IMPLEMENTASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) ANGKUTAN UMUM KAITANNYA DENGAN KESELAMTAN PENUMPANG DIKABUPATEN SIJUNJUNG Hendri Payan1, Uning Pratimaratri1, Sanidjar Pebrihariati. R1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRAK Sarana transportasi mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi banyaknya kegiatan membutuhkan jasa transoptasi diwilayah Kabupaten Sijunjung. Maka dituntut tersedianya kendaraan angkutan penumpang yang bisa melayani masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tetepi kenyataannya masih banyak kendaraan angkutan umum yang melanggar terhadap ketentuan tersebut. Penulis mengkategorikan tiga permasalahan yaitu : Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, Apa Kaitan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Keselamatan Penumpang dan Apa kendala serta Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung dalam Perlaksanaan Pengujian. Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan tekhnik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dikabupaten sijunjung pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keselamatam baik pengusaha angkutan umum maupun penumpang, kendala bagi pengusaha angkutan umum menganggap bahwa pengujian kendaraan bermotor hanya formalitas saja. Dinas perhubungan agar memberikan sosialisasi terhadap pengusaha angkutan umum supaya bisa mematuhi sesuai dengan ketentuan tentang pentingnya pengujian kendaraaan bermotor angkutan umum demi keselamatan penumpang.
Kata Kunci : Implementasi, Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan umum, Keselamatan
atau melakukan kegiatannya di wilayah
a. Pendahuluan Perusahaan angkutan umum sebagai
hukum Negara Republik Indonesia, baik
salah satu perusahaan yang diberikan
sendiri maupun bersama-sama melalui
wewenang
oleh
pemerintah
untuk
perjanjian, menyelenggarakan berbagai
melakukan
dan
menyediakan
usaha
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
angkutan dapat didirikan sebagai usaha
Oleh pemerintah perusahaan angkutan
perseorangan atau badan usaha, baik yang
umum yang dapat didirikan terdiri dari:
berbentuk badan hukum atau bukan non
1. Perusahaan angkutan orang.
hukum yang didirikan dan berkedudukan
2. Perusahaan angkutan barang. 1
Obyek perjanjian pengangkutan
dipungut bayaran (Pasal 1 angka 10
orang adalah orang, sedangkan benda atau
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
binatang merupakan obyek perjanjian
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan),
pengangkutan barang. Penumpang adalah
maka perusahaan angkutan umum adalah
setiap orang yang menggunakan jasa
penyedia jasa angkutan dengan imbalan
angkutan orang yang dilaksanakan oleh
pembayaran.
perusahaan angkutan orang. Benda atau
Penyelenggaraan
perjalanan
binatang adalah setiap barang yang
(transportasi) memerlukan keselamatan/
diangkut
kelayakan alat angkutan (kendaraan).
oleh
perusahaan
angkutan
barang.
Dengan demikian Undang-undang Nomor Pengangkutan merupakan suatu
22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan
perjanjian timbal balik antara pihak
Angkutan Jalan salah satu tujuannya
pengangkut
adalah untuk memberikan keselamatan/
dengan
pihak
pengirim
dimana pengangkut mengikatkan diri
kelayakan
untuk menyelenggarakan pengangkutan
Selanjutnya Pasal 285 Undang-undang ini
barang dan/atau orang dari suatu tempat
memberikan kejelasan tindakan pidana
ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
atas kendaraan bermotor yang tidak
sedangkan pengirim akan mengikatkan
memenuhi persyaratan teknis dan laik
diri dengan membayar uang angkutan.
jalan dengan pidana kurungan paling lama
Berbagai
alat
alat
transportasi
darat.
transportasi
2(dua) bulan atau denda paling banyak
digunakan untuk mempermudah proses
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
pengangkutan itu. Hal ini disesuaikan
Untuk mengawasi kelayakan jalan dari
dengan jalur yang ditempuh bagi alat
kendaraan umum dan untuk memberikan
pengangkutan
satu
keselamatan, keamanan, dan ketertiban
penyelenggara pengangkutan di darat
lalu lintas angkutan jalan, dapat dilakukan
adalah
pemeriksaan
tersebut.
perusahaan
Salah
angkutan
umum
kendaraan
bermotor
dengan kendaraan umum. Perusahaan
sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2,
angkutan umum merupakan perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
yang menyediakan jasa angkutan orang
1993 tentang Pemeriksaaan Kendaraan
dan/atau barang dengan kendaraan umum
Bermotor Dijalan, meliputi:
di
jalan.
Yang
dimaksud
dengana. Pemeriksaan persyaratan teknis dan layak
kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor
yang
dipergunakan
oleh
disediakan umum
jalan;
untuk b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat dengan
tanda bukti pendaftaran atau surat tanda 2
coba kendaraan bermotor, dan surat izin
Kendaraan Angkutan Umum yang telah
mengemudi.
mati masa uji berkala pada tahun 2013.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka
pangujian
kendaraan
Dengan hal tersebut sangatlah
bermotor
berpotensi terjadinya kecelakaan dan
angkutan umum adalah merupakan bagian
ganggguan dalam berlalu lintas terhadap
dari keselamatan (perlindungan), baik
kendaraan angkutan umum, Yang pada
terhadap
umumnya didahului dengan pelanggaran
penumpang maupun
pelaku
usaha/penyelenggara angkutan. Dari
uraian
kendaraan yang tidak layak jalan, beban
diatas
tentang
atau muatan yang melebihi kapasitas yang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22
telah
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
mencerminkan
Angkutan
pengguna penyelenggara jasa angkutan
Jalan,
khususnya
dalam
melakukan pangujian kendaraan bermotor angkutan
umum
terhadap
ditetapkan,
Pelanggaran bahwa
ini
kesadaran
masih rendah.
kendaraan
Pelaksanaan
Undang-Undang
angkutan penumpang adalah menjadi hal
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
pokok
Lintas dan Angkutan Jalan, khusus dalam
oleh
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika khususnya
menjalankan
di
bermotor angkutan umum oleh Dinas
Kabupaten
merupakan
Sijunjung,
yang
langkah preventif
untuk
menghindari pelanggaran
Administratif
pengujian
Perhubungan,
Komunikasi
Informatika,
merupakan
dan Laik Jalan. Kondisi ini membutuhkan
preventif
untuk
perhatian yang serius, telah banyak upaya
kecelakaan
akibat
yang dilakukan oleh Pemerintah untuk
tidak layak.
memasyarakatkan dimaksud,
namun
Undang
–
undanga. Hal
kendaraan
tersebut
dan langkah
menghindari kendaraan
merupakan
yang
satu
pada
kenyataanya
permasalahan yang akan dikaji dalam
berdasarkan
pengamatan
penelitian ini, agar penumpang sebagai
hingga saat ini, dampak diberlakukannya
pengguna dan pembayar tarif angkutan
undang – undang ini belum memberikan
umum tidak selalu menjadi pihak yang
hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal
dirugikan.
ini
tersebut, maka pertanyaan yang muncul
dilapangan
ditandai
perhubungan
dengan
data
Komunikasi
Dinas dan
adalah
Atas
dasar
"Bagaimanakah
permasalahan
pelaksanaan
Informatika Kabupaten sijunjung yang
pengujian kendaraan bermotor angkutan
masih banyak ditemukan data terhadap
umum
oleh
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten 3
Sijunjung
menurut
Undang-Undang
bagi menjadi dua bidang yaitu bidang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lalu Lintas dan bidang Angkutan.
Lintas Angkutan Jalan dalam rangka untuk
memberikan
Untuk dapat menjalankan tugas
keselamatan
yang dibebankan, Dinas Perhubungan,
penumpang".
Komunikasi dan Informatika memiliki struktur yaitu Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Metode Penelitian Penelitian penelitian Tesis ini maka
yang
membantu
mempunyai
Kepala
tugas
Daerah
dalam
metode yang digunakan adalah metode
melaksanakan kewenangan di bidang
yuridis empiris yaitu metode penelitian
Perhubungan,
yang dilakukan untuk mendapatkan data
Informatika meliputi perencanaan dan
primer dan menemukan kebenaran dengan
perumusan kebijakan
mengunakan metode berpikir induktif dan
menyusun program kerja, pengawasan
kriterium kebenaran koresponden serta
dan
fakta yang digunakan untuk melakukan
pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas
proses induksi dan pengujian kebenaran
Perhubungan
secara koresponden
Informatika.
adalah Data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Komunikasi
pengendalian
daerah serta
dalam
rangka
Komunikasi Dalam
dan
dan
melaksanakan
tugas tersebut Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) Kepala Bidang dan 3 (tiga)
c. Hasil dan Pembahasan 1. Pelaksanaan
Pengujian
Kendaraan
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
Bermotor Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan
dan Informatika merupakan salah satu
Informatika Kabupaten Sijunjung.
dari unit kerja yang ada dilingkungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi
Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang
dan Informatika merupakan salah satu
dibentuk
perangkat daerah yang berkewajiban
Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang
melaksanakan tugas pemerintahan di
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Daerah.
Informatika.
Sesuai
Komunikasi
kewenangan
yang
dengan diberikan
berdasarkan
Dinas
Peraturan
Perhubungan,
dan
Informatika
mempunyai tugas pokok “Membantu
pemerintah pusat melalui pemerintah
Bupati
propinsi dan kabupaten yaitu di bidang
Pemerintah
transportasi. Bidang transportasi di 4
dalam
Penyelenggaraan
Kabupaten
dibidang
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Kasi
Informatika”
Perparkiran,
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut
Angkutan
maka
Perhubungan,
fungsi
b) Bidang
dan
teknis
Keselamatan
dan
Penanganan Kecelakaan Lalu
dibidang Perhubungan;
pelaksanaan
dan
Keselamatan, Pencegahan dan
kebijakan
2. Pemberian
Perizinan
Teknik Sarana terdiri dari Kasi
Informatika adalah : 1. Perumusan
Kasi
Pembinaan Pengemudi.
Dinas
Komunikasi
dan
Lintas, Kasi Pengendalian dan
perizinan
dan
pelayanan
umum
Operasional
Lalu
Lintas
Angkutan Jalan, Kasi Teknik
dibidang Perhubungan;
Sarana dan Perlengkapan Jalan.
3. Pembinaan terhadap UPTD;
c) Bidang
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan
Pengelolaan
Data
Elektronik terdiri dari Kasi
dinas;
Manajemen
5. Pelaksanaan
tugas
lain
yang
dan
Pendayagunaan
Sistem
diberikan atasan sesuai dengan
Informasi, Kasi Telematika dan
bidang
Informasi,
tugas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Susunan
Kasi
Seksi
Pos,
Telekomunikasi dan Sandi.
kepegawaian
berdasarkan jabatan struktural dapat
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (
dilihat dibawah ini :
PKB) Kabupaten Sijunjung.
1) Kepala Dinas yang membawahi 1
Balai
Pengujian
Kendaraan
(satu) Sekretaris Dinas, 3 (tiga)
Bermotor Kabupaten Sijunjung berada di
Kepala Bidang dan 3 UPTD.
Jalan Lintas Sumatera Tanah Badantung.
2) Sekretaris Dinas membawahi 3
Sehingga dapat dikatakan mempunyai
(tiga) Kasubag yaitu Kasubag
letak yang sangat strategis karena dilalui
Umum
oleh kendaraan-kendaraan baik dari dalam
dan
Kepegawaian,
Kasubag Keuangan dan Kasubag
maupun dari luar propinsi.
Perencanaan dan Pelaporan
Batas-Batas Wilayah Adiminstrasinya :
3) Masing-masing
Kepala
Bidang
a. Sebelah Barat :Kabupaten Solok dan
membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari : a) Bidang
Perhubungan
Kota Sawahluno. b. Sebelah Utara :Kabupaten
Darat
Datar.
terdiri dari Kasi Lalu Lintas, 5
Tanah
c. Sebelah
Timur:Kabupaten
Kuantan
Bermotor
Singingi Riau. d. Sebelah
oleh
petugas
penguji. Hasil dari penilaian
Selatan
:Kabupaten
teknis
Dharmasraya.
tersebut
dituangkan
dalam Berita Acara Hasil
Pelaksanan
pengujian
pada
Penilaian
Teknis
dengan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
menggunakan formulir model
Informatika
Sijunjung
PKB 2, dan khusus untuk
menurut Undang-Undang Nomor 22
kendaraan baru menggunakan
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
formulir
Angkutan
dilakukan
sedangkan untuk pengujian
melalui UPTD Pengujian Kendaraan
penghapusan hasil penilaian
Bermotor sebagaimana yang tertuang
kondisi
didalam Perda Kabupaten Sijunjung
dalam Berita Acara Pengujian
Nomor
Penghapusan
Kabupaten
Jalan
5
dapat
Tahun
2008
tentang
Model
teknis
dengan
Daerah.
formulir PKB 6. Pengujian
Kendaraan
c.
Bermotor. a.
dituangkan
menggunakan
hasil
dinyatakan
penilai
teknis
lulus
maka
Pemilik atau yang dikuasakan
pemilik menuju loket 2 di
mengajukan
Gedung Administrasi
permohonan
PKB
pengujian keloket 1 ( Gedung
untuk membayar retribusi dan
Administrasi PKB ) dengan
mengambil buku uji, Untuk
mengunakan model PKB 3
yang tidak lulus penilaian
untuk kendaraan baru dan
teknis maka harus dilakukan
pengujian
perbaikan terhadap item yang
berkala
mengunakan formulir PKB 1,
direkomendasikan
sedangkan
pengujian
penguji untuk diperbaiki dan
menggunakan
kembali ke tahap 2 yaitu
yang
penghapusan formulir PKB 5. b.
Jika
4,
Kendaraan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Mekanisme
PKB
Setelah
dilakukan persyaratan
administrasi dilakukan kendaraan Pengujian
di
penilaian
teknis
ulangan.
lengkap, penilaian
oleh
d.
teknis
Di
loket
3
kendaraan
dilakukan pengecatan tanda
Gedung
samping
Kendaraan
serta
segel lulus uji. 6
pemberian
e.
Setelah pemilik atau yang
dioperasikan dijalan wajib dilakukan
dikuasakan menerima buku
pengujian”.
uji dan kendaraan telah diberi
Ketentuan
tanda samping serta palt lulus
dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49
uji, maka proses pengujian
diatas diatur lebih lanjut dengan
kendaraan
peraturan Pemerintah.
bermotor
dinyatakan selesai. 2.
sebagaimana
Kaitan
Pengujian
Pasal 49 Berisi : Kendaraan
1. Setiap kendaraan bermotor,kerata
Bermotor Angkutan umum dengan
gandeng,kereta
Keselamatan
kendaraan
Penumpang
di
Kabupaten Sijunjung.
tempelan khusus
dan yang
dioperasikan dijalan wajib Uji.
Pelaksanaan
pengujian
2. Pengujian sebagaimana dimaksud
kendaraan bermotor angkutan umum
dalam ayat (1) meliputi uji tipe
di Kabupaten Sijunjung pada dasarnya
dan atau uji berkala
bertujuan untuk menjaga keselamatan baik
bagi
maupun
pengusaha
3. Kendaraan yang dinyatakan lulus
angkutan
penumpang
uji sebagaimana dimaksud dalam
Umum
ayat diberikan tanda bukti.
(Konsumen ) secara teknis tercantum
4. Persyaratan tata cara pengujian
dalam pasal 48 dan 49 Undang –
,masa
Undang Nomor 22 Tahun 2009
tanda bukti sebagaiman dimaksud
tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
dalam ayat (2) dan ayat(3) diataur
yang Sebagai berikut :
lebih
Pasal 48 ayat (1) menyatakan:
Pemerintah.
“Setiap Kendaraan yang dioperasikan di
jalan
harus
lanjut
dan
dalam
pemberian
Peraturan
Teknis pelaksanaan Pasal 48
dengan
dan Pasal 49 tersebut kewenangannya
memenuhi
diserahkan kepada Pemerintah Daerah
persyaratan teknis dan laik jalan
dengan Peraturan Daerah masing-
sesuai
masing Kabupaten / Kota.
peruntukannya
dengan
sesuai
berlaku
.harus
kelas
jalan
yang
dilaluinya.”
Dalam Pelaksanaan dibentuk
Pasal 49 ayat (1) menyatakan :
sebuah instansi atau lembaga tekait
“Kendaraan
yang
bermotor.Kereta
bertugas
mengawasi
dan
gandengan dan kereta tempelan yang
melaksanakan undang-undang tersbut.
diimpor, didalam
dibuat negeri
dan/atau
dirakit
Dalam hal ini pemeriksaan sewaktu-
yang
akan
waktu terhadap angkutan umum dapat 7
dilakukan
oleh
petugas.
Hal
ini
Hubungan
pengujian
dijamin oleh Pasal 264 dan Pasal 265
kendaraan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
keselamatan penumpang tidak terlepas
2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
dari Hak Kewajiban Pengusaha dan
Jalan tersebut.
Konsumen.
1. untuk keselamatan, keamanan dan
Hak
Kewajipan
ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,
dapat
bermotor
terhadap
Pengusaha
dan
Konsumen
dilakukan
Untuk mengetahui hak dan
pemeriksaan kendaraan bermotor
kewajiban pengusaha angkutan umum
dijalan.
pemakai ( Kunsumen). Penulis perlu
2. Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana
pada
nomor
menguraikan difinisi hal-hal tersebut dibawah ini:1
(1)
diatas meliputi:
1. Perlindungan konsumen adalah
a. Pemeriksaan
persyaratan
segala
teknis dan laik jalan
surat
yang
menjamin
adanya kepastian hukum untuk
b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji
upaya
tanda
memberi
bukti
perlindungan
kepada
konsumen.
pendaftaran atau surat tanda
2. Konsumen adalah setiap orang
coba kendaraan bermotor dan
pemakai barang dan/atau jasa yang
surat izin mengemudi.
tersedia dalam masyarakat baik
c. Pemeriksaan fisik kendaraan
bagi
bermotor.
sendiri,keluarga
d. Pemeriksaan
daya
angkut
serta
orang
diri lain
maupun makluk
dan/atau cara pengangkutan barang
kepentinag
3. Pengusaha adalah setiap orang
izin
perorangan atau badan usaha baik
penyelenggara ankutan.
yang berbentuk badan hukum
Instansi yang secara khusus
maupaun bukan badan hukum
melayani
pengujian
kelayakan
yang didirikan dan berkedudukan
kendaraan bermotor diserahkan pada
atau melakukan kegaiatn uasaha
dinas perhubungan sedangkan untuk
dalam wilayah hukum negara
pemeriksaan
diserahkan
Indonesia baik sendiri maupun
kepada kepolisian dan Pegawai Negeri
bersama-sama melalui perjanjian
di
jalan
Sipil yang ditunjuk yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan. .
1
Sidarta, Op. Cit., Halaman 47.
8
menyelenggarakan kegiatan usaha
adanya
tuntutan
dalam berbagai bidang ekonomi.
pembuktian
4. Jasa adalah setiap layanan yang
mengeanai
berdasarkan
lebih
lanjaut
adanya
kesalahan
berbentuk pekerjaan atau pretasi
ketentuan
yang disediakan bagi masyarakat
dimaksudtidak
untuk
pelaku usaha dapat membuktikan
dimanfaatkan
oleh
konsumen. 5. Asas
bahwa
dan
perlindungan
kesalahan
tersebut
merupakankesalahan konsumen
konsumen
berasa
7. Tujuan perlindungan konsumen
keselamatan
adalah:
serta
dan
a. Meningkatan
kepastian
kesadaran
kemampuan dan kemandirian
hukum.
konsumenuntuk melindungkan
6. Tanggung jawab pelaku usaha tanggung
memberikan
ganti
rugi
kerusakan,pencemaran
diri.
jawap
b. Mengakat
atas
konsumen
dan/atau
konsumen
yang
di
akibat
hasilkan
atau
ganti
rugi
sebagaimana dimakksud
diatas
diperdagangkan
harkat
martabat
dengan
cara
menghindarkannya dari akses negatif
mengkonsumsi barang dan/atau jasa
apabila
adalah
,keseimbangan,keamanan
kerugian
berlaku
tujuannya
manfaat,keadailan
adalah
sebagaimana
pemakaian
dan/atau
jasa. c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen memilih
dapat berupa pengembalain uang
dalam
menilai
menetukan
dan
menuntut hak-hak konsumen.
atau pengtian barang dan /atau
d. Menciptakan
sistem
jasa sejenis atau setara nilainya
perlindungan konsumen yang
atau perawatan kesehatan dan/atau
mengandung unsur kepastian
pemberian santunan yang sesuai
hukum
dengan ketentuan undang-undang
informasi
yng berlaku.pemberian ganti rugi
mendapatkan informasi.
dailaksanakan
dalam
tenggang
palaku
transaksipemberian
rugi
pentingnya
tidak
konsumen
sebagaimana menghabiskan
dimaksud
s
e. Menimbulkan
waktu tujuuh ahari setelah tanggal ganti
dan
kemungkinan
usaha
keterbukaan erta
akses
kesadaran mengenai perlindungan sehingga
menumbuhkan sikapyang jujur 9
dan bertnggung jawab dalam
6. Hak
berusaha.
pembinaan
f. Meningkatakan barang
untuk
kualitas
dan
atau
mendapatkan
dan
pendidikan
konsumen.
jasa
7. Hak
untuk
diperlakukan
dan
,keselamatan kenyamanan dan
dilayanai secara benar dan jujur
keamanan
dan tidak diskriminatif.
keselamatan
konsumen
8. Hak
Setelah mengetahui definisi
untuk
mendapatkan
kompensasiganti rugi dan /atau
dari hal-hal tersebut maka dapat
penggantian
diuraikan
dan
dan/atau jasa yang diterima tidak
kewajiban serta hak pengusaha dan
sesuai dengan perjanjian atau tidak
kewajiban pengusaha adalah:
sebagaimana dengan mestinya.
hak
konsumen
1. Hak atas kenyamanan ,keamanan dan
keselamatan
mengkonsumsi
9. Hak-hak
dalam
barangdan
apabilla
yang
barang
diatur
dalam
ketentuan peraturan perundang –
atau
undanagn yang lain
jasa.
Kewajiban konsumen adalah:
2. Hak untuk memilih barang atau
1. Memabaca
dan
mengikuti
jasa serta mendapatkan barang dan
informasi
atau jasa tersebut sesuai dengan
pemanfaatan barang dan/atau
nilai
jasa
tukar
dan
kondisi
dan
jaminan yang dijanjikan.
mengenai
kondisi
dan
pemberian baran dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan
3. Membayar dengan nilai tukar
keluhannya atas barang dan atau
yang disepakati.
jasa yang digunakan.
4. Mengikuti upaya penyelesaian
5. Hak untuk mendapat advokasi dan
penyelesaian perlindungan
hukum sengketa perlindungan
upaya
konsumen secara patut
sengketa konsumen
dan
2. Beritikad baik dalam transaksi
jaminan barang dan atau jasa.
perlindungan
keamanan
atau
keselamatan.
3. Hak atas informasi yang benar dan jujur
demi
pemakian
Hak pengusaha adalah :
secara
1. Untuk menerima pembayaran
patut.
sesuai
dengan
kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai
10
tukar bayar barang dan / atau
seimbang dengan penghasilan
jasa yang diperdagangkan
yang didapat.
2. Hak
untuk
perlindungan tindakan
mendapatkan
d.
Kendaraan yang dibawa oleh
hukum
dari
pengusaha Angkutan umum
konsumen
dari
pada Kantor unit Pelaksanaan
beritikad tidak baik.
Pengujian
Kendaraan
Bermotor banyak yang tidak 3. Kendala dan Upaya Perhubungan, Informatika terhadap
oleh Dinas
Komunikasi Kabupaten
dan
Pengujian
Bermotor
Angkutan
dioperasikan
bisa dilakukan pengujian. e.
Pengusaha angkutan umum terkadang
Umum. 1.
untuk
dijalan umum, sehingga tidak
Sijunjung
Pelaksanaan
Kendaraan
layak
tidak
mematuhi
ketentuan uji tipe kendaraan
Kendala
dalam
pelaksanaan
sebagaimana
yang
diatur
pengujian
Kendaraan
bermotor
dalam peraturan perundang-
terhadap
kendaraan
angkutan
undangan, sehingga tidak bisa
umum. a.
dilakukan pengujian karena
Banyaknya
pengusaha
tidak
Angkutan umum yang tidak
memenuhi
standar
modifikasi kendaraan.
melakukan pengujian berkala terhadap
b.
kendaraan
a.
Upaya
oleh
Dinas
dioperasikan dijalan umum.
Perhubungan,
Kurangnya
perawatan
Informatika Kabupaten Sijunjung
Kendaraan angkutan umum
terhadap pelaksanaan Pengujian
oleh
Kendaraan
pengusaha
angkutan
umum adalah :
lulus
a. Memberikan
saat
diuji
pada
pengujian
Komunikasi
bermotor
sehingga menyebabkan tidak
pelaksanaan
c.
yang
dan
Angkutan
soisialisasi
terhadap pengusaha angkutan
kendaraan bermotor.
umum agar mengoperasikan
Pengusaha angkutan umum
kendaraanya di jalan umum
mengeluhkan
bahwa
harus mematuhi standar laik
kendaraan
uji sebagaimana yang terdapat
perawatan
angkutan umum saat ini tidak
didalam
11
Undang-Undang
Nomor 22 Tahu 2009 tentang
mendapat izin Tipe. Mereka
Lalu Lintas Angkutan Jalan.
juga
bisa
didenda
dengan
b. Memberikan teguran terhadap
maksimal uang senilai 24 Juta
pengusaha Angkutan umum di
dengan ancaman pidana 1
Kabupaten
Tahun.
Sijunjung
yang
tidak mematuhi standar uji
d. Pemerintah
Kabupaten
kelayakan sebagaimana yang
Sijunjung serta unsur terkait
tercantum didalam Peraturan
didalam nya harus menjadi
Pemerintah Nomor 55 Tahun
perhatian
2012 tentang Kendaraan yang
mencarikan
berhubungan
keberadaan Angkutan umum
dengan
Persyaratan
Laik
Kendaraan sebagaimana
Jalan
yang
Bermotor
cara
yang
dituang
khusus
untuk
solusi
tentang
beroperasi
begaimana
mengatasinya
dikarenakan
sebagian
dalam Pasal 64 sampai dengan
pengusaha
Pasal 69 yang telah diatur
adalah mata pencarian utama
secara teknis.
dalam
c.
Kendaraan
angkutan
besar umum
menghidupkan
angkutan
keluarganya sehari-hari, dan
umum yang tidak lulus uji,
juga tidak bisa kita hindari
sebaiknya tidak dioperasikan
karena ini menyangkut hajat
dijalan
hidup
raya,
kecuali
orang
banyak
yang
pengemudi bisa menunjukan
membutuhkan jasa transportasi
surat izin perakitan atau uji
demi keselamatan penumpang.
tipe
dari
Perhubungan mengeluarkan
Kementerian yang sartifikat
Dengan
bisa
pemeriksaan
uji
terhadap
adanya
dan
pengawasan
kendaraan
Angkutan
tipe. Jika tidak, mereka bisa
Umum di Kabupaten Sijunjung
dikenakan pidana berdasarkan
yang dilakukan dijalan umum
Undang-Undang Nomor
ditemui
22
bermacam-macam
tahun 2009 tentang Lalu Lintas
penyimpangan dan pelanggaran
Angkutan Jalan dalam Pasal
yang
277 Junto 316 ayat 2 tentang
pengemudi/pengusaha
merakit
sebagai moda angkutan umum
dan
memodifikasi
Kendaraan bermotor yang tak
dapat 12
dilakukan
diberikan
oleh
para
Angkutan
sanksi
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
akurasi penunjuk kecepatan
sebagai berikut :
dan radius putaran.
a. Dalam
Undang
–Undang
Tindakan
yang
dapat
Nomor 22 Tahun 2009 tentang
dilakukan
terhadap
Lalu Lintas Angkutan Jalan
angkutan
umum
pada Pasal 277 Junto 316 Ayat
Perhubungan,
(2)
dan
Informatika Kabupaten Sijunjung
kendaraan
atas tindakan Pelanggaran lalu
tentang
merakit
memodifikasi
pengusaha oleh
Komunikasi
bermotor yang tak mendapat
lintas sebagai berikut :
Izin Tipe.
a. Tindakan preventif
b. Pada Pasal 48 Ayat (1) yang menegaskan
Dinas
Tindakan
preventif
dan
adalah
bahwa
setiap
tindakan yang dilaksanakan
kendaraan
bermotor
yang
oleh
beroperasi
dijalan
harus
komunikasi dan Informatika
Dinas
perhubungan,
memenuhi persyaratan tekhnis
terhadap
pengemudi
dan laik jalan. Pada Pasal 48
pengusaha
angkutan
ayat 2 ditegaskan persyaratan
dalam bentuk peringatan atas
tersebut
suatu
yakni
:
susunan,
pelanggaran
dan umum
berupa
perlengkapan,
ukuran,
administratif
karoseri,
tekhnis
memberikan teguran maupun
rancangan
dengan
sesuai peruntukan, pemuatan,
tertulis
penggunaan,
ataupun pengusaha angkutan.
penggandengan
kendaraan
bermotordan
penempelan
kendaraan
Tindakan ini diberikan kepada pengemudi
Pasal
pengusaha
angkutan umum yang telah
Persyaratan Laik Jalan itu
melanggar ketentuan di atas,
ditentukan
dapat
diukur
Ayat
/
(3)
minimal
48
pengemudi
b. Tindakan refresif
bermotor. c. Pada
kepada
oleh kendaraan
kinerja yang
dilakukan
dengan
diproses secara hukum dengan
sekurang-kurangnya,
membuat
berita
acara
diantara emisi gas buangan,
pemeriksaan oleh Penyidik
kebisingan, efesiensi sistem
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
rem utama dan parkir, kincup
yang berkualifikasi dibadang
roda depan, suara klakson,
lalu 13
lintas
angkutan
jalan
dengan melampirkan bukti-
usahanya yang berhubungan dengan
bukti pelanggaran oleh PPNS
keselamatan
tersebut
jasa transportasi.
dan
diajukan
ke
Pengadilan
3.
penumpang
sebagai
Kendala dan Upaya yang ditemui antara lain sebagai berikut : a. Pengusaha
d. Kesimpulan
angkutan
umum,
1. Implementasi Pengujian Kendaraan
menganggap bahwa pelaksanaan
Bermotor Angkutan Umum yang
Pengujian Kendaraan bermotor
dilaksanakan
Dinas
angkutan umum hanya sebagai
dan
formalitas saja, sehingga setelah
Informatika Kabupaten Sijunjung
pelaksanakan pengujian terhadap
melalui Unit Pengujian Kendaraan
kendaraan
Bermotor adalah sudah memenuhi
dikabupaten
standar sebagaimana yang telah
terjadi
dituangkan
kelengkapan kendaraan sesuai
oleh
Perhubungan
2.
Komunikasi
didalam
peraturan
angkutan
umum
sijunjung
perubahan
perundang-undangan yang ada yang
dengan
aturan
merupakan rasa tanggung jawab
ditetapkan.
tidak
terhadap
yang
telah
terhadap pengusaha angkutan umum
b. Dari Petugas Pelaksana Pengujian
demi keselamatan penumpang dan
Kendaraan Bermotor Angkutan
ketertiban
untuk
Umum telah berupaya semaksimal
menghindari terjadinya kecelakaan
mungkin memberikan masukan
dijalan raya.
dan
Pelaksanaan pengujian kendaraan
pengusaha angkutan umum untuk
bermotor
mengindahakan
lalu
lintas
angkutan
umum
di
pandangan
Kabupaten sijunjung pada dasarnya
dalam
bertujuan
kendaraan
untuk
menjaga
terciptanya
angkutan
penumpang.
pengujian
bermotor
demi
keselamatan
maupun
penumpang
(Konsumen)
Pengusaha
c. Banyaknya kendaraan yang tidak
harus
layak lagi untuk beroperasi dijalan
Angkutan
Umum
bertanggung
jawab
ketentuan-ketentuan yang
atuaran-aturan
pelaksanaan
keselamatan baik bagi pengusaha
Umum
terhadap
terdapat
terhadap
raya
sebagaimana
dalam
untuk
angkutan
umum
penumpang upaya yang dilakukan
Undang-
supaya pemerintah bisa membatasi
Undang dan aturan-aturan mengenai
umur kendaraan sesuai dengan 14
batas tahun yang ditentukan untuk
pengusaha jasa angkutan dapat
kelancaran
bersama-sama
dan
keselamatan
penumpang.
berpartisipasi
menjunjung tinggi azaz hukum yang
berlaku
sehingga
kepentingan masing-masing dapat e.
terlindungi.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka
2. Diharapkan Terhadap Pengujian
dapat diambil beberapa saran yang
Kendaraan Bermotor agar bisa
berkaitan
dengan
dilsanakan
pengujian
kendaraan
angkutan
umum
pelaksanaan
sesuai
bermotor
ketentuan- ketentuan sebagaimana
berdasarkan
yang terdapat didalam peraturan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
perundang-undangan
2009
dan
terjaminnya
Angkutan Jalan dalam kaitannya
penumpang
dengan
sosialisai terhadapap
tentang
Lalu
Lintas
keselamatan
penumpang
dan
Angkutan
:
mengoperasikan Pelaksanaan
Pengujian
dikabupaten
agar keselamatan
dikabupaten sijunjung sebagai berikut
1. Dalam
dengan
memberikan pengusaha
umum
yang
kendaraannya sijunjung
bisa
Kendaraan Bermotor Angkutan
mematuhi ketentuan sebagaimana
Umum yang dilaksanakan oleh
yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat
Dinas Perhubungan Komunikasi
(1) yang menegaskan bahwa setiap
dan
kendaraan
Informatika
Kabupaten
bermotor
yang
Sijunjung melalui Unit Pengujian
beroperasi dijalan harus memenuhi
Kendaraan Bermotor diharapkan
persyaratan tekhnis dan laik jalan.
tetap sesuai dengan
Pada Pasal 48 Ayat (2) ditegaskan
ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
persyaratan
2009 tentang Lalu Lintas angkutan
susunan, perlengkapan, ukuran,
Jalan seta peraturan Perundang-
karoseri, rancangan tekhnis sesuai
undangan yang berlaku lainnya.
peruntukan,
Dan dapat memberikan manfaat
penggunaan,
sehingga tidak merugikan bagi
kendaraan
kepentingan
dan
penempelan kendaraan bermotor,
serta
pada Pasal 48 Ayat (3 Persyaratan
diharapkan kepada masyarakat dan
Laik Jalan itu ditentukan oleh
keselamatan
keamanan lalu
lintas,
15
tersebut
yakni
:
pemuatan, penggandengan bermotor
dan
kinerja minimal kendaraan yang
mengendalikan/mengatasi
diukur
adanya
diantara
sekurang-kurangnya, emisi
gas
buangan,
penyimpangan
oleh
pengemudi angkutan.
kebisingan, efesiensi sistem rem utama dan parkir, kincup roda depan,
suara
klakson,
DAFTAR PUSTAKA
akurasi
penunjuk kecepatan dan radius putaran.
A. Buku-buku Dep Diknas, PT. Gramedia Pustaka
3. Adanya kesadaran yang luhur akan
Utama, Edisi ke IV, Jakarta.
kewajiban dan hak dari setiap pihak yang terkait baik secara
George
Sosiologi
Pengetahuan
langsung maupun tidak langsung dalam
Ritzer,
Ilmu
Berparadigma
Ganda, Raja Grafindo Persada,
manajemen
Jakarta, 2003.
penyelenggaraan angkutan umum HMN Porwsutjipto, Pengertian Pokok
penumpang, sehingga terbangun
Hukum Dagang Indonesia, cet.
mata rantai kehidupan yang saling membutuhkan secara
dapat
proporsional
Ke 5 Djambatan Jakarta, 1995.
dipenuhi
Jones,
disamping
pengembangan
Charles
Pengantar
Kebijakkan Publik, Jakarta, PT.
aspek
Rajagrafindo Persada, 1994.
propesionalisme dalam tugas-tugas kemasyarakatan, adapun pihak-
Siegijatna
Tjakranegara,
pihak terkait yang dimaksud antara
Pengangkutan
lain sebagai berikut :
Penumpang,
a. Penguna jasa/ penumpang
1995.
Operator
O,
(Pemilik/pengusaha
Hukum
Barang Rhineka
dan Cipta,
Soemitro, RH, Metodologi Penelitian
angkutan dan pengemudi).
Hukum, PT. Ghalia Indonesia,
b. Pemerintah Kabupaten sebagai
Jakarta, 1995.
perencana, pengelola (Pembina) Soerjono
dan regulator system. c. Lembaga
terkait
Hukum,
PT.
Raja
Persada, Jakarta, 1983.
yang diberlakukan ( Kepolisian, dan
Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan
dengan
penegakan hukum / peraturan
Kejaksaan
Soekanto.
Kehakiman),
untuk 16
Grafindo
W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum,
PT.
Raja
PP. RI Nomor 44, tentang Kendaraan
Grafindo
Persada, Jakarta, 1993.
dan Pengemudi, 1993. Keputusan
Menteri
Perhubungan
Nomor 71, tentang Pengujian Berkala
Kendaraan
Bermotor,
1993. B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
2009 tentang Lalu Lintas dan
tentang
Angkutan
Kendaraan Bermotor.
Jalan,
dalam
diundangkan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 96 Tanggal 22 Juni 2009 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Daerah,
Pemerintah
diundangkan
Lembaran
Negara
dalam Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 60 Tanggal 12 Mei 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen. PP. RI Nomor 41, tentang Angkutan Jalan, 1993. RI
Nomor
Pemeriksaan
42,
Kabupaten
Sijunjung Nomor 3 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
PP.
Daerah
tentang Kendaraan
Bermotor di Jalan, 1993. PP. RI Nomor 43, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, 1993. 17
Retribusi
Pengujian
