VbL
ANALISIS KEBIJAKAN MENGENAI KESELAMATAN NELAYAN DAN KAPAL IKAN DI LAUT
FAHRINY UNUS
SKRIPSI
PROGRAM STUDS PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERlKANAN DAN SLMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2004
ANALISIS KEBIJAKAN MENGENAI KESELAMATAN NELAYAN DAN KAPAL IKAN Dl LAUT
Oleh: FAHRlNY UNUS C05499020
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mernperoleh gelar Sajana Perikanan pada Program Studi Pernanfaatan Surnberdaya Perikanan
PROGRAM STUD1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DEPARTEMEW PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2004
RINGKASAN Fahriny Unus, C05499020. Analisis Kebijakan Mengenai Keselamatan Nelayan Dan Kapal Ikan Di Laut. Dibimbing oleh Darmawan dan Yopi Novita. Kapal ikan, alat tangkap ikan dan nelayan merupakan tiga faktor yang mendukung keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan. Aktifitas menangkap ikan terutama di laut adalah kegiatan yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, faktor keselamatan kapal maupun nelayan harus diperhatikan karena merupakan ha1 yang rltama untuk menunjang kesuksesan suatu operasi penangkapan ikan. Masalah keselamatan kapal dan nelayan merupakan ha1 yang menjadi perhatian dunia yang dituangkan dalam berbagai kebijakan intemasional maupun nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diketahui presentasi penyebab tejadinya kecelakaan kapal di Indonesia, termasuk kecelakaan kapal ikan menurut faktor penyebab yaitu faktor lzuman error (43,67%), faktor alam (32,37%), dan faktor teknis (23,94%). Faktor alam merupakan faktor penyebab kecelakaan kapal ikan yang tidak dapat dihindari pada saat operasi penangkapan ikan. Namun dengan meningkatkan faktor kualitas sumberdaya manusia dan faktor teknis diharapkan kecelakaan kapal dapat dihindari atau diminimalkan. Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal perlu didukung oleh kebijakan baik secara nasional maupun intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji kebijakan intemasional mengenai keselamatan nelayan dan kapal ikan; (2) mengkaji kebijakan nasional mengenai keselamatan nelayan dan kapal ikan; (3) mengkaji kesesuaian hubungan kebijakan nasional terhadap kebijakan intemasional yang berkaitan dengan kese-lamatan nelayan dan kapal ikan. Penelitian dilakukan pada bulan April - Juni 2003. Data dan informasi dikumpulkan dari Departemen Perhubungan, dalam ha1 ini Dijen Perhubungan Laut, Departemen Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, perpust~kaan, dan penggunaan sarana internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analjsa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Organisasi intemasional yang berperan dalam meningkatkan keselamatan nelayan dan kapal ikan yaitu: (1) FAO, mengatur tentang perikanan secara umum; (2) ILO, mengatur tentang tenaga kerja dalam industri perikanan; (3) IMO, mengatur tentang keselamatan jiwa di laut, kapal dan perikanan, serta perlengkapan di atas laut. Kebijakan FA0 dalam meningkatkan keselamatan nelayan dan kapal ikan dijelaskan dalam "Code ofConducl For lie.spon.sihle Filzeries, 1995". Kebijakan 1LO adalah Minimzu~zAge {Fishermen) Convenlion, 1959; Medicul Exunzinalion {ITis/zermen) Convention, 1959; Vocational li-aining (Fishermen) Recornendation, 1966; Acco~nodationof Crews (Fislzermen) convention, 1966; Fishermen's Competency Cert[ficates Convenfion: 1966. Sedangkan kebijakan IMO antara lain: lnier~ational Converzlion for 11ze Sufefy o f L f e at Sea {SOLAS), 1974; Tlze Torremolinos Convention ,for 171e Sufe~yof fisl~ing Ife.ssels (SFP;),I9 77. 7he Provision qf [he Torrenzo-
linos of 1993; Internalional Convention on Standards of Training, Certfication and Wafchkeeping for Fislting Ves.se1.s Personel (STCW-F), 1995; Convenlion on the lnlernationul Regulation .fir Prevenling Coflission a/ Sea (COLLREG), 1972; dan Internalional Convenlion on Maritime Searcl~and ilescue (SAR), 1979. Kemudian beberapa kodelpedoman yang merupakan produk bersama IMO, ILO, dan FAO: (:ode ofSafeyfi)r fisltermen and l.'islting Vessels, 1975; dan Voluntary Guidelines For The Design, Con.~t~uclion, and Equipmen! oj'Stnul1 Fishing Vessels, 1980. Berdasarkan kebijakan internasional yang ada diketahui bahwa secara internasional telah ada aturan yang secara jelas mengatur keselamatan nelayan dan kapal ikan. Namun yang masih kurang adalah dari segi ratifikasilimplementasi dari negara-negara anggota termasuk Indonesia. Kekurangan kebijakan yang lainnya adalah sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur keselamatan nelayan dan kapal ikan yang bemkuran panjang <24 m. Kebijakan yang ada saat ini lebih mengaturkeselamatan nelayan dan kapal ikan berukuran >24 m. Sedangkan dari data IMO diketabui kecelakaan kapal ikan banyak terjadi pada kapal yang berukuran <24 m dan penyebab kecelakaan yang sering terjadi adalah karena kesalahan manusia terutama oleh nelayan yang mengawaki kapal ikan bemkuran panjang <24 m. Keselamatan nelayan dan kapal ikan di Indonesia merupakan aspek kesela-matan pelayaran secara umum yang berada dalam lingkup Departemen Perhubungan yaitu Dijen Perhubungan Laut. Peraturan nasional yang relevan dengan keselamatan nelayan dan kapal ikan adalah: (1) UU No. 21 Thn 1992 tentang Pelayaran, peraturan pelaksanaannya: Kep.Men Perhubungan No. 46 Thn 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan; PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; PP No. 12 Thn 2030 tentang Pencarian dan Pertolongan; Kep.DirJen Perhubungan Laut Nomor OL.221119 Thn 2000 tentang Ujian Negara dan Sertifikasi Ahli NautikaITehnika Kapal Penangkap Ikan; PP No. 5 1 Thn 2002 tentang Perkapalan; (2) Kep.Pres No. 50 Thn 1979 tentang ratifikasi COLLREG 1972; (3) Kep.Pres No. 65 Thn 1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974. Berdasarkan kebijakan nasional yang ada diketahui Indonesia mulai meng-atur kebijakan nasionalnya, khususnya dalam meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk keselamatan nelayan dan kapal ikan. Namun demikian peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan belum secara lengkap dan rinci menjelaskan ketentuanketentuannya. Ketentuan pelaksana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri, dan sampai saat ini Keputusan ~ e n t e kyang dimaksudkan belum ada atau belum dikeluarkan, sehingga belum dapat mengakomodasi kebutuhan kebijakan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk keselarnatan nelayan dan kapal ikan. Sejak diberlakukannya UU No.2111992, peraturan pelaksana yang khusus mengatur keselamatan nelayan dan kapal ikan masih sangat kurang yaitu hanya terdapat dalam Kep.Men No.4611996. Keputusan Menteri ini pun belum secara lengkap dan jelas mengatur tentang persyaratan keselamatan yang harus ada untuk setiap kapal penangkap ikan. Saat ini Departemen Perhubungan melalui Dij e n Perhubungan Laut sedang mempersiapkan beberapa Rancangan Undang-Undang, salah satunya adalah RUU tentang Keselamatan dan Pengawakan. RUU ini disusun untuk mengkaji UU No.2111992 tentang Pelayaran. Pendekatan dasar (basic approacl$ dalam RUU ini
adalah penataan kembali penvadahannya dan substansi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan internasional dan ketentuan nasional yang masih berlaku. Beberapa peraturan internasional yang berkaitan dengan keselamatan nelayan dan kapal ikan telah dimasukkan atau menjadi bagian dari peraturan nasional. Namun demikian belum semuanya terakomodasi, dalam artian bahwa masih banyak peraturan nasional yang haws segera direal~sasikandan belum Iengkap peraturan-peraturan pelaksananya. Dalam kebijakan internasional aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal ikan telah dijelaskan lebih rinci dan lebih spesifik, sedangkan di Indonesia aturan-aturan yang ada mengenai keselamatan kapal ikan tidak secara lengkap dan spesifik dijelaskan. Kebijakan nasional mengenai keselamatan kapal belum seluruhnya selaras atau belum sepenuhnya memuat ketentuan-ketentuan kebijakan internasional yang diperlukan dalam meningkatkan sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Beberapa peraturan dalam kebijakan internasional telah dimasukkan dalam peraturan nasional yang mengatur tentang keselamatan kapal. Namun demikian peraturan yang ada barn sampai pada Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri sarnpai saat ini belum ada atau belum dikeluarkan sehingga belum dapat mengakomodasi kebijakan dalam meningkatkan keselamatan kapal-kapal di Indonesia termasuk kapal-kapal ikan. Beberapa kebijakan nasional yang telah selaras/sesuai dengan kebijakan internasional yang twut mendukung terciptanya keselamatan nelayan dan kapal ikan adalah Kep.Pres No. 65 Thn 1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974, konvensi ini telah menjadi salah satu masukan dikeluarkannya UU No. 2111992 tentang Pelayaran; Kep.Pres No. 50 Thn 1979 tentang ratifikasi COLLREG 1972, data kecelakaan kapal diketahui salah s a t -jenis kecelakaan kapal yang sering tejadi adalah tabrakan. Hal ini menandakan bahwa aplikasi ketentuan-ketentum dalarn COLLREG ini masih kurang; konvensi SAR 1979, konvensi ini belum diratifikasi namun beberapa ketentuan dalam konvensi mulai diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya lembaga BASARNAS (Badan Search dan Rescue Nasional). Secara umum kebijakan nasional yang berkaitan dengan keselamatan nelayan telah selaras dengan kebijakan internasional yang ada. Kalaupun ada yang belum selaras, itu akan menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam merevisi peraturan nasional.
Judul Skripsi
: Analisis Kebijakan Mengenai Keselamatan Nelayan dan Kapzl
Nama
: Fahriny Unus
NRP
: C05499020
Program Studi
: Pernanfaatan Sumberdaya Perikanan
Ikan di Laut
Disetujui : 1. Komisi Pembimbing,
/gbWv I . amawan M.A. I
Ketua
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Dr. Ir. Gondo Puspito. M.Sc. Ketua Program Studi
Tanggal Lulus : 4 Desember 2003
RIWAYAT HIDW
Penulis dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1981 di Luwuk, Sulawesi Tengah, sebagai anak ke empat dari enam bersaudara pasangan Bapak Drs. Amdjar. T. Unus dan Ibu Hj. Fatmah Moidady, S.Pd. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Pembina Liang pada tahun 1993. Selanjutnya diterima di SLTP Negeri I Luwuk dan lulus pada tahun 1996. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke SMU Negeri I Luwuk dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun 1999, penulis diterima menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor melalui Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI) di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selma kuliah penulis pernah menjadi asisten luar biasa pada mata kuliah Ekologi Perairan periode 2001-2002. Penulis dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang diselenggarakan oleh program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor pada tanggal 4 Desember 2003 dengan judul skripsi "Analisis Kebijakan Mengenai Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan di Laut".
KATA PENGANTAR
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Insitut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan dalarn perencanaan kebijakan nasional untuk meningkatkan keselamatan nelayan dan kapal ikan di laut. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik moral dan materil, memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis; 2. Ir. Darmawan, M.A dan Yopi Novita, S.Pi, M.Si, selaku dosen pembimbing
skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan; dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini; Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, Januari 2004
Penulis
DAFTAR IS1
Halaman
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................
v
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
vi
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... .. 1.2. Tujuan Penelltian ................................................................................. .. m 1.>. Manfaat Penelthan ...............................................................................
I 3 3
2. TINJAUAN PUSTAKA ..
..
2.1.1. D e f i n ~ skebgakan ~ ...................................................................... .. 2.1.2. Pembuatan keb~jakan............................................................... .. 2.1.3. Pelalrsanaan keb~jakan............................................................... 2.2. 2.3 2.4. 2.5 2.6. 2.7. 2.8.
Analisis Kebijaka Penelitian Kebijak Analisis Kebijaka Keselamatan ....................................................................................... Peranan Kebijakan Keselamatan .......................................................... Hubungan antara Hukum lntemasional dan Hukum Nasioual ............. Hukum Maritiln
4 5 7
17 22 24 27
3. METODOLOGI ..
31 3.1. Waktu dan Telnpat Penelltian .. m .................................................................................. 3.2. Materi Peneltt~an 31 .. 3.3. Metode Penel~tlan.................................................................. . . . . . . 3l 3.3.1. Metode pengumpula~tdata ......................................................... 3.3.2. Metode penentuan responden ..................................................... . . *3.3.J. Metode anal~sls data ................................................................. 9
-
31
32 32
4. KONDISI KEBIJAKAN KESELAMATAN NELAYAN DAN KAPAL IKAN DI LAUT 4.1. Kebijakan Intemasional Mengenai Keselamatan Nelayan 38 dan Kapal Ikan ..................................................................................... 4.2. Kebijakan Nasional Mengenai Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan.. 57
5. HUBUNGAN KEBIJAKAN INTERNASIONAL DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI KESELAMATAN NELAYAN DAN KAPAL IKAN DI LAUT 5.1. Keselamatan Kapal Ikan ....................................................................... 5.2. Keselamatan Nelayan ............................................................................
70 75
6. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................
85
DAFTAR PITSTAKA .......................................................................................
8s
LAMPIRAN ....................................................................................................
93
