BAB III PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UMUM DAN PENGATURAN HUKUMNYA
A. Pengaturan Hukum Pengangkutan Darat Dengan Kendaraan Bermotor Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sarana Pengangkutan berguna untuk mempermudah seseorang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk menjaga terlaksananya pengangkutan itu secara tertib dan tentram, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Adapun peraturan hukum yang menjadi landasan dalam pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor yakni : - Undang – Undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan - Peraturan
Pemerintah
No.
2
Tahun
1964
sebagai
pengganti
“wegverkeersverordening” (stb 1936-451) - Penetapan Lalu lintas perhubungan (surat keputusan direktur Perhubungan dan pengairan, tanggal 26 september 1936, No. 101/9/2. Bijblad No. 13700, seperti yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan penetapan menteri perhubungan tanggal 1 juli 1991 No. 24441/Menteri (TLN No. 144). - Penetapan Lalu lintas jalan dalam negeri (surat keputusan direktur Pemerintahan dalam negeri tanggal 8 oktober 1936, No. Pol 35/6/1, Bijblad No. 13700, seperti yang telah dirubah dan ditambah dengan surat
29
30
keputusan tanggal 29 desember 1938, No. Pol 35/8/16 (Bijblad No. 14137). - Undang-undang No.33 Tahun 1965 (LN 1964-137), tentang “Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang”. - Peraturan pemerintah No.34 Tahun 1965 (LN 1965-28) tentang “ ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan”. - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 (LNRI Tahun 1992 No.49) Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. - Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) yaitu Buku I, Bab V, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai dengan pasal 98. - Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang “ lalu lintas dan angkutan jalan”. 22 Peraturan-peraturan diatas adalah landasan hukum dalam Hukum pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor, UU no. 22 tahun 2009 Tentang “ Lalu lintas dan angkutan jalan”
menjadi Undang-Undang yang terakhir
dikeluarkan Hingga saat ini. Didalam penyelenggaran pengangkutan darat perlu kita mengingat bahwa perjanjian pengangkutan menjadi salah satu syarat untuk mengikat antara penumpang dengan pengemudi atau pengusaha pengangkutan.Namun pada asasnya tida tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen angkutan.Dokumen angkutan diatur dalam undang-undang pengangkutan karena dengan adanya dokumen angkutan berarti telah terjadinya perjanjian pengangkutan. 22
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Ke 3 / H.M.N Purwosutjipto, S.H. , Penerbit Djambatan, hal 56.
31
Didalam hukum pegangkutan kita mengenal adanya objek hukum pengangkutan, objek hukum pengangkutan itu antara lain orang dan barang, untuk itu makam diterbitkanlah dua dokumen angkutan yaitu : a. Dokumen angkutan penumpag yang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat, perairan, tiket penumpang untuk angkutan udara. b. Dokumen angkutan barang yang disebut surat angkutan barang untuk angkutan darat, dokumen muatan untuk angkutan perairan (dalam KUHDagang disebut Konosemen), tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang, dan surat muatan udara untuk kargo. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan dokumen angkutan penumpang untuk angkutan darat khususnya Dokumen angkutan kendaraan umum. Dokumen angkutan kendaraan umum terdiri dari karcis penumpang dan surat angkutan barang. Hal ini diatur dalam pasal 166, 167 dan 168 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya. Menurut ketentuan pasal ini, karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian dan pembayaran biaya angkutan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dokumen angkutan hanya dapat dimiliki oleh pengirim atau penumpang jika biaya angkutan sudah dibayar lunas. a. Karcis penumpang Karcis penumpang diterbitkan atas nama, artinya pada karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain selain penumpang yang bersangkutan. Pasal 166,167 dan 168 undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur dokumen angkutan tidak memuat keterangan isi karcis penumpang. Untuk itu memahami hal ini, dapat diamati
32
praktik perjanjian pengangkutan penumpang antar propinsi. Sebagai contoh adalah karcis penumpang pengangkutan darat yang sudah dibakukan dan memuat rincian berikut ini : 1. Nama dan Nomor bus perusahaan angkutan 2. Nama dan alamat penumpang 3. Terminal pemberangkatan dan terminal tujuan 4. Nomor seri karcis, hari tanggal dan waktu keberangkatan 5. Nomor kursi/tempat duduk 6. Tariff biaya angkutan pengangkut termasuk premi asuransi 7. Tanda tangan pengangkut atau orang atas nama pengangkut 8. Ketentuan-ketentuan lain sebagai klausul angkutan. b. Surat Angkutan barang Mengenai surat angkutan barang diatur dalam pasal 90 KUHDagang. Menurut pasal ini, surat angkutan barang memuat keterangan sebagai berikut ini. 1. Nama dan alamat perusahaan angkutan (pengangkut) 2. Nama dan alamat pengirim dan penerima 3. Nama, jumlah, berat,ukuran,merek barang yang diangkut 4. Jumlah biaya angkutan 5. Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan barang 6. Tanda tangan pengangkut dan pengirim/ekspeditur. Karcis penumpang dan surat angkutan barang juga diatur dalam pasal 163,168 dan 169 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi pasal tersebut tidak mengatur rincian keterangan yang
33
dimuat dalam surat angkutan barang. Rincian tersbut di atur dalam pasal 90 KUHDagang dapat diikuti sebagai standar isi surat angkutan barang yang dapat dikembangkan dalam praktik angkutan. Surat angkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak oleh perusahaan angkutan dalam bentuk blanko.Pengirim hanya mengisi blanko tersebut dan menandatanganinya. Penyelenggaraan peraturan hukum pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor selain dapat dilihat dari sudut pandang dokumen namun banyak yang harus kita tinjau dalam penyelenggarannya, yakni dalam BAB V
undang –
undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan menjelaskan Tentang penyelenggaraan dalam Lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing meliputi : a. Penyelenggaraan Di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan,pembinaan, pembangunan,dan pengawasan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) huruf a yaitu : - Inventarisasi tingkat pelayanan dan permasalahannya - Penyusupan rencana dan program pelaksanaannya serta tingkat penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan. - Perencanaan,Pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; - Perbaikan geometric ruas jalan dan persimpangan jalan; - Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
34
- Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standart keamanan dan keselamatan berlalu-lintas. - Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. b. Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: - Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan; - Manajemen dan rekayasa lalu lintas; - Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; - Perizinan angkutan umum; - Pengembangan system informasi dan komunikasi; - Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. c. Penyelenggaraan di bidang industry sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi : - Penyusanan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor; - Pengembangan industry perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;dan - Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
35
d. Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi : - Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor; - Pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan
bermotor yang
menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan; - Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. e. Penyelenggaraan di bidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum , operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasl 7 ayat (2) huruf e meliputi : - Pengujian dan penertiban surat izin mengemudi kendaraan bermotor; - Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; - Pengumpulan,pemantauan,pengolahan,dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan; - Pengelolaan pusat pengendali system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; - Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas; - Penegakan
hukum
yang meliputi
penindakan
penanganan kecelakaan lalu lintas; - Pendidikan berlalu lintas; - Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan - Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
pelanggaran
dan
36
Dari setiap instansi penyelenggaraan harus tetap terkoordinasi oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat menjalankan/merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan secara baik.
B. Para Pihak Dan Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan Darat Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat tujuan, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar biaya pengangkutan. Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. 23 Didalam Perjanjian Pengangkutan darat ada pihak-pihak
yang terkait
didalamnya dan bagaimana hubungan hukum. Para pihak yang terkait yaitu pengusaha angkutan, pengemudi, dan penumpang. Menurut HMN Purwosutjipto, Pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan dari untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan. 24 Berdasarkan Buku I Bab V bagian ketiga KUHDagang Tentang pengangkutan darat dan perairan darat,yang dimaksud dengan pengangkut adalah
23
R.Subekti.,Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh, PT Citra aditya bakti, Bandung, 1995, hal. 69-70 24 HMN. Purwosujtipto, Op-Cit Hal. 4
37
bukanlah sopir pada mobil atau nahkoda pada kapal, tetapi majikan dari sopir atau nahkoda tersebut yang menjadikan pihak dalam perjanjian pengangkutan. 25 Menurut Purwosutjipto, Pengusaha angkutan merupakan orang yang bersedia menyelenggarakan seluruh pengangkutan dengan jumlah uang angkutan yang dibayar sekaligus untuk semuanya, tanpa mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan itu sendiri. 26Dikatakan Menyelenggarakan angkutan berarti pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. 27Namun Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 UULLAJ, Perusahaan angkutan umum merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.Hal Ini dimaksudkan bahwa pengangkut harus merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan bukan merupakan usaha perseorangan hal ini merupakan ketentuan yang berbeda dari UULLAJ yang lama dimana kepemilikan terhadap usaha angkutan umum bisa dimiliki perseorangan. Pihak Lain yang Terkait dalam pengangkutan yaitu pengemudi, Pengemudi menurut pasal 1 ayat 23 UULLAJ, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Adapun pengemudi dalam hal ini merupakan pihak yang menjalankan pengangkutan yang terikat dalam perjanjian kerja dengan pengusaha angkutan.Sedangkan Pihak Penumpang merupakan individu atau perorangan yang berstatus sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, yaitu penumpang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dengan selamat sampai di tempat tujuan, serta berkewajiban membayar ongkos angkutan. 25
Ibid, Hal. 28. Ibid Hal. 20 27 Ibid Hal. 2. 26
38
Pihak-pihak yang diuraikan diatas merupakan pihak-pihak yang secara langsung terkait pada perjanjian pengangkutan, maka dari pihak pihak tersebut dapat kita kemukakan hubungan hukum yang terjadi antara pihak pengusaha angkutan dengan pengemudi dan pengangkut dengan penumpang. Hubungan Hukum antara pengangkut dan pengemudi berdasarakan perjanjian kerja diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan dan dalam pasal 1601 buku Ketiga bab VII bagian kesatu KUHPdt. Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan dalam pasal 1 ayat 14 bahwa :“perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Sedangkan Menurut Pasal 1601 Buku ketiga Bab VII bagian kesatu KUHPdt yaitu perjanjian antara pihak yang satu (pengemudi) mengikatkan dirinya dibawah perintah majikan ( pengusaha angkutan ) untuk suatu waktu melakukan pekerjaan atau melaksanakan pengangkutan. Hubungan hukum antara pengusaha angkutan dan pengemudi adalah hubungan yang bersifat subordinasi atay bertingkat dan pemberi kuasa. Dimana pengusaha angkutan mengikatkan diri menyediakan jasa angkutan dan wajib membayar upah bagi pengemudi. Setelah kita megetahui hubungan hukum antara pengusaha angkutan dengan pengemudi, penulis akan membahas mengenai hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pengusaha angkutan, dimana hubungan hukum tersebut penumpang mempunyai hubungan hukum yang sejajar atau koordinasi dengan pengangkut. Bahwasannya penumpang bukanlah bawahan pengangkut dan pengangkut bukan atasan penumpang, demikian sebaliknya.
39
Penumpang disini merupakan pihak yang bebas untuk mempergunakan jasa angkutan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan pengangkut merupakan pihak yang menyelenggarakan pengangkut.
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Darat Dalam Perjanjian pengangkutan darat terdapat para pihak dan dari para pihak tersebut yang mengikatkan diri maka timbullah hak dan kewajiban antar pihak dalam perjanjian pengangkutan darat.Hak dan kewajiban menjadi pendukung dalam subjek hukum. Menurut HMN Purwosujtipto, Kewajiban-Kewajiban dari pihak pengangkut adalah : 28 1. Meyediakan
alat
pengangkut
yang
akan
digunakan
untuk
menyelenggarakan pengangkut. 2. Menjaga keselamatan
orang (penumpang) dan/atau barang
yang
diangkutnya.dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (pasal 1235 KUHperdata). 3. Kewajiban yang disebutkan dalam pasal 470 KUHD yang meliputi: a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutnya; b. Mengusahakan pengangkutan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan; c. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.
28
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian pokok hukum dagang IndonesiaOp. Cit hlm 21-22
40
4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam UU no. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia angkutan umum yaitu : 1. Menyerahkan tiket penumpang (pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009); 2. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkut untuk angkutan tidak dalam trayek (pasal 167 UU no. 22 tahun 2009); 3. Menyerahkan tanda pengenal bagasu kepada penumpang 4. Menyerhakan manifest kepada pengemudi penumpang 5. Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjajian angkutan dan/atau pengirim barang (pasal 186 UU no. 22 Tahun 2009) 6. Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/ atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan(pasal 187 UU no. 22 Tahun 2009) 7. Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009); 8. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya ( pasal 189 UU no. 22 Tahun 2009 ). Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut (perusahaan penyedia angkutan) oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain; 1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan
41
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, seperti yang disebutkan dalam pasal 469,470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD. 3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan pasal 478 ayat (1) KUHD. Selain kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas, pada UU No. 22 Tahun 2009 juga terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu : 1. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (pasal 195 ayat (1). 2. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (pasal 195 ayat (2). 3. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memnuhi kewajiban (pasal 195 ayat (3). 4. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang tekag disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (pasal 196).
42
Adapun juga kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor umum menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : 1. Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan; 2. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; 3. Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; 4. Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; 5. Menutup pintu selama kendaraan berjalan dan 6. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum. Sedangkan hak dari pengemudi kendaraan bermotor mendapatkan upah dari perusahaan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan darat, mengenai hak pengemudi kendaraan bermotor tidak dijelaskan pada UU no. 22 Tahun 2009. Selanjutnya Pihak penumpang turut dikenakan kewajiban dan haknya dalam perjanjian pengangkutan dimana yang menjadi kewajiban utamanya adalah membayar biaya pengangkutan.setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang mempunyai hak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut. 29
29
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian pokok hukum dagang IndonesiaOp. Cit hlm 61
BAB IV PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN DARAT DENGAN KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI (MOBIL PLAT HITAM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
A. Peraturan Yang Digunakan Untuk Mengatur Kendaraan Bermotor Pribadi (Mobil Plat Hitam) Sebagai Angkutan Umum Telah kita ketahui bersama di lapangan, bahwa kendaraan bermotor pribadi sangat banyak digunakan sebagai angkutan umum.Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor pribadi sehari-hari dan lebih parah lagi dijadikan sebagai mata pencaharian. Pemilik kendaraan bermotor pribadi tersebut mengetahui bahwa tindakan itu sebenarnya telah melanggar hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Kendaraan bermotor (mobil Plat Hitam) yang digunakan sebagai angkutan umum sebelumnya harus memenuhi persyaratan Undang-Undang lalu lintas dan jalan umum (UULLAJ) terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jaminan pelayanan kualitas angkutan umum harus diutamakan. Persyaratanpersyaratan tersebut meliputi izin usaha, trayek, dan operasi angkutan umum, kelaikan jalan mobil yang digunakan sebagai angkutan umum, asuransi kendaraan angkutan umum, serta ketentuan mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum
menurut
UULLAJ. Adapun
43
izin
usaha angkutan
umum
yang
44
menyelenggarakan angkutan orang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selanjutnya disebut (UULLAJ) yang berbunyi antara lain : Pasal 173 UULLAJ 1. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki : a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 2. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. Pengangkutan jenazah. Syarat wajib perolehan ijin usaha angkutan umum lebih khusus di atur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu : a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d; c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. Memiliki surat ijin tempat usaha (SITU);
45
e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor; f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor. Untuk izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dalam pasal - pasal berikut ini : Pasal 174 UULAJ 1. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. 2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1(satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. Syarat wajib lainnya untuk memperoleh ijin trayek angkutan umum tertuang dalam pasal 27 perauran pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 yaitu : 1. Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan : a. Memiliki ijin usaha angkutan; b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan; c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
46
2. Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan ijin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki. Pasal 175 UULLAJ 1. Izin penyenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu 2. Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (2). Pasal 176 UULLAJ Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh : a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. Trayek lintas batas Negara sesuai dengan perjanjian antar Negara; 2. Trayek antar kabupaten kota yang melampui wilayah 1(satu) provinsi; 3. Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan 4. Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi b. Gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. Trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 3. Trayek perdesaan yang melampui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
47
c. Gubernur daerah khusus ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. d. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 1. Trayek perdesaaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten; 2. Trayek perkotaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten. e. Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam satu wilayah kota. Pasal 177 UULLAJ Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib: a. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan b. Mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1). Lebih khusus mengenai permohonan ijin trayek angkutan umum diatur dalam pasal 30 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 yaitu : 1. Permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) diajukan kepada menteri. 2. Persetujuan atau penolakan ijin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. 3. Penolakan permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. Sedangkan untuk perizinanan penyelenggaraan angkutan orang diatur dalam pasal 179 UULLAJ yang antara lain berbunyi :
48
Pasal 179 UULLAJ 1. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh : a. Menteri yang bertanggung jawan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan orang yang melayani : a.1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampui satu daerah provinsi ; a.2. angkutan dengan tujuan tertentu atau a.3. angkutan pariwisata. b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampui lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dan d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan untuk barang diatur dalam pasal 180 UULAJ yang isinya antara lain :
49
Pasal 180 1. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang saraba dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait. 2. Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan menterti yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus bagi angkutan umum untuk keperluan wisata termasuk carter dan sewa, juga harus memiliki perizinan. Mobil yang dipergunakan tetap berplat hitam bukan kuning seperti angkutan umum lain akan tetapi menggunakan tanda atau kode khusus pada plat nomornya dan ijinnya diatur sendiri oleh Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya (DLLAJR). Hal tersebut diatur dalam pasal 154 UULLAJ Yakni : 1. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. 2. Penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
50
3. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. Mobil yang digunakan sebagai angkutan umum harus memiliki ijin operasi angkutan karena sudah diatur dalam pasal 35 peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 1993 yaitu : 1. Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaskud dalam pasal 9, wajib memiliki ijin operasi angkutan. 2. Ijin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan menteri. Perolehan ijin operasional angkutan umum diatur dalam pasal 36 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 dengan persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki ijin usaha angkutan; b. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; c. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor. Permohonan ijin operasi angkutan umum diatur dalam pasal 38 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 yaitu : 1. Permohonan ijin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) diajukan kepada menteri. 2. Persetujuan permohonan penolakan ijin operasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
51
3. Penolakan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. Mobil yang akan dipergunakan sebagai angkutan umum sebelumnya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya sebagai angkutan umum yang memadai. Tujuannya untuk memenuhi keselamatan dan kenyamanan penumpang beserta awak angkutan umum sendiri mengingat keselamatan keduanya harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan bunyi dari pasal 48 UULLAJ ayat 1 sampai 3 yang berbunyi : Pasal 148 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaskud pada ayat (1) terdiri atas : a. Susunan b. Perlengkapan c. Ukuran d. Karoseri e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya f. Pemutaran g. Penggunaan h. Penggandengan kendaraan bermotor dan atau i. Penempelan kendaraan bermotor. 3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurangkurangnya terdiri atas :
52
a. Emisi gas buang b. Kebisingan suara c. Efisiensi sistem rem utama d. Efisiensi sistem rem parker e. Kincup roda depan f. Suara klakson g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama h. Radius putar i. Akurasi alat penunjuk kecepatan j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan k. Ksesuaian daya mesin penggerak terhadap beray kendaraan. Sedangkan mengenai kenyamanan dan keamanan penumpang dalam mempergunakan fasilitas angkutan dapat ditegaskan pada pasal 34 UULAJ, yang menyatakan bahwa “ pengangkuan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.” Pasal 137 1. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor kendaraan tidak bermotor. 2. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. 3. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. 4. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
53
a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b. Untuk pengerahan atau pelatihan tentara nasional Indonesia dan/atau kepolisian Negara republik Indonesia; atau c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan kepolisian Negara republic Indonesia dan/atau pemerintah daerah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Begitu juga asuransi harus dipenuhi sebagai penunjang persyaratan keselamatan, khususnya bagi penumpang umum dan awak angkutan seain persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor khususnya mobil yang akan dijadikan sebagai angkutan umum. Dalam pasal 237 UULLAJ yang mengatur asuransi yaitu : Pasal 237 1. Perusahaan angkutan umum wajib mengatasi program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. 2. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Menurut penjelesan pasal 237 UULLAJ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah pengemudi,pengemudi cadangan, kondektur,dan pembantu pengemudi. Ketentuan-ketentuan mengenai mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum adalah mobil tersebut harus sah didaftarkan dan
54
lulus uji dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) untuk beroperasi dijalan. Mengenai pengujian kendaraan bermotor diatur dalam pasal 49 UULLAJ yaitu :
Pasal 49 1. Kendaraan bermotor, keretea gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dillakukan pengujian. 2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Uji tipe dan b. Uji berkala. Menurut UULLAJ uji tipe terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.Sedangkan uji berkala meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasi uji.Uji tipe sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.Sedangkan untuk pengujian fisik berkala pada kendaraan bermotor selain bisa dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota juga bisa dilakukan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah; atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. Tujuan pengujian kendaraan bernotor yang dilakukan secara berkala adalah untuk menjaga agar kendaraan bermotor selalu memenuhi syarat teknis,
55
tidak membahayakan dan tetap dalam keadaan laik jalan, termasuk persyaratan tambang batas emisi gas buang dan kebisingan harus dipenuhi. 30 Pendaftaran kendaraan bermotor terutama bagi mobil yang digunakan sebagai angkutan umum juga penting, karena menyangkut pengendalian kendaraan yang beroperasi di jalan. Diatur dalam pasal 64 UULLAJ yaitu : 1. Setiap kendaran bermotor wajib diregristrasikan. 2. Regristrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Registrasi kendaraan bermotor baru b. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik c. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dan/atau d. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor. 3. Registrasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. Tertib administrasi b. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan d. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan e. Perencanaan pembangunan nasional. 4. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor.
30
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, Hal. 65
56
5. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia. Setelah kendaraan tersebut didaftarkan, maka diberikan bukti pendaftaran bermotor (BPKB) sebagai tanda bukti pendaftaran atas kendaraan tersebut. Selain diberikan BPKB, diberikan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan sesuai dengan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berlaku. 31 Mengenai standar mobil yang dipergunakan dalam angkutan umum dimana sesuai dengan peruntukannya mengacu pada Pasal 137 UULLAJ yaitu : 1. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 2. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus. 3. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. 4. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai.
31
Ibid, Hal 66
57
b. Untuk pengerahan atau peatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, juga ditegaskan mengenai mobil yang dipergunakan sebagai angkutan umum dalam pasal 4 yaitu Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Penyelenggaraan Angkutan Darat Dengan Kendaraan Bermotor Pribadi (mobil Pribadi Plat Hitam) Timbulnya mobil pribadi plat Hitam yang dijadikan kendaraan umum diakibatkan adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong hal ini terjadi dan semakin bebas dalam kegiatan transportasi ada 4 ( empat ) Faktor yaitu Faktor Ekonomi, administrasi mengenai ijin angkutan umum, banyaknya pengguna angkutan umum dibandingkan angkutan resmi dan Faktor kendala penertiban operasional angkutan umum oleh Instalasi terkait.
58
A. Faktor Ekonomi Setiap manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperoleh kehidupan yang layak, baik untuk dirinya sendiri, keluarga,dan orang-orang di sekitarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kehidupan yang layak. Diantaranya menjadi pengusaha, pengrajin,karyawan,dan profesi pekerjaan lainnya. Begitu juga dengan supir atau kernet angkutan umum ataupun termasuk pemilik/pengusaha angkutan umum. Semua profesi tersebut adalah cara dimana mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bagi supir dan kernet sebagian besar dari mereka bekerja sepenuh waktu untuk mengejar setoran atau mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha angkutan umum. Semakin bertambahnya jumlah angkutan umum setiap harinya, menggambarkan bahwa semakin banyak pula orang yang memilih untuk bekerja di dunia transportasi umum, mengingat bahwa pekerjaan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan angkutan umum semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk bepergian sehari-hari. Dengan begitu banyaknya angkutan umum yang sekarang digunakan oleh masyarakat,
semakin
besar
pula
persaingan
transportasi
angkutan
umum.Angkutan umum yang sifatnya resmi dan diperbolehkan untuk beroperasi adalah semua angkutan umum yang berplat kuning, menandakan mereka diijinkan dan diakui oleh pemerintah, dewasa ini jumlahnya dibatasi.Keadaan ini memicu beroperasinya mobil pribadi berplat hitam yang kemudian digunakan sebagai angkutan umum.Selain jumlah kendaraan umum berplat kuning dibatasi, untuk
59
mendapatkan ijin mengoperasikannya juga tidaklah mudah, ini juga yang menjadi salah satu faktor maraknya mobil pribadi yang beralih menjadi transportasi umum. Keadaan ini memicu terjadinya persaingan untuk menarik penumpang antara angkutan resmi berplat kuning dengan angkutan umum yang tidak resmi berplat hitam. Badan usaha trasnportasi umum berplat hitam ini sangatlah lazim kita temukan terutama di kota-kota besar khususnya kota Medan. Persaingan ini semakin tidak sehat karena ini menyangkut kendaraan yang resmi beroperasi dan tidak resmi beroperasi, yang akhirnya tidak jarang menimbulkan konflik antara supir angkutan umum yang resmi dan supir angkutan umum yang tidak resmi.Apabila yang berwenang mengambil tindakan terhadap angkutan umum tidak resmi berplat hitam pada saat dijalan raya ataupun mereka melanggar lalu lintas, supir dan pemilik/pengusaha angkutan umum tersebut tidak mau dipersalahkan. Mereka berusaha untuk berdalih dengan alasan faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengurus surat izin mengoperasikan kendaraan umum tersebut, dan dengan jalan lain mereka berusaha untuk mencari jalan pintas dengan memberikan uang kepada aparat. Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan Mobil pribadi plat hitam yang dijadikan angkutan umum, yang penulis kutip dari media online yang mana berita tersebut terbit pada tanggal 2 Oktober 2014. Judul berita yang dijadikan contoh kasus berikut ini adalah Organda Minta Jokowi Tertibkan Angkot Plat Hitam. Ketua umum organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, mengatakan bahwa angkutan umum ilegal ini umumnya tidak mempunyai izin operasional. Mereka memiliki rute secara sepihak untuk berlalu-lalang, sehingga menyulitkan operasional angkutan umum yang legal yang sudah diberikan izin
60
dari pemerintah. Eka menambahkan, organda sudah melaporkan atas apa yang terjadi di lapangan kepada instansi terkait seperti Kementrian Perhubungan maupun kepada pihak kepolisian agar ditindak tegas. “kita sudah berikan data yang komprehensif. Efeknya ini tidak hanya merugikan operator yang resmi tapi juga penumpang,” tegas Eka saat konferensi pers di hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Eka memberikan Contoh, jika ada angkutan ilegal ini membuat kesalahan atau tindakan pelanggaran akan sulit dilacak, pasalnya tidak ada identitas yang jelas. “ Alamat nya dimana, Punya siapa, dan sebagainya. Kalau ada apa-apa, bingung bagaimana menindaklanjutinya. Tapi sayangnya belum ada tindakan konkret ke lapangan mengenai ketidakjelasan masalah operator ilegal ini, “ paparnya. Dia berharap pemerintah secepatnya dapat menertibkan masalah ini sebelum terus berlarut dan menjamurnya angkutan umum ilegal.“ kalau mau bisa jadi angkutan umum kan bisa dengan terbit izinnya, jadi bisa dihitung suplai dan demandnya,”pungkasnya. 32 B. Faktor Administrasi Mengenai Izin Angkutan Umum Izin bagi angkutan umum mutlak diperlukan. Kendaraan bermotor ataupun mobil yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi maka menjadi sah dan diakui oleh pemerintah sebagai angkutan umum resmi dan memakai plat kuning. Disampingkan kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak jalan sebagai angkutan umum menurut UU dan Peraturan pemerintah mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).Izin tersebut meliputi izin usaha angkutan, izin trayek, dan izin operasional. Untuk memperoleh izin menjadikan mobil pribadi sebagai angkutan umum, pemilik/pengusaha diwajibkan untuk mengurus administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti diantaranya, persyaratan dalam izin usaha, trayek, opersional, membayar sumbangan wajib dan dana asuransi serta pungutanpungutan lainnnya. Yang mana biasanya biaya administrasinya jauh lebih besar daripada mobil pribadi.Ditambah pula biaya perawatan dan operasional angkutan
32
http://economi.okezone.com/read/2014/10/02/457/1047257/organda-minta-jokowi-tertibkanangkot-plat-hitam
61
umum
resmi,
setiap
tahun
tergolong
sangat
besar
disamping
untuk
memperpanjang izin mengoperasikan angkutan umum. Hal tersebut membuat banyak pemilik/pengusaha mobil pribadi enggan untuk mengurus perizinan angkutan umum, dikarenakan biaya yang dikenakan sangatlah besar, disamping menghindari prosedur perizinan yang menurut sebagian besar pemilik/pengusaha angkutan mobil pribadi dirasakan terlalu berbelit-belit dan menyita waktu mereka.
C. Faktor Banyaknya Jumlah Pengguna Jasa Angkutan Umum Yang Tidak Tertampung Oleh Angkutan Umum Resmi Dengan bertambah banyaknya jumlah pengguna jasa angkutan umum ditambah dengan mobilitas yang tinggi dari pengguna jasa itu sendiri menimbulkan satu permasalahan baru didalam bidang angkutan umum.Mengingat jumlah angkutan resmi sendiri sangatlah terbatas tetapi keadaan dilapangan membuktikan bahwa angkutan umum resmi yang beredar tidak dapat menampung banyaknya pengguna jasa angkutan umum.Keadaan ini memberikan kesempatan kepada angkutan umum tidak resmi berplat hitam untuk beroperasi.Mengingat angkutan umum berplat hitam tidak memberikan jaminan asuransi dan ganti rugi apabila terjadi musibah, pengguna jasa harus menerima resiko dan menanggung konsekuensi ketika memilih untuk menggunakan angkutan umum tidak resmi tersebut. Menurut Kepala Sub Bagian Program Agustinus M.T dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Agustinus M.T mengatakankenyataan dilapangan menggambarkan suatu
62
kondisi yang berbeda. Layaknya asuransi yang ditawarkan kepada angkutan umum legal, ternyata hal yang sama juga dimiliki oleh sebagian angkutan umum ilegal. Dimana banyak juga instalasi terkait sebenarnya tidak terlalu mengetahui hal tersebut, dikarenakan adanya perusahaan asuransi yang menerima dan bersedia memberikan jaminan terhadap usaha angkutan umum ilegal. 33 Kekurangan angkutan umum ilegal adalah tidak bisa menampung pengguna jasa angkutan umum dalam jumlah yang banyak dikarenakan jumlah armadanya dibatasi dalam masing masing trayek kecuali mobil pribadi yang difokuskan sebagai angkutan umum pariwisata.Seperti sewa menyewa mobil, yang sekarang ini banyak kita temukan.Biasanya pengguna jasa menyewa angkutan umum berplat hitam untuk digunakan tidak hanya untuk penggunaan jangka panjang tetapi juga jangka pendek, tidak jarang pengguna jasa menyewanya hanya dalam hitungan jam.Jaminan yang diberikan pun sepenuhnya ditanggung oleh pengguna jasa, badan usaha seperti ini banyak diminati oleh masyarakat berkaitan dengan faktor kenyamanan dan privasi yang dibutuhkan oleh sebagian orang. Semakin banyak angkutan umum resmi yang beroperasi, semakin banyak juga angkutan umum tidak resmi.Akibatnya menurunkan presentase peluang penumpang terhadap angkutan umum yang resmi.Disatu sisi pengguna jasa angkutan umum dihadapkan dengan begitu banyak pilihan fasilitas yang mereka inginkan untuk digunakan dalam hal ini banyaknya jenis transportasi umum.
33
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Dinas perhubungan Agustinus M.T ,tanggal 27 november 2013 di kantor Dinas perhubungan Provinsi sumatera utara.
63
Jumlah angkutan umum resmi mengenai pengaturan trayek, diatur dengan pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Mengenai pembukaan trayek baru dengan ketentuan yaitu : 1. Adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan faktor muatan diatas 70% (Tujuh puluh Persen); 2. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai. Selain itu pembatasan jumlah angkutan umum resmi yang diperbolehkan untuk beroperasi dan penambahan jumlah angkutan dalam satu wilayah, diatur pula dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993.Dicantumkan dalam pasal tersebut bahwa penetapan wilayah operasi yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor, dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor diatas 60% (enam puluh persen). Selain itu Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 3 mengenai kebutuhan penambahan kendaraan dengan mempertimbangkan, yaitu: a. Jumlah kendaraan pergi-pulang perhari rata-rata dan tertinggi b. Jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan c. Laporan realisasi faktor muatan d. Faktor muatan 70% e. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai f. Tingkat pelayanan jalan
64
D. Faktor kendala penertiban operasional angkutan umum oleh Instalasi terkait Dengan pertumbuhan angkutan umum ilegal yang terjadi membuat semakin sulitnya untuk aparat menertibkan mereka.Dimana DITLANTAS dan DISHUB merasakan kesulitan karna dapat kita ketahui bahwasannya masalah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang tetap. Direktorat Lalu Lintas secara terus menerus melakukan langkah-langkah penegakkan hukum. Dari Direktorat Lalu lintas maupun satuan ke Wilayahan, tetap konsisten setiap harinya melakukan razia pelanggaran kendaraan plat hitam yang dijadikan sebagai angkutan umum. Kita melakukan penindakkan setiap harinya dalam kegiatan rutin dan bila menemukan kasus seperti ini, pengawasan adalah fokus utama yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas, mungkin instansi terkait lainnya yang berkompeten juga tentunya harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan bidang dan tugas pokok masing-masing. Seperti Dishub misalnya memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan-perusahaan angkutan umum tersebut, kemudian dari Organda melakukan pembinaan yang berkesinambungan, demi diharapkannya meminimalisir kasus-kasus seperti ini, ungkap Bapak AKBP Robert K. Aritonang Spd., Selaku Kabag Bin Opsnal. 34 Seperti halnya dengan pendapat Kepala Sub Bagian Program DISHUB PROVINSI SMATERA UTARA, Agustinus, M.T
mengungkapkan bahwa
mereka sendiri sudah melakukan upaya, baik itu Razia, penyuluhan, pertemuan dengan “ASCASE” Wilayah Sumatera Utara (Asosiasi Angkutan Cara Sewa Wilayah
Sumatera
Utara).
Namun
kendala
yang
kita
hadapi
untuk
menertibkannya apabila kendaraan itu sudah berada di jalan raya (beroperasi) 34
Hasil wawancara dengan Kabag Bin Opsnal Direktorat Lalu Lintas Robert K.Aritonang Spd, Tanggal 28 Desember 2014 Di kantor Ditlantas Poldasu.
65
dimana sulit mengetahui apa angkutan tersebut mengangkut penumpang dan menyalahgunakan angkutan tersebut, jadi ini sebenarnya harus dari dua sisi tidak hanya dari DISHUB dan DITLANTAS namun masyarakat juga harus disadarkan bahwasannya dia menaiki angkutan umum yang salah, hal ini agar menciptakan Transportasi yang sehat dan benar. 35
C. Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi (Mobil) Sebagai Angkutan Umum. Harus diberlakukan suatu sanksi untuk menertibkan penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umumoleh para penegak hukum yaitu sanksi pidana berupa hukuman denda ataukurungan.Dimana Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 mengenai berbagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada parapelanggar.Ketentuan tersebut perlu diberlakukan untuk memberikan peringatan ataupun shock therapy kepada pemilik/pengusaha yang menjalankan mobil pribadisebagai angkutan umum, dimana mereka harus menyadari bahwa perbuatan tersebut diancam pidana yang tergolong berat.Hal iniJuga dapat meminimalisir pengoperasian angkutan umum ilegal yangsemakin bertambah setiap tahunnya. Menurut hasil wawancara penulis dengan Robert K. Aritonang Selaku Kabag Bin Opsnal di Ditlantas Poldasu.Sanksi hukum nya itu sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam pasal 304 jelas diterangkan :
35
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Dinas perhubungan Agustinus, M.T ,tanggal 27 november 2013 di kantor Dinas perhubungan Provinsi sumatera utara
66
Pasal 304 UULAJ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari pasal tersebut dapat kita ketahui pada prakteknya banyak kendaraankendaraan angkutan kota dalam Propinsi sekarang ini yang trayeknya kita tidak perlu sebut, karena kurangnya armada yang sesuai dengan ketentuan plat kuning, maka mereka menggunakan kendaraan berplat hitam tentu saja ini sudah menyalahi aturan, jadi sanksi hukumnya itu seperti yang saya katakana sebelumnya pada Pasal 304 UU No. 22 Tahun 2009, dimana Sanksi pidana nya itu kurungan 1 bulan dan denda 250 ribu rupiah, dimana pelanggar dapat kita tindak dengan tilang dan kita menyita kendaraannya dengan catatan pelanggar wajib mengikuti sidang di pengadilan. 36 Sanksi tersebut perlu diberlakukan,mengingat keberadaan angkutan umumberplat hitam sangat merugikan masyarakat dan negara, Merugikan masyarakat, atau pengguna jasa angkutan umum tersebut, karena angkutan tersebut tidak mempunyai jaminan asuransi dan ganti rugi serta dapat bertindak semena-mena dalam hal tarif penumpang dan tata cara pengangkutan penumpang. Negara dirugikan pula karena tidak memperoleh retribusi dan pajak dari beroperasinya angkutan tersebut. Disamping itu menambah beban instalasi pemerintahan Negara dalam hal mengendalikan dan mengawasi serta menertibkan
36
Hasil wawancara dengan Kabag Bin Opsnal Direktorat Lalu Lintas Robert K. Aritonang Spd, Tanggal 28 Desember 2014 Di kantor Ditlantas Poldasu.
67
angkutan umum ilegal. Mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum belum tentu memenuhi persyaratan secara teknis sebagai angkutan umum yang sesuai dengan UULLAJ. Mereka harus menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan apakah mereka sudah memenuhi persyaratan secara teknis dan laik jalanserta sesuai fungsinya sebagai angkutan umum sebagaimana disyaratkan olehpihak DISHUB menurut UULLAJ. Sepertidijelaskan bahwa dalam Pasal 48 UULLAJ ditentukan bahwaSetiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalanharuslah memenuhipersyaratan secara
teknis
dan
laik
jalan.
Persyaratan
teknis
terdiri
atas:
susunan;perlengkapan;ukuran; karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai denganperuntukannya;pemuatan;
penggunaan;
penggandenganKendaraan
Bermotor;dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Persyaratan laik jalan sebagaimanadimaksud ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukursekurang-kurangnya terdiri atas: emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensisistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson;daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius putar; akurasi alat penunjukkecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesinpenggerak terhadap berat Kendaraan. Dalam Pasal 106 ayat 3 ditentukanpula bahwaSetiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalanwajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan secara teknis dan laik jalan. Bagi merekayang mengoperasikan kendaraan bermotor (mobil) plat hitam sebagai angkutanumum, sesuai UULLAJ dan belum diujikan peruntukannya, syarat teknis dan laikjalan diancam pidana. Sesuai dengan Pasal 282 ayat 2 dan 3 yang berbunyi
68
Pasal 285 ayat 2 UULLAJ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat ataulebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kacaspion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensibadan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alatpemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kacadepan,spakbor,bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kacasebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau dendapaling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 286 UULLAJ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat ataulebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasall06 ayat (3)juncto Pasal48 ayat (3) dipidana denganpidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyakRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan diisyaratkan bagi kendaraan
bermotor
(mobil)
yang
dijadikan
sebagai
angkutan
umum
harusdipenuhi. Ini terkait dengan jaminan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasaangkutan umum itu sendiri.Para angkutan umum plat hitam, mereka tidak dilengkapi dengan perizinan dimana meliputi izin usaha, trayek dan operasi angkutan umum.Izin angkutan umumdiharuskan oleh pemerintah terkait dengan pengendalian dan pengawasan sertapenertiban terhadap jumlah angkutan umum yang beroperasi di suatu wilayah.Izin tersebut mutlak diperlukan oleh kendaraan bermotor (mobil) yangdijadikan sebagai angkutan umum resmi. Dimaksudkan agar pemilik/pengusaha angkutan umum senantiasa terus mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuanangkutan umum sesuai UULLAJ. Bagi pemilik/pengusaha angkutan umum berplat hitam yang tidak mengindahkan persyaratan mengenai perizinan suatu angkutan umum, diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 308 UULLAJ :
69
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau dendapaling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yangmengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal173 ayat (1) huruf a; b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal173. Selain peruntukan, persyaratan teknis dan laik jalan serta perijinan untukangkutan umum, juga harus ada asuransi untuk kendaraan bermotor. Asuransiuntuk kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai angkutan umum berfungsisebagai jaminan ganti kerugian dan bukti tanggung jawab pemilik/ pengusahaangkutan umum atas keselamatan orang dan atau barang didalamnya. Tanpa adaasuransi dalam angkutan umum, maka kepentingan penumpang dan awak tidakterlindungi dengan adanya jaminan tanggung jawab atas kerugian dankeselamatan oleh pemilik/pengusaha angkutan umum apabila terjadi sesuatu. Apabila
pemilik/pengusaha
kendaraan
bermotor
melakukan
kesalahan
atasterjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban, maka dia wajibmengganti jumlah pembayaran dana yang telah dibayarkan oleh Perum AsuransiGanti Kerugian Jasa Raharja kepada si korban atau ahli warisnya. 37 Apabila pengusaha angkutan kendaraan bermotor (mobil) berplat hitam yang dijadikansebagai angkutan umum tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaijaminan keselamatan dan ganti kerugian serta bukti tanggung jawab pengangkutoleh pemilik/pengusaha angkutan, maka dapat diancam sanksi pidana yang diaturdalam pasal 309 UULLAJ yakni : 37
Purwosutjipto, Op.Cit hal. 69
70
Pasal 309 UULLAJ : Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untukpenggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, ataupihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyakRp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya penumpang Awak angkutan juga perlu diasuransikan oleh pemilik/pengusaha angkutan umum, karena pemilik/pengusaha sebagai atasannya mempunyai tanggung jawab terhadap awak yang lalai atau mengalami musibah. Tanggung jawab pemilik/pengusaha angkutan umum terhadap awak angkutan diatur dalam Pasal 237 UULLAJ jo Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi : "Seseorang tidak sajabertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjaditanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawahpengawasannya." Tanggung jawab pemilik/pengusaha angkutan umum terhadap awak angkutan yang bekerja padanya diatur dalam Pasal 523 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal tersebut tercantum bahwa sipengangkut harus menanggung segala perbuatan dari mereka yang dipekerjakannya terhadap segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Awak angkutan harus diberikan asuransi, karena pemilik/pengusahaangkutan umum bertanggung jawab atas keselamatan awak angkutan yang bekerja pada pemilik/pengusaha angkutan tersebut. Diancam dengan sanksi pidana bagi pemilik/pengusaha yang tidak mengasuransikan anak buahnya yang bekerja sebagai awak angkutan. Diatur dalam Pasal 313 UULLAJ yaitu : Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah).
71
Bagi pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (mobil) yang dijadikan sebagai angkutan umum harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan angkutan umum UULLAJ, jika tidak maka akan diancam pidana seperti yang disebutkan diatas. Selain sanksi denda yang telah disebutkan di atas, mengatasi keberadaan angkutan umum plat hitam, aparat yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus bertindak tegas berdasarkan ketentuan-ketentuan UULLAJ. Penindakan mobil pribadi berplat hitam yang dijadikan sebagai angkutan umum dalam Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009, dapat dilakukan penyitaan terhadap mobil tersebutoleh aparat.Penyitaan mobiltersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan olehaparat, apakah mobil yang dioperasikan tersebut melanggar persyaratan- persyaratan angkutan umum. Apabila terbukti melanggar, maka mobil tersebut dapat disita selamanya oleh aparat, karena dapat mengurangi keselamatan masyarakat dan keamanan lalu lintas. Angkutan umum ilegal dapat disita olehaparat untuk kepentingan penyidikan apabila terbukti melakukan pelanggaranterhadap tindak pidana mengenai persyaratan angkutan umum menurut UULLAJ.Aparat dalam hal ini berpedoman pada Pasal 260 ayat 1 huruf a UULLAJ Pasal 260 ayat 1 huruf a UULLAJ : Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
72
Aparat yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal ini adalah pihakkepolisian dan Dinas perhubungan,dimana keduanya diberi tugas sebagai penyidik tindakpidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan oleh negara. Diatur dalam Pasal262 ayat 1 UULLAJ yang pada intinya mengatur bahwa Penyidik Pegawai NegeriSipil juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratanteknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk: a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaranperizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi KendaraanBermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang ataumenunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratanteknis dan laik jalan e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik KendaraanBermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknisdan laikjalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukanpenyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutanumum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acarapemeriksaan. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor(mobil) pribadi berplat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum dimana angkutantersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan angkutan umum dan tidak sah menurut UULLAJ, maka aparat yang berwenang dapat melakukan penyitaan kendaraantersebut untuk kepentingan penyidikan.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Bahwa kendaraan bermotor (mobil) pribadi berplat hitam yang dijadikan angkutan umum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,dewasa ini tidak memiliki badan hukum yang tetap.Pemilik
kendaraan
bermotor
pribadi
tersebut
sesungguhnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum khususnya terhadap Undang-Undang No.22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintahan nomor 41 tahun 1993 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor (mobil plat hitam) yang digunakan sebagai angkutan umum sebelumnya harus memenuhi Persyaratan undang-undang lalu lintas dan jalan umum (UULAJ) terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jaminan pelayanan kualitas angkutan umum harus diutamakan. Persyaratan-persyaratan tertulis tersebut meliputi izin usaha, trayek, dan operasi angkutan umum, asuransi kendaraan angkutan umum, kelaikan jalan mobil yang digunakansebagai angkutan umum, serta ketentuan mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum menurut UULAJ. Adapun izin usaha angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang diatur dalam pasal 173 UU no 22 tahun 2009.
73
74
2. Timbulnya mobil pribadi berplat Hitam yang dijadikan kendaraan umum di akibatkan adanya beberapa faktor yang mendorong hal ini terjadi dan semakin bebas dalam kegiatan transportasi ada 4 (empat ) faktor yaitu : 1.
Faktor ekonomi
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kehidupan yang layak. Diantaranya menjadi pengusaha, pengrajin, karyawan, dan profesi pekerjaan lainnya. Begitu juga dengan supir atau kernet angkutan umum ataupun termasuk pemilik/pengusaha angkutan umum.Semua profesi tersebut adalah cara dimana mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 2. Faktor administrasi mengenai ijin angkutan umum Untuk memeperoleh izin menjadikan mobil pribadi sebagai angkutan umum, pemilik/pengusaha diwajibkan untuk mengurus administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Yang mana biasanya biaya administrasinya jauh lebih besar dari pada mobil pribadi. Ditambah pula biaya perawatan dan operasional angkutan umum resmi, setiap tahun tergolong sangat besar disamping
untuk
memperpanjang
izin
mengoperasikan
angkutan
umum.Hal tersebut membuat banyakpemilik/pengusaha mobil pribadi enggan untuk mengurus perizinan angkutan umum, dikarenakan biayanya sangatlah besar disamping dirasakan terlalu berbelit-belit dan menyita waktu mereka. 3. Faktor banyaknya jumlah pengguna jasa angkutan umum yang tidak tertampung oleh angkutan umum resmi.
75
Mengingat jumlah angkutan resmi sendiri sangatlah terbatas tetapi keadaan dilapangan membuktikan bahwa angkutan umum resmi yang beredar tidak dapat menampung banyaknya pengguna jasa angkutan umum.Keadaan ini memberikan keuntungan dan kesempatan kepada angkutan umum tidak resmi berplat hitam untuk beroperasi.
4. Faktor kendala penertiban operasional angkutan umum oleh instalasi terkait. Kendala yang dihadapi untuk menertibkannya adalah apabila kendaraan tersebut sudah berada di jalan raya (beroperasi) dimana sulit mengetahui apa angkutan tersebut mengangkut penumpang dan menyalahgunakan angkutan tersebut, jadi penertiban ini harus dari dua sisi tidak hanya dari DISHUB dan DITLANTAS tetapi peran penting kesadaran masyarakat untuk mengindahkan peraturan Negara yaitu tertulis dalam peraturan perundang-undangan agar menciptakan suasana kondusif berkendara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.
3. Sanksi hukum dapat mencegah dan mengurangi pengoperasian mobil pribadi berplat hitam yang dijadikan angkutan umum, sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Hukumannya dapat berupa penilangan kendaraan, kurungan, denda, serta pencabutan izin usaha. Adapun tindakan yang dilakukan Ditlantas dalam penanganan ini berupa Sanksi pidana seperti penilangan, kurungan serta denda. Dari Dishub sendiri melakukan tindakan sanksia dministrasi seperti pencabutan izin
76
usaha. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan
juga mengatur sanksi pidana mengenai pelanggaran angkutan,
terdapat pada
Pasal 260,285 ayat 2, 286, pasal 304, 308, 309, 313,
UULLAJ sanksi berikut dapat dipergunakan sebagai control dalam pengoperasian angkutan umum tersebut. Disamping itu adanya sanksi, dapat melindungi kepentingan masyarakat dan Negara serta keamanan dan ketertiban lalu-lintas.
B. SARAN
1. Dari sisi pemilik/pengusaha angkutan plat hitam diharapkan untuk terlebih dahulu memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan sehingga kembali kepada esensi utama bahwa ketika membuka sebuah bisnis terutama yang bergerak dalam bidang trasnportasi, haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, harus dengan prosedur yang benar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, selain itu keuntungan yang diperoleh ketika kita mendirikan badan usaha jasa transportasi dengan prosedur yang benar, sangat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakannya, karena jaminan keamanan yang pasti dan standard ganti rugi yang mereka dapatkan ketika mengalami suatu kecelakaan. 2. Dari sisi masyarakat sendiri diharapkan tidak menggunakan jasa angkutan tersebut, karena angkutan itu tidak mempunyai tanggung jawab dan jaminan asuransi serta ganti rugi apabila terjadi musibah. Masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih angkutan, karena banyak
77
faktor yang sifatnya harus dikendalikan hukum, tetapi menjadi tidak berfungsi dan tidak dipertanggung jawabkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, masyarakat juga harus tampil aktif dalam upaya penertiban angkutan ilegal ini, demi terciptanya keadaan trasnportasi dengan standard kualitas yang baik. 3. Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan harus secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan razia terhadap operasional mobil pribadi berplat hitam yang digunakan menjadi angkutan umum, demi meningkatkan ketertiban angkutan umum dan situasi yang kondusif. Banyak metode penanggulangan yang dapat dilakukan yang diharpkan bisa menjadi usaha yang efektif, diantaranya : melakukan sosialisai hukum; penyuluhan; penyampaian informasi yang tepat sasaran; efek jera; pengawasan yang terpadu; razia yang rutin; dan ketentuan hukum yang tetap; dan yang paling utama adalah dibutuhkannya sikap tegas dan komitmen untuk terus melakukan tindakan-tindakan tersebut, tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia (aparat) yang berkualitas dan memiliki mental yang baik, khususnya dalam melakukan law enforcement terhadap pengelola sarana transportasi ilegal sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Meningkatkan layanan yang semakin baik dalam hal perizinan transportasi dan tidak terkesan mempersulit badan usaha jasa/perorangan untuk melakuakn prosedur yang baik ketika membuka bisnis angkutan umum.
