PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
BIDANG ANGKUTAN DARAT
SKEMA PERIJINAN ANGKUTAN MENGAJUKAN IJIN USAHA ANGKUTAN
MENGAJUKAN PENETAPAN SATUS KENDARAAN BERMOTOR UMUM
MENGAJUKAN IJIN TRAYEK / OPERASI
IJIN PRINSIP DARI GUBERNUR
1. KARTU PENGAWASAN / KARTU IZIN OPERASI (UNTUK TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI DAN ANGKUTAN PARIWISATA BERUPA REKOMENDASI)
2. KARTU IZIN USAHA (UNTUK TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI DAN ANGKUTAN PARIWISATA MENUNGGGU DITERBITKANNYA KARTU PENGAWASAN / KARTU IZIN OPERASI DARI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT) 2
PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN 1.
PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM
2 2.
PENETAPAN STATUS KENDARAAN BERMOTOR UMUM
3.
PEMBERIAN IZIN TRAYEK / PERLUASAN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR UMUM
4 4.
PEMBERIAN
KARTU
IZIN
USAHA ANGKUTAN
DENGAN
KENDARAAN
BERMOTOR UMUM 5.
PEMBERIAN KARTU PENGAWASAN /PERPINDAHAN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR UMUM
6.
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEREMAJAAN KENDARAAN BERMOTOR
7.
PENGALIHAN PEMILIKAN (BALIK NAMA) KENDARAAN BERMOTOR UMUM
8 8.
PERTIMBANGAN (ADVIS) UNTUK IZIN TRAYEK BUS ANTAR KOTA
9.
PEMBERIAN IZIN INSIDENTIL
10. PEMBERIAN DISPENSASI ANGKUTAN BARANG UNTUK MELALUI JALAN – JALAN TERLARANG 3
I. PEMBERIAN IJIN USAHA ANGKUTAN UMUM 1.
IJIN PERTAMA (BARU)
1 Hari
9
SEKRETARIS
PEMOHON 1
2 Hari
8
KEPALA DINAS 2
1 Hari
3
2 Hari 7
2 Hari KA. BID AD
2 Hari 4
6
5
WAKIL KEPALA DINAS
2 Hari
3 Hari
PERSYARATAN : 1. 1 2. 3. 4 4. 5. 6.
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KERETA API
Surat persetujuan S j d i Gubernur dari G b Jumlah kendaraan yang akan dioperasikan Undang Undang Gangguan tentang kantor dan pool kendaraan Akte pendirian perusahaan Surat keterangan domisili kendaraan NPWP
4
Lanjutan …..…………
2. PERPANJANGAN
1 Hari
8
7
SEKRETARIS
PEMOHON 1
1 Har Hari
2 Hari KEPALA DINAS
2 Hari
2
6
2 Hari KA. BID AD
2 Hari
3 Hari
3
5
4
WAKIL KEPALA DINAS
2 Hari
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KERETA API
PERSYARATAN : 1. Daftar kendaraan yang telah ditetapkan statusnya sebagai k d kendaraan b bermotor t umum. 2. Kartu Pengawasan 5
II. PENETAPAN STATUS KENDARAAN BERMOTOR 1 Hari
9
SEKRETARIS
PEMOHON 1
2 Hari
8
KEPALA DINAS
1 Hari
2 3
2 Hari 7
2 Hari KA. BID AD
2 Hari 4
1 Hari
5
6
WAKIL KEPALA DINAS
2 Hari
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN KERETA API
PERSYARATAN : 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan Akte pendirian perusahaan Surat keterangan domisili perusahaan NPWP Faktur kendaraan yang akan ditetapkan
6
III. PEMBERIAN IJIN TRAYEK /OPERASI 16
15 SEKRETARIS
PEMOHON
KEPALA DINAS
1
2 3
4 KA. SUKU DINAS
14 KA. BID AD
5
9
10
11 6
13 8
WAKIL KEPALA DINAS
7 12
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PERSYARATAN : 1. Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan 2 Daftar kendaraan yang telah ditetapkan statusnya sebagai 2. kendaraan bermotor umum. 7
IV. PEMBERIAN KARTU IJIN USAHA ANGKUTAN 1.
IJIN PERTAMA (BARU)
1 Hari
9
2 Hari
8
SEKRETARIS
PEMOHON 1
KEPALA DINAS 2
1 Hari
3
2 Hari 7
2 Hari KA. BID AD
2 Hari 4
6
WAKIL KEPALA DINAS
5
2 Hari
3 Hari SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KERETA API
PERSYARATAN : 1. 2 2. 3. 4.
Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan STNK Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor Surat Keputusan Izin Trayek
8
Lanjutan …..………… 2. PERPANJANGAN
1 Hari
8
2 Hari
7
SEKRETARIS
PEMOHON 1
1 Hari
KEPALA DINAS
2 H Hari
2
6
2 Hari KA. BID AD
2 Hari
3 Hari
3
5
WAKIL KEPALA DINAS
4
2 Hari
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KERETA API
9
V. PENGALIHAN PEMILIKAN (BALIK NAMA)/PENGHITAMAN 2 Hari
9
2 Hari
8
SEKRETARIS
PEMOHON 1
1 Hari
KEPALA DINAS 2 3
2 Hari 7
2 Hari KA BID AD KA.
2 Hari 6 2 Hari H i
4
WAKIL KEPALA DINAS
5
2 Hari
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PERSYARATAN : SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KERETA API • • • • •
STNK Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor K t Izin Kartu I i Usaha U h Kartu Pengawasan Bukti Pengalihan Pemilikan
10
VI. PEMBERIAN ADVIS AKAP/PARIWISATA 9
8 SEKRETARIS
PEMOHON
KEPALA DINAS
1
2 3
7
KA. BID AD 6 4
WAKIL KEPALA DINAS
5
MOBIL ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
PERSYARATAN : •
TEKNIS SESUAI KM. 35 TAHUN 2003
•
ADMINISTRASI SESUAI KM. 35 TAHUN 2003 11
VII. PEMBERIAN IJIN INSIDENTIL 1 Hari
8
2 Hari
7
SEKRETARIS
PEMOHON 1
1 Hari
KEPALA DINAS
2 Hari
2
6
1 Hari H i KA. BID AD
2 Hari
1 Hari
3
5
WAKIL KEPALA DINAS
4
2 Hari
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
PERSYARATAN : • • • •
STNK S Surat t Tanda T d Uji Kendaraan K d B Bermotor t Kartu Izin Usaha Kartu Pengawasan
12
