RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSA DAN PENGUJI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL

RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSA DAN PENGUJI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL

LAMPIRAN 8

i


DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.

Ruang Lingkup Acuan Istilah dan Definisi Persyaratan 4.1. Persyaratan Utama 4.2. Kompetensi Marine Inspector A 4.3. Kompetensi Marine Inspector B

ii

LAMPIRAN 8


Prakata

Rancangan Penetapan Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal disusun sebagai pedoman dalam penentuan petugas pemeriksa dan penguji keselamatan dan keamanan kapal dalam suatu wilayah hirarkhi pelabuhan.

LAMPIRAN 8

iii


1.

Ruang Lingkup

Kriteria ini menjelaskan tentang ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal untuk menjadi Rancangan Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal. Kriteria ini dimaksudkan untuk menjamin dokumen yang dibuat oleh panitia teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya.

2.

Acuan

Kriteria ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari (termasuk amandemen lain) yang berlaku. Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk melaksanakan kriteria ini. UU 17/2008, Pelayaran. KM 33/2003, Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Scurity/ISPS Code) di Indonesia.

3.

Istilah dan Definisi

Semua istilah dan definisi yang terdapat dalam: UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan,

a.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu,

b.

Pemeriksa atau penguji (marine inspector) adalah aparat pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,

c.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritime. aparat pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

4.

Persyaratan

4.1. Persyaratan Utama Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, KM 33/2003, Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Scurity/ISPS Code) di Indonesia, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek pejabat pemeriksa dan penguji yang mempunyai kompetensi dan memahami serta mengerti aturan dan konvensi-konvensi yang berlaku. Pejabat pemeriksa dan penguji harus sekurang-kurangnya mempunyai kompetensi sebagai berikut.

a.

Sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei terhadap kapal sesuai dengan aturan dan konvensikonvensi yang berlaku.

LAMPIRAN 8

1


b.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa bangunan, ketel-ketel uap utama dan bantu serta bejana-bejana bertekanan yang lain dan pesawat-pesawat; tata susunan dan perincian pembagian divisi kedap air; dan pembagian garis-garis muat telah memenuhi syarat-syarat peraturan sebagaimana yang dilampirkan dalam konvensi.

c.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa alat-alat penyelamat seperti : sekoci penolong, rakit penolong, alat apung, pelampung dan baju penolong telah sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan.

d.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal dilengkapi dengan alat pelempar tali dan pesawat radio jinjing untuk pesawat penyelamat sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan.

e.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat peraturan-peraturan tentang perangkat telegraf radio.

f.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa cara bekerjanya perangkat telegrafradio untuk sekoci-sekoci penolong bermotor dan/atau pesawat radio jinjing untuk alat penyelamat, jika ada, telah sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan.

g.

pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat tentang alat-alat penemu kebakaran dan pemadam kebakaran, radar, alat perum gema dan pedoman gasing serta telah dilengkapi dengan lampu-lampu navigasi dan sosok-sosok benda, tangga pandu, sarana untuk menghasilkan isyarat-isyarat bunyi dan isyarat-isyarat bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan internasional.

h.

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat tentang alat-alat penemu kebakaran dan pemadam kebakaran, radar, alat perum gema dan pedoman gasing serta telah dilengkapi dengan lampu-lampu navigasi dan sosok-sosok benda, tangga pandu, sarana untuk menghasilkan isyarat-isyarat bunyi dan isyarat-isyarat bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan internasional.

4.2. Kompetensi Marine Inspector A Kompetensi yang sekurang-kurangnya harus dimiliki untuk Marine Inspector A diantaranya adalah:

a.

Kompetensi mengenai Hukum Maritim dan peraturan-peraturan dan penegakan hukum aturan internasional seperti: • UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. • Dolas 74 dan Amandemen. • STCW 78/A.1995. • ISM code. 2

LAMPIRAN 8


• • •

Marpol Regulation meliputi Aturan nasional dan Internasional (KM 4 tahun 2005 dan MARPOL 73/78), ANNEX I MARPOL 73/78, ANNEX II MARPOL 73/78, ANNEX III dan IV MARPOL 73/78. HSC Code. Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan tata cara pemeriksaan kapal.

b.

Kompetensi mengenai pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi pemeriksaan kapal dan kewenangan, tugas dan tanggungjawab.

c.

Kompetensi mengenai pengukuran kapal meliputi cara pengukuran kapal dalam negeri dan cara pengukuran internasional.

d.

Kompetensi mengenai Pengetahuan Klasifikasi meliputi survei loadline, survei konstruksi kapal, surevi on MARPOL 73/74 (ANNEX I s/d VI), surevi on gas dan chemical carrier, ballast watr management, condition assesment sceme (CAS),Survey FFA, survey LSA.

e.

Kompetensi mengenai pemeriksaan konstuksi kapal meliputi keselamatan konstruksi, perombakan kapal, pengesahan gambar, konstruksi lambung dan permesinan, load line regulation.

f.

Kompetensi mengenai pemeriksaan stabilitas kapal.

g.

Kompetensi mengenai Pendaftaraan dan kebangsaan kapal.

h.

Kompetensi mengenai Pengetahuan kenautikaan meliputi pengetahuan pedoman gyro, peta navigasi.

i.

Kompetensi mengenai peralatan keselamatan meliputi alat-alat penolong dan pemadam kebakaran.

j.

Kompetensi mengenai permesinan meliputi ketel uap, tata susunan pompa dan pipa-pipa, jenis propulsi, peawat bantu, alat ukur san deteksi, instlasi listrik dan generator.

k.

Kompetensi mengenai survey instalasi listrik.

l.

Kompetensi mengenai elektronika dan radio kapal.

m.

Kompetensi mengenai survey dan sertifikasi meliputi survei peralatan mesin dan kemudi, peralatan muatan, keselamatan kapal.

Metode

4.3. Kompetensi Marine Inspector B Kompetensi yang harus dimiliki untuk Marine Inspector B diantaranya adalah:

a.

Kompetensi mengenai Hukum Maritim dan peraturan-peraturan dan penegakan hukum aturan internasional seperti: • UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. • Dolas 74 dan Amandemen. • STCW 78/A.1995. • ISM code. • Marpol Regulation meliputi Aturan nasional dan Internasional (KM 4 tahun 2005 dan MARPOL 73/78), ANNEX I MARPOL 73/78, ANNEX II MARPOL 73/78, ANNEX III dan IV MARPOL 73/78. • HSC Code.

LAMPIRAN 8

3


•

Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan tata cara pemeriksaan kapal.

b.

Kompetensi mengenai pengukuran kapal dalam negeri.

c.

Kompetensi mengenai pemeriksaan konstuksi kapal meliputi pelaksanaan pembangunan dan perubahan kapal, syarat-syarat pembangunan kapal.

d.

Kompetensi mengenai pemeriksaan stabilitas kapal.

e.

Kompetensi mengenai pengawakan kapal meliptui pembinaan awak kapal, buku pelaut, PKL, penyijilan, sengketa perburuhan, sertifikasi pelaut.

f.

Kompetensi mengenai Pengetahuan kenautikaan meliputi pengetahuan pedoman gyro, peta navigasi.

g.

Kompetensi mengenai manajemen keselamatan kapal.

h.

Kompetensi mengenai peralatan keselamatan kapal.

i.

Kompetensi mengenai permesinan meliputi ketel uap, tata susunan pompa dan pipapipa, jenis propulsi, pesawat bantu, alat ukuran deteksi, instalasi listrik dan generator.

4.4. Kompetensi Umum Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi umum (yang memiliki bobot 29%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. NO

KODE

1

V01

2

V02

URAIAN Peraturan dan penegakan hukum internasional Hukum maritim TOTAL

BOBOT (%) 50.11 49.89 100.00

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi umum setelah pembulatan sebagai berikut:

a.

V01 :

Peraturan dan penegakan hukum internasional, memiliki bobot rata-rata sebesar 50%,

b.

V02 :

Hukum maritim, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%,

dinilai responden

4.5. Kompetensi Khusus Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi khusus (yang memiliki bobot 44%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05

Pengukuran kapal Pengetahuan Klasifikasi Konstruksi Kapal Stablilitas Kapal Pendaftaran kebangsaan kapal

3.94 2.97 4.89 4.66 4.23

6

V06

Pengawakan Kapal

3.91 4

BOBOT (%)

LAMPIRAN 8


NO

KODE

URAIAN

BOBOT (%)

7

V07

ISM CODE

2.89

8

V08

Marpol Regulation

4.09

9

V09

Etika Pemeriksaan Kapal

4.49

10

V10

pengetahuan kenautikaan

4.26

11

V11

peralatan keselamatan kapal

2.71

12

V12

pengetahuan permesinan

3.14

13

V13

Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal

2.54

14

V14

survey sertifikasi

3.09

15

V15

Penanganan Muatan

3.20

16

V16

Penanganan barang Berbahaaya

4.20

17

V17

PSC

4.20

18

V18

ISPS Code

5.20

19

V19

Survey Ketel dan Poros Kemudi

3.26

20

V20

Survey Konstruksi Lambung

3.42

21

V21

Damage Survey

3.72

22

V22

Pemeriksaan Kecelakaan kapal

4.22

23

V23

HSC Code

4.84

24

V24

RO-RO PASSENGER

4.42

25

V25

Goal Base Standar

3.72

26

V26

Survey Instalasi Listrik

3.82

TOTAL

100.00

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi khusus setelah pembulatan sebagai berikut:

a.

V01 : Pengukuran kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

b.

V02 : Pengetahuan klasifikasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

c.

V03 : Konstruksi kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

d.

V04 : Stablilitas Kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

e.

V05 : Pendaftaran kebangsaan kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

f.

V06 : Pengawakan Kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

g.

V07 : ISM CODE, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

h.

V08 : Marpol Regulation, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

i.

V09 : Etika Pemeriksaan Kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

LAMPIRAN 8

5


j.

V10 : Pengetahuan kenautikaan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

k.

V11 : Peralatan keselamatan kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

l.

V12 : Pengetahuan permesinan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

m.

V13 : Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

n.

V14 : Survey sertifikasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

o.

V15 : Penanganan Muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

p.

V16 : Penanganan barang berbahaya, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

q.

V17 : PSC, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

r.

V18 : ISPS Code, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

s.

V19 : Survey Ketel dan Poros Kemudi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

t.

V20 : Survey Konstruksi Lambung, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

u.

V21 : Damage Survey, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

v.

V22 : Pemeriksaan Kecelakaan kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

w.

V23 : HSC Code, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

x.

V24 : RO-RO PASSENGER, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

y.

V25 : Goal Base Standar, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

z.

V26 : Survey Instalasi Listrik, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

4.6. Kompetensi Penunjang Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi penunjang (yang memiliki bobot 27%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. NO

KODE

1 2

V01 V02

URAIAN Kemampuan bahasa inggris Pemeriksa keuangan negara TOTAL

BOBOT (%) 55.12 44.88 100.00

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi penunjang setelah pembulatan sebagai berikut:

6

LAMPIRAN 8


a.

V01 : Kemampuan bahasa inggris, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 55%,

b.

V02 : Pemeriksa keuangan negara, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 45%,

Berdasarkan hasil perhitungan maka kompetensi seorang marine inspector A harus mampu memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada Tabel hasil perhitungan skor dan memiliki total skor sebesar 5.00. Berdasarkan hasil perhitungan maka kompetensi seorang marine inspector B harus mampu memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada Tabel hasil perhitungan skor dan memiliki total skor sebesar 3.46. NO 1 2

KOMPETENSI MARINE INSPECTOR A MARINE INSPECTOR B

NILAI 5 4

Asumsinya : Semakin matang dan banyak penguasaan di berbagai bidang kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh seorang marine inspector, maka grade-nya semakin meningkat dan nilainya semakin tinggi.

LAMPIRAN 8

7


Tabel 1 : Hasil Perhitungan Nilai dan Skor pada Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal MARINE INSPECTOR MARINE INSPECTOR A B KRITERIA I KRITERIA II EUGEN BOBOT KOMPETENSI UMUM 0.2900 KOMPETENSI KHUSUS 0.4414

Peraturan & penegakan hukum Internasional Hukum Maritim Pengukuran kapal Pengetahuan Klasifikasi Konstruksi Kapal Stablilitas Kapal Pendaftaran kebangsaan kapal Pengawakan Kapal ISM CODE Marpol Regulation Etika Pemeriksaan Kapal pengetahuan kenautikaan peralatan keselamatan kapal pengetahuan permesinan Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal survey sertifikasi Penanganan Muatan Penanganan barang Berbahaaya PSC 8

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

50.11

0.5011

0.145319

5

0.73

4

0.58

49.89 3.94 2.97 4.89 4.66 4.23 3.91 2.89 4.09 4.49 4.26 2.71 3.14 2.54 3.09 3.20 4.20 4.20

0.4989 0.0394 0.0297 0.0489 0.0466 0.0423 0.0391 0.0289 0.0409 0.0449 0.0426 0.0271 0.0314 0.0254 0.0309 0.0320 0.0420 0.0420

0.1446686 0.0174032 0.0131155 0.0215648 0.020556 0.0186643 0.0172771 0.0127371 0.0180338 0.0197993 0.0187904 0.0119805 0.0138721 0.0112238 0.0136199 0.0141243 0.0185382 0.0185382

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0.72 0.09 0.07 0.11 0.10 0.09 0.09 0.06 0.09 0.10 0.09 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.58 0.07 0.05 0.09 0.08 0.07 0.07 0.05 0.07 0.08 0.08 0.05 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07

LAMPIRAN 8


KRITERIA I

KRITERIA II

ISPS Code Survey Ketel dan Poros Kemudi Survey Konstruksi Lambung Damage Survey Pemeriksaan Kecelakaan kapal HSC Code RO-RO PASSENGER Goal Base Standar Survey Instalasi Listrik KOMPETENSI PENUNJANG Kemampuan Bahasa Inggris 0.2686 Pemeriksa Keuangan Negara TOTAL SKOR

LAMPIRAN 8

9

EUGEN 5.20 3.26 3.42 3.72 4.22 4.84 4.42 3.72 3.82 55.12 44.89

0.0520 0.0326 0.0342 0.0372 0.0422 0.0484 0.0442 0.0372 0.0382 0.5512 0.4489

BOBOT 0.0229521 0.0143803 0.0150777 0.0164028 0.0186101 0.0213631 0.0194947 0.0164054 0.0168477 0.1480289 0.1205502

MARINE INSPECTOR A

MARINE INSPECTOR B

NILAI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

NILAI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SKOR 0.11 0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.10 0.08 0.08 0.74 0.60 5.00

SKOR 0.09 0.59 0.48 3.45

RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSA DAN PENGUJI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL

Recommend Documents