RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015 Pengaturan Terkait Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi) I.
PEMOHON 1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) diwakili oleh Dr. Zaenal Abidin, MH., Dr. Daeng Mohammad Faqih, MH., dan Prof. Dr. Haemani Kalim, MPH., Sp.JP ---------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI) diwakili oleh Drg. Farichah Hanum, M.Kes, Drg. Wiwik Wahyuningsih, MKM, Prof. Dr. Drg. Latief Mooduto, MS., Sp. KG ------------------------------------------ Pemohon II; 3. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diwakili oleh Prof. Dr., dr. Bambang Supriyatno, Sp.A, DR., Dr. Sukman T. Putra, Sp.A, Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.Og ---------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT.,----------------------------- Pemohon IV; 5. Salamuddin, S.E., --------------------------------------------------------- Pemohon V. -------------------------------------------------- selanjutnya disebut para Pemohon. Kuasa Hukum: Muhammad Joni, S.H.,M.H., tertanggal 15 Juni 2015.
II.
dkk,
berdasarkan
kurat
Kuasa
Khusus
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014);
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah badan hukum atau badan yang mengampu yang menjaga kompetensi dan independensi profesi medis (dokter dan dokter gigi), sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan atas kompetensi dan independensi profesi medis dalam menjalankan praktik kedokteran yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, angka 6 sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), Pasal 12, 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) sepanjang kata “Uji Kompetensi”, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ”, Pasal 35 sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 sepanjang kata “Konsil”, Pasal 40 ayat (1) Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”, Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan .
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL 1. Pasal 1 angka 1 dan angka 6 UU 36/2014 (1) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (6) Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. 2. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14) UU 36/2014 (1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam : (a) tenaga medis; (m) tenaga kesehatan lain. (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
(14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri. 3. Pasal 12 UU 36/2014 Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 4. Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 36/2014 (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh organisasi profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. 5. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 36/2014 (1) Untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. (3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. (5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. 6. Pasal 35 UU 36/2014 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
7. Pasal 36 UU 36/2014 (1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas: a. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. b. Melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan c. Membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. 8. Pasal 37 UU 36/2014 (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: a. Melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan; b. Melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan; c. Menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan; d. Menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan e. Menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan. 9. Pasal 38 UU 36/2014 Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang: a. Menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan; b. Menerbitkan atau mencabut STR; c. Menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan; d. Menetapkan dan memberikan saksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan e. Memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan. 10. Pasal 39 UU 36/2014 Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretarian yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
11. Pasal 40 UU 36/2014 (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan pimpinan konsil masiing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. Organisasi profesi; d. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan; e. Asisoasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan; f. Asosiaso fasilitas pelayanan kesehatan; dan g. Tokoh masyarakat. 12. Pasal 41 UU 36/2014 Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 13. Pasal 42 UU 36/2014 Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. 14. Pasal 43 UU 36/2014 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan prganisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. 15. Pasal 90 UU 36/2014 (1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini. (2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai degnan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
16. Pasal 94 UU 36/2014 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Sekretariat Konsil Kedokteran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
-
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Setiap Orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
-
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
VI.
ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14) UU 36/2014 telah keliru karena menentukan bahwa tenaga medis termasuk dalam tenaga kesehatan tanpa membedakan mana yang merupakan tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi) hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dab Pasal 28H ayat (1); 2. Ketentuan diatas merupakan kekeliruan konsepsional dan keliru paradigmatik terhadap keberadaan Tenaga Medis sebagai profesi kedokteran, karena tidak mampu membedakan Tenaga Medis yang berwenang melakukan tindakan mandiri atas tubuh manusia dengan disiplin ilmu kedokteran atau body of knowledge yang paripurna. Dengan demikian, Tenaga Medis memiliki paradigma, kualifikasi, keluhuran budi, dan kewenangan kompetensi berbeda dengan jenis Tenaga Kesehatan
3.
4.
5.
6.
7.
lain. Pembedaan antara dokter dan dokter gigi dengan Tenaga Kesehatan lain bahkan memiliki justifikasi historis. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU 36/2014, menyatakan bahwa Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 diambil alih menjadi bagian di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Padahal, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis sebagai Tenaga Medis tidak termasuk Tenaga Kesehatan; Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU 36/2014, kedudukan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diambil alih menjadi bagian di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU 36/2014, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenanangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Hal itu bermakna bahwa Konsil Kedokteran Indonesia bubar setelah terbentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) UU 36/2014, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dengan demikian, maka Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dibubarkan dengan Pasal 90 ayat (3) UU 36/2014; Akibat yang ditimbulkan oleh Pasal 94 UU 36/2014 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi “Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bertanggungjawab kepada Presiden” adalah menghilangkan kompetensi Organisasi Profesi dalam penyusunan standar profesi, karena pengesahannya dilakukan pemerintah. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, pengesahan standar profesi medis dilakukan KKI. Menurut para Pemohon, kelemahan yang timbul setelah Konsil Kedokteran Indonesia dibubarkan dan akan dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah: a. anggota KTKI tidak ada kewajiban mengangkat sumpah/janji dengan Undang-undang, sebagaimana halnya anggota KKI [vide Pasal 17 ayat (1), (2) UU Praktik Kedokteran), maka ketentuan sedemikian merupakan penurunan derajat dan memosisikan setara dengan eksekutif biasa yang tunduk dan dikendalikan eksekutif. b. KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan Tenaga Kesehatan, sebab mekanisme penegakan disiplin dilakukan konsil masing-masing yang keputusannya tidak bersifat final karena dapat diintervensi pemerintah. Selain itu, UU 36/2014 justru tidak membentuk secara konkrit institusi penegakan disiplin seperti halnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 membentuk MKDKI yang bersifat permanen.
c. KTKI yang tidak independen karena bertanggungjawab melalui Menteri Kesehatan VII. PETITUM Primer: 1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: (1) ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “a. Tenaga medis”, dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945; dan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis”. (2) ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. (3) ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia”. (4) ketentuan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang kata “konsil” bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi “majelis”. (5) ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (14), dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. (6) ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Uji Kompetensi” , Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Uji Kompetensi” bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang jika tidak dimaknai sebagai “ujian kelulusan akhir”, dan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. 3. Menyatakan: (1) ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “a. Tenaga medis”, dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis”, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selengkapnya berbunyi “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahun dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan kecuali tenaga medis”. (2) ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia”. (4) ketentuan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang kata “konsil” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi “majelis”. (5) ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (14), dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (6) ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sepanjang frasa “Uji Kompetensi” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat sepanjang jika tidak dimaknai sebagai “ujian kelulusan akhir”, dan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan mengumumkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan aquo dalam Berita Negara. Subsidair: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
