KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT DI BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA
OLEH : KETUA STTD SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
2017
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentangSumber Daya Manusiadi Bidang Transportasi; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian BerkalaKendaraan 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016TentangKompetensiPengujiBerkalaKendaraanBermotor
TUJUAN PKB 1. Memberikan Terhadap
Jaminan Keselamatan Secara Teknis
Pengguna Kendaraan
Bermotor, Kereta
Gandengan dan Kereta Tempelan di Jalan. 2. Mendukung Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Dari
Kemungkinan Pencemaran yang Diakibatkan Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan;
3. Memeberikan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.
Pengujian Kendaraan Bermotor
UJI TYPE
Ditjen Perhubungan Darat
UJI BERKALA 1. Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pemerintah Provinsi 3. Agen Pemegang Merk (APM) Kendaraan Bermotor 4. Pengujian Swasta
KONDISI PENGUJIAN SAAT INI 1. 2. 3. 4. 5.
1%
JUMLAH KAB/KOTA = 514 JUMLAH KAB/KOTA YANG MEMILIKI UPUBKB = 508 JUMLAH UPUBKB YANG MEMILIKI ALAT = 312 JUMLAH UPUBKB YANG TIDAK MEMILIKI ALAT = 196 JUMLAH UPUBKB YANG TELAH DIKALIBRASI = 82 Perbandinga Kab/Kota dengan UPUBKB
Perbadingan UPUBKB Mekanik dan Non Mekanik
Kab/Kota yang memiliki UPUBKB 99%
Kab/Kota yang tidak memiliki UPUBKB
39% 61%
Sumber : 1.Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor T/A 2016; 2.Data Pelaksanaan Kalibrasi T/A 2016; 3.Data Wikipedia.
Perbandingan UPUBKB yang Terkalibrasi dan yang Tidak terkalibrasi
Belum dilengkapi alat uji Sudah dilengkapi alat uji
27% 73%
Jumlah UPUBKB yang Terkalibrasi Jumlah UPUBKB yang Tidak Terkalibrasi
POTRETRENDAHNYA PKB ? KINERJA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KAB/KOTA SE-INDONESIA
Pengujian Sangat Baik
Pengujian Baik
Pengujian Tidak Baik
(5 %)
(20 %)
(75 %)
1.JUMLAH SDM PENGUJI YANG CUKUP DAN PROFESIONAL 2.MEMILIKI GEDUNG PENGUJIAN SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DITJENDAT NO. A. 1080. UM. 107/2/1991 3.MEMILIKI ALAT YANG MASIH BERFUNGSI DENGAN BAIK (Kalibrasi dengan teratur) 4.MEMILIKI SOP DAN PELAYANAN PRIMA 5.PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ALAT SERTA GEDUNG UJI SANGAT BAIK
1.JUMLAH SDM PENGUJI YANG CUKUP DAN PROFESIONAL 2.MEMILIKI GEDUNG PENGUJIAN SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DITJENDAT NO. A. 1080. UM. 107/2/1991 3.MEMILIKI ALAT YANG LENGKAP DAN MASIH BERFUNGSI 4.MEMILIKI SOP 5.KURANGNYA PERAWATAN ALAT UJI
1.JUMLAH SDM PENGUJI YANG TERBATAS 2.BELUM MEMILIKI GEDUNG PENGUJIAN SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DITJENDAT NO. A. 1080. UM. 107/2/1991 3.MEMILIKI ALAT UJI YANG TIDAK LENGKAP 4.TIDAK MEMILIKI SOP
MINIMAL KEBUTUHAN SDM KOMPETENSI PKB PADA UNIT PKB (SK DIRJEN 1076/2005)
JENJANG PENGUJI
Sumber : Pusbang SDM Perhubungan Darat
JMLH
PEMULA
2 Org
PELAKSANA
2 Org
PELAKSANA LANJUTAN
2 Org
PENYELIA
1 Org
MINIMAL KEBUTUHAN SDM KOMPETENSI PKB PADA UNIT PKB (PM 133/2015)
Sumber : Pusbang SDM Perhubungan Darat
NO
NAMA DIKLAT
Jml
1.
PEMBANTU PENGUJI
1
2.
PENGUJI PEMULA
1
3.
DIKLAT PENGUJI TINGKAT 1
2
4.
DIKLAT PENGUJI TINGKAT 2
2
5.
DIKLAT PENGUJI TINGKAT 3
2
6.
DIKLAT PENGUJI TINGKAT 4
2
7.
DIKLAT PENGUJI TINGKAT 5
2
KONDISI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SAAT INI Hasil temuan audit Itjen Kemenhub Tahun2016 pada 34 UPUBKB yang ada di 4 wilayah kerja BLLAJSDP antara lain: 1. Kondisi alat uji pada32 UPUBKB(94,12%) rusak; 2. Prosedur Pra-Uji tidak dilaksanakan pada 29 UPUBKB (85,29%); 3. Akreditasi belum diperoleh pada 34 UPUBKB (100%); 4. Kalibrasi alat uji belum dilakukan pada 31 UPUBKB (91,18%); 5. Sistem informasi belum ada pada31 UPUBKB (91,18%); 6. Penandatanganan BukuUji pada 13 UPUBKB(38,24%) dilakukan oleh Penguji yang tidak sesuai kompetensi; 7. Penulisan hasil uji masih manual (tulis tangan), belum print out. 8. Masih ditemukanBuku Uji Palsu yang diterbitkan dari Jakarta; 9. UPUBKB masih dituntut sebagai target PAD oleh Pemdasetempat,
Beberapa TANTANGAN yang saat ini dirasa penting dan krusial untuk segera diperbaiki oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah, diantaranya adalah: • Masih banyak ditemukan pengujian yang tidak menggunakan alat (pengujian manual) atau alat uji yang ada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi; • Kalibrasi alat uji yang tidak dilakukan, sehingga keakuratan hasil alat uji diragukan; • Sistem informasi pengujian berkala belum ada; • Keterbatasan jumlah sdm penguji kendaraan bermotor dimana tidak sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji; • Keterbatasan anggaran daerah untuk investasi alat uji dan peningkatan SDM penguji masih terbatas.
Beberapa TANTANGAN yang saat ini dirasa penting dan krusial untuk segera diperbaiki oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah, diantaranya adalah: • Masih banyak ditemukan pengujian yang tidak menggunakan alat (pengujian manual) atau alat uji yang ada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi; • Kalibrasi alat uji yang tidak dilakukan, sehingga keakuratan hasil alat uji diragukan; • Sistem informasi pengujian berkala belum ada; • Keterbatasan jumlah sdm penguji kendaraan bermotor dimana tidak sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji; • Keterbatasan anggaran daerah untuk investasi alat uji dan peningkatan SDM penguji masih terbatas.
KONDISI PENGUJIAN YANG DIHARAPKAN 1. UPUBKB memiliki Fasilitas Uji dan Peralatan Ujisesuai ketentuan; 2. UPUBKB melaksanakan tahapan pengujian dan pengujian laik jalan sesuai ketentuan; 3. UPUBKB memperoleh Akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 4. Peralatan uji terjaga perawatannya dan ter-Kalibrasi minimal 1 tahun sekali, denganpembiayaanyang bersumberdariAPBD; 5. UPUBKB memiliki SistemInformasipadapelaksanaan Uji Berkala; 6. Mempercepatpengalihandari BukuUji menjadiKartuUji; 7. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksa naan pengujian olehSDM Penguji.
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN TRANSPORTASI
Melaksanakan aksi peningkatan keselamatan transportasi pada aspek SDM dan pengguna transportasi yang berkeselamatan. “PERCEPATAN PENYELAMATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIA, MEMBUTUHKAN SDM APARATUR, OPERATOR DAN MASYARAKAT YANG BERKOMPETENSI” Salah satu aspek SDM yang prioritas dalam melaksanakan tupoksi kendaraan berkeselamatan yaitu SDM Penguji Kendaraan Bermotor
PP 51 Tahun 2012 tentang SDM bidang Transportasi Pasal 11 : Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki Kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis Kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan. Kompetensi sebagaimana tersebut diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi.
Peraturan Menteri Perhubungan RI No 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 3 : Uji berkala kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
JENJANG SDM PENGUJI PM. 133/2015 PENGUJIAN BERKALA KEND.BERMOTOR
SK.1076 KOMPETENSI PENGUJI KEND.BERMOTOR
: Administrasi PKB berkala
Pelaksana Pemula
Penguji Pemula
: Administrasi PKB pertama + Perawatan Alat Uji
: Pemeriksaan Administrasi, pemeriksaan peralatan, penimbangan kendaraan bermotor, perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor
Penguji Tingkat I
: PKB Mobil Penumpang Umum
Pelaksana
Penguji Tingkat II
: PKB Mobil Barang Tunggal (kecuali tangki)
Penguji Tingkat III
: PKB Mobil Bus lantai Tunggal
: Penyiapan alat uji, pemeriksaan kendaraan, penghitungan JBI dan kelas jalan, perawatan peralatan pengujian, perbaikan peralatan pengujian
Pembantu Penguji
Pelaksana Lanjutan Penguji Tingkat IV
: PKB Mobil Barang Rangkaian (kecuali mobil tangki)
Penguji Tingkat V
: PKB Mobil Bus Gandeng, Kendaraan Khusus
Master Penguji
: Dosen, Instruktur dan Peneliti dibidang PKB
: validasi dan penetapan hasil uji, kalibrasi peralatan pengujian.
Penyelia : validasi dan penetapan hasil uji, kalibrasi peralatan pengujian, penandatanganan buku uji
KETENTUAN PERALIHAN PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Jenjang Kompetensi Sesuai PM 133 Tahun 2015
Jenjang Kompetensi Eksisting
Pembantu Penguji
pemula
Penguji Pemula tanpa uji kompetensi
penguji tingkat satu pelaksana Penguji Tingkat Dua
Penyesuaian (inpassing)
apabila lulus uji kompetensi tanpa uji kompetensi
Penguji Tingkat Tiga
pelaksana Lanjutan Penguji Tingkat Empat Batas waktu pengajuan penyesuaian (inpassing) sampai dengan 31 Desember 2016
apabila lulus uji kompetensi
penyelia Penguji Tingkat Lima
Master Penguji
KOMPETENSI dan KEWENANGAN PBKB (sesuai PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan PM Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor)
1. Pembantu Penguji 2. Penguji Pemula
Level KKNI : 2
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku
Level KKNI : 3
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji
3. Penguji Tingkat 1
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji
4. Penguji Tingkat 2 Level KKNI : 4 5. Penguji Tingkat 3
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal
6. Penguji Tingkat 4
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali mobil tangki
7. Penguji Tingkat 5
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng, dan mobil desain khusus
8. Master Penguji
Level KKNI : 5 Level KKNI : 6
Keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor dan perbaikan system uji
1. 2. 3. 4. 5. 6.
administrasi pendaftaran. menerima / menyerahkan kendaraan. pengaturan kendaraan. melaksanakan penomoran. mempersiapkan peralatan. melakukan input data base pengujian berkala kendaraan bermotor
Jenis kendaraan wajib uji : mobil penumpang umum
Jenis kendaraan wajib uji : 1. mobil penumpang umum 2. mobil barang tunggal Jenis kendaraan wajib uji : 1. mobil penumpang umum 2. mobil barang tunggal 3. mobil bus lantai tunggal Jenis kendaraan wajib uji : 1. mobil penumpang umum 2. mobil barang tunggal 3. mobil bus lantai tunggal 4. rangkaian mobil barang Jenis kendaraan wajib uji : 1) mobil penumpang umum, 2) mobil barang tunggal, 3) mobil bus lantai tunggal, 4) rangkaian mobil barang, 5) mobil tangki, 6) rangkaian mobil tangki, 7) bus tingkat, 8) bus temple, 9) bus gandeng, 10) mobil design khusus.
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pendidikan dan latihan bagi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:
1.
pendidikan dan latihan dasar
untuk jenjang kompetensi pembantu penguji dan penguji pemula.
2.
pendidikan dan latihan lanjutan satu
untuk jenjang kompetensi penguji tingkat satu dan penguji tingkat dua.
3.
pendidikan dan latihan lanjutan dua
untuk jenjang kompetensi penguji tingkat tiga dan penguji tingkat empat.
4.
pendidikan dan latihan lanjutan tiga
untuk jenjang kompetensi penguji tingkat lima dan master penguji.
Untuk mengikuti pendidikan dan latihan diatur sebagai berikut : a.
untuk Kabupaten/Kota diusulkan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
b.
untuk Provinsi diusulkan melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai kewenangannya;
c.
khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diusulkan melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI;
d. e.
Pengusulan peserta pendidikan dan latihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a.
kualifikasi pendidikan tingkatan kompetensi;
b.
pengalaman;
untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diusulkan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.
usia;
d.
penilaian prestasi kerja; dan
untuk unit pelaksana uji berkala milik swasta/APM diusulkan oleh Kepala unit pelaksana uji berkala milik swasta/APM.
e.
kebutuhan organisasi.
sesuai
Jenjang kompetensi Pembantu Penguji
Jenjang kompetensi Penguji Pemula Jenjang kompetensi Penguji Tingkat Satu
Persyaratan Uji Kompetensi
Jenjang kompetensi Penguji Tingkat Dua
Jenjang kompetensi Penguji Tingkat Tiga
Jenjang kompetensi Penguji Tingkat Empat
Jenjang kompetensi Penguji Tingkat Lima
Jenjang kompetensi Master Penguji
a. b. c. d. e.
memiliki paling rendah ijazah SMK dan SMU memiliki STTPL pembantu penguji kendaraan bermotor usia paling rendah 18 tahun dan memiliki SIM A memiliki penilaian prestasi kerja baik paling sedikit 1 tahun memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun (hanya untuk yang akan naik jenjang ke penguji pemula)
a.
memiliki paling rendah ijasah D-II PKB, D-II jur mesin/otomotif atau yang sederajat, D-II jur listrik. memiliki STTPL kecuali lulusan D-II/D-III/DIV BPSDM usia paling rendah 20 tahun, memiliki SIM A memiliki penilaian prestasi kerja baik paling sedikit 1 tahun memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun
b. c. d. e.
a.
b. c. d. e.
a. b. c. d. e.
memiliki paling rendah ijasah D-III PKB, D-III jur mesin/otomotif atau yang sederajat, D-III jur listrik memiliki STTPL kecuali lulusan D-III/DIV BPSDM usia paling rendah 21 tahun, memiliki SIM B-1 memiliki penilaian prestasi kerja baik paling sedikit 1 tahun memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun
memiliki paling rendah ijasah D-IV PKB, D-IV/S-1 mesin/otomotif atau yang sederajat dan D-IV/S-1 jur listrik. memiliki STTPL kecuali lulusan D-IV BPSDM usia paling rendah 21 tahun dan memiliki SIM B-2; memiliki penilaian prestasi kerja baik paling sedikit 1 tahun memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun
jur
a.
b.
c.
1.
• ujian tulis (35%)
d. e.
a.
2.
• ujian praktek (35%)
b. c.
3.
• Wawancara (30%)
Penguji kompetensi berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang
d. e. f.
a. b. c.
Perundang-undangan di bidang pengujian kendaraan bermotor (20%); Teknik peralatan pengujian kendaraan bermotor (15%); Teknik pengujian kendaraan bermotor (15%); Teknik kendaraan bermotor (15%); Studi kasus bidang pengujian kendaraan bermotor (35%); Administrasi uji kendaraan bermotor (10%); Perawatan peralatan uji kendaraan bermotor (10%); Pengoperasian peralatan uji kendaraan bermotor (10%); Tata cara uji kendaraan bermotor (10%); Mengemudikan kendaraan uji (30%); Analisis dan penetapan hasil uji kendaraan bermotor (30%);
Sikap dan perilaku (40%); Pengetahuan di bidang pengujian kendaraan bermotor (30%); Pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor (30%);
Maksimal 1 x Uji Ulang untuk materi uji yg tdk lulus Kriteria kelulusan: total nilai akhir dari materi uji 75 (tujuh puluh lima), dengan nilai tiaptiap materi uji tidak kurang dari 70 (tujuh puluh).
Y/N
SK, Sertifkat & tanda kualifikasi
Peraturan Menteri Perhubungan RI No 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 19 ayat 3 : Pengusulan peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor ditujukan kepada penyelenggara Pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal .
PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM PERHUBUNGAN DARAT
DASAR PENYELENGGARAAN • Pembentukkan STTD berdasar KEPPRES 41 tahun 2000 ; • Organisasi dan Tata Kerja STTD berdasarkan KM 62 tahun 2000. STTD menyelenggarakan Diklat pembentukan, Diklat teknis maupun non teknis bidang transportasi darat dengan peserta dari instansi pemerintah pusat dan daerah maupun dari operator bidang angkutan darat di seluruh Indonesia dalam rangka mencetak Sumber Daya Manusia Perhubungan yang Profesional . Sekolah Tinggi Transportasi Darat
Kunjungi kami di www.sttd.ac.id
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No B/2163/M.PAN-RB/06/2015 Perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015.
Disampaikan pada butir 3 (tiga) bahwasanya : Dikecualikan dari penundaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga pendidikan kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat izin dari Menteri PAN-RB dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) Sekolah Tinggi Transportasi Darat
Kunjungi kami di www.sttd.ac.id
DASAR PENYELENGGARAAN SIPENCATAR POLA PEMBIBITAN • Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2014 Nomor B/1518/M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putera/i Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD. • Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 14 April 2015 Nomor B/1329/M.PANRB/04/2015 Perihal Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar. • Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 125/S.SM.01.00/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Perihal Pengumuman Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada Kementerian/Lembaga yang TRANSPORTASI DARAT memiliki Lembaga Ikatan Dinas. SEKOLAH TINGGI Kunjungi kami di www.sttd.ac.id TAHUN 2017
PENGUMUMAN KEMENPAN-RB TENTANG IKATAN DINAS 2017
PENGUMUMAN KEMENPAN-RB TENTANG IKATAN DINAS 2017
Memenuhi kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menyelaraskan antara kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat pada masing masing instansi/daerah melalui Pola Pembibitan SDM Putera/i Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD.
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT Kunjungi kami di www.sttd.ac.id
TAHUN 2017
Pelaksanaan pola pembibitan berdasarkan kesepahaman dengan Pemerintah Daerah;
nota
Peserta seleksi adalah putera/i daerah yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Selain melaksanakan seleksi Test Potensi Akademik (TPA), Kesehatan, Kesemaptaan, Wawancara dan Psikotest; para peserta mengikuti Test Kompetensi Dasar (TKD) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); STTD akan menyerahkan kembali lulusan pola pembibitan ke Pemerintah Daerah Asal. SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT Kunjungi kami di www.sttd.ac.id
TAHUN 2017
Kabupaten/Kota/Provinsi yang mengajukan kerjasama memiliki Rasio Belanja Pegawai Dibawah 60 %. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia lulusan STTD disesuaikan dengan Potensi dan Perkembangan Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi. SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
Kunjungi kami di www.sttd.ac.id
TAHUN 2017
MEKANISME PELAKSANAAN POLA PEMBIBITAN Pemerintah Daerah Mengajukan Permohonan Kerjasama ke STTD Pemerintah Daerah melakukan kajian kebutuhan SDM di bidang sub. sektor perhubungan darat Melakukan kerja sama pemenuhan kebutuhan SDM Perhubungan Darat dengan STTD melalui pola pembibitan Pemerintah Daerah (BKD) menerima dan mengusulkan calon peserta sesuai syarat yang telah ditentukan Mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dilaksanakan oleh BKN
Peserta mengikuti seleksi, TPA , Kesamaptaan, Kesehatan, Psikotest , Wawancara
Masa Pendidikan di STTD Penugasan Kembali ke Daerah
PELAKSANAAN MOU SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2017
70 KAB/KOTA DAN 7 PROVINSI 5 OPERATOR AU DAN BUMN
(PT KAI, PT MRT, PERUM DAMRI, PERUM PPD, SINAR JAYA GROUP)
(Bener Meriah, aceh (Tebing Tinggi, Tamiang) Samosir, Karo, Simalungun, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Tanjung Balai)
o DIV TRANSPORTASI DARAT (684 ORANG) o DIII LLAJ (817 ORANG) o DIII PERKERETAAPIAN (118 ORANG) o DIII LLASDP (234 ORANG) o DII PKB (443 ORANG)
JUMLAH KEBUTUHAN 2.274
(Bengkalis, Siak, Kampar)
(Pesisir Selatan, Solok, Pariaman, Solok selatan, Pasaman Barat, Lima Cianjur, Kota Puluh Kota, Sukabumi, Kab. Pasaman) (Lampung Sukabumi (Ogan Komering Ulu, Tengah,Tulang Musi Banyuasin, Bawang Barat, Lubuklinggau, Pagar Lampung Selatan Alam) Metro, Pringsewu)
(Fak Fak) (Baubau, Buton)
PUSAT INFORMASI WEBSITE : http://www.sttd.ac.id bpsdmp.dephub.go.id Email :
[email protected] [email protected] Arjuna Fery Subekti Rizky Tangguh Reza Novian Ibrahim STTD Instagram : sttd.official Facebook : sttd medsos
081288187007 (DIKLAT) 081359200759 (POLBIT) 081318611236 (DIKLAT) 081297177343 (DIKLAT) 085770113611 (POLBIT) 081316361509 (POLBIT) (021) 8254640
TERIMA KASIH
