SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA
JACKLYN FIORENTINA NIM. 1103005058
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
1
SKRIPSI
“TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA”
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
JACKLYN FIORENTINA NIM. 1103005058
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
2
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 4 Desember 2015 Pembimbing I
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS NIP. 194612311974031025
Pembimbing II
I Made Budi Arsika, SH.,LLM NIP. 198106102005011003
3
Lembar Persetujuan Panitia Penguji Skripsi
SKRIPSI INI TELAH DIUJI Dengan SK No. 477/UN14.1.11/PP.05.02/2015 PADA TANGGAL : 04 Desember 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Ketua
: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS
Sekretaris : I Made Budi Arsika, SH.,LLM Anggota
4
(........................) (........................)
: 1.
A.A. Sri Utari,
SH.,MH
(........................)
2.
I Made Mahartayasa, SH.,MH
(........................)
3.
I Gede Putra Ariana, SH.,M.Kn
(........................)
KATA PENGANTAR Syalom/Om Swastyastu, Dengan segala doa dan puji syukur kehadapan Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nyalah penulisan skripsi dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, sehingga judul yang dipilih dalam penulisan skripsi
ini
adalah:
MENGENAI
“TINJAUAN
PERLINDUNGAN
HUKUM HUKUM
LAUT
INTERNASIONAL
NELAYAN
TRADISIONAL
INDONESIA”. Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan secara moril maupun materiil oleh semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2.
Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3.
Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5
4.
Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5.
Bapak Dosen Pembimbing Akademik, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH., M.Kn yang telah memberikan bimbingan dan menuntun penulis semenjak awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana
6.
Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, S.H., M.H. , Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7.
Bapak I Gede Putra Ariana, SH., M.Kn, Sekertaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.
8.
Bapak Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9.
Bapak I Made Budi Arsika, SH.,LLM Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah
memberikan ilmu serta wawasan yang lebih kepada penulis. 11. Seluruh Staf Laboratorium Hukum, Perpustakaan dan Tata Usaha Fakultas
Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana
6
12. Kepada orang tua penulis terkhusus Ibunda terkasih Sumiati yang selalu
memberikan doa tulus serta dukungan, cinta dan kasih dalam kondisi apapun pada saat membuat skripsi ini, dan kepada Kakak penulis Raveni Olivia yang juga selalu memberikan doa dan dukungan dalam bentuk apapun. 13. Kepada seluruh angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Udayana terkhusus
sahabat seperjuangan, Intan Ayu Mega, Devi Anggari, Mira Henstin, Stephanie Satya, dan Supar Artawan terima kasih untuk semua suka dukanya selama menjadi mahasiswa. 14. Kepada sahabat-sahabat saya yang jauh di sana, Gracia, Viny, Femy, Imanuella,
dan Vivi untuk semua dukungan dan semangatnya. 15. Kepada sahabat-sahabat perjalanan saya, Zipora, Reno, Mardy, Ricard dan Tian,
untuk semua perjalanan-perjalanan luar biasanya yang secara
langsung
berpengaruh dalam pembuatan skripsi ini. 16. Kepada keluarga besar JFC (Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum)
yang sudah memberikan doa, semangat dan dukungan tiada henti. 17. Kepada kawan-kawan organisasi BEM PM Universitas Udayana Periode 2011-
2013 dan LPM Akademika Univeristas Udayana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7
18. Kepada Dhian Fadly yang selalu bersedia menemani dan memberikan dukungan
sepanjang pembuatan skripsi ini. 19. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas
dorongan morilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. 20. Untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, maka penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia pada umumnya dan pembaca khususnya. Akhir kata, Kita semua akan tiba di mana satu mimpi yang dirajut dengan napas doa dan usaha tanpa henti itu menjadi nyata, dan ketika mimpi itu menjadi nyata bersyukurlah karena satu tahap hidup terlewati.
Tuhan Meberkati Kita Semua/Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, November 2015
8
Jacklyn Fiorentina
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/ atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.
9
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, November 2015 Yang Menyatakan,
Jacklyn Fiorentin DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL LUAR………………………………...……………………..i HALAMAN SAMPUL DALAM ………………………………...…………………ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA………………...……………iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………….......…iv HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI……………......….v KATA PENGANTAR……………………………………………………...….……vi HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………...…………...…..x DAFTAR ISI……………………………………………………..…………...…..…xi
10
ABSTRAK………………………………………………………………….........….xv BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah……………….…….………………..1
1.2
Rumusan Masalah ………………………………..…..…….…4
1.3
Ruang Lingkup Masalah………………………….………...…4
1.4
TinjauanPenelitian………………………….….……….…..…5
1.5 Manfaat Penelitian……………………………………………...…6 a. Manfaat Teoritis……………………………………………………6 b. Manfaat Praktis……………………………………….…..…...……6 1.6 Landasan teori…………………………………………....…..……7 1.7 MetodePenelitian……………………………………..…...…..…15
BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL 2.1 Tentang Nelayan……………………………………….…...……16 2.1 Pengertian Nelayan…………………………………….…...……16
11
2.2 Nelayan Tradisional……………………………………….......…16 2.2.1 Pengertian Nelayan Tradisional………………….….…..…..…18 2.2.2 Sejarah Nelayan Tradisional di Indonesia……….…….…….…23 2.2.3 Karakteristik Sosial Nelayan Tradisional………………...….…24 2.2.4 Karakteristik Ekonomi Nelayan Tradisional…….………......…25 2.2.5 Pengertian Hak Penangkapan Ikan Tradisional berdasarkan UNCLOS 1982………………………………………………………26 2.3 PenyebaranNelayanTradisional di Kepulauan Indonesia………27 BAB III
PENGATURAN
HUKUM
MENGENAI
TRADISIONAL
BERDASARKAN
HUKUM
NELAYAN LAUT
INTERNASIONAL 3.1 Pengaturan Nelayan Tradisional UNCLOS 1982 …………...…..31 3.2 Hak-Hak Penangkapan Tradisional dalam UNCLOS 1982……...31 3.1.2 Pasal yang mengatur mengenai Hak Penangkapan Tradisional dalam UNCLOS 1982………………………………………………..32 3.2 Pengaturan Nelayan Tradisional berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional………………………………………………..………35 3.3 Yurisprudensi Mengenai Nelayan Tradisional ……………….38
12
BAB IV
UPAYA HUKUM YANG
PERLU
DILAKUKAN
DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI INDONESIA 4.1 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia……………………………………..43 4.1.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Perikanan……43 4.1.2 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan……….…45 4.1.3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan…………………………….…...……46 4.2 Perlindungan Nelayan Tradisional berdasarkan Perjanjian Bilateral……………………………………………………………..47 4.2.1 Indonesia dengan Australia……………………….……53 4.2.2 Indonesia dengan Malaysia……………………….……53 4.2.3 Indonesia dengan Papua Nugini……………..………....60 4.3 Upaya Hukum Pemerintah jika terjadi Sengketa antara Nelayan Tradisional dengan Negara Lain………………………………….….66
13
BAB V
PENUTUP 5.1 Kesimpulan…………………………………………………..…..73 5.2 Saran………………………………………………..…………….74
DAFTAR PUSTKA……………………………..………………………...………..76
ABSTRAK Tulisan ini dilatarbelakangi karena Konvensi Hukum Laut Internasional hanya mengatur secara sekilas mengenai Hak Nelayan Tradisional. Hal ini terlihat dari UNCLOS 1982 yang tidak mengatur secara lengkap karena hanya terdapat 1 Pasal saja yang mengatur mengenai Hak Penangkapan ikan tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang akan diangkat di dalam tulisan ini adalah pengaturan Hukum mengenai Nelayan Tradisional dalam Hukum Laut Internasional dan upaya hukum apakah yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh penjabaran permasalahan adalah Hak penangkapan ikan secara tradisional memang telah disebutkan dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 51 UNCLOS 1982 bahwa negara kepulauan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari Negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu tetapi tetap harus menyesuaikan dengan perjanjian antara kedua Negara yang tetap berlanjut dan dihormati seperti : Memorandum of Understanding (MoU) antara RI-Australia, Perjanjian 1982 antara RI-Malaysia, dan Perjanjian Garis Batas antara RI-Papua Nugini. Sedangkan perlindungan nelayan tradisional dalam
14
Hukum Nasional Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan. Namun kenyataannya hak penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat dalam UNCLOS 1982 tidaklah secara jelas memberikan kepastian. Hal tersebut terbukti dari tidaknya adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional dari hak ini secara lebih mendalam, baik dalam ketentuan Pasal 47 ayat (6) maupun Pasal 51 UNCLOS 1982.
Kata Kunci: Nelayan Tradisional, Indonesia, Hukum Laut Internasional
ABSTRACT This thesis talk about the Law of the Sea Convention 1982 is only set briefly on the Rights of Traditional Fishermen. This is evident from the 1982 UNCLOS does not regulate because there is only one chapter in the rights of traditional fishing . The method used in this thesis is using normative legal research methods. Issues to be raised in this thesis is setting the Law on Traditional Fishermen in the Law of the Sea and the remedy that needs to be done in providing protection against Indonesian traditional fishermen. The conclusion that can be drawn from problem of the fishing rights traditionally it has been mentioned in Article 47 paragraph (6) and Article 51 of UNCLOS in 1982 that the nation should recognize the right of traditional fishing of countries bordered the specific area, but still have to adjusted the agreement between the two countries continued and respected as: Memorandum of Understanding
15
(MoU) between Indonesia and Australia, the Treaty of 1982 between RI-Malaysia, and Boundary Agreement between Indonesia and Papua New Guinea. While the protection of traditional fishermen in Indonesian National Law contained in Law No. 31 of 2004 on Fisheries, Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 About Fishing and Instruction President of the Republic of Indonesia Number 15 of 2011 on the Protection of Fishermen. But in fact the traditional fishing rights contained in UNCLOS in 1982 does not explicitly provide. This is evident from the absence of the traditional formulation of the concept related characteristics of these rights in greater depth.
Keywords:, Traditional Fishermen, Indonesia, Internasional Law of the Sea
16
