambarkan bagaimana perancangan dan pengembangan antarmuka terlihat pada gambar di atas. Empat tahap utama dalam proses tersebut adalah: · ·

Mengumpulkan atau menganalisa informasi dari pengguna Merancang Antarmuka Mengembangkan Antarmuka

·

Memvalidasi Antarmuka.

·

Proses-proses tersebut independen dari hardware dan software, sistem operasi dan peralatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk antarmuka sebagai berikut :


Hal : VII - 4

1. Mengumpulkan atau Menganalisa Informasi Pengguna. Proses perancangan antarmuka dimulai dari memahami pengguna. Sebelum merancang antarmuka, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin pengguna selesaikan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Pengumpulan dan penganalisaan aktivitas-aktivitas pada tahap pertama ini dapat dijabarkan dalam lima langkah: · Menentukan profil pengguna. · Melakukan analisa terhadap task-task pengguna. · Mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pengguna. · Menganalisa user environments. · Mencocokan kebutuhan tersebut dengan task. 2. Merancang Antarmuka. Dalam merancang antarmuka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: · Menjelaskan kegunaan dan tujuan. · Menetapkan icon objek, views, dan representasi visual. · Merancang objek dan jendela menu · Memperbaiki rancangan visual. 3. Mengembangkan Antarmuka. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam membangun antarmuka adalah membangun prototype. Membangun prototype adalah cara yang berharga dalam membuat rancangan awal dan membuat demonstrasi produk dan penting untuk pengujian kegunaan antarmuka. Dari prototype tersebut, perancang antarmuka dapat mulai membangun antarmuka secara utuh. Ketika membuat prototype, sangat penting untuk diingat bahwa prototype harus dapat di buang setelah digunakan (disposable). Jangan takut untuk membuang sebuah prototype. Tujuan dalam membuat prototype adalah untuk mempercepat dan mempermudah dalam memvisualisasikan desain alternatif dan konsep, bukan untuk membangun kode yang akan digunakan sebagai bagian dari produk. 4. Melakukan Validasi Terhadap Antarmuka. Evaluasi kegunaan adalah bagian penting dari proses pengembangan, untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap antarmuka yang telah dibuat. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan pada antarmuka yang telah dibangun. Aturan emas dalam perancangan antarmuka: · Buat Pengguna menguasai antarmuka. · Kurangi user's memory load · Buat antarmuka yang konsisten


Hal : VII - 5

Perancangan antar muka pengguna sistem informasi APL-HUBDAT akan mengadopsi teknologi terkini berikut filosofinya. Sistem yang akan dikembangkan akan menggunakan filosofi tampilan ribbon menu, seperti yang saat ini digunakan oleh Microsoft Office 2000.

Gambar 7.3. Tampilan menu ribbon

Gambar 7.4. Tampilan menu popup PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VII - 6

Gambar 7.5. Tampilan form pemasukan data

VII.3. PERANCANGAN KELUARAN Perancangan keluaran dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi perhubungan darat dalam format yang bisa dipresentasikan, dicetak, dimanfaatkan untuk keperluan lebih lanjut, dan dilakukan pertukaran data. Keluaran APL-HUBDAT ini akan menghasilkan data dan informasi perhubungan darat, yang meliputi antara lain : A.

DATA UMUM 1. Luas Wilayah 2. Kependudukan 3. Produk Domestik Bruto (PDRB) 4. Pergerakan Asal Tujuan (O/D Matriks)

B.

DATA BIDANG PRASARANA LLAJ 1. Prasarana Jalan a. Perkembangan Jalan menurut Status,Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan. b. Kinerja Ruas Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota. 2. Inventarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Terminal Menurut Type 4. Jembatan Timbang

C.

DATA BIDANG SARANA LLAJ 1. Perkembangan Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum 3. Kendaraan Angkutan Barang

D.

DATA FASILITAS PENUNJANG / PERLENGKAPAN JALAN 1. Rambu 2. Marka Jalan


Hal : VII - 7

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pagar Pengaman Deliniator Cermin Tikungan Paku Jalan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Lampu Penerangan Jalan.

E.

DATA BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 1. Data Sungai dan Danau 2. Alur Pelayaran Sungai dan Danau 3. Jaringan Angkutan Sungai 4. Gambar Jaringan Angkutan ASD 5. Perkembangan Armada Sungai dan Danau 6. Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau 7. Produksi Angkutan Sungai dan Danau 8. Perkembangan Rambu Sungai 9. Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

F.

DATA BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1. Perkembangan Lintas Penyeberangan 2. Pelabuhan Penyeberangan 3. Kapal Penyeberangan 4. Jenis Pengoperasian Kapal Penyeberangan 5. Jumlah Kapal Penyeberangan Berdasarkan Pemilik 6. Produksi Angkutan Penyeberangan 7. Kinerja Lintas penyeberangan 8. Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan.

G.

DATA BIDANG KESELAMATAN 1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 2. Kecelakaan ASDP

H. I. J. K.

PRODUK HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PEMBANGUNAN LAIN-LAIN.

Selain itu, keluaran yang disediakan oleh APL-HUBDAT dapat digunakan antara lain untuk keperluan : ·

Pelacakan data dan informasi perhubungan darat akan tersedia, mudah, cepat akurat, lengkap dan relevan

·

Dapat dengan mudah dan cepat dalam membuat laporan sarana dan prasarana perhubungan darat

·

Mengetahui gambaran tentang profil perhubungan darat di suatu lokasi


Hal : VII - 8

·

Mengetahui series data, analisa statistik, dan lain-lain

Ketepatan waktu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, sangat penting artinya, karena penyediaan informasi yang tidak cepat akan menyebabkan informasi yang diterima akan mengurangi makna dari informasi tersebut. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara manual, maka akan mengurangi kualitas dari informasi terutama yang terkait dengan pemanfaatan (usefulness), ketepatan waktu (timelines) dan kelengkapan (completeness). Pelaporan akan diarahkan dalam format BIFF yang bisa dibuka dengan menggunakan speadsheet software seperti Microsoft Excel, Star Office atau Open Office.

VII.4. RANCANGAN STANDARISASI Rancangan standarisasi APL-HUBDAT dikelompokkan atas : 1. 2. 3. 4.


7.4.1 Standarisasi Aplikasi Aplikasi APL-HUBDAT akan digunakan sebagai interface antara pengguna dengan sistem database, yang akan didesain secara user friendly dan ergonomis. Konektivitas dengan data literal yang disimpan dalam MySQL Database Server. Program aplikasi dibangun dengan menggunakan Lazarus for windows berbasiskan bahasa pemrograman turbo pascal. Aplikasi akan digunakan oleh pengguna yang langsung berhubungan dengan data transaksi. Fasilitas untuk aplikasi front end terdiri dari subrutin untuk pemeliharaan data (insert, update, delete), pelacakan data, dan laporan-laporan yang terkait dengan pemeliharaan data. MySQL Database Server digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengolah dan memanipulasi data-data perhubungan darat. Software ini harus diinstalkan di komputer server. Untuk memudahkan dalam pengadministrasian data, maka instalkan pula software pendukung MySQL Workbench seperti gambar dibawah ini.


Hal : VII - 9

Gambar 7.6. Tampilan MySQL Workbench

Gambar 7.7. Tampilan Pemeliharaan Tabel


Hal : VII - 10

7.4.2 Standarisasi Screen Layout Standarisasi screen layout pengembangan APL-HUBDAT adalah sebagai berikut :

q

Menggunakan Graphical User Interface dengan resolusi minimum 1024 x 768 pixels Struktur menu dengan standar umum windows Toolbar sebagai shorcut penggunaan menu

q

Tombol navigasi

q

q

Screen layout akan mengadopsi perkembangan teknologi terkini sehingga memungkinkan untuk penyajian yang lebih interaktif dan menarik. Evolusi penyajian screen layout berkembang dengan filosofi yang mengikuti keinginan dari pengguna. Di era aplikasi berbasis sistem operasi DOS, semua bentuk masukan dalam format textbox, kemudian berevolusi dengan menambahkan popup menu. Setelah menggunakan sistem operasi berbasis grafis (windows), maka ada tambahan fungsi pemasukan data, sebagai contoh tombol dropdown, tombol radio, tombol check, dan lain-lain. Pengembangan APL-HUBDAT akan menggunakan filosofi tampilan menggunakan ribbon menu, seperti yang saat ini digunakan oleh Microsoft Office 2000. 7.4.3. Standarisasi penamaan modul dan fungsi Tidak dilakukan standarisasi khusus untuk penamaan modul dan fungsi, namun menggunakan rule of thumb bahwa setiap modul dan fungsi harus mencerminkan arti dari modul atau fungsi tersebut (meaningfull). Untuk itu, setiap modul dan fungsi menggunakan nama-nama yang mempunyai arti sesuai dengan maksud dari dikembangkannya modul atau fungsi tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan pada saat dilakukan pencarian dan penelusuran. 7.4.4. Standarisasi pemakaian variabel, type data, type data buatan dan pemakaian konstanta Tidak dilakukan standarisasi khusus untuk pemakaian variabel dan type data dengan pertimbangan yang sama dengan diatas. Pada pembuatan program, untuk mengoptimalkan penggunaan memory maka akan dihindari untuk penggunaan type data variant (type data yang bisa digunakan untuk setiap jenis data) dengan menggunakan type data yang sesuai dengan kebutuhan, dan pendeklarasian variabel sesuai dengan kebutuhan (variabel publik, private atau konstanta).


Hal : VII - 11

VII.5. RANCANGAN BASIS DATA Rancangan basis data adalah media yang mentransformasi pekerjaan dari manual menuju terkomputerisasi, yaitu dengan memanfaatkan media penyimpanan secara elektronis yang memungkinkan akses terhadap data menjadi lebih cepat dan efisien. Permasalahan yang dihadapi pada waktu perancangan basis data yaitu bahwa basis data yang dibangun haruslah mampu untuk memenuhi kebutuhan di saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu rancangan basis data disiapkan dengan mempertimbangkan hal terebut, baik rancangan secara fisik maupun secara konseptualnya. Rancangan konseptual menunjukkan entity dan relasinya berdasarkan proses yang diinginkan. Untuk menentukan entity dan relasinya dilakukan analisis data tentang informasi yang ada terhadap spesifikasi kebutuhan. Rancangan model konseptual basis data dalam sebuah organisasi menjadi tugas dari administrator basis data. Model konseptual merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Model konseptual tidak tergantung pada aplikasi individual dan DBMS (Database Management System) yang digunakan, hardware komputer dan model fisiknya. Pada perancangan model konseptual basis data ini penekanan dilakukan pada struktur data dan relasi antara file. Pada perancangan model konseptual ini dapat dilakukan dengan menggunakan model data relasional, yaitu melalui teknik normalisasi dan teknik entity relationship. Rancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem. Rancangan sistem terjadi pada dua tingkat, yaitu : q

q

Pada tingkat pertama perencanaan sistem, analisis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front-end, bebas dari perancangan database tertentu atau Database Management System (DBMS). Pada tingkat kedua, rancangan umum, seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi, ditransformasikan (atau didekomposisikan) ke dalam perancangan database rinci untuk sebuah DBMS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total.

Ada tiga jenis model database, yaitu : model hierarki, mode jaringan dan model relasional. Pada masa lalu banyak penjual (vendors) menawarkan Database Management Systems (DBMS) yang berbasis model hierarkikal dan model jaringan. Namun saat ini, model Relational Database Management System (RDBMS) lebih banyak diaplikasikan.


Hal : VII - 12

RDBMS dibuat dengan struktur tiga skema, Struktur lapisan ini mendefinisikan data organisasi pada tingkat yang berbeda, yaitu : q

q

q

Skema eksternal mendefinisikan bagaimana pemakai mengakses dan melihat output dari RDBMS, bebas dari bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Akses dan manipulasi seperti ini dilaksanakan oleh pemakai dengan memperkerjakan bahasa prosedural, seperti COBOL atau bahasa query, seperti Structured Query Language (SQL), bahasa standar yang diakui untuk RDBMS Skema konseptual yang mendefinisikan model database relasional terdiri dari sekumpulan tabel yang dinormalisasi. Skema konseptual adalah rancangan dari database yang merupakan subyek utama dari suatu sistem informasi Skema Internal terdiri dari organisasi fisik dari data (misal : sekuensial, indeks sekuensial, langsung) dalam hal struktur fisik data dan metode-metode pengaksesan dari sistem operasi komputer.

Rancangan database mempertimbangkan pula konsep keterkaitan antar entitas yang dituangkan dalam Entity Relationship Diagram (ERD). Model ERD adalah suatu penyajian data dengan menggunakan Entity dan Relationship. Entity didefinisikan sebagai berikut : q q

Entity adalah obyek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Entity set dapat berupa : – Obyek secara fisik, seperti : Rumah, Kendaraan, Peralatan, dll –

Obyek secara konsep, seperti : pekerjaan, perusahaan, rencana, dll

Relationship didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity, dan relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Karakteristik dari entity atau relationship disebut atribut. Atribut ini pulalah yang menyediakan penjelasan detail tentang suatu entity atau relationship. Entity Relationship Diagram menggambarkan hubungan antar entitas. Hubungan entitas biasanya digambarkan sebagai : v One to One v One to Many v Many to Many


Hal : VII - 13

Pada disain database (disain fisik), hubungan yang terjadi hanyalah “one to many” (interdependency), sedangkan hubungan “one to one” dan “many to many” hanya digunakan pada saat disain konsepsi database. Pengembangan APL-HUBDAT berbasis teknologi Client Server (two tier architecture) yang akan mengakses data yang disimpan pada Local Database Server dari komputer client di jaringan LAN, WAN, intranet atau internet.

Gambar 7.8. ERD Tabel Referensi

Gambar 7.9. ERD LLAJ PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VII - 14

Gambar 7.10. ERD LLASDP Entity Relationship Diagram dijelaskan dengan kamus data yang berisi penjelasan tertulis tentang data yang ada di dalam database.

Gambar 7.11. Kamus Data PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VII - 15

VII.6. PERANGKAT LUNAK Pengembangan APL-HUBDAT akan menggunakan perangkat lunak yang tanpa biaya (freeware dan opensource), sehingga diharapkan bahwa pada saat sistem diimplementasikan tidak memerlukan biaya-biaya yang terkait dengan instalasi, lisensi pemakaian perangkat lunak lainnya, dan biaya distribusi aplikasi (deployment). Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Database server yang digunakan dalam pengembangan APL-HUBDAT menggunakan MySQL SQL Server. Perangkat lunak ini bebas untuk digunakan dan kehandalannya sudah teruji, mampu untuk mengolah data-data yang besar (angka, tekstual, foto, video dan object), memungkinkan untuk diinstalkan di lingkungan komputer baik yang standalone maupun terhubung dalam jaringan LAN, WAN, Intranet dan Extranet b. Perangkat lunak untuk pembuatan sistem aplikasi menggunakan bahasa Lazarus (berbasis Object Pascal). Tidak diperlukan lisensi untuk penggunaan perangkat lunak. Lazarus adalah software opensource yang mengacu ke Borland Delphi. Sama halnya dengan Borland Delphi, sistem aplikasi yang dihasilkan sangat stabil (tidak terganggu dengan performansi dari sistem operasi Windows, jika sistem operasi Windows mengalami masalah dengan beberapa komponen librarynya). Hal ini sangat berbeda jika kita menggunakan perangkan lunak pengembangan keluarga Windows yang sangat tergantung dengan kestabilan sistem operasi Windows. Keuntungan lainnya adalah bahwa kompatibilitas Borland Delphi versi 5.0 dengan Lazarus (bahasa pemrograman berbasis Object Pascal di Linux dan MacOS/IGOS), sehingga pada saat kita akan mengkonversi sistem aplikasi ini ke sistem operasi Linux dan MacOS/IGOS, maka cukup dengan melakukan konversinya di Lazarus kemudian dicompile ulang tanpa harus melakukan kodifikasi ulang c. Perangkat lunak spreadsheet, untuk menampilkan laporan dalam format BIFF (file Ms Excel). Jika, client tidak mempunyai lisensi Microsoft Office, maka bisa menggunakan perangkat lunak spreadsheet lainnya yang gratis seperti misalnya Star Office, Open Office, dan lain-lain. Aplikasi APL-HUBDAT menstandarkan laporan dalam format BIFF dengan alasan bahwa agar data dari sistem aplikasi bisa digunakan oleh pengguna lain untuk keperluannya yang khusus dan spesifik d. Perangkat lunak berbasis web menggunakan teknologi Content Management System (CMS), yaitu dengan menggunakan Drupal opensource.


Hal : VII - 16

VII.7. PERANGKAT KERAS Arsitektur minimal perangkat keras (hardware) yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Gambar 7.12. Arsitektur Perangkat Keras Gambar 7.12 memperlihatkan arsitektur perangkat keras sebagai berikut : ·

Sistem yang akan dikembangkan menggunakan arsitektur teknologi client/server, yaitu dengan menggunakan database server sehingga mampu untuk mengolah data dengan kuantitas yang besar, baik data tekstual, grafik maupun video

·

Sistem bisa beroperasi dalam lingkungan LAN/WAN dan Intranet/Extranet

·

Fleksibilitas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penambahan dan pengembangan perangkat keras

·

Mengingat bahwa data-data perhubungan darat sangatlah penting, maka pada saat kuantitas datanya menjadi sangat besar maka diperlukan untuk memiliki satu komputer tambahan yang akan dipergunakan sebagai backup server, yaitu untuk membackup data secara otomatis atau bisa pula difungsikan sebagai replication server, yaitu digunakan untuk mereplikasi data secara otomatis (mirror server), sehingga pada saat primary server mengalami gangguan, secara otomatis koneksi akan diswitch ke replication server sehingga pengguna tidak akan terganggu pada saat melakukan pemrosesan. Pada saat primary server sudah kembali normal, jika ada updating data di replication server, data secara otomatis direplikasi kembali ke primary server dan koneksi dikembalikan ke primary server


Hal : VII - 17

·

Apabila dimungkinkan untuk menambah Application Server, yang akan digunakan untuk membagi beban jaringan (reduce network traffic) sehingga memungkinkan akses client ke server menjadi lebih cepat.

VII.8. RANCANGAN FUNGSI Fungsi-fungsi yang perlu dibentuk untuk menjalankan APL-HUBDAT adalah sebagai berikut : 1. Supervisor sistem, yaitu personil/operator yang bertugas menjadi penanggung jawab sistem secara keseluruhan, baik yang kaitannya dengan pemeliharaan data spasial dan tabular, instalasi sistem, maupun trouble shooter permasalahan sistem 2. Data encoder, yaitu personil/operator yang bertanggung jawab terhadap keakuratan, ketepatan dan keabsahan data 3. Manajemen, yaitu personil/operator yang mampu menjalankan aplikasi untuk kebutuhan pelaporan manajerial.


Hal : VII - 18

BAB VIII. SISTEM APLIKASI Sistem aplikasi menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pengguna yang masih menggunakan proses manual ke dalam bentuk program aplikasi dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Sebelum suatu program aplikasi diimplementasikan, harus melalui beberapa pengujian terhadap prototipe sistem agar manfaat dari program aplikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Prototipe sistem aplikasi telah dipresentasikan pada saat pembahasan konsep laporan akhir dengan beberapa masukan-masukan perbaikan. Penggunaan prototipe sistem informasi ini menjadi penting karena sangat berguna untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai syarat-syarat informasi pengguna secara cepat. Kendall mengelompokkan prototipe sebagai berikut : ·

Prototipe Pached-up, yaitu suatu sistem informasi yang memiliki semua prototipe yang diajukan tetapi menjadi model dasar yang sebenarnya akan ditingkatkan

·

Prototipe non-operasional, yaitu prototipe dari skala nganggur yang disusun untuk menguji beberapa rancangan tertentu

·

Prototipe First-of-Series yaitu pengembangan sistem yang melibatkan penciptaan suatu model dalam skala lengkap pertama

·

Prototipe fitur-fitur terpilih yaitu pembangunan suatu model operasional yang mencakup beberapa fitur

Terdapat dua jenis prototipe, yaitu Prototipe jenis I atau jenis prototipe yang akan menjadi sistem operasi dan Prototipe jenis II yang merupakan suatu model yang dapat dibuang dan dapat berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Pengembangan prototipe jenis I terdiri dari langkah-langkah : ·

Identifikasi kebutuhan pemakai

·

Pengembangan prototipe

·

Menentukan apakah prototipe dapat diterima

·

Penggunaan prototipe.

Sedangkan pengembangan prototipe jenis II terdiri dari langkah-langkah : ·

Identifikasi kebutuhan pemakai


Hal : VIII - 1

·

Pengembangan prototipe

·

Menentukan apakah prototipe dapat diterima

·

Pengkodean sistem informasi

·

Pengujian sistem informasi

·

Menentukan jika sistem operasional dapat diterima

·

Penggunaan prototipe.

Keunggulan pengembangan sistem dengan cara prototyping adalah bahwa prototyping bermanfaat ketika terjadi ketidakpastian tentang persyaratan/keinginan, pemecahan rencana atau disain sistem. Prototyping juga bermanfaat untuk rancangan end-user interface dari suatu sistem informasi. Selain itu, prototyping mengurangi biaya pengembangan yang berlebihan, pengguna bisa mendapatkan gambaran desain sistem yang sesungguhnya serta pengembangan sistem lebih cepat jika dibandingkan dengan konsep SDLC (System Development Life Cycle). Selain dari keunggulan diatas kita lihat dengan rinci kelebihan dan kelemahan penggunaan prototipe: Kelebihan menggunakan prototipe sebagai berikut : 1. pendefinisian kebutuhan pemakai menjadi lebih baik karena keterlibatan pemakai yang lebih intensif 2. meningkatkan kepuasan pemakai dan mengurangi risiko pemakai tidak menggunakan sistem mengingat keterlibatan pemakai yang sangat tinggi sehingga sistem memenuhi kebutuhan pemakai 3. mempersingkat waktu pengembangan 4. memperkecil kesalahan disebabkan pada setiap versi prototipe kesalahan dapat terdeteksi oleh pemakai 5. pemakai memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam meminta perubahan-perubahan 6. menghemat biaya Kelemahan dari menggunakan prototipe sebagai berikut : 1 2 3 4

hanya bisa berhasil jika pemakai bersungguh-sungguh dalam menyediakan waktu untuk menyelesaikan prototipe kemungkinan dokumentasi terabaikan karena pengembang lebih berkonsentrasi pada pengujian dan pembuatan prototipe mengingat target waktu yang pendek memungkinkan sistem yang dibuat tidak lengkap pengulangan dalam penyempurnaan prototipe memungkinkan pemakai menjadi jenuh dan memberikan reaksi yang negatif


Hal : VIII - 2

5

prototipe menjadi tidak pernah berakhir apabila tidak dikelola dengan baik karena permintaan terhadap perubahan terlalu mudah dipenuhi.

Dalam pengembangan prototipe suatu sistem informasi, dimana penelitian tindakan merupakan bagian yang saling berasosiasi, maka pendekatan ini membutuhkan kolaborasi antar user dengan pendesain.

VIII.1. Fitur Sistem Aplikasi Sistem aplikasi APL-HUBDAT didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pengguna dan pemakai, dengan karakteristik sebagai berikut : 1. User Friendly GUI, dengan tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pengguna aplikasi 2. Menggunakan RDBMS (Relational Database Management System) sebagai platform penyimpanan datanya sehingga mudah dikelola, scalable (tidak terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan besarnya data) serta dapat dibackup/restore setiap saat. 3. Dilengkapi dengan User Management sehingga aplikasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak 4. Arsitektur Client/Server 5. Adaptif terhadap perubahan, beberapa parameter dapat dikonfigurasi ulang oleh pengguna aplikasi sehingga bila terjadi perubahan regulasi, aplikasi dapat menyesuaikan diri. 6. Interfacing, aplikasi mengakomodasi kebutuhan bila data ingin dikirim ke format dengan ekstensi .xls atau .doc sehingga data dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. APL-HUBDAT terdiri dari empat komponen utama, yaitu : 1. Supervisor sistem, digunakan untuk memelihara data-data referensi yang nantinya digunakan oleh sistem, misalnya : data tabel referensi, setup sistem, dan lain-lain. Selain memelihara data-data induk, komponen ini juga bertanggung jawab untuk dalam hal manajemen pengguna, yaitu memberikan hak-hak sesuai dengan jenis pengguna. 2. Pemeliharaan data, digunakan untuk memelihara data-data perhubungan darat, baik datadata yang statis maupun dinamis. 3. Pelaporan yang terdiri dari pelaporan manajemen dan pelaporan operasional. Pelaporan manajemen menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan di level manajerial dalam bentuk data summary dan rekapitulasi. Sedangkan, pelaporan operasional menghasilkan


Hal : VIII - 3

keluaran-keluaran berupa cetakan yang merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem untuk kebutuhan rutin. 4. Penelusuran, digunakan untuk pencarian informasi terhadap data perhubungan darat. Penelusuran dapat dilakukan dengan menentukan tingkat pilihan kriteria yang dikehendaki, dengan mengkombinasikan parameter-parameter yang tersedia Fitur-fitur tambahan APL-HUBDAT sehingga menambah kemampuan dari sistem adalah sebagai berikut : 1. Terintegrasi dengan data tekstual dan foto / image 2. Penambahan atribut dan pemanfaatan alat bantu (misal : kamera) 3. Laporan dalam bentuk file office (ekstensi xls dan doc) sehingga mudah untuk dilakukan pertukaran data. Penggunaan template yang dinamis sehingga setiap saat bisa disesuaikan jika ada perubahan dan menjamin fleksibilitas dari sistem.

VIII.2. Instalasi Sistem Aplikasi APL-HUBDAT bisa dijalankan pada lingkungan komputer baik standalone, LAN, WAN, Intranet dan Extranet. Berikut adalah komponen yang harus diinstalkan pada lingkungan komputer : 1. Standalone, instalkan semua komponen diatas 2. Client/Server a. Pada komputer server diinstalkan komponen MySQL database server freeware dan APL-HUBDAT database server b. Pada komputer client diinstalkan komponen MySQL ODBC, aplikasi APLHUBDAT dan Adobe Acrobat Reader (opsional, untuk membaca panduan).


Hal : VIII - 4

Gambar 8.1. Instalasi APL-HUBDAT 8.2.1. Instalasi MySQL Database Server Pilih komponen MySQL Database Server dan klik tombol instalasi, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 8.2. Instalasi MySQL Database Server


Hal : VIII - 5

8.2.2. Instalasi MySQL ODBC Open Database Connectivity (disingkat menjadi ODBC) adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Standar ini menyediakan protokol yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data (SMBD). Para desainer ODBC membuatnya dengan tujuan agar ODBC terbebas dari penggunaan bahasa pemrograman tertentu, sistem manajemen basis data tertentu, dan sistem operasi tertentu. MySQL Connector berfungsi untuk mengaktifkan koneksi antara aplikasi APLHUBDAT dengan database sehingga dapat melakukan pengolahan data yang telah disimpan di dalam database. Untuk memulai instalasi MySQL ODBC Connector, pilih MySQL ODBC Connector 5.1.8 for Windows 32 bits pada jendela instalasi (lihat gambar 1) kemudian klik instalasi.

Gambar 8.3. Instalasi MySQL ODBC 8.2.3. Instalasi MySQL WorkBench MySQL Workbench digunakan untuk melakukan administrasi database MySQL dan utilityutility lainnya.


Hal : VIII - 6

Gambar 8.4. Instalasi MySQL Workbench 8.2.4. Instalasi Aplikasi APL-HUBDAT Aplikasi APL-HUBDAT adalah aplikasi utama sistem informasi aplikasi data perhubungan darat. 8.2.5. Instalasi Adobe Acrobat Reader Instalasi Adobe Acrobat Reader digunakan untuk membaca panduan instalasi yang berformat portable data format (pdf). 8.2.6. Panduan Panduan digunakan untuk membaca panduan instalasi. 8.2.7. Setup ODBC Open Database Connectivity (ODBC) digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi APLHUBDAT dengan database MySQL. Sebelum menjalankan aplikasi APL-HUBDAT kita harus mengkoneksikan antara aplikasi APL-HUBDAT dengan databasenya. Pada Windows 7, klik tombol Start yang berada pada pojok kiri layar komputer anda kemudian pada kotak Seacrh programs and files ketikkan ODBC kemudian tekan enter. Pada Windows XP ikuti langkah berikut: Start – Control Panel – Performance and Maintenance - Administrative Tools – ODBC (Datasource). PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VIII - 7

Setelah itu akan tampil sebuah jendela untuk mengatur koneksi ODBC seperti tampak pada gambar berikut :

Gambar 8.5. Pengaturan ODBC Pilih System DSN kemudian klik tombol Add. Sebuah jendela baru akan terbuka untuk mulai mengatur ODBC. Pada kotak pilihan Select a driver for which you want to set up a data source pilihlah MySQL ODBC 5.1 Driver. Pilihan ini biasanya terletak pada bagian bawah. Klik pada pilihan tersebut kemudian klik Finish.

Gambar 8.6. Membuat ODBC baru PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VIII - 8

Jendela MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration akan muncul.

Gambar 8.7. Mengatur konfigurasi MySQL ODBC Pada Data Source Name isikan APL-HUBDAT sebagai nama koneksi ODBC yang akan digunakan kemudian isikan localhost pada TCP/IP Server dan 3306 sebagai Port. Isikan root sebagai User kemudian pilih APL-HUBDAT sebagai database yang akan kita koneksikan. Jika muncul jendela baru seperti gambar 16 maka koneksi tersebut telah berhasil.

Gambar 8.8. Koneksi berhasil. Klik OK untuk keluar dan menyelesaikan koneksi MySQL.


Hal : VIII - 9

VIII.3. Menjalankan Sistem Aplikasi Untuk menjalankan aplikasi APL-HUBDAT versi 1.0, dengan mengklik langsung pada tombol start, dan lanjut ke menu sesuai dengan penamaan pada saat dilakukan instalasi. Anda juga bisa langsung ke direktori dimana sistem diinstalkan dengan menggunakan Windows Explorer. Shortcut bisa dibuat di desktop -- sehingga tidak perlu setiap saat membuka direktori dengan Windows Explorer -- dengan cara klik kanan pada APL-HUBDAT.EXE dan klik send to – desktop (create shortcut). Klik ganda pada APL-HUBDAT.EXE. Selanjutnya akan muncul menu sebagai berikut :

Gambar 8.9. Koneksi berhasil. Klik menu Arsip – Login, untuk masuk ke sistem sebagai pengguna sesuai dengan otorisasi yang diberikan.

Gambar 8.10. Form Login

Tombol navigasi berikut ini akan dijumpai dalam pemeliharaan data tabular

Gambar 8.11. Tombol Navigasi PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : VIII - 10

Tombol Data Pertama Data Sebelumnya Data Berikutnya Data Terakhir Tambah Data Hapus Data Edit Data Simpan Data Batal Penyegaran Data

Keterangan Menuju ke record pertama dari tabel yang aktif Menuju ke satu record sebelumnya dari tabel yang aktif Menuju ke satu record berikutnya dari tabel yang aktif Menuju ke record terakhir dari tabel yang aktif Menambahkan data Menghapus data Mengedit/memodifikasi data Menyimpan data Membatalkan perubahan Mengambil kembali data yang up to date dari server

Sebagai contoh, pemeliharaan terminal dilakukan dengan menjalankan menu data – terminal

Gambar 8.12. Form Terminal


Hal : VIII - 11

Pencetakan data terminal, sebagai berikut :

Gambar 8.13. Pencetakan Terminal


Hal : VIII - 12

Pencetakan data unit pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut :

Gambar 8.14. Pencetakan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor


Hal : VIII - 13

BAB IX. REKOMENDASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI Teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat, bahkan pada dasarnya teknologi adalah salah satu sarana utama bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini berjalan sedemikian pesatnya, dan teknologi informasi termasuk yang sangat cepat merambah sampai di hampir seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, disadari atau tidak, kebutuhan terhadap informasi yang berkualitas, yaitu suatu informasi bisa tersedia dengan cepat, tepat dan akurat menjadi sangat penting untuk membantu kegiatan operasional dan manajerial suatu lembaga maupun instansi. Informasi dengan kualitas seperti ini sangat sulit bahkan tidak mungkin diperoleh secara manual jika jumlah, variasi dan kompleksitas datanya sangat besar, seperti yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk itu diperlukan adanya suatu teknologi sistem komputerisasi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang. Suatu sistem komputerisasi tidak akan ada maknanya apabila tidak ditunjang dengan program paket aplikasi yang tepat guna dan pemanfaatannyapun harus sesuai.

IX.1. Rekomendasi Aplikasi Data Perhubungan Darat (APL-HUBDAT) dibangun dengan merujuk kepada : a. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 b. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan c. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS). Mengacu kepada payung hukum diatas maka APL-HUBDAT siap untuk diimplementasikan tanpa melanggar hak cipta, lisensi dan adanya keharusan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Mengingat bahwa pengembangan suatu sistem informasi memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga bisa dibayangkan berapa biaya pengembangan yang harus dikeluarkan jika setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah) membuat sendiri-sendiri sistem aplikasi. Persoalan lain yang akan timbul, adalah mengenai kompatibitas dan kesesuaian data sehingga akan menyulitkan jika akan dilakukan pengintegrasian terhadap data.


Hal : IX - 1

Agar terwujudnya sistem aplikasi data perhubungan darat yang mudah diakses dan mampu untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, maka konsultan merekomendasikan agar APL-HUBDAT direplikasikan ke semua daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPTD) yang menangani pemeliharaan data perhubungan darat. Untuk itu, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut : 1. Membangun jejaring data dan informasi perhubungan darat di tingkat pusat dan daerah 2. Membangun kapasitas kelembagaan beserta sumberdaya manusia pengelola APLHUBDAT 3. Menciptakan mekanisme pengelolaan APL-HUBDAT yang terpadu 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi

IX.2. Strategi Implementasi Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat yang diperoleh dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak saja. Oleh karenanya, sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir nilai efektivitasnya. Strategi implementasi APL-HUBDAT difokuskan pada : 1. Memberdayakan Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Provinsi terlebih dahulu, sehingga memiliki kemampuan untuk mendukung implementasi dan operasionalisasi. Diharapkan bahwa Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Provinsi akan menularkan pengetahuannya kepada Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi perhubungan darat secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat di Kementerian Perhubungan Darat, akan duduk bersama Pengelola APL-HUBDAT lainnya (tingkat Pusat dan Daerah) untuk membahas dan mengembangkan standar-standar serta tatalaksana pengelolaan data dan informasi perhubungan darat. Standar dan tatalaksana tersebut kemudian dijadikan kesepakatan bersama sehingga mengikat seluruh Pengelola APL-HUBDAT di berbagai tingkatan. Bila perlu disiapkan peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk memberikan kekuatan bagi implementasi kesepakatan bersama tersebut.


Hal : IX - 2

3. Mendukung Pembuatan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan di Bidang Perhubungan Darat. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat di Kementerian Perhubungan Darat, akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Pusat dan Basisdata APL-HUBDAT Nasional. Sedangkan Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Provinsi dan Basisdata APL-HUBDAT Tingkat Provinsi. Demikian pula Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Kabupaten/Kota yang akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Kabupaten/Kota dan Basisdata APLHUBDAT Kabupaten/Kota. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat, akan memberikan pembinaan dan bantuan teknis kepada Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan basisdata tersebut. Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian Pengelola APL-HUBDAT di Daerah dalam implementasi dan operasionalisasi APL-HUBDAT di daerah masing-masing 4. Melaksanakan Penyebarluasan Data dan Informasi Perhubungan Darat. Pengembangan dan penyebarluasan produk-produk informasi perhubungan darat akan dilakukan oleh masing-masing Pengelola APL-HUBDAT. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat akan melakukan pembinaan untuk Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Daerah. 5. Melindungi Keamanan Data dan Informasi Perhubungan Darat. Pengelola APLHUBDAT Tingkat Pusat akan menerapkan standar keamanan yang mengacu pada ISO/IEC 27000 dan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelola APL-HUBDAT di Daerah akan didorong untuk menerapkan standar keamanan yang sama. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat akan melakukan pembinaan untuk Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Daerah dalam penerapan standar keamanan data dan informasi perhubungan darat. 9.2.1. Membangun Jejaring Data dan Informasi Perhubungan Darat di Tingkat Pusat dan Daerah Kebijakan Menciptakan mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi perhubungan darat yang terpadu di tingkat pusat

Program Kerja · · · · ·

Menciptakan mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi perhubungan darat yang terpadu antara pengelola data dan informasi di pusat dan · daerah Pemberdayaan masyarakat dalam · pengelolaan data dan informasi ·

Sosialisasi sistem informasi APL-HUBDAT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Membentuk tim pengelola data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Melakukan pengaturan mekanisme kerja Diseminasi sistem informasi APL-HUBDAT di daerah Mendorong pembentukan unit pengelola data dan informasi di daerah Monitoring dan pembinaan pembentukan unit pengelola data daerah Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Penyiapan mekanisme pelaporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat


Hal : IX - 3

9.2.2. Indikator Pengelolaan Data dan Informasi 2012 (Akhir) ü Terbentuknya unit kerja ü Tersusunnya rencana kerja ü Tersedianya ruang kerja

2013

2014

2015

2016

2017

ü Peralatan memadai ü SDM memahami konsep pengembangan sistem dan aplikasi ü Pengolahan data secara manual à transisi ke komputerisasi ü Tersusunnya kerangka kerja Pengelolaan Data & Informasi ü Tersusunnya desain sistem informasi ü Terkumpul dan terolahnya data dasar dari berbagai sumber yg ada

ü Tersedianya hardware & software dasar ü Kebutuhan aplikasi untuk data rinci mulai dikembangkan ü SDM memahami aplikasi yang dikembangkan ü Data tersimpan dalam soft file (menggunakan APL-HUBDAT) ü Beroperasinya sistem informasi secara standalone sesuai SOP ü Data telah diupdate dgn “benchmarking” untuk setiap UPTD ü Updating data melalui soft file

ü SDM telah mengikuti pelatihan keahlian. ü Terbangunnya jaringan LAN ü Tersedianya data spatial yang mampu disajikan melalui aplikasi ü Mulai dikembangkan home page internet/intranet sesuai kebutuhan. ü Peralatan lebih lengkap ü SOP dilaksanakan dgn tertib ü Pengolahan data dilakukan dg aplikasi yg dikembangkan ü Data terupdate ü Data base rinci mulai diisi

ü SDM sudah mahir ü Terlaksananya OP jaringan dan hardware. ü Terupdatenya data lateral dan spatial. ü Terlaksananya pengolahan data & informasi (untuk manajemen & publik) ü Terlaksananya OP bank data dan homepage (LAN/internet). ü SOP dilaksanakan dengan tertib ü Data Base rinci untuk UPTD telah terbangun

ü Terlengkapinya aspek pangaturan dalam pengelolaan sistem. ü Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan. ü Terlaksananya OP ü Sistem Informasi secara menyeluruh


Hal : IX - 4

9.2.3. Tahapan Pemberdayaan Sistem di Daerah

Keterangan: 1. Diseminasi : pengenalan kepada pimpinan di daerah tentangg kebijakan dan konsep pengelolaan data dan informasi APL-HUBDAT, sekaligus membuat komitmen untuk pengembangan sistem informasi APL-HUBDAT di daerah. 2. Persiapan pembentukan/penetapan unit kerja : untuk dinas/instansi yg belum mempunyai unit kerja pengelola data perlu dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan pembentukan team/unit kerja pengelola data, misalnya pembahasan, konsultasi, penyiapan ruangan, penyiapan SK, dll. Untuk dinas/instansi yg sudah mempunyai unit kerja/team pengelola data, maka tinggal dilakukan penetapannya sebagai pengelola sistim informasi APL-HUBDAT. Termasuk dalam tahapan ini adalah pelatihan umum dan pengenalan konsep pengelolaan data dan sistem informasi terhadap calon anggota team/unit kerja pengelola sistem informasi APL-HUBDAT. 3. Penyiapan hardware dan software : pembelian hardware yang diperlukan oleh tim/unit kerja dalam mengelola sistem informasi, serta menginstall semua software yang diperlukan. 4. Pelatihan dan pengisian data : melaksanakan pelatihan sesuai keahlian yang diperlukan baik classical maupun on the job training dalam pengisian data awal. Tahap ini selain untuk menyiapkan sistem juga dimanfaatkan sebagai transfer knowledge untuk menyiapkan SDM. Penyempurnaan sistem, updating, dan on the job training : menyempurnakan sistem berdasarkan masukan dan evaluasi, melakukan updating data yang dilaksanakan oleh anggota tim/unit kerja sebagai sarana on the job training untuk meningkatkan kemampuan.


Hal : IX - 5

9.2.4. Rencana Kegiatan di Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kegiatan Ÿ Ÿ Ÿ

Menyusun rencana kerja Pembentukan unit kerja (pemilihan petugas, draft surat penetapan, penetapan, dll) Penyiapan ruangan

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Pelatihan dasar sistem informasi Menyusun kerangka kerja Menyusun desain sistem informasi Pengumpulan & verifikasi data

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Pengadaan hardware Pengadaan/pembuatan software (melibatkan petugas) Input data lateral Pengoperasian bank data (stand alone)

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Pelatihan keahlian Membangun jaringan Penyiapan & input data spatial dg OJT Updating data lateral Pembuatan home page (sesuai kebutuhan) Penyempurnaan aplikasi/software dg OJT

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

OP jaringan & hardware dg OJT Updating data lateral & spatial dg OJT Pengolahan data & informasi OP bank data & home page

Ÿ Ÿ

Kajian aspek pengaturan pengelolaan sist informasi (a.l. pedoman, prosedur) Pengelolaan sistem informasi (termasuk OP dll, substansi data yang menjadi wewenangnya) Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM

Ÿ

IX.3. Tahapan Implementasi Strategi tersebut dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: 1. Implementasi dan operasionalisasi APL-HUBDAT dilaksanakan oleh Pengelola APLHUBDAT di Tingkat Pusat. Sedangkan Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi akan mendampingi selama proses tersebut sebagai bagian dari on-the-job training oleh Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat. 2. Implementasi dan operasionalisasi APL-HUBDAT dilaksanakan oleh Pengelola APLHUBDAT Tingkat Provinsi. Sedangkan Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat hanya akan melakukan pembinaan dan bantuan teknis semata. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Hal : IX - 6

3. Implementasi dan operasionalisasi APL-HUBDAT sepenuhnya dilaksanakan oleh Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi secara mandiri. Sedangkan Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat hanya akan melakukan pembinaan dan bantuan teknis semata secara kasus per kasus. APL-HUBDAT akan diimplementasikan dan dioperasionalkan oleh lebih dari 500 (lima ratus) Pengelola APL-HUBDAT di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 1 (satu) Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat, 33 Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi, dan 498 Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat besarnya jumlah Pengelola APL-HUBDAT tersebut maka implementasi APL-HUBDAT akan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan: 1. Tahap I – Tahap Inisiasi (Initiation Phase) Tahap Inisisasi merupakan tahap dimana APL-HUBDAT dirancang, dikembangkan, dan diuji-cobakan pada lokasi-lokasi tertentu. Tahap ini sesungguhnya merupakan tahap pengujian konsep-konsep APL-HUBDAT. Karena itu implementasinya dibatasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota tertentu saja, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai lokasi percobaan (pilot site). Masukan-masukan yang didapat selama Tahap Inisiasi beserta hasil evaluasi teknis selama uji-coba akan dipakai untuk melakukan perbaikanperbaikan sebelum masuk ke Tahap II atau Tahap Akselerasi. 2. Tahap II – Tahap Akselerasi/Percepatan (Accelaration Phase) Tahap Akselerasi merupakan tahap dimana implementasi dan operasionalisasi APLHUBDAT pada dilaksanakan secara meluas dengan mengikut-sertakan sebanyak mungkin lokasi-lokasi tambahan. Berbagai perubahan yang terjadi selama Tahap Inisiasi, baik dikarenakan oleh perubahan kebutuhan pengguna, peraturan perundangundangan, maupun perubahan teknologi, akan ditampung dan diimpelementasikan pada tahap ini. 3. Tahap III – Tahap Institusionalisasi (Institutionalization Phase) Tahap Institusionalisasi merupakan tahap dimana APL-HUBDAT diekspansikan pada lokasi-lokasi yang tidak termasuk pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan APL-HUBDAT dapat didesentralisasikan sepenuhnya ke Daerah, sekaligus juga di-institusional-kan pada seluruh tingkatan Pengelola APL-HUBDAT di Indonesia.


Hal : IX - 7

Ringkasan dari ketiga tahapan APL-HUBDAT tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Keterangan

Tahap Inisiasi

Tahap Akselerasi

Tahap Institusionalisasi

Tahun Pelaksanaan

2012 – 2014

2015 – 2017

2018 – 2019

Tujuan Utama

Pengembangan, implementasi, dan operasionalisasi prototipe APLHUBDAT di Pusat dan lokasi-lokasi terpilih

Implementasi dan operasionalisasi APLHUBDAT di Pusat dan lokasi-lokasi baru melalui program yang dikoordinasikan dan dibina oleh Pusat dan diimplementasikan oleh Daerah

Implementasi dan operasionalisasi APLHUBDAT di seluruh Indonesia, institusionalisasi, dan desentralisasi penuh

Keluaran Utama

APL-HUBDAT operasional di Pusat dan lokasi-lokasi terpilih

APL-HUBDAT operasional di lokasilokasi lama dan baru

APL-HUBDAT operasional di seluruh Indonesia

Lokasi

Lokasi pilot (Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku)

Paling tidak di 3 (tiga) Kab/Kota di seluruh 33 (tiga puluh tiga) Provinsi

Seluruh Kab/Kota di Indonesia yang belum tercakup tahap-tahap terdahulu


Hal : IX - 8

LAMPIRAN I. FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. FORMULIR DATA UMUM 1. Luas Wilayah

Tabel 1. Luas Wilayah Propinsi ……… Menurut Kabupaten/Kota No.

Nama Kabupaten/Kota

Prosentase terhadap total %

Luas Wilayah (km2)

1 2 …. Total Sumber :…………

2. Kependudukan

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Menurut Daerah Kab./Kota (dalam Jiwa) No.

Kabupaten/Kota

2006

2007

Tahun 2008

2009

1 2 ….

Provinsi……… Tingkat Pertumbuhan (%) Sumber :…………

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Propinsi …. Menurut Kabupaten/Kota Tahun … No.

Kabupaten/Kota

Luas Wilayah (km2)

Penduduk Kepadatan (Jiwa) Jiwa/km2

1 2 3 …. Provinsi……… Sumber :…………


Hal : L1 - 1

2010

3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Tabel 4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi …… Menurut Kabupaten/Kota dari Tahun ….s.d... (menurut harga berlaku) No.

Kabupaten/Kota

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

1 2 3 …. Provinsi……… Tingkat Pertumbuhan (%) Sumber :…………

B. FORMULIR DATA BIDANG PRASARANA LLAJ

1. Prasarana Jalan

Tabel 5. Perkembangan Jalan menurut Status, Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan. No. 1 a b c

Uraian Satuan Status Jalan/Kewenangan Nasional Km Propinsi Km Kabupaten/Kota Km Total Tingkat Pertumbuhan (%)

2.1 a b c d

Jenis Konstruksi Aspal Kerikil Tanah Lainnya

3.1 a b d e

Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Berat

Total

Total

2006

2007

TAHUN 2008 2009

2010

Km Km Km Km

Km Km Km Km

Sumber :…………


Hal : L1 - 2

2011

2. Jembatan Timbang

Tabel 6. Perkembangan Jembatan Timbang di Propinsi …………. No. 1 2

Uraian

2007

Tahun 2009

2008

2010

2011

Keterangan

Operasi Tidak Operasi Total


Tabel 7. Data Jembatan Timbang di Propinsi …….. Nama Jembatan Timbang 1 Nama JT : Alamat : Desa Kec Kab/Kota 2 ……..

No.

Tahun Kapasitas Pembangunan (Ton)

Merk

Status

Sumber Dana

Ket.


Keterangan : Mohon dilengkapi dengan Peta Lokasi Tabel 8. Kinerja Jembatan Timbang Per Tahun No. 1.

Uraian Nama JT Jumlah Kend di Timbang Jumlah Pelanggaran Jumlah Muatan Lebih terhadap JBI :

2007

2008

Tahun 2009

2010

5-10% 10,1-15% 15,1-25% > 25%

2. 3.

……… ………. Total Keseluruhan Jumlah Kend di Timbang Jumlah Pelanggaran Jumlah Muatan Lebih terhadap JBI : 5-10%


Hal : L1 - 3

2011

10,1-15% 15,1-25% > 25%


Tabel 9. Kinerja Jembatan Timbang Per Bulan No. 1.

Uraian Nama JT Jumlah Kend di Timbang Jumlah Pelanggaran Jumlah Muatan Lebih terhadap JBI :

Jan

Peb

Bulan Maret

.....

5-10% 10,1-15% 15,1-25% > 25%

2. 3.

……… ………. Total Keseluruhan Jumlah Kend di Timbang Jumlah Pelanggaran Jumlah Muatan Lebih terhadap JBI : 5-10% 10,1-15% 15,1-25% > 25%


Tabel 10. Inventarisasi dan Pendataan Jembatan Timbang Nama UPPKB Kapasitas Lokasi Alamat I. No. 1 2 3 4

: : : :

Kondisi Peralatan Peralatan Jenis Platfom Merk dan Tahun Komputer Printer


Keterangan*

Hal : L1 - 4

Des

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Load Cell Digital Indicator Software Program Junction Box Dudukan dan Rumah Load Cell Anti Petir Untuk Indicator Anti Petir Untuk Laod Cell Teflon Plate untuk Proteksi Radiasi Petir Dan lain-lain *diisi sesuai kondisi dilapangan

II.

Kondisi Gedung Operasional (ada / tidak ada) No. Kondisi Gedung 1 Kelistrikan 2 Atap 3 Dinding 4 Luas 5 Pagar 6 Dan lain-lain *diisi sesuai kondisi dilapangan III. No. 1 2 3 4 5

Kondisi Gudang Penyimpanan Barang (ada / tidak ada) Kondisi Gedung Kelistrikan Atap Dinding Luas Dan lain-lain *diisi sesuai kondisi dilapangan

Kondisi Gedung Generator Set IV. (ada / tidak ada) No. Kondisi Gedung 1 Kelistrikan 2 Atap 3 Dinding PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Keterangan*

Keterangan*

Keterangan*

Hal : L1 - 5

4 5 6

Luas Generator Set Dan lain-lain *diisi sesuai kondisi dilapangan

Kondisi Area Parkir Kendaraan VI. (ada / tidak ada) No. Kondisi Area Parkir 1 Luas Efektif 2 Jenis Permukaan 3 Jumlah Lampu Penerangan Area 4 Dan lain-lain *diisi sesuai kondisi dilapangan

Keterangan*

Kondisi Lapangan Penumpukan Barang VII. (ada / tidak ada) No. Kondisi Lapangan 1 Luas 2 Dan lain-lain

Keterangan*


*diisi sesuai kondisi dilapangan

3. Terminal

Tabel 11. Perkembangan Jumlah Terminal Propinsi …………… No. 1. 2. 3.

Type Terminal

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

Keterangan

Type A Type B Type C Total


Tabel 12. Inventarisasi Terminal Propinsi……………….. Nama Lokasi Kabupaten No. Terminal Desa / Kecamatan PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Luas (m²)

Tipe

Keterangan (Pengelola)

Hal : L1 - 6

Sumber : ............ Keterangan : Mohon dilengkapi dengan Peta Lokasi

4. Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 13. Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab/kota ……. No. 1. 2. 3.

Jenis Alat

Satuan

Non Mekanik Mekanik Keliling Total

2006

TAHUN 2008

2007

2009

2010

2011

Unit Unit Unit Unit


Tabel 14. Data Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kab/Kota ……. Tahun ……... NO.

LOKASI (KABUPATEN/KOTA)

1

2

JUMLAH PENGUJI

JENIS ALAT

1

2

3

4

NMk

Mk

Kel.

3

4

5

6

7

8

9

LUAS TAMAN (m2) KEND. 10

11

JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI MP

M. bus M. Brg

12

13

14

KK

Krt. Gan.

Krt. Tern.

15

16

17

I 1 2 3 4

C. FORMULIR DATA BIDANG SARANA LLAJ 1. Perkembangan Kendaraan Bermotor

Tabel 15. Perkembangan Kendaraan Bermotor di Prop ………. No.

Jenis Kendaraan

1. 2. 3. 4.

Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Jumlah Pertumbuhan (%) Rata-rata pertahun

2007

2008

Tahun 2009

2010



Hal : L1 - 7

2011

Merek Alat Uji 18

Thn Pem buatan 19

Tabel 16. Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi ……. menurut Kabupaten/Kota Tahun…. No. 1. 2. 3.

Kabupaten/Kota Kab/Kota a Kab/kota b ……....

Mobil Penumpang

Jenis Kendaraan Mobil Sepeda Mobil Bus Barang Motor

Total


2. Sarana Angkutan Penumpang Umum

Tabel 17. Perkembangan Sarana Angkutan Umum di Prop …….. NO.

URAIAN /JENIS

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Angkutan Orang Dalam Trayek AKAP AKDP (Bus) AKDP (Mikrolet) AKDP (Mikrobus) Angkutan Perkotaan Angkutan Pedesaan Angkutan Lintas Batas Negara

B

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Taksi Angkutan dengan Tujuan Tertentu (Sewa, Antar Jemput) Angkutan Pariwisata

1 2 3

2007

2008

(unit) 2009

2010

2011

Total


Tabel 17. Daftar Trayek Perusahaan Otobus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi ………….. Tahun ………………. AsalKode Uraian Nama No. Tujuan JarakTrayek No. Trayek Trayek Perusahaan Bus Kabupaten 1. PT. Chandra Wahana Raya Laporan Akhir - Pembangunan Aplikasi Data Perhubungan Darat

Jumlah Rit Cad

Hal : L1 - 8

AC

2. …..

Sumber :………

Tabel 18. Daftar Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu Yang Beroperasi di Propinsi …….. Tahun ………. Jumlah Nama/Kode Alamat/No. Nama No. Perusahanan Telp. Pimpinan Kend Seat 1. 2. 3. ……

Jenis Kendaraan Bus Bus Bus MPU Besar Sedang Kecil

Sumber :………

Tabel 19. Daftar Angkutan Taksi Yang Beroperasi di Propinsi …….. Tahun ……. No.

Nama Perusahaan

Nama Alamat Domisili Jumlah Keterangan taksi Perusahaan/Telp Armada

1. 2. ……

Sumber :………

3. Sarana Angkutan Barang

Tabel 20. Perkembangan Angkutan Barang di Propinsi …….…… No. 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Armada Jumlah PO Tarip/ton/km

2007

2008

Tahun 2009

2010

Sumber :………


Hal : L1 - 9

2011

D. FORMULIR DATA FASILITAS PENUNJANG / PERLENGKAPAN JALAN 1. Rambu

Tabel 21. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Rambu di Propinsi.....

No.

Pengadaan Panjang Jalan Kebutuhan 2007 2008 2009 2010 (km)

Status Jalan

Ket. 2011

1 Nasional a. Rambu Perintah b. Rambu Larangan c. Rambu Petunjuk Sub Total 2 Propinsi a. Rambu Perintah b. Rambu Larangan c. Rambu Petunjuk Sub Total 3 Kabupaten/Kota a. Rambu Perintah b. Rambu Larangan c. Rambu Petunjuk Sub Total Total Sumber :………

Tabel 22. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Rambu di Ruas Jalan Nasional Propinsi…… No. 1 1 2 3

Nama Ruas Jalan* 2 ………….. …………… Dst Jumlah Sumber :………

Panjang Kebutuhan Rambu Ruas Jalan (Buah) (Km) 3

4

Tahun………… Posisi Terpasang/Jumlah 5 6 7

Ket.

Sisa 8

9

10

*Nama ruas diisi sesuai dengan SK dari Kemen PU (dilengkapi Peta Ruas Jalan)


Hal : L1 - 10

11

Tabel 23. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Rambu di Ruas Jalan Propinsi….. Propinsi……. Panjang Kebutuhan Ruas Jalan Rambu (Km) (Buah)

Nama Ruas Jalan*

No. 1 1 2 3

2 ………….. …………… Dst Jumlah Sumber :………

3

4

Tahun………… Posisi Terpasang/Jumlah 5 6 7

Ket. 8

Sisa 9

10

11

*Nama ruas diisi sesuai dengan SK dari Dnas PU Propinsi (dilengkapi Peta Ruas Jalan)

2. Marka Jalan

Tabel 24. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Marka Terpasang di Propinsi….. No.

Uraian

Kebutuhan

2007

Pengadaan Marka (meter) 2008 2009 2010

2011

Ket.

1 Nasional 2 Propinsi 3 Kabupaten/Kota Total Sumber :………

Tabel 25. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Marka di Ruas Jalan Nasional Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan* 2 …….. …….. Dst

Panjang Ruas Jalan (Km) 3

Kebutuhan Marka (Meter) 4

Tahun………. Jumlah Tengah

Jumlah Kiri Terpsg 5

Sisa 6

Total 7

Terpsg 8

Belum 9

Total 10

Jumlah Kanan Terpsg 11

Belum 12

Jumlah

Sumber :……… *Nama ruas diisi sesuai dengan SK dari Kemen PU (dilengkapi Peta Ruas Jalan)


Hal : L1 - 11

Total 13

Ket. 14

Tabel 26. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Marka di Ruas Jalan Propinsi di Propinsi……… No. 1 1 2 3


Ruas Jalan* 2 …….. …….. Dst

Kebutuhan Marka (Meter) 4

Tahun………. Jumlah Tengah

Jumlah Kiri Terpsg 5

Sisa 6

Total 7

Terpsg 8

Belum 9

Jumlah Kanan

Total 10

Terpsg 11

Belum 12

Ket.

Total 13

14

Jumlah

Sumber :………

*Nama ruas diisi sesuai dengan SK dari Dinas PU (dilengkapi Peta Ruas Jalan)

3. Pagar Pengaman

Tabel 27. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Pagar Pengaman Terpasang di Propinsi…..

No.

Uraian

1 2 3

Nasional Propinsi Kabupaten/Kota Total

Kebutuhan

2007

Pengadaan Pagar Pengaman 2008 2009 2010 2011

Keterangan

Sumber :………

Tabel 28. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Pagar Pengaman di Ruas Jalan Nasional Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan* 2 …………… …………… Dst Jumlah Sumber :………


Lokasi (Km) 4

Kebutuhan Pagar (Meter) 5

Posisi JUMLAH KIRI TERPSG 6

BELUM 7

JUMLAH KANAN TOTAL 8

TERPSG 9

BELUM 10



Hal : L1 - 12

TOTAL 11

Ket. 12

Tabel 29. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Pagar Pengaman di Ruas Jalan Propinsi Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan*


2 …………… …………… Dst Jumlah Sumber :………

Lokasi (Km)

Kebutuhan Pagar (Meter)

4

5

Posisi JUMLAH KIRI TERPSG 6

BELUM 7

JUMLAH KANAN TOTAL 8

TERPSG 9

BELUM 10

TOTAL 11

Ket. 12


4. Deliniator Tabel 30. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Deliniator di Propinsi….. No. 1 2 3

Uraian

Kebutuhan

Pengadaan

2007

2008

2009

2010

2011

Keterangan

Nasional Propinsi Kabupaten/Kota Total Sumber :………

Tabel 31. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Delineator di Ruas Jalan Nasional Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan*


Panjang Posisi Ruas Lokasi Kebutuhan Jumlah Kiri Jumlah Kanan Jalan (Km) Deliniator Terpsg Belum Total Terpsg Belum Total (Km) 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Hal : L1 - 13

Ket. 12

Tabel 32. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Deliniator di Ruas Jalan Propinsi Propinsi……… Ruas Jalan

No. 1 1 2 3


Panjang Posisi Ruas Lokasi Kebutuhan Jumlah Kiri Jumlah Kanan Jalan (Km) Deliniator (Km) Terpsg Belum Total Terpsg Belum Total 3 4 5 6 7 8 9 10 11


5. Cermin Tikungan Tabel 33. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Cermin Tikungan Terpasang di Propinsi….. Pengadaan Cermin Tikungan No. 1 2 3

Uraian Nasional Propinsi Kabupaten/Kota Total Sumber :………

Kebutuhan

2007

2008

2009

2010

2011

Keterangan

6. Paku Jalan

Tabel 34. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Paku Jalan di Propinsi….. No. 1 2 3

Uraian

Kebutuhan

Pengadaan Paku Jalan

2007

2008

2009

2010

2011

Keterangan



Hal : L1 - 14

Ket. 12

Tabel 35. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Paku Jalan Terpasang di Ruas Jalan Nasional Propinsi……… No. 1 1 2 3


Panjang Ruas Jalan (Km)

Lokasi (Km)

3

4

Kebutuhan Tahun………… Paku Jalan Jumlah (Buah) Terpsg Belum 5 6 7

Keterangan 8


Tabel 36. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Paku Jalan Terpasang di Ruas Jalan Propinsi ……… No . 1 1 2 3


Panjang Ruas Jalan (Km)

Lokasi (Km)

Kebutuha n Paku Jalan (Buah)

3

4

5

Tahun……………………… … Jumlah Terpsg Belum 6 7

Keterangan 8


7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Tabel 37. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Warning Light Terpasang di Propinsi….. No. 1 2 3

Uraian

Kebutuhan

Pengadaan APILL/Warning Light

2007

2008

2009

2010

2011

Ket.



Hal : L1 - 15

Tabel 38. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Warning Light Terpasang di Ruas Jalan Nasional Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan*



Tahun………….. Kebutuhan Jumlah Jumlah Simpang APILL/Warning Light Terpsg Belum 4 5 6 7

Ket. 8


Tabel 39. Daftar Kebutuhan dan Jumlah Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Warning Light Terpasang di Ruas Jalan Propinsi, Propinsi……… No. 1 1 2 3

Ruas Jalan*



Tahun……………… Kebutuhan Jumlah Jumlah Simpang APILL/Warning Light Terpsg Belum 4 5 6 7

Ket. 8


8. Lampu Penerangan Jalan Tabel 40. Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Propinsi….. No. 1 2 3

Uraian

Kebutuhan

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

2007

2008

2009

2010

2011

Keterangan



Hal : L1 - 16

E. FORMULIR DATA BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 1. Data Sungai dan Danau

Tabel 41. Data Sungai dan Danau di Kab/Kota …….. No.

2007

a.

Jumlah Dermaga Sungai

b.

Jumlah Dermaga Danau

2008

2009

2010

2011

Ket

Jumlah Total Sumber :………

Tabel 42. Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau di Kab/Kota ……….. Tahun Kontruksi No. Keterangan Dermaga 2007 2008 2009 2010 2011 1

2

3

4

5

6

7

9

1 2 3

Kayu Ponton Beton Total *mohon dilengkapi dengan peta dermaga sungai Sumber :…………..

2. Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau

Tabel 43. Nama Dermaga Sungai/Danau di Kab/Kota ………..

No. 1 1 2 3

Spesifikasi Dermaga

Nama Sungai /Danau

Nama Dermaga

2

3

Panjang (M)

Lebar (M)

Draft (M)

Kontruksi (Kayu,Ponton, Beton Type

4

5

6

7

Fasilitas Sandar (MB/Plen gsengan) 8

Kedal aman Kolam (M)

Tahun Operasi

Lokasi (Desa dan Kecamatan)

9

10

11

Sumber :………


Hal : L1 - 17

3. Perkembangan Armada Sungai dan Danau Tabel 44. Perkembangan Armada Sungai dan Danau No.

Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8

Speed Boat Long Boat Bis Air Klotok Truk Air Barge Steel Hull Barge (tiung) Tug Boat Total

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

Keterangan

Sumber :………

4. Perkembangan Rambu Sungai/Danau Tabel 45. Perkembangan Jumlah Pengadaan Rambu Sungai No.

Pengadaan Panjang Nama Sungai Sungai Kebutuhan 2007 2008 2009 2010 Danau (km)

2011

Ket.

1 2 3 4 ……….dst Total Sumber :………


Hal : L1 - 18

F. FORMULIR DATA BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN. Tabel 46. Lintas penyeberangan No.

Lintas Penyeberangan

Lokasi Pelabuhan Pelabuhan 1

*LP = Lintas Propinsi Sumber :………………………..

Pelabuhan 2

Surat

Jarak

Waktu Tempuh

Keputusan

(mile)

Jam

Kec

Tahun Operasi

Fungsi (LP/LK)

Klasifikasi Lintas (Komersil/Perintis)

LK = Lintas kabupaten

Tabel 47. Pelabuhan Penyeberangan

No.

Nama Pelabuhan

Lokasi Pelabuhan Kabupaten

Kota

Pulau

Pemilik

Penyelenggara

Tahun

Mooring

Pembangunan

(GRT)

Sumber :………………………….


Hal : L1 - 19

Fas. Bongkar Konstruksi Muat Dermaga (MB/Plengsengan)

Lintasan Yang Dilayani

Tabel 48. Armada Penyeberangan No.

Nama Lintas Armada Penyeberangan KMP Jenis Tahun

GRT Kec

Pemilik

Kapasitas Material PNP R4 Lambung

Sumber :……………………


Hal : L1 - 20

G. FORMULIR DATA BIDANG KESELAMATAN DAN PENEGAKAN HUKUM 1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tabel 49. Perkembangan Kecelakaan Bermotor dan Korban Kecelakaan berdasarkan Tingkat Kecelakaan di Propinsi…

No

Jenis

Satuan

1

Kecelakaan

2

Kendaraan yang terlibat

3

Korban Laka

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rata-rata Pertumbuhan

Kecelakaan Unit

Meninggal Dunia

orang

Luka Berat

orang

Luka Ringan

orang

4

Total Korban

orang

5

Kerugian

Milyar Rp.

Sumber : Ditlantas POLRI Keterangan (Note) : # Meninggal Dunia adalah orang yang meninggal dalam waktu kurang dari 30 hari setelah kecelakaan. #Luka Berat adalah orang yang dirawat di rumah sakit lebih dari 30 hari setelah kecelakaan atau cacat seumur hidup.

2. Kecelakaan ASDP Tabel 51. Rekapitulasi Kecelakaan Angkutan Sungai dan Danau………. No.

Jenis Kecelakaan

A. 1. 2. 3. 4. 5.

Kejadian Tenggelam Kebakaran Tubrukan Kandas/hanyut Lain-lain Jumlah Korban Jiwa Meninggal Faktor Penyebab Manusia Alam Teknis Jumlah

B. C. 1. 2. 3.

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber :


Hal : L1 - 21

Keterangan

H. FORMULIR PRODUK HUKUM (PERATURAN DAERAH TERKAIT PERHUBUNGAN DARAT) Tabel 52. Peraturan Daerah Nomor Keputusan

Tentang

Bidang

Tahun….. 1. Perda No……… 2. Dst… Tahun……. 1…… 2….. Dst Sumber : Tabel 53. Penegakkan Hukum No.

Unit Kerja

2006

1.

Jumlah PPNS LLAJ

2.

Jumlah Pelanggaran

3..

Jumlah Tilang Total

4.

Jumlah Kebutuhan s/d Tahun 2011

2007

2008

Tahun

2009

2010

Keterangan

2011

I. SUMBER DAYA MANUSIA Tabel 53. Perkembangan Komposisi Pegawai Tahun 2006 sd 2010 Propinsi…… No. 1. a. b. c. d. e.

Unit Kerja Dishub Propinsi Jumlah Pegawai Bid. Perhubungan Darat UPT (darat)…….. PPNS Penguji

2006

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

Sumber :


Hal : L1 - 22

Keterangan

J. PROGRAM PEMBANGUNAN Tabel 54. Rekapitulasi Program Kegiatan Bidang Perhubungan Darat Dishub Propinsi…….Melalui APBD Tahun………….. No.

Program/Kegiatan

A.

Bidang LLAJ

1. 2. 3.

Pengadaan/Pemasangan Rambu Pengadaan/Pemasangan RPPJ Pengadaan/Pemasangan Marka jalan Pengadaan/Pemasangan Pagar Pengaman Pengadaan/Pemasangan Warning Light Pengadaan/Pemasangan …. Pengadaan….. Alokasi Anggaran Dst….

4. 5. 6. 7. 8.

B.

Bidang ASDP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembangunan Dermaga Sungai Rehabilitasi Dermaga Sungai Pembangunan Dermaga Danau Rehabilitasi Dermaga Danau Pembangunan Dermaga Penyeb. Rehabilitasi Dermaga Penyeb. Alokasi Anggaran Dst….

Satuan

Tahun 2006

2007

2008

2009

Keterangan 2010

2011

Sumber :


Hal : L1 - 23

LAMPIRAN II. DATA JAWA TIMUR

1. Panjang Jalan Kondisi Jalan No.

Status Jalan

Panjang (Km) Mantap

Baik Sedang

1.

Nasional

1.899

1.872

1.245

2.

Propinsi

1.439

1.142

278

3.

Kabupaten / Kota

22.864

14.386

6.974

Total

26.202

Tidak Mantap

Rusak Ringan

Rusak Berat

27,1

25,8

1,3

226

704

6.656

1.821

626,8 863

297

7.412

8.477

2. Terminal Penumpang Tipe A No.

Nama Terminal

1.

Ponorogo

2.

Trenggalek

3.

Tulung Agung

4.

Blitar

5.

Luas (M2) 15,600

Lokasi Terminal

Kabupaten/Kota

Ponorogo

Kab. Ponorogo

Jl. Ki Mangun Sarkoro

Kab. Trenggalek

Tulung Agung

Kab. Tulung Agung

4,728

Jl. Mayang

Kota Blitar

Kediri

7,692

Kediri

Kota Kediri

6.

Tamanan

5,200

Kediri

Kab. Kediri

7.

Tawang Alun

5,373

8.

Ketapang

4,247

Ketapang

Kab. Banyuwangi

9.

Banyuangga

1,564

Probolinggo

Kota. Probolinggo

10.

Jl. Raya Kasri

15,000

Pasuruan

Kab. Pasuruan

11.

Rajekwesi

Bojonegoro

Kab. Bojonegoro

12.

Tuban

4,500

Tuban

Kab. Tuban

13.

Bangkalan

2,220

Bangkalan

Kab. Bangkalan

14.

Sumenep

3,750

Sumenep

Kab.Sumenep

15.

Arjosari

21,032

Jl. Raden Intan

Kota Malang

16.

Purbaya

9,576

Madiun

Kota Madiun

17.

Purabaya

7,500

Purabaya

Kota Surabaya

18.

Tambak Osowilangun

6,800

9,687 12,426

800

Kab. Jember


Kota Surabaya Hal : L2 - 1

3. Terminal Penumpang Tipe B No.

Nama Terminal

Luas (M2)

Lokasi

Kabupaten/Kota

1.

Pacitan

1,500

Pacitan

Kab. Pacitan

2.

Lumajang

1,250

Lumajang

Kab. Lumajang

3.

Jember

1,500

Jember

Kab. Jember

4.

Blambangan

Blambangan

Kab. Banyuwangi

5.

Brawijaya

Brawijaya

Kab. Banyuwangi

6.

Bondowoso

Bondowoso

Kab. Bondowoso

7.

Situbondo

2,914

Situbondo

Kab. Situbondo

8.

Mojokerto

3,100

Mojokerto

Kab. Mojokerto

9.

Jombang

4,000

Jombang

Kab. Jombang

10.

Nganjuk

3,100

Nganjuk

Kab. Nganjuk

11.

Maospati

6,773

Maospati

Kab. Magetan

12.

Magetan

7,706

Magetan

Kab. Magetan

13.

Ngawi

5,434

Ngawi

Kab. Ngawi

14.

Padangan

1,500

Padangan

Kab. Bojonegoro

15.

Lamongan

2,683

Lamonga

Kab. Lamongan

16.

Gresik

Gresik

Kab. Gresik

17.

Sampang

9,235

Sampang

Kab. Sampang

18.

Pamekasan

5,243

Pamekasan

Kab. Pamekasan

19.

Gadang

8,263

Jl. Kol Sugiono

Kota Malang

20.

Landung Sari

6,500

Jl. Raya Tlogomas

Kota Malang

21.

Caruban

8,500

Caruban

Kab. Madiun

22.

Joyoboyo

11,134

Joyoboyo

Kota Surabaya

17,110 5,040 22,000

15,000

4. Terminal Penumpang Tipe C No.

Nama Terminal

Luas (M2)

Lokasi

Kabupaten/Kota

1.

Jln. Senopati

3,200

Jl. Senopati

Kab. Pasuruan

2.

Krian

2,200

Kutuoarjo

Kab. Sidoarjo


Hal : L2 - 2

3.

Kertosono

4.

Babat

5.

368

Kertosono

Kab. Nganjuk

2,920

Babat

Kab. Lamongan

Kamal

1,590

Kamal

Kab. Bangkalan

6.

Kalianget

1,758

Kalianget

Kab. Sumenep

7.

Jembatan Merah

2,100

Jembatan Merah

Kota Surabaya

8.

Bratang

7,575

Brantang

Kota Surabaya

5. UPPKB No.

Nama UPPKB

1

POJOK

2

Luas Kapasi(m2) tas -Ton

Lokasi Status

Kon disi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

0

40,00

O

B

KAB KEDIRI

KRAS

REJOMULYO

SINGASARI

75175

40,00

O

B

KAB MALANG

SINGOSARI

TAMANHARJO

3

KLAKAH

16456

40,00

O

C

KAB LUMAJANG

KLAKAH

MLAWANG

4

RAMBI GUNDAM

80,00

T

T

KAB JEMBER

5

KALIBARU MANIS

9352

80,00

O

C

KAB BANYUWANGI

KALIBARU

KALIBARU MANIS

6

WATUDODOL

0

40,00

O

B

KAB BANYUWANGI

WONGSOREJO

ALASBULU

7

BESUKI

0

40,00

O

B

KAB SITUBONDO

BANYUGLUGUR

BANYUGLUGUR

8

REJOSO

T

T

KAB PASURUAN

9

SEDARUM

10

5305

80,00

O

C

KAB PASURUAN

REJOSO

JARANGAN

CANDI I

0

0,00

T

K

KAB SIDOARJO

CANDI

NGAMPELSARI

11

CANDI II

0

0,00

T

K

KAB SIDOARJO

GEDANGAN

SEMAMBUNG

12

TROBOSO

9720

40,00

O

C

KAB SIDOARJO

GEMPOL

CARAT

13

TROWULAN

T

T

KAB MOJOKERTO

14

MOJOAGUNG

T

T

KAB JOMBANG

80,00

6. PKB


Hal : L2 - 3

Jumlah Penguji

Jenis Alat

Kabupaten 1

2

KAB PACITAN

3

4

NMk

1

1

1

M K

Kel

Luas (m2)

Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Taman Kendara an

MP

M. Bus

M. Brg

2,187

111

288

1,788

KK

Krt.G Krt. an Tem

Merek Alat Uji

Tahun

BNZ,LKN,HRT

KAB PONOROGO

1

4

1

4,870

173

420

4,263

14

HPA

2003

KAB TRENGGALEK

1

2

1

3,143

368

81

2,685

9

IYASAKA K

2003

KAB TULUNGAGUNG

2

1

IYASAKA K

2003

KAB BLITAR

3

1

8,000

10,904

509

751

9,295

2

328

19

3

1

5,214

6,236

254

289

5,682

11

IYASAKA K

2003

1

7,759

263

277

7,022

197

IYASAKA K

2003

15,764

720

2,458

12,361

33

175

IYASAKA K

2004

5,974

62

316

5,218

54

324

CARTEG

2003

KAB KEDIRI

4

4

KAB MALANG

2

9

KAB LUMAJANG

2

2

KAB JEMBER

4

5

2

2

26,000

8,231

499

545

6,895

17

262

13

BANZAI

1991 2003

5

2

1

2,500

10,346

544

378

9,086

6

296

36

ANZEN

1993

KAB BONDOWOSO

1

2,000

3,503

299

13

3,088

1

99

3

BANZAI

2004

KAB SITUBONDO

1

3,609

124

149

3,193

2

140

1

HPA,CRSN

2003

IYASAKA K

2003

CARTEG

2003

KAB BANYUWANGI

KAB PROBOLINGGO

1

1

1

3

KAB MOJOKERTO KAB JOMBANG KAB NGANJUK KAB MADIUN

2

9 5 2 2 1

6,890,55 4

1

1

KAB PASURUAN KAB SIDOARJO

1

1

30,000

3,609

106

366

3,097

40

1

19,670

8,730

598

1,028

6,981

14

2

101

17

8

2,234,62 1980-

1

1

13,314

1,136

113

11,414

1

5,066

473

99

1

2,787

146

181


Hal : L2 - 4

4

634

13

IYASAKA K

2003

4,401

79

14

IYS K/OKUDA

2002

2,447

13

TEN/PERKINS

2003

KAB MAGETAN KAB NGAWI KAB BOJONEGORO

2 1

KAB TUBAN KAB LAMONGAN

1

KAB GRESIK

2 1 3 3 3 2

1 1

1

294

397

3,309

1

2,386

9

281

2,071

9

4,118

74

330

3,688

26

1

5,238

195

298

4,727

13

1

5,309

565

528

4,199

10,494

129

952

8,948

3,986

977

202

2,807

2,841

340

122

2,379

BNZ/RN/BLM

5,548

336

129

5,083

BANZAI

3,863

486

51

3,326

BNZ/PERKINS

1

5,976

58

330

4,962

38

566

1

3,015

81

131

2,710

1

92

1

2

1

5,900

4,121

1

1

KAB SAMPANG KAB PAMEKASAN

1

KAB SUMENEP

6

2 18 3

1

KOTA BLITAR KOTA MALANG

4,001

1

KAB BANGKALAN

KOTA KEDIRI

10,611

2

8

24 1

MIYOKO

2003

BNZ/HND/MYK

2002

KOENG

2003

5

HPA

2002

14

3

BANZAI

2002

173

51

ANZEN

14

2

BNZ/E.COMP

22

15,582

346

2,805

12,124

30

233

44

KOTA PROBOLINGGO

2002

IYASAKA K

2003

ANZEN

19731974

IYASAK A K

KOTA PASURUAN 1 KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN

1

1

KOTA BATU

7

6,154

2,323

19

363

1,907

6

23

5

2,834

17

229

2,108

6

460

14

2

ANZEN

2,806

65

357

35 12 3 2 1


2,262

2

120

19701971

HPA,AN ZEN ANZEN/ ISUZU

Hal : L2 - 5

19841985 2002

ANZEN/ ISUZU 1

KOTA SURABAYA

2003

IYASAKA K

1 1

2003

2001

Keterangan : 1.

Jabatan Fungsional Pemula

NMK : Non Mekanis

M.Bus : Mbl Bus

Krt. Tem : Kereta Tempel

2.

Jabatan Fungsional Pelaksana

MK : Mekanis

M.Brg : Mbl Barang

3.

Jabatan Regional Pelaksana Lanjutan

Kel : Keliling

KK : Kendaraan Khusus

4.

Jabatan Fungsional Penyelia

MP : Mbl Penumpang

Krt.Gan : Kereta Gandengan

7. Data Angkutan Umum Tahun 2009

PROVINSI

JUMLAH PERUSAHAAN

JUMLAH KENDARAN CADANGAN

TOTAL

KET

EKONOMI

NON-EKONOMI

63

1.632

-

-

1.632

AKAP

-

-

-

-

-

AKDP

146

-

-

-

962

PARIWISATA

JATIM


Hal : L2 - 6

8. Informasi Sarana Kabupaten/Kota Tahun 2005 NO

KABUPATEN/KOTA

JENIS KENDARAAN BB

BS

1

KAB. BANGKALAN

-

2

KAB. BANYU WANGI

3

KAB. BLITAR

-

4

KAB. BOJONEGORO

5

BK

BB

Tahun 2007

JENIS KENDARAAN

JENIS KENDARAAN

BS

-

668

-

258

581

45

-

-

218

-

-

-

166

167

KAB. BONDOWOSO

-

-

-

6

KAB. GRESIK

-

-

7

KAB. JEMBER

-

8

KAB. JOMBANG

-

9

KAB. KEDIRI

-

10

KAB. LAMONGAN

50

11

KAB. LUMAJANG

-

12

KAB. MADIUN

-

13

KAB. MAGETAN

14

KAB. MALANG

15

KAB. MOJOKERTO

-

16

KAB. NGANJUK

-

45

-

MPU

Tahun 2006

BK

BB

BS

-

668

-

258

581

45

-

-

218

-

-

-

166

167

125

-

-

-

-

288

-

-

-

774

-

-

-

352

-

-

-

625

-

75

361

50

-

-

152

-

-

39

205

-

55

36

25

-

MPU

BK -

668

258

581

-

-

218

-

-

166

167

125

-

-

-

125

-

288

-

-

-

288

-

774

-

-

774

-

-

352

-

-

-

352

-

-

625

-

-

-

625

75

361

50

75

361

-

-

152

-

-

-

152

-

39

205

-

-

39

205

55

36

25

-

MPU

55

36

25

21

113

262

298

21

113

262

298

21

113

262

298

920

150

-

1,650

920

150

-

1,650

920

150

-

1,650

-

-

412

-

-

-

412

-

-

-

412

-

69

597

-

-

69

597

-

-

69

597


Hal : L2 - 7

17

KAB. NGAWI

-

-

223

131

-

-

223

131

-

-

223

131

18

KAB. PACITAN

-

-

-

372

-

-

-

372

-

-

-

372

19

KAB. PAMEKASAN

-

45

-

115

-

45

-

115

-

45

-

115

20

KAB. PASURUAN

-

-

-

172

-

-

-

172

-

-

-

172

21

KAB. PROBOLINGGO

-

-

-

317

-

-

-

317

-

-

-

317

22

KAB. PONOROGO

-

121

-

170

-

121

-

170

-

121

-

170

23

KAB. SAMPANG

-

45

-

399

-

45

-

399

-

45

-

399

24

KAB. SIDOARJO

307

25

KAB. SITUBONDO

-

14

-

37

-

14

-

37

-

14

-

37

26

KAB. SUMENEP

-

1,161

-

916

-

-

916

-

916

KAB. TRENGGALEK

-

-

-

78

-

-

78

-

1,16 1 -

-

27

1,16 1 -

-

78

28

KAB. TUBAN

-

-

-

95

-

-

-

95

-

-

-

95

29

KAB. TULUNG AGUNG

630

-

-

508

630

-

-

508

630

-

-

508

30

KOTA BATU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

KOTA BLITAR

-

-

-

150

-

-

-

150

-

-

-

150

32

KOTA KEDIRI

-

86

-

384

-

86

-

384

-

86

-

384

33

KOTA MADIUN

135

150

55

205

135

150

55

205

135

150

55

205

34

KOTA MALANG

920

150

1,725

345

920

150

1,725

345

920

150

1,725

345

35

KOTA MOJOKERTO

28

102

332

248

28

102

332

248

28

102

332

248

36

KOTA PASURUAN

-

125

-

-

125

-

-

125

-

144

1,535

-


1,426

307

144

Hal : L2 - 8

1,535

1,426

307

144

-

1,535

1,426

37

KOTA PROBOLINGGO

38

KOTA SURABAYA

-

-

-

368

463

-

-

6,247


-

-

-

368

463

-

-

6,247

Hal : L2 - 9

-

-

-

368

463

-

-

6,247


Hal : L2 - 10

LAMPIRAN III. DATA SULAWESI UTARA

1. Jalan Nasional dan Provinsi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/kota Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Jumlah

Nasional(Km) Provinsi(Km) 512.48 101.64 194.2 49.8 147.4 284.15 152.69 66.6 39.5 25.2 18.47 24.2 13 18.45 92.68 91 107.5 1.267.39 740.57

2. Terminal Bus

No.

Kabupaten/kota

1

Kota Manado

2 3

Kota Bitung Kota Tomohon Kabupaten Minahasa

4 5 6 7 8

9

Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minhasa Utara Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang Mongondow Kab. Kep. Sangihe

Terminal

Fungsi

- Malalayang - Paal 2 - Karombasan - Tuminting - Tangkoko - Beriman - Tondano - Kawangkoan - Tanawangko - Langowan

Terminal A Terminal B Terminal B Pelataran Terminal A Terminal B Terminal B Terminal B Pelataran Terminal B

- Ratahan - Airmadidi - Likupang - Amurang - Tumpaan - Kotamobagu - Bonawang - Modayag - Tahuna

Pelataran Terminal B Terminal B Terminal B Terminal B Terminal B Terminal B Terminal B Terminal C


Luas tanah (Ha) 4,382 6,358 5,329 1 10 10 7,2 1,152 10 4 6 10 10 1,302 600

Hal : L3 - 1

10 11

- Petta - Siau - Melonguane

Kab. Kep. Sitaro Kab. Kep. Talaud

400 1,575 -

Pelataran Pelataran Terminal B

3. Pengujian Kendaraan Bermotor PKB mekanik Mulai Merek beroperasi Ansen 1974

1

Kota Manado

Nama lokasi PKB Kairagi

2

Kab. Kep. Sangihe dan Talaud

Tahuna (mobile) Maproheka

No.

Kabupaten/kota

Luas daerah kerja(M2) 5000

1997

-

4. Jembatan Timbang No.

Kabupaten/kota

1 Kota Bitung 2 Kab. Minahasa 3 Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang 4 Mongodow

Lokasi Wangurer Pineleng Amurang

Kapasitas Merek (Ton) 80 Berkel 20 Kubota

Inobonto

Tahun operasi 1978 1980

15 Berkel

1972

20 Kubota

1983

5. Jumlah Kendaraan Masuk Jembatan Timbang No.

Lokasi

1 2 3 4

Wangurer Pineleng Amurang Inobonto

2005 48.278 20.895 35.422 27.205

2006 48.303 23.022 35.735 27.274

Tahun 2007 45.068 28.019 23.389 32.322

2008 24.691 14.905 26.644 27.699

2009 24.691 14.905 26.644 27.699

6. Kendaraan Terdaftar pada trayek AKAP tahun 2009 No. 1 2 3

Trayek Manado-Bitung Manado-Kema Manado-Likupang

0-19 -


Daya angkut (seat) 15-Oct 16-24 52 19 3 12

> 25 138 6 16

Hal : L3 - 2

Jumlah 190 25 31

No.

Trayek

4 5 6 7 8 9 10

Manado-Kembes Manado-Rumengkor Paal II-Airmadidi Paal II-Warisa Manado-Tarabitan Manado-Batu Bitung-Tondano Tuminting-TalawaanBantik Tumunting-Bulo Tuminting-Kulu Tuminting-Lantung Tuminting-Budo Tumintng-Bajo Tuminting-Darunu Tuminting-Langsa Tuminting-Palaes Manado- Tanawangko Manado–Amurang Manado–Motoling Manado–Tumpaan Manado–Poigar (Bolmong) Manado–Inobonto Manado–Tompaso Baru Manado–Senduk Manado–Ranoyapo Manado–Bintauna Manado–Atinggola Manado–Buroko Manado–Lolah Manado–Arakan Manado–Sondaken Kotamobagu–Amurang Kotamobagu– Tompasobaru Kotamobagu– Kawangkoan Kotamobagu– Modoinding

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

0-19 -

Daya angkut (seat) 15-Oct 16-24 15 3 162 12 6 1 2 7 2

> 25 20

Jumlah 15 3 162 18 1 2 29

1 1 2 1 1 1 1 -

1 2 8 1 1 1 2 1 32 6 1 3

11 23 21 9

7 1 -

2 3 10 2 2 2 3 1 43 36 23 12

-

10 7 2 8 7 2 14

9 6 8 2 1 5 1 1 3 -

7 3 4 4 . -

26 16 10 8 2 4 4 9 8 3 3 14

-

11

-

-

11

-

6

2

-

8

-

6

-

-

6


Hal : L3 - 3

No.

Trayek

39 40 41 42 43 44 45 46 47

Manado–Tomohon Manado–Tondano Manado–Langowan Manado–Tareran Manado–Kawangkoan Manado–atahan Manado–Tombatu Manado–Kakas Manado–Seretan Manado–Tondano (Kampus) Tondano- Molibagu Airmadidi–Tondano Tomohon–Tondano Tomohon–Kawangkoan Jumlah

48 49 50 51 52

0-19 8


Daya angkut (seat) 15-Oct 16-24 1 15 14 62 7 26 61 2 5 6 1 13 3 3 3 1 24 152 46 718

1 259

> 25 66 34 7 1 4 3 4 3 9 2 2 1 342

Hal : L3 - 4

Jumlah 82 48 76 26 64 15 17 10 7 10 2 26 153 16 1.327

7. Data Produksi Angkutan Penyeberangan dari/ke Bitung Tahun 2008

No

Trip

Bulan

1 Jan 2 Feb 3 Mar 4 Apr 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agt 9 Sep 10 Okt 11 Nov 12 Des Jumlah

Naik 11 11 11 12 9 6 9 12 6 10 11 9 117

Turun 11 11 10 13 9 6 9 12 5 11 11 8 116

Jumlah 22 22 21 25 18 12 18 24 11 21 22 17 233

Penumpang Naik 494 432 722 552 483 157 414 637 617 657 423 515 6.103

Turun 672 408 537 788 535 125 397 649 547 925 494 158 6.235


Jumlah 1.166 840 1.259 1.34 1.018 282 811 1.286 1.264 1.582 917 637 12.338

Roda2 Naik Turun 16 12 38 11 26 8 20 14 2 8 9 6 5 3 16 16 16 14 24 17 10 5 13 2 195 116

Kendaraan Roda 4/6 Jumlah Naik Turun 28 95 16 49 31 21 34 59 23 34 53 20 10 56 17 16 35 12 8 42 16 32 53 15 30 24 5 41 47 18 15 55 20 15 37 18 311 587 201

Hal : L3 - 5

Barang (Ton/M3) Jumlah Naik Turun 111 532 349 52 732 280 82 487 150 73 624 158 73 319 166 47 183 16 58 286 119 68 580 163 29 275 158 65 309 125 75 563 112 55 243 118 788 5.133 1.914

Jumlah 881 1.012 637 782 485 199 405 743 433 434 675 361 7.047

8. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Bitung-Pananaru Tahun 2008 Kendaraan Barang Jumlah Jumlah No. Bulan Roda2 Roda 4/6 (Ton/M3) Jumlah Jumlah Jumlah Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun 1 Jan 5 5 10 131 145 276 2 2 4 23 9 32 237 6 243 2 Feb 5 5 10 147 74 221 22 1 23 3 11 14 452 452 3 Mar 4 4 8 205 136 341 3 3 28 9 37 247 4 251 4 Apr 6 6 12 188 178 366 4 4 8 26 14 40 458 7 465 5 Mei 4 4 8 187 100 287 2 2 26 10 36 196 196 6 Juni 4 4 8 151 125 276 8 6 14 25 9 34 158 6 164 7 Juli 5 5 10 271 188 459 2 3 5 22 7 29 208 208 8 Agt 5 5 10 176 111 287 4 1 5 23 7 30 267 5 372 9 Sep 1 1 2 23 33 56 2 1 3 91 91 10 Okt 4 4 8 81 71 152 3 2 5 31 13 44 172 15 187 11 Nov 5 5 10 109 96 205 3 3 30 15 45 297 297 12 Des 4 3 7 286 106 392 3 3 23 13 36 175 28 203 Jumlah 52 51 103 1.96 1.363 3.318 56 19 75 262 118 380 3.06 71 3.129 Trip

Penumpang


Hal : L3 - 6

9. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Bitung-Melonguane Tahun 2008 Kendaraan Barang Roda2 Roda 4/6 (Ton/M3) Jumlah No. Bulan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun 1 Jan 4 4 8 358 527 885 14 10 24 67 6 73 252 343 595 2 Feb 4 4 8 285 334 619 15 10 25 25 7 32 248 280 528 3 Mar 5 4 9 508 401 909 23 8 31 26 8 34 224 139 363 4 Apr 4 5 9 364 610 974 16 10 26 19 5 24 146 151 297 5 Mei 3 3 6 291 435 726 7 7 21 6 27 212 135 256 6 Juni 7 Juli 2 2 4 142 209 354 3 3 18 4 22 78 85 163 8 Agt 5 5 10 461 538 999 12 15 27 28 8 36 213 158 371 9 Sep 5 4 9 594 514 1.108 16 14 30 22 4 26 184 158 342 10 Okt 4 5 9 576 851 1.427 21 15 36 27 3 23 137 100 237 11 Nov 4 4 8 297 398 695 7 5 12 22 4 26 161 108 269 12 Des 3 3 5 213 52 265 10 2 12 7 3 10 54 80 134 Jumlah 43 43 86 4.09 4.869 8.958 137 96 233 275 58 333 1.82 1.737 3.555 Trip

Penumpang


Hal : L3 - 7

10. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Bitung-Siau Tahun 2008 Kendaraan Barang Roda2 Roda 4/6 (Ton/M3) Jumlah No. Bulan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun 1 Jan 2 2 4 5 3 8 5 1 6 43 43 2 Feb 2 2 4 1 1 3 3 6 3 Mar 2 2 4 9 9 5 6 11 32 7 39 4 Apr 2 2 4 8 1 9 16 16 5 Mei 2 2 4 5 5 1 1 9 1 10 20 31 51 6 Juni 2 2 4 6 6 1 1 10 3 13 2 10 12 7 Juli 2 2 4 1 1 2 5 7 25 34 59 8 Agt 2 2 4 2 2 9 Sep 10 Okt 2 2 4 6 2 8 14 14 11 Nov 2 2 4 17 17 3 1 4 105 4 109 12 Des 2 2 4 16 16 7 2 9 14 10 24 Jumlah 22 22 44 59 3 62 2 1 3 60 25 85 257 110 367 Trip

Penumpang


Hal : L3 - 8

LAMPIRAN IV. DATA MALUKU

1. Jalan Panjang jalan di Propinsi Maluku adalah 6.590 km dengan rincian sebagai berikut: 1. Jalan Nasional : Total panjang jalan Nasional adalah 985 km, 553 km (kondisi Mantap), 467 km (kondisi baik), 85 km (kondisi sedang), 432 Km (Tidak mantap) 109 km (kondisi rusak ringan), 322 km (rusak berat) 2. Jalan Provinsi : Total panjang jalan Provinsi adalah 1.611 km, 343 km (kondisi mantap), 198 km (baik), 144 km (sedang), 1.268 km (tidak mantap), 859 km (rusak ringan), 409 km (rusak berat) 3. Jalan Kabupaten : Total panjang jalan Kabupaten adalah 3.994 km, 1.232 km (kondisi mantap), 442 km (baik), 790 km (sedang), 2.762 (tidak mantap), 1.474 km (rusak ringan), 1.287 km (rusak berat).


Hal : L4 - 1

2. Terminal Terminal

No.

Kode

Luas (m2)

1 2

Nama Masohi Sanana

850 1000

3 4 5 6 7

Tual Saparua Pantai Pelita Tulehu

750 1250 750 1350 1500

Lokasi

Tipe

Kecamatan

C C

Kabupaten Maluku Tengah Maluku Tenggara

C C C C C

Maluku Tenggara Maluku Tenggara Kota Ambon Kota Ambon Kota Ambon

Kei Kecil Saparua

Desa

Sathean Kulur

3. UPPKB

UPPKB

Luas (m2)

No. Kode

Kapasitas (Ton)

Lokasi Status

Kondisi

Nama

Kabupaten

Kecamatan

Desa

1 Passo 20 O Kota Ambon Keterangan : Status : [O]=Beroperasi, [T]=Tidak Beroperasi Kondisi : [B]=Baik, [C]=Cukup, [K]=Kurang, [T]=Tidak Ada Data 4. PKB

Jumlah Penguji

Jenis Alat

Luas (m2)

Propinsi / Kabupaten 1 Maluku Tengah

2

3

4

NMk

MK

Kel

1

Maluku Tenggara

MP

M. Bus

M. Brg

KK

Krt. Gan

Krt. Tem

Merek Alat Uji

Tahun

0 1

1

0

Maluku Tenggara Barat

1

0

Buru

1

0

Seram Bagian Timur

1

0

Seram Bagian Barat

1

0

Kepulauan Aru

1

0

Kota Ambon

Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Taman Kend.

1

0

1994-1995

1978-1979

Keterangan :


Hal : L4 - 2

1.

Jabatan Fungsional Pemula

NMK : Non Mekanis

M.Bus : Mbl Bus

2.

Jabatan Fungsional Pelaksana

MK : Mekanis

M.Brg : Mbl Barang

3.

Jabatan Regional Pelaksana Lanjutan Kel : Keliling

KK : Kendaraan Khusus

4.

Jabatan Fungsional Penyelia

Krt.Gan : Kereta Gandengan

MP : Mbl Penumpang

Krt. Tem : Kereta Tempel

5. Fasilitas Keselamatan Jalan (Rambu)

No.

Ruas Jalan

1

2

1 2 3

Liang - Passo Waipia - Kairatu Amahai - Besi Jumlah

Posisi Jml. Ket Panjang Jumlah Kiri Jumlah Kanan Rambu (Km) (Buah) Psg Belum Total Psg Belum Total 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22,7 120,0 67,1 209,8

227 652 346 1225

10 3 9 22 755


1 4 2 777

1 24 4 4 2 27 55

60 243 90 393

84 247 117 448

Hal : L4 - 3

6. Fasilitas Keselamatan Jalan (Marka)

Lokasi (Km)

Panjang Marka (Meter)

POSISI

No.

Ruas Jalan

Panjang (Km)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Jumlah Kiri Psg

Jumlah Tengah

Belum

Total

Psg

Belum

Total

JUMLAH KANAN Psg

Belum

Total

1

AMAHAI - MASOHI - WAIPIA (PULAU SERAM)

35

0.00 - 34.00

86.376

-

35.13

35.13

16.116

-

16.116

-

35.13

35.13

2

WAIPIA - SAKKA - SALEMAN (PULAU SERAM)

48

35.00 - 84.00

119.001

-

48.203

48.203

22.145

450

22.595

-

48.203

48.203

3

WAIPIA - LIANG - KAIRATU (PULAU SERAM)

120

0.00 - 120.00

295.051

-

120.078

120.078

43.685

11.21

54.895

-

120.078

120.078

4

LIANG - WAAI - TULEHU PASSO (PULAU AMBON)

22,6

0.00 - 22.60

60.914

22.642

-

22.642

15.63

-

15.63

22.642

-

22.642

TOTAL

225,6

561.342

22.642

203.411

226.053

97.576

11.66

109.236

22.642

203.411

226.053

7. Lintas Penyeberangan Lokasi Pelabuhan No.

Nama Lintas Penyeberangan Pelabuhan 1

1

NAMLEA - AMBALAU

MALUKU

Pelabuhan 2 MALUT


Surat Keputusan

Jarak (mil)

-

-

Waktu Tempuh

Tahun Operasional

Fungsi

-

LK

Jam Kec -

11

Hal : L4 - 4

KET 15

No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29

Nama Lintas Penyeberangan SAPARUA - NALAHIA DOBO - BENJINA NALAHIA - AMAHAI UMEHPUTIH - PELAUW TELUK GURITA - KISAR KENDARI - AMBON AMBON - SORONG SAUMLAKI - TEPA ILWAKI - DILLI BABANG - WAHAI DOBO - BENJINA WAHAI - FAKFAK WAHAI - SORONG SERAM - FAKFAK POKKA - GALALA HUNIMUA - WAIPIRIT NEGERI LIMA - NAMLEA TUAL - ELAT TUAL - LARAT LARAT - SAUMLAKI GALALA - NAMLEA TUAL - DOBO SAPARUA - WAILEI ILWAKI - WONRELI SANANA - TELUK BARA SAUMLAKI - ADAUT

Lokasi Pelabuhan MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU NTT MALUKU SULTRA MALUKU MALUKU PAPUA MALUKU MALUKU MALUKU TIMOR LESTE MALUT MALUKU MALUKU IRJABAR MALUKU PAPUA MALUKU PAPUA MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUT MALUKU MALUKU MALUKU


Surat KM 64 / 1989 KM 64 / 1989 KM 64 / 1989 KM 25 / 1991 KM 49 / 1994 KM 49 / 1994 KM 49 / 1994 KM 33 / 1995 KM 13 / 1997 KM 13 / 1997 KM 13 / 1997 KM 13 / 1997

Jarak 40 22 6 17 12 40 0.5 12 38 26 1 1 85 1 9 26 14 5

Waktu 3 12 2 10 1 10 15 11 10 12 3 12 0 7 1 10 11 12 11 12 8 11 10 12 1 10 -

Hal : L4 - 5

Tahun 199 199 199 199 199 -

Fungsi LP LP LP LP LP LP LP DK LN LP LP LP LP LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LP DK

No. 30 31 32 33

Nama Lintas Penyeberangan WONRELI - SERWARU ATAPUPU - ILWAKI ATAPUPU - WONRELI TL. GURITA - ILWAKI

Lokasi Pelabuhan MALUKU MALUKU NTT MALUKU NTT MALUKU NTT MALUKU

Surat KM 13 / 1997 KM 66 / 2000 KM 66 / 2000 KM 1 / 2001

Jarak 6 12 50 9

Waktu -

Tahun -

Fungsi DK LP LP LP

8. Pelabuhan Penyeberangan Lokasi No

Nama Pelabuhan Kabupaten

Kota

Pulau

-

-

-

Pemilik

Penyelenggara

Tahun Pemba ngunan

Mooring (GRT)

Fas. Bongkar Muat

Kontruksi Dermaga

-

-

-

-

-

-

UMEHPUTIH - WAILEI

Lintasan Yang Di Layani

1 2

PELAUW UMEH PUTIH

3

SAUMLAKI

MALUKU TENGAH

OLILIT

YAMDENA

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

SAUMLAKI - TEPA SAUMLAKI - ADAUT LARAT - SAUMLAKI

4

ILWAKI

MALUKU TENGAH

HIAS

WETAR

Ditjen Hubla

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

ILWAKI - WONRELI ILWAKI DILLI TL. GURITA - ILWAKI ATAPUPU - ILWAKI

5

SERWARU

MALUKU TENGAH

SERWARU

6

ADAUT

MALUKU TENGAH

KANDAR

LETI SELARU


-

-

-

-

-

-

WONRELI - SERWARU

-

-

-

-

-

-

SAUMLAKI - ADAUT

Hal : L4 - 6

Pemilik -

Penyelenggara -

Tahun -b

Mooring (G - )

Fas. -k

Kontruksi

-

-

-

-

-

-

LARAT - SAUMLAKI TUAL LARAT

-

-

-

-

-

-

-

NALAHIA - AMAHAI SAPARUA - NALAHIA

-

-

-

-

-

-

-

-

SAUMLAKI - TEPA

-

-

-

-

-

-

-

-

NALAHIA - AMAHAI

KAIDULAH

-

-

-

-

-

-

TUAL-ELAT TUAL - ELAT TUAL - LARAT TUAL - DOBO

ELAT

KEI BESAR

-

-

-

-

-

-

TUAL-ELAT TUAL - ELAT

MALUKU TENGGARA

DOBO

KEPULAUAN ARU

-

-

-

-

-

-

DOBO - TIMIKA DOBO BENJINA TUAL - DOBO

MALUKU TENGGARA

-

-

-

-

-

-

-

-

DOBO - BENJINA

No 7

Nama Pelabuhan WONRELI

8

LARAT

MALUKU TENGAH

9

NALAHIA

MALUKU TENGAH

-

10

TEPA

MALUKU TENGAH

11

AMAHAI

MALUKU TENGAH

12

TUAL

MALUKU TENGGARA

TUAL

13

ELAT

MALUKU TENGGARA

14

DOBO

15

BENJINA

MALUKU TENGAH

Lokasi WONRELI

KISAR

LARAT

NUHULOWA


Hal : L4 - 7

-

Lintasan Yang Di Layani WONRELI - SERWARU WONRELI - DILLI ATAPUPU WONRELI ILWAKI - WONRELI TELUK GURITA - KISAR

No 16

Nama Pelabuhan WAIPIRIT

17

HUNIMUA

18

MALUKU TENGGARA BRT

Lokasi MASOHE

SERAM

Pemilik PT. ASDP

Penyelenggara PT. ASDP

Tahun b 1980

Mooring (G 500 )

Fas. k

BETON

Kontruksi

Lintasan Yang Di Layani HUNIMUA - WAIPIRIT

PT. ASDP

1980

-

-

BETON

HUNIMUA - WAIPIRIT

MALUKU TENGGARA BRT

AMBON

AMBON

PT. ASDP

WAILEI

MALUKU TENGGARA BRT

AMAHAI

SERAM

Ditjen Hubla

Dinas Perhubungan

-

-

-

-

SAPARUA - WAILEI UMEHPUTIH - WAILEI

19

HARUKU

MALUKU TENGGARA BRT

PELAU

HARUKU

-

-

-

-

-

-

PELAU - UMEHPUTIH AMBON - HARUKU

20

SAPARUA

KAB MALUKU TENGGARA BRT

SAPARUA

SAPARUA

-

-

-

-

-

-

SAPARUA - WAILEI SAPARUA NALAHIA AMBON - SAPARUA PELAU - UMEHPUTIH

21

NEGERILIMA

MALUKU TENGGARA BRT

AMBON

AMBON

-

-

-

-

-

-

NEGERI LIMA - NAMLEA

22

WAHAI

MALUKU TENGGARA BRT

-

-

-

-

-

-

-

-

WAHAI - SORONG WAHAI FAKFAK BABANG - WAHAI

23

SERAM

MALUKU TENGGARA BRT

-

-

-

-

-

-

-

-

SERAM - FAKFAK

24

NAMLEA

BURU

PT. ASDP

BURU

BARA


PT. ASDP

1994

Hal : L4 - 8

500

Movab le Bridge

BETON

NAMLEA - AMBALAU NEGERI LIMA - NAMLEA GALALA - NAMLEA

No 25

Nama Pelabuhan TELUK BARA

26

Pemilik

Tahun b

BURU

Lokasi KABARAT

BURU

GALALA

KOTA AMBON

AMBON

AMBON

PT. ASDP

PT. ASDP

1992

27

POKA

KOTA AMBON

AMBON

AMBON

PT. ASDP

PT. ASDP

1990

28

AMBON

KOTA AMBON

AMBON

AMBON


PT. Pelindo

Penyelenggara

Dinas Perhubungan

-

Hal : L4 - 9

Mooring (G )

Fas. k Movab le Bridge

-

-

Kontruksi

Lintasan Yang Di Layani SANANA - TELUK BARA

BETON

GALALA - NAMLEA POKKA GALALA

BETON

POKKA - GALALA

-

AMBON - SAPARUA AMBON - HARUKU AMBON SORONG KENDARI - AMBON

Ringkasan Eksekutif I. Pendahuluan Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. TI tidak hanya membantu proses otomasi dan manajemen informasi, tetapi memungkinkan terjadinya aktivitas, fasilitas atau cara kerja baru yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, TI telah menjadi enabler dari suatu kegiatan dan pelayanan suatu organisasi. Semakin kompleksnya pelaksanaan tugas-tugas di sub sektor perhubungan darat, dan penerapan otonomi daerah, maka peran dan fungsi dari TI haruslah dioptimalkan. Untuk itu diperlukan alat bantu yang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu yang akan timbul, dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahan dalam koordinasi serta memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di sub sektor perhubungan darat. Melalui pekerjaan pembangunan aplikasi data perhubungan darat diharapkan tujuan tersebut bisa dicapai. Kegiatan ini akan menghasilkan suatu sistem terkomputerisasi yang mampu menerima, mengolah dan menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan aman dalam penyimpanannya. Sistem tersebut dirancang sehingga arsitektur penyimpanan datanya memungkinkan data untuk diklasifikasi dan disimpan dengan struktur yang baik. Arsitektur tersebut akan memungkinkan penempatan dan akses yang mudah serta efisien. Disamping itu memungkinkan hubungan, ekstraksi, penerimaan dan pengiriman data dengan sistem basis data lain yang sudah digunakan atau dikembangkan di lingkungan stakeholder lain.

II. Pendekatan dan Metodologi Pengembangan sistem informasi bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk itu, agar kesinambungan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya tetap terjaga, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sistem eksisting yang sudah dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi overlap dalam pelaksanaannya sehingga akan menimbulkan kebingungan dari pemakai dan mubazirnya sistem yang telah dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 1



Analisis dan Desain Sistem Informasi

Implementasi dan Pelatihan Gambar 1. Pendekatan dan Metodologi

II.1. Studi Perundangan Rancangan sistem informasi yang baik haruslah mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses perancangan yang dimulai dengan penetapan kelembagaan yang terkait, alur proses dan dokumen, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sosialisasi, dan lain-lain memiliki sandaran payung hukum, sehingga tidak akan terkendala pada saat penerapannya di lapangan. Landasan hukum pengembangan sistem aplikasi data perhubungan darat adalah : 1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, terutama pada bab XVI yang memuat mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. Undang-Undang dan peraturan Pemerintah terkait lainnya, khususnya : a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Hal : 2

c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d. Surat Edaran MENKOMINFO No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah e. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/2/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS) II.2. Identifikasi dan Studi Sistem Informasi Identifikasi dan studi terhadap sistem informasi dilakukan dengan melakukan survai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan, perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia. Survey Kebutuhan terhadap pengembangan sistem juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi langsung kebutuhan riil di daerah. Survey lapangan sesuai kerangka acuan kerja akan dilakukan terhadap tiga lokasi, yaitu Surabaya, Ambon dan Menado. Survey diperlengkapi dengan formulir isian baku dan formulir survey yang dimaksudkan untuk : 1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi 2. Melihat kesiapan institusi dalam mengimplementasikan sistem 3. Mengumpulkan data dan format informasi yang dihasilkan.

II.3. Analisis dan Desain Sistem Informasi Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru. Analisis sistem dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang merupakan proses untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam pengembangan sistem. Berdasarkan hasil survey pengumpulan data dan wawancara, baik di tingkat pusat dan daerah, beberapa kebutuhan terhadap sistem dan data adalah sebagai berikut : PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 3

a. Data dikelompokkan atas data statis, data dinamis, data operasional, data kinerja dan data khusus b. Data input digolongkan atas dua, yaitu data input yang baru, yaitu data yang akan diinputkan melalui sistem secara langsung dan data input yang diambil dari sistem lain. Kondisi ini mengakibatkan harus dibuatkannya interface untuk data dari sistem lain agar bisa masuk ke sistem yang akan dibangun c. Penginputan data sesuai kewenangan dari lokasi data, yang terdiri dari pusat, balai, propinsi dan kabupaten/kota d. Sistem harus dimungkinkan untuk menyajikan data yang diperlukan dalam bentuk spreadsheet sehingga data ini bisa dimanfaatkan untuk analisa kinerja yang sifatnya belum terstruktur e. Kriteria kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan antara sebelum dengan sesudah, dan tahun sebelum dengan tahun sesudahnya f. Data-data pembangunan termasuk data-data yang sifatnya dinamis. Data dinamis yang berkaitan dengan profil dan kinerja harus dimasukkan dalam sistem g. Time series data tidak cukup hanya dalam satuan tahun, namun harus dibreakdown ke dalam satuan bulan h. Diperlukan pendampingan yang intens dimulai dari standarisasi pola operasi baru yang berimplikasi pada perubahan budaya kerja. Sosialisasi dari kondisi ini adalah tahapan tersulit namun harus dilakukan agar tidak terdapat (minimal mengurangi) penolakan dari pengguna. Arsitektur sistem aplikasi digambarkan sebagai berikut : LLAJ

Keselamatan

Sumber Lain

Informasi Pemeliharaan Pemeliharaan Informasi

Informasi Pemeliharaan

APL-HUBDAT

Informasi Pemeliharaan

Angkutan Penyeberangan

Informasi

Informasi

LLASDP

Pemeliharaan

Informasi

Manajemen

Publik

Gambar 2. Arsitektur Sistem Aplikasi PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 4

Gambar diatas memperlihatkan aliran data dan proses pembangunan aplikasi data perhubungan darat (APL-HUBDAT) berdasarkan sifat dari otoritas kepemilikan data, yaitu pemilik data yang bisa melakukan pemeliharaan data (penambahan, modifikasi dan penghapusan). Sistem aplikasi terdiri dari tujuh modul aplikasi yang terpisah sesuai dengan kewenangan atau otoritas setiap pengguna untuk mengakses data. Sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan arsitektur Client Server (two-tier), yaitu akses langsung pengguna (client) ke Local Database Server. Modul aplikasi tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Modul Aplikasi LLAJ Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan Modul Aplikasi LLASDP Modul Aplikasi Keselamatan Modul Aplikasi Manajemen Modul Aplikasi Publik Modul Aplikasi dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain)

II.3.1. Modul Aplikasi LLAJ

LLAJ Kendaraan Bermotor Sarana LLAJ

Angkutan Penumpang Umum Angkutan Barang

Prasarana LLAJ

Prasarana Jalan

Perkembangan Jalan Kinerja Jalan PKB

Terminal

UPKB

Fasilitas Penunjang

Gambar 3. Modul LLAJ PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 5

Fasilitas penunjang jalan terdiri dari : Rambu, Marka Jalan, Pagar Pengaman, Deliniator, Cermin Tikungan, Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Lampu Penerangan Jalan. II.3.2. Modul Aplikasi LLASDP LLASDP

Sungai dan Danau Alur Pelayaran Sungai dan Danau Jaringan Angkutan Sungai Jaringan Angkutan ASD Perkembangan Armada Sungai dan Danau Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau Produksi Angkutan Sungai dan Danau Perkembangan Rambu Sungai Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

Gambar 4. Modul LLASDP


Hal : 6

II.3.3. Modul Aplikasi Angkutan Penyeberangan Angkutan Penyeberangan Perkembangan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Kapal Penyeberangan Jenis Pengoperasian Pemilik Kapal Penyeberangan Produksi Angkutan Penyeberangan Kinerja Angkutan Penyeberangan Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 5. Modul Angkutan Penyeberangan II.3.4. Modul Aplikasi Keselamatan Keselamatan

Kecelakaan LLAJ

Kecelakaan LLASDP

Gambar 6. Modul Keselamatan II.3.5. Modul Aplikasi Manajemen Modul Aplikasi Manajemen adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan manajemen.


Hal : 7

II.3.6. Modul Aplikasi Publik Modul Aplikasi Publik adalah otoritas yang diberikan oleh sistem untuk menghasilkan informasi profil dan kinerja dari semua moda untuk kebutuhan publik dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. II.3.7. Modul Aplikasi Sumber Lain Modul Aplikasi dari Sumber Lain terdiri dari : Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain. II.4. Implementasi dan Pelatihan Pada tahapan ini akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna dalam menggunakan sistem aplikasi, pelacakan kesalahan (trouble shooting) jika ada error dan bug yang disebabkan oleh hardware dan software failure.

III. Rancangan Strategis Rancangan strategis pengembangan sistem ini dimaksudkan sebagai pola dan arahan pada instansi pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan data perhubungan darat, khususnya di Kementerian Perhubungan, dalam mengembangkan dan mengelola aplikasi data perhubungan darat sesuai lingkup kewenangan masing-masing sehingga secara nasional dapat dibangun sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, walaupun dikelola oleh institusi yang berbeda-beda, tetapi sistem bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan secara mudah. Untuk itu diperlukan pemetaan kondisi eksisting yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pengelolaan informasi perhubungan darat dewasa ini, khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan strategi pengembangan aplikasi data perhubungan darat (APL-HUBDAT) sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Pemetaan atas kondisi pengelolaan informasi perhubungan darat difokuskan pada 3 (tiga) komponen APL-HUBDAT, yaitu: 1. Informasi perhubungan darat, 2. Teknologi (Prasarana dan Sarana) APL-HUBDAT, dan 3. Kelembagaan (Institusi Pengelola) APL-HUBDAT. PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 8

Dari pemetaan kondisi pengelolaan sistem informasi diatas, pengembangan dan implementasi APL-HUBDAT memerlukan pertimbangan yang mendalam atas arsitektur aplikasi yang akan digunakan. Ketepatan dalam memilih arsitektur aplikasi akan dapat menjamin kemudahan dalam pengembangan (scalability), kegunaan (applicability), kehandalan (reliability), ketersediaan (availability), dan kemudahan dalam pengelolaan (manageability) dari aplikasi-aplikasi APLHUBDAT. Arsitektur aplikasi yang tepat juga berfungsi untuk mengatur dinamika fungsi-fungsi aplikasi gabungan, membantu merumuskan strategi penyebaran (distribution) aplikasi, dan membantu untuk menjaga dari pengaruh negatif terhadap pengoperasian APL-HUBDAT yang dapat ditimbulkan oleh pemakaian teknologi yang baru. APL-HUBDAT merupakan integrasi dan sinergi dari sistem-sistem informasi perhubungan darat yang dilaksanakan oleh Pengelola APL-HUBDAT di berbagai tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah). Ruang lingkup dan kebutuhan Pengelola APLHUBDAT dapat berbeda pada tiap tingkatan dan dapat berbeda pula pada setiap institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, arsitektur aplikasi APL-HUBDAT akan diterapkan secara bervariasi disesuaikan dengan ruang lingkup dan kebutuhan Pengelola yang bersangkutan. Arsitektur aplikasi merupakan suatu rancangan aplikasi yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Arsitektur aplikasi dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Karena itu arsitektur aplikasi bisa sangat sederhana, bisa pula sangat rumit (complicated) dan melibatkan interaksi yang intens dari piranti lunak aplikasi, basisdata, dan piranti lunak sistem. Arsitektur aplikasi dibedakan atas arsitektur aplikasi di pusat (Ditjen Perhubungan Darat) dan daerah (UPT, Dinas, Balai, dan lain-lain). APL-HUBDAT Tingkat Pusat, atau APL-HUBDAT Nasional, merupakan simpul (node) utama dalam pengelolaan data dan informasi perhubungan darat di Indonesia. APL-HUBDAT Nasional ini menjadi gerbang (gateway) utama untuk menerima data masukan (input) dan menyebarluaskan (dissemination) produk informasi tingkat nasional. Karena itu, APL-HUBDAT Nasional akan mengelola basisdata (database) dan/atau gudang data (datamart atau data warehouse) yang berisi data terkonsolidasi sebagai hasil proses ekstraksi, transformasi, dan agregasi data-data yang diterima dari Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah. Disamping itu, APL-HUBDAT Nasional juga akan mengelola metadata-metadata yang mengandung informasi tentang data-data dan informasi Perhubungan Darat yang dikelola oleh Pengelola APL-HUBDAT di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta UPT Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pengguna yang memerlukan data rinci dapat mengakses langsung APLHUBDAT yang bersangkutan.


Hal : 9

APL-HUBDAT di daerah, memiliki fungsionalitas yang sama dengan APL-HUBDAT Nasional. Perbedaannya adalah bahwa APL-HUBDAT di Daerah memiliki kandungan data yang lebih terbatas. APL-HUBDAT Provinsi ruang lingkupnya terbatas pada provinsi yang bersangkutan. Sedangkan APL-HUBDAT Kabupaten/Kota ruang lingkupnya adalah kabupaten/kota yang menjadi wewenangnya. Adapun APL-HUBDAT Pusat mencakup keseluruhan data, baik di kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Karena itu, APL-HUBDAT di daerah juga memerlukan arsitektur aplikasi yang memungkinkan berbagi berkas atau periferal serta kemampuan akses komputer melalui jarak jauh. Hanya saja, dalam memilih arsitektur aplikasi perlu dipertimbangkan kesiapan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi serta kelembagaan di Daerah bersangkutan.

IV. Rancangan Detail Rancangan detail sistem informasi yang dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : a. Menjelaskan sistem saat ini secara lengkap b. Menggambarkan sistem informasi yang ideal c. Membawa sistem informasi yang ideal ke kondisi saat ini dengan memperhatikan kendala sumber daya d. Memetakan tugas pokok dan fungsi stuktur organisasi terhadap sistem informasi. Perancangan APL-HUBDAT mengikuti kaidah-kaidah perancangan sistem yang sudah baku, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa perancangan suatu sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahapan ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Secara umum perancangan sistem dibagi dalam dua bagian, yaitu : 1. Perancangan secara umum atau perancangan konseptual, dan perancangan logikal atau perancangan secara makro 2. Perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik Tahapan perancangan sistem informasi dibagi menjadi dua antara lain : a. Perancangan basis data, merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Perancangan ini terdiri dari perancangan secara konseptual, secara logis dan secara fisik. PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 10

b. Perancangan proses, biasanya menghasilkan dokumentasi sistem. Spesifikasi program dipakai sebagai petunjuk bagi pemrogram agar dapat mudah menuangkan proses ke dalam program. IV.1. Perancangan Masukan Data Tujuan dari perancangan masukan adalah untuk melakukan standarisasi format pemasukan data sehingga data-data yang dikumpulkan, dimasukkan dan diolah adalah jenis data yang bisa diterima dan dimengerti dan mencapai keakuratan yang tinggi. Proses pemasukan data dapat melibatkan dua atau tiga tahapan utama sebagai berikut, yaitu penangkapan data (data capture), penyiapan data (data preparation), dan pemasukan data (data entry). Perancangan masukan data APL-HUBDAT mencakup data-data perhubungan darat yang mencakup : Data LLAJ, Data Angkutan Penyeberangan, Data LLASDP, Data Keselamatan, Data Manajemen, Data Publik dan Data dari Sumber Lain (Data Umum, Produk Hukum, Sumber Daya Manusia, Program Pembangunan, dan lain-lain). Perancangan masukan data menggunakan cu ke formulir-formulir data yang meng format data perhubungan darat tahun 2010.

Gambar 7. Contoh pemasukan data UPKB


Hal : 11

IV.2. Perancangan Antar Muka Perancangan antar muka pengguna sistem informasi APL-HUBDAT akan mengadopsi teknologi terkini berikut filosofinya. Sistem yang akan dikembangkan akan menggunakan filosofi tampilan ribbon menu, seperti yang saat ini digunakan oleh Microsoft Office 2000.

Gambar 8. Contoh Tampilan Menu Ribbon IV.3. Perancangan Keluaran Perancangan keluaran dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi perhubungan darat dalam format yang bisa dipresentasikan, dicetak, dimanfaatkan untuk keperluan lebih lanjut, dan dilakukan pertukaran data. Keluaran APL-HUBDAT ini akan menghasilkan data dan informasi perhubungan darat, yang meliputi antara lain : A.

DATA UMUM 1. Luas Wilayah 2. Kependudukan 3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

B.

DATA BIDANG PRASARANA LLAJ 1. Prasarana Jalan a. Perkembangan Jalan menurut Status,Jenis Konstruksi dan Kondisi Jalan. b. Kinerja Ruas Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.


Hal : 12

2. 3. 4.

Inventarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Terminal Menurut Type Jembatan Timbang

C.

DATA BIDANG SARANA LLAJ 1. Perkembangan Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum 3. Kendaraan Angkutan Barang

D.

DATA FASILITAS PENUNJANG / PERLENGKAPAN JALAN 1. Rambu 2. Marka Jalan 3. Pagar Pengaman 4. Deliniator 5. Cermin Tikungan 6. Paku Jalan 7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 8. Lampu Penerangan Jalan.

E.

DATA BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 1. Data Sungai dan Danau 2. Alur Pelayaran Sungai dan Danau 3. Jaringan Angkutan Sungai 4. Gambar Jaringan Angkutan ASD 5. Perkembangan Armada Sungai dan Danau 6. Perkembangan Dermaga Sungai dan Danau 7. Produksi Angkutan Sungai dan Danau 8. Perkembangan Rambu Sungai 9. Inventarisasi Dermaga Sungai dan Danau

F.

DATA BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1. Perkembangan Lintas Penyeberangan 2. Pelabuhan Penyeberangan 3. Kapal Penyeberangan 4. Jenis Pengoperasian Kapal Penyeberangan 5. Jumlah Kapal Penyeberangan Berdasarkan Pemilik 6. Produksi Angkutan Penyeberangan 7. Kinerja Lintas penyeberangan 8. Inventarisasi Pelabuhan Penyeberangan.

G.

DATA BIDANG KESELAMATAN 1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 2. Kecelakaan ASDP

H. I. J. K.

PRODUK HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PEMBANGUNAN LAIN-LAIN.


Hal : 13

IV.4. Perancangan Standarisasi Rancangan standarisasi APL-HUBDAT dikelompokkan atas : 1. 2. 3. 4.


IV.5. Perancangan Basis Data Pengembangan APL-HUBDAT berbasis teknologi Client Server (two tier architecture) yang akan mengakses data yang disimpan pada Local Database Server dari komputer client di jaringan LAN, WAN, intranet atau internet.

Gambar 9. ERD Tabel Referensi


Hal : 14

Gambar 10. ERD LLAJ

Gambar 11. ERD LLASDP Entity Relationship Diagram dijelaskan dengan kamus data yang berisi penjelasan tertulis tentang data yang ada di dalam database.


Hal : 15

IV.6. Perangkat Lunak Pengembangan APL-HUBDAT akan menggunakan perangkat lunak yang tanpa biaya (freeware dan opensource), sehingga diharapkan bahwa pada saat sistem diimplementasikan tidak memerlukan biaya-biaya yang terkait dengan instalasi, lisensi pemakaian perangkat lunak lainnya, dan biaya distribusi aplikasi (deployment). Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Database server yang digunakan dalam pengembangan APL-HUBDAT menggunakan MySQL SQL Server. Perangkat lunak ini bebas untuk digunakan dan kehandalannya sudah teruji, mampu untuk mengolah data-data yang besar (angka, tekstual, foto, video dan object), memungkinkan untuk diinstalkan di lingkungan komputer baik yang standalone maupun terhubung dalam jaringan LAN, WAN, Intranet dan Extranet b. Perangkat lunak untuk pembuatan sistem aplikasi menggunakan bahasa Lazarus (berbasis Object Pascal). Tidak diperlukan lisensi untuk penggunaan perangkat lunak. Lazarus adalah software opensource yang mengacu ke Borland Delphi. Sama halnya dengan Borland Delphi, sistem aplikasi yang dihasilkan sangat stabil (tidak terganggu dengan performansi dari sistem operasi Windows, jika sistem operasi Windows mengalami masalah dengan beberapa komponen librarynya). Hal ini sangat berbeda jika kita menggunakan perangkan lunak pengembangan keluarga Windows yang sangat tergantung dengan kestabilan sistem operasi Windows. Keuntungan lainnya adalah bahwa kompatibilitas Borland Delphi versi 5.0 dengan Lazarus (bahasa pemrograman berbasis Object Pascal di Linux dan MacOS/IGOS), sehingga pada saat kita akan mengkonversi sistem aplikasi ini ke sistem operasi Linux dan MacOS/IGOS, maka cukup dengan melakukan konversinya di Lazarus kemudian dicompile ulang tanpa harus melakukan kodifikasi ulang c. Perangkat lunak spreadsheet, untuk menampilkan laporan dalam format BIFF (file Ms Excel). Jika, client tidak mempunyai lisensi Microsoft Office, maka bisa menggunakan perangkat lunak spreadsheet lainnya yang gratis seperti misalnya Star Office, Open Office, dan lain-lain. Aplikasi APL-HUBDAT menstandarkan laporan dalam format BIFF dengan alasan bahwa agar data dari sistem aplikasi bisa digunakan oleh pengguna lain untuk keperluannya yang khusus dan spesifik IV.7. Perangkat Keras Arsitektur minimal perangkat keras (hardware) yang diperlukan adalah sebagai berikut :


Hal : 16

Gambar 12. Arsitektur Perangkat Keras Gambar 12 memperlihatkan arsitektur perangkat keras sebagai berikut : ·

Sistem yang akan dikembangkan menggunakan arsitektur teknologi client/server, yaitu dengan menggunakan database server sehingga mampu untuk mengolah data dengan kuantitas yang besar, baik data tekstual, grafik maupun video

·

Sistem bisa beroperasi dalam lingkungan LAN/WAN dan Intranet/Extranet

·

Fleksibilitas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penambahan dan pengembangan perangkat keras

·

Mengingat bahwa data-data perhubungan darat sangatlah penting, maka pada saat kuantitas datanya menjadi sangat besar maka diperlukan untuk memiliki satu komputer tambahan yang akan dipergunakan sebagai backup server, yaitu untuk membackup data secara otomatis atau bisa pula difungsikan sebagai replication server, yaitu digunakan untuk mereplikasi data secara otomatis (mirror server), sehingga pada saat primary server mengalami gangguan, secara otomatis koneksi akan diswitch ke replication server sehingga pengguna tidak akan terganggu pada saat melakukan pemrosesan. Pada saat primary server sudah kembali normal, jika ada updating data di replication server, data secara otomatis direplikasi kembali ke primary server dan koneksi dikembalikan ke primary server

·

Apabila dimungkinkan untuk menambah Application Server, yang akan digunakan untuk membagi beban jaringan (reduce network traffic) sehingga memungkinkan akses client ke server menjadi lebih cepat.

IV.8. Rancangan Fungsi Fungsi-fungsi yang perlu dibentuk untuk menjalankan APL-HUBDAT adalah sebagai berikut :


Hal : 17

1. Supervisor sistem, yaitu personil/operator yang bertugas menjadi penanggung jawab sistem secara keseluruhan, baik yang kaitannya dengan pemeliharaan data spasial dan tabular, instalasi sistem, maupun trouble shooter permasalahan sistem 2. Data encoder, yaitu personil/operator yang bertanggung jawab terhadap keakuratan, ketepatan dan keabsahan data 3. Manajemen, yaitu personil/operator yang mampu menjalankan aplikasi untuk kebutuhan pelaporan manajerial.

V. Sistem Aplikasi Sistem aplikasi APL-HUBDAT didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pengguna dan pemakai, dengan karakteristik sebagai berikut : 1. User Friendly GUI, dengan tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh 2.

3. 4. 5.

6.

pengguna aplikasi Menggunakan RDBMS (Relational Database Management System) sebagai platform penyimpanan datanya sehingga mudah dikelola, scalable (tidak terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan besarnya data) serta dapat dibackup/restore setiap saat. Dilengkapi dengan User Management sehingga aplikasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak Arsitektur Client/Server Adaptif terhadap perubahan, beberapa parameter dapat dikonfigurasi ulang oleh pengguna aplikasi sehingga bila terjadi perubahan regulasi, aplikasi dapat menyesuaikan diri. Interfacing, aplikasi mengakomodasi kebutuhan bila data ingin dikirim ke format dengan ekstensi .xls atau .doc sehingga data dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut.

APL-HUBDAT terdiri dari empat komponen utama, yaitu : 1. Supervisor sistem, digunakan untuk memelihara data-data referensi yang nantinya digunakan oleh sistem, misalnya : data tabel referensi, setup sistem, dan lain-lain. Selain memelihara data-data induk, komponen ini juga bertanggung jawab untuk dalam hal manajemen pengguna, yaitu memberikan hak-hak sesuai dengan jenis pengguna. 2. Pemeliharaan data, digunakan untuk memelihara data-data perhubungan darat, baik datadata yang statis maupun dinamis. 3. Pelaporan yang terdiri dari pelaporan manajemen dan pelaporan operasional. Pelaporan manajemen menghasilkan laporan-laporan untuk kebutuhan di level manajerial dalam bentuk data summary dan rekapitulasi. Sedangkan, pelaporan operasional menghasilkan PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 18

keluaran-keluaran berupa cetakan yang merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem untuk kebutuhan rutin. 4. Penelusuran, digunakan untuk pencarian informasi terhadap data perhubungan darat. Penelusuran dapat dilakukan dengan menentukan tingkat pilihan kriteria yang dikehendaki, dengan mengkombinasikan parameter-parameter yang tersedia Fitur-fitur tambahan APL-HUBDAT sehingga menambah kemampuan dari sistem adalah sebagai berikut : 1. Terintegrasi dengan data tekstual dan foto / image 2. Penambahan atribut dan pemanfaatan alat bantu (misal : kamera) 3. Laporan dalam bentuk file office (ekstensi xls dan doc) sehingga mudah untuk dilakukan pertukaran data. Penggunaan template yang dinamis sehingga setiap saat bisa disesuaikan jika ada perubahan dan menjamin fleksibilitas dari sistem.

VI. Rekomendasi dan Strategi Implementasi Agar terwujudnya sistem aplikasi data perhubungan darat yang mudah diakses dan mampu untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, maka konsultan merekomendasikan agar APL-HUBDAT direplikasikan ke semua daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPTD) yang menangani pemeliharaan data perhubungan darat. Untuk itu, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut : 1. Membangun jejaring data dan informasi perhubungan darat di tingkat pusat dan daerah 2. Membangun kapasitas kelembagaan beserta sumberdaya manusia pengelola APLHUBDAT 3. Menciptakan mekanisme pengelolaan APL-HUBDAT yang terpadu 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi Strategi implementasi APL-HUBDAT difokuskan pada : 1. Memberdayakan Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Provinsi terlebih dahulu, sehingga memiliki kemampuan untuk mendukung implementasi dan operasionalisasi. Diharapkan bahwa Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Provinsi akan menularkan pengetahuannya kepada Pengelola APL-HUBDAT di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi perhubungan darat secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat di Kementerian Perhubungan Darat, akan duduk bersama Pengelola APL-HUBDAT lainnya (tingkat Pusat dan Daerah) untuk membahas dan mengembangkan standar-standar serta tatalaksana pengelolaan data PT. Chandra Wahana Raya Ringkasan Eksekutif

Hal : 19

dan informasi perhubungan darat. Standar dan tatalaksana tersebut kemudian dijadikan kesepakatan bersama sehingga mengikat seluruh Pengelola APL-HUBDAT di berbagai tingkatan. Bila perlu disiapkan peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk memberikan kekuatan bagi implementasi kesepakatan bersama tersebut. 3. Mendukung Pembuatan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan di Bidang Perhubungan Darat. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat di Kementerian Perhubungan Darat, akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Pusat dan Basisdata APL-HUBDAT Nasional. Sedangkan Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Provinsi dan Basisdata APL-HUBDAT Tingkat Provinsi. Demikian pula Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Kabupaten/Kota yang akan mengembangkan Basisdata Perhubungan Darat Kabupaten/Kota dan Basisdata APLHUBDAT Kabupaten/Kota. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat, akan memberikan pembinaan dan bantuan teknis kepada Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan basisdata tersebut. Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian Pengelola APL-HUBDAT di Daerah dalam implementasi dan operasionalisasi APL-HUBDAT di daerah masing-masing 4. Melaksanakan Penyebarluasan Data dan Informasi Perhubungan Darat. Pengembangan dan penyebarluasan produk-produk informasi perhubungan darat akan dilakukan oleh masing-masing Pengelola APL-HUBDAT. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat akan melakukan pembinaan untuk Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Daerah. 5. Melindungi Keamanan Data dan Informasi Perhubungan Darat. Pengelola APLHUBDAT Tingkat Pusat akan menerapkan standar keamanan yang mengacu pada ISO/IEC 27000 dan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelola APL-HUBDAT di Daerah akan didorong untuk menerapkan standar keamanan yang sama. Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Pusat akan melakukan pembinaan untuk Pengelola APL-HUBDAT Tingkat Daerah dalam penerapan standar keamanan data dan informasi perhubungan darat.


Hal : 20

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Satuan Kerja Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 9 Jakarta Pusat 10110

PANDUAN PENGGUNAAN APL-HUBDAT I. Pengantar Pembangunan APL-HUBDAT singkatan dari Aplikasi Data Perhubungan Darat dimaksudkan untuk : · · ·

menyimpan, mengolah, memanipulasi dan menyajikan data/informasi yang berkaitan dengan infrastruktur dan kinerja transportasi darat -- baik data tabular dan spasial -- dalam satu wadah yang terpusat meningkatkan proses dan kualitas data/informasi mengenai infrastruktur dan kinerja perhubungan darat meningkatkan manajemen pemrosesan data/informasi mengenai infrastruktur dan kinerja perhubungan darat

Suatu sistem informasi tidak akan ada maknanya jika tidak didukung oleh institusi sebagai pengguna sekaligus pemilik data. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu sistem informasi selain diukur berdasarkan kemampuan dan performansi dari sistem, juga keberadaan data yang up to date, yaitu data yang bisa merefleksikan kondisi aktual dari keadaan yang sebenarnya sehingga data bisa dimanfaatkan oleh pengguna, baik di lingkungan internal maupun eksternal. APL-HUBDAT dibangun dengan menggunakan arsitektur client/server, yaitu penyimpanan data pada database server dan bisa diakses oleh komputer client melalui protocol networking seperti TCP/IP, NETBEUI, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar memungkinkan updating data yang efisien, tergeneratenya manfaat bagi pengguna, penyajian yang lebih menarik dan keberlangsungan sistem tetap terjaga. Kondisi ini mutlak diperlukan agar investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan sistem tidak menjadi mubazir. APL-HUBDAT menggunakan menggunakan MySQL Server Opensource untuk penyimpanan data tabular, dan Lazarus Borland Delphi 5.0 untuk pengembangan software. Tentunya bahwa sistem aplikasi APL-HUBDAT yang dibangun bukanlah suatu produk final yang sudah mampu menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan data infrastruktur dan kinerja transportasi darat, namun demikian hendaknya bahwa program aplikasi ini bisa dijadikan sebagai referensi atau model awal bagi proyek-proyek lain yang akan dikembangkan sehingga akan terkreasi suatu sistem informasi atau model baru yang lebih sempurna.

II. Spesifikasi Hardware dan Software Spesifikasi perangkat keras minimum (minimum requirement) untuk menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

CPU (Central Processing Unit) Pentium III Monitor 14 inch dengan resolusi 800 x 600 RAM 64 MB Ruang Hard disk Tersisa 300 MB

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 1

5. Mouse 6. Keyboard 7. Printer grafik untuk pencetakan Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 1. Sistem operasi berbasis Windows 32 bit (Windows 95/98/NT/2000 atau yang lebih tinggi) 2. Software MySQL Database Server (opensource/freeware) 3. Software spreadsheet dan document (bisa menggunakan Microsoft Excel yang berlisensi atau menggunakan software yang opensource/freeware seperti Star Office for Windows, Open Office for Windows, dan lain-lain) untuk melakukan pencetakan data tabular 4. Adobe Acrobat Reader (freeware) untuk membaca panduan

III. Instalasi Sistem Lihat panduan instalasi APL-HUBDAT untuk instalasi sistem. Setelah sistem terinstal, maka langkah selanjutnya adalah merestore/mengimpor struktur data. Masukkan CD data atau media penyimpanan lainnya. Jalankan MySQL Administrator, gunakan username: root dan password: root sebagai default, kecuali jika sudah dilakukan perubahan.

Selanjutnya masuk ke tampilan sebagai berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 2

Klik restore dan open backup file, dan pilih fileAPL-HUBDAT.SQL pada subdirektori utility, selanjutnya klik Open.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 3

Selanjutnya, klik Start restore sampai dengan selesai.

IV. Menjalankan APL-HUBDAT Sebelum menjalankan APL-HUBDAT, maka anda haruslah terlebih dahulu mensetup koneksi data antara database server dengan komputer client dengan menggunakan ODBC. ODBC (Open Database Connectivity) digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi APL-HUBDAT dengan database MySQL. Sebelum menjalankan aplikasi APL-HUBDAT kita harus mengkoneksikan antara aplikasi APL-HUBDAT dengan databasenya. Pada Windows 7, klik tombol Start yang berada pada pojok kiri layar komputer anda kemudian pada kotak Seacrh programs and files ketikkan ODBC kemudian tekan enter. Pada Windows XP ikuti langkah berikut: Start – Control Panel – Performance and Maintenance - Administrative Tools – ODBC (Datasource). Setelah itu akan tampil sebuah jendela untuk mengatur koneksi ODBC seperti tampak pada gambar berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 4

Pilih System DSN kemudian klik tombol Add. Sebuah jendela baru akan terbuka untuk mulai mengatur ODBC. Pada kotak pilihan Select a driver for which you want to set up a data source pilihlah MySQL ODBC 5.1 Driver. Pilihan ini biasanya terletak pada bagian bawah. Klik pada pilihan tersebut kemudian klik Finish.

Jendela MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration akan muncul.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 5

Pada Data Source Name isikan APL-HUBDAT sebagai nama koneksi ODBC yang akan digunakan kemudian isikan localhost pada TCP/IP Server dan 3306 sebagai Port. Isikan root sebagai User, dan password root (default MySQL, jika belum dirubah oleh administrator) kemudian pilih APL-HUBDAT sebagai database yang akan kita koneksikan. Jika muncul jendela baru seperti gambar dibawah ini maka koneksi tersebut telah berhasil.

Klik OK untuk keluar dan menyelesaikan koneksi MySQL. Untuk menjalankan aplikasi APL-HUBDAT versi 1.0, dengan mengklik langsung pada tombol start, dan lanjut ke menu sesuai dengan penamaan pada saat dilakukan instalasi. Anda juga bisa langsung ke direktori dimana sistem diinstalkan dengan menggunakan Windows Explorer. Shortcut bisa dibuat di desktop -- sehingga tidak perlu setiap saat membuka direktori dengan Windows Explorer -- dengan cara klik kanan pada APL-HUBDAT.EXE dan klik send to – desktop (create shortcut). Klik ganda pada APL-HUBDAT.EXE.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 6

Selanjutnya akan muncul menu sebagai berikut :

V. Tombol Navigasi Tombol navigasi berikut ini akan dijumpai dalam pemeliharaan data tabular

Tombol Data Pertama Data Sebelumnya Data Berikutnya Data Terakhir Tambah Data Hapus Data Edit Data Simpan Data Batal Penyegaran Data

Keterangan Menuju ke record pertama dari tabel yang aktif Menuju ke satu record sebelumnya dari tabel yang aktif Menuju ke satu record berikutnya dari tabel yang aktif Menuju ke record terakhir dari tabel yang aktif Menambahkan data Menghapus data Mengedit/memodifikasi data Menyimpan data Membatalkan perubahan Mengambil kembali data yang up to date dari server

VI. Struktur Menu

Struktur menu utama terdiri dari menu utama aplikasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Arsip Umum (akan muncul setelah login) LLAJ (akan muncul setelah login) LLASDP (akan muncul setelah login) Keselamatan (akan muncul setelah login) Informasi (akan muncul setelah login) Panduan

5.1. Arsip

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 7

Menu arsip terdiri dari submenu : a. Login

Masukkan nama pengguna dan kata kunci anda. Jika anda belum terdaftar, maka hubungi supervisor sistem anda. b. Logout Digunakan untuk keluar dari sistem aplikasi. c. Ganti Kata Kunci Digunakan untuk mengganti kata kunci dari pengguna yang aktif.

Masukkan kata kunci yang lama dan masukkan pula kata kunci yang baru dan ketik ulang kata kunci yang baru.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 8

d. Setup Sistem.

Digunakan untuk mensetup lokasi dari file mysqldump.exe (perintah mysql untuk melakukan backup) dan mysql.exe (perintah mysql untuk melakukan restore). Klik pada tombol edit , kemudian klik tombol elipsis muncul tampilan sebagai berikut

sehingga akan

Cari file tsb dan klik tombol open jika sudah ditemukan. Jika sudah selesai klik tombol simpan . e. Pengguna Sistem Menu ini digunakan untuk memelihara pengguna dan kewenangannya.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 9

f. Ekspor Data Digunakan untuk mengekspor data untuk bisa diambil dan digunakan oleh sistem apl-hubdat di tempat lain. Misal: data dari kabupaten Aceh Selatan dikirimkan ke Provinsi Aceh atau ke Pusat (Ditjen Hubdat).

Masukkan nama filenya dan klik tombol save. g. Impor Data Digunakan untuk mengambil data hasil ekspor dari sistem apl-hubdat di tempat lain. Pilih file hasil ekspor dan klik tombol open.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 10

h. Setup Printer Digunakan untuk memilih printer yang akan digunakan untuk pencetakan.

i.

Keluar dari sistem Digunakan untuk keluar dari sistem aplikasi. Ini juga bisa dilakukan dengan mengklik tombol

pada kanan atas.

5.2. Umum

Menu umum digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap data-data sebagai berikut : 1. Wilayah Administrasi

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 11

Digunakan untuk melakukan pemeliharaan data wilayah administrasi dan kabupaten/kota. Masukkan kode provinsi dan kode kabupaten/kota dengan mengggunakan standarisasi kodifikasi BPS. Klik pada tombol data sosial ekonomi untuk memasukkan data sosial ekonomi per tahun. Catatan Penting : ·

Jika yang diisi adalah data propinsi, maka isi kode propinsi (sesuai dengan kodifikasi dari BPS) dan isi kabupaten dengan 00. Sebagai contoh pada tampilan diatas, data sosial ekonominya adaqlah milik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

·

Jika sistem dijalankan di Kabupaten/Kota, maka isi kode propinsi dan kode kabupaten/kota sesuai kodifikasi dari BPS.

2. Peraturan Daerah

Digunakan untuk melakukan pemeliharaan terhadap data-data peraturan daerah. Nomor urut harus diisi unik (tidak boleh ada duplikasi). 3. Penegakan Hukum

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 12

Digunakan untuk melakukan pemeliharaan data mengai penegkan hukum per tahun. Masukkan data-data mengenai penegakan hukum. 4. Sumber Daya Manusia

Dilakukan untuk melakukan pemeliharaan data mengenai Sumber Daya Manusia per tahun 5. Daftar Kegiatan Program Pembangunan

Digunakan untuk melakukan tabel untuk pemeliharaan kegiatan (LLAJ dan LLASDP). No kegiatan harus diisi unik (tidak boleh ada duplikasi). 6. Program Pembangunan LLAJ

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 13

Digunakan untuk melakukan pemeliharaan data program kegiatan LLAJ. Isi tahun anggarannya terlebih dahulu kemudian isi kegiatan dan nilainya. 7. Program Pembangunan LLASDP Penjelasan sama dengan program pembangunan LLASDP. 8. Unit Kerja Digunakan untuk pemeliharaan data-data unit kerja.

5.3. LLAJ

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 14

Menu LLAJ digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap data-data sebagai berikut : 1. Prasarana Jalan, yang terdiri dari: a. Ruas Jalan

No ruas diisi sesuai dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. b. UPKB

Nomor harus diisi unik. c. Terminal

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 15

Nomor harus diisi unik untuk setiap terminal. d. Jembatan Timbang

Nomor harus diisi unik. Masukkan data jembatan timbang terlebih dahulu (pada bagian atas) sebelum memasukkan data kinerja. e. Perkembangan Jalan

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 16

Masukkan data berdasarkan tahun. f. Perkembangan Terminal

Masukkan data berdasarkan tahun. g. Perkembangan Jembatan Timbang

Masukkan data berdasarkan tahun. 2. Sarana Jalan

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 17

a. Angkutan Kota

Isi trayek angkutan kota terlebih dahulu, selanjutnya isikan data angkutan kota per tahun. b. Angkutan Desa

Isi trayek angkutan desa terlebih dahulu, selanjutnya isikan data angkutan desa per tahun. c. AKDP

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 18

Isi trayek AKDP terlebih dahulu, selanjutnya isikan data perusahaan AKDP per tahun. d. Taksi

Nomor harus diisi unik. Nomor mengidentifikasikan perusahaan pemilik taksi. e. Angkutan dengan Tujuan Tertentu

Nomor harus diisi unik. Nomor mengidentifikasikan perusahaan pemilik angkutan orang dengan tujuan tertentu. f. Perkembangan Kendaraan Bermotor

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 19

Masukkan tahun data dan data kendaraan bermotor pada tahun yang bersangkutan. 3. Perlengkapan Jalan a. Perlengkapan Jalan

Cari Ruas Jalan dimana rambu tersebut berada dengan mengklik tombol cari data. Pencarian ruas jalan bisa dilakukan sesuai status kewenangan jalan (semua status, jalan nasional, jalan propinsi, atau jalan kabupaten/kota), sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 20

Masukkan tahun survey perlengkapan dan data-data perlengkapan jalan. b. Kebutuhan dan Pengadaan

Masukkan tahun data dan kebutuhan mengenai perlengkapan jalan. 5.4. LLASDP

Menu LLASDP digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap data-data sebagai berikut : 1. Rekapitulasi data sungai dan danau

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 21

Masukkan tahun data dan rekapitulasi data sungai dan danau 2. Data sungai dan danau

Nomor diisi nomor urut sungai dan danau. Rambu dan dermaga baru bisa diisikan jika data sungai dan danau sudah dimasukkan.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 22

3. Data pelabuhan

Isi nomor pelabuhan pada propinsi atau kabupaten tersebut. 4. Data lintas penyeberangan

Isi nomor lintas penyeberangan pada propinsi atau kabupaten tersebut.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 23

5.5. Keselamatan

Menu Keselamatan digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap data-data sebagai berikut : 1. Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Isikan tahun kecelakaan lalu lintas jalan dan data kecelakaan. 2. ASDP

Isikan tahun kecelakaan angkutan danau dan sungai, dan isikan data kecelakaan.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 24

5.6. Informasi

Menu informasi terdiri dari submenu cetak profil perhubungan darat dan pencarian prasarana transportasi. 1. Keselamatan Lalu Lintas Jalan Menu pencetakan digunakan untuk mencetak profil Perhubungan Darat

Pilih tahun data dan klik tombol cetak, maka akan muncul tampilan pencetakan dalam format Microsoft Excel sebagai berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 25

Klik pada tab daftar isi untuk melihat daftar isi, dan klik pada tab lainnya sehingga akan muncul data sesuai tema pada tab tersebut. Misalkan: jika diklik data umum, maka akan muncul sebagai berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 26

Contoh laporan yang lain adalah sebagai berikut :

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 27

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 28

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 29

2. Pencarian prasarana transportasi

Masukkan nama yang akan dicari dan pilih jenis prasarana.Jika sudah selesai klik tombol cari.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 30

5.7. Panduan

Menu panduan terdiri dari submenu : 1) Tentang Berisi informasi mengenai APL-HUBDAT.

2) Panduan Panduan penggunaan APL-HUBDAT

VII. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah (Troubleshooting) merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Troubleshooting, terkadang merupakan proses untuk mengatasi permasalahan, namun terkadang pula sebagproses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Permasalahan yang seringkali muncul pada aplikasi adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Instalasi Konektivitas Pencetakan Masalah eksternal Masalah pada sistem aplikasi

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 31

Masalah instalasi biasanya terjadi pada keadaan sebagai berikut : a. Pada sistem operasi Microsoft Windows XP, pada saat instalasi tidak login dengan menggunakan user yang mempunyai privasi administrator b. Pada sistem operasi Microsoft Windows Vista ke atas, instalasinya harus menggunakan user yang mempunyai privasi administrator atau klik kanan dan ”Run as administrator” Masalah konektivitas dikelompokkan atas konektivitas antar komputer dalam jaringan client/server dan konektivitas terhadap firebird database server. Penyelesaian masalah konektivitas sebagai berikut : a. Cek apakah perkabelan sudah terpasang dengan sempurna antara komputer client dengan komputer server b. Cek apakah MySQL database server sudah diinstal di komputer server c. Cek apakah database APL-HUBDAT sudah diinstal di komputer server d. Cek apakah firebird ODBC sudah diinstal pada komputer client e. Cek apakah setting ODBC sudah dibuat dengan benar dan saat dilakukan test connection akan keluar pesan ’connection successful’ f. Cek apakah nama server atau IP komputer sudah benar dan koneksi bisa terhubung dengan perintah ’ping’ g. Cek apakah aturan penulisan ODBC sudah benar Masalah pencetakan adalah sebagai berikut : a. Apakah instalasi berhasil dengan sempurna dan subdirektori templates dan isinya terbentuk b. Apakah file-file template ada semuanya c. Apakah software Office sudah diinstalkan Masalah eksternal lebih disebabkan karena kestabilan dari sistem operasi, keamanan, serangan virus, dan lain-lain. Penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dengan menginstal ulang sistem aplikasi APLHUBDAT. Jika permasalahan terjadi di server, maka pastikan bahwa database APL-HUBDAT sudah dibackup. Masalah pada sistem aplikasi biasanya dikarenakan : 1. Adanya permintaan tambahan 2. Adanya kebutuhan yang belum diakomodir 3. Adanya kesalahan dalam menerjemahkan kebutuhan sistem 4. Adanya bug yang disebabkan oleh banyak faktor yang terkait dengan desain teknis pemrograman Dari hal-hal tersebut, maka permasalahan yang disebabkan oleh sistem aplikasi selayaknya menjadi tanggung jawab pengembang untuk menyempurnakan dan memperbaikinya.

Panduan APL-HUBDAT

Hal : 32

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBU NGAN DARAT

Recommend Documents