Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (Legal Protection of Traditional Knowledge in the Concept of Intellectual Property Right) Muthia Septarina Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan E-mail:
[email protected] Abstract As for the objectives of this study are to find out who is the subject of law which became the holder of the rights in the protect of traditional knowledge and to find out how the forms of legal protection granted to traditional knowledge this research is expected to provide a significant contribution both theoritycally and practically.This study uses research methods of socio-logical research using an interdisciplinary approach among aspects of social logical research using noemaive approach who used the method of qualitative analysis is by analyzing the data in depth and holistic as stated by David M Fettermen “this description might include the groups’s history, religion, politics, economy and environment” with another word presented the relationship between context in which is law located it is o meet the need for more detailed and thorough explaination of the legal issues in a more meaning full by making comparisons between law in book with law in action. Keywords: Protection, Traditional Knowledge, Intellectual Property Right. Abstrak Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek hukum yang menjadi pemegang hak dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pengetahuan Tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman bahwa “ this description might include the group’s history, religion, politics, economy and environment’, dengan kata lain socio-legal research merepresentasikan keterkaitan antara konteks dimana hukum berada (an interface with a context within which lawexists). Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih
45
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
bermakna dengan melakukan perbandingan antara law in book dengan law in action. Kata kunci: Perlindungan, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual.
eksisnya Pengetahuan Tradisional
PENDAHULUAN Isu yang saat ini sedang
Indonesia.
Konsep
Pengetahuan
menarik dan tengah berkembang
Tradisional
merupakan
dalam lingkup kajian Hak Kekayaan
kekayaan intelektual yang memang
Intelektual
(HKI)
adalah
sudah
perlindungan
hukum
terhadap
sepantasnya
karena
oleh masyarakat asli atau masyarakat
pengetahuan
tradisional. Yang mana salah satu
berhubungan
hasil
kekayaan
intelektual
merupakan
dengan
yang kehidupan
manusia yang dapat dikomersilkan. Pengetahuan
tardisional
dimiliki
system
sumber
penting
masyarakat asli atau masyarakat adalah
untuk
mendapatkan perlindungan hukum
kekayaan intelektual yang dihasilkan
dari
suatu
Tradisional
Indonesia
yang
berpotensi
pengetahuan traditional (traditional
menjadi suatu kekayaan kebendaan
knowledge).
ketika telah bermanifesatsi dalam
Yang pengetahuan
membedakan
antara
Tradisional
dengan
bentuk produk yang memiliki desain yang khas. Apabila
hasil karya intelektual lainnya yaitu bahwa
pengetahuan
tradisional
merupakan
suatu
bentuk
intelektual
yang
tumbuh
berkembang
dari
dan
karya dan dalam
Reog Ponorogo, Angklung, tradisional
seperti
tumbuhan seperti kunyit, jahe yang sering
dijadikan
Hak
dengan Kekayaan
Intelektual (HKI), nampaknya HKI belum
mampu
memberikan
sepenuhnya
perlindungan
atas
Pengetahuan Tradisional ini. Hal ini
masyarakat komunal.
obat-obatan
perlindungan
dikaitkan
jamu-jamuan
merupakan contoh konkrit tentang
disebabkan antara lain dikarenakan HKI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu sehingga jelas siapa subjek
yang
sedangkan
harus
dalam
dilindungi, Pengetahuan
46
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Tradisional
bertujuan
untuk
Pengetahuan Tradisional khususnya
melindungi
kepemilikan
bersama
terhadap negara-negara maju yang
memerlukan
memiliki kemampuan financial dan
persamaan persepsi terkait siapa
tenaga yang lebih mumpuni di
sebenarnya
hak
tambah kecanggihan teknologi yang
tersebut.
mereka miliki. Akibatnya Indoneisa
(komunal)
sehingga
pemegang
Pengetahuan
Tradisinal
Sebagai contoh misalnya bagaimana
hanya
bisa
dimanfaatkan
menentukan atas kepemilikan sebuah
negara-negara maju dengan kedok
karya tari yang ternyata dimiliki oleh
melakukan penelitian, mereka bisa
2 daerah sekaligus.
mengklaim
penemuan-penemuan
Memberikan
perlindungan
mereka
terhadap
Pengetahuan
tradisional Indonesia.
hukum
Tradisional dirasa sangat penting,
oleh
terhadap
Oleh
Pengetahuan
karenanya
penulis
karena Indonesia sebagai negara
tertarik untuk melakukan penelitian
berkembang
kekayaan
dengan judul “PERLINDUNGAN
memiliki
melimpah
mengenai
Pengetahuan
PENGETAHUAN TRADISIONAL
tradisioal.
Sangat
disayangkan
DALAM KONSEP HKI”
Indonesia
belum
memaksimalkan
bisa pemberian
METODE PENELITIAN
terhadap
Penelitian ini menggunakan
Pengetahuan Tradisional dan belum
metode penelitian sosiologi hukum
maksimal dalam mengkonkretkan
(socio-legal
potensi
menggunakan
perlindungan
hukum
yang
dimiliki
karena
research)
dengan pendekatan
lemahnya regulasi yang mengatur,
interdisipliner atau “hibrida” antara
kurangnya
pengetahuan
aspek penelitian
kemampuan
masyarakat
dan
sosiologi dengan
dalam
pendekatan normatif yang memakai
mengembangkan potensi yang ada.
cara analisis kualitatif, yakni dengan
Indonesia
menganalisis
apabila
dibandingkan
suatu
data
secara
dengan negara-negara berkembang
mendalam dan holistik sebagaimana
lainnya
dikemukakan
jauh
tertinggal
dalam
pengakuan perlindungan terhadap
oleh
David
M.
Fetterman bahwa “ this description
47
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
might include the group’s history,
tumbuhan seperti kunyit, jahe yang
religion,
and
sering
lain
merupakan contoh konkrit tentang
research
eksisnya Pengetahuan Tradisional
politics,
environment’,
economy
dengan
kata
socio-legal
dijadikan
merepresentasikan keterkaitan antara
Indonesia.
konteks dimana hukum berada (an
Tradisional
interface with a context within which
kekayaan intelektual yang memang
law exists). Hal ini untuk memenuhi
sudah
kebutuhan akan penjelasan lebih
mendapatkan perlindungan hukum
rinci dan cermat terhadap persoalan
karena
hukum
secara
bermakna
pengetahuan
dengan
melakukan
perbandingan
berhubungan
lebih
Konsep
jamu-jamuan
Pengetahuan
merupakan
suatu
sepantasnya
untuk
merupakan
sumber
penting dengan
yang kehidupan
antara law in book dengan law in
manusia yang dapat dikomersilkan.
action.
Pengetahuan dimiliki
PEMBAHASAN
Tradisional
Indonesia
yang
berpotensi
menjadi suatu kekayaan kebendaan
Isu yang saat ini sedang menarik dan tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)
adalah
perlindungan
hukum
terhadap
kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat
ketika telah bermanifesatsi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas. Di
Indonesia
salah
satu
kendala untuk dapat memberikan perlindungan HKI adalah masyarakat sendiri, yang di satu sisi masih
tradisional. Yang mana salah satu
menganggap HKI merupakan “public
dari
right” yang mempunyai fungsi sosial,
hasil
kekayaan
intelektual
masyarakat asli atau masyarakat tardisional
adalah
sistem
pengetahuan traditional (traditional knowledge).
yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa ditiru oleh pihak lain.
Reog Ponorogo, Angklung, obat-obatan
karena masih banyak masyarakat
tradisional
seperti
Adanya
perbedaan
pandangan diantara masyarakat barat
48
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
dan masyarakat lokal/adat terhadap
misappropriation1
konsep dasar dan aspek kepemilikan
oleh
Pengetahuan
pengembangan
Tradisional
juga
yang dilakukan
peneliti
asing riset
untuk
mereka
di
merupakan salah satu masalah yang
bidang bioteknologi ataupun farmasi
harus dihadapi dalam memberikan
yang lebih banyak dilatarbelakangi
perlindungan
oleh motif ekonomi.
Pengetahuan
Tradisional.
Konsep
dasar
Misappropriation
diartikan
masyarakat barat yang individual
sebagai penggunaan oleh pihak lain
kapitalistik
dengan
melihat
Tradisional
Pengetahuan
sebagai
mengabaikan
hak-hak
kekayaan
masyarakat lokal atas pengetahuan
(property) yang dapat dimiliki secara
tradisional dan sumber daya hayati,
individual. Sedangkan, masyarakat
yang menjadi milik masyarakat yang
local/adat lebih melihatnya sebagai
bersangkutan.
warisan atau ekspresi kebudayaan dan tidak melihatnya ekonomis.
dari segi
Masyarakat
sebagai
Salah satu kelemahan dalam mengembangkan
system
perlindungan
Pengetahuan
pemilik dari pengetahuan tradisional
Tradisional adalah sangat terbatasnya
sama sekali tidak memperhitungkan
data, dokumentasi, dan informasi
keuntungan
tidak
mengenai Pengetahuan Tradisional
untuk
yang sebenarnya telah ada sejak
melindungi pengetahuan mereka itu
ratusan tahun yang lalu. Tidak
dari pengambilan yang dilakukan
adanya dokumen tertulis mengenai
oleh orang luar. Hal ini disebabkan
Pengetahuan Tradisional ini telah
oleh
menjadi
ekonomi
memiliki
dan
keinginan
adanya
anggapan
bahwa
salah
satu
sebab
pengetahuan tersebut adalah milik
diberikannya paten oleh kantor paten
bersama. Melimpahkan pengetahuan
dengan pertimbangan tidak adanya
tersebut kepada orang lain dianggap
dokumen pendukung (prior art) yang
merupakan suatu kebijakan yang
dapat menggugurkan invensi yang
akan
bersangkutan.
mendapat
balasan
dihari
kemudian. Kondisi ini jelas sangat rentan
terhadap
tindakan
Hal
ini
sangat
1
Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 11.
49
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
merugikan bagi pihak masyarakat
masyarakat asli. Namun dilihat dari
asli/setempat
bagaimana
selaku
(indigenous
pemilik
people)
Pengetahuan
Tradisional tersebut.
aturan
ketentuan
tersebut
dipertahankan, dijaga dan diakses pengetahuan
Oleh karennya perlu adanya sebuah
pengetahuan
tersebut
dikelompokkan
dapat
menjadi
yang
pengetahuan
mengaskan siapa yang dimaksud
pengetahuan
dengan komunitas atau masyarakat
(c)penegtahuan yang sudah menjadi
sebagai
publik domain.2
pengemban
hak
dari
pengetahuan tradisional tersebut. Subjek
individu,
(a) (b)
komunitas
Ada tiga posisi isu penting
Pengetahuan
mengenai
hubungan
Tradisional adalah pemegang Hak
pengetahuan
tradisional
Pengetahuan Tradisional, dalam hal
hukum
ini adalah masyarakat tradisional
Intelektual yaitu pertama, The Public
yang
dan
Domain Position yang menyatakan
Pengetahuan
bahwa pengetahuan tradisional harus
Tradisional dan ekspresi budaya
menjadi milik umum yang boleh
tradisional secara tradisional dan
dinikmati semua penduduk di dunia.
komunal.
Posisi ini menentang usaha yang
memelihara
mengembangkan
Menyampaikan
Hak
Atas
dengan Kekayaan
pengetahuan tersebut dari generasi
ingin
ke generasi sebagai pemilik hak
tradisional sebagai barang komoditi.
Pengetahuan Tradisional atau pihak
Oleh karena itu, mereka tidak setuju
yang menerima hak tersebut dari
penciptaan Hak Kekayaan Intelektual
pemilik hak Pengetahuan tradisional.
lebih mementingkan perlindungan
Menurut Gupta seperti yang
hak individu sehingga merupakan
disebutkan dilihat
dari
oleh
aspek
menghasilkannya pengetahuan
Zainul
Daulay,
siapa
yang
(producer),
tradisional
individu atau komunitas local atau
pengetahuan
jalan yang akan merusak lembaga dan
struktur
tradisional
dalam
Pengetahuan Tradisional.
dapat
dihasilkan oleh individu, sekelompok
menjadikan
antara
Kedua, The Appropriation Position 2
yang
mendukung
Zainul Daulay hal. 52.
50
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
kepemilikan eksklusif pengetahuan
memegang tugas dan fungsi penting
tradisional oleh suatu lembaga atau
dalam perlindungannya. HKI tidak
badan
hanya menyangkut property tetapi
untuk
bisa
penggunaannya
menentukan
untuk
tujuan
juga pengakuan, penghormatan dan
komersil dan penggunaan lainnya.
penghargaan atas kontribusi kepada
Dengan
mereka
manusia penciptanya. Oleh karena
pengetahuan
itu, HKI mempunyai peranan penting
kata
beranggapan
lain,
bahwa
tradisional harus dijadikan komoditas
untuk
dan
Kekayaan
pemegang pengetahuan tradisional,
Intelektual sebagai sebuah hal yang
yaitu ketika pemberian HKI yang
penting
terkait
menjadikan
untuk
Hak
menentukan
melindungi
martabat
dengan
pengetahuan
bagaimana dan siapa yang berhak
tradisional
para
memanfaatkan
pengetahuan
tradisional
pengetahuan
tradisional.
tingkat
Ketiga, The Moral Right Position yang menyatakan bahwa pemegang
hak
tradisional
pengawasan
diberi terhadap
penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial.
pengetahuan
Pengetahuan tardisional telah muncul menjadi masalah baru di
diberi hak yang berupa kepemilikan
Indonesia karena hingga saat ini
yang penuh dan dapat mencegah atau
Indonesia
menentang klaim para pengambil
peraturan
manfaat atau pemakai pengetahuan
mengatur
tradisional
Pengetahuan Tradisional. Sedangkan
dapat
hanya
dilindungi
pemegang
dan
tetapi
harus
para
dikomersialkan oleh
mereka
(pemegang) yang berhak. Konsep
belum yang
mempunyai secara
mengenai
khusus
perlindungan
dalam perkembangannya di dalam masyarakat Pengetahuan Tradisional
pengetahuan
sangat banyak dipakai bahkan telah
tradisional sangat erat kaitannya
banyak diakui oleh pihak/negara
dengan daerah sebagai “pemilik”
asing.
pengetahuan tradisional, sehingga
internasional
sudah seharusnya pemerintah daerah
Tradisional ini belum menjadi suatu
maupun provinsi dan kabupaten/kota
kesepakatan
Selain
itu
di
tingkat
Pengetahuan
internasional
untuk
51
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
memberikan perlindungan hukum.
melimpah
mengenai
Pengetahuan
Pengaturan HKI yang terdapat dalam
Tradisioal.
Sangat
disayangkan
TRIPS saat ini belum bisa secara
Indonesia
optimal
memaksimalkan
memberikan
akomodasi
belum
bisa pemberian
kepada kekayaan asli masyarakat
perlindungan
tardisional/adat
Pengetahuan Tradisional dan belum
terhadap
pengetahuan tradisional mereka.
penting
Tradisional
ketika
terhadap
maksimal dalam mengkonkretkan
Pemberian perlindungan bagi Pengetahuan
hukum
menjadi
potensi
yang
dimiliki
karena
lemahnya regulasi yang mengatur,
dihadapkan
pada
kurangnya
pengetahuan
karakteristik dan keunikan
yang
kemampuan
masyarakat
dan dalam
dimilikinya. Ada beberapa alasan
mengembangkan potensi yang ada.
perlunya
Indonesia
dikembangkannya
perlindungan Tradisional, adanya
bagi
Pengetahuan
diantaranya
pertimbangan
adalah
apabila
dibandingkan
dengan negara-negara berkembang lainnya
jauh
tertinggal
dalam
keadilan,
pengakuan perlindungan terhadap
konservasi, pemeliharaan budaya dan
Pengetahuan Tradisional khususnya
praktek
pencegahan
terhadap negara-negara maju yang
perampasan oleh pihak-pihak yang
memiliki kemampuan financial dan
tidak berhak terhadap komponen-
tenaga yang lebih mumpuni di
komponen pengetahuan tradisional
tambah kecanggihan teknologi yang
dan
mereka miliki. Akibatnya Indoneisa
tradisi,
pengembangan
penggunaan
kepentingan pengetahuan tradisional3
hukum
hanya
bisa
dimanfaatkan
Memberikan
perlindungan
negara-negara maju dengan kedok
terhadap
Pengetahuan
melakukan penelitian, mereka bisa
Tradisional dirasa sangat penting,
mengklaim
karena Indonesia sebagai negara
mereka
berkembang
tradisional Indonesia.
memiliki
kekayaan
penemuan-penemuan terhadap
Pengetahuan 3
oleh
Muhammad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekyaan Intelektual, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hal. 56.
Pengetahuan
tradisional
masyarakat
lokal
tidak
mempunyai
arti
penting
hanya bagi
52
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
kelangsungan hidup masyarakat itu
dikemukakan di atas. Hal yang
sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi
demikian
negara dan masyarakat internasional
gambling
baik
WIPO dalam Kalimat: It is the duty
untuk
mempertahankan
lingkungan
hidup
yang
dikemukakan oleh
secara
direktur
Jendral
of the state to ensure with diligence
berkelanjutan, pengembangan sains
the
dan teknologi maupun perolehan
invensions
keuntungan
Mengacu
untuk menjamin dengan seksama
pada alasan moral, hukum dan
perlindungan kasrya-karya seni dan
kemanfaatan,
invensi-invensi).4
ekonomis.
sebenarnya
sudah
protection
cukup alasan dasar yang kuat bagi suatu
negara
dan
masyarakat
internasional
untuk
mengatur
perlindungan
hukum
terhadap
pengetahuan tradisional.
of
the
(adalah
Bahwa perundangan eksplisit
art
tugas
berbagai HKI
negara
peraturan
yang
mengatur
and
secara
mengenai
pengetahuan tradisional masih dirasa belum cukup untuk memberikan
Sebagai salah satu isu baru
perlindungan terhadap pengetahuan
dalam perkembangan hak kekayaan
tradisional. Banyaknya terjadi kasus
intelektual, pengetahuan tradisional
“pencurian” beberapa pengetahuan
dan ekspresi budata tradisional perlu
tradisional
mendapatkan perlindungan hukum
memberikan
seperti
kekayaan
lemahnya
perlindungan
yang
intelektual modern yang sudah ada
diberikan
undang-undang
HKI
terlebih dahulu seperti hak cipta, hak
seperti
merek, hak paten, desain tata letak
membuka
sirkuit
pihak/negara asing untuk melakukan
halnya
bentuk
terpadu,
rahasia
dagang,
UU
masyarakat
lokal
gambaran
bahwa
Hak
Cipta
kesempatan
kepada
perlindungan varietas tanam. Terkait
pembajakan
isu tersebut sudah sewajarnya negara
pengetahuan tradisional masyarakat
memebrikan
jaminan
lokal
perlindungan
hukum
terhadap sepenuhnya
klaim
malah
Indonesia.
kelemahan
terhadap
Ada
beberapa
perlindungan
atas segala macam ciptaan termasuk karya
tradisional
seperti
telah
4
Eddy Damian, 2010, Hukum Hak Cipta, Bandung; PT Alumni, hal. 15
53
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
Pengetahuan
Tradisional
melalui
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
pariwisata
serta
Himpunan
konsep HKI, yaitu pertama, HKI
Pemberdayaan
menimbulkan benturan antara sistem
Ekkspresi
kepemilikan komunal dan individual,
(Hippebtra) pada 27 April lalu di
kedua,
mungkin
museum Galeri Nasional, melalui
hanya sesuai untuk melindungi aspek
makalahnya Ignatius Subagjo dari
ekonomis
pengetahuan
BPPT mengemukakan pengetahuan
tradisional, namun kurang dapat
tardisional memiliki karakter yang
melindungi
unik dan holistik.5
peraturan
HKI
dari
aspek
spiritual
dan
cultural identity.
Budaya
Substansi
Dengan pemanfaatan
Pengetahuan
demikian, konsep
HKI untuk
dan
Tradisional
yang
terpenting
dari Undang-undang sui generis yang
dimaksud
adanya
tegas
bahwa
melindungi pengetahuan tradisional
pengakuan
dapat dilakukan salah satunya adalah
masyarakat lokal adalah “pemilik”
dengan
dari pengetahuan tradisional yang
melakukan
amandemen
yang
adalah
peraturan perundang-undangan HKI
bersangkutan.
yang berlaku saat ini khususnya yang
hukum kebiasaan (customary law)
mengatur
mengenai
pengetahuan
dapat menjadi salah satu alternatif
tradisional
agar
memberikan
sumber
pembahasan
yang lebih
mengenai
peraturan
perolehan
hak
lengkap
Hukum
atau
merumuskan
adat
bahan
hak-hak
atau
untuk
masyarakat
mengenai
lokal tersebut di dalam Undang-
Pengetahuan
undang sui generis. Undang-undang
Tradisional.
sui
generis
yang
dimaksud
Selain itu, ada alternatif lain
setidaknya tidak mengabaikan unsur-
yaitu dengan perundang-undangan
unsur yang berlandaskan pada norma
sistem sui generis atau mandiri diluar
agama sesuai dengan sifat hukum
HKI. Dalam forum grup Discusion
adat yang religio magis, bersifat
yang diselenggarakan oleh Lembaga
sederhana,
Kajian
Hukum
dan
berlandaskan
kepada
Teknologi
(LKHT) UI bekerjasama dengan Kementrian
Kebudayaan
dan
5
www.legalakses.com, diakses tanggal 18 Januari 2016, pukul 7:33.
pada
54
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
sistem kemasyarakatan yang sangat
pengetahuan tersebut tidak dapat
menghargai kebersamaan.
dilaksanakan
atau
tidak
dapat
Dalam rangka menganalisi
ditegakkan dengan efektif. Salah
mengenai system perlindungan atas
unsur yang memungkinkan untuk
hak
yang
adanya penegakkan yang efektif
dipanang dapat lebih sesuai dengan
adalah apabila di dalam Undang-
yang
undang
kekayaan
intelektual
diharapkan/dibutuhkan
masyarakat
oleh
asli/setempat
tersebut
mencantumkan
sanksi hukum atas pelanggaran hak
(indigenious people) dan selaras
yang
dengan perkembangan terakhir d
dengan
bidag sosial budaya, dan ekonomi.
pidana.
Ada 2 hal pokok yang dipandang
bersangkutan
atau
menerapkan
Bagi
negara
bahkan ketentuan
Indonesia
perlu untuk secara seksama ditelaah
Pengetahuan Tradisional merupakan
yaiu agar pengetahuan tradisional
aset negara yang tak ternilai. Oleh
dapat dipertimbangkan sebagai prior
karena itu harus dilindungi dan
art, dan agar perolehan hak kekayaan
dilestarikan.
intelektual (missalnya paten) secara
tidak
tidak sepantasnya dapat dicegah dan
persaingan tidak sehat tetapi juga
dapat
mempercepat
bermanfaat untuk pemerataan dan
terealisasinya harapan masyarakat
pembangunan ekonomi. Selain itu,
luas yaitu agar pemanfaatan sumber
perlindungan
daya
peningkatan
lebih
genetic,
pengetahuan
saja
Perlindungan untuk
hukum
menghindari
dimaksudkan
untuk
kesejahteraan
tradisional dan ekspresi folklore
masyarakat, tidak hanya untuk tujuan
dapat dilakukan secara optimal, serta
kemanusiaan
agar tersedianya adanya sui generis
pandangan masyarakat asli, tetapi
intellectual property system yang
diarahkan
memadai di bidang-bidang tersebut.
kesejahteraan ekonomi dari setiap
Perlindungan
pengetahuan
sebagaimana
untuk
peningkatan
anggota masyarakat melalui akses
tradisional
tidak
berarti
apa-apa
yang diberikan kepada perusahaan
manakala
hukum
atau
Undang-
asing atau pihak luar lainny yang
undang
yang
melindungi
berkeadilan
dan
diterima
oleh
55
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.
pencurian
Sebagai bagian dari kekayaan bangsa
Indonesia,
tradisional
dan
pengetahuan
ekspresi
Adanya
kasus-kasus
terhadap
tradisional
pengetahuan negara-negara
berkembang oleh negara maju tidak
budaya
bisa serta merta diarahkan pada
tradisional patut dilestarikan sebagai
adanya celah dalam system Hukum
wujud pelestarian bangsa. Sunaryati
HKI yang ada. Pemerintah sebagai
Haryono
pengatur
mengemukakan
bahwa
(regulator)
harus
terdapat dua cara untuk mengartikan
menjalankan
kelestarian bangsa yaitu pertama,
memberikan perlindungan terhadap
mempertahankan
pengetahuan tradisional di Indonesia.
sudah
ada
keadaan
(preservation),
yang yang
Peran
fungsinya
dalam
pemerintah
dalam
melarang diadakannya perubahan-
pemahaman ini merupakan wujud
perubahan,
pengembaanan fungsi dan peran
hidup
kedua,
bangsa
kelangsungan
Indonesia,
yang
pemerintah yang telah digariskan
menagdung dnamika yang besar
dalam
sehingga dari masa ke masa dapat
undangan
mengembangkan
dipahami
diri
mempertahankan
Perundang-
negara.
Pemerintah
sebagai
organ
yang
terhadap
menjalankan pemerintahan negara.
perubahan-perubahan dan serangan-
Peran dan fungsi pemerintah ini
serangan yang datang dari luar, tetapi
timbul dari adanya wewenang yang
juga dari dalam dan malah yang
melekat pada lembaga pemerintah
datang member sumbangan kepada
sebagai alat negara. Wewenang ini
kebahagiaan dan kelangsungan hidup
timbul karena secara tributif diberi
6
wewenang oleh Undang-undang atau
masyarakat dunia.
diri
dan
Peraturan
merupakan wewenang delegatif. 6
Sunaryati hartono, Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, Penerbit PT Alumni Bandung,1994, dalam Afrillyana Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012, hal. 112.
Perlindungan Pengetahuan
terhadap
Tradisional
dan
ekspresi budaya tradisional ini akan berkaitan dengan peran negara dalam
56
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
meweujudkan cita hukum Indonesia
dengan perkembangan terakhir d
yang dirumuskan sebagai berikut:
bidag social budaya, dan ekonomi.
1. Negara melindungi segenap
Ada 2 hal pokok yang dipandang
bangsa Indonesia dan seluruh
perlu untuk secara seksama ditelaah
tumpah darah Indonesia;
yaiu agar pengetahuan tradisional
2. Negara berhak mewujudkan
dapat dipertimbangkan sebagai prior
keadilan social bagi seluruh
art, dan agar perolehan hak kekayaan
rakyat;
intelektual (missalnya paten) secara
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan
dapat
dan
terealisasinya harapan masyarakat
perusyawaratan
perwakilan; 4. Negara
lebih
mempercepat
luas yaitu agar pemanfaatan sumber berdasar
atas
daya
genetic,
pengetahuan
Ketuhanan Yang Maha Esa
tradisional dan ekspresi folklore
menurut dasar kemanusiaan
dapat dilakukan secara optimal, serta
yang adil dan beradab.
agar tersedianya adanya sui generis
Dalam rangka perlindungan
intellectual property system yang
pengetahuan tradisional, pemerintah saat
tidak sepantasnya dapat dicegah dan
ini
sedang
memadai di bidang-bidang tersebut.
menyiapkan
Dalam
konteks
ini
peraturan sui Generis, yaitu RUU
pemerintah Indonesia dapat belajar
tentang Pengetahuan Tradisional dan
dari pengalaman negara-negara lain,
Ekspresi Budaya Tradisional yang
atau memanfaatkan hasil kerja WIPO
mana berfokus pada perlindungan
atau organisasi internasional lainnya
terhadap pengetahuan tradisional.
seperti
Dalam rangka menganalisi
UNEP,
melakukan
yang
berbagai
sudah langkap
mengenai system perlindungan atas
pendahuluan
hak
yang
memberikan
perlindungan
dipanang dapat lebih sesuai dengan
pengetahuan
trdaisional,
yang
penyesuaian yang diperlukan sebagai
kekayaan
intelektual
diharapkan/dibutuhkan
masyarakat
oleh
asli/setempat
dalamupaya bagi dengan
berikut:
(indigenious people) dan selaras
57
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
1. unsur-unsur/elements of sui
melibatkan
generis intellectual property system
for
traditional
investor
asing; 2. Dokumentasi
mengenai
knowledge of expression of
pengetahuan tradisional (dan
folklore,
ekspresi folklore) yang telah
yang
diantaranya
meliputi:
ada yang perlu diusulkan
a. Pertimbanga/kebijakan
untuk
yang
mendasari
diperlukannya
sui
sebagai prior art; 3. Pertukaran
generis dimaksud;
dipenuhi
informasi
mengenai
b. Subyek yang diatur; c. Kriteria
dipertimbangkan
tradisional
yang
harus
oleh
subyek
dimaksud;
pengetahuan (dan
folklore)
ekspresi secara
elektronik/online; 4. Menyusun
standar
d. Pemilik;
dokumentasi hak kekayaan
e. Hak dan kewajiban apa
intelektual yang sesuai untuk
yang
dimiliki
oleh
penegtahuan tradisional (dan
pemilik;
ekspresi folklore).
f. Bagaimana
prosedur
untuk memperoleh hak; g. Bagaimana
Subtansi yang terpenting dari undang-undang sui generis yang
cara
dimaksud adalah adanya pengakuan
mengadministrasikan dan
yang tegas bahwa masyarakat local
mengakkan
adalah pemilik dari pengetahuan
hak
dimaksud;
tradisional
yang
bersangkutan.
h. Penyelesaian sengketa;
Hukum adat atau hukum kebiasaan
i. Kapan
(customary law) yang menjadi salah
hak
dimaksud
berakhir;
satu alternative sumber atau bahan
j. Mekanisme
pembagian
untuk
merumuskan
hak-hak
keuntungan
dalam
masyarakat local tersebut di dalam
perjanjian kontrak yang
undang-undang sui generis. Prinsipprinsip dalan hukum adat dapat
58
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
diakomodasikan ke dalam Undang-
tradisional ke dalam produk undang-
undangsui generis antara lain:
undang sui generis yang dimaksud,
1. Pengaturan di dalam Undang-
untuk
memberikan
perlindungan
undang sui generis bersifat
kepada
sederhana;
Disinilah peran para ahli hukum dan
2. Undang-undang sui generis hendaknya mengabaikan yang
tidak usnur-unsur
berlandaskan
pada
pengetahuan
tradisional.
lembaga
legislative
diharapkan
untuk
sangat
mewujudkan
amanat konstitusi dan komitmen Indonesia pada ratifikasi CBD.
norma agama, hal ini sejalan
Berdasarkan pada beberapa
dengan system hukum adat
temuan di lapangan, hal yang perlu
yang bersifat magis religius;
dicermati oleh pemerintah sebagai
3. Undang-undang sui generis itu
hendaknya
tetap
pemangku
kewajiban
menghormati,
untuk
melindungi
dan
berlandaskan kepada system
memenuhi hak asasi masyarakat
kemasyarakatan yang sangat
adat, termasuk di dalamnya melalui
menghargai kebersamaan;
penyusunan peraturan perundang-
4. Undang-undang sui generis
undangan
adalah
sesuai
dengan
itu harus mampu menjamin
karakteristik masyarakat adat itu
atau
sendiri. Ada masyarakat adat yang
sekurang-kuranggnya
memberikan
kemungkinan
terbuka menerima kontak dari orang
yang besar agar pemanfaatan
luar komunitas mereka, tetapi ada
pengetahuan
pula yang masih bersifat tertutup dari
(termasuk dibidang hayati)
pengetahuan
orang luar.
keanekaragaman benar-benar
memberikan bagi
tradisional
dapat
kesejahteraan
masyarakat
pada
Perlindungan
pengetahuan
tradisional
tidak
berarti
apa-apa
manakala
hukum
atau
undang-
undang
yang
melindungi
umumnya.
pengetahuan tersebut tidak dapat
Merumuskan cara pandang
dilaksanakan
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
atau
tidak
dapat
ditegakkan dengan efektif. Salah
59
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
unsur yang memungkinkan untuk
Sebagai bagian dari kekayaan
adanya penegakkan yang efektif
bangsa
adalah apabila di dalam Undang-
tradisional
undang
mencantumkan
tradisional patut dilestarikan sebagai
sanksi hukum atas pelanggaran hak
wujud pelestarian bangsa. Sunaryati
yang
Haryono
tersebut
bersangkutan
dengan
atau
menerapkan
bahkan ketentuan
pidana.
Indonesia, dan
pengetahuan
ekspresi
budaya
mengemukakan
bahwa
terdapat dua cara untuk mengartikan kelestarian bangsa yaitu pertama,
Bagi
negara
Indonesia
mempertahankan sudah
aset negara yang tak ternilai. Oleh
melarang diadakannya perubahan-
karena itu harus dilindungi dan
perubahan,
dilestarikan.
hidup
tidak
saja
untuk
hukum
(preservation),
yang
pengetahuan tradisional merupakan
Perlindungan
ada
keadaan
kedua,
bangsa
yang
kelangsungan
Indonesia,
yang
menghindari
menagdung dnamika yang besar
persaingan tidak sehat tetapi juga
sehingga dari masa ke masa dapat
bermanfaat untuk pemerataan dan
mengembangkan
pembangunan ekonomi. Selain itu,
mempertahankan
perlindungan
untuk
perubahan-perubahan dan serangan-
kesejahteraan
serangan yang datang dari luar, tetapi
masyarakat, tidak hanya untuk tujuan
juga dari dalam dan malah yang
kemanusiaan
sebagaimana
datang member sumbangan kepada
pandangan masyarakat asli, tetapi
kebahagiaan dan kelangsungan hidup
diarahkan
masyarakat dunia.7
dimaksudkan
peningkatan
untuk
peningkatan
diri diri
dan terhadap
kesejahteraan ekonomi dari setiap anggota masyarakat melalui akses
PENUTUP
yang diberikan kepada perusahaan asing atau pihak luar lainnya yang berkeadilan
dan
diterima
oleh
masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.
7
Sunaryati hartono, Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, Penerbit PT Alumni Bandung,1994, dalam Afrillyana Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012, hal. 112.
60
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
A. Kesimpulan
ekspresi
1. Masih belum jelasnya siapa
Sehingga
yang
dimaksud
dengan
budaya
tradisional.
pemerintah
untuk
segera
perlu
membentuk
pengemban hak atau subjek
Undang-undang khusus atau sui
pemilik
generis
hak
Tradisional,
Pengetahuan
sehingga
perlu
yang
mengatur
mengenai Perlindungan hukum
adanya enetapan secara pasti dan
Pengetahuan
Tradisional.
jelas
Sehingga
pemanfaatan
mengenai
siapa
yang
menjadi pengemban hak ekslusif
Pengetahuan Tradisional benar-
atas
benar
pengetahuan
agar
tradisional
kedepannya
menimbulkan mempunyai
masalah. peranan
dapat
memberikan
tidak
kesejahteraan pada masyarakat
HKI
pada umumnya dan masyarakat
penting
lokal/adat
sebagai
pemilik
untuk melindungi martabat para
Pengetahuan Tradisional secara
pemegang
khsususnya.
tradisional,
pengetahuan yaitu
ketika
B. Saran
pemberian HKI yang terkait
1. Agar
pemerintah
segera
dengan Pengetahuan Tradisional
mewujudkan
terealisasinya
para
Undang-undang
Perlindungan
pemegang
Tradisional
Pengetahuan
diberi
pengawasan
tingkat terhadap
dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional
penggunaan yang dilakukan oleh
Budaya,
pihak
memberikan
lain
untuk
tujuan
komersial. 2. Belum
hukum
masyarakat
Perundang-undangan
yang
pengemban
secara khusus dan memadai
Tradisional.
baik
kekayaan
atas
pemerintah
dan
pemegang
Tradisional
pasti
kepada
khususnya hak
Pengetahuan
2. Perlu adanya dokumentasi yang
perlindungan hukum terhadap
Pengetahuan
dapat
perlindungan
yang
Peraturan
intelektual
Ekspresi
sehingga
tersedianya
yang mengatur dan memberi
dan
dilakukan
baik
maupun hak
oleh oleh
Pengetahuan
61
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
Tradisional agar memudahkan
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Hartono,
Sunaryati.,
Penelitian
dalam pembuktian kepemilikan
hukum di Indonesia pada
Hak Pengetahuan Tradisional
akhir abad ke-20, Penerbit
sehingga
dapat
PT Alumni Bandung,1994,
pencurian
oleh
maupun
pihak-pihak
menghindari pihak
asing
dalam
tidak
Pemberdayaan Perlindungan
bertanggung jawab.
Afrillyana
Hukum
Pengetahuan
Tradisional DAFTAR PUSTAKA
Dan
Sarana
Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta, Bandung; PT Alumni, 2010.
Tradisional (Konsep, Dasar dan
Praktiknya),
Jakarta:
RajaGrafindo
Persada, 2011. Djubaedillah,
Djumhana,
Muhamad Drs., Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan di
Indonesia,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Jened, Prof. Dr. Rahmi. SH, MH, Hukum
Hak
(copyright’s
Cipta
law),Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Badan
Penelitian
Step by Step, London, Sage Publishing, 1998.
Perlindungan
Kekayaan
Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional
dan
HaKI
(Hak
Kekayaan Intelektual) yang benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Ekspresi
Tradisional
Masyarakat Adat, Bandung: PT Alumni, 2013. Sardjono,
Hariyani, Isw, SH, MH, Prosedur
dan
Pengembangan,
Budaya
Fetterman, David M., Ethnography
Mengurus
Ekonomi Indonesia, Penerbit
Kementrian Hukum dan HAM RI,
R,&
prakteknya
Pertumbuhan
PT Alumni Bandung, 2012.
Zainul,Pengetahuan
Hukum,
Ekspresi
Budaya Tradisional sebagai
Buku-buku
Daulay,
Purba,
Agus,
Hak
Kekayaan
Intelektual dan Pengetahuan Tradisional,
Penerbit
PT
Alumni, Bandung. Sudaryat, DR Sudjana & Rika Ratna Permata,
2010,
Hak
62
Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016
Kekayaan
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Intelektual,
Bandung:Oase Media, 2010. Internet: www.legalakses.com Prasetya online melalui Humas UB.
63
