PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER /DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAIPEGAWAI TIDAK TETAP RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 021-5201586
DASAR HUKUM • Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Keppes Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. • Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000
• Permenkes Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran • Kepmenkes Nomor 1307/Menkes/SK/IX/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif khusus Dokter Pegawai Tidak tetap dan Bidan Pegawai Tidak tetap. • Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/ X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan • Permenkes Nomor 1796/ Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
REGISTRASI DAN PERIZINAN • Dokter/dokter gigi – STR – SIP : MAKSIMAL TIGA TEMPAT
• Bidan – SIB/ STR – SIKB/SIPB
Rev .Permenkes Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota langsung/otomatis memberikan SIP kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP. SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik
• Dalam rangka melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan:
program
a. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya yang tidak memiliki dokter/dokter gigi. b. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi spesialisasi tertentu yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di daerah lain yang belum memiliki pelayanan spesialisasi yang sama.
• Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI/POLRI, Puskesmas, dan balai kesehatan/balai pengobatan milik pemerintah. • Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b meliputi rumah sakit milik pemerintah yang bersifat publik yang bekerjasama dalam bentuk sister hospital. • Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 • Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB. • Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB. • SIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat.
KEWENANGAN DR/DRG • • • • •
mewawancarai pasien; memeriksa fisik dan mental pasien; menentukan pemeriksaan penunjang; menegakkan diagnosis; menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
• melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; • menulis resep obat dan alat kesehatan; • menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; • menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan • meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
KEWENANGAN BIDAN • Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi: – pelayanan kesehatan ibu; – pelayanan kesehatan anak; dan – pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
– Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. – Pelayanan kesehatan ibu meliputi: • • • • • •
pelayanan konseling pada masa pra hamil; pelayanan antenatal pada kehamilan normal; pelayanan persalinan normal; pelayanan ibu nifas normal; pelayanan ibu menyusui; dan pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.
• Pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah. • Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak berwenang untuk: • melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 – 28 hari), dan perawatan tali pusat; • penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; • penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan; • pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah; • pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah; • pemberian konseling dan penyuluhan; • pemberian surat keterangan kelahiran; dan • pemberian surat keterangan kematian.
• Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana berwenang untuk: – memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan – memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.
• Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Bidan yang menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi: – pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit; – asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervisi dokter; – penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan; – melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
– pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; – melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; – melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya; dan – pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.
• Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu • Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
• Daerah yang tidak memiliki dokter adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. • Dalam hal daerah telah terdapat dokter, kewenangan bidan tersebut tidak berlaku
HAK DOKTER/DOKTER GIGI • memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; • memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional • memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan • menerima imbalan jasa.
KEWAJIBAN DOKTER/DOKTER GIGI • memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; • merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; • merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
• melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan • menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
HAK BIDAN • memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan; • memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya; • melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan; dan • menerima imbalan jasa profesi
KEWAJIBAN BIDAN • menghormati hak pasien; • memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; • merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu; • meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan; melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis; mematuhi standar ; dan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
JENIS PTT • Berdasar Jenis Tenaga – Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap – Bidan Pegawai Tidak Tetap • Berdasarkan pejabat yang mengangkat – Pegawai Tidak Tetap Pusat – Pegawai Tidak Tetap Daerah
MEKANISME • Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan : – Tahap Perencanaan – Tahap Pendaftaran dan Seleksi – Tahap Pengangkatan – Tahap Penempatan
• Mekanisme Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan : • Mekanisme Pemberhentian
LAMA PENUGASAN • Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap – Lama penugasan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun. – Lama penugasan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil ditentukan selama 1 (satu) tahun.
• Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap • Lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun. • Lama penugasan dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil ditentukan selama 1 (satu) tahun
• Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap • Lama penugasan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk Desa Biasa, Desa Terpencil dan Desa Sangat Terpencil ditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.
PENGGAJIAN • Sesuai Kepmenkes 1307/Menkes/SK/IX/2010 –Penghasilan pokok/gaji –Insntif Khusus
Nomor
KEWAJIBAN • Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak : – Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; – Menyimpan rahasia Negara dan jabatan; – Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; – Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan
• Melaksanakan tugas profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; • Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok; • Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; • Mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada wilayah kerjanya;
• Pemutusan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa : • Larangan untuk menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/ dokter gigi/bidan Pegawai Tidak Tetap • Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
HAK • Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak: – Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain; – Memperoleh biaya perjalanan dari provinsi lulusan ke provinsi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan yang berlaku (bagi Pegawai Tidak Tetap Pusat).
Biaya perjalanan diberikan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/ dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap beserta suami/istri yang menyertai selama penugasan dengan ketentuan suami/istri tersebut bertugas di luar provinsi penugasan (bagi suami/istri sebagai PNS/TNI POLRI/BUMN tidak mendapat biaya perjalanan) dan maksimal 2 (dua) anak. Biaya perjalanan dari provinsi penugasan ke kabupaten penempatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
• Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan; • Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku); • Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria Terpencil atau Sangat Terpencil memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 2 (dua) tahun berturutturut (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
• Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Surat Keputusan Wafat/Tewas ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk. • Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap di luar tunjangan pemerintah pusat.
Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak : • Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain; • Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan; • Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku); • Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Surat Keputusan Wafat/Tewas ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
PEMBINAAN • Dalam rangka pembinaan, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan: • • • • •
Pertemuan ilmiah; Penyuluhan hukum dan etika profesi; Pelatihan keterampilan melaksanakan program; Pemberian penghargaan; Program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau pendidikan berkelanjutan bagi bidan; dan • Peningkatan karier. •
PENGAWASAN • Pengawasan terhadap dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan tugasnya, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing, antara lain:
• Memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan • SANKSI : – Pemberhentian sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. – Pemberhentian gaji.
• Pengembalian semua penghasilan yang pernah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya. • Rekomendasi untuk Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). • Rekomendasi untuk Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)
PENCABUTAN • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 702/Menkes/ SK/VIII/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti; • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/ Menkes/SK/IX/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/ Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain; dan • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/ SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
