RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
RANCANGAN KRITERIA TRAYEK TETAP DAN TERATUR, SERTA TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR
LAMPIRAN 2
i
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.
Ruang Lingkup Acuan Istilah dan Definisi Persyaratan 4.1. Kriteria Trayek Tetap dan Teratur 4.2. Kriteria Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
ii
LAMPIRAN 2
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
Prakata
Rancangan Kriteria Trayek Tetap dan Teratur, Serta Tidak Tetap dan Tidak Teratur disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam penentuan suatu trayek, sehingga terjadi pemerataan pelayanan kapal pada setiap wilayah pelayaran.
LAMPIRAN 2
iii
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
1.
Ruang Lingkup
Kriteria ini menjelaskan tentang ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan kriteria trayek tetap dan teratur, serta tidak tetap dan tidak teratur untuk menjadi Rancangan Kriteria Trayek Tetap dan Teratur, serta Tidak Tetap dan Tidak Teratur. Kriteria ini dimaksudkan untuk menjamin dokumen yang dibuat oleh panitia teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya.
2.
Acuan
Kriteria ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari (termasuk amandemen lain) yang berlaku. Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk melaksanakan kriteria ini. UU 17/2008, Pelayaran PP 20/2010, Angkutan di Perairan
3.
Istilah dan Definisi
Semua istilah dan definisi yang terdapat dalam: UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan berlaku bagi Penetapan Kriteria Trayek Tetap dan Teratur, serta Tidak Tetap dan Tidak Teratur. a.
Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu,
b.
Trayek Tetap dan Teratur atau Liner adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadual menyebutkan pelabuhan singgah.
c.
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur atau Tramper adalah pelayanan angkutan laut dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
d.
Deviasi adalah penyimpangan trayek ke pelabuhan lain di luar pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.
e.
Omisi adalah meninggalkan atau tidak meninggalkan pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.
f.
Subsitusi adalah penggantian kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebelumnya.
4.
Persyaratan
Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri: a.
Mempertimbangkan kelaiklautan kapal;
b.
Menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
c.
Mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
d.
Mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
e.
Mempertimbangkan tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
LAMPIRAN 2
1
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
f.
Wajib melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada menteri;
g.
Wajib mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
h.
Wajib mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.
i.
Wajib melayani kegiatan angkutan laut pada trayek tersebut untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan.
j.
Dalam keadaan tertentu dapat melakukan penyimpangan trayek berupa:
• omisi dilakukan apabila: kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan; tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya; • deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara. k.
Selain melakukan penyimpangan trayek perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi. Penggantian kapal atau substitusi dapat dilakukan apabila: • kapal mengalami kerusakan permanen; • kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atau • kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan.
l.
Dapat dilakukan oleh armada angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal motor dengan ukuran tertentu.
m.
Dapat dilakukan oleh armada pelayaran perintis untuk kegiatan angkutan di daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
n.
Trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil ditetapkan oleh menteri dan dilakukan evaluasi setiap tahun.
o.
Menteri dalam menetapkan trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil harus mempertimbangkan: • keterpaduan intramoda transportasi laut dan antarmoda transportasi darat, laut, dan udara; • usul dan saran pemerintah daerah setempat; • kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk; • kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran; • keterpaduan dengan program sektor lain; dan • keterpaduan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
p.
Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil harus memperhatikan tipe dan ukuran kapal.
q.
Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan trayek tetap dan teratur hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa omisi, deviasi, dan penggantian kapal atau substitusi karena alasan tertentu berdasarkan izin dari Menteri. 2
LAMPIRAN 2
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri:
a.
wajib melaporkan pada menteri.
b.
Laporan pengoperasian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
c.
Hanya dapat mengangkut muatan: • barang curah kering dan curah cair; • barang yang sejenis; atau • barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk perusahaan pelayaran rakyat.
d.
Dapat dilakukan oleh armada angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal layar tradisional dan KLM.
e.
Perusahaan pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur dapat mengangkut muatan: • barang umum; • barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau • barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.
Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut luar negeri:
a.
Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal dan realisasi kapal yang telah dioperasikan kepada Menteri dengan melampirkan: • nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur; • nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan • realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran.
Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut luar negeri: Apabila tidak memenuhi kewajiban pada butir 1 tersebut di atas. Hasil Pembobotan Tiap Aspek Pada Kriteria Trayek Tetap Dan Teratur Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian adalah sebagai berikut. Bobot dari setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria trayek tetap dan teratur adalah sebagai berikut:
a.
Aspek Teknis dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 30%.
b.
Aspek Operasional dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 35%.
c.
Aspek Ekonomi dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.
d.
Aspek Administrasi dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.
4.1 Aspek Teknis Penilaian responden untuk bobot sub variabel dari kriteria aspek teknis adalah sebagai berikut: LAMPIRAN 2
3
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
a.
Kepemilikan kapal menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.
b.
Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.
c.
Faktor muatan yang layak dan berkesinambungan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.
d.
mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.
e.
Kapal laik laut yang dibuktikan dengan sertifikast-sertifikat pengesahan gambar, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.
f.
mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.
4.2 Aspek Operasional a.
Pengoperasian kapal tertentu, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.
b.
Penggantian kapal atau subtitusi dengan persyaratan tertentu seperti kapal mengalami kerusakan permanen, kapal sedang dalam perbaikan, kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.
c.
Menyinggahi pelabuhan secara teratur dan melayani trayek paling sedikit 6 bulan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.
d.
Ada tidaknya Penyimpangan berupa omisi, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 15%.
e.
Ada Tidaknya Penyimpangan berupa deviasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.
f.
Jenis muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.
g.
Pengumuman tarif secara terbuka, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.
h.
Kepastian jadual kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.
i.
Memiliki keterpaduan intra dan antar moda, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 5%.
4.3 Aspek Administrasi a.
laporan penempatan kapal dalam trayek liner dan laporan pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri. Laporan disampaikan dengan melampirkan: • Surat Izin Usah Angkutan Laut (SIUPAL); • Spesifikasi kapal milik/charter/dioperasikan yang masih berlaku; • Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report). Dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%
4
LAMPIRAN 2
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
b.
Permohonan Surat Kapal Status Liner Permohonan Surat Kapal Status Liner tersebut disampaikan dengan melampirkan photo-copy dokumen-dokumen sebagai berikut : • Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); • Copy Letter of Appointment/Agency Agreement/Charter Party; • Copy Sailing Schedule; • Surat Pernyataan kesanggupan untuk melayari status liner/sailing schedule yang telah ditetapkan; • Ship’s particular; • ISSC, CSO. Dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%
LAMPIRAN 2
5
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
Tabel 1: Hasil Perhitungan Skor Pada Kriteria Trayek Tetap dan Teratur Serta Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur TIDAK TIDAK TETAP DAN TIDAK TRAYEK TETAP DAN TERATUR TERATUR KRITERIA BOBOT NILAI SKOR NILAI SKOR
NO I
Aspek Teknis
30%
1
Kepemilikan kapal menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
10%
0.03
1
0.03
0
0
2
Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan
15%
0.05
1
0.045
0
0
3
Faktor muatan yang layak dan berkesinambungan
20%
0.06
1
0.06
0
0
4
mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi
20%
0.06
1
0.06
1
0.06
20%
0.06
1
0.06
1
0.06
15%
0.05
1
0.045
1
0.045
5 6
Kapal laik laut yang dibuktikan dengan sertifikast-sertifikat pengesahan gambar mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan
II
Aspek Operasional
35%
1
Pengoperasian kapal tertentu Penggantian kapal atau subtitusi dengan persyaratan tertentu Menyinggahi pelabuhan secara teratur dan melayani trayek paling sedikit 6 bulan Penyimpangan berupa omisi
5%
0.02
1
0.0175
1
0.0175
10%
0.04
1
0.035
0
0
25%
0.09
1
0.0875
0
0
15%
0.05
1
0.0525
0
0
2 3 4
6
LAMPIRAN 2
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAU
NO
KRITERIA
BOBOT
TRAYEK TETAP DAN TERATUR
5
Penyimpangan berupa deviasi
15%
0.05
NILAI 1
6
Jenis muatan
5%
0.02
1
0.0175
1
0.0175
7
Pengumuman tarif secara terbuka
5%
0.02
1
0.0175
0
0
8
Kepastian jadual kapal
15%
0.05
1
0.0525
0
0
9
Memiliki keterpaduan intra dan antar moda
5%
0.02
1
0.0175
1
0.0175
III
Aspek Ekonomi
20%
0
0
1
Trayek liner dapat menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
30%
0.06
1
0.06
0
0
2
Pengembangan pusat industri perdagangan.
20%
0.04
1
0.04
1
0.04
3
Pengembangan daerah.
30%
0.06
1
0.06
1
0.06
4
Mempertimbangkan Keterpaduan dengan sektor lain dan keutuhan wilayah NKRI
20%
0.04
1
0.04
1
0.04
IV
Aspek Adminstrasi
15%
1
laporan penempatan kapal dalam trayek liner dan laporan pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri.
50%
0.08
1
0.075
0
0
2
Permohonan Surat Kapal Status Liner
50%
0.08
1
0.075
0
0
TOTAL SKOR
LAMPIRAN 2
SKOR 0.0525
TIDAK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR NILAI SKOR 0 0
0
1.000
7
0
0.358
RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT
Dengan mengacu pada Tabel tersebut di atas, maka perusahaan angkutan laut nasional yang dapat mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sebagaimana rincian dalam tabel dengan nilai total skor sebesar 1.000. Dengan mengacu pada Tabel tersebut di atas, maka perusahaan angkutan laut nasional yang dapat mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sebagaimana rincian dalam tabel dengan nilai total skor sebesar 0.358.
8
LAMPIRAN 2
